DOKUMEN PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DEPUTI...

PERATURANDEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI

NOMOR : PER.01/PEN/IV/2015TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGISDEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI

TAHUN 2015 - 2019

PERATURANDEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI NOMOR : PER.02/PEN/IV/2015

TENTANGPENETAPAN INDIKATOR KINERJA

DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKITAHUN 2015 - 2019

RENCANA KINERJA TAHUNANDEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI

TAHUN 2015 - 2019

PERATURANDEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI NOMOR : PER.03/PEN/IV/2016

TENTANGPENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKITAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI

DENGAN KEPALA BNP2TKI

PERJANJIAN KINERJAESELON II DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENEMPATAN

DENGAN DEPUTI PENEMPATANTAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJAESELON III, IV DAN STAF

DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENEMPATANTAHUN 2016

DOKUMENPENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

DEPUTI BIDANG PENEMPATAN TAHUN 2016

][



PENETAPAN RENCANA STRATEGISDEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI

TAHUN 2010-2014

BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DEPUTI BIDANG PENEMPATANJalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (021) 79197318, 79197321 Fax. (021) 79194827 Website : http//www.bnp2tki.go.id

PERATURANDEPUTI PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR : PER. 01/PEN/IV/2015

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGISDEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019

DEPUTI PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DANPERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan PembanganNasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan danPenelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RenstraK/L) tahun 2015-2019;

b. bahwa Renstra Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI merupakandokumen perencanaan yang berpedoman pada RPJM Nasionaldan Renstra BNP2TKI tahun 2015-2019 serta menjadi salah satudasar bagi Deputi Bidang Penempatan dalam menggunakanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan DeputiPenempatan BNP2TKI tentang Rencana Strategis Deputi BidangPenempatan BNP2TKI.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara;

2. Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatandan Perlindungan TKI di luar negeri;

4. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 20 Tahun 2004 tentangRencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 21 Tahun 2004 tentangRencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga;

7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 40 Tahun 2004 tentang TataCara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 Tahun 2006 tentang TataCara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan;

9. Peraturan Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 2005 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional ;

10.Peraturan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2006 tentang BadanNasional Penempatan dan Perlindungan Tanaga Kerja Indonesia;

11.Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Instruksi Preseiden R.I. Nomor 5 Tahun 2004 tentang PercepatanPemberantasan Korupsi;

13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang ReformasiSistem Penempatan dan Perlindungan TKI;

14.Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2012 tanggal 20April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan NasionalPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

15.Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Nomor PER10/KA//IV/2016 tentangPenetapan Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2016 – 2019.

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 40 Tahun 2004 tentang TataCara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan PeraturanPresiden R.I. Nomor 7 Tahun 2005 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional .

M E M U T U S K A NMenetapkan : PERATURAN DEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANGPENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019.

PERTAMA : Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Deputi BidangPenempatan BNP2TKI Tahun 2015 – 2019 berdasarkan RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RencanaStrategis BNP2TKI Tahun 2015 – 2019.

KEDUA : Rencana Strategis Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Tahun2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini,merupakan pedoman/acuan yang digunakan oleh masing-masingEselon II di lingkungan Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI untukmenyusun :a. Rencana Strategis 2015 – 2019;b. Rencana Kerja;c. Rencana Kerja Anggaran;d. Penetapan Indikator Kinerja Utama;e. Rencana Kinerja Tahunan;f. Penetapan Kinerja;g. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KETIGA : Melakukan Review Renstra sebagaimana diktum Pertama apabilaterjadi perubahan/Revisi terkait dengan kegiatan Prioritas Nasionaldan Prioritas BNP2TKI, serta Struktur Organisasi;

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 30 April 2015

Deputi Penempatan,

Agusdin SubiantoroNIP. 19550815 198203 1 002





Deputi Penempatan,






Deputi Penempatan,


RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS TTAAHHUUNN 22001155 –– 22001199DDEEPPUUTTII BBIIDDAANNGG PPEENNEEMMPPAATTAANN BBNNPP22TTKKII

A VISI PRESIDEN : Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

B MISI PRESIDEN : 1. Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Yang Tinggi, Maju Dan Sejahtera;2. Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing.

C TUJUAN : 1. Terwujudnya TKI yang Profesional, Bermartabat dan Sejahtera;2. Pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik.

N0 TUJUANSASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIURAIAN IKU

2 Terwujudnya TKI yangProfesional,Bermartabat danSejahtera;

MeningkatnyaPenempatan TKLNmemenuhi syaratkerja dan prosedurberbasis SistemP2TKI

Persentasepemanfaatan layananSISKOTKLN yangterintegrasi denganpihak terkait dalamproses prapemberangkatan yangmudah, cepat,transparan

Meningkatkan tata kelola rekrutmendan verifikasi dokumen CTKI berbasisSISKOTKLN

1. Penguatan pelaksanaan registrasi pendaftaran CTKI secara online diDinas ketenagakerjaan Kab/kota

2. Mengintegrasikan rekomendasi paspor oleh Dinas ketenagakerjaanKab/Kota dengan sistim penerbitan paspor di Imigrasi secara onlinedalam Siskotkln

3. Roadmap implementasi sertifikasi ESO dalam business model processlayanan TKI di Pusat dan Daerah

Menyediakan Layanan Terpadu SatuPintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKIyang didukung penuh PemerintahDaerah Prop/Kab/Kota

1. Tersedianya roadmap implementasi pengembangan LTSP TKI diseluruh daerah asal TKI

2. Kesepakatan prinsip bersama K/L dan Kepala Daerah terkaitmenyangkut integrasi layanan TKI dalam LTSP Daerah berbasisSISKOTKLN

Menyediakan seluruh standarpelayanan menyangkut pra-keberangkatan secara online dalamwebsite dan atau media lainnya

1. Mempublikasikan standar pelayanan Pra Pemberangkatan dalamwebsite dan atau media lainnya

2. Penyempurnaan website BNP2TKI menyangkut infrastruktur dancontain layanan yang dimuat didalamnya

3. Pemutakhiran teknologi/telekomunikasi dalam rangka peningkatankualitas dan kecepatan penyediaan layanan TKI

Reformasi Bisnis Model Proses lPenempatan dan cost structure dalampelayanan penempatan TKI

1. Menyederhanakan Bisnis Model Proses Penempatan TKI dari 14 Tahapmenjadi 8 Tahap

2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan infrastruktur BLKLN, LSP, RSUDsebagai sarana kesehatan dan LSP di Kab/Kota di kantong-kantong TKI

3. Sistem monitoring implementasi cost structure dan pelaksanaanenforcementnya

4. Menekan biaya yang dikeluarkan TKI dengan cara mendapat bantuandari pemerintah

Peningkatan sosialisasi dan diseminasiinformasi bekerja di luar negeri secarabenar dan aman yang menjangkauwilayah dan masyarakat/lembagasecara luas

1. Melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi bekerja di luar negeri secarabenar dan aman yang menjangkau wilayah dan masyarakat/lembaga secaraluas

2. Melakukan pembinaan dan pemberian sanksi dan rating lembaga penempatandan lembaga pendukung penempatan yang diumumkan ke publik secaraperiodik;

3. Sistem monitoring dan evaluasi kualitas infrastruktur dan kinerja PPTKIS4. Tersedianya modul dan layanan sosialisasi pemahaman CTKI menyangkut

dokumen perjanjian hak dan kewajiban baik sebagai CTKI maupun TKI5. Tersedianya infrastruktur pelaksana penyediaan layanan sosialisasi dan

pendampingan hukum menyangkut dokumen perjanjian hak dan kewajibanbaik sebagai CTKI maupun TKI

Pembenahan Sumber Pembiayaan TKI 1. Mendorong kerjasama dengan negara penempatan menyangkut penyediaanlembaga keuangan setempat untuk fungsi colection bagi TKI.

2. Melakukan Kerjasama dan pengembangan lembaga keuangan untukpenyediaan modal/dana awal TKI

3. Menyediakan skema kredit murah untuk membiayai pemberangkatan TKI

Mewujudkan Transaksi Non Tunai100% proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengankepulangan menggunakan transaksisecara non tunai

1. Roadmap implementasi pembayaran transaksi non tunai dalam pelayanan TKI2. Mewujudkan transaksi Non Tunai terintegrasi secara online sistem untuk

semua layanan TKI3. Mendortong BI untuk meminta otoritas Bank Sentral Negara penempatan

implelemntasikan non tunai4. Program terintegrasi antar K/L dan Pemerintah Daerah menyangkut

implementasi pembayaran transaksi secara non tunai dalam pelayanan TKI

100% Negara Penempatanmenyelenggara kan welcomingprogram

Tersedianya infrastruktur untuk kegiatan rutin sosialisasi dan pembelajaran bagiTKI baru datang sebelum diserahkan kepada majikan

Peningkatan pelayanan CTKI diwilayah perbatasan

1. Pembuatan roadmap penyediaan pelayanan CTKI di wilayah perbatasan2. Kesepakatan prinsip bersama K/L dan Kepala Daerah terkait menyangkut

pengembangan centra pendidikan dan pemberdayaan TKI di wilayahperbatasan.

3. Terbanggunnya Program terintegrasi lintas lembaga menyangkutpengembangan centra pendidikan dan pemberdayaan TKI di wilayahperbatasan



PENETAPAN INDIKATOR KINERJADEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019

PERATURANDEPUTI PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA


TENTANG


DEPUTI PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DANPERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IndikatorKinerja di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkanIndikator Kinerja Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Tahun 2015 -2019;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2006 tentang BadanNasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

3. Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah;

4. Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2004 tentang PercepatanPemberantasan Korupsi;

5. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 2006 tentang ReformasiSistem Penempatan dan Perlindungan TKI;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, pelaporan KInerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2012 tanggal 20April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan NasionalPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;



8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA//IV/2016 tentangPenetapan Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015 – 2019.

9. Peraturan Deputi Penempatan BNP2TKI Nomor PER.01/PEN/IV/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis DeputiBidang Penempatan BNP2TKI Tahun 2015– 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI TENTANGPENETAPAN INDIKATOR KINERJA DEPUTI BIDANGPENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019.

PERTAMA : Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturanini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Penempatan untukmenyusun rencana kerja dan anggaran, menetapkan rencanakinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusunlaporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaiankinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Deputi BidangPenempatan BNP2TKI Tahun 2015 – 2019.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadappencapaian kinerja dilakukan oleh Deputi Bidang PenempatanBNP2TKI dan disampaikan kepada Kepala BNP2TKI.

KETIGA : Melakukan Reviu Penetapan Indikator Kinerja Deputi BidangPenempatan apabila terjadi perubahan/Revisi terkait denganRencana Strategis Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Tahun2015 - 2019.



Deputi Penempatan,




M E M U T U S K A N







Deputi Penempatan,




M E M U T U S K A N







Deputi Penempatan,


LAMPIRANPERATURAN DEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI

NOMOR : PER. 02/PEN/IV/2016TENTANG


Tanggal : 30 April 2016

INDIKATOR KINERJA DEPUTI BIDANG PENEMPATANTAHUN 2015 - 2019

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJAMeningkatnya Penempatan TKLN memenuhisyarat kerja dan prosedur berbasis SistemP2TKI

Persentase TTKKII yyaanngg ddiitteemmppaattkkaann mmeemmiilliikkii sseerrttiiffiikkaassiiddaann mmeemmeennuuhhii ssttaannddaarr yyaanngg ddiitteettaappkkaann

Prosentase Penempatan TKI Formal yangMemenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yangBerbasis Sistem

Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan

Prosentase lembaga keuangan yang terlibat dalampembiayaan TKI terintegrasi Sistem SISKOTKLNdengan transaksi Non TunaiPersentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulanganmenggunakan transaksi secara non tunai

Meningkatnya kepatuhan lembagapenempatan dan pendukung penempatanterhadap standar dan ketentuan yang berlaku

Persentase tingkat kepatuhan lembaga penempatandan pendukung penempatan dalam standar danketentuan yang berlaku.

Meningkatnya pelayanan penempatanpemerintah (G to G dan G to P )

Persentase penempatan yang menggunakan skemaG to G dan G to P berbasis pendaftaran online


Deputi Penempatan,

















Deputi Penempatan,

















Deputi Penempatan,


RENCANA KINERJA TAHUNANDEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI

TAHUN 2015 - 2019

RENCANA KINERJA TAHUNANDEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019

NO SASARANPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET2015 2016 2017 2018 2019

1 Meningkatnya Penempatan TKLNmemenuhi syarat kerja danprosedur berbasis Sistem P2TKI

Persentase TTKKII yyaanngg ddiitteemmppaattkkaannmmeemmiilliikkii sseerrttiiffiikkaassii ddaann mmeemmeennuuhhii ssttaannddaarryyaanngg ddiitteettaappkkaann

100% 100% 100% 100% 100%


60% 70% 80% 90% 100%

2 Meningkatnya pelayanan TKIsejak pra-keberangkatansampai dengan kepulangan

Prosentase lembaga keuangan yangterlibat dalam pembiayaan TKIterintegrasi Sistem SISKOTKLN dengantransaksi Non Tunai

10% 30% 70% 100% 100%

Persentase proses pelayanan TKI sejakpra-keberangkatan sampai dengankepulangan menggunakan transaksisecara non tunai

10% 30% 70% 85% 100%

3 Meningkatnya kepatuhanlembaga penempatan danpendukung penempatanterhadap standar dan ketentuanyang berlaku

Persentase tingkat kepatuhan lembagapenempatan dan pendukung penempatandalam standar dan ketentuan yang berlaku. 80% 85% 90% 95% 100%

4 Meningkatnya pelayanan penempatanpemerintah (G to G dan G to P )

Persentase penempatan yang menggunakanskema G to G dan G to P berbasis pendaftaranonline

50% 100% 100% 100% 100%


NOMOR : PER.03/PEN/I/2016TENTANG

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJADEPUTI BIDANG PENEMPATAN BNP2TKI TAHUN 2016

PERATURANDEPUTI PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA

KERJA INDONESIA


TENTANG

TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJADEPUTI BIDANG PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2016

DEPUTI PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I Pasal 2 Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perluPenetapan Kinerja Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Tahun 2014.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentangSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentangPenataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 339);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPenyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atasLaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Nomor Nomor PER.01/KA/I/2014 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia;



6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2015 tentang PenetapanRencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015 – 2019;

7. Peraturan Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator KinerjaBadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja IndonesiaTahun 2015-2019;

8. Peraturan Deputi Penempatan BNP2TKI Nomor PER. 01/KLNP/IV/2015tentang Penetapan Rencana Strategis Deputi Bidang PenempatanBNP2TKI 2015-2019;

9. Peraturan Deputi Penempatan BNP2TKI Nomor PER. 02/KLNP/IV/2015tentang Penetapan Indikator Kinerja Deputi Bidang PenempatanBNP2TKI 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI KLN DAN PROMOSI BNP2TKI TENTANGPENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENEMPATANBNP2TKI TAHUN 2016.

Pasal 1Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataanperjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerjatertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki

Pasal 2Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI menyusun Penetapan Perjanjian Kinerjasetelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani olehKepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia;

Pasal 3Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiranformulir yang mencantumkan sasaran Program/Kegiatan, Indikator KinerjaDeputi Penmepatan, beserta target kinerja dan anggaran;

Pasal 4Melakukan Reviu Penetapan Perjanjian Kinerja Deputi Penempatan apabilaterjadi perubahan/Revisi terkait dengan Rencana Strategis Deputi BidangPenempatan BNP2TKI.;

Pasal 5Dalam penyusunan Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja agarmemperhatikan :a. Kontrak kinerja antara Deputi Penempatan dengan Kepala BNP2TKI;b. Dokumen perencanaan jangka menengah/Rencana Strategis;c. Dokumen perencanaan kinerja tahunan;d. Dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran.

Pasal 6Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh Kepala BNP2TKI untuk:a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerjaAparatur;

b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dansanksi;

d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerimaamanah;

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pasal 7Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 25 Februari 2016

Deputi Penempatan,











Deputi Penempatan,











Deputi Penempatan,


Lampiran Peraturan Deputi Penempatan BNP2TKI TentangPenetapan Perjanjian Kinerja Deputi BidangPenempatan BNP2TKI Tahun 2016.Nomor : PER.01/PEN/I/2016Tanggal : Januari 2016

Tugas :a. Menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

penempatan Tenaga Kerja Indonesia meliputi penyuluhan, perekrutan dan penyiapan penempatan;b. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna

Tenaga Kerja Indonesia dan/atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan atau negara tujuan yangmempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing

Fungsi :a. Pelaksanaan kebijakan teknis kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen, sosialisasi dan kelembagaan penempatan,

penyiapan dan pembekalan pemberangkatan serta pelayanan penempatan pemerintah;b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen, sosialisasi dan

kelembagaan penempatan, penyiapan dan pembekalan pemberangkatan serta pelayanan penempatan pemerintah ;c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen, sosialisasi dan kelembagaan

penempatan, penyiapan dan pembekalan pemberangkatan serta pelayanan penempatan pemerintah;d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNP2TKI.

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

Meningkatnya Penempatan TKLNmemenuhi syarat kerja dan prosedurberbasis Sistem P2TKI

Persentase TKI yang ditempatkan memilikidokumen dan memenuhi standar yangditetapkan

100%7.399.336.000Prosentase Penempatan TKI Formal yang

Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yangBerbasis Sistem

70%

Meningkatnya pelayanan TKI sejakpra-keberangkatan sampai dengankepulangan

Prosentase lembaga keuangan yang terlibatdalam pembiayaan TKI terintegrasi SistemSISKOTKLN dengan transaksi Non Tunai

30%8.603.664.000Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-

keberangkatan sampai dengan kepulanganmenggunakan transaksi secara non tunai

30%

Meningkatnya kepatuhan lembagapenempatan dan pendukungpenempatan terhadap standar danketentuan yang berlaku

Persentase tingkat kepatuhan lembagapenempatan dan pendukung penempatan dalamstandar dan ketentuan yang berlaku.

85% 5.816.500.000


Prosentase Penempatan yang menggunakanskema G to G dan G to P berbasis online. 100% 4.180.500.000

Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja IndonesiaJumlah Anggaran Deputi Bidang Penempatan Tahun 2016 Rp. 26.000.000.000,-

Ditetapkan di JakartaPada tanggal Januari 2016

Deputi Penempatan,


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DEPUTI PENEMPATAN BNP2TKI

DENGANKEPALA BNP2TKI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DEPUTI BIDANG PENEMPATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, danakuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agusdin SubiantoroJabatan : Deputi Penempatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nusron WahidJabatan : Kepala BNP2TKI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dankegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Nusron Wahid

Jakarta, 25 Februari 2016

PIHAK PERTAMA

Agusdin Subiantoro



SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGETMeningkatnya Penempatan TKLNmemenuhi syarat kerja dan prosedurberbasis Sistem P2TKI


100%


70%



30%

Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulanganmenggunakan transaksi secara non tunai

30%


Persentase tingkat kepatuhan lembagapenempatan dan pendukung penempatandalam standar dan ketentuan yang berlaku. 85%

Meningkatnya pelayananpenempatan pemerintah (G to G danG to P )

Prosentase Penempatan yang menggunakanskema G to G dan G to P berbasis online. 100%

Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Jumlah Pagu Anggaran Deputi Bidang Penempatan Tahun 2016 Rp. 26.000.000.000,-

PIHAK KEDUA

Nusron Wahid


PIHAK PERTAMA

Agusdin Subiantoro

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DEPUTI BIDANG PENEMPATAN

PERJANJIAN KINERJA ESELON IIDENGAN DEPUTI PENEMPATAN

TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DIREKTUR KERJASAMA DAN VERIFIKASI PENYIAPAN DOKUMEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DR. Ir. Haposan Saragih, M.AgrJabatan : Direktur Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Agusdin Subiantoro, MMAJabatan : Deputi Penempatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Ir. Agusdin Subiantoro, MMA


PIHAK PERTAMA

DR. Ir. Haposan Saragih, M.Agr



SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

Meningkatnya Penempatan TKLNmemenuhi syarat kerja dan prosedurberbasis Sistem P2TKI


100%


70%

Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja IndonesiaJumlah Anggaran Direktorat Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen Tahun 2016

Rp. 7.399.336.000,-

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

DR. Ir. Haposan Saragih, M.Agr

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DIREKTUR KERJASAMA DAN VERIFIKASI PENYIAPAN DOKUMEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DIREKTUR SOSIALISASI DAN KELEMBAGAAN PENEMPATAN


Nama : Yana Anusasana D.E, S.SosJabatan : Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan






PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

Yana Anusasana D.E, S.Sos





Persentase tingkat kepatuhan lembagapenempatan dan pendukung penempatandalam standar dan ketentuan yang berlaku.

85%

Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja IndonesiaJumlah Anggaran Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Tahun 2016

Rp. 5.816.500.000,-

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

Yana Anusasana D.E, S.Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DEPUTI BIDANG PENEMPATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DIREKTUR PENYIAPAN DAN PEMBEKALAN PENEMPATAN


Nama : Ir. R. WisantoroJabatan : Direktur Penyiapan dan Pembekalan Penempatan






PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

Ir. R. Wisantoro






30%

Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulanganmenggunakan transaksi secara non tunai

30%

Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlinduangan Tenaga Kerja IndonesiaJumlah Anggaran Direktur Penyiapan dan Pembekalan Penempatan Tahun 2016

Rp. 8.603.664.000,-

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

Ir. R. Wisantoro

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DIREKTUR PENYIAPAN DAN PEMBEKALAN PENEMPATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DIREKTUR PELAYANAN PENEMPATAN PEMERINTAH


Nama : R. Hariyadi AgahJabatan : Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah






PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

R. Hariyadi Agah





Prosentase Penempatan yang menggunakanskema G to G dan G to P berbasis online. 100%

Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlinduangan Tenaga Kerja IndonesiaJumlah Anggaran Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah Tahun 2016 Rp. 4.180.500.000,-

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

R. Hariyadi Agah

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016DIREKTUR PELAYANAN PENEMPATAN PEMERINTAH

DOKUMEN PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DEPUTI...

Documents

Transcript of DOKUMEN PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DEPUTI...