perda-nomor-3-ttg-apbd-20121

7/26/2019 perda-nomor-3-ttg-apbd-20121

http://slidepdf.com/reader/full/perda-nomor-3-ttg-apbd-20121 1/7

BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETANNOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan RakyatDaerah ( DPRD ) bersama Bupati Magetan telah menyempurnakan RancanganPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Gubernur JawaTimur Nomor188/15.K/KPTS/013/2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahKabupaten Magetan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan PeraturanBupati Magetan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Tahun 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2012 ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten diLingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II SurabayaDengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang PembentukanDaerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besardalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DaerahIstimewa Jogjakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang erbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaandan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler DanKeuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang HibahKepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan danpenerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4585);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian danPemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 310);

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang PengelompokanKemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan PertanggungjawabanPenggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif

dan Dana Operasional;28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata

Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, DanLaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang PembentukanProduk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor694);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2004 Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2007 ( Lembaran DaerahKabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 6);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok – PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008Nomor 8);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentangPenyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan TerbatasBank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran daerah KabupatenMagetan Tahun 2008 Nomor 10);

34.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);

35.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang RetribusiPerizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor9);

36.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2);



DENGAN PERSETUJUAN BERSAMADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

DANBUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaiberikut :1. Pendapatan Rp. 981.067.271.003,002. Belanja Rp. 1.036.618.679.209,00 (-)

Defisit Rp. (55.551.407.606,00 )

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 79.284.620.506,00b. Pengeluaran Rp. 23.733.212.900,00 (-)

Pembiayaan Netto Rp. 55.551.407.606,00 (-)Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranTahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 61.156.615.000,00b. Dana Perimbangan Rp. 779.180.854.848,00c. Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah Rp. 140.468.520.155,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis pendapatan :a. Pajak Daerah Rp. 9.805.000.000,00b. Retribusi Daerah Rp. 15.417.396.600,00c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan Rp. 3.250.000.000,00d. Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah Rp. 32.945.500.000,00(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan :a. Dana Bagi Hasil Rp. 47.473.911.848,00b. Dana Alokasi Umum Rp.677.454.353.000,00

c. Dana Alokasi Khusus Rp. 54.252.590.000,00(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :a. Hibah Rp. 0,00b. Dana Darurat Rp. 0,00c. Dana Bagi Hasil Pajak dari

Propinsi dan Pemerintah DaerahLainnya Rp. 35.757.847.155,00

d. Dana Penyesuaian danOtonomi Khusus Rp. 93.100.000.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau Pemda lainnya Rp. 11.564.160.000,00f. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah

Pusat Rp. 0,00g. Pendapatan lainnya Rp. 46.513.000,00

Pasal 3(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari :



a. Belanja Tidak Langsung Rp. 723.008.918.715,00b. Belanja Langsung Rp. 313.609.760.494,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiridari jenis belanja :a. Belanja Pegawai Rp. 656.988.265.135,00b. Belanja Bunga Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi Rp. 0,00d. Belanja Hibah Rp. 17.025.500.000,00e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 458.700.000,00f. Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00g. Belanja Bantuan Keuangan

Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, PemerintahanDesa dan Partai Politik Rp. 42.284.703.111,00

h. Belanja Tidak Terduga Rp. 6.251.750.469,00(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja :a. Belanja Pegawai Rp. 24.881.034.825,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 129.418.311.662,00c. Belanja Modal Rp. 159.310.414.007,00

Pasal 4(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 79.284.620.506,00b. Pengeluaran sejumlah Rp. 23.733.212.900,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenispembiayaan :a. Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Sebelumnya(SILPA) sejumlah Rp. 66.955.912.106,00

b. Pencairan dana cadangansejumlah Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaandaerah yang dipisahkansejumlah Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerahsejumlah Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberianpinjaman sejumlah Rp. 12.590.000.000,00

f. Penerimaan piutang daerahsejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :a. Pembentukan dana cadangan

sejumlah Rp. 10.000.000.000,00b. Penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah sejumlah Rp. 13.713.684.400,00c. Pembayaran pokok utang

sejumlah Rp. 19.528.500,00e. Pemberian pinjaman daerah

Sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :1. Lampiran I Ringkasan APBD;2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi SKPD;



3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan danKeterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;9 Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah;10. Lampiran X Daftar Perkiraan Panambahan dan Pengurangan Aset Lain-

lain;11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahunanggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaranyang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalamrancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ataudisampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnyamemenuhi kriteria sebagai berikut:a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnya;b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangkapemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidakterduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengancara:a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran 2012; dan/ataub. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untukkeperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannyabelum tersedia dalam tahun anggaran 2012; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkankerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan daruratsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahuluditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah KabupatenMagetan.

Ditetapkan di Magetanpada tanggal 31 Januari 2012



BUPATI MAGETAN

TTD

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetanpada tanggal 31 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

ABDUL AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012 NOMOR 3

Disalin / dicopy sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SHPembina

NIP.19680803 199503 2 002

perda-nomor-3-ttg-apbd-20121

Documents

Transcript of perda-nomor-3-ttg-apbd-20121