Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN
-
Upload
pradika179 -
Category
Documents
-
view
39 -
download
2
description
Transcript of Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN
MENTERI KEUANGAN 'REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 /PMK.06/2012
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2008, perlu menetapkan PeraturanMenteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan danPengendalian Barang Milik Negara;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4855);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta SusunanOrganisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negarasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARAPELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANGMILIK NEGARA.
7y
MENTERI KEUANGANREPUBLIKINDONESIA
-2-
BABI
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalahsemua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban AnggaranPendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehanlainnya yang sah.
2. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh PenggunaBarang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yangsesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
3. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidakdipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dengan tidak mengubah status kepemilikan.
4. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
5. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftarbarang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yangberwenang untuk membebaskan Pengguna Barang, KuasaPengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalampenguasaannya.
6. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputipembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai denganketentuan yang berlaku.
7. Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekamfakta-fakta, melakukan peninjauan dengan tujuan memperolehjawaban atas pertanyaan-pertanyaan (peristiwa-peristiwa) yangberkaitan dengan Penggunaan, Pemanfaatan, danPemindahtanganan BMN.
8. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian,adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentudalam pemerintahan.
9. Lembaga adalah organisasi non kementerian lembaga daninstansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untukmelaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturanperundang-undangan lainnya.
10. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang danbertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman sertamelakukan pengelolaan BMN. t •
/?
V
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-3 -
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenanganPenggunaan BMN.
12. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja ataupejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untukmenggunakan barang yang berada dalam penguasaannyadengan sebaik-baiknya.
13. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disingkatDJKN, adalah unit organisasi eselon I pada Kementerian Keuanganyang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakankebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara,piutang, dan lelang, yang merupakan pelaksana pengelolaanBMN di tingkat pusat pada Pengelola Barang.
14. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebutDirektur Jenderal, adalah direktur jenderal yang lingkup tugasdan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.
15. Kantor Wilayah DJKN, yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN,adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara,yang merupakan pelaksana pengelolaan BMN di tingkat wilayahpada Pengelola Barang.
16. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yangselanjutnya disingkat KPKNL, adalah instansi vertikal DJKNyang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepadaKanwil DJKN, yang merupakan pelaksana pengelolaan BMN ditingkat daerah pada Pengelola Barang.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2
(1) Pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan terhadap:a. BMN;
b. pelaksanaan pengelolaan BMN; dan/atauc. pejabat/pegawai yang melakukan pengelolaan/pengurusan
BMN.
(2) Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian yang dilakukanoleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang meliputi:a. pemantauan; dan
b. penertiban.
(3) Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian yang dilakukanoleh Pengelola Barang meliputi:a. pemantauan; dan
b. Investigasi. \/f
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
-4-
Bagian Ketiga
O.bjek
Pasal 3
•
(1) Pemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh PenggunaBarang/Kuasa Pengguna Barang meliputi pelaksanaan:a. Penggunaan;
b. Pemanfaatan;
c. Pemindahtanganan;
d. Penatausahaan; dan
e. pemeliharaan dan pengamanan,atas BMN yang berada di bawah penguasaannya.
(2) Pemantauan dan Investigasi yang dilakukan oleh PengelolaBarang meliputi pelaksanaan:
a. Penggunaan BMN;
b. Pemanfaatan BMN; dan
c. Pemindahtanganan BMN.
BAB II
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang
Pasal 4
(1) Menteri/pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang berwenangdan bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian BMNpada Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.
(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:
a. melakukan pemantauan atas pelaksanaan Penggunaan,Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan,pemeliharaan dan pengamanan BMN;
b. melakukan penertiban atas pelaksanaan Penggunaan,Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan,pemeliharaan dan pengamanan BMN;
memberikan penjelasan tertulis atas permintaan PengelolaBarang terhadap hasil pemantauan dan Investigasi terkaitpelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, danPemindahtanganan BMN; i^
c.
tw
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
d. dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untukmelakukan audit atas tindak lanjut hasil pemantauan danpenertiban BMN sebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b;
e. menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud padahuruf d sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Menteri/pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapatmenunjuk pejabat struktural pada Kementerian/Lembaga yangbersangkutan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna melakukanpemantauan dan penertiban BMN yang ada pada KuasaPengguna Barang.
(4) Menteri/pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang harusmembuat prosedur kerja pengawasan dan pengendalian BMNyang diberlakukan pada lingkungan Kementerian/Lembaga yangdipimpinnya.
(5) Wewenang dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang untukkantor/satuan kerja yang dipimpinnya mutatis mutandis berlakuketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelola Barang
Pasal 5
(1) Direktur Jenderal merupakan pelaksana fungsional ataskewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selakupengelola BMN.
(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:
a. melakukan pemantauan atas pelaksanaan Penggunaan,Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN;
b. melakukan Investigasi atas pelaksanaan Penggunaan,Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN;
c. meminta penjelasan tertulis berkenaan dengan hasilpemantauan dan Investigasi kepada Pengguna Barang/KuasaPengguna Barang terkait pelaksanaan Penggunaan,Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN;
d. dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untukmelakukan audit atas tindak lanjut hasil pemantauan danInvestigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
e. menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud dalamhuruf d kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Baranguntuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
ff
(3)
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
-6-
•
Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat menunjukpejabat struktural pada Direktorat Jenderal, termasuk pejabat diinstansi vertikal Direktorat Jenderal, untuk melaksanakankewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud padaayat (2).
BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
OLEH PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG
Bagian Kesatu
Pemantauan
Paragraf1
Prinsip Umum
Pasal 6
Pemantauan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangmerupakan pemantauan atas kesesuaian antara pelaksanaanPenggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan,pemeliharaan dan pengamanan atas BMN yang berada dalampenguasaannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
Pemantauan atas Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6dilakukan terhadap:
a. BMN yang digunakan oleh Pengguna Barang/Kuasa PenggunaBarang;
b. BMN yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya;dan
c. BMN yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankanpelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Pengguna Barang.
Pasal 8
(1) Pemantauan atas Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 meliputi:a. pelaksanaan Pemanfaatan telah mendapatkan persetujuan
dari Pengelola Barang; danb. pelaksanaan Pemanfaatan telah dilaksanakan sesuai
persetujuan dari Pengelola Barang dan/atau perjanjian.
"tY
(2)
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA-7-
Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antaralain dilakukan terhadap: aa. peruntukan pinjam pakai;
b. jenis usaha untuk sewa dan kerjasama Pemanfaatan;c. jangka waktu Pemanfaatan; dan
d. penyetoran penerimaan negara dari Pemanfaatan.
Pasal 9
(1) Pemantauan terhadap Pemindahtanganan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 meliputi:a. pelaksanaan Pemindahtanganan telah mendapatkan
persetujuan dari Pengelola Barang; danb. pelaksanaan Pemindahtanganan telah dilaksanakan sesuai
persetujuan dari Pengelola Barang.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antaralain dilakukan terhadap:a. jenis Pemindahtanganan; dan
b. penyetoran penerimaan negara dari Pemindahtanganan.
Pasal 10
Pemantauan atas pelaksanaan Penatausahaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 berupa pemantauan atas kesesuaian antarapelaksanaan Penatausahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penatausahaan BMN.
Pasal 11
(1) Pemantauan terhadap pemeliharaan dan pengamanan BMNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain dilakukanterhadap:
a. pemeliharaan BMN telah sesuai dengan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran dan dokumen penganggaranturunannya; dan
b. pengamanan BMN, yang meliputi pengamanan administrasi,pengamanan fisik, dan pengamanan hukum, telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmeliputi tetapi tidak terbatas pada:
a. memastikan BMN berupa tanah telah bersertipikat atas namaPemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian/Lembaga;
b. memastikan BMN tidak dikuasai oleh pihak lain; danc. memastikan BMN tidak dalam sengketa.
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
-8-
Paragraf 2
Tata Cara Pemantauan
Pasal 12
(1) Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pemantauan ataspelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN yangberada di bawah penguasaannya, yang terdiri dari:a. pemantauan periodik; danb. pemantauan insidentil.
(2) Pemantauan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
(3) Kuasa Pengguna Barang melakukan pemantauan periodik yangdiselesaikan paling lama akhir bulan Februari tahun berjalan,untuk kegiatan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan danpengamanan BMN tahun sebelumnya.
(4) Pemantauan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu paling lambat 5 (lima) harikerja setelah diterimanya laporan tertulis dari masyarakatdan/atau diperolehnya informasi dari media massa, baik cetakmaupun elektronik, dan harus diselesaikan paling lama 7 (tujuh)hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya pelaksanaanpemantauan insidentil bersangkutan.
Pasal 13
(1) Pengguna Barang memonitor pelaksanaan pemantauan yangdilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang.
(2) Pengguna Barang dapat melakukan pemantauan insidentilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
Pasal 14
(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)dilakukan dengan cara:
a. penelitian administrasi; dan/ataub. penelitian lapangan.
(2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilakukan dengan tahapan:
a. menghimpun informasi dari berbagai sumber;b. mengumpulkan dokumen; dan
c. meneliti dokumen.
14Vf>
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA-9 -
(3) m^puti:n{0rm&S[ S6bagaimana dimaks^ pada ayat (2) huruf aa. laporan dari satuan kerja/instansi di bawah Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang; mb. hasil penertiban BMN;
C' TahunTn6^118 PenggUna/Kuasa Pengguna Semesteran dand. laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah-e. informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik-
dan/atau '
f. laporan masyarakat.
(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b danhuruf c merupakan dokumen yang terkait dengan pelaksanaanPenggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaanpemeliharaan dan pengamanan BMN, yang meliputi tetapi tidakterbatas pada:
a. dokumen kepemilikan BMN;b. keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terkait
dengan pelaksanaan Penggunaan, PemanfaatanPemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan danpengamanan BMN; dan
c. perjanjian dengan pihak ketiga, terkait dengan pelaksanaanPemanfaatan dan Pemindahtanganan.
(5) Dalam hal hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) belum mencukupi, dapat dilakukan penelitianlapangan dengan cara diantaranya:a. meninjau objek BMN secara langsung;b. meminta konfirmasi kepada pihak terkait; danc. mengumpulkan data tambahan.
Bagian Kedua
Penertiban
Paragraf 1•
Prinsip Umum
Pasal 15
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penertibansebagai tindak lanjut dari:
a. hasil pemantauan, apabila diketahui adanya ketidaksesuaianantara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, PemindahtangananPenatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN denganketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 10-
b surat permintaan penertiban BMN dari Pengelola Barang sebagaitindak lanjut dari hasil pemantauan dan/atau Investigasi PengelolaBarang dan/atau hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah.
Pasal 16
(1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaksanakanpenertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lamadiselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja^ sejakpemantauan selesai atau surat permintaan penertiban BMN danPengelola Barang diterima.
(2) Jangka waktu penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung sebagai berikut:a apabila merupakan kewenangan Kuasa Pengguna Barang,
maka penertiban dilakukan paling lama 15 (lima belas) harikerja sejak pemantauan selesai atau surat permintaanpenertiban BMN dari Pengelola Barang diterima;
b. apabila merupakan kewenangan Pengguna Barang, makaKuasa Pengguna Barang mengusulkan kepada PenggunaBarang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemantauanselesai atau surat permintaan penertiban BMN dari PengelolaBarang diterima, dan Pengguna Barang melakukan penertibanpaling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak usulan dan KuasaPengguna Barang diterima; atau
c. apabila tindak lanjut penertiban merupakan kewenanganPengelola Barang, maka Pengguna Barang/Kuasa PenggunaBarang mengusulkan kepada Pengelola Barang paling lama15 (lima belas) hari kerja sejak pemantauan selesai atau suratpermintaan penertiban BMN dari Pengelola Barang diterima.
Paragraf 2
Penertiban Atas Pelaksanaan Penggunaan BMN
Pasal 17
(1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukanpenertiban terhadap Penggunaan apabila dari hasil pemantauanditemukan kondisi sebagai berikut:a. BMN belum diusulkan penetapan status Penggunaannya
kepada Pengelola Barang;b. BMN belum ditetapkan status Penggunaannya oleh Pengguna
Barang sesuai dengan batas kewenangannya;c. BMN digunakan tidak sesuai dengan penetapan status
Penggunaannya; dan/ataud. BMN tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga. ^
Nt
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 11 -
(2) Hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibditindaklanjuti oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangdengan melakukan hal berikut: oarang
a. terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangmengajukan usul penetapan status Penggunaan kepadaPengelola Barang;
b. terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, Pengguna Barang menetapkan status Penggunaansesuai batas kewenangannya;
c. terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangmengembahkan Penggunaan BMN sesuai dengan penetapanstatus Penggunaannya;
d. terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyerahkanBMN tersebut kepada Pengelola Barang.
Paragraf 3
Penertiban Atas Pelaksanaan Pemanfaatan BMN
Pasal 18
(1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukanpenertiban terhadap Pemanfaatan apabila dari hasil pemantauanditemukan kondisi sebagai berikut:
a. bentuk Pemanfaatan tidak sesuai dengan persetujuanPengelola Barang;
b. jenis usaha untuk sewa atau kerjasama Pemanfaatan tidaksesuai dengan keputusan Pengguna Barang/Kuasa PenggunaBarang dan/atau perjanjian/kontrak;
c. jangka waktu pelaksanaan Pemanfaatan melampaui jangkawaktu yang diatur dalam keputusan Pemanfaatan dariPengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan/atauperjanjian/kontrak;
d. penerimaan negara dari Pemanfaatan tidak dilaksanakansesuai dengan materi dalam surat persetujuan dari PengelolaBarang; dan/atau
e. Pemanfaatan yang dilakukan belum mendapatkanpersetujuan Pengelola Barang.
(2) Dari hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pengguna Barang/KuasaPengguna Barang melakukan upaya penyelesaian sesuai denganketentuan dalam perjanjian/kontrak, keputusan Pemanfaatandari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, dan suratpersetujuan dari Pengelola Barang.
¥>
/ *
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 12-
(3) Dari hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukanusul Pemanfaatan kepada Pengelola Barang.
Paragraf 4
Penertiban Atas Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN
(1)
Pasal 19
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukanpenertiban terhadap Pemindahtanganan apabila dan hasilpemantauan ditemukan kondisi sebagai berikut:a. bentuk Pemindahtanganan tidak sesuai dengan persetujuan
Pengelola Barang;b. jenis Pemindahtanganan tidak sesuai dengan keputusan
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan/atauc. penerimaan negara dari Pemindahtanganan untuk penjualan
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dari hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan huruf b, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangmembatalkan pelaksanaan Pemindahtanganan tanpapenggantian dalam bentuk apapun dari APBN.
(3) Dari hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukanupaya penyelesaian sesuai dengan ketentuan dalam risalahlelang, keputusan Pemindahtanganan dari PenggunaBarang/Kuasa Pengguna Barang, dan/atau surat persetujuandari Pengelola Barang.
Paragraf 5
Penertiban Atas Pelaksanaan Penatausahaan BMN
Pasal 20
(1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukanpenertiban terhadap Penatausahaan apabila dari hasilpemantauan ditemukan kondisi sebagai berikut:a. BMN tidak dicatat dalam SIMAK BMN;b. adanya pencatatan ganda BMN dalam SIMAK BMN;c. laporan BMN tidak tepat waktu; dan/ataud. rekonsiliasi BMN dengan Pengelola Barang tidak dilakukan
tepat waktu.
M
(2)
(1)
(2)
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 13-
Dan hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat MlPengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan Cekiipencatatan dalam SIMAK BMN dan/atau upaya pcnvetes^sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pen3^saian
Paragraf 6
Penertiban Atas Pelaksanaan Pemeliharaan Dan Pengamanan BMNPasal 21
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukanpenertiban terhadap pemeliharaan BMN apabila dari hasilpemantauan terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaanK^T, BMN dCngan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(D1PA) dan dokumen penganggaran turunannya.Dari hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan upayapemeliharaan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) dan dokumen penganggaran turunannya.
Pasal 22
(1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukanpenertiban terhadap pengamanan BMN apabila dari hasilpemantauan ditemukan kondisi sebagai berikut:a. BMN berupa tanah belum bersertipikat atas nama Pemerintah
Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga;b. BMN dikuasai oleh pihak lain; dan/atauc. BMN dalam sengketa.
(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adilakukan dengan cara:
a. dalam hal BMN telah didukung oleh dokumen awalkepemilikan antara lain berupa Letter C/D, sertipikat atasnama pihak yang melepaskan hak, akta jual beli, akta hibah,atau dokumen setara lainnya, maka Pengguna Barang/KuasaPengguna Barang segera memproses sertipikasi ke KantorPertanahan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. dalam hal BMN tidak didukung dengan dokumen kepemilikanPengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengupayakanuntuk memperoleh dokumen awal, seperti riwayat tanahmelalui koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Desa'Pejabat Pemerintahan Kecamatan, atau pihak terkait lainnya'yang selanjutnya dokumen tersebut digunakan oleh PenggunaBarang/Kuasa Pengguna Barang untuk mendaftarkan BMNbersangkutan ke Kantor Pertanahan setempat untukkeperluan pemrosesan penerbitan sertipikat atas namaPemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga-dan/atau '
IV
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 14-
c meniaga dan mengamankan BMN dari Penggunaan dan/atau* Pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak, antara lam
dengan memasang tanda penguasaan tanah milik negaramelakukan pemagaran, dan menitipkan BMN dimaksudkepada aparat pemerintah seperti Kepala Desa, Lurahdan/atau Camat setempat.
(3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdilakukan dengan cara:a Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan
pendekatan secara persuasif melalui musyawarah denganpihak yang menguasai BMN bersangkutan, baik dilakukansendiri maupun dengan mediasi aparat pemerintah yangterkait;
b. apabila upaya pendekatan persuasif tidak berhasil, makaPengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan upayahukum.
(4) Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf badalah sebagai berikut:a. untuk BMN berupa tanah, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang mengajukan pemblokiran hak atas tanah tersebutkepada Kantor Pertanahan setempat dalam hal tanah telahbersertipikat, atau mengajukan permintaan pemblokirantanah kepada Kepala Desa, Lurah dan/atau Camat setempatdalam hal tanah belum bersertipikat, guna menghindanadanya pengalihan hak atas tanah;
b. untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan, PenggunaBarang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan penetapanpengosongan dari pengadilan setempat atas BMN tersebutyang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan;
c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan upayahukum perdata ke pengadilan dengan mengajukan gugatan/intervensi; dan/atau
d. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyampaikanpelaporan kepada aparat penegak hukum dalam haldiindikasikan adanya tindak pidana yang dilakukan pihak laintersebut.
(5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cterhadap BMN yang menjadi objek sengketa dalam perkaraperdata dilakukan dengan cara:a. dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menjadi
pihak, penanganan perkara harus dilakukan denganmengajukan bukti yang kuat, dan melakukan upaya hukumsampai dengan peninjauan kembali;
b. dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidakmenjadi pihak, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangwajib melakukan intervensi atas perkara yang ada; ^
Ff
I
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA- 15-
c dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menjadipihak berperkara dan Pengguna Barang/Kuasa PengSmaBarang telah dinyatakan sebagai pihak yang falahberdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dantidak ada upaya hukum lain, Pengguna Barang/KuasaPengguna Barang menyampaikan permohonan kepadaPengelola Barang agar mengajukan gugatan perlawanan atasputusan dimaksud;
d. dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menjadipihak berperkara dan telah dinyatakan sebagai pihak yangkalah berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukumtetap, dan upaya perlawanan dari Pengelola Barang telahdinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusanyang berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upayahukum lam, maka putusan dimaksud ditindaklanjuti denganPenghapusan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cterhadap BMN yang menjadi objek sengketa dalam perkarapidana dilakukan dengan cara:
a. menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yangmenguatkan kepemilikan negara atas BMN, melalui koordinasiantara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang denganaparat penegak hukum yang menangani perkara pidanadimaksud; dan
b. melakukan monitoring secara cermat perkara pidana terkaitBMN tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyaiupaya hukum lainnya.
Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Dan Penertiban
Pasal 23
(1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat memintaaparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan auditatas tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban.
(2) Permintaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanapabila ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaanPenggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaanpemeliharaan dan pengamanan BMN.
(3) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasilaudit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturanperundang-undangan, termasuk melakukan upaya hukumapabila dari hasil audit terbukti terdapat penyimpangan yangmelibatkan pihak ketiga. /L
jy
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 16-
f '
Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 24
(1) Kuasa Pengguna Barang membuat laporan tahunan hasilpengawasan dan pengendalian BMN.
(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusundengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran I yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 25
(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala KPKNLselaku Pengelola Barang dengan tembusan kepada PenggunaBarang.
(2) Penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus sudah diterima oleh KPKNL paling lambat pada akhirbulan Maret.
(3) Apabila terdapat pengelolaan BMN yang mengakibatkanpenerimaan negara, maka laporan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan salinan/fotokopibukti setor penerimaan negara ke kas negara.
BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OLEH PENGELOLA BARANG
Bagian Kesatu
Pejabat Pelaksana
Pasal 26
(1) Pengawasan dan pengendalian BMN oleh Pengelola Barangdilaksanakan oleh Direktur Jenderal, Kepala Kanwil DJKN, danKepala KPKNL.
(2) Khusus untuk Penggunaan, Pemanfaatan danPemindahtanganan BMN yang telah mendapatkan suratpenetapan/persetujuan/keputusan dari Pengelola Barang, makapengawasan dan pengendalian BMN dilaksanakan oleh pihakPengelola Barang yang mengeluarkan surat penetapan/persetujuan/keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelimpahan wewenang pengelolaan BMN.
vy
(1)
(2)
(1)
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 17-
Bagian Kedua
Tata Cara Pemantauan
Pasal 27
Kepala KPKNL memilah data/informasi dari laporan tahunanhasil pengawasan dan pengendalian BMN Kuasa PenggunaBarang berdasarkan data/informasi Pengelola Barang yan^SSS2S«. ^ ^-P-ZPe-tujuan/kepltu^Kepala KPKNL menyampaikan data/informasi dari laporantahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMN KuZPengguna Barang kepada Kepala Kanwil DJKN terhadaopengelolaan BMN yang surat penetapan/persetujuan/keputusandikeluarkan oleh Kepala Kanwil DJKN dan Direktur JendeSberjafarlama nma minggU kedua bulan APril setiap tahun
(3) Kepala Kanwil DJKN memilah data/informasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan data/ informasi hasilpemilahan tersebut kepada Direktur Jenderal atas pengelolaanBMN yang surat penetapan/persetujuan/keputusan dikeluarkanoleh Direktur Jenderal paling lama diterima akhir bulan Aprilsetiap tahun berjalan.
Pasal 28
Pengelola Barang melakukan pemantauan atas pelaksanaanPenggunaan, Pemanfaatan, dan pemindahtangan BMN vaneterdiri dari: J &
a. pemantauan periodik; dan
b. pemantauan insidentil, jika diperlukan.
(2) Pemantauan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atas laporan tahunan hasilpengawasan dan pengendalian BMN dari Kuasa Pengguna Barang.
(3) Kepala KPKNL melakukan pemantauan periodik yangdiselesaikan paling lama akhir bulan April tahun berjalan untukkegiatan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,' danPemindahtanganan BMN tahun sebelumnya.
(4) Kepala Kanwil DJKN melakukan pemantauan periodik yangdiselesaikan paling lama akhir bulan Mei tahun berjalan untukkegiatan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,' danPemindahtanganan BMN tahun sebelumnya.
(5) Direktur Jenderal melakukan pemantauan periodik yangdiselesaikan paling lama akhir bulan Juni tahun berjalan untukkegiatan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,' danPemindahtanganan BMN tahun sebelumnya.
(6)
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 18-
Pemantauan insidentil sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf bdilaksanakan sewaktu-waktu paling lambat 5 (lima) hari kerjasetelah diterima laporan tertulis dari masyarakat dan/ataudiperolehnya informasi dari media massa, baik cetak maupunelektronik, dan harus diselesaikan paling lama 7 (tujuh) harikerja.
Pasal 29
(1) Pemantauan periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:a. meneliti data dan informasi dari laporan tahunan hasil
pengawasan dan pengendalian BMN dari Kuasa PenggunaBarang;
b. membandingkan data dan informasi sebagaimana dimaksudpada huruf a dengan data dan informasi yang dimilikiPengelola Barang dan/atau surat persetujuan/keputusan/penetapan dari Pengelola Barang; dan
c. apabila diperlukan, melakukan penelitian lapangan.(2) Pengelola Barang dapat meminta keterangan tambahan kepada
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, apabila isi darilaporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMN dariKuasa Pengguna Barang kurang jelas atau kurang memadai.
Pasal 30
(1) Pemantauan insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:a. penelitian administrasi; dan/ataub. penelitian lapangan, jika diperlukan.
(2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilakukan dengan tahapan:
a. menghimpun informasi dari berbagai sumber;b. mengumpulkan dokumen; danc. meneliti dokumen.
(3) Dalam hal hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) belum mencukupi, dapat dilakukan penelitianlapangan dengan cara antara lain:a. meninjau objek BMN secara langsung;b. meminta konfirmasi kepada pihak terkait; danc. mengumpulkan data tambahan.
tf
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 19-
Pasal 31
S^SMKSSCSSS^SSS™atau Kepala
Bagian Ketiga
Investigasi
Pasal 32
Pengelola Barang dapat melakukan Investigasi apabila dari hasilpemantauan terdapat indikasi adanya penyimpangan
(1)
Pasal 33
Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukanuntuk mengumpulkan barang bukti/informasi yang denganbarang bukti/informasi itu membuat terang dan jelas mengenaisuatu permasalahan guna dilakukan penyelesaian/penertiban.
(2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan cara meliputi tetapi tidak terbatas pada:a. meminta penjelasan tertulis kepada Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang;
b. mengumpulkan dokumen dan informasi terkait;c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti
Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, atau pihak lain;d. mencatat atau merekam fakta-fakta dengan cara audiensi,
korespondensi, atau wawancara dengan pihak-pihak terkait'dan '
e. melakukan peninjauan lapangan.
(3) Surat permintaan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a disusun dengan format sebagaimana diaturdalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Menteri ini.
/¥
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
-20-
Pasal 34
(1) Dalam hal hasil Investigasi terdapat indikasi kerugian negara,Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat memintaaparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit.
(2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah:a. Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga; atau
b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
(3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmekanisme sebagai berikut:
a. Terhadap audit yang dilakukan oleh BPKP:
1. Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuanganmengajukan permintaan tertulis kepada BPKP untukmelakukan audit;
2. Hasil audit tersebut disampaikan oleh BPKP kepadaMenteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal;
b. Terhadap audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderalpada Kementerian/Lembaga:
1. Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuanganmenyampaikan permintaan kepada SekretarisJenderal/Sekretaris Lembaga/Sekretaris Utama selakuPengguna Barang pada Kementerian/Lembaga untukdilaksanakannya audit oleh Inspektorat Jenderal padaKementerian/ Lembaga bersangkutan;
2. Hasil audit tersebut disampaikan oleh InspektoratJenderal pada Kementerian/Lembaga kepada SekretarisJenderal/Sekretaris Lembaga/Sekretaris Utama selakuPengguna Barang pada Kementerian/Lembagabersangkutan, dengan tembusan kepada MenteriKeuangan c.q. Direktur Jenderal.
Pasal 35
Dalam hal berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalamPasal 34 ayat (1) terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti olehPengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Direktur Jenderal selakuPengelola Barang menyampaikan hasil audit tersebut kepadaSekretaris Jenderal/Sekretaris Lembaga/Sekretaris Utama selakuPengguna Barang pada Kementerian/Lembaga untukmenindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan.
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-21 -
Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 36
Pengelola Barang membuat laporan tahunan hasil pengawasan danpengendalian BMN.
Pasal 37
(1) Kepala KPKNL menyampaikan laporan tahunan hasilpengawasan dan pengendalian BMN kepada Kepala Kanwil DJKNpaling lama diterima minggu kedua bulan Mei setiap tahunberjalan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi hasilpemantauan dan/atau Investigasi yang telah dilakukan olehKPKNL.
(3) Laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan formatsebagaimana diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 38
(1) Kepala Kanwil DJKN menyampaikan laporan tahunan hasilpengawasan dan pengendalian BMN kepada Direktur Jenderalpaling lama diterima minggu kedua bulan Juni setiap tahunberjalan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :a. kompilasi laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN
dari KPKNL; dan
b. hasil pemantauan dan Investigasi yang telah dilakukan KantorWilayah DJKN.
(3) Laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan formatsebagaimana diatur dalam Lampiran IV yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 39
Direktur Jenderal membuat laporan tahunan hasil pengawasan danpengendalian BMN, yang diselesaikan paling lama pada minggu keduabulan Juli setiap tahun berjalan.
AT
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
-22-
BABV
SANKSI
Pasal 40
Terhadap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang:a. tidak melakukan pengawasan dan pengendalian BMN:
1) berupa pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 danPasal 13;
2) berupa penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, danPasal 22;
b. tidak melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendaliansebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25; dan/atau
c. tidak menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayat (3),
dapat dikenakan sanksi oleh Pengelola Barang berupa penundaanpenyelesaian usulan . Pemanfaatan, Pemindahtanganan, atauPenghapusan BMN yang diajukan Pengguna Barang/Kuasa PenggunaBarang.
Pasal 41
(1) Setiap kerugian negara akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan BMN diselesaikan melaluituntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai denganperaturan perundang-undangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejaktanggal diundangkan.
C*
*Y
MENTERI KEUANGANREPUBUK INDONESIA
23-
Republik Indonesia. Penempatannya dalam Benta Negara
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 27 Desember 2012MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJODiundangkan di Jakartapada tanggal 27 Desember 2012MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1352Salman sesuai dengan aslinya K Jb2KEPALA BIRO JJMUM
KEPALA^fer^li^EMENTERIAN$£/ ,^-~" y
GIAR
NIP 19fS,^y
A.
PE
NG
GU
NA
AN
BM
N
Ko
de
KP
B/S
atk
er
:..
.
Nam
aK
PB
/Satk
er
:..
.
MEN
TER
IK
EUA
NG
AN
REP
UB
LIK
IND
ON
ESIA
LAPO
RAN
PENG
AWAS
ANDA
NPE
NGEN
DALI
ANBM
NT
AH
UN
AN
GG
AR
AN
LAM
PIR
AN
IrT
^AAT
PERA
TURA
NM
ENTE
RIK
EUA
NG
AN
NOM
OR•
244
/PM
K.0
6/20
12TE
NTAN
GTA
TAcA
rAPE
LAKS
ANAA
NPE
NGAW
ASAN
DAN
PENG
ENDA
LIAN
BARA
NGMI
LIKNE
GARA
Sura
tKep
utus
an/P
enet
apan
Stat
usPe
nggu
naan
dari
Pen
gelo
laB
ara
ng
Pen
gg
un
aan
BM
N
Dip
erg
un
akan
sesu
ai
Tu
gas
dan
Fu
ng
si3>
Tid
ak
Dip
erg
un
akan
un
tuk
Tu
gas
dan
Fu
ng
si{I
dle
)3>
Dig
un
akan
Pih
ak
Lain
4>
Kete
ran
gan
Ura
ian
BM
N«
Ku
an
tita
s
(m2
/un
it)
Nil
ai
Pero
leh
an
(Rp
)
No
mo
r
SK
Tan
gg
al
SK
Insta
nsi
yan
gM
en
erb
itk
an
SK
2)
Kete
ran
gan
:
J!SS
J^S
'lS
iSS
™M
-Ne
gara/K
epalaK
anwi!D
JKN/Ke
paiaKPK
NL;3)
Diis
i"ya
"at
au"t
idak
";
B.
PE
MA
NF
AA
TA
NB
MN
Ko
de
KP
B/S
atk
er
:..
.
Na
ma
KP
B/S
atk
er
:..
.
ME
NT
ER
IK
EU
AN
GA
NR
EPU
BL
IKIN
DO
NE
SIA
No
.U
ra
ian
BM
NU
ra
ian
Pem
an
faa
tan
Sura
tP
erse
tuju
an/K
eput
usan
Pen
gelo
laB
aran
gP
ener
ima
an
Neg
ara
/P
NB
P51
Kete
ran
ga
nJen
is2)
Mit
ra
3)N
om
or
Su
ra
tT
an
gg
al
Su
ra
t
Inst
an
siya
ng
Men
erb
itka
nS
ura
tP
ers
etu
jua
n4)
Nil
ai
(Rp
)T
an
gg
al
Seto
r6l
U)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10
)
Ket
eran
gan
:1)
Diis
iKod
eB
aran
g,N
UP,
Ura
ian
Bar
ang;
Diisi
deng
anje
nisp
eman
faata
n:s
ewa/p
injam
paka
i/ker
jasa
ma
pem
anfa
atan
/ban
gun
guna
sera
hat
auba
ngun
sera
hgu
na-
Dusi
deng
anrm
tra/re
kana
npe
man
faata
nun
tuk
pinjam
paka
i/KSP
/BGS
/BSG
,dan
khus
usun
tuk
sewa
adala
hse
wade
ngan
jangk
awak
tumi
nimal
SatU
LcU
i.lJ.
IlJ
Diis
ises
uaid
enga
npe
nerb
itSK
:Dirj
enK
ekay
aan
Neg
ara/
Kep
ala
Kan
wil
DJK
N/K
epal
aKP
KNL;
Apa
bila
ada
pen
erim
aan
neg
ara/
PN
BP
;D
iisit
angg
alpe
nyet
oran
kek
asne
gara
.
2) 3) 4) 5) 6)
C.
PE
MIN
DA
HT
AN
GA
NA
NB
MN
Ko
de
KP
B/S
atk
er
:..
.
Na
ma
KP
B/S
atk
er
:
ME
NT
ER
IK
EU
AN
GA
N
RE
PU
BU
KIN
DO
NE
SIA
No
Ura
ian
BM
Ni)
Ura
ian
Pem
ind
ah
tan
ga
na
nS
ura
tP
ers
etu
jua
n/K
ep
utu
san
Pen
gel
ola
Ba
ran
gP
en
erim
aa
n
Neg
ara
/PN
BP
3K
ete
ra
ng
an
Jen
is
2)M
itra
3)N
om
or
Su
ra
t
Ta
ng
ga
lS
ura
t
Inst
an
siya
ng
Men
erb
itka
nS
ura
tP
ersetu
jua
n/K
ep
utu
sa
n4)
Nil
ai
(Rp
)T
an
gg
al
Seto
r6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10
)
Kete
ran
gan
:1)
Dii
siK
ode
Bar
ang
,N
UP,
Ura
ian
Bar
ang
;2)
Diis
iden
gan
jeni
spe
min
daht
anga
nan
:pen
jual
an/t
ukar
men
ukar
/hib
ah/p
enye
rtaa
nm
odal
pem
erin
tah
pusa
t;3)
Diis
ide
ngan
mit
ra/p
ener
ima
pem
ind
ahta
ng
anan
BM
N;
4)D
iisis
esua
iden
gan
pene
rbit
SK:D
irjen
Kek
ayaa
nN
egar
a/K
epal
aK
anw
ilD
JKN
/Kep
ala
KPK
NL;
5)A
pabi
laad
ap
ener
imaa
nn
egar
a/P
NB
P;
6)D
iisi
tang
gal
pen
yet
ora
nk
ek
asn
egar
a.
D.
LAP
OR
AN
HA
SIL
PE
NE
RTI
BA
N
Ko
de
KP
B/S
atk
er
Na
ma
KP
B/S
atk
er
No
.U
ra
ian
BM
N!)
MEN
TERI
KEU
AN
GA
NRE
PUBL
IKIN
DO
NES
IA
-4
-
(1)
(2)
PE
NG
GU
NA
AN
(3)
PE
NE
RT
IBA
N2)
J»E
MA
NF
AA
TA
NP
EM
IND
AH
TA
NG
AN
AN
"(5
)
KE
TE
RA
NG
AN
(4)
Kep
ala
3)
Sela
kuK
uasa
Peng
guna
Bar
am
Ket
eran
gan:
1)Di
isiKo
deBa
rang
,NUP
,Ura
ianBa
rang
-
%SS
SSff
l^SS
wSS
Tterk
aJtPela
kSanaM
Pen^n
aa"-P
—*—
.d»p
cninda
htanga
nanBM
NSa
linan
s^ss
aSfa
eSga
nas
linya
KEJ
^BA
^^r^
jTm
^EN
TER
IAN
19
84
Q2
L—
<w
y%PT
imtf
*
MEN
TERI
KEUA
NGAN
REPU
BLIK
INDO
NESI
A,
ttd
.
AG
US
D.W
.M
AR
TOW
AR
DO
JO
(6)
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN IIPERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR: 244 /PMK.06/2012 TENTANGTATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASANDAN PENGENDALIAN BARANG MILIKNEGARA
FORMAT SURAT PERMINTAAN PENJELASAN TERTULIS
Nomor : S- 2)
Sifat : SegeraHal : Permintaan Penjelasan Tertulis
Yth
Tanggal, Bulan, Tahun
Sehubungan dengan hasil pemantauan yang kami lakukan terhadap pelaksanaanpenggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaanSaudara, diminta Saudara menyampaikan kepada kami perjelasan/klarifikasi terkait hal-hal sebagai berikut:
1.
2
3
4
5. dst.
Penjelasan/jawaban tertulis beserta dokumen pendukungnya, kiranya dapat kamiterima paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikanterima kasih.
Direktur Jenderal/KepalaKanwil.../Kepala KPKNL ..
NIP
Tembusan: 6)1. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;2. Menteri/Pimpinan ;3. Inspektur Jenderal/Pengawas Internal ;4. Direktur BMN;
5. Kepala Kanwil ...
MENTERI KEUANGANREPUGLIK INDONESIA
2-
Keterangan pengisian format surat permintaan penjelasan tertulis:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Disesuaikan dengan ketentuan tata naskah dinas di lingkungan KementerianKeuangan.
Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN.Diisi Kepala Satuan Kerja (Kuasa Pengguna Barang) atau Sekretaris JenderalKementerian/Lembaga (Pengguna Barang) dan alamat kantor.Diisi dengan hal-hal yang diminta penjelasan/klarifikasinya.Disesuaikan dengan pihak yang meminta penjelasan.Tembusan disesuaikan dengan Kementerian/Lembaga (Pengguna Barang) dan jenjangorganisasi DJKN.
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BJtRO^fjMUM-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
KEPA ENTERIAN
A.
PE
NG
GU
NA
AN
BM
N
KP
KN
L..
.
ME
NT
ER
IK
EU
AN
GA
NR
EP
UB
LIK
IND
ON
ES
IA
LA
PO
RA
NP
EN
GA
WA
SA
ND
AN
PE
NG
EN
DA
LIA
NB
MN
TA
HU
NA
NG
GA
RA
N
LA
MP
IRA
NII
I
PE
RA
TU
RA
NM
EN
TE
RI
KE
UA
NG
AN
NO
MO
R:
244
/PM
K.0
6/20
12TE
NTA
NG
TATA
CA
RA
PEL
AK
SAN
AA
NPE
NG
AW
ASA
ND
AN
PE
NG
EN
DA
LIA
NB
AR
AN
GM
ILIK
NE
GA
RA
No
.U
raia
nK
PB
/Sa
tker
U
Kep
utu
san
/Pen
eta
pa
nS
tatu
sP
en
gg
un
aa
no
leh
Pen
gelo
laB
ara
ng
Dip
erg
un
aka
nsesu
ai
Tu
ga
sd
an
Fu
ng
si3)
Tid
ak
Dip
erg
un
aka
nu
ntu
kT
ug
as
da
nD
igu
na
ka
nP
iha
kL
ain
3)
Kete
ra
ng
an
Ku
an
tita
s2)
(m2
/un
it)
Nil
ai
Pero
leh
an
2)
(Rp
)
Fu
ng
si(I
dle)
3)
Ya
Tid
ak
Ya
Tid
ak
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10
)
1.
KP
B/S
atk
er
Ua.
Tan
ah
dan
/ata
ub
an
gu
nan
b.
Sela
inT
an
ah
dan
/ata
ub
an
gu
nan
2..
.
dst.
Kete
ran
gan
:1)
Dii
siN
ama
dan
Kod
eK
PB
/Sat
ker
;2)
Diis
irek
apitu
lasi
kuan
titas
dan
nila
iper
oleh
anya
ngsu
dah
dite
tapk
anst
atus
peng
guna
anol
ehPe
ngelo
laBa
rang
,diri
nci:
tana
hda
n/at
aub
ang
un
an,
dan
sela
inta
nah
dan
/ata
ub
ang
un
an.
3)D
iisi
rek
apit
ula
sip
erK
PB
/Sat
ker
.
B.
PE
MA
NF
AA
TA
NB
MN
KP
KN
L..
.
ME
NT
ER
IKE
UA
NG
AN
RE
PUB
LIK
IND
ON
ESI
A
2-
Jen
isP
em
an
faa
tan
2)
No
Ura
ian
KP
B/S
atk
er
i)S
ew
aP
inja
mP
aka
iK
erj
asa
ma
Pem
an
faa
tan
Ba
ng
un
Gu
na
Sera
h/B
an
gu
nS
era
hG
un
a
Ju
mla
hP
en
eri
ma
an
Neg
ara/
PN
BP
(Rp)
2)
(1)
2..
.
dst
(2)
KP
B/S
atk
er
Da.
Tan
ahd
an/a
tau
ban
gu
nan
b.Se
lain
Tan
ahd
an/a
tau
ban
gu
nan
(3)
(4)
(5)
(6)
Ket
eran
gan
:1)
Diis
iNam
ada
nK
ode
KPB
/Sat
ker;
2)Di
isirek
apitu
lasip
erKP
B/Sa
tker,
dirinc
i:tan
ahda
n/atau
bang
unan
,dan
selain
tanah
dan/a
tauba
ngun
an.
(7)
Ket
era
ng
an
(8)
C.
PE
MIN
DA
HT
AN
GA
NA
NB
MN
KP
KN
L..
.
ME
NT
ER
IK
EU
AN
GA
NR
EP
UB
LIK
IND
ON
ESI
A
3-
No
Ura
ian
KP
B/S
atk
er
DP
en
jua
lan
Jen
isP
em
ind
ah
tan
ga
na
n
Tu
ka
r
Men
uka
rH
iba
hP
enye
rta
an
Mo
da
lP
em
erin
tah
Pu
sa
t
Ju
mla
hP
en
erim
aa
n
Neg
ara
/PN
BP
(Rp)
2)
(1)
2..
.
dst
(2)
KP
B/S
atk
er
Da.
Tan
ah
dan
/ata
ub
an
gu
nan
b.
Sela
inT
an
ah
dan
/ata
ub
an
gu
nan
(3)
(4)
(5)
(6)
Kete
ran
gan
:1)
Diis
iN
ama
dan
Kod
eK
PB
/Sat
ker;
2)Di
isire
kapi
tula
sipe
rKPB
/Sat
ker,
dirin
ci:t
anah
dan/
atau
bang
unan
,dan
sela
inta
nah
dan/
atau
bang
unan
.
(7)
Kete
ra
ng
an
(8)
D.
LA
PO
RA
NH
AS
ILIN
VE
ST
IGA
SI
KP
KN
L
No
.
(1)
Ura
ian
KP
B/S
atk
er
D
(2)
Ura
ian
BM
N2)
(3)
ME
NT
ER
IKE
UA
NG
AN
REP
UB
LIK
IND
ON
ESIA
4
IND
IKA
SIPE
NYI
MPA
NG
AND
ANH
ASI
LIN
VE
STIG
ASI
qPENGGUNAAN
PE
MA
NF
AA
TA
NP
EM
IND
AH
TA
NG
AN
AN
(4)
(5)
(6)
Kep
ala
KP
KN
L..
TIN
DA
KL
AN
JU
TIN
VE
ST
IGA
SI
4)
(7)
Ket
eran
gan
:1)
Diis
iN
ama
dan
Kod
eK
PB/S
atke
r;2)
Diis
iKod
eB
aran
g,NU
P,U
raia
nB
aran
g;
3ES
SSS
ESSS
SSSS
l-™haS
flinVC
StigaSi
^Pe
l3k™
P-»—
.Pem
anfaata
n,dan
pemind
ahtang
ananB
MN;
Sali
nan
KE
PA
LA i
KE
PA
LA
GIA
RT
QN
IP1
95
90
;ria
n
MEN
TERI
KEUA
NGAN
REPU
BLIK
INDO
NESI
A,
ttd
.
AG
US
D.W
.M
AR
TO
WA
RD
OJO
A.PENGGUNAANBMN
ME
NT
ER
IK
EU
AN
GA
N
RE
PU
BL
IKIN
DO
NE
SIA
LAPORANPENGAWASANDANPENGENDALIANBMN
TAHUNANGGARAN
LA
MP
IRA
NIV
PE
RA
TU
RA
NM
EN
TE
RI
KE
UA
NG
AN
NO
MO
R:
244/
PMK
.06/
2012
TEN
TAN
GTA
TAC
AR
APE
LAK
SAN
AA
NPE
NG
AW
ASA
ND
AN
PEN
GE
ND
AL
IAN
BA
RA
NG
MIL
IKN
EG
AR
A
KA
NW
IL..
.
No
.U
ra
ian
KP
KN
Ld
an
KP
B/S
atk
er
Pen
eta
pa
nS
tatu
sP
eng
gu
na
an
ole
hP
eng
elo
laB
ara
ng
Dip
erg
un
aka
nse
sua
iT
ug
as
da
nF
un
gsi
3)
Tid
ak
Dip
erg
un
aka
nu
ntu
kT
ug
as
da
nF
un
gsi
[Idl
e)3)
Dig
un
aka
nP
iha
kL
ain
Kete
ra
ng
an
Ku
an
tita
s3)
(m2
/un
it)
Nil
ai
Pero
leh
an
3)
(Rp
)
Ya
Tid
ak
Ya
Tid
ak
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10
)
I.K
PP
^N
L
1.
KP
KN
LD
a.T
an
ah
dan
/ata
ub
an
gu
nan
;b
.S
ela
inT
an
ah
dan
/ata
ub
an
gu
nan
2..
.
dst.
II.
KP
1.
3/
Sa
tker
KP
B/S
atk
er2)
a.T
an
ah
dan
/ata
ub
an
gu
nan
;b
.S
elai
nT
an
ah
dan
/ata
ub
an
gu
nan
2..
.
dst.
Kete
ran
gan
:1)
Dii
siN
ama
KPK
NL
;2
Dii
siN
ama
dan
Ko
de
KP
B/S
atk
er;
3)Di
isire
kapi
tulas
iper
KPKN
Lda
npe
rKPB
/Satk
er,d
irinc
i:ta
nah
dan/
atau
bang
unan
,dan
selai
nta
nah
dan/
atau
bang
unan
.
B.
PE
MA
NF
AA
TA
NB
MN
KA
NW
IL..
.
No
.U
raia
nK
PK
NL
da
nK
PB
/Sa
tker
(1)
(2)
I.K
PK
NL
1.
2..
.
dst.
KP
KN
Li)
a.T
anah
dan
/ata
ub
ang
un
an;
b.S
elai
nT
anah
dan
/ata
uba
ngun
an
II.
KP
B/S
atk
er
2..
.
dst.
KP
B/S
atk
er2)
a.T
anah
dan
/ata
ub
ang
un
an;
b.S
elai
nT
anah
dan
/ata
ub
an
gu
nan
Ket
eran
gan
:1)
Diis
iN
ama
KPK
NL
;2)
Diis
iNam
ada
nK
ode
KP
B/S
atke
r;3)
Diisi
rekap
itulas
iper
KPKN
Ldan
perK
PB/Sa
tker,
dirinc
i:tan
ahda
n/ata
uba
ngun
an,d
ansel
aintan
ahda
n/ata
uba
ngun
an.
Sew
a
(3)
ME
NT
ER
IK
EU
AN
GA
NR
EPU
BL
IKIN
DO
NE
SIA
Jen
isP
em
an
faa
tan
3)
Pin
jam
Pa
ka
iK
erj
asa
ma
Pem
an
faa
tan
(4)
(5)
Ba
ng
un
Gu
na
Sera
h/B
an
gu
nS
era
hG
un
a
(6)
Ju
mla
hP
en
erim
aa
nN
egar
a/P
NB
P(R
p)2)
(7)
4
Kete
ran
ga
n
(8)
C.
PE
MIN
DA
HT
AN
GA
NA
NB
MN
KA
NW
IL
...
No
.U
raia
nK
PK
NL
da
nK
PB
/Sa
tker
(1)
(2)
I.K
PK
NL
1.
2..
.
dst.
KP
KN
Li)
a.T
an
ah
dan
/ata
ub
an
gu
nan
;b
.S
ela
inT
an
ah
dan
/ata
ub
an
gu
nan
II.
KP
B/S
atk
er
1.
2..
.
dst.
KP
B/S
atk
er2)
a.T
an
ah
dan
/ata
ub
an
gu
nan
;b
.S
elai
nT
an
ah
dan
/ata
ub
an
gu
nan
.
Pen
jua
lan
(3)
ME
NT
ER
IK
EU
AN
GA
NR
EPU
BL
IKIN
DO
NE
SIA
-3
-
Jen
isP
em
ind
ah
tan
ga
na
n3)
Tu
ka
r
Men
uka
r
(4)
Hib
ah
(S)
Pen
yert
aa
nM
od
al
Pem
erin
tah
Pu
sa
t
(6)
Ju
mla
hP
en
erim
aa
n
Neg
ara
/PN
BP
(Rp)
3)
(7)
Kete
ran
gan
:1)
Dii
siN
ama
KPK
NL
;2
Dii
siN
ama
dan
Ko
de
KP
B/S
atk
er;
3)Di
isire
kapi
tula
sipe
rKPK
NLda
npe
rKPB
/Satk
er,d
irinc
i:ta
nah
dan/
atau
bang
unan
,dan
sela
inta
nah
dan/
atau
bang
unan
.
Kete
ra
ng
an
(8)
D.
LA
PO
RA
NH
AS
ILIN
VE
ST
IGA
SI
KA
NW
IL
ME
NT
ER
IK
EU
AN
GA
NR
EPU
BL
IKIN
DO
NE
SIA
-4
-
No
.U
ra
ian
KP
KN
L
da
n
KP
B/S
atk
er
Ura
ian
BM
N3)
IND
IKA
SI
PE
NY
IMP
AN
GA
ND
AN
HA
SIL
INV
ES
TIG
AS
I*)
PENGGUNAAN
PE
MA
NF
AA
TA
NP
EM
IND
AH
TA
NG
AN
AN
TIN
DA
KL
AN
JU
T
INV
ES
TIG
AS
I5)
(1)
I.K
PK
NL
i)
1.
2..
..
dst.
(2)
II.
KP
B/S
atk
er
2)1
.
2..
..
dst.
(3)
(4)
(5)
(6)
Kep
ala
Kan
wil
Ket
eran
gan
:1)
Dii
siN
ama
KPK
NL
;2)
Diis
iN
ama
dan
Kod
eK
PB
/Sat
ker;
3)D
iisiK
ode
Bar
ang,
NU
P,U
raia
nB
aran
g;4)
Ura
ianin
dika
sipe
nyim
pang
anda
nha
silin
vesti
gasi
atas
pela
ksan
aan
peng
guna
an,p
eman
faat
an,d
anpe
min
daht
anga
nan
BMN-
5)U
raia
nti
ndak
lam
ufcJ
Haz
s&tig
asi.
Salin
ans^
i^^e
i^a^
i'-^
^iy
aM
ENTE
RI
KEU
AN
GA
NR
EPU
BLI
KIN
DO
NES
IA,
KE
PA
LA
'BtR
OU
MU
MX
'fe
\\fo
g/
KE
PA
DA
fcB
A
GIA
RTO
^NI
P19
590^
gf9^
40^
fEN
TER
IAN
ttd
.
AG
US
D.W
.M
AR
TO
WA
RD
OJO
(7)
1>
♦ ./