PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN ...

i

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN

DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR : PER. 10/KA/IV/2015

TENTANG RENCANA STRATEGIS

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2015 - 2019

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 yang selanjutnya disebut RPJMN sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional Kementeria/Lembaga untuk periode 2015 - 2019, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlidungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015 - 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;(

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

2. Undang-undang R.I. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

3. Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 ;( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );

4. Undang-undang R.I. Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;

5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tanaga Kerja Indonesia;

6. Peraturan Presiden R.I. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2015 - 2019;

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA

ii

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01/KA/-BNP2TKI/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2012 tanggal 20 April 2012.

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -

2019, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian /Lembaga Tahun 2015 - 2019 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian /Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian /Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

3. Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis BNP2TKI, adalah dokumen perencanaan BNP2TKI untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

4. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah/RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun

5. Rencana Kerja Pemerintah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah dokumen perencanaan nasional yang ditetapkan untuk BNP2TKI untuk periode 1 (satu) tahun

iii

Pasal 2 1. Rencana Strategis BNP2TKI merupakan penjabaran dari visi, misi dan

sembilanagenda prioritas Presiden, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2015 - 2019 di bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri

2. Rencana Strategis BNP2TKI memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja tahun 2015 - 2019 dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

3. Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai : a. Pedoman bagi unit kerja eselon 1 dalam menyusun Rencana

Strategis Sekretariat Utama dan Kedeputian b. Bahan penyusunan dan penyesuaian rencana kerja unit eselon 2

dan Unit Pelayanan Teknis di daerah dalam mencapai sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis BNP2TKI

c. Pedoman bagi unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah untuk periode 1 (satu) tahunan

d. acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMN Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015-2019

e. Rencana Strategis dapat menjadi acuan bagi masyarakat perpartisipasi dalam pembangunan nasional di bidang penempatan dan perlidungan tenaga kerja indonesia

Pasal 3 1. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis oleh unit eselon 1 dan unit pelaksana teknis di daerah

2. Pejabat Eselon 1 dan Kepala unit pelaksana teknis di daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan evaluasi capain kinerja yang menjadi tanggung jawabnya, dilaksanakan secara berkala pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional dan Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015 - 2019.

Pasal 4 Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNP2TKI ini

iv

Pasal 5 1. Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam Rencana

Strategis ini, merupakan angka yang tertuang dalam RPJMN yang bersifat indikatif

2. Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang terjadi setiap tahun pelaksanaan RPJMN dan Rencana Strategis disampaikan kepada Sekretariat Utama sebagai bahan usulan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas untuk mendapatkan keputusan

3. Perubahan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja tahunan

Pasal 6 Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 April 2015

KEPALA

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NUSRON WAHID Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASAZI MANUSIA

v

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR PER.10/KA/IV/2015 TANGGAL 8 APRIL 2015

TENTANG RENCANA STRATEGIS

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

vi

DAFTAR ISI Hal

PERATURAN KA BNP2TKI TENTANG RENSTRA BNP2TKI TAHUN 2015-2019 i DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

vi vii

BAB I PENDAHULUAN 1 A. KONDISI UMUM 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN 6 C. RUANG LINGKUP 7 D. DASAR HUKUM 7 E PELUANG DAN MANFAAT 8 F. PERMASALAHAN 9 BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS 11 A VISI 11 B. MISI 12 C. TUJUAN 12 D. SASARAN STRATEGIS 13 BAB III ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, KERANGKA REGULASI,

KERANGKA KELEMBAGAAN 19

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 19 B. KERANGKA REGULASI 28 C. KERANGKA KELEMBAGAAN 29 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 37 A TARGET KINERJA 37 B KERANGKA PENDANAAN 39 BAB V PENUTUP 43 Lampiran - Lampiran Lampiran 1 Matriks Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015-2019 Lampiran 2 Kerangka Regulasi BNP2TKI Lampiran 3 Matriks Rencana Kinerja Tahunan BNP2TKI, Eselon I dan Eselon III di

lingkungan BNP2TKI Tahun 2015-2019 Lampiran 4 Matriks RPJM Nasional Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Presiden No 2

Tahun 2015 Lampiran 5 Tahapan Pencapaian Target Pelaksanaan Program/Kegiatan BNP2TKI

Tahun 2015 - 2019

vii

DAFTAR TABEL Hal

Tabel 1 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BNP2TKI TAHUN 2015-2019 13

Tabel 2 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI BNP2TKI TAHUN 2015-2019

14

Tabel 3 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015-2019

15

Tabel 4 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI TAHUN 2015-2019

16

Tabel 5 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015-2019

17

Tabel 6 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI BNP2TKI TAHUN 2015-2019

19

Tabel 7 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015-2019

21

Tabel 8 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI TAHUN 2015-2019

23

Tabel 9 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015-2019

26

Tabel 10 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015-2019

38

Tabel 11 REKAPITULASI KERANGKA PENDANAAN BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019

42

1

RENCANA STRATEGIS BNP2TKI TAHUN

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR : PER.10/KA/IV/2015 TANGGAL : 08 APRIL 2015 TENTANG : RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2015 - 2019

RENCANA STRATEGIS

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2015 – 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM Perekonomian dan Ketenagakerjaan. Indonesia saat ini masih dikategorikan sebagai negara yang memiliki kinerja perekonomian yang baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir rata-rata di atas 6 persen, sehingga masuk dalam kelompok negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kinerja perekonomian nasional tidak bisa dilepaskan dengan kondisi dan dinamika lingkungan strategis internal dan eksternal, seperti kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam negeri; Komunitas ASEAN (Asean Community) 2015, perkembangan ekonomi politik global, era perdagangan bebas, dan APEC. Komunitas ASEAN 2015 dalam waktu dekat akan mengintegrasi negara-negara di ASEAN agar tercipta kekompakan, kesamaan visi satu tujuan, kesejahteraan bersama, dan saling peduli di antara negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Komunitas ASEAN 2015, yang ditopang tiga pilar yaitu Komunitas politik dan Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial dan Budaya ASEAN tersebut, mengharuskan masyarakat Indonesia siap menghadapinya, antara lain dari sisi daya saing ketenagakerjaan. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia. Indonesia sudah mencapai bonus demografi mulai 2010, dan akan mencapai puncaknya pada sekitar tahun 2020 hingga tahun 2030. Secara konseptual, bonus demografi adalah proporsi penduduk usia produktif yang sangat besar atau sekitar 69% dari jumlah penduduk, sedangkan rasio angka ketergantungan (dependency ratio) mencapai titik terendah. Artinya, pada saat itu jumlah angkatan kerja sangat besar, namun menanggung beban kelompok usia anak dan lansia yang sangat kecil. Sebagian besar penduduk usia produktif yang ada pada satu hingga tiga dekade mendatang itu adalah para remaja dan generasi muda saat ini. Total Angkatan Kerja Indonesia tahun 2014 sejumlah 176.662.097 orang, dari jumlah tesebut 68 % lulusan SD dan SMP. Total Angkatan Kerja baru setiap tahunnya 2,8 juta. Pertumbuhan ekonomi tahun ini berdasarkan asumsi APBN tumbuh sekitar 5,7 % per


2

tahun dan menurut Bappenas bila semua project Presiden bisa berjalan lancar petumbuhan ekonomi Indonesia baru bisa mencapai mencapai 8 % per tahun. Kalau diasumsikan setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap tenaga kerja maksimal 250.000 orang, artinya bila pertumbuhan ekonomi kita hanya sebesar 5,7 % pertahun hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.425.000 orang per tahun. Dari jumlah 1.425.000 orang tersebut dipastikan akan ada migrasi, dimana migrasi I dari desa ke kota, sedangkan migrasi ke II adalah ke luar negeri, baik itu ada atau tidak ada moratorium pasti akan berangkat ke luar negeri. Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 10-12% per tahun ini baru bisa menyerap angkatan kerja di dalam negeri sebesar 2,5 juta s.d 3 juta, tapi ini akan sulit untuk di capai. Pada resesi ekonomi pada tahun ini dimana nilai tukar rupiah kita mencapai 13.000 per per dolar, sedangkan Philipina keadaan ekonominya stabil, Ini disebabkan karena remitansi dari pekerja migran yang di luar negeri. Dengan adanya angkatan kerja Indonesia sebanyak 68% yang lulusan SD dan SMP ini, pemerintah mau tidak mau akan melakukan upgrade dan up-skill terhadap angkatan kerja ini. BNP2TKI telah melakukan kajian terhadap kurikulum SMK dari kelas 1 s.d 3, materi yang diajarkan selama 3 tahun adalah 50% materi pokok, 45% materi supporting dan materi inti tentang SMK hanya 5%. Pemberian materi selama 3 tahun bila dipaskan hanya sekitar 800 jam, bisa diberikan dalam waktu 6 s.d 8 bulan dengan asumsi 1 hari sekitar 8 s.d 10 jam hanya materi pokok. Pada 2020-2030, diperkirakan 100 penduduk usia produktif akan menanggung 44 orang tak produktif. Setelah itu, angka ketergantungan penduduk akan naik kembali. Berkaitan dengan hal ini, Chris Manning mengingatkan bahwa bonus demografi ini kemungkinan besar tidak akan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia melihat rendahnya kualitas penduduk Indonesia baik dari aspek pendidikan maupun keterampilan. Jika tidak dilakukan aksi sejak sekarang, maka yang akan terjadi bukanlah windows of opportunity, melainkan door to disaster. Pengangguran akan didominasi oleh penduduk muda dan terdidik yang dapat mendorong timbulnya sosial unrest dan peningkatan jumlah penduduk miskin Fenomena kependudukan yang akan terjadi tiga dekade kedepan ini memerlukan kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan aspek kependudukan. Problematik Pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi, dan keterbatasan lapangan kerja, kedepan diperkirakan masih akan terjadi, dan hal itu akan menjadi faktor penyebab kondisi kemiskinan di Indonesia. kemiskinan yang bersumber dari pengangguran, akan mendorong orang mencari pekerjaan di manapun, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini berarti bahwa selama angka pengangguran masih tinggi, maka selama itu juga akan banyak tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Dan bekerja di luar negeri akan tetap menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri akan tetap menjadi agenda penting bagi Indonesia, selama masih belum tersedia kesempatan kerja yang cukup di dalam negeri. Pengiriman TKI ke

3


luar negeri akan tetap menjadi salah satu sarana untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Bahkan, Proyeksi Bank Dunia telah memproyeksi bahwa Indonesia membutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, untuk mengakomodasi 15 juta tenaga kerja baru, pada 2020 mendatang. Globalisasi dan Trend Mobilitas Internasional. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas Negara. Seperti diketahui, salah satu bentuk globalisasi adalah globalisasi perekonomian, yang merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Tuntutan Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan. Dalam kenyataan, hak untuk memperoleh pekekerjaan secara layak belum dapat terpenuhi secara maksimal, karena kesempatan kerja di dalam negeri masih sangat terbatas. Pembangunan dan industrialisasi belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja. Keadaan inilah yang kemudian menyebabkan banyak warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri. Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, visi pemerintah yang dijalankan Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan Jusuf Kala adalah "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dalm Misi dan Sembilan Agenda Prioritas yang terkait dengan program ketenagakerjaan luar negeri adalal Misi ke 5 yaitu Mewujudkan Bangsa yang berdaya saing dan agenda prioritas ke 1 yaitu Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, disamping itu agenda prioritas lain yang dijalankan adalah membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan pengakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Arah kebijakan umum pembangunan Nasionlal 2015-2019 adlah meningktakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dari sisi ketenaga kerjaan ditandai dengan terjadinya tranformasi ekonomi melalui penguatan pertanian,prikanan dan pertambnagan,berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah,modernisasi sektor jasa,penguasaan iptek dan berkembangnya inonasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekpor non migas, terutama produk manufaktur


4

dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro dan menengah (UMKM) dankoperasi serta meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas Agenda pembangunan nasional menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara dalam kontek tenaga kerja luarnegeri dengan sub agenda 1) Meningkatkan Kuailtas perlindungan warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri dan 2) Melindungai hak dan keselamatan pekerja migran dan 30 meningktkan kualitas dan ketersediaan data serta informasi kependudukan. Sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai dalam meningkatkan kuailtas perlindungan warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri dengan strategi (a) peningkatan keberpihakan dilpomasi indonesia pada WNI/BHI;(b) pelayanan dan perlidungan WNI/BHI di luar negri dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan; (c) pelaksanaan perjanjian bilateral untuk memberikan perlidungan bagi WNI/BHI di luar negeri; dan (d) penguatan konsolidasi penaganan WNI/BHI diantara seluruh pemangku kepentingan terkait melalui koordinasi dan pembagian tugas yang jelas Sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai terkait agenda melindungi Hak dan Keselamatan TKI/ adalah menurunya jumlah pekerja migran Pekerja Migran/TKI yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri, sasaran lainya adalah : 1. Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melidungi pekerja

migran?TKI 2. Meningkatnya pekerja migran/TKI yang memiliki ketrampilan dan keahlian yang

sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri 3. Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan

rekrutmen caon pekerja migran/calon TKI 4. Tersedianya regu;lasi yang memberikan perlindungan bagi pekerja migran/TKI Sejalan dan selaras dengan Visi dan Misi, agenda prioritas serta arah kebijakan umum pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi dalam upaya untuk melindungi hak dan keselamatan pekerja migran/TKI adalah: 1. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan

yaitu melakukan pembenahan, meningkatkan koordinasi mulai dari penyusunan informasi peluang pasar, diseminasi, penyiapan program rekruitmen,penerapan kriteria dalam menentukan persyaratan baik dokumen jati diri, maupun pendidikan dan keterampilan untuk mengisi kebutuhan pasar kerja, dan pelaksanaan kerjasama hingga promosi dan mekanisme/ proses perlindungannya. Penguatan kelembagaan tata kelola penempatan pekerja migran harus segera dilakukan sehingga tidak terdapat tumpang tindih wewenang antara kementerian/lembaga. Selain itu, informasi pekerja migran diluar negeri harus menjadi suatu bagian yang utuh dalam sistem informasi tenaga kerja. Informasi ini memudahkan perwakilan Pemerintah diluar negeri melakukan pemantauan.

5


2. Memperluas kerjasama dalam rangka meningkatkan perlindungan, yaitu meninjau nota kesepakatan dengan negara - negara dengan jumlah permasalahan pekerja migran paling banyak sebagai awal, kemudian memperluas nota kesepakatan dengan negara tujuan lainnya. Sehingga terdapat kerangka umum, yang dapat melindungi secara kuat pekerja migran. Selain itu , perlindungan pekerja migran dapat ditingkatkan dengan memperkuat kerangka kerjasama dalam forum internasional yang terkait migrasi.

3. Membekali Pekerja Migran dengan pengetahuan, Pendidikan dan Keahlian terutama dengan meningkatkan efektivitas penggunaan dan kualitas Balai Latihan Kerja (revitalisasi BLK) dan lembaga pelatihan milik swasta terstandar, sehingga lulusannya dapat memenuhi keahlian yang diperlukan oleh negara pengguna, serta pembekalan pengetahuan tentang pengarusutamaan prinsip HAM dalam Penyusunan Kebijakan dan Pendidikan terhadap Pekerja melalui instrumen hukum berspektif HAM terutama Konvensi ILO serta mekanisme internasional lainnya.

4. Memperbesar Pemanfaatan Jasa Keuangan bagi Pekerja Melalui pengenalan jasa keuangan untuk menyimpan tabungan dan pengiriman uang kepada keluarga di tanah air, peningkatan akses kredit, serta penyusunan skema asuransi yang efektif.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi diatas, maka pengarusutamaan Pengelolaan TKI dalam kurun waktu lima tahun kedepan, BNP2TKI harus mampu mewujudkan keselamatan dan keberpihakan penempatan dan Perlindungan pekerja migran/TKI yang mampu mewujudkan Caklon TKI/TKI Terlindungi di dalam negeri, Tidak bermasalah di luar negeri dan sejahtera saat kembali ke dalam negeri, dalam melaksanakan hal tersebut ada 6 tahapan yang harus dilakukan BNP2TKI yaitu : 1. Stop pengiriman PRT, karena kita punya harga diri dan martabat, dengan

menetapkan pada tahun 2019 kita sudah Zero TKI Informal, Seluruh TKI yang dikirimkan ke LN berstatus tercatat sebagai TKI dan dipekerjakan pada sektor formal. Target juga mencakup beralihnya seluruh TKI ilegal yang dipersiapkan kembali menjadi TKI legal pada sektor formal;

2. Tersedianya layanan yang cepat dan mudah sejak pengurusan administrasi, pembekalan TKI, persiapan keberangkatan hingga keberangkatan TKI menuju negara penempatan, sehingga diharapan pra keberangkatan TKI rata-rata 1 bulan;

3. Meminimalkan biaya persiapan dan pemberangkatan yang menjadi beban TKI sehingga menjadi sebesar-besarnya 2 bulan gaji TKI bersangkutan

4. Meningkatkan nilai pengiriman uang TKI dari negara penempatan menjadi 3 x lipat dari nilai saat ini sebesar Rp. 70 Triliun/Tahun;


6

5. TKI mendapatkan jaminan dan akses perlindungan sejak di tahap pra-keberangkatan, masa bekerja, kepulangan hingga tahap pemberdayaan (Perlindungan butuh di 4 Tahapan);

6. TKI Purna jalani 5 solusi mandiri yaitu TKI yang kembali ke tanah air mendapatkan beragam fasilitas dan layanan berupa (i) pelatihan, (ii) dukungan finansial, dan (iii) pendampingan usaha, untuk menjadikannya sebagai wirausaha mandiri serta (iv) pelatihan dan (v) lapangan pekerjaan bagi yang akan bekerja di perusahaan dalam negeri.

Mencermati kondisi dan permasalahan serta dalam upaya mejalankan visi , misi dan arah pembangunan seangaimana diamanatkan dala RPJM Nasional Tahun 2015- 2019, maka Sebagai dokumen kebijakan yang mendasari pelaksanaan program-program tahunan dalam lima tahun kedepan maka disusunlah Rencana Stratregis Badan Nasional Penempatan dan Pelrindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015 -2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyusunan Renstra P2TKI 2015-2019, adalah untuk: 1. Memberikan arah kebijakan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI

selama kurun waktu 2015-2019 agar penempatan dan perlindungan TKI dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

2. Menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemda dan perwakilan RI dalam menyusun Renstra dan Rencana Kerja Tahunan termasuk penganggarannya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

3. Meningkatkan kualitas koordinasi antar instansi pemerinah di pusat dan daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan TKI, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasannya.

4. Merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi

5. Mendorong instansi terkait untuk meningkatkan kapasitas kelembagaannya termasuk kualitas sumber daya manusia aparaturnya.

6. Mendorong instansi terkait untuk pelayanan prima kepada para TKI baik pada penempatan maupun perlindungan masa pra, selama dan purna penempatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

7. Membangun data/informasi tentang potensi kesempatan kerja di luar negeri dan data/informasi lainnya yang terintegrasi antar instansi dan akurat (relevan, komprehensif, terkini, dan dapat diakses para pihak).

7


C. RUANG LINGKUP Lingkup dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 didasarkan atas RPJMN 2015-2019 dan Tugas dan Fungsi Unit Organisasi (perubahan Struktur Organisasi) di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

D. DASAR HUKUM Penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri memiliki kedudukan legal yang sangat kuat, bukan saja sebagai pelaksanaan UUD 1945 dan peraturan perundangan nasional lainnya, tetapi juga sekaligus juga bagian dari pelaksanaan berbagai Konvensi Internasioal, yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Beberapa Konvensi Internasional yang menjadi dasar pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI antara lain adalah sebagai berikut. 1. Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang Undang R.I No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 3. Undang Undang R.I No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI

di Luar negeri; 4. Peraturan Pemerintah R.I No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 5. Peraturan Pemerintah R.I No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional; 6. Peraturan Presiden R.I No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional; 7. Peraturan Presiden R.I No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan TKI (BNP2TKI); 8. Instruksi Presiden R.I No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem

Penempatan dan Perlindungan TKI. 9. Konvensi PBB tahun 1990 tentang hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota

keluarganya yang diratifikasi melalui UU No.6 tahun 2012, 10. Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Peremnpuan (UConvention on the

Elimination of Discrimination against Women—CEDAW)U) yang disahkan melalui UU No.7 tahun 1984, termasuk Rekomendasi Umum CEDAW No. 26 tentang Perempuan Pekerja Migran,

11. Konvensi Internasional tetang Hak-hak Sipil Politik (Civil and Political Rights), yang diratifikasi melalui UU No.12 tahun 2005.

12. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) atau International Convenant on Economic Social and Cultural Rights, yang diratifikasi UU No.11 tahun 2005,


8

13. Convention Against Torture and Others Cruel, Inhuman or Degrading Punishment yang diratifikasi melalui UU No.5 tahun 1998, dan terakhir;

14. Aturan perundangan nasional, yaitu UU tentang UTrafickingU (perdagangan manusia), yang diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

E. PELUANG DAN MANFAAT

Trend Globalisasi Sebagai Peluang. Globalisasi adalah proses menyatunya negara-negara di seantero dunia. Dalam globalisasi, perdagangan barang dan jasa, perpindahan modal, jaringan transportasi, serta pertukaran informasi dan kebudayaan bergerak secara bebas ke seluruh dunia seiring dengan meleburnya batas-batas negara. Disamping itu Globalisasi juga mendorong perpindahan tenaga kerja dari negara yang satu kenegara lainnya. Seluruh penduduk dunia bebas bergerak meninggalkan tanah airnya menuju negara lain. Dampak Positif SebagaI Manfaat. Penempatan dan perlindungan TKI ke luaar negeri diketahui telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan Negara. Di antaranya adalah: 1. Pengurangan pengangguran. Terjadinya pengangguran disebabkan oleh adanya

ketimpangan antara pertumbuhan perekonomian tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga belum mampu menampung angkatan kerja yang setiap tahunnya terus meningkat. Menyadari hal tersebut, Pemerintah RI telah menetapkan pasar kerja luar negeri sebagai alternatif strategis pilihan untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2. Peningkatan pendidikan masyarakat. Penempatan dan perlindungan TKI juga dapat merangsang peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya bagi keluarga TKI, karena TKI mendapatkan penghasilan untuk membiayai anak-anak atau keluarganya kejenjang pendidikan yang diinginkan. Hal ini sangat menguntungkan Negara dan Pemerintah sebab investasi pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan hasil yang memuaskan kedepannya sehingga pembangunan nasional dapat berjalan lebih cepat dan lebih terarah.

3. Penambahan pengalaman dan meningkatkan wawasan. Penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, juga secara langsung dapat menambah pengalaman langsung melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), bahasa, keterampilan dll. Pengalaman yang didapatkan melalui diklat akan diperdalam dan dipratekan di Negara penempatan, sehingga TKI sehabis masa kontraknya lebih memiliki pengalaman dan wawasannya lebih luas bila dibandingkan sebelum mereka-mereka menjadi TKI dan bekerja di Negara-negara penempatan.

9


4. Perolehan ketrampilan baru dan UBrain GainU. Penempatan dan perlindungan TKI juga membawa keterampilan baru bagi TKI yang bekerja di luar negeri, karena negera-negara penerima TKI selama ini merupakan negara-negara yang lebih maju perekonomiannya, sehingga penduduknya akan lebih mampu membeli produk-produk yang lebih canggih dan modern sehingga TKI dituntut harus mampu mempergunakan tehnologi moderen yang disediakan oleh majikannya didalam bekerja. Dengan sering TKI menggunakan alat-alat kerja modern tersebut maka secara otomatis TKI akan menguasai penggunaan tehnologi tersebut.

5. Perolehan valuta asing dan remitansi. Perolehan valuta asing, baik yang dibawa langsung atau dikirimkan TKI melalui jasa lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan, memberikan tambahan pemasukkan devisa negara yang memberikan kontribusi terhadap keseimbangan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Tercatat valuta asing yg di kirim melalui lembaga keuangan adalah berturut-turut pada tahun 2010 sebesar US$ 6,74 miliar, tahun 2011 sebesar US$ 6,73 miliar, tahun 2012 sebesar US$ 6,99 miliar , tahun 2013 sebesar US$. 7,4 miliar. Besarnya remitansi yang dibawa TKI memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi di daerah domisili TKI maupun perekonomian secara regional maupun nasional. Juga menjadi bentuk tabungan masyarakat. Pengiriman remitansi baik melalui jasa lembaga keuangan ataupun disimpan dalam rekening Bank TKI memberikan kontribusi terhadap peningkatan tabungan masyarakat mengingat jumlahnya cukup significant dan menerus .

6. Menjadi duta kebudayaan. Keberadaan TKI di 168 negara dengan jumlah yang besar 6 jt orang potensial menjadi modal untuk memperkenalkan khasanah budaya Indonesia di Luar Negeri.

F. PERMASALAHAN Terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius antara dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia antara lain : 1. Penguatan PPTKIS

Pengawasan dan monitoring kinerja PPTKIS lemah dan pemberdayaan PPTKIS belum beralan secara utuh;

2. Lembaga BNP2TKI a. Tata kelola organisasi BNP2TKI di Pusat dan Daerah dari masing-masing unit

perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan organisasi serta menyelaraskan dengan beban tugas organisasi;

b. Bisnis proses penempatan TKI terlalu panjang, perlu dilakukan reformasi Bisnis Model Penempatan dengan jalan memangkas0T 0T1Tbusiness process0T1T 0TPengiriman TKI dari 14 tahapan kepada 8 tahapan;

c. Agar layanan penempatan tersebut dapat lebih cepat, mudah, murah dan aman maka perlu dilakukan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP);


10

d. SDM BNP2TKI dirasakan masih kurang, perlu ditingkatkan dan dikembangkan; e. Isu Image BNP2TKI secara kelembagaan belum baik f. Isu koordinasi BP3TKI di Propinsi dan Kab/Kota belum sepadan;

3. Produk layanan TKI a. Beban biaya ditanggung TKI mahal, negara belum hadir untuk membantu secara

maksimal; b. Sumber pembiayaan TKI sangat terbatas belum ada0T 0T1TBank0T1T 0TUmum0T 0T1TNasional0T1T 0Tyang

membiayai TKI, karena tidak adanya agency collection di Negara penempatan; c. Kualitas layanan TKI masih bermasalah d. Biaya komuinikasi dan tranfer mahal e. TKI kembali ke indonesia , miskin layanan dan tidak aman; f. Klaim asuransi sulit dan mengelabui g. Layanan selama di luar negeri tidak jelas h. Layanan perlindungan baru tersedia bila sudah kasus i. Transfaransi dan partisipasi publik perlu ditingkatkan; j. Pemerintah cenderung responsif bukan atisipasif

4. Kebijakan dan Regulasi a. Keselarasan regulasi dengan Kemenaker; b. Pemerintah cenderung dominan c. Arah kebijakan tidak jelas

5. Kondisi TKI a. Pungutan liar dan intimidasi kepada TKI b. TKI tidak memenihi syarat tetap berangkat c. Masih banyak TKI Ilegal d. Keberadaaan TKI tidak terdeteksi

11


BAB II VISI, MISI , TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Pada Rencana Strategis BNP2TKI tahun 2015-2019 adalah melaksanakan Visi Presiden pada pada Kabinet Kerja Tahun 2015-2019 Yaitu :

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Selaras dengan Visi Presiden tersebut, dalam Rencana Stratgis BNP2TKI terkandung maksud bahwa Visi yang di emban BNP2TKI adalah :

1. CTKI/TKI terlindungi di dalam negeri 2. TKI Tidak terlantar di luar Negeri 3. TKI tidak miskin sengsara saat kembali dari Luar Negeri.

Maka Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia bertekad untuk :

““Terwujudnya TKI yang Profesional, Bermartabat dan Sejahtera”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan : “Profesional”, adalah bahwa TKI yang bekerja ke luar negeri memiliki kompetensi dan melaksanakan pekerjaan /job dengan disiplin ilmu yang tinggi. Bermartabat, berarti bahwa TKI yang memiliki kompetensi, daya saing, gaji, memahami dan mendapat perlindungan hukum, dan menjadikan dirinya bermartabat sebagai tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sejahtera, bahwa TKI dan keluarganya tidak hanya memperoleh gaji atau pendapatan yang layak sesuai keahliannya, namun juga dapat mensejahterakan dirinya, keluarganya dan bangsa. Dalam visi tersebut juga terkandung makna bahwa profil TKI ideal yang ingin diwujudkan kedepan adalah: TKI yang secara ideologis memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila; TKI yang secara sosial, politik dan budaya, memiliki karakter pendukung bagi pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga martabat bangsa melalui TKI sebagai warga negara Indonesia (WNI) atau “duta” WNI di luar negeri, yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku baik dan kinerja tinggi, serta mampu menjaga hubungan politik dengan negara tempat TKI bekerja. Dengan kata lain, bahwa Terwujudnya TKI yang, profesional, bermartabat dan Sejahtera, maka mereka akan memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan karakter bangsa Indonesia (Unational character buildingU).


12

B. MISI Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi pada Kabinet Kerja Tahun 2015-2019 yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BNP2TKi yaitu :

1. “Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Yang Tinggi, Maju Dan Sejahtera”

2. “Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing” Selaras dengan misi Presiden tersebut, dalam Rencana Stratgis BNP2TKI terkandung maksud bahwa Misi yang di emban BNP2TKI :

Zero TKI Informal, Seluruh TKI yang dikirimkan ke LN berstatus tercatat sebagai TKI dan dipekerjakan pada sektor formal. Target juga mencakup beralihnya seluruh TKI ilegal yang dipersiapkan kembali menjadi TKI legal pada sektor formal;

1. Pra Keberangkatan TKI rata-rata 1 Bulan, Tersedianya layanan yang cepat dan mudah sejak pengurusan administrasi, pembekalan TKI, persiapan keberangkatan hingga keberangkatan TKI menuju negara penempatan;

2. Dua bulan gaji biaya maksimal TKI, Meminimalkan biaya persiapan dan pemberangkatan yang menjadi beban TKI sehingga menjadi sebesar-besarnya 2 bulan gaji TKI bersangkutan;

3. Remitansi TKI Meningkat 3 kali lipat, Meningkatkan nilai pengiriman uang TKI dari negara penempatan menjadi 3 x lipat dari nilai saat ini sebesar Rp. 70 Triliun/Tahun;

4. Perlindungan utuh di 4 (empat) Tahapan, TKI mendapatkan jaminan dan akses perlindungan sejak di tahap pra-keberangkatan, masa bekerja, kepulangan hingga tahap pemberdayaan;

5. TKI Purna jalani 5 solusi mandiri, TKI yang kembali ke tanah air mendapatkan beragam fasilitas dan layanan berupa (i) pelatihan, (ii) dukungan finansial, dan (iii) pendampingan usaha, untuk menjadikannya sebagai wirausaha mandiri serta (iv) pelatihan dan (v) lapangan pekerjaan bagi yang akan bekerja di perusahaan.

C. TUJUAN Adapun Tujuan dalam Rencana Startegis BNP2TKI tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya TKI yang Profesional, Bermartabat dan Sejahtera; 2. Mengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik;

2

1

3

4

5

0

13


D. SASARAN STRATEGIS Sasaran Strategis BNP2TKI adalah Suatu Outcome yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh BNP2TKI dalam jangka waktu lima tahun Rencana Strategis Adapun Sasaran Strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis BNP2TKI tahun 2015-2019 terdiri dari : 1. Sasaran Strategis BNP2TKI

Terdapat 7 (tujuh) Sasaran Strategis yang diemban oleh BNP2TKI terdiri dari : a. Meningkatnya pemanfaatan jobsinfo BNP2TKI dalam alur proses penempatan

TKI; b. Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur

berbasis Sistem P2TKI; c. Meningkatnya Perlindungan sejak Pra, Selama, sampai dengan Pemulangan; d. Meningkatnya CTKI/TKI Purna yang berwirausaha; e. Pelayanan Terpadu, Profesional dan Bertanggungjawab, serta pengelolaan

Keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel; f. Citra terbaik untuk lembaga BNP2TKI; g. Meningkatnya Kompetensi, Integritas APIP dan Penyelengaraan SPIP Untuk lebih jelasnya Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BNP2TKI dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut

Tabel 1

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya pemanfaatan jobsinfo BNP2TKI dalam alur proses penempatan TKI

Prosentase CTKI pendaftar jobsinfo yang berhasil ditempatkan

Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI

Persentase pemanfatan layanan Siskotkln yang terintegrasi oleh pihak terkait dalam proses pra pemberangkatan yang mudah, cepat, transparan

Meningkatnya Perlindungan sejak Pra, Selama, sampai dengan Pemulangan.. Persentase CTKI/TKI Bermasalah yang Tertangani

Meningkatnya CTKI/TKI Purna yang berwirausaha Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha

Pelayanan Terpadu, Profesional dan Bertanggungjawab, serta pengelolaan Keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel

Prosentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat

Persentase lembaga yang terintegrasi Sistem Pelayanan P2TKI dalam tata kelola TKI, termasuk transaksi non tunai Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI Opini BPK atas laporan keuangan

Citra terbaik untuk lembaga BNP2TKI Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI Meningkatnya Kompetensi, Integritas APIP dan Penyelengaraan SPIP .

Tingkat Kapabilitas APIP

Tingkat Kematangan Implementasi SPIP


14

2. Sasaran Strategis Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi Terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yang diemban oleh Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi terdiri dari : a. Meningkatnya kerjasama ketenaga kerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran

dengan negara tujuan penempatan; b. Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/ kompetensi CTKI potensi dengan

permintaan; c. Meningkatnya pemanfaatan jobinsfo BNP2TKI dalam alur proses penempatan

TKI. Untuk lebih jelasnya Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut

Tabel 2

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI BNP2TKI

TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya kerjasama ketenaga kerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran dengan negara tujuan penempatan

Jumlah Dokumen Kerjasama Ketenaga kerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran antara Negara RI dengan Negara Tujuan Penempatan yang berkontribusi dengan proses penempatan

Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/ kompetensi CTKI potensi dengan permintaan

Jumlah negara tujuan penempatan dengan peluang kerja jabatan formal

Meningkatnya pemanfaatan jobinsfo BNP2TKI dalam alur proses penempatan TKI


3. Sasaran Strategis Deputi Bidang Penempatan

Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang diemban oleh Deputi Bidang Penempatan terdiri dari : a. Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur

berbasis Sistem P2TKI; b. Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan

kepulangan; c. Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan

kepulangan; d. Meningkatnya pelayanan penempatan pemerintah melalui skema G to G dan

G to P. Untuk lebih jelasnya Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Penempatan dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut

15



DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI

Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan memenuhi standar yang ditetapkan Prosentase Penempatan TKI Formal yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yang Berbasis Sistem

Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan

Prosentase lembaga keuangan yang terlibat dalam pembiayaan TKI terintegrasi Sistem SISKOTKLN dengan transaksi Non Tunai Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai Persentase Negara Penempatan menyelenggara kan welcoming program

Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku

Persentase tingkat kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan dalam standar dan ketentuan yang berlaku. Persentase layanan TKI di Pemda wilayah perbatasan melalui penyediaan pelatihan/Up-grade

Meningkatnya pelayanan penempatan pemerintah melalui skema G to G dan G to P

Persentase penempatan yang menggunakan skema G to G dan G to P berbasis online

4. Sasaran Strategis Deputi Bidang Perlindungan

Terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis yang diemban oleh Deputi Bidang Perlindungan terdiri dari : a. Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses, dan diselesaikan; b. Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra,

selama dan purna TKI; c. Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan

perlindungan; d. Meningkatnya kemampuan TKI purna penempatan untuk mengelola

keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro; e. Meningkatnya layanan pendampingan usaha dan akses permodalan. Untuk lebih jelasnya Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Perlindungan dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :


16


DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses, dan diselesaikan

Prosentase pengaduan yang diproses di layanan crisis senter berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI Persentase TKI telah memiliki akses terhadap fasilitas Early Warning System memanfatkan beragam tools

Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, selama dan purna TKI

Prosesntase menurunnya permasalahan CTKI/ TKI

Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum

Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan

Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural

Meningkatnya kemampuan TKI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro

Jumlah CTKI/TKI dan TKI purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha Persentase Kerjasama dengan negara penempatan menyangkut kewajiban pembayaran gaji melalui bank dan akses pengiriman remitansi yang mudah dan murah bagi TKI Persentase terpasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re integrasi usaha di desa asalnya.

Meningkatnya layanan pendampingan usaha dan akses permodalan

Persentase kerjasama dengan lembaga keuangan dan donor dalam rangka menunjang pelaksanaan pembekalan dan penyediaan bantuan modal.

5. Sasaran Strategis Sekretariat Utama

Terdapat 6 (enam) Sasaran Strategis yang diemban oleh Sekretariat Utama terdiri dari : a. Tersusunnya Perencanaan yang aplikatif dan meningkatnya kualitas

Akuntabilitas Kinerja BNP2TKI; b. Pelayanan Terpadu, Profesional dan Bertanggungjawab dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi; c. Terselenggaranya Pengelolaan keuangan dan Barang milik Negara yang

tertib,; efisien, efektif,transparan dan akuntabel; d. Diterbitkannya kebijakan yang komprehensif dan aplikatif sesuai kebutuhan /

dinamika organisasi dan meningkatnya Citra terbaik untuk lembaga BNP2TKI;

17


e. Terselenggaranya layanan system informasi P2TKI secara terpadu dan kajian Litbang sebagai masukan kebijakan;

f. Meningkatnya Profesionalitas dan akuntabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan terimplementasinya SPIP.

Untuk lebih jelasnya Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Utama dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tersusunnya Perencanaan yang aplikatif dan meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja BNP2TKI;

Prosentase perencanaan anggaran terhadap realisasi pelaksanaan anggaran Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB

Pelayanan Terpadu, Profesional dan Bertanggungjawab dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

Prosentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat

Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI menuju tukin 100%

Terselenggaranya Pengelolaan keuangan dan Barang milik Negara yang tertib,; efisien, efektif,transparan dan akuntabel

Opini BPK atas laporan keuangan

Diterbitkannya kebijakan yang komprehensif dan aplikatif sesuai kebutuhan / dinamika organisasi dan meningkatnya Citra terbaik untuk lembaga BNP2TKI

Persentase peraturan perundang-undangan dan tingkat kekosongan hukum yang dihasilkan Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI

Terselenggaranya layanan system informasi P2TKI secara terpadu dan kajian Litbang sebagai masukan kebijakan

Persentase lembaga yang terintegrasi Sistem Pelayanan P2TKI dalam tata kelola TKI, termasuk transaksi non tunai Prosentase rekomendasi hasil kajian yang menjadi kebijakan

Meningkatnya Profesionalitas dan akuntabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan terimplementasinya SPIP

Tingkat Kapabilitas APIP Tingkat Kematangan Implementasi SPIP


18

19


BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,

KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut di atas, maka selama lima tahun kedepan (2015-2019), Arah kebijakan yang akan ditempuh dan strategi yang dilakukan oleh BNP2TKI terdiri dari : 1. Arah Kebijakan Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi

Terdapat 4 (empat) Arah Kebijakan yang diemban oleh Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi terdiri dari : a. Meningkatkan kerja sama bilateral dan internasional khususnya di bidang

penempatan dan perlindungan TKI, dan penanganan tindak pidana lintas batas;

b. Meningkatkan peran Perwakilan RI sebagai Market Intelligent dalam penyediaan peluang kerja di luar negeri yang terintegrasi dengan Jobsinfo;

c. Meningkatkan pemanfaatan jobsinfo sebagai tools terpercaya dalam pendaftaran CTKI dan pengguna/employer dalam proses penempatan;

d. Meningkatkan kompetensi melalui up-grade/up-skill untuk mencapai kesetaraan dengan peluang kerja.

Untuk lebih jelasnya Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI BNP2TKI

TAHUN 2015-2019 ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

Meningkatkan kerja sama bilateral dan internasional khususnya di bidang penempatan dan perlindungan TKI, dan penanganan tindak pidana lintas batas

1. Peningkatan kerjasama Luar Negeri dan perumusan perjanjian kerjasama bilateral dan multirateral dalam rangka permintaan tenaga kerja profesional dan skilled

Mempercepat pelaksanaan saling 2.pengakuan sertifikasi kompetensi Mutual Rocognition Arragement (MRA)

Meningkatkan peran Perwakilan RI sebagai Market Intelligent dalam penyediaan peluang kerja di luar negeri yang terintegrasi dengan Jobsinfo

Tersedianya peluang kerja yang terakses 1.ke Jobsinfo dari perwakilan RI; Tersedianya permintaan dalam bentuk job 2.indikasi/job order yang terintegrasi dalam sistem online jobsinfo


20

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Meningkatkan pemanfaatan jobsinfo sebagai tools terpercaya dalam pendaftaran CTKI dan pengguna/employer dalam proses penempatan

1. Tersedianya roodmap pemanfaatan jobsinfo sebagai tools terpercaya dalam proses penempatan

2. Tersedia aplikasi jobsinfo online yang menjadi central database lowongan pekerjaan TKI dan terhubung dengan seluruh PPTKIS dan lembaga pendidikan dan pelatihan;

Meningkatkan kompetensi melalui up-grade/up-skill untuk mencapai kesetaraan dengan peluang kerja.

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan K/L lainnya dalam rangka Up-grade/up-skill CTKI ;

2. Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam rangka penyediaan CTKI berbasis permintaan luar negeri.

2. Arah Kebijakan Deputi Bidang Penempatan

Terdapat 9 (Sembilan) Arah Kebijakan yang diemban oleh Deputi Bidang Penempatan terdiri dari : a. Meningkatkan tata kelola rekrutmen dan verifikasi dokumen CTKI berbasis

SISKOTKLN; b. Menyediakan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI

yang didukung penuh Pemerintah Daerah Prop/Kab/Kota; c. Menyediakan seluruh standar pelayanan menyangkut pra-keberangkatan

secara online dalam website dan atau media lainnya; d. Reformasi Bisnis Model Prosesl Penempatan dan cost structure dalam

pelayanan penempatan TKI; e. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi informasi bekerja di luar negeri secara

benar dan aman yang menjangkau wilayah dan masyarakat/lembaga secara luas;

f. Pembenahan Sumber Pembiayaan TKI; g. Mewujudkan Transaksi Non Tunai dalam proses pelayanan TKI sejak pra-

keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai;

h. Mewujudkan penyelenggaraan welcoming program di Negara Penempatan; i. Peningkatan pelayanan CTKI di wilayah perbatasan. Untuk lebih jelasnya Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Penempatan dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut :

21


Tabel 7 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015-2019 ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

Meningkatkan tata kelola rekrutmen dan verifikasi dokumen CTKI berbasis SISKOTKLN

1. Penguatan pelaksanaan registrasi pendaftaran CTKI secara online di Dinas ketenagakerjaan Kab/kota

2. Mengintegrasikan rekomendasi paspor oleh Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota dengan sistim penerbitan paspor di Imigrasi secara online dalam Siskotkln Roadmap implementasi sertifikasi ESO 3.dalam business model process layanan TKI di Pusat dan Daerah

0BMenyediakan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang didukung penuh Pemerintah Daerah Prop/Kab/Kota

1. 1BTersedianya roadmap implementasi pengembangan LTSP TKI di seluruh daerah asal TKI

2. 2BKesepakatan prinsip bersama K/L dan Kepala Daerah terkait menyangkut integrasi layanan TKI dalam LTSP Daerah berbasis SISKOTKLN

3BMenyediakan seluruh standar pelayanan menyangkut pra-keberangkatan secara online dalam website dan atau media lainnya

1. 4BMempublikasikan standar pelayanan Pra Pemberangkatan dalam website dan atau media lainnya

2. 5BPenyempurnaan website BNP2TKI menyangkut infrastruktur dan contain layanan yang dimuat didalamnya

3. 6BPemutakhiran teknologi/telekomunikasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kecepatan penyediaan layanan TKI

Reformasi Bisnis Model Prosesl Penempatan dan cost structure dalam pelayanan penempatan TKI

1. Menyederhanakan Bisnis Model Proses Penempatan TKI dari 14 Tahap menjadi 8 Tahap

2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan infrastruktur BLKLN, LSP, RSUD sebagai sarana kesehatan dan LSP di Kab/Kota di kantong-kantong TKI

3. Sistem monitoring implementasi cost structure dan pelaksanaan enforcementnya Menekan biaya yang dikeluarkan TKI 4.dengan cara mendapat bantuan dari pemerintah


22

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Peningkatan sosialisasi dan diseminasi informasi bekerja di luar negeri secara benar dan aman yang menjangkau wilayah dan masyarakat/lembaga secara luas

1. Melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi bekerja di luar negeri secara benar dan aman yang menjangkau wilayah dan masyarakat/lembaga secara luas

2. Melakukan pembinaan dan pemberian sanksi dan rating lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang diumumkan ke publik secara periodik;

3. Sistem monitoring dan evaluasi kualitas infrastruktur dan kinerja PPTKIS

4. Tersedianya modul dan layanan sosialisasi pemahaman CTKI menyangkut dokumen perjanjian hak dan kewajiban baik sebagai CTKI maupun TKI

5. Tersedianya infrastruktur pelaksana penyediaan layanan sosialisasi dan pendampingan hukum menyangkut dokumen perjanjian hak dan kewajiban baik sebagai CTKI maupun TKI

Pembenahan Sumber Pembiayaan TKI

1. Mendorong kerjasama dengan negara penempatan menyangkut penyediaan lembaga keuangan setempat untuk fungsi colection bagi TKI.

2. Melakukan Kerjasama dan pengembangan lembaga keuangan untuk penyediaan modal/dana awal TKI

3. Menyediakan skema kredit murah untuk membiayai pemberangkatan TKI

Mewujudkan Transaksi Non Tunai dalam proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai

1. Roadmap implementasi pembayaran transaksi non tunai dalam pelayanan TKI

2. Mewujudkan transaksi Non Tunai terintegrasi secara online sistem untuk semua layanan TKI

3. Mendortong BI untuk meminta otoritas Bank Sentral Negara penempatan implelemntasikan non tunai

Program terintegrasi antar K/L dan 4.Pemerintah Daerah menyangkut implementasi pembayaran transaksi secara non tunai dalam pelayanan TKI

23


ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Mewujudkan penyelenggaraan welcoming program di Negara Penempatan.

Tersedianya infrastruktur untuk kegiatan rutin sosialisasi dan pembelajaran bagi TKI baru datang sebelum diserahkan kepada majikan

Peningkatan pelayanan CTKI di wilayah perbatasan

1. Pembuatan roadmap penyediaan pelayanan CTKI di wilayah perbatasan

2. Kesepakatan prinsip bersama K/L dan Kepala Daerah terkait menyangkut pengembangan centra pendidikan dan pemberdayaan TKI di wilayah perbatasan.

3. Terbanggunnya Program terintegrasi lintas lembaga menyangkut pengembangan centra pendidikan dan pemberdayaan TKI di wilayah perbatasan

3. Arah Kebijakan Deputi Bidang Perlindungan

Terdapat 8 (delapan) Arah Kebijakan yang diemban oleh Deputi Bidang Peerlindungan terdiri dari : a. Fasilitasi pengaduan yg mudah diakses/ terjangkau oleh TKI, Responsif dan

Solutif; b. Melakukan Langkah Deteksi Dini (early Warning Sistem) dan langkah cepat

tanggap (immediate response). Menegakkan hukum secara optimal tehadap pelanggar peraturan nasional terkait TKI;

c. Penguatan Advokasi dan Mediasi terhadap TKI; d. Penguatan fungsi intelegen dalam pengawasan lembaga penempatan dan

lembaga pendukung penempatan; e. Meningkatnya pemberdayaan TKI Purna dan keluarganya; f. Meningkatnya remintansi hingga 3 kali lipat; g. Menyediakan layanan pendampingan usaha dan akses permodalan; h. TKI Purna menjadi wirausaha. Untuk lebih jelasnya Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Perlindungan dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI TAHUN 2015-2019

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Fasilitasi pengaduan yg mudah diakses/ terjangkau oleh TKI, Responsif dan Solutif

1. Tersedianya crisis center yang mampu melayani pengaduan secara online dengan beragam tools.

2. Fasilitasi pengaduan yang diproses berbasis sistem integrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI

3. Mewujudkan Kinerja Penyelesaian Masalah Pengaduan TKI sesuai dengan Service Level Aggrement (SOP) yang dipublikasikan dalam website


24

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Melakukan Langkah Deteksi Dini (early Warning Sistem) dan langkah cepat tanggap (immediate response). Menegakkan hukum secara optimal tehadap pelanggar peraturan nasional terkait TKI

1. Menghadirkan layanan langsung ke TKI di luar negeri dengan Penyediaan Simcard yang terinstal dengan beragam fitur layanan yaitu a. Fitur Layanan Pengaduan berupa pengaduan kasus, Klaim

asuransi b. Fitur Layanan Darurat berupa emergency call, emergency

SMS, Panic Button, c. Fitur Keberadaan TKI berupa Pencarian lokasi berdasarkan

poisisi HP fitur Layanan Informasi berupa Pencarian alamat d.

perwakilan, prosedur pengaduan, frofil Negara penempatan, dll kesemuanya tanpa biaya

2. Tersedianya aplikasi EWS yang bisa diakses secara mudah oleh CTKI/TKI di seluruh negara penempatan.

3. Kerjasama dengan negara penempatan menyangkut hak dan kewajiban penggunaan layanan sim card EWS

4. Kerjasama dengan negara penempatan menyangkut pelaksanaan seleksi dan monitoring kualitas majikan/pengguna .

5. Terbangunnya infrastruktur unit layanan komunitas di negara penempatan yang mudah diakses TKI.

6. Tersedianya dan beroperasinya sistem monitoring TKI di negara penempatan

Penguatan Advokasi dan Mediasi terhadap TKI

1. Fasilitasi Advokasi dan Mediasi CTKI/TKI dan TKI purna bermasalah

2. Tersedianya infrastruktur dan fasilitas penyediaan lawyer untuk TKI bermasalah hukum di dalam negeri

3. Membantu penyelesaian kasus TKI bermasalah di luar negeri bekerjasama dengan Kemlu

4. Tersedianya sistem monitoring pelaksanaan layanan perlindungan hukum.

5. Tersedianya Crisis Management Protocol menyangkut penyelamatan dan pengembalian TKI yang terintegrasi dengan pemberdayaan di dalam negeri

Penguatan fungsi intelegen dalam pengawasan lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan

Melaksanakan fungsi Intelijen dalam melaksanakan pembinaan 1.dan pengawasan lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan

Fungsi intelegen dalam pengaman pemberangkan dan 2.kepulangan TKI;

melakukan langkah-langkah prepentif/ Pencegahan dan 3.Penindakan Penempatan TKI non Prosedural

Meningkatnya pemberdayaan TKI Purna dan keluarganya

1. Tersedianya roadmap dan strategi pemulangan hingga pemberdayaan TKI Purna yang terintegrasi

2. Melaksanakan pemberdayaan CTKI/TKI dan keluarganya demi terwujudnya kesejahteraan’

3. Mendorong Tersedianya BLK/SMK dan atau infrastruktur fisik serta pendukung (termasuk pengajar) untuk pelaksanaan pelatihan di seluruh daerah asal TKI.

4. Tersedianya modul dan pengajar pelatihan secara berkualitas dalam rangka pembekalan TKI Purna menjadi pekerja dan wirausaha

5. Tersedianya sistem monitoring dan layanan konsultasi bagi TKI yang telah selesai menjalani pembekalan

25


ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Meningkatnya remintansi hingga 3 kali lipat

1. Tersedianya rekening bank dan pelatihan layanan bank (modul) bagi CTKI yang akan diberangkatkan.

2. Tersedianya sertifikasi pemanfaatan layanan bank bagi CTKI yang akan diberangkatkan

3. Kerjasama dengan negara penempatan menyangkut kewajiban pembayaran gaji melalui bank dan penyediaan unit layanan keuangan secara murah bagi TKI

4. Tersedianya rekening bank, kantor pos dan atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk keuarga TKI dan pemahaman pemanfaatannya

5. Tersedia aplikasi layanan keuangan dan pembayaran yang mudah diakses TKI di luar negeri

6. Tarif pengiriman uang TKI dari luar negeri dengan nilai kurs yang kompetitif

Menyediakan layanan pendampingan usaha dan akses permodalan

Tersedianya kerjasama dengan lembaga keuangan dan donor dalam rangka menunjang pelaksanaan pembekalan dan penyediaan bantuan modal.

TKI Purna menjadi wirausaha 1. TKI Purna berwirausaha yang berhasil 2. TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI 3. TKI purna yang tidak dapat berwirausaha dapat disalurkan

pada lapangan kerja di dalam negeri 4. Tersedianya kerjasama dengan perusahaan (asing dan lokal)

untuk menerima alokasi TKI Purna secara rutin

4. Arah Kebijakan Sekretariat Utama Terdapat 12 (dua belas) Arah Kebijakan yang diemban oleh Sekretariat Utama terdiri dari : a. Penyiapan perencanaan yang kreatif, inovatif, rasional dan menjawab

persoalan; b. Menyediakan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI

yang didukung penuh Pemerintah Daerah Prop/Kab/Kota; c. Peningkatan Partisipasi Masyarkat dalam perumusan kebijakan; d. Pembangunan Image Building komunikasi kelembagaan; e. Penyusunan, penyempurnaan perangkat peraturan dan berperan aktif dalam

proses penguatan kewenangan/otoritas kelemba gaan serta pengelolaan informasi dan kehumasan;

f. kerjasama dan pendampingan bersifat kolaboratif bersama K/L untuk Pemda (Provinsi.Kab/Kota) yang memiliki komitmen meningkatkan kualitas penempatan dan perlindungan warganya yang menjadi TKI;

g. Peningkatan kualitas pelayanan publik; h. Perluasan agenda reformasi birokrasi; i. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan penempatan dan perlindungan

serta penatausahaan keuangan yang tertib dan akuntabel; j. Pengkajian, penelitian dan pengembangan serta menyediakan sistem

informasi dan penyajian data yang akurat;


26

k. APIP memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; APIP memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan APIP memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

l. Tersusunnya SOP yang berbasis risiko yang selanjutnya disosialisasikan untuk dapat diterapkan oleh pimpinan dan pegawai yang terkait dengan pelaksananaan kegiatan sehingga mencapai tingkat kematangan (maturity level) Integrated atau optimized.

Untuk lebih jelasnya Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Utama n dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015-2019

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Penyiapan perencanaan yang kreatif, inovatif, rasional dan menjawab persoalan

Peningkatan Kualitas Rencana Program dan Anggaran yang dfisesuaikan dengan kebutuhan masayrakat yang nyata (felt need), dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (response)


a. 8BTersedianya roadmap implementasi pengembangan LTSP TKI di seluruh daerah asal TKI

b. 9BKesepakatan prinsip bersama K/L dan Kepala Daerah terkait menyangkut integrasi layanan TKI dalam LTSP Daerah berbasis SISKOTKLN

Peningkatan Partisipasi Masyarkat dalam perumusan kebijakan

Meningkatan Partisipasi Masyarkat dalam perumusan kebijakan melalui : 1. Forum konsultasi publik; 2. Publikasi informasi program dan kegiatan prioritas; 3. Sistem publikasi yang accessible, interaktif dan

mudah dipahami; Pembangunan Image Building komunikasi kelembagaan

Mewujudkan Image Building komunikasi kelembagaan melalui : 1. Menjadi lead operator khusus TKI dengan

mengkomunikasikan program terkait TKI kepada kementerian yang bersangkutan;

2. Bekerjasama untuk membuat research dan feasibility study yang terkait dengan TKI hasil akan digunakan untuk pengembangan TKI;

3. Mengkomunikasikan segala keputusan yang akan dibuat dengan melakukan brainstorming dengan perwakilan TKI baik asosiasi maupun LSM/NGO;

4. Menjadi Self Regulatory Organisation bagi pelaku industri yang melakukan bisnis terkait TKI agar tercipta win-win solution

27


ARAH KEBIJAKAN STRATEGI Penyusunan, penyempurnaan perangkat peraturan dan berperan aktif dalam proses penguatan kewenangan/otoritas kelemba gaan serta pengelolaan informasi dan kehumasan

Menyempurnakan perangkat peraturan dan berperan aktif dalam proses penguatan kewenangan/otoritas kelembagaan serta pengelolaan informasi dan kehumasan

kerjasama dan pendampingan bersifat kolaboratif bersama K/L untuk Pemda (Provinsi.Kab/Kota) yang memiliki komitmen meningkatkan kualitas penempatan dan perlindungan warganya yang menjadi TKI

Melakukan kerjasama dan pendampingan bersifat kolaboratif bersama K/L untuk Pemda (Provinsi.Kab/Kota) yang memiliki komitmen meningkatkan kualitas penempatan dan perlindungan warganya yang menjadi TKI.

Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui : 1. Penyusunan standa pelayanan; 2. Penyusunan SOP Pelayanan; 3. Pendirian LTSP; 4. Unit pengaduan masyarakt berbasis IT; 5. Sistem Pelayanan berbasis IT;

Perluasan agenda reformasi birokrasi

Meningkatnya kasitas birokrasi melalui: 1. Penyusunan grand design dan road map RB; 2. Penyederhanaan struktur organisasi dan tata kerja; 3. Penyempurnaan SOP Lembaga BNP2TKI; 4. Penerapan SPIP; 5. Akuntabilitas keuangan 6. Penerapan CAT Sistem; 7. Penerapan e-government 8. Manajemen arsip; 9. Penyusunan laporan kinerja

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan penempatan dan perlindungan serta penatausahaan keuangan yang tertib dan akuntabel

Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan penempatan dan perlindungan serta penatausahaan keuangan yang tertib dan akuntabel

Pengkajian, penelitian dan pengembangan serta menyediakan sistem informasi dan penyajian data yang akurat

Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan serta menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dengan stakeholder secara terpadu dan bertanggungjawab serta penyajian data yang akurat


28

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 1. APIP memberikan keyakinan

yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

2. APIP memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan

3. APIP memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

1. Kebijakan, proses, dan prosedur di APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;

2. Manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern;

3. Kegiatan pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi;

4. APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;

5. Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan intern, independesi serta objektivitas; serta

6. Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit.

Tersusunnya SOP yang berbasis risiko yang selanjutnya disosialisasikan untuk dapat diterapkan oleh pimpinan dan pegawai yang terkait dengan pelaksananaan kegiatan sehingga mencapai tingkat kematangan (maturity level) Integrated atau optimized

1. Memberikan pemahaman kepada pimpinan dan seluruh pegawai tentang strategi penerapan SPIP;

2. Menjadi acuan dalam mengintegrasikan SPIP dalam penyelenggaraan kegiatan;

3. Menjadi basis dalam perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP (Internal Control Plan);

4. Mendorong unit kerja di lingkungan BNP2TKI untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP;

5. Mewujudkan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan BNP2TKI.

B. KERANGKA REGULASI.

1. Definisi Kerangka regulasi Definisi Kerangka regulasi adalah Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara

2. Tujuan Kerangka Regulasi a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan

pembangunan b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas

pembangunan c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan

regulasi 3. Prinsip-Prinsip Penyusunan Kerangka Regulasi

a. Penyusunan Kerangka Regulasi dimaksudkan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan Tujuan Bernegara;

29


b. Penyusunan Kerangka Regulasi perlu mempertimbangkan dampak, biaya, manfaat dan kerugiannya untuk masyarakat;

c. Penyusunan Kerangka Regulasi perlu mempertimbangkan asas pembentukan danasas materi peraturan perundang-undangan yang baik;

d. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam prosesnya melibatkan stakeholder terkait;

e. Kerangka Regulasi merupakan hasil review atau evaluasi terhadap peraturan yang ada, yang kemudian dilanjutkan melalui proses kajian dan penelitian (analisis dampak, biaya dan manfaat);

f. Kerangka Regulasi Jangka Menengah dan Tahunan dapat berisi arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi yang diperlukan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada RPJMN dan RKP;

g. Kerangka Regulasi yang dicantumkan dalam Renstra K/L berupa arah kerangka reggulasi dan/atau kebutuhan regulasi (RUU, Rancangan Inpres atau Rancangan Peraturan pimpinan lembaga)

4. Kerangka Regulasi di BNP2TKI Tahun 2015-2019 Dalam rangka mencapai visi dan misi yang di emban oleh BNP2TKI maka diperlukan kerangka Regulasi yang harus dipersiapkan sejak dini, sehingga pada akhir RPJMN tahun 2019 pencapaiannya dapat terealisir dengan baik dan memuaskan. Matrik Kerangka regulasi dapat dilihat pada lampiran 2.

C. KERANGKA KELEMBAGAAN 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.10/KA/IV/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNP2TKI, tugas Kepala BNP2TKI adalah membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut BNP2TKI menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri atas dasar

perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah Negara Pengguna Tenaga Kerja Indonesia atau Penguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;

b. Pemberian pelayanan, pengkoordinasian, pelaksanaan pengawasan mengenai; 1) Dokumen 2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) 3) Penyelesaian masalah 4) sumber-sumber pembiayaan; 5) pemberangkatan sampai pemulangan; 6) peningkatan kualitas Calon Tenga Kerja Indonesuiaia; 7) informasi; 8) kulalitas pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Inonesia, dan


30

9) Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BNP2TKI dibantu oleh unit eselon I sebagai berikut: a. Sekretariat Utama (Settama) yaitu unsur pembantu yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris Utama dan bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNP2TKI. Susunan organisasi Settama terdiri dari: 1) Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama; 2) Biro Organisasi dan Kepegawaian; 3) Biro Keuangan dan Umum; 4) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

b. Inspektorat, yaitu unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI dan secara adminsitrasi di koordinir oleh Sekretaris Utama. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari: 1) Subbagian Tata Usaha; 2) Kelompok Jabatan Fungsioanal Auditor.

c. Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (Puslitfo), yaitu unsur pemdukung pelaksanaan tugas BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNP2KI melalui Sekretaris Utama. Puslitfo dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Penelitian dan Pengmbangan. Susunan organisasi Puslitfo BNP2TKI terdiri dari: 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan; 2) Bidang Sistem Informasi; 3) Bidang Pengolahan dan Penyiapan Data; 4) Subbagian Tata Usaha.

d. Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi (Deputi I) yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk kerjasa sama bilaterral, regional dan multilatera di tingkat pertemuan pejabat tinggi, menteri dan kepala negara/pemerintah dan organisasi intrenasioanl, pemetaandan harmonisasi kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri serta Promosi. Deputi I dipimpin oleh seorang Deputi. Susunan organisasi Deputi I terdiri dari: 1) Direktorat Kerjasama Luar Neger; 2) Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas TKLN I; 3) Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas TKLN II; 4) Direktorat Kerjasama Promosi.

e. Deputi Bidang Penempatan (Deputi II) yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis kerjasama dan verifikasi penyiapan dokumen, sosialisasi dan kelembagaan penempatan, penyiapan dan pembekalan serta pelayan penempatan pemerintah. Deputi II

31


KEPALA

SEKRETARIAT TENAGA PROFESIO

INSPEKTORAT BIRO KEUANGAN DAN UMUM

BIRO PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI

KERJASAMA BIRO ORGANISASI

DAN KEPEGAWAIAN BIRO HUKUM DAN HUMAS PUSAT LITBANG

DAN INFORMASI

DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI

DAN PROMOSI DEPUTI BIDANG PENEMPATAN

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN

DIREKTORAT KERJASAMA LUAR NEGERI

DIREKTORAT PEMETAAN DAN HARMONISASI KUALITAS TKLN I

DIREKTORAT KERJASAMA PROMOSI

DIREKTORAT KERJASAMA VERIFIKASI PELAYANAN DOKUMEN

DIREKTORAT SOSIALISASI DAN PENINGKATAN KELEMBAGAAN

DIREKTORAT PENYIAPAN DAN PEMBEKALAN PEMBERANGKATAN

DIREKTORAT PELAYANAN PENEMPATAN PEMERINTAH

DIREKTORAT PELAYANAN PENGADUAN

DIREKTORAT MEDIASI DAN ADVOKASI

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN

DIREKTORAT PENGAMANAN DAN PENGAWASAN

24 BP3TKI/ UPTP3TKI

BALAI PELAYANAN KEPULANGAN TKI

4 LOKA P3TKI

23 P4TKI

DIREKTORAT PEMETAAN DAN HARMONISASI KUALITAS TKLN II

dipimpin oleh seorang Deputi. Susunan organisasi Deputi II terdiri dari: 1) Direktorat Kerjasama Verifikasi Pelayanan Dokumen;, 2) Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan; 3) Direktorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan; 4) Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah;

f. Deputi Bidang Perlindungan (Depuit III), yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dpelayana pengaduan, mediasi dan advokasi, pemberdayaan serta pengamanan dan pengwasan untuk perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Deputi III dipimpin oleh seorang Deputi. Susunan organisasi Deputi III terdiri dari: 1) Direktorat Pelayanan Pengaduan; 2) Direktorat Mediasi dan Advokasi; 3) Direktorat Pemberdayaan; 4) Direktorat Pengamanan dan Pengawasan;

Struktur organisasi BNP2TKI seperti pada gambar berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi BNP2TKI


32

2. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara Jumlah pegawai di BNP2TKI (Pusat dan UPT) s. d tanggal 31 Desember 2014 mencapai 1.746 orang, terdiri dari PNS sebanyak 852 orang dan Honorer sebanyak 894 orang.

Gambar 2. Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer BNP2TKI Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah pegawai menurut unit kerja Eselon I (Pusat dan UPT):

1) Sekretariat Utama 196 orang (PNS 145 orang dan Honorer 51 orang), 2) Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi 63 orang, 3) Deputi Bidang Penempatan 96 orang (PNS 84 orang dan Honorer 12

orang), 4) Deputi Bidang Perlindungan 81 orang (PNS 72 orang dan Honorer 9

orang), 5) Inspektorat 26 orang (PNS 24 orang dan Honorer 2 orang), dan 6) UPT Daerah 1.284 orang (PNS 464 orang dan Honorer 820 orang).

Gambar 3. Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja

b. Dari jumlah pegawai BNP2TKI tersebut diatas yang PNS sebanyak 852 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 502 orang dan perempuan sebanyak 350 orang;

c. Dirinci menurut golongan: Golongan IV sebanyak 123 orang, Golongan III sebanyak 659 orang, Golongan I I sebanyak 6 6 orang, dan Golongan I sebanyak 4 orang.

PNS

NON PNS

33


Gambar 4. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

d. Dirinci menurut jabatan, jabatan Eselon I sebanyak 5 orang, jabatan Eselon II sebanyak 17 orang, jabatan Eselon III sebanyak 72 orang, jabatan Eselon IV sebanyak 198 orang, jabatan Eselon V sebanyak 3 orang, jabatan fungsional 34 orang, dan pelaksana/staf sebanyak 523 orang.

Gambar 5. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

e. Dirinci menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 3 orang atau 0,35 %, S-

2 sebanyak 113 orang atau 13,26 %, S-1 sebanyak 538 orang atau 63,16 %, D-3 sebanyak 41 orang atau 4,81 %, SLTA sebanyak 143 orang atau 16,78 %, SLTP sebanyak 10 orang atau 1,17 %, SD sebanyak 4 orang atau 0,47 %. Menurut tingkat pendidikannya, pegawai BNP2TKI terbanyak dengan tingkat pendidikan S1 mencapai 63,16 %, sedangkan yang berpendidikan S3 sebanyak 0,35 % (Gambar 6).

Gambar 6. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Gol. I

Gol. II

Gol. III

Gol. IV

Eselon I

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Eselon V

Fungsional

Staf

S-3

S-2

S-1

D-3

SLTA

SLTP

SD


34

3. Reformasi Struktur Kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah Untuk melakukan Reformasi Struktur Kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah , maka Program Penataan dan Pengembangan Organisasi BNP2TKI, BP3TKI, LP3TKI dan P4TKI Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : a. Pemisahan Pusat Litbang dan Informasi, menjadi Pusat Penelitian dan

Pengembangan dan Pusat Data dan Informasi; b. Pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Pusdiklat); c. Peningkatan eselonisasi BP3TKI dari eselon III a menjadi Balai Besar P3TKI

eselon II b meliputi: 1) BP3TKI Medan (Provinsi Sumatera Utara); 2) BP3TKI Jakarta (Provinsi DKI Jakarta); 3) BP3TKI Bandung (Provinsi Jawa Barat); 4) BP3TKI Semarang (Provinsi Jawa Tengah); 5) BP3TKI Mataram (Provinsi Nusa Tenggara Barat); 6) BP3TKI Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan).

d. Pembentukan BP3TKI, meliputi: 1) BP3TKI Surabaya 2) BP3TKI Mamuju

e. Peningkatan eselonisasi LP3TKI dari eselon IV a menjadi BP3TKI eselon III a, meliputi: 1) LP3TKI Kendari (Provinsi Kendari) 2) LP3TKI Palu (Provinsi Sulawesi Tengah) 3) LP3TKI Gorontalo (Provinsi Gorontalo)

f. Peningkatan status kelembagaan P4TKI non eselon yang berada di tingkat Provinsi menjadi LP3TKI setingkat eselon IV a: 1) P4TKI Palangkaraya (Provinsi Kalimantan Tengah); 2) P4TKI Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat).

g. Pembentukan LP3TKI Baru, meliputi: 1) LP3TKI Jambi (Provinsi Jambi) 2) LP3TKI Bengkulu (Provinsi Bengkulu) 3) LP3TKI Bangka (Provinsi Bangka Belitung) 4) LP3TKI Maluku (Provinsi Maluku) 5) LP3TKI Samarinda (Kalitim dan Kaltara)

h. Pembentukan P4TKI baru, meliputi: 1) P4TKI Sebulussalam (Provinsi N.A.D) 2) P4TKI Sibolga (Provinsi Sumatera Utara) 3) P4TKI Bengkalis (Provinsi Riau) 4) P4TKI Indragiri Hilir (Provinsi Riau) 5) P4TKI Lampung Utara (Provinsi Lampung) 6) P4TKI Lebak (Provinsi Banten)

35


7) P4TKI Ciamis/Tasikmalaya (Provinsi Jawa Barat) 8) P4TKI Malang (Provinsi Jawa Timur) 9) P4TKI Banyuwangi (Provinsi Jawa Timur) 10) P4TKI Sidorarjo (provinsi Jawa Timur) 11) P4TKI Pamekasan (Provinsi Jawa Timur) 12) P4TKI Samarinda (Provinsi Kaltim) 13) P4TKI Sumbawa (Provinsi Nusa Tenggara Barat) 14) P4TKI Larantuka (Provinsi NTT). 15) P4TKI Palopo (Provinsi Sulawesi Selatan)

i. Peningkatan status kelembagaan pada Inspektorat dari eselon II a menjadi Inspektorat Utama eselon Ia;

j. Penataan kelembagaan pada Sekretriat Utama, khususnya pada Biro Hukum dan Humas, Biro Organisasi dan Kepegawaian, serta Biro Keuangan dan Umum.

k. Penataan kelembagaan pada Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, khususnya pada Direktorat Pemetaan Dan Harmonisasi Kualitas TKLN I dan II;

l. Penataan kelembagaan di Deputi Bidang Penempatan, khususnya pada penempatan melalui online system yang merujuk pada pendayagunaan jobsinfo.

m. Penataan kelembagaan di Deputi Bidang Perlindungan, khususnya pada Direktorat Pelayanan Pengaduan dan Direktorat Advokasi dan Mediasi.

Dasar Pertimbangan Reformasi Struktur Kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah Dasar pertimbangan pemisahan Pusat Litbang dan Informasi menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut: a. Pentingnya lembaga yang secara spesifik penangani pelayanan data dan

informasi tentang penempatan dan pelindungan tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri serta pentingnya peranan pusat penelitian dan pengembangan sebagai pusat kajian tentang penempatan dan perlindungan TKI serta perlunya penanganan pengamanan data oleh Lembaga Sandi Negara.

b. core business kedua unit organisasi ini berbeda, untuk lebih memberikan peran dan fungsi kelitbangan maupun peran dan fungsi pelayanan data dan informasi dalam kelembagaan dan ketatalaksanaan, maka perlu dibentuk unit organisasi yang secara khusus menangani Penelitian dan Pengembangan maupun unit organisasi yang melakukan pelayanan data dan informasi,

c. Dalam rangka penanganan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, Pusat Data dan Informasi telah melakukan link and match untuk on line system


36

TKI tidak hanya di 20 BP3TKI, akan tetapi juga di 438 Kabupaten/Kota serta di beberapa negara penempatan, maupun pelayan helpdesk di pelabuhan embargasi dan debargasi yang mempunyai fungsi untuk: 1) Pelayanan penempatan; 2) Pelayanan kedatangan; 3) Pelayanan crisis centre/pelayanan pengaduan; 4) Pelayanan info kerja.

37


BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target Kinerja Renstra ini disusun dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hasil-hasil yang akan dicapai dan sebagai bentuk pertanggung-jawaban program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2015-2019 yang diketahui oleh pimpinan dan masyarakat serta sebagai dasar dalam menentukan langkah yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja kepemerintahan. Dalam rangka pengelolaan kinerja dilingkungan BNP2TKI telah ditetapkan penanggungjawab sasaran strategis dan pengelola indikator kinerja utama di lingkungan BNP2TKI sebagai berikut : 1. Deputi Bidang Kerjasma Luar dan Promosi sebagai penanggungjawab Sasaran

Strategis terkait meningkatnya pemanfaatan jobsinfo BNP2TKI dalam alur proses penempatan TKI;

2. Deputi Bidang Penempatan sebagai penanggungjawab Sasaran Strategis terkait Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI;

3. Deputi Bidang Perlindungan sebagai penanggungjawab Sasaran Strategis terkait Meningkatnya Perlindungan sejak Pra, Selama, sampai dengan Pemulangan;

4. Sekretaris Utama sebagai penanggungjawab Sasaran Strategis terkait 1) Pelayanan Terpadu, Profesional dan Bertanggungjawab, serta pengelolaan Keuangan yang efisien, efektif,transparan dan akuntabel; 2) Citra terbaik untuk lembaga BNP2TKI; 3) Meningkatnya Kompetensi, Integritas APIP dan Penyelengaraan SPIP

Kinerja 2T(performance)2T menjadi isu dunia saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja Aparatur, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian komitmen dan dukungan pimpinan puncak dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama. Bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen tersebut dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal utama untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Menentukan tingkat prestasi melalui indikator kinerjanya akan menyentuh langsung faktor-faktor yang menunjukkan indikasi-indikasi obyektif terhadap pelaksanaan fungsi/tugas seorang Aparatur, serta sejauh mana fungsi dan tugas yang dilakukan memenuhi standar yang ditentukan.


38

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicators (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Startegis BNP2TKI tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

TABEL 10 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BNP2TKI TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

INDONESIA

Meningkatnya pemanfaatan jobsinfo BNP2TKI dalam alur proses penempatan TKI


Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI

Persentase pemanfatan layanan Siskotkln yang terintegrasi oleh pihak terkait dalam proses pra pemberangkatan yang mudah, cepat, transparan

Meningkatnya Perlindungan sejak Pra, Selama, sampai dengan Pemulangan

Persentase CTKI/TKI Bermasalah yang Tertangani

Meningkatnya CTKI/TKI Purna yang berwirausaha Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha

Pelayanan Terpadu, Profesional dan Bertanggungjawab, serta pengelolaan Keuangan yang efisien, efektif,transparan dan akuntabel

Prosentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat Persentase lembaga yang terintegrasi Sistem Pelayanan P2TKI dalam tata kelola TKI, termasuk transaksi non tunai Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI Opini BPK atas laporan keuangan

Citra terbaik untuk lembaga BNP2TKI Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI Meningkatnya Kompetensi, Integritas APIP dan Penyelengaraan SPIP .

Tingkat Kapabilitas APIP


39


Untuk melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana tersebut diatas, perlu disusun perencanaan kinerja setiap tahunnya selama 5 tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan target RPJMN yang diemban oleh BNP2TKI. Adapun Rencana Kinerja Tahunan BNP2TKI Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Lampiran 5.

B. KERANGKA PENDANAAN 1. Kerangka Pendanaan BNP2TKI telah disusun sesuai Dokumen Hasil Pertemuan

Tiga Pihak dalam penyusunan RPJMN tahun 2015-2019 yang terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan BNP2TKI dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden RI nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 - 2019 pada lampiran II yang memuat Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional BNP2TKI Tahun 2015-2019.

2. Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis ini, merupakan angka yang tertuang dalam RPJMN yang bersifat indikatif. Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pasal 6 Perpres RPJMN Tahun 2015 - 2019 dapat dilakukan pada setiap tahun pelaksanaan RPJMN dan Rencana Strategis disampaikan kepada kepada Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas untuk mendapatkan keputusan Perubahan kerangka pendanaan dan selanjutnya dituangkan dalam rencana kerja tahunan perubahan

3. Ruang Lingkup perubahan target kebutuhan dibahas pada Pertemuan Tiga Pihak Lingkup Pembahasan yang dilakukan pada Pertemuan Tiga Pihak ini diutamakan pada pembahasan belanja (alokasi) pada prioritas. Bahan yang dasar yang digunakan dalam pembahasan Pertemuan Tiga Pihak antara lain adalah: a. Buku RPJMN Tahun 2015 – 2019 Buku I, II dan III yang terkait bidang

Ketenagakerjaan luar negeri; b. Renstra K/L BNP2TKI yaitu catatan penelaaahan Renstra K/L c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah K/L tahun 2015 – 2019

(termasuk program prioritas atas penugasan Presiden dari hasil sidang kabinet/Ratas dan program lanjutan)

d. Indikasi Kebutuhan Tambahan Pendanaan Quick Wins/Program Catatan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan maupun dari Kementerian/Lembaga terkait dengan pembahasan keseluruhan substansi yang ada dalam Pertemuan Tiga Pihak yang perlu mendapat perhatian dapat dituangkan dalam Catatan Pertemuan Tiga Pihak.


40

1. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pertemuan Tiga Pihak Dalam pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi: a. Pagu Jangka Menengah

1) Indikasi Pagu Jangka Menengah yang diterima oleh K/L sebagaimana Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 merupakan pagu yang tidak dapat dilampaui;

2) Indikasi Pagu Jangka Menengah yang diterima oleh K/L sebagaimana Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 akan dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan pembahasan ruang fiskal dan/atau serta arahan Sidang Kabinet;

3) Indikasi Pagu Jangka Menengah yang diterima oleh K/L sebagaimana Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 digunakan untuk belanja pada prioritas jangka menengah termasuk pelaksanaan quick wins dan program lanjutan;

4) Mengingat untuk tahun 2015 telah ditetapkan APBN TA 2015 maka Total Pagu K/L tahun 2015 (belanja prioritas dan belanja aparatur) adalah sama dengan total Pagu APBN 2015;

5) Perhitungan kebutuhan untuk pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari belanja non K/L (antara lain subsidi, PMN, PSO, dan SLA) dan transfer ke daerah dicatatkan dalam Catatan Pertemuan Tiga Pihak (tidak dimasukkan dalam Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah K/L 2015 - 2019);

6) Alokasi belanja tiap tahunnya dalam Pagu Jangka Menengah (Belanja Prioritas dan Belanja Aparatur) ini akan menjadi pertimbangan dan disesuaikan dalam siklus RKP dan RAPBN tiap tahunnya.

b. Pelaksanaan Quick Wins dan Program Lanjutan 1) Dapat dimungkinkan dilakukan perpindahan pagu antar Quick

Wins, Program Lanjutan ataupun kegiatan prioritas selama tidak melebihi pagu yang tersedia.

2) Mengingat untuk tahun 2015 telah ditetapkan APBN TA 2015 maka : a) Quick wins dan program lanjutan yang dilakukan tahun 2015

hanya dimungkinkan dengan melakukan refocussing terhadap pagu dalam APBN 2015;

b) Jika pendanaan quick wins dan program lanjutan tidak dapat dialokasikan menggunakan anggaran 2015 maka pendanaan quick wins dan program lanjutan dapat dimulai di tahun 2016 – 2019.

41


3) Seluruh quick wins dan program lanjutan harus memiliki sasaran dan indikator tersendiri dalam Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah K/L 2015 – 2019 dan Matrik Pendanaan Jangka Menengah Quick Wins dan Program Lanjutan.

4) Perincian (satuan biaya serta analisis lainnya) terhadap perencanaan pendanaan quick wins dan program lanjutan akan dilakukan dalam siklus RKP dan RAPBN tiap tahunnya

c. Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator 1) Penambahan dan pengurangan Program dan Kegiatan

mengikuti ketentuan dalam Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019.

d. Kapasitas Implementasi Dan Kewenangan 1) Dalam hal kapasitas implementasi K/L dalam melaksanaan quick

wins dan program lanjutan terbatas maka dapat diusulkan mekanisme penyelesaiannya. Apabila melibatkan K/L atau instansi lainnya maka pendanaan diambil pada pagu quick wins dan program lanjutan tersebut;

2) Dalam hal quick wins dan program lanjutan disepakati bukan merupakan kewenangan K/L terkait maka pagu quick wins dan program lanjutan terkait dialihkan pada pos/instansi yang sesuai pendanaannya.

3) Kesepahaman terkait impelementasi dan kewenangan dicatatkan dalam Catatan Pertemuan Tiga Pihak.

e. Indikasi Tambahan Kebutuhan Pendanaan Quick Wins/Program Lanjutan/Prioritas Lainnya 1) Indikasi tambahan kebutuhan dilakukan setelah memperhitungkan pagu

indikasi jangka menengah yang telah diberikan; 2) Indikasi tambahan kebutuhan memperhatikan kapasitas

implementasi (realistis) dan kewenangan K/L.

Kerangka Pendanaan BNP2TKI telah disusun sesuai Dokumen Hasil Pertemuan Tiga Pihak dalam penyusunan RPJMN tahun 2015-2019 yang terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan BNP2TKI dengan hasil sebagai berikut :

REN

CAN

A STRATEG

IS BNP2

TKI TAH

UN

42

Tabel 11 REKAPITULASI KERANGKA PENDANAAN BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019

KODE K/L 104

PROGRAM/KEGIATAN TOTAL

ALOKASI RPJMN

2015-2019

KEBUTUHAN RIIL ANGGARAN 2015 - 2019 TOTAL

KEBUTUHAN 2015-2019

PROG KEG

2015 2016

2017 2018

2019

06

PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 1.315,7

393,2 867,68

954,38 1.049,89

1.207,37 4.472,52

06 3894

Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI 527,1

158,09 422,36

464,6 511,06

587,72 2.143,83

06 3901

Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri 29,8

5,73 5,12

5,63 6,2

7,12 29,8

06 3902

Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I 16,3

2,83 3,5

3,85 4,23

4,92 19,33

06 3903

Peningkatan Promosi TKI Ke Negara Tujuan Penempatan 16,3

2,83 3,5

3,85 4,23

4,92 19,33

06 3904

Peningkatan Kerja Sama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen 31,0

5,72 5,12

5,63 6,21

7,13 29,81

06 3905

Peningkatan Pelayanan Penempatan Pemerintah 18,1

2,64 3,5

3,85 4,23

4,9 19,12

06 3906

Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan 115,4

20,77 35,48

39,02 42,93

49,5 187,7

06 3907

Peningkatan Sosialisasi dan Pembinaan Kelembagaan 26,3

5,83 15,16

16,7 18,4

21,1 77,19

06 3908

Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna 56,8

8,27 67,64

74,4 81,9

94,12 326,33

06 3909

Peningkatan Pengawasan dan Pengamanan TKI

22,6 4,16

9,16 10,1

11 12,71

47,13 06

3910 Peningkatan Pelayanan Pengaduan

53,9 12,01

10,89 11,9

13,2 15,1

63,1 06

3911 Peningkatan Mediasi dan Advokasi

36,3 6,65

15,65 17,2

18,9 21,7

80,1 06

5209 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Memberikan Pelayanan Kepada

TKI 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0

06 5225

Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II 3,8

2,83 3,5

3,85 4,2

4,8 19,18

06

Dukungan sekretariat Utama 372

154,84 267,1

293,8 323,2

371,63 1.410,57

Kerangka Pendanaan BNP2TKI dalam bentuk Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional K/L Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada lampiran 4.

43


BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia (BNP2TKI) Tahun 2015-2019 ini disusun secara cermat dengan memperhitungkan kondisi lingkungan strategis nasional Indonesia saat ini dan lima tahun kedepan. Dokumen ini merupakan arah pembangunan penempatan dan perlindungan TKI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang akan menjadi dasar dan acuan penyusunan kebijakan dan program tahunan. Juga akan menjadi acuan bagi seluruh instansi atau pihak terkait (pemangku kepentingan, stakeholders) untuk turut memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dinamika perubahan lingkungan strategis, maka dokumen ini bersifat dinamis, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, politis dan ekonomis pada masa lima tahun depan. Karena itu Renstra Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI ini, dalam implementasinya dari sisi program tahunan dapat direview secara berkala, untuk diselaraskan dengan berbagai rencana aksi, kebijakan dan program yang ada, serta perubahan dan perkembangan baru, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan peluang pasar secara global. Renstra Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI ini akan tercapai dengan optimal Uapabila: 1. Pemerintah dan DPR-RI mempercepat proses revisi UU No 39 tahun 2004, tentang

Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri yang substansinya lebih menjamin perlindungan hak-hak TKI

2. Pemerintah dan DPR-RI melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan termasuk ratifikasi Konvensi Internasional yang terkait langsung dengan perlindungan buruh migrant dan keluarganya.

3. Pemerintah segara membentuk system layanan secara terpadu di seluruh propinsi dan kabupaten Kota, kantong-kantong TKI, membangun sistem data base dan membentuk kelembagaan yang mewadahi peran serta masyarakat.

4. Kementerian lembaga K/L Pemerintah Provisi dan Kabupaten-Kota harus meningkatkan profesionalisme, integritas, komitmen SDM aparatur dalam perlindungan terhadap TKI.

5. Pemerintah segera mengambil alih tanggung jawab peningkatan kualitas dan kompetensi TKI melalui pendidikan dan pelatihan dari PPTKIS yang selanjutnya penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten-Kota.

6. Pemerintah memperbanyak pembuatan MoU dengan Negara-negara tujuan penempatan TKI yang sistem hukumnya belum melindungi pekerja migrant serta meningkatkan MoU menjadi perjanjian belateral yang mengikat secara hokum sehingga lebih menjamin perlindungan kepada TKI.


44

7. Pemerintah mempercepat terbentuknya atase tenaga kerja (bukan staf teknis kedutaan) di setiap Negara tujuan untuk meningkatkan layanan dan perlindungan terhadap TKI.

8. K/L Terkait harus meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan tenaga kerja di dalam negeri, dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, ditentukan oleh komitmen, integritas dan dedikasi pihak atau UstakeholdersU untuk melaksanakannya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Koordinasi dan evaluasi bersama secara berkala antar instansi menjadi kunci keberhasilan, sehingga harus terus dilakukan dalam setiap tahapan manajemen penempatan dan perlindungan TKI. Akhirnya, para pihak perlu senantiasa melakukan perbaikan secara terus menerus (continous improvement) dan berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) guna “Terwujudnya TKI yang Profesional, Sejahtera, dan Bermartabat”.

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA

45 RENCANA STRATEGIS BNP2TKI TAHUN

LAMPIRAN

46



LAMPIRAN 1 MATRIKS RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2015 – 2019

48


49

R

ENCAN

A ST

RAT

EGIS

BNP2

TKI TA

HU

N

REN

CA

NA

ST

RA

TE

GIS

TA

HU

N 2

01

5 –

20

19

B

ADAN

NAS

ION

AL P

ENEM

PATA

N D

AN P

ERLI

ND

UN

GAN

TEN

AGA

KER

JA IN

DO

NES

IA

A

VISI

PR

ESID

EN

: Te

rwuj

udny

a Ind

ones

ia Ya

ng B

erda

ulat

, Man

diri

dan

Berk

eprib

adian

Ber

landa

skan

Got

ong

Royo

ng

C

MIS

I PR

SID

EN

: 1.

Mew

ujud

kan

Kuali

tas H

idup

Man

usia

Indo

nesia

Yan

g Ti

nggi

, Maju

Dan

Seja

hter

a;

2. M

ewuj

udka

n Ba

ngsa

Yan

g Be

rday

a Sain

g.

D

TUJU

AN

: 1.

Melin

dung

i hak

dan

kese

lamat

an w

arga

neg

ara I

ndon

esia

di lu

ar n

eger

i, khu

susn

ya P

eker

ja Mi

gran

; 2.

Meng

arus

utam

aan

tata

kelo

la pe

mer

inta

h ya

ng b

aik;

N0

TUJU

AN

SASA

RAN

STR

ATEG

IS

ARAH

KEB

IJAK

AN

STR

ATEG

I U

RAI

AN

IKU

1

Terw

ujudn

ya

TKI

yang

Pr

ofesio

nal,

Berm

artab

at da

n Seja

htera

;

Menin

gkatn

ya

pema

nfaata

n job

sinfo

BNP2

TKI

dalam

alu

r pr

oses

pe

nemp

atan

TKI

Pros

entas

e CT

KI

pend

aftar

job

sinfo

yang

be

rhas

il dite

mpatk

an

Menin

gkatk

an

pema

nfaata

n job

sinfo

seba

gai

tools

terpe

rcaya

da

lam

pend

aftar

an C

TKI d

an p

engg

una/e

mploy

er

dalam

pros

es pe

nemp

atan

1. Te

rsedia

nya

rood

map

pema

nfaata

n job

sinfo

seba

gai

tools

terpe

rcaya

dalam

pros

es pe

nemp

atan

2. Te

rsedia

apli

kasi

jobsin

fo on

line

yang

men

jadi c

entra

l da

tabas

e low

onga

n pe

kerja

an T

KI d

an te

rhub

ung

deng

an

selur

uh P

PTKI

S da

n lem

baga

pend

idika

n dan

pelat

ihan;

Me

ningk

atkan

ko

mpete

nsi

melal

ui up

-gr

ade/u

p-sk

ill un

tuk m

enca

pai k

eseta

raan

de

ngan

pelua

ng ke

rja.

1. Me

lakuk

an k

erjas

ama

deng

an l

emba

ga p

elatih

an K

/L lai

nnya

dalam

rang

ka U

p-gr

ade/u

p-sk

ill CT

KI ;

2. Me

lakuk

an ke

rjasa

ma d

enga

n lem

baga

pend

idika

n dala

m ra

ngka

peny

ediaa

n CTK

I ber

basis

perm

intaa

n lua

r neg

eri.

Menin

gkatk

an p

eran

Per

wakil

an R

I seb

agai

Mar

ket

Inte

lligen

t da

lam

peny

ediaa

n pe

luang

ke

rja

di lua

r ne

geri

yang

ter

integ

rasi

deng

an Jo

bsinf

o

Ter

sedia

nya p

eluan

g ke

rja ya

ng te

raks

es ke

Jobs

info d

ari

1.pe

rwak

ilan R

I; T

erse

diany

a pe

rmint

aan

dalam

ben

tuk j

ob i

ndika

si/job

2.

orde

r yan

g ter

integ

rasi

dalam

siste

m on

line j

obsin

fo

Menin

gkatk

an k

erja

sama

bila

teral

dan

inter

nasio

nal

khus

usny

a di

bidan

g pe

nemp

atan

dan

perlin

dung

an T

KI,

dan

pena

ngan

an tin

dak p

idana

lintas

bata

s

1. Pe

ningk

atan

kerja

sama

Lua

r Ne

geri

dan

peru

musa

n pe

rjanji

an

kerja

sama

bila

teral

dan

multir

atera

l dala

m ra

ngka

perm

intaa

n ten

aga k

erja

profe

siona

l dan

skille

d

Memp

erce

pat p

elaks

anaa

n sa

ling

peng

akua

n se

rtifika

si 2.

komp

etens

i Mutu

al Ro

cogn

ition A

rrage

ment

(MRA

)

50

R

ENCAN

A STRATEG

IS BNP2

TKI TAH

UN

N0

TUJU

AN

SASARAN

STRATEG

IS AR

AH K

EBIJAK

AN

STRATEG

I U

RAIAN

IK

U

2

Terwujudnya TKI

yang Profesional,

Bermartabat dan Sejahtera;

Meningkatnya Penempatan

TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI

Persentase pemanfaatan layanan SISKOTKLN yang terintegrasi dengan pihak terkait dalam proses pra pemberang

katan yang

mudah, cepat, transparan

Meningkatkan tata kelola rekrutmen dan verifikasi

dokumen CTKI

berbasis SISKOTKLN

1. Penguatan pelaksanaan registrasi pendaftaran CTKI secara online di Dinas ketenagakerjaan Kab/kota

2. Mengintegrasika n rekomendasi

paspor oleh

Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota dengan sistim penerbitan paspor di Imigrasi secara online dalam Siskotkln

Roadmap implementasi sertifikasi ESO dalam business 3.

model process layanan TKI di Pusat dan Daerah


1. 1BTersedianya

roadmap implementasi

pengembangan LTSP TKI di seluruh daerah asal TKI

2. 2BKesepakatan prinsip bersama K/L dan Kepala Daerah terkait menyangkut integrasi layanan TKI dalam LTSP Daerah berbasis SISKOTKLN

3BMenyediakan seluruh standar pelayanan menyangkut

pra-keberangkatan secara

online dalam website dan atau media lainnya

1. 4BMempublikasikan

standar pelayanan

Pra Pemberangkatan dalam website dan atau media lainnya

2. 5BPenyempurnaan

website BNP2TKI

menyangkut infrastruktur

dan contain

layanan yang

dimuat didalamnya

3. 6BPemutakhiran

teknologi/telekomunikasi dalam

rangka peningkatan kualitas dan kecepatan penyediaan layanan TKI

Reformasi Bisnis

Model Proses

l Penempatan dan cost structure dalam pelayanan penempatan TKI

1. Menyederhanakan Bisnis Model Proses Penempatan TKI dari 14 Tahap menjadi 8 Tahap

2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan infrastruktur BLKLN, LSP, RSUD sebagai sarana kesehatan dan LSP di Kab/Kota di kantong-kantong TKI

3. Sistem monitoring

implementasi cost

structure dan

pelaksanaan enforcementnya 4. Menekan biaya yang dikeluarkan TKI dengan cara

mendapat bantuan dari pemerintah

51

R

ENCAN

A ST

RAT

EGIS

BNP2

TKI TA

HU

N

N0

TUJU

AN

SASA

RAN

STR

ATEG

IS

ARAH

KEB

IJAK

AN

STR

ATEG

I U

RAI

AN

IKU

Pe

ningk

atan

sosia

lisas

i da

n dis

emina

si inf

orma

si be

kerja

di

luar

nege

ri se

cara

be

nar

dan

aman

ya

ng

menja

ngka

u wi

layah

dan

mas

yara

kat/le

mbag

a se

cara

lua

s

. Mela

kuka

n so

sialis

asi d

an d

isemi

nasi

infor

masi

beke

rja d

i lua

r ne

geri

seca

ra b

enar

dan

ama

n ya

ng m

enjan

gkau

wi

layah

dan m

asya

raka

t/lemb

aga s

ecar

a lua

s . M

elaku

kan

pemb

inaan

dan

pem

beria

n sa

nksi

dan

ratin

g lem

baga

pene

mpata

n dan

lemb

aga p

endu

kung

pen

empa

tan

yang

dium

umka

n ke p

ublik

seca

ra pe

riodik

; .S

istem

mon

itorin

g da

n ev

aluas

i kua

litas

infra

struk

tur d

an

kiner

ja PP

TKIS

.T

erse

diany

a mo

dul

dan

layan

an s

osial

isasi

pema

hama

n CT

KI m

enya

ngku

t dok

umen

per

janjia

n ha

k da

n ke

wajib

an

baik

seba

gai C

TKI m

aupu

n TKI

.T

erse

diany

a inf

rastr

uktur

pela

ksan

a pe

nyed

iaan

layan

an

sosia

lisas

i dan

pend

ampin

gan h

ukum

men

yang

kut d

okum

en

perja

njian

hak

dan

kew

ajiba

n ba

ik se

baga

i CTK

I mau

pun

TKI

Pemb

enah

an S

umbe

r Pem

biaya

an T

KI

Mend

oron

g ke

rjasa

ma

deng

an

nega

ra

pene

mpata

n me

nyan

gkut

peny

ediaa

n lem

baga

keua

ngan

setem

pat u

ntuk

fungs

i cole

ction

bagi

TKI.

Me

lakuk

an

Kerja

sama

da

n pe

ngem

bang

an

lemba

ga

keua

ngan

untuk

peny

ediaa

n mod

al/da

na aw

al TK

I

Meny

ediak

an

skem

a kre

dit

mura

h un

tuk

memb

iayai

pemb

eran

gkata

n TKI

Me

wujud

kan T

rans

aksi

Non T

unai

100%

pro

ses

pelay

anan

TKI

seja

k pr

a-ke

bera

ngka

tan

samp

ai de

ngan

ke

pulan

gan

meng

guna

kan

trans

aksi

seca

ra no

n tun

ai

Ro

adma

p im

pleme

ntasi

pemb

ayar

an t

rans

aksi

non

tunai

dalam

pelay

anan

TKI

Mewu

judka

n tra

nsak

si No

n Tu

nai t

erint

egra

si se

cara

onli

ne

sistem

untuk

semu

a lay

anan

TKI

Mend

orton

g BI

untu

k mem

inta

otorita

s Ban

k Sen

tral N

egar

a pe

nemp

atan i

mplel

emnta

sikan

non t

unai

Pr

ogra

m ter

integ

rasi

antar

K/L

dan

Peme

rintah

Dae

rah

meny

angk

ut im

pleme

ntasi

pemb

ayar

an t

rans

aksi

seca

ra

non t

unai

dalam

pelay

anan

TKI

10

0%

Nega

ra

Pene

mpata

n me

nyele

ngga

ra ka

n welc

oming

prog

ram

Terse

diany

a infr

astru

ktur u

ntuk k

egiat

an ru

tin so

sialis

asi d

an

pemb

elajar

an b

agi T

KI b

aru

datan

g se

belum

dise

rahk

an

kepa

da m

ajika

n Pe

ningk

atan p

elaya

nan C

TKI d

i wila

yah

pe

rbata

san

P

embu

atan

road

map

peny

ediaa

n pe

layan

an

CTKI

di

wilay

ah pe

rbata

san

Ke

sepa

katan

prin

sip b

ersa

ma K

/L da

n Ke

pala

Daer

ah

terka

it me

nyan

gkut

peng

emba

ngan

cen

tra p

endid

ikan

dan

pemb

erda

yaan

TKI

di w

ilaya

h per

batas

an.

Te

rban

ggun

nya

Prog

ram

terint

egra

si lin

tas

lemba

ga

meny

angk

ut pe

ngem

bang

an

centr

a pe

ndidi

kan

dan

pemb

erda

yaan

TKI

di w

ilaya

h per

batas

an

52

REN

CAN

A STRATEG

IS BNP2

TKI TAH

UN

N0

TUJU

AN

SASARAN

STRATEG

IS AR

AH K

EBIJAK

AN

STRATEG

I U

RAIAN

IK

U

3

Terwujudnya TKI

yang Profesional,

Bermartabat dan Sejahtera;

Meningkatnya Perlindungan

sejak Pra, Selama, sampai dengan Pemulangan

Persentase CTKI/TKI

Bermasalah yang

Tertangani

Fasilitasi pengaduan yg mudah diakses/ terjangkau oleh TKI, Responsif dan Solutif

1. Tersedianya

crisis center

yang mampu

melayani

pengaduan secara online dengan beragam tools.2.

Fasilitasi pengaduan yang diproses berbasis sistem integrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI

3. Mewujudkan Kinerja Penyelesaian Masalah Pengaduan TKI sesuai dengan Service Level Aggrement (SOP) yang dipublikasikan dalam website

Langkah Deteksi

Dini (early

Warning

Sistem))

dan langkah

cepat tanggap

(imm

ediate response).

Menegakkan hukum secara optimal tehadap pelanggar peraturan nasional terkait TKI 100%

TKI telah memiliki akses terhadap fasilitas

Early W

arning System

memanfatkan beragam tools

1. Menghadirkan layanan langsung ke TKI di luar negeri dengan

Penyediaan Simcard

yang terinstal

dengan beragam fitur layanan yaitu a.

Fitur Layanan Pengaduan berupa pengaduan kasus, Klaim asuransi

b. Fitur

Layanan Darurat

berupa emergency

call, emergency SMS, Panic Button,

c. Fitur

Keberadaan TKI

berupa Pencarian

lokasi berdasarkan poisisi HP

fitur Layanan Informasi berupa Pencarian alamat

d.perwakilan,

prosedur pengaduan,

frofil Negara

penempatan, dll kesemuanya tanpa biaya 2.Tersedianya aplikasi EW

S yang bisa diakses secara mudah oleh CTKI/TKI di seluruh negara penempatan.

3.Kerjasama dengan negara penempatan menyangkut hak dan kewajiban penggunaan layanan sim card EW

S 4.Kerjasama

dengan negara

penempatan menyangkut

pelaksanaan seleksi

dan monitoring

kualitas majikan/pengguna .

5.Terbangunnya infrastruktur unit layanan komunitas di negara penempatan yang mudah diakses TKI.

T6.

diersedianya dan beroperasinya sistem monitoring TKI

negara penempatan

Penguatan Advokasi

dan Mediasi

terhadap TKI 1. Fasilitasi Advokasi dan Mediasi CTKI/TKI dan TKI purna

bermasalah 2.Tersedianya infrastruktur dan fasilitas penyediaan lawyer

untuk TKI bermasalah hukum di dalam negeri 3.Membantu penyelesaian kasus TKI bermasalah di luar

negeri bekerjasama dengan Kemlu 4.Tersedianya

sistem monitoring

pelaksanaan layanan

perlindungan hukum. 5. Tersedianya Crisis Management Protocol menyangkut

penyelamatan dan pengembalian TKI yang terintegrasi

dengan pemberdayaan di dalam negeri

53

R

ENCAN

A ST

RAT

EGIS

BNP2

TKI TA

HU

N

N0

TUJU

AN

SASA

RAN

STR

ATEG

IS

ARAH

KEB

IJAK

AN

STR

ATEG

I U

RAI

AN

IKU

Pe

ngua

tan

fungs

i int

elege

n da

lam

peng

awas

an l

emba

ga p

enem

patan

dan

lem

baga

pend

ukun

g pen

empa

tan

Mela

ksan

akan

fun

gsi

Inteli

jen

dalam

mela

ksan

akan

1.

pemb

inaan

dan

pen

gawa

san

lemba

ga p

enem

patan

dan

lem

baga

pend

ukun

g pen

empa

tan

Fun

gsi i

nteleg

en d

alam

peng

aman

pem

bera

ngka

n da

n 2.

kepu

langa

n TKI

; m

elaku

kan

langk

ah-la

ngka

h pr

epen

tif/Pe

nceg

ahan

dan

3.

Penin

daka

n Pen

empa

tan T

KI no

n Pro

sedu

ral

Menin

gkatn

ya

TKI

Purn

a ya

ng

berw

iraus

aha

Perse

ntase

TK

I Pu

rna

yang

Men

jadi W

iraus

aha

Menin

gkatn

ya p

embe

rday

aan

TKI

Purn

a da

n kelu

arga

nya

1. Te

rsedia

nya

road

map

dan

strate

gi pe

mulan

gan

hingg

a

pemb

erda

yaan

TKI

Pur

na ya

ng te

rinteg

rasi

2.

Melak

sana

kan

pemb

erda

yaan

CTK

I/TKI

dan

kelua

rgan

ya

demi

terw

ujudn

ya ke

sejah

teraa

n’ 3.

Mend

oron

g Te

rsedia

nya

BLK/

SMK

dan

atau

infra

struk

tur

fisik

serta

pe

nduk

ung

(term

asuk

pe

ngaja

r) un

tuk

pelak

sana

an pe

latiha

n di s

eluru

h dae

rah a

sal T

KI.

4. Te

rsedia

nya

modu

l da

n pe

ngaja

r pe

latiha

n se

cara

be

rkuali

tas d

alam

rang

ka p

embe

kalan

TKI

Pur

na m

enjad

i

peke

rja da

n wira

usah

a5.

Terse

diany

a sis

tem m

onito

ring

dan

layan

an k

onsu

ltasi

ba

gi TK

I yan

g tela

h sele

sai m

enjal

ani p

embe

kalan

Menin

gkatn

ya re

minta

nsi h

ingga

3 ka

li lip

at 1.

Terse

diany

a re

kenin

g ba

nk d

an p

elatih

an la

yana

n ba

nk

(mod

ul) ba

gi CT

KI ya

ng ak

an di

bera

ngka

tkan.

2.Te

rsedia

nya

sertif

ikasi

pema

nfaata

n lay

anan

ban

k ba

gi CT

KI ya

ng ak

an di

bera

ngka

tkan

3.Ke

rjasa

ma d

enga

n ne

gara

pen

empa

tan m

enya

ngku

t ke

wajib

an pe

mbay

aran

gaji

mela

lui ba

nk da

n pen

yedia

an

unit l

ayan

an ke

uang

an se

cara

mur

ah ba

gi TK

I 4.

Terse

diany

a re

kenin

g ba

nk,

kanto

r po

s da

n ata

u Le

mbag

a Ke

uang

an M

ikro

(LKM

) untu

k keu

arga

TKI

dan

pe

maha

man p

eman

faatan

nya

5.Te

rsedia

apli

kasi

layan

an k

euan

gan

dan

pemb

ayar

an

yang

mud

ah di

akse

s TKI

di lu

ar ne

geri

6. Ta

rif pe

ngirim

an u

ang

TKI d

ari lu

ar n

eger

i den

gan

nila

i

kurs

yang

komp

etitif

100%

me

ndap

atkan

lay

anan

pe

ndam

pinga

n us

aha

dan

akse

s pe

rmod

alan

Terse

diany

a ke

rjasa

ma d

enga

n lem

baga

keu

anga

n da

n do

nor d

alam

rang

ka m

enun

jang

pelak

sana

an p

embe

kalan

da

n pen

yedia

an ba

ntuan

mod

al.

TKI P

urna

men

jadi w

iraus

aha

1.TK

I Pur

na be

rwira

usah

a yan

g ber

hasil

pu

rna

yang

be

rwira

usah

a da

lam

komu

nitas

2.

TKI

Kamp

ung T

KI

3.TK

I pu

rna

yang

tid

ak

dapa

t be

rwira

usah

a da

pat

disalu

rkan p

ada l

apan

gan k

erja

di da

lam ne

geri

4.Te

rsedia

nya

kerja

sama

den

gan

peru

saha

an (a

sing

dan

lokal)

untuk

men

erim

a alok

asi T

KI P

urna

seca

ra ru

tin

54

REN

CAN

A STRATEG

IS BNP2

TKI TAH

UN

N0

TUJU

AN

SASARAN

STRATEG

IS AR

AK K

EBIJAK

AN

STRATEG

I U

RAIAN

IK

U

4 Mengarusutamaan

tata kelola pemerintahan yang baik

Pelayanan Terpadu,

Profesi onal

dan Bertanggungjawab, serta

pengelolaan

Keuangan yang

efisien, efektif,

transparan dan

akuntabel

Prosentase Layanan

1.Terpadu Satu

Pintu (LTSP)

di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat;

Persentase lembaga

2.yang terintegrasi Sistem Pelayanan P2TKI dalam tata kelola TKI, termasuk transaksi non tunai;

Nilai Capaian Reformasi 3.Birokrasi BNP2TKI;

Opini BPK atas laporan 4.keuangan

Penyiapan perencanaan

yang kreatif,

inovatif, rasional dan menjawab persoalan Peningkatan Kualitas Rencana Program dan Anggaran yang dfisesuaikan dengan kebutuhan masayrakat yang nyata (felt need),

dijadikan stimulasi

terhadap masyarakat,

yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (response)

Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi Publik;

Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi Publik melaluli : 1. Peningkatan pelayanan PPID; 2. Publik awareness cam

paign; 3. Publikasi proses perencanaan dan penganggaran; 4. Publikasi Laporan keuangan dan Kinerja.

Peningkatan kualitas pelayanan publik. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui : 1. Penyusunan standa pelayanan; 2. Penyusunan SOP Pelayanan; 3. Pendirian LTSP; 4. Unit pengaduan masyarakt berbasis IT; 5. Sistem Pelayanan berbasis IT;


Meningkatan Partisipasi

Masyarkat dalam

perumusan kebijakan melalui : 1. Forum konsultasi publik; 2. Publikasi informasi program dan kegiatan prioritas; 3. Sistem publikasi yang accessible, interaktif dan mudah

dipahami; Perluasan agenda reformasi birokrasi

Meningkatnya kasitas birokrasi melalui: 1.

Penyusunan grand design dan road map RB; 2.

Penyederhanaan struktur organisasi dan tata kerja; 3.

Penyempurnaan SOP Lembaga BNP2TKI; 4.

Penerapan SPIP; 5.

Akuntabilitas keuangan 6.

Penerapan CAT Sistem; 7.

Penerapan e-government 8.

Manajemen arsip; 9.

Penerapan Sakip berbasis IT 10. Penyusunan lakip yang berkualitas

55

R

ENCAN

A ST

RAT

EGIS

BNP2

TKI TA

HU

N

N0

TUJU

AN

SASA

RAN

STR

ATEG

IS

ARAK

KEB

IJAK

AN

STR

ATEG

I U

RAI

AN

IKU

Pe

nyus

unan

, pe

nyem

purn

aan

pera

ngka

t pe

ratur

an d

an b

erpe

ran

aktif

dalam

pro

ses

peng

uatan

kew

enan

gan/o

torita

s ke

lemba

ga

an s

erta

peng

elolaa

n inf

orma

si da

n ke

huma

san

Meny

empu

rnak

an p

eran

gkat

pera

turan

dan

ber

pera

n ak

tif da

lam pr

oses

peng

uatan

kewe

nang

an/ot

orita

s kele

mbag

aan

serta

peng

elolaa

n info

rmas

i dan

kehu

masa

n

100%

Pem

erint

ah D

aera

h (P

rovin

si/Ka

b/ Ko

ta me

milik

i per

atura

n (p

erda

dan

atau

pe

rbub

) me

nyan

gkut

pene

mpata

n da

n pe

rlindu

ngan

tena

ga ke

rja

Terse

diany

a ke

rjasa

ma

dan

pend

ampin

gan

bersi

fat

kolab

orati

f ber

sama

K/L

untuk

Pem

da (P

rovin

si.Ka

b/Kota

) ya

ng m

emilik

i kom

itmen

men

ingka

tkan

kuali

tas p

enem

patan

da

n per

lindu

ngan

war

gany

a yan

g men

jadi T

KI.

Peny

ediaa

n sa

rana

da

n pr

asar

ana

pelay

anan

pen

empa

tan d

an p

erlin

dung

an

serta

pe

natau

saha

an

keua

ngan

ya

ng

tertib

dan a

kunta

bel

Meny

ediak

an sa

rana

dan

pra

sara

na p

elaya

nan

pene

mpata

n da

n pe

rlindu

ngan

ser

ta pe

natau

saha

an k

euan

gan

yang

ter

tib da

n aku

ntabe

l

Peng

kajia

n, pe

neliti

an da

n pen

gemb

anga

n se

rta m

enye

diaka

n sis

tem in

forma

si da

n pe

nyaji

an da

ta ya

ng ak

urat

1. Me

lakuk

an pe

ngka

jian,

pene

litian

dan p

enge

mban

gan

2.

Peng

emba

ngan

sis

tem

infor

masi

yang

ter

integ

rasi

deng

an K

/L ter

kait

dan

stake

holde

r sec

ara

terpa

du d

an

peny

ajian

data

yang

akur

at

Citra

ter

baik

untuk

lem

baga

BNP

2TKI

Op

ini

Publi

k ter

hada

p lem

baga

BNP

2TKI

Pe

mban

guna

n Im

age

Build

ing k

omun

ikasi

kelem

baga

an

Mewu

judka

n Im

age

Build

ing

komu

nikas

i ke

lemba

gaan

me

lalui

: 1.

Menja

di lea

d op

erato

r kh

usus

TK

I de

ngan

me

ngko

munik

asika

n pr

ogra

m ter

kait

TKI

kepa

da

keme

nteria

n yan

g ber

sang

kutan

; 2.

Beke

rjasa

ma u

ntuk

memb

uat

rese

arch

dan

fea

sibilit

y stu

dy y

ang

terka

it de

ngan

TKI

has

il ak

an d

iguna

kan

untuk

peng

emba

ngan

TKI

; 3.

Meng

komu

nikas

ikan

sega

la ke

putus

an y

ang

akan

dibu

at

deng

an m

elaku

kan

brain

storm

ing d

enga

n pe

rwak

ilan

TKI

baik

asos

iasi m

aupu

n LSM

/NGO

; 4.

Menja

di Se

lf Reg

ulator

y Org

anisa

tion

bagi

pelak

u ind

ustri

ya

ng m

elaku

kan

bisnis

terka

it TK

I aga

r ter

cipta

win-

win

solut

ion

56

R

ENCAN

A STRATEG

IS BNP2

TKI TAH

UN

N0

TUJU

AN

SASARAN

STRATEG

IS AR

AK K

EBIJAK

AN

STRATEG

I U

RAIAN

IK

U

Meningkatnya Kompetensi, Integritas APIP dan Penyelengaraan SPIP .

Tingkat Kapabilitas APIP 1.

APIP memberikan

keyakinan yang

memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan

penyelenggaraan tugas

dan fungsi instansi pemerintah;



1. Kebijakan,

proses, dan

prosedur di

APIP telah

ditetapkan, didokumentasikan,

dan terintegrasi

satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;


3. Kegiatan pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi;

4. APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional

menjadi mengintegrasikan

diri sebagai

kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;

5. Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan

pengawasan intern,

in dependesi serta

objektivitas; serta 6.

Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit.


Tersusunnya SOP yang berbasis risiko yang selanjutnya disosialisasikan untuk dapat

diterapkan oleh

pimpinan dan

pegawai yang

terkait dengan

pelaksananaan kegiatan

sehingga mencapai tingkat kematangan (maturity level) Integrated atau optimized

1. Memberikan pemahaman kepada pimpinan dan seluruh pegawai tentang strategi penerapan SPIP;

2. Menjadi acuan dalam mengintegrasikan SPIP dalam penyelenggaraan kegiatan;

3. Menjadi basis dalam perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP (Internal Control Plan);

4. Mendorong unit kerja di lingkungan BNP2TKI untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP;

5. Mewujudkan

implementasi Reformasi

Birokrasi di

lingkungan BNP2TKI.


LAMPIRAN 2 KERANGKA REGULASI BNP2TKI

TAHUN 2015 – 2019


MATRIK KERANGKA REGULASI DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI BNP2TKI TAHUN 2015-2019

ARAH KEBIJAKAN REGULASI TAHUN PELAKSANAAN

2015 2016 2017 2018 2019 Meningkatkan kerja sama bilateral dan internasional khususnya di bidang penempatan dan perlindungan TKI, dan penanganan tindak pidana lintas batas

Pembuatan Naskah Kerjasama (MoU) dan perumusan perjanjian kerjasama bilateral dan multirateral dalam rangka permintaan tenaga kerja profesional dan skilled

√ XO XO XO XO

Pembuatan Naskah Kerjasama (MoU) saling pengakuan sertifikasi kompetensi Mutual Rocognition Arragement (MRA)

√ XO XO XO XO

Roadmap penjajakan perluasan kesempatan kerja disemua jabatan sektor formal dalam peningkatan kerjasama GtoG Korea dan Jepang

√ XO XO XO XO

Meningkatkan peran Perwakilan RI sebagai Market Intelligent dalam penyediaan peluang kerja di luar negeri yang terintegrasi dengan Jobsinfo

Draff Permenaker atau Perkabadan yang mewajibkan Perwakilan RI untuk memasukan hasil market inteligency beruapa peluang kerja yang terakses ke Jobsinfo;

√ XO XO XO XO

Permintaan dalam bentuk job indikasi/job order yang terintegrasi dalam sistem online jobsinfo dan Siskotkln

√ XO XO XO XO

Meningkatkan pemanfaatan jobsinfo sebagai tools terpercaya dalam pendaftaran CTKI dan pengguna/employer dalam proses penempatan

Roadmap pemanfaatan jobsinfo sebagai tools terpercaya dalam proses pra pemberangkatan sd penempatan

√ XO XO XO XO

Penetapan aplikasi jobsinfo online yang menjadi central database lowongan pekerjaan TKI dan terhubung dengan seluruh PPTKIS dan lembaga pendidikan dan pelatihan;

√ XO XO XO XO

Meningkatkan kompetensi melalui up-grade/up-skill untuk mencapai kesetaraan dengan peluang kerja. dengan persediaan

Nota kesepakatan tentang kerjasama dengan lembaga pelatihan K/L lainnya dalam rangka Up-grade/up-skill CTKI dan pelatiahan CTKI ;

√ XO XO XO XO

Nota kesepakatan dengan lembaga pendidikan SMK.Akademi/Politeknik< sekalah Tinggi/PT dalam rangka penyediaan CTKI berbasis permintaan luar negeri.

√ XO XO XO XO

Keterangan : √ = Penerbitan peraturan; X = Implementasi peraturan; O = Evaluasi


KERANGKA REGULASI DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015-2019


2015 2016 2017 2018 2019 Meningkatkan tata kelola rekrutmen dan verifikasi dokumen CTKI berbasis SISKOTKLN

Peraturan tentang Penguatan pelaksanaan registrasi pendaftaran CTKI secara online di Dinas ketenagakerjaan Kab/kota

√ XO XO XO XO

Penguatan pengawasas keberangkatan di Imigrasi dengan mengintegrasikan rekomendasi paspor oleh Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota dengan sistim penerbitan paspor di Imigrasi dengan Siskotkln

√ XO XO XO XO

Roadmap implementasi Penerapan dan sertifikasi ESO dalam business model process layanan TKI di Pusat dan Daerah

√ XO XO XO XO


1BRoadmap implementasi pengembangan LTSP di Unit Pelaksana teknis BNP2TKI TKI di seluruh daerah asal potensial TKI

√ XO XO XO XO

Pembuatan Kesepakatan prinsip bersama K/L dan Kepala Daerah terkait integrasi layanan TKI dalam LTSP berbasis SISKOTKLN

√ XO XO XO XO

2BMenyediakan seluruh standar pelayanan menyangkut pra-keberangkatan secara online dalam website dan atau media lainnya

3BPengaturan tentang tata cara publikasi standar pelayanan Pra Pemberangkatan dalam website dan atau media lainnya

√ XO XO XO XO

Penyempurnaan website BNP2TKI menyangkut infrastruktur dan contain layanan yang dimuat didalamnya

√ XO XO XO XO

Pemutakhiran teknologi/telekomunikasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kecepatan penyediaan layanan TKI

√ XO XO XO XO

Reformasi Bisnis Model Proses Penempatan dan cost structure dalam pelayanan penempatan TKI

Penagturan tentang penyederhanaan Bisnis Model Proses Penempatan TKI dari 14 Tahap menjadi 8 Tahap

√ XO XO XO XO

Menyiapkan dan mengkoordinasi kan infrastruktur BLKLN, LSP, RSUD sebagai sarana kesehatan di Kab/Kota kantong-kantong TKI

√ XO XO XO XO

Sistem monitoring implementasi cost structure dan pelaksanaan enforcementnya

√ XO XO XO XO

Menekan biaya yang dikeluarkan TKI dengan cara mendapat bantuan dari pemerintah/APBN

√ XO XO XO XO

Peningkatan sosialisasi dan diseminasi informasi bekerja di luar negeri secara benar dan aman yang menjangkau wilayah dan masyarakat/lembaga secara luas

Pengaturan tentang sosialisasi dan diseminasi informasi bekerja di luar negeri secara benar dan aman yang menjangkau wilayah dan masyarakat/lembaga secara luas

√ XO XO XO XO

Penagturan tentang pembinaan dan pemberian sanksi dan rating lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang diumumkan ke publik secara periodik;

√ XO XO XO XO



2015 2016 2017 2018 2019 Sistem monitoring dan evaluasi kualitas infrastruktur dan kinerja PPTKIS √ XO XO XO XO

Tersedianya modul dan layanan sosialisasi pemahaman CTKI menyangkut dokumen perjanjian hak dan kewajiban baik sebagai CTKI maupun TKI

√ XO XO XO XO

Tersedianya infrastruktur pelaksana penyediaan layanan sosialisasi dan pendampingan hukum menyangkut dokumen perjanjian hak dan kewajiban baik sebagai CTKI maupun TKI

√ XO XO XO XO

Pembenahan Sumber Pembiayaan TKI

Mendorong kerjasama dengan negara penempatan menyangkut penyediaan lembaga keuangan setempat untuk fungsi colection agency bagi layanan perbankan TKI di Luar Negeri.

√ XO XO XO XO

Nota Kesepakatan dalam Melakukan Kerjasama dan pengembangan lembaga keuangan untuk penyediaan modal/dana awal TKI

√ XO XO XO XO

Menyediakan skema kredit murah untuk membiayai pemberangkatan TKI √ XO XO XO XO

Mewujudkan Transaksi Non Tunai dalam proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai

Roadmap implementasi pembayaran transaksi non tunai dalam pelayanan CTKI/TKI

√ XO XO XO XO Mewujudkan transaksi Non Tunai terintegrasi secara online sistem untuk semua layanan TKI

√ XO XO XO XO Mendortong BI untuk meminta otoritas Bank Sentral Negara penempatan implelemntasikan layanan non tunai dalam pembayaran gaji/remitansi

√ XO XO XO XO

Program terintegrasi antar K/L dan Pemerintah Daerah menyangkut implementasi pembayaran transaksi secara non tunai dalam pelayanan TKI

√ XO XO XO XO

Mewujudkan penyelenggaraan welcoming program di Negara Penempatan.

Tersedianya Road map dan infrastruktur untuk kegiatan welcoming program rutin di perwakilan RI saat TKI baru datang sebelum bekerja pada majikan/pengguna

√ XO XO XO XO

Peningkatan pelayanan CTKI di wilayah perbatasan

Pembuatan roadmap penyediaan pelayanan bagi CTKI di wilayah perbatasan

√ XO XO XO XO Kesepakatan prinsip bersama K/L dan Kepala Daerah terkait menyangkut pengembangan centra pendidikan dan pemberdayaan TKI di wilayah perbatasan.

√ XO XO XO XO

Terbanggunnya Program terintegrasi lintas lembaga menyangkut pengembangan centra pendidikan dan pemberdayaan TKI di wilayah perbatasan

√ XO XO XO XO



KERANGKA REGULASI DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI TAHUN 2015-2019


2015 2016 2017 2018 2019 Fasilitasi pengaduan yg mudah diakses/ terjangkau oleh TKI, Responsif dan Solutif

Penguatan peran dan fungsi crisis center yang mampu melayani pengaduan secara online dengan beragam tools.

√ XO XO XO XO Fasilitasi pengaduan yang diproses berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/LAPOR/Perwakilan RI

√ XO XO XO XO Penguatan Kinerja Penyelesaian Masalah Pengaduan TKI sesuai dengan Service Level Aggrement (SOP) yang dipublikasikan dalam website

√ XO XO XO XO

Melakukan Langkah Deteksi Dini (early Warning Sistem) dan langkah cepat tanggap (immediate response). Menegakkan hukum secara optimal tehadap pelanggar peraturan nasional terkait TKI

Pengaturan yang menghadirkan layanan langsung ke TKI di luar negeri dengan Penyediaan Simcard yang terinstal dengan beragam fitur layanan antara lain: 1. Fitur Layanan Pengaduan berupa

pengaduan kasus, Klaim asuransi 2. Fitur Layanan Darurat berupa

emergency call, emergency SMS, Panic Button,

3. Fitur Keberadaan TKI berupa Pencarian lokasi berdasarkan poisisi HP

fitur Layanan Informasi berupa 4.Pencarian alamat perwakilan, prosedur pengaduan, frofil Negara penempatan, dll kesemuanya tanpa biaya

√ XO XO XO XO

Kerjasama Provider untuk tersedianya aplikasi EWS yang bisa diakses secara mudah oleh CTKI/TKI di seluruh negara penempatan.

√ XO XO XO XO

Kerjasama dengan negara penempatan menyangkut hak dan kewajiban penggunaan layanan sim card EWS √ XO XO XO XO

Kerjasama dengan negara penempatan menyangkut pelaksanaan seleksi dan monitoring kualitas majikan/pengguna. √ XO XO XO XO

Terbangunnya infrastruktur unit layanan komunitas di negara penempatan yang mudah diakses TKI.

√ XO XO XO XO Tersedianya dan beroperasinya sistem monitoring TKI dan pelaksanaan Forum Tripartit(pemerintah< pegusaha/agency/user dan TKI dalam penyelesaian Hak hak TKI di negara penempatan

√ XO XO XO XO

Penguatan Advokasi dan Mediasi terhadap TKI

Fasilitasi Advokasi dan Mediasi CTKI/TKI dan TKI purna bermasalah √ XO XO XO XO Tersedianya infrastruktur dan fasilitas penyediaan lawyer untuk TKI bermasalah hukum di dalam negeri √ XO XO XO XO

Membantu penyelesaian kasus TKI bermasalah di luar negeri bekerjasama dengan Kemlu

√ XO XO XO XO Tersedianya sistem monitoring pelaksanaan layanan perlindungan hukum.

√ XO XO XO XO



2015 2016 2017 2018 2019 Tersedianya Crisis Management Protocol

menyangkut penyelamatan dan pengembalian TKI yang terintegrasi dengan pemberdayaan di dalam negeri

√ XO XO XO XO

Penguatan fungsi intelegen dalam pengawasan lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan

Penguatan fungsi Intelijen dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan oleh pelakasana penempatan, lembaga penempatan dan pendukung penempatan

√ XO XO XO XO

Petunjuk teknis implementasi fungsi intelegen dalam pengamanan pemberangkan dan kepulangan TKI; √ XO XO XO XO Penguatan kerjasama perlindungan tentang langkah-langkah preventif/ pencegahan dan penindakan Penempatan TKI non prosedural

√ XO XO XO XO

Meningkatnya pemberdayaan TKI Purna dan keluarganya

Tersedianya roadmap dan strategi pemulangan WNIO/TKI B/TKI purna yang tidak berdokumen hingga pemberdayaan yang terintegrasi

√ XO XO XO XO

Kerjasama Literasi keuangan bersama OJK Melaksanakan pemberdayaan CTKI/TKI dan keluarganya demi terwujudnya kesejahteraan’

√ XO XO XO XO

Pengaturan yang mendorong Tersedianya BLK/SMK dan atau infrastruktur fisik serta pendukung (termasuk pengajar) untuk pelaksanaan pemberdayaan di seluruh daerah asal TKI.

√ XO XO XO XO

Penyediaan modul dan pengajar dalam rangka pembekalan secara berkualitas agar TKI Purna menjadi pekerja di dalam negeri dan wirausaha

√ XO XO XO XO

Penyediaan sistem monitoring dan layanan konsultasi bagi TKI yang telah selesai menjalani pembekalan √ XO XO XO XO

Meningkatnya remintansi hingga 3 kali lipat

Nota kesepakatan dengan lembaga perbankan dalam mendukung tersedianya rekening bank dan pelatihan layanan bank (modul) bagi CTKI yang akan diberangkatkan.

√ XO XO XO XO

Tersedianya rekening bank, kantor pos dan atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk keuarga TKI dan pemahaman pemanfaatannya

√ XO XO XO XO

Kerjasama dengan negara penempatan menyangkut kewajiban pembayaran gaji melalui bank dan penyediaan unit layanan keuangan secara murah bagi TKI

√ XO XO XO XO

Tersedia aplikasi layanan keuangan dan pembayaran yang mudah diakses TKI di luar negeri dengan nilai kurs yang kompetitif

√ XO XO XO XO

Menyediakan layanan pendampingan usaha dan akses permodalan

Tersedianya kerjasama dengan lembaga keuangan dan donor dalam rangka menunjang pelaksanaan pembekalan dan penyediaan bantuan modal.

√ XO XO XO XO

TKI Purna menjadi wirausaha Penguatan kerjasama pemberdayaan TKI Purna menjadi wirausaha yang berhasil √ XO XO XO XO TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung/.sentra ekonomi kreatif TK √ XO XO XO XO Tersedianya kerjasama dengan perusahaan (asing dan lokal) untuk menerima alokasi TKI Purna secara rutin √ XO XO XO XO



KERANGKA REGULASI SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015-2019


2015 2016 2017 2018 2019 Amandemen UU No 39 tahun 2004 dan secara proaktif ikut memberikan dukungan dan saran masukan dalam pembahasan dengan DPR.RI

Penyiapan materi dan masukan dalam pembahasan revisi UU no 39 Tahun 2004 yang antisipatif, berpandangan jauh kedepan, dalam merespon perubahan dan pembenahan tata kelola TKI

√ XO XO XO XO

Penyiapan perencanaan yang kreatif, inovatif, rasional dan menjawab persoalan

Peningkatan Kualitas Rencana Program dan Anggaran yang dfisesuaikan dengan kebutuhan masayrakat yang nyata (felt need), dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (response)

√ XO XO XO XO


5BTersedianya roadmap implementasi pengembangan LTSP TKI di seluruh daerah asal TKI

√ XO XO XO XO

6BKesepakatan prinsip bersama K/L dan Kepala Daerah terkait menyangkut integrasi layanan TKI dalam LTSP Daerah berbasis SISKOTKLN

√ XO XO XO XO


Meningkatan Partisipasi Masyarkat dalam perumusan kebijakan melalui : 1. Forum konsultasi publik; 2. Publikasi informasi program dan

kegiatan prioritas; 3. Sistem publikasi yang accessible,

interaktif dan mudah dipahami;

√ XO XO XO XO

Pembangunan Image Building komunikasi kelembagaan

Penguatan fungsi Humas dalam Image Building dan komunikasi kelembagaan BNP2TKI, menjadi: 1. Lead operator khusus TKI

dengan mengkomunikasikan program terkait TKI kepada kementerian yang bersangkutan;

2. Forum Kerjasama untuk membuat research dan feasibility study yang terkait dengan TKI hasil akan digunakan untuk pengembangan TKI;

3. Publikasi dan komunikasikan segala keputusan yang akan dibuat dengan melakukan brainstorming dengan perwakilan TKI baik asosiasi maupun LSM/NGO;

4. Lembaga yang Self Regulatory Organisation bagi pelaku industri yang melakukan bisnis terkait TKI agar tercipta win-win solution

√ XO XO XO XO



2015 2016 2017 2018 2019 Penyusunan, penyempurnaan perangkat peraturan dan berperan aktif dalam proses penguatan kewenangan/otoritas kelemba gaan serta pengelolaan informasi dan kehumasan

Menyempurnakan perangkat peraturan dan berperan aktif dalam proses penguatan kewenangan/otoritas kelembagaan serta pengelolaan informasi dan kehumasan

√ XO XO XO XO

Penguatan kerjasama dan pendampingan bersifat kolaboratif bersama K/L untuk Pemda (Provinsi.Kab/Kota) yang memiliki komitmen meningkatkan kualitas penempatan dan perlindungan warganya yang menjadi TKI

Mendorong dan memfasilitasi pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota dalam kerjasama dan pendampingan bersifat kolaboratif bersama K/L dalam menbuat Perda P2TKI di masing masing wilayahnya

√ XO XO XO XO

Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui : 1. Penyempurnaan standar

pelayanan; 2. Penyusunan SOP Pelayanan; 3. Pendirian dan pengembangan

LTSP/UPP; 4. Penguatan fungsi Unit pengaduan

masyarakat berbasis IT; 5. Sistem Pelayanan berbasis IT;

√ XO XO XO XO

Perluasan agenda reformasi birokrasi menuju Capaian RB Terbaik

Peraturan dalam peningkatan kapasitas lembaga BNP2TKIi melalui peneyempurnaan : 1. Grand design dan Road map RB

BNP2TKI; 2. Kelembagaan, struktur organisasi

dan tata kerja; 3. Penyempurnaan SOP/Pedoman

pelayanan Lembaga BNP2TKI; 4. Penerapan SPIP; 5. Akuntabilitas keuangan 6. Penerapan CAT Sistem; 7. Penerapan e-government 8. Penerapan e- arsip; 9. Penerapan laporan kinerja

berbasis IT

√ XO XO XO XO

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan penempatan dan perlindungan serta penatausahaan keuangan yang tertib dan akuntabel

1. Peratuaran tentang roadmap penyediaan dan pemenuhan sarana dan prasarana kantor/unit pelayanan penempatan dan perlindungan di pusat dan daerah

2. Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan keuangan yang tertib dan akuntabel

√ XO XO XO XO

Pengkajian, penelitian dan pengembangan serta menyediakan sistem informasi dan penyajian data yang akurat

Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan serta menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dengan stakeholder secara terpadu dan bertanggungjawab serta penyajian data yang akurat

√ XO XO XO XO



2015 2016 2017 2018 2019 1. Peningkatan peran APIP

memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;



1. Kebijakan, proses, dan prosedur di APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;


3. Sistem pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi;

4. Kapasitas APIP yang berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;

5. Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan intern, independesi serta objektivitas;

6. Memastikan Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit.

√ XO XO XO XO

Tersusunnya SOP yang berbasis risiko yang selanjutnya disosialisasikan untuk dapat diterapkan oleh pimpinan dan pegawai yang terkait dengan pelaksananaan kegiatan sehingga mencapai tingkat kematangan (maturity level) Integrated atau optimized

Memberikan pemahaman kepada pimpinan dan seluruh pegawai tentang strategi penerapan SPIP;

√ XO XO XO XO

Menjadi acuan dalam mengintegrasikan SPIP dalam penyelenggaraan kegiatan;

√ XO XO XO XO

Menjadi basis dalam perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP (Internal Control Plan);

√ XO XO XO XO

Mendorong unit kerja di lingkungan BNP2TKI untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP;

√ XO XO XO XO

Mewujudkan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan BNP2TKI. √ XO XO XO XO



LAMPIRAN 3 RENCANA KINERJA TAHUNAN BNP2TKI

TAHUN 2015 – 2019

69

REN

CAN

A ST

RAT

EGIS

BNP2

TKI TA

HU

N

RENC

ANA

KINE

RJA

TAHU

NAN

BN

P2TK

I TAH

UN 20

15-2

019

N

O

SASA

RAN

STRA

TEGI

S IN

DIK

ATO

R K

INER

JA U

TAM

A TA

HU

N P

ELAK

SAN

AAN

20

15

2016

20

17

2018

20

19

1 Me

ningk

atnya

pe

manfa

atan

jobsin

fo BN

P2TK

I da

lam

alur

pros

es

pene

mpata

n TKI

Pros

entas

e CT

KI p

enda

ftar j

obsin

fo ya

ng

berh

asil d

itemp

atkan

30%

40

%

70%

80

%

100%

2 Me

ningk

atnya

Pe

nemp

atan

TKLN

me

menu

hi sy

arat

kerja

dan

pro

sedu

r be

rbas

is Si

stem

P2TK

I

Perse

ntase

pema

nfatan

lay

anan

Si

skotk

ln ya

ng t

erint

egra

si ole

h pih

ak

terka

it dala

m pr

oses

pra

pem

bera

ngka

tan

yang

mud

ah, c

epat,

tran

spar

an

60%

70

%

80%

90

%

100%

3 Me

ningk

atnya

Per

lindu

ngan

seja

k Pr

a, Se

lama,

samp

ai de

ngan

Pem

ulang

an.

Perse

ntase

CTK

I/TKI

Ber

masa

lah y

ang

Terta

ngan

i 90

%

92%

95

%

98%

10

0%

4 Me

ningk

atnya

CT

KI/T

KI

Purn

a ya

ng

berw

iraus

aha

Perse

ntase

TK

I Pu

rna

yang

Me

njadi

Wira

usah

a 32

%

34%

36

%

38%

40

%

5

Pelay

anan

Ter

padu

, Pr

ofesio

nal

dan

Berta

nggu

ngjaw

ab, s

erta

pen

gelol

aan

Keua

ngan

ya

ng

efisie

n, efe

ktif,

trans

para

n dan

akun

tabel

Pros

entas

e La

yana

n Te

rpad

u Sa

tu Pi

ntu

(LTS

P) d

i BP

3TKI

/LP3T

KI/P

4TKI

yan

g mu

dah,

mura

h dan

cepa

t 30

%

50%

10

0%

100%

10

0%

Perse

ntase

lem

baga

ya

ng

terint

egra

si Si

stem

Pelay

anan

P2

TKI

dalam

tat

a ke

lola T

KI, te

rmas

uk tr

ansa

ksi n

on tu

nai

70%

80

%

90%

95

%

100%

Nilai

Ca

paian

Re

forma

si Bi

rokra

si BN

P2TK

I 80

%

85%

90

%

95%

10

0%

Opini

BPK

atas

lapo

ran k

euan

gan

WTP

W

TP

WTP

W

TP

WTP

6

Citra

terb

aik un

tuk le

mbag

a BNP

2TKI

Op

ini P

ublik

terh

adap

lemb

aga B

NP2T

KI

Baik

Baik

Baik

Sang

at ba

ik Sa

ngat

baik

7 Me

ningk

atnya

Ko

mpete

nsi,

Integ

ritas

APIP

dan P

enye

lenga

raan

SPI

P Tin

gkat

Kapa

bilita

s API

P Sk

or 1

Skor

1 Sk

or 2

Skor

2 Sk

or 3

Tingk

at Ke

matan

gan I

mplem

entas

i SPI

P Sk

or 1

Skor

1 Sk

or 2

Skor

2 Sk

or 3

70

R

ENCAN

A STRATEG

IS BNP2

TKI TAH

UN

RENCANA KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI TAHUN 2015-2019

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

2015 2016

2017 2018

2019 1

Meningkatnya kerjasama ketenaga kerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran

dengan negara

tujuan penempatan

Jumlah Dokumen

Kerjasama Ketenagakerjaan dan

Perlindungan Pekerja Migran antara Negara RI dengan Negara Tujuan Penempatan yang

berkontribusi dengan

proses penempatan

10 Dokumen Kerjasama





2 Meningkatnya

kesesuaian kualifikasi/ kompetensi CTKI potensi dengan permintaan

Jumlah negara tujuan penempatan dengan peluang kerja jabatan formal yang sesuai potensi persediaan

10 Negara

10 Negara

10 Negara

10 Negara

10 Negara

3 Meningkatnya

kesesuaian kualifikasi/ kompetensi CTKI potensi dengan peluang kerja yang tersedia

Persentase CTKI pendaftar job info telah berhasil ditempatkan

30%

40%

70%

80%

100%

71

REN

CAN

A ST

RAT

EGIS

BNP2

TKI TA

HU

N

RENC

ANA

KINE

RJA

TAHU

NAN

DE

PUTI

BID

ANG

PENE

MPAT

AN T

AHUN

2015

-201

9

NO

SASA

RAN

STRA

TEGI

S IN

DIKA

TOR

KINE

RJA

UTAM

A TA

RGET

20

15

2016

20

17

2018

20

19

1 Me

ningk

atnya

Pen

empa

tan T

KLN

meme

nuhi

syar

at ke

rja

dan

pros

edur

berb

asis

Siste

m P2

TKI

Perse

ntase

TKI

yan

g dit

empa

tkan

memi

liki

sertif

ikasi

dan

meme

nuhi

stand

ar

yang

diteta

pkan

100%

10

0%

100%

10

0%

100%

Pros

entas

e Pe

nemp

atan

TKI

Form

al ya

ng

Meme

nuhi

Syar

at Ke

rja d

an P

rose

dura

l yan

g Be

rbas

is Si

stem

60%

70

%

80%

90

%

100%

2 Me

ningk

atnya

pelay

anan

TK

I se

jak

pra-

kebe

rang

katan

sa

mpai

deng

an ke

pulan

gan

Pros

entas

e le

mbag

a ke

uang

an y

ang

terlib

at da

lam p

embia

yaan

TKI

ter

integ

rasi

Siste

m SI

SKOT

KLN

deng

an tr

ansa

ksi N

on T

unai

10

%

30%

70

%

100%

10

0%

Perse

ntase

pro

ses

pelay

anan

TKI

seja

k pr

a-ke

bera

ngka

tan s

ampa

i de

ngan

kep

ulang

an

meng

guna

kan t

rans

aksi

seca

ra no

n tun

ai 10

%

30%

70

%

85%

10

0%

Perse

ntase

Neg

ara

Pene

mpata

n me

nyele

ngga

ra

kan w

elcom

ing pr

ogra

m 10

%

30%

70

%

85%

10

0%

3 Me

ningk

atnya

kep

atuha

n lem

baga

pe

nemp

atan

dan

pend

ukun

g pe

nemp

atan

terha

dap

stand

ar d

an

keten

tuan y

ang b

erlak

u

Perse

ntase

tin

gkat

kepa

tuhan

lemba

ga

pene

mpata

n da

n pe

nduk

ung

pene

mpata

n da

lam st

anda

r dan

keten

tuan y

ang b

erlak

u. 80

%

85%

90

%

95%

10

0%

Perse

ntase

lay

anan

TKI

di P

emda

wila

yah

perb

atasa

n me

lalui

peny

ediaa

n pe

latiha

n/Up-

grad

e 10

%

30%

70

%

100%

10

0%

4 Me

ningk

atnya

pela

yana

n pe

nem

patan

pe

merin

tah (G

to G

dan G

to P

) Pe

rsenta

se

pe

nemp

atan

yang

me

nggu

naka

n sk

ema

G to

G da

n G

to P

berb

asis

pend

aftar

an

onlin

e 50

%

100%

10

0%

100%

10

0%

72

REN

CAN

A STRATEG

IS BNP2

TKI TAH

UN

RENCANA KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN TAHUN 2015-2019


INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

2015 2016

2017 2018

2019 1

Pengaduan masalah

TKI dilayani,

diproses, dan diselesaikan Prosentase pengaduan yang diproses di layanan crisis senter berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase TKI telah memiliki akses terhadap fasilitas

Early W

arning System

memanfatkan beragam tools

10%

30%

70%

85%

100%

2 Penguatan

Advokasi dan

Mediasi

dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, selama dan purna TKI

Persentase menurunnya permasalahan CTKI/ TKI 30%

25%

20%

15%

10%

Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum

100%

100%

100%

100%

100%

3 Meningkatnya kemampuan TKI purna penempatan

untuk mengelola

keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro

Jumlah pekerja

migran/purna yang

mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha

4.500 TKI Purna

5.200 TKI Purna

5.400 TKI Purna

5.600 TKI Purna

5.800 TKI Purna

Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha

32%

34%

36%

38%

40%

Persentase Kerjasama

dengan negara

penempatan menyangkut kewajiban pembayaran gaji melalui bank dan akses pengiriman remitansi yang mudah dan murah bagi TKI

10%

30%

70%

85%

100%

Persentase terpasilitasi

pemulangan dan

pemberdayaan W

NIO/TKIB/Pekerja migran

bermasalah dalam proses re integrasi usaha di

desa asalnya. 10%

30%

70%

85%

100%

4 Meningkatnya layanan pendampingan usaha dan akses permodalan


10%

30%

70%

85%

100%

73

REN

CAN

A ST

RAT

EGIS

BNP2

TKI TA

HU

N

RENC

ANA

KINE

RJA

TAHU

NAN

SE

KRET

ARIA

T UT

AMA

TAHU

N 20

15-2

019

NO

SASA

RAN

STRA

TEGI

S IN

DIKA

TOR

KINE

RJA

UTAM

A TA

RGET

20

15

2016

20

17

2018

20

19

1

Tersu

sunn

ya

Pere

ncan

aan

yang

ap

likati

f dan

men

ingka

tnya

kuali

tas

Akun

tabilit

as K

inerja

BNP

2TKI

;

Pros

entas

e pe

renc

anaa

n an

ggar

an te

rhad

ap

reali

sasi

pelak

sana

an an

ggar

an

90%

92

%

93%

94

%

95%

Penil

aian

AKIP

oleh

Kem

enter

ian P

AN d

an

RB

B B

B B

A

2

Pelay

anan

Te

rpad

u, Pr

ofesio

nal

dan

Berta

nggu

ngjaw

ab

dalam

pe

laksa

naan

refor

masi

birok

rasi

Pros

entas

e La

yana

n Te

rpad

u Sa

tu Pi

ntu

(LTS

P)

di BP

3TKI

/LP3T

KI/P

4TKI

ya

ng

muda

h, mu

rah d

an ce

pat

16 U

PP/

7 LTS

P 2 U

PP/

4 LTS

P Op

eras

ional

24 U

PP/12

LT

SP

Oper

asion

al 24

UPP

/12

LTSP

Oper

asion

al 24

UPP

/12

LTSP

Ni

lai C

apaia

n Refo

rmas

i Biro

krasi

BNP2

TKI

80%

85

%

90%

95

%

100%

3

Terse

lengg

aran

ya

Peng

elolaa

n ke

uang

an d

an p

enge

lolaa

n Ba

rang

mi

lik

Nega

ra

yang

ter

tib

dan

akun

tabel;

Op

ini B

PK at

as la

pora

n keu

anga

n W

TP

WTP

W

TP

WTP

W

TP

4

Diter

bitka

nnya

ke

bijak

an

yang

ko

mpre

hens

if da

n ap

likati

f se

suai

kebu

tuhan

/ d

inami

ka o

rgan

isasi

dan

menin

gkatn

ya

opini

pu

blik

terha

dap l

emba

ga B

NP2T

KI;

Perse

ntase

per

atura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

da

n ting

kat k

ekos

onga

n huk

um

100%

10

0%

100%

10

0%

100%

Opini

Pub

lik te

rhad

ap le

mbag

a BNP

2TKI

Ba

ik Ba

ik Sa

ngat

Baik

Sang

at Ba

ik Sa

ngat

Baik

5

Terse

lengg

aran

ya la

yana

n sy

stem

infor

masi

P2TK

I se

cara

ter

padu

da

n ka

jian

Litba

ng

seba

gai

masu

kan k

ebija

kan

Perse

ntase

terin

tegra

si Si

stem

Non

Tun

ai pa

da

lemba

ga

pene

mpata

n da

lam

Tata

Kelol

a TKI

50

%

100%

10

0%

100%

10

0%

Pros

entas

e re

kome

ndas

i ha

sil

kajia

n ya

ng m

enjad

i keb

ijaka

n 70

%

75%

80

%

90%

10

0%

6

Menin

gkatn

ya

Komp

etens

i, Int

egrita

s AP

IP

dan

Peny

eleng

araa

n SPI

P

Tingk

at Ka

pabil

itas A

PIP

Skor

1 Sk

or 1

Skor

2 Sk

or 2

Skor

3

Tingk

at Ke

matan

gan I

mple

menta

si SP

IP

Skor

1 Sk

or 1

Skor

2 Sk

or 2

Skor

3

74

REN

CAN

A STRATEG

IS BNP2

TKI TAH

UN

RENCANA KINERJA TAHUNAN ESELON II DILINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI BNP2TKI TAHUN 2015-2019


INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN PELAKSANAAN

2015 2016

2017 2018

2019 1

Direktorat Kerja Sama Luar Negeri

Meningkatnya kerjasama ketenaga kerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran dengan negara tujuan penempatan

Jumlah Dokumen Kerjasama Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran antara Negara RI dengan Negara Tujuan Penempatan

10 D

okumen

Kerjasama

10 D

okumen

Kerjasama

12 D

okumen

Kerjasama

14 D

okumen

Kerjasama

15 D

okumen

Kerjasama

2 Direktorat Prom

osi

Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/ kompetensi CTKI potensi dengan permintaan


10 Negara

10 Negara

10 Negara

10 Negara

10 Negara

3 Direktorat Pem

etaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar

Negeri I dan II

Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/ kompetensi CTKI potensi dengan permintaan hasil pemetaan, padu-padan dan harmonisasi

Meningkatnya Persentase Kesesuaian/ Padupadan sesuai dengan peta Jumlah Kualifikasi/Kompetensi CTKI Potensi dengan Permintaan

55%

60%

65%

75%

85%

Persentase CTKI pendaftar job info telah berhasil ditempatkan

30%

40%

70%

80%

100%

75

REN

CAN

A ST

RAT

EGIS

BNP2

TKI TA

HU

N

RENC

ANA

KINE

RJA

TAHU

NAN

ESEL

ON II

DI

LING

KUNG

AN D

EPUT

I BID

ANG

PENE

MPAT

AN B

NP2T

KI T

AHUN

2015

-201

9

No

SASA

RAN

STRA

TEGI

S IN

DIKA

TOR

KINE

RJA

UTAM

A TA

HUN

PELA

KSAN

AAN

2015

20

16

2017

20

18

2019

1

Dire

ktor

at K

erja

Sam

a dan

Ver

ifika

si Pe

nyiap

an D

okum

en

Menin

gkatn

ya

Pene

mpata

n TK

LN

meme

nuhi

syar

at ke

rja

dan

pros

edur

berb

asis

Siste

m P2

TKI

Perse

ntase

TKI

yan

g dit

empa

tkan

memi

liki s

ertifi

kasi

dan

meme

nuhi

stand

ar ya

ng di

tetap

kan

100%

10

0%

100%

10

0%

100%

Pros

entas

e Pe

nemp

atan

TKI

Form

al ya

ng

Meme

nuhi

Syar

at Ke

rja da

n Pr

osed

ural

yang

Ber

basis

Sist

em

60%

70

%

80%

90

%

100%

Perse

ntase

Dok

umen

yang

diuj

i peti

k 5%

5%

5%

5%

5%

Perse

ntase

Ter

laksa

nany

a ser

tifika

si ES

O ata

s selu

ruh

layan

an T

KI

10%

30

%

70%

85

%

100%

2 Di

rekt

orat

Pela

yana

n Pe

nem

pata

n Pe

mer

inta

h

Menin

gkatn

ya p

elaya

nan

pene

mpa

t an

peme

rintah

(G to

G da

n G to

P )

Juml

ah C

TKI y

ang

ditem

patka

n me

lalui

skem

a G

to G

dan

G to

P be

rbas

i onli

ne si

stem

10.00

0 CT

KI

12.00

0 CT

KI

14.00

0 CT

KI

16.00

0 CT

KI

18.00

0 CT

KI

Juml

ah n

egar

a pe

nemp

atan

yang

men

ggun

akan

ske

ma G

to

G da

n G to

P

3 Neg

ara

4 Neg

ara

5 Neg

ara

6 Neg

ara

7 Neg

ara

3 Di

rekt

orat

Pen

yiapa

n da

n Pe

mbe

kalan

Pem

bera

ngka

tan

Menin

gkatn

ya p

elaya

nan

TKI s

ejak

pra-

kebe

rang

katan

sam

pai

deng

an

kepu

langa

n

Perse

ntase

pro

ses p

elaya

nan

TKI s

ejak p

ra-ke

bera

ngka

tan

samp

ai de

ngan

kepu

langa

n me

nggu

naka

n tra

nsak

si se

cara

no

n tun

ai 10

%

30%

70

%

100%

10

0%

Biay

a bu

nga

yang

men

jadi

beba

n TK

I ma

ksim

um 2

0%

(floati

ng ra

te)

10%

30

%

70%

10

0%

100%

Co

st St

ructu

re d

enga

n be

ban

tangg

ung

jawab

waja

r anta

ra

TKI,

PPTK

IS d

an m

ajika

n se

rta n

egar

a (In

done

sia +

Ne

gara

Pen

empa

tan)

10%

30

%

70%

10

0%

100%

76

R

ENCAN

A STRATEG

IS BNP2

TKI TAH

UN

No SASARAN STRATEGIS


2015 2016

2017 2018

2019

4 Direktorat Sosialisasi dan Pem

binaan Kelembagaan

A Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan

mengguna kan

transaksi secara non tunai

Persentase lembaga penempatan yang terintegrasi Sistem

Non Tunai 10%

30%

70%

100%

100%

Prosentase

lembaga keuangan

yang terlibat

dalam

pembiayaan TKI terintegrasi Sistem SISKOTKLN dengan transaksi Non Tunai

10%

30%

70%

100%

100%

Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai

10%

30%

70%

100%

100%

B Meningkatnya pemahaman masya rakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme

penempatan dan

Pencegahan TKI Non Prosedural

Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN

10 Provinsi

20 Provinsi

25 Provinsi

30 Provinsi

30 Provinsi

C Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan

dan pendukung

penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku

Prersentase lembaga

penempatan dan

pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan

80%

85%

90%

95%

100%

77

REN

CAN

A ST

RAT

EGIS

BNP2

TKI TA

HU

N

RENC

ANA

KINE

RJA

TAHU

NAN

ESEL

ON II

DILI

NGKU

NGAN

DEP

UTI B

IDAN

G PE

RLIN

DUNG

AN B

NP2T

KI T

AHUN

2015

-201

9

No

SASA

RAN

STRA

TEGI

S IN

DIKA

TOR

KINE

RJA

UTAM

A TA

HUN

PELA

KSAN

AAN

2015

20

16

2017

20

18

2019

1

Dire

ktor

at P

elaya

nan

Peng

adua

n

Peng

adua

n mas

alah T

KI di

layan

i, dip

rose

s, da

n dise

lesaik

an

Pros

entas

e pe

ngad

uan

yang

dipr

oses

di la

yana

n cri

sis se

nter

berb

asis

sistem

ya

ng

terin

tegra

si de

ngan

K/

L ter

kait/P

erwa

kilan

RI

80%

85

%

90%

95

%

100%

Perse

ntase

TKI

telah

mem

iliki a

kses

terh

adap

fasil

itas

Early

W

arnin

g Sys

tem m

eman

fatka

n ber

agam

tools

10

%

30%

70

%

85%

10

0%

2 Di

rekt

orat

Med

iasi d

an A

dvok

asi

Pe

ngua

tan A

dvok

asi

dan

Media

si da

lam m

emen

uhi h

ak-h

ak T

KI s

ejak

Pra,

selam

a dan

purn

a TK

I

Perse

ntase

men

urun

nya p

erma

salah

an C

TKI/ T

KI

30%

25

%

20%

15

%

10%

Pe

rsenta

se

CTKI

/TKI

be

rmas

alah

yang

me

ndap

at

pend

ampin

gan h

ukum

10

0%

100%

10

0%

100%

10

0%

3 Di

rekt

orat

Pen

gawa

san

dan

Peng

aman

an

Peng

uatan

fun

gsi

pemb

inaan

dan

pe

ngaw

asan

pe

laksa

naan

pe

nemp

atan d

an pe

rlindu

ngan

Perse

ntase

siste

m mo

nitor

ing pe

rlindu

ngan

be

rbas

is inf

orma

si un

it inte

lejen

10

%

30%

70

%

85%

10

0%

Perse

ntase

me

ningk

atnya

TK

I ya

ng

bera

ngka

t se

cara

pr

osed

ural

di ka

ntong

TKI

non p

rose

dura

l 90

% T

KI

92%

TKI

95

% T

KI

97%

TKI

10

0% T

KI

4 Di

rekt

orat

Pem

berd

ayaa

n

Menin

gkatn

ya

kema

mpua

n TK

I pu

rna

pene

mpata

n un

tuk m

enge

lola

keua

ngan

, ter

masu

k me

ngem

bang

ka

n usa

ha m

ikro

Juml

ah

peke

rja

migr

an/pu

rna

yang

me

ndap

at ed

ukas

i pe

ngelo

laan k

euan

gan d

an w

iraus

aha

4.500

TK

I Pur

na

5.200

TK

I Pur

na

5.400

TK

I Pur

na

5.600

TK

I Pur

na

5.800

TK

I Pur

na

78

REN

CAN

A STRATEG

IS BNP2

TKI TAH

UN

No SASARAN STRATEGIS


2015 2016

2017 2018

2019

Jumlah

pekerja Ilegal/undocumented

yang di

fasilitasi peulangkan dan memdapat pemberdayaan

10.500 TKI B

5.200 TKI B

5.400 TKI Purna

5.600 TKI Purna

5.800 TKI Purna

Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha

32%

34%

36%

38%

40%

Jumlah TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI

6 Kampung 4

Kampung 4

Kampung 4

Kampung 4 Kampung

Persentase Kerjasama dengan negara penempatan menyangkut kewajiban pembayaran gaji melalui bank dan penyediaan unit layanan keuangan secara murah bagi TKI

10%

30%

70%

85%

100%

Persentase terpasilitasi

pemulangan dan

pemberdayaan W

NIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re integrasi usaha di desa asalnya

10%

30%

70%

85%

100%

Fasilitasi Pelayanan

Penanganan TKI Bermasalah

Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal

24 Helpdesk dan 10 Crisis Center

34 Helpdesk

dan 18 Crisis Center

Operasional

Pelayanan

Operasional

Pelayanan Operasional Pelayanan

Meningkatnya layanan

pendam pingan

usaha dan

akses permodalan


10%

30%

70%

85%

100%

Peningkatan TKI Purna yang dapat di salurkan pada lapangan kerja di dalam negeri

Persentase perusahaan

(asing dan

lokal) yang

yang bekerjasama untuk menerima alokasi TKI Purna secara rutin

10%

30%

70%

85%

100%

79

REN

CAN

A ST

RAT

EGIS

BNP2

TKI TA

HU

N

RENC

ANA

KINE

RJA

TAHU

NAN

ESEL

ON II

DILI

NGKU

NGAN

SEK

RETA

RIAT

UTA

MA B

NP2T

KI T

AHUN

2015

-201

9

NO

SASA

RAN

STRA

TEGI

S IN

DIKA

TOR

KINE

RJA

UTAM

A TA

HUN

PELA

KSAN

AAN

2015

20

16

2017

20

18

2019

D SE

KRET

ARIA

T UT

AMA

1

Biro

Per

enca

naan

dan

Adm

inist

rasi

Kerja

sam

a

Menin

gkatn

ya

Kuali

tas

Peny

usun

an

Renc

ana

Prog

ram

dan

Angg

aran

, Pe

layan

an

Admi

nistra

si Ke

rjasa

ma,

serta

Ha

sil

Monit

oring

, Ev

aluas

i da

n La

pora

n.

Pros

entas

e pe

renc

anaa

n an

ggar

an t

erha

dap

reali

sasi

pelak

sana

an an

ggar

an

90%

92

%

93%

94

%

95%

Fasil

itasi

Laya

nan

Admi

nis

trasi

Kerja

sama

Da

lam da

n Lua

r Neg

eri

20 D

okum

en

Kerja

sama

DN

20 D

okum

en

Kerja

sama

DN

20 D

okum

en

Kerja

sama

DN

20 D

okum

en

Kerja

sama

DN

20 D

okum

en

Kerja

sama

DN

Te

rlaks

anan

ya P

elapo

ran

Berb

asis

Web

seca

ra

tertib

dan a

kunta

bel

28 S

atker

30

Satk

er

30 S

atker

30

satke

r 30

Satk

er

Penin

gkata

n Pe

nilaia

n Ku

alitas

AKI

P B

B B

A A

2 Bi

ro K

epeg

awaia

n da

n Um

um

Terw

ujudn

ya

Orga

nisas

i, Pe

renc

ana

an d

an P

enge

mban

gan

Pega

wai

serta

Pe

ngelo

laan

Admi

nistra

si Ke

pega

wai a

n y

ang

Tepa

t Fun

gsi

Penin

gkata

n nil

ai Ca

paian

Refo

rmas

i Biro

krasi

BNP2

TKI

80%

85

%

90%

95

%

100%

Pros

entas

e La

yana

n Te

rpad

u Sa

tu Pi

ntu

(LTS

P) d

i BP3

TKI/L

P3TK

I/P4T

KI y

ang

muda

h, mu

rah d

an ce

pat

100%

10

0%

100%

10

0%

100%

Juml

ah P

emba

ngun

an Z

ona

Integ

ritas

(WBK

da

n WBB

M)

16 U

PP

2 UPP

Bi

nwas

dal d

i 30

UPP

Bi

nwas

dal d

i 30

UPP

Bi

nwas

dal d

i 30

UPP

Pe

ningk

atan

Juml

ah

SDM

yan

g Pr

ofesio

nal,

Hand

al da

lam P

elaya

nan

Publi

k dan

pen

guata

n sd

m BN

P2TK

I dipe

rwak

ilan

30%

40

%

50%

60

%

70%

Pros

entas

e ter

integ

rasin

ya

aplik

asi

syste

m

Infor

masi

Kepe

gawa

ian (A

SIK)

deng

an B

P3TK

I 50

%

100%

10

0%

100%

10

0%

80

R

ENCAN

A STRATEG

IS BNP2

TKI TAH

UN



2015 2016

2017 2018

2019 3

Biro Keuangan dan Umum

Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Keuangan,

Tata Usaha

Pimpinan, Kerum

ah anggaan, Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja

Laporan Keuangan

yang Efisien,

Efektif, transparan dan Akuntabel

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Jumlah Pelayanan

Pembinaan Pengelolaan

Keuangan dan Dukungan penugasan SDM di

perwakilan 28 Satker/

3 Pwk 28 Satker/

3 Pwk 28 Satker/

6 Pwk 28 Satker/

9 Pwk 28 Satker/

9 Pwk

Tersedianya Sarana

dan Prasarana

Kerja (Pelayanan Publik)

2 lok (Padang,

Pemalang) dan 4 lok

(P4TKI Jatim) dan 1 lok

P4TKI Jabar)

6 Lok (Medan,

Kendari, Palu, Gorontalo, Cirebon,

Sukabumi) dan Pemb

Kantor Bekasi

Operasional Layanan

Operasional Layanan

Operasional Layanan

4 Biro Hukum

dan Hubungan Masyarakat

Tersedianya Peraturan

Perundang-Undangan, dan

Meningkatnya Pelayanan Bantuan Hukum, Publikasi dan Kehumasan.

Jumlah Peraturan Perundang-Undangan untuk Mengisi

Tingkat Kekosongan

Penga turan

Hukum 9 Peraturan

9 Peraturan 9 Peraturan

9 Peraturan 9 Peraturan

Prosentase publik

yang membutuhkan

informasi P2TKI melalui PPID 100%

100%

100%

100%

100%

Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI Baik

Baik Sangat Baik

Sangat Baik Sangat Baik

Prosentase publik

yang membutuhkan

informasi P2TKI melalui JDIH 100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase penyebaran infor masi hukum yang berkaitan dengan P2TKI melalui penyuluhan

100%

100%

100%

100%

100%

81

REN

CAN

A ST

RAT

EGIS

BNP2

TKI TA

HU

N

NO

SASA

RAN

STRA

TEGI

S IN

DIKA

TOR

KINE

RJA

UTAM

A TA

HUN

PELA

KSAN

AAN

2015

20

16

2017

20

18

2019

5 Pe

nelit

ian, P

enge

mba

ngan

Sist

em In

form

asi d

an D

ata

Me

ningk

atnya

Mutu

Pela

yana

n TK

I ke

LN

melal

ui Ha

sil K

ajian

, Litb

ang

dan I

nform

asi.

Kajia

n P2

TKI s

ebag

ai Ma

suka

n Keb

ijaka

n 9 K

ajian

9 K

ajian

9 K

ajian

9 K

ajian

9 K

ajian

Ju

mlah

lem

baga

/Per

wakil

an y

ang

terint

egra

si

Siste

m Pe

layan

an P

2TKI

5 L

emba

ga/

6 Per

wakil

an

Oper

asion

al La

yana

n Op

eras

ional

Laya

nan

Oper

asion

al La

yana

n Op

eras

ional

Laya

nan

Perse

ntase

lemb

aga

pene

mpata

n ya

ng te

rinte

gras

i Sist

em N

on T

unai

dalam

Tata

Kelo

la TK

I 50

%

100%

10

0%

100%

10

0%

Terse

diany

a Pe

ngua

tan I

nfras

truktu

r Int

egra

si Si

stem,

Pen

gama

nan

Datab

ase

dan

Netw

ork

Oper

ation

al co

ntrol

(NOC

) 5 P

aket

Op

eras

ional

Oper

asion

al Op

eras

ional

Oper

asion

al

Pros

entas

e k

ab/ko

ta ya

ng

terint

egra

si da

lam

SISK

O TK

LN pa

da pe

layan

an re

gis tr

asi C

TKI

70%

75

%

80%

90

%

100%

Peng

elolaa

n dan

Pen

yajia

n Da

ta P2

TKI

19 La

pora

n 19

Lapo

ran

19 La

pora

n 19

Lapo

ran

19 La

pora

n

6 In

spek

tora

t BNP

2TKI

Menin

gkatn

ya K

ualita

s Du

kung

an

Mana

jemen

dan

Pen

yelen

ggar

aan

Peng

awas

an I

ntern

, Ak

untab

ilitas

Ke

uang

an,

dan

Peny

eleng

araa

n SP

IP.

Juml

ah La

pora

n Has

il Aud

it 42

Lapo

ran

42 La

pora

n 42

Lapo

ran

42 La

pora

n 42

Lapo

ran

Juml

ah La

pora

n Has

il Rev

iu

6 Lap

oran

6 L

apor

an

6 Lap

oran

6 L

apor

an

6 Lap

oran

Ju

mlah

Lapo

ran H

asil E

valua

si

2 Lap

oran

2 L

apor

an

2 Lap

oran

2 L

apor

an

2 Lap

oran

Ju

mlah

Lap

oran

Has

il Mon

itorin

g Tin

dak

Lanju

t Pe

ngaw

asan

dan

Peng

adua

n Mas

yara

kat

11 La

pora

n 11

Lapo

ran

11 La

pora

n 11

Lapo

ran

11 La

pora

n

Juml

ah L

apor

an H

asil

Pelak

sana

an K

egiat

an

dan P

embin

aan.

6 L

apor

an

6 Lap

oran

6 L

apor

an

6 Lap

oran

6 L

apor

an

Juml

ah D

okum

en P

eren

cana

an

6 Lap

oran

6 L

apor

an

6 Lap

oran

6 L

apor

an

6 Lap

oran

La

pora

n Kine

rja

13 L

apor

an

13 L

apor

an

13 L

apor

an

13 L

apor

an

13 L

apor

an

Menin

gkatn

ya

Komp

etens

i, Int

egrita

s API

P

Juml

ah P

edom

an/ J

uknis

Pen

gawa

san

3 Ped

oman

3 P

edom

an

3 Ped

oman

3 P

edom

an

3 Ped

oman

Ju

mlah

Lapo

ran

Pelat

ihan d

i Kan

tor S

endir

i 2 L

apor

an

2 Lap

oran

2 L

apor

an

2 Lap

oran

2 L

apor

an

Juml

ah D

iklat

Tekn

is Su

bstan

si/W

orks

hop

1 Lap

oran

1 L

apor

an

1 Lap

oran

1 L

apor

an

1 Lap

oran

Ju

mlah

Sar

ana d

an P

rasa

rana

9 U

nit

9 Unit

9 U

nit

9 Unit

9 U

nit

82

REN

CAN

A STRATEG

IS BNP2

TKI TAH

UN


LAMPIRAN 4

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) BNP2TKI TAHUN 2015-2019

85

R

ENCAN

A ST

RAT

EGIS

BNP2

TKI TA

HU

N

MATR

IKS

RENC

ANA

PEMB

ANGU

NAN

JANG

KA M

ENEN

GAH

NASI

ONAL

(RPJ

MN)

BNP2

TKI T

AHUN

2015

-201

9

KODE

PR

OGRA

M/KE

GIAT

AN

SASA

RAN

INDI

KATO

R TA

RGET

TO

TAL

ALOK

ASI

2015

-201

9 (R

p Mi

liar)

KL

PROG

KE

G 20

15

2016

20

17

2018

20

19

104

06

PR

OGRA

M PE

NING

KATA

N FA

SILI

TASI

PE

NEMP

ATAN

DAN

PE

RLIN

DUNG

AN T

KI

953,7

104

06

Terse

lengg

aran

ya

Pelay

anan

Ter

padu

, Pr

ofesio

nal d

an

Berta

nggu

ngjaw

ab

Juml

ah U

nit P

elaya

nan P

ublik

(U

PP)/L

ayan

an T

erpa

du S

atu

Pintu

(LTS

P) di

BP

3TKI

/UPT

P3TK

I/LP3

TKI y

ang

memb

eri la

yana

n bag

i TKI

se

cara

Mud

ah, M

urah

dan

Cepa

t

16 U

PP/

7 LTS

P 2 U

PP/

4 L

TSP

Oper

asion

al (2

4 UPP

) /

12

LTSP

Oper

asion

al (2

4 UPP

) /

12

LTSP

Oper

asion

al (2

4 UPP

) /

12

LTSP

104

06

Menin

gkatn

ya K

erjas

ama

Keten

agak

erjaa

n dan

Pe

rlindu

ngan

Pek

erja

Migr

an an

tara N

egar

a R.I

deng

an N

egar

a Tuju

an

Pene

mpata

n dan

Me

ningk

atnya

CTK

I yan

g Me

milik

i Kom

peten

si/

Kuali

fikas

i ses

uai d

enga

n Pe

rmint

aan T

enag

a Ker

ja da

ri Neg

ara T

ujuan

Pe

nemp

atan

Juml

ah D

okum

en K

erjas

ama

Keten

agak

erjaa

n dan

Pe

rlindu

ngan

Pek

erja

Migr

an

antar

a Pem

erint

ah R

I den

gan

Peme

rintah

atau

Swa

sta di

Ne

gara

Tuju

an P

enem

patan

dan

Prop

orsi

Pene

mpata

n TKI

Fo

rmal

terha

dap I

nform

al

10

Doku

me n Ke

rjasa

ma

10 D

okum

en

Kerja

sama

12

Dok

umen

Ke

rjasa

ma

14 D

okum

en

Kerja

sama

15

Dok

umen

Ke

rjasa

ma

104

06

Mema

stika

n Pen

empa

tan

TKLN

Mem

enuh

i Sya

rat

dan P

rose

dur y

ang E

fisien

, Ef

ektif,

Tra

nspa

ran,

dan

Akun

tabel

Juml

ah P

enem

patan

CTK

I/TKI

ya

ng M

emen

uhi S

yara

t Ker

ja da

n Pro

sedu

ral B

erba

sis S

istem

600.0

00

peke

rja

migr

an

600.0

00

peke

rja

migr

an

650.0

00

peke

rja

migr

an

700.0

00

peke

rja

migr

an

750.0

00

peke

rja

migr

an

86

R

ENCAN

A STRATEG

IS BNP2

TKI TAH

UN

KODE PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR

TARGET TOTAL

ALOKASI 2015-2019 (Rp Miliar)

KL PROG

KEG 2015

2016 2017

2018 2019

104 06

Meningkatnya Jumlah CTKI/TKI Purna yang Mendapatkan Pemberdayaan/ Perlindungan sejak Pra, Selama, sampai dengan Pemulangan.

Persentase CTKI/TKI Bermasalah yang Tertangani

90%

92%

95%

98%

100%

104 06

Persentase TKI Purna yang Menjadi W

irausaha 32%

34%

36%

38%

40%

104 06

3894 Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penem

patan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

527,1

104 06

3894

CTKI/TKI yang berangkat ke luar negeri mendapat pelayanan penempatan dan perlindungan sejak pra, selama sampai dengan pemulangan

104 06

3894

Jumlah UPP di UPTP/Balai/Loka yang memberi layanan bagi TKI

16 UPP/ 7 LTSP

2 UPP/ 4 LTSP

Operasional (24 UPP) / 12 LTSP



104 06

3894

Persentase potensi Padupadan persediaan dan permintaan TKLN

55%

60%

65%

75%

85%

104 06

3894

Jumlah lokasi Sosialisasi dan Permasyarakatan Program TKLN

23 Prov. 25 Prov.

25 Prov. 30 Prov.

30 Prov.

104 06

3894

Persentase CTKI yang memenuhi syarat kerja dan prosedur

100%

100%

100%

100%

100%

104 06

3894

Jumlah TKI purna yang diberdayakan

4.500 TKI

Purna 5.200 TKI

Purna 5.400 TKI

Purna 5.600 TKI

Purna 5.800 TKI

Purna

87

R

ENCAN

A ST

RAT

EGIS

BNP2

TKI TA

HU

N

KODE

PR

OGRA

M/KE

GIAT

AN

SASA

RAN

INDI

KATO

R TA

RGET

TO

TAL

ALOK

ASI

2015

-201

9 (R

p Mi

liar)

KL

PROG

KE

G 20

15

2016

20

17

2018

20

19

104

06

3901

Pe

ning

kata

n Ke

rja S

ama

Luar

Neg

eri

29

,8

104

06

3901

Menin

gkatn

ya ke

rjasa

ma

keten

agak

erjaa

n dan

Pe

rlindu

ngan

Pek

erja

Migr

an de

ngan

nega

ra

tujua

n pen

empa

tan

104

06

3901

Juml

ah D

okum

en K

erjas

ama

Keten

agak

erjaa

n dan

Pe

rlindu

ngan

Pek

erja

Migr

an

antar

a Neg

ara R

I den

gan

Nega

ra T

ujuan

Pen

empa

tan

10

Doku

me n Ke

rjasa

ma

10 D

okum

en

Kerja

sama

12

Dok

umen

Ke

rjasa

ma

14 D

okum

en

Kerja

sama

15

Dok

umen

Ke

rjasa

ma

104

06

3902

Pe

ning

kata

n Pe

met

aan

dan

Harm

onisa

si Ku

alita

s Te

naga

Ker

ja Lu

ar N

eger

i I

16

,3

104

06

3902

Menin

gkatn

ya ke

sesu

aian

kuali

fikas

i/kom

peten

si CT

KI

poten

si de

ngan

perm

intaa

n ha

sil pe

metaa

n, pa

du-

pada

n dan

harm

onisa

si

104

06

3902

Me

ningk

atnya

Per

senta

se

Kese

suaia

n/Pad

upad

an s

esua

i de

ngan

peta

Juml

ah K

ualifi

kasi/

Ko

mpete

nsi C

TKI P

otens

i de

ngan

Per

minta

an

55%

60

%

65%

75

%

85%

104

06

3902

Pe

rsenta

se pe

manfa

atan J

obs

Info B

NP2T

KI se

baga

i infor

masi

pasa

r ker

ja ba

gi pe

ncar

i ker

ja LN

30

%

40%

50

%

60%

70

%

104

06

3903

Pe

ning

kata

n Pr

omos

i TKI

Ke

Neg

ara T

ujua

n Pe

nem

pata

n

16

,3

88

REN

CAN

A STRATEG

IS BNP2

TKI TAH

UN


SASARAN 2015 INDIKATOR KL

TARGET TOTAL


KL PROG

KEG 2015

2016 2017

2018 2019

104 06

3903

Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/kompetensi CTKI potensi dengan permintaan

104 06

3903


10 negara

10 negara 10 negara

10 negara 10 negara

104 06

3904 Peningkatan Kerja Sam

a dan Verifikasi Penyiapan Dokum

en

31,0

104 06

3904

CTKI/TKI yang berangkat ke luar negeri memiliki dokumen sesuai prosedur

104 06

3904

Persentase dokumen penempatan yang diverifikasi berbasis sistem

100%

100%

100%

100%

100%

104 06

3904

Persentase Dokumen yang diuji petik

5%

5%

5%

5%

5%

104 06

3905 Peningkatan Pelayanan Penem

patan Pemerintah

18,1

104 06

3905

Meningkatnya pelayanan penempatan pemerintah (G to G dan G to P )

104 06

3905

Jumlah CTKI yang ditempatkan melalui skema G to G dan G to P

10.000 CTKI

12.000 CTKI 14.000 CTKI

16.000 CTKI 18.000 CTKI

104 06

3906 Penyiapan dan Pem

bekalan Pem

berangkatan

115,4

104 06

3906

Meningkatnya kesiapan CTKI yang akan berangkat ke luar negeri

89

R

ENCAN

A ST

RAT

EGIS

BNP2

TKI TA

HU

N

KODE

PR

OGRA

M/KE

GIAT

AN

SASA

RAN

2015

IN

DIKA

TOR

KL

TARG

ET

TOTA

L AL

OKAS

I 20

15-2

019

(Rp

Milia

r) KL

PR

OG

KEG

2015

20

16

2017

20

18

2019

104

06

3906

Ju

mlah

Pen

empa

tan C

TKI/T

KI

yang

Mem

enuh

i Sya

rat K

erja

dan P

rose

dura

l Ber

basis

Sist

em

600.0

00

peke

rja

migr

an

600.0

00

peke

rja

migr

an

650.0

00

peke

rja

migr

an

700.0

00

peke

rja

migr

an

750.0

00

peke

rja

migr

an

Pe

rsenta

se le

mbag

a pe

nemp

atan y

ang t

erint

egra

si Si

stem

Non

Tun

ai da

lam T

ata

Kelol

a TKI

50

%

100%

10

0%

100%

10

0%

104

06

3907

Pe

ning

kata

n So

sialis

asi

dan

Pem

bina

an

Kelem

baga

an

26

,3

104

06

3907

Menin

gkatn

ya pe

maha

man

masy

arak

at (p

ublik

) ten

tang

pros

edur

dan m

ekan

isme

pene

mpata

n dan

Pe

nceg

ahan

TKI

Non

Pr

osed

ural

104

06

3907

Ju

mlah

loka

si so

sialis

asi te

ntang

pr

osed

ur da

n mek

anism

e pe

nemp

atan T

KLN

10

prov

insi

20 pr

ovins

i 25

prov

insi

30 pr

ovins

i 30

prov

insi

104

06

3907

Menin

gkatn

ya ke

patuh

an

lemba

ga pe

nemp

atan d

an

pend

ukun

g pen

empa

tan

terha

dap s

tanda

r dan

ke

tentua

n yan

g ber

laku

104

06

3907

Pe

rsenta

se le

mbag

a pe

nemp

atan d

an pe

nduk

ung

pene

mpata

n yan

g mem

atuhi

stand

ar da

n kete

ntuan

yang

be

rlaku

100%

10

0%

100%

10

0%

100%

104

06

3908

Pe

ning

kata

n Pe

mbe

rday

aan

TKI P

urna

56,8

90

R

ENCAN

A STRATEG

IS BNP2

TKI TAH

UN



TARGET TOTAL


KL PROG

KEG 2015

2016 2017

2018 2019

104 06

3908

Meningkatnya kemampuan TKI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro

104 06

3908

Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha

4.500 TKI

Purna 5.200 TKI

Purna 5.400 TKI

Purna 5.600 TKI

Purna 5.800 TKI

Purna

104 06

3908

Persentase pekerja migran purna hasil edukasi dan kewirausahaan yang berwirausaha

32%

34%

36%

38%

40%

104 06

3908

Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/Bermasalah di debarkasi ke daerah asal

24 helpdesk dan

10 crisis center

34 helpdesk dan 18 crisis

center Operasional pelayanan

Operasional pelayanan

Operasional pelayanan

104 06

3908

Meningkatnya reintegrasi TKI purna berbasis ekonomi produktif/sentra ekonomi

104 06

3908

Jumlah TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI

6 kampun

g 4 kampung

4 kampung 4 kampung

4 kampung

104 06

3909 Peningkatan Pengawasan dan Pengam

anan TKI

22,6

104 06

3909

Meningkatnya persentase TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non-prosedural

91

R

ENCAN

A ST

RAT

EGIS

BNP2

TKI TA

HU

N

KODE

PR

OGRA

M/KE

GIAT

AN

SASA

RAN

2015

IN

DIKA

TOR

KL

TARG

ET

TOTA

L AL

OKAS

I 20

15-2

019

(Rp

Milia

r) KL

PR

OG

KEG

2015

20

16

2017

20

18

2019

10

4 06

39

09

Perse

ntase

TKI

yang

bera

ngka

t se

cara

pros

edur

al di

kanto

ng

TKI n

on pr

osed

ural

90 %

pe

kerja

mi

gran

be

kerja

de

ngan

do

kume

n res

mi

90 %

pe

kerja

mi

gran

be

kerja

de

ngan

do

kume

n re

smi

92 %

peke

rja

migr

an

beke

rja

deng

an

doku

men

resm

i

95 %

peke

rja

migr

an

beke

rja

deng

an

doku

men

resm

i

98 %

peke

rja

migr

an

beke

rja

deng

an

doku

men

resm

i

104

06

3910

Pe

ning

kata

n Pe

layan

an

Peng

adua

n

53,9

104

06

3910

Peng

adua

n mas

alah T

KI

dilay

ani, d

ipros

es, d

an

disele

saika

n

104

06

3910

Pe

rsenta

se pe

ngad

uan y

ang

dipro

ses b

erba

sis si

stem

integ

rasi

deng

an K

/L ter

kait/P

erwa

kilan

RI

100%

10

0%

100%

10

0%

100%

104

06

3911

Pe

ning

kata

n Me

dias

i dan

Ad

voka

si

36,3

104

06

3911

Terp

enuh

inya h

ak-h

ak

CTKI

/TKI

sejak

pra,

selam

a da

n pur

na

104

06

3911

Pe

rsenta

se pe

rmas

alaha

n CT

KI/T

KI ya

ng te

rtang

ani

100%

ter

tanga

ni 10

0%

tertan

gani

100%

ter

tanga

ni 10

0%

tertan

gani

100%

ter

tanga

ni

104

06

3911

Pe

rsenta

se C

TKI/T

KI

berm

asala

h yan

g men

dapa

t ad

voka

si pe

menu

han h

ak

90%

ter

advo

kasi

92%

ter

advo

kasi

95%

ter

advo

kasi

98%

ter

advo

kasi

100%

ter

advo

kasi

104

06

5209

Pe

ning

kata

n Ka

pasit

as

Pem

erin

tah

Daer

ah

dalam

Mem

berik

an

Pelay

anan

Kep

ada T

KI

0,0

104

06

5209

Menin

gkatn

ya ka

pasit

as

peme

rintah

daer

ah da

lam

memb

erika

n pela

yana

n ke

pada

CTK

I ber

basis

SI

SKOT

KLN

92

REN

CAN

A STRATEG

IS BNP2

TKI TAH

UN



TARGET TOTAL


KL PROG

KEG 2015

2016 2017

2018 2019

104 06

5209

Jumlah

kabupaten/kota yang

memberikan pelayanan kepada TKI (dari 438 Kab/Kota yang telah terintegrasi)

275 Kab/Kot

a 300

Kab/Kota 350

Kab/Kota 400

Kab/Kota 438

Kab/Kota

104 06

5225 Peningkatan Pem

etaan dan Harm

onisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II

3,8

104 06

5225

Meningkatnya kesesuaian kualifikasi/kompetensi CTKI potensi dengan permintaan hasil pemetaan, padu-padan dan harmonisasi

104 06

5225

Meningkatnya Persentase Kesesuaian/Padupadan sesuai dengan peta Jumlah Kualifikasi/ Kompetensi CTKI Potensi dengan Permintaan

55%

60%

65%

75%

85%

Persentase pemanfaatan Jobs Info BNP2TKI sebagai informasi pasar kerja bagi pencari kerja LN

30%

40%

50%

60%

70%

JUMLAH

1.315,7


LAMPIRAN 5 TAHAPAN PENCAPAIAN TARGET

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BNP2TKI TAHUN 2015-2019

95

TAHAPAN PENCAPAIAN TARGET PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BNP2TKI

TAHUN 2015-2019

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN ...

Documents

Transcript of PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN ...