Makalah sosiologi hukum MASALAH SOSIAL SEBAGAI INSPIRASI PEMBANGUNAN DAN

PERUBAHAN (KASUS KEMISKINAN) DAN UPAYA PEMECAHANNYA

Mata Kuliah   : Sosiologi Hukum

Dosen  :

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya

saya dapat menyelesaikan makalah tentang MASALAH SOSIAL SEBAGAI

INSPIRASI PERUBAHAN (KASUS KEMISKINAN) dan UPAYA

PEMECAHANNYA.

Dalam makalah ini saya membahas lebih dalam tentang MASALAH SOSIAL

SEBAGAI INSPIRASI PERUBAHAN (KASUS KEMISKINAN) dan UPAYA

PEMECAHANNYA. Mulai dari latar belakang kemiskinan hingga upaya untuk

mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Saya berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya menyadari

bahwa makalah ini masih jauh dari baik. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat

saya harapkan.

.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar………………………………………………………………..1

Daftar Isi…………….………………………………………………………….2

BAB 1 PENDAHULUAN...........................................................................3

Definisi Kemiskinan………………………………………………………......4

BAB II PEMBAHASAN.............................................................................6

A.Latar belakang.......................................................................................6

B.Penanganan masalah berbasis masyarakat..........................................7

C.Upaya penanganan masalah kemasyarakatan......................................8

D.Teori tentang pembangunan nasional...................................................11

E.Studi tentang perubahan.......................................................................13

F.Perubahan paradigma ilmu sosiatri.......................................................14

G.Proses perubahan sosial dalam konteks global...................................16

BAB III  PENUTUP..................................................................................17

A.Kesimpulan...........................................................................................17

B.Saran....................................................................................................17

Daftar Pustaka........................................................................................18

BAB 1

Pendahuluan

Di dalam masalah kemiskinan terkait dengan konsep standar hidup,

pendapatan, distribusi pendapatan, stratifikasi sosial, struktur sosial dan bentuk

diferensiasi sosial yang lain. Di dalam pengukuran tingkat kemiskinan, konsep

taraf hidup (level of living) misalnya, tidak cukup dilihat dari sudut pendapatan,

akan tetapi juga perlu melihat faktor pendidikan, kesehatan, perumahan dan

kondisi sosial yang lain. Kenyataan  tersebut mengakibatkan pendekatan yang

digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan juga bervariasi.Masalah sosial

adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat,

yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara

unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti

kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.Masalah sosial muncul

akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat

dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu

seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam

masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti

tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan

lain sebagainya.

Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara

lain :

1. Faktor Ekonomi : Kemiskinan, pengangguran, dll.

2. Faktor Budaya   : Perceraian, kenakalan remaja, dll.

3. Faktor Biologis  : Penyakit Menular , Keracunan, dll.

4. Faktor Psikilogis : Penyakit syaraf , aliran sesat , dll.

Masalah sosial di Indonesia terjadi seperti lingkaran setan, Pemerintah telah

membuat peraturantentangakan memberi denda pada orang yang bersedekah

pada pengemis, dan pemerintah juga sibuk dengan kebijakan-kebijakan yang

telah dan akan dibuat yang berkaitan dengan masalah sosial yang terjadi di

Indonesia seperti PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Masalah sosial yang sangat terasa di saat sekarang ini adalah realita kemiskinan

yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kita semua menyadari bahwa

kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah

untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya tetapi

masih banyak kita temui permukiman masyarakat miskin hamper di setiap sudut

kota.Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai pemukiman

masayarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang

dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan.

Melihat kenyataan tersebut, usaha untuk memahami dan kemudian menangani

berbagai masalah sosial tadi akan mempunyai dampak yang sama dengan

usaha untuk mempercepat laju proses perubahan itu sendiri. Ibaratnya orang

mendorong mobil, usaha menghilangkan gunduk-gundukan tanah di jalan yang

menghambat jalannya mobil, mempunyai pengaruh yang sama terhadap laju

jalannya mobil dibandingkan apabila harus menambah jumlah orang yang

mendorong mobil tersebut.

-Definisi Kemiskinan

Pengertian konvensional kemiskinan hanya berdimensi tunggal: pendapatan

kurang, distribusi kekayaan tidak merata, menyebabkan seseorang atau keluarga

tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan sehari-hari.

Parameter pokok untuk mengetahui kekurangan pendapatan adalah pengeluaran

rumah tangga yang amat rendah, bahkan untuk mencukupi kebutuhan

konsumsi.Di sini ada dua isu sentral. Pertama, ketersediaan lapangan kerja.

Kedua, upah minimum yang menjadi instrumen penting guna melihat tingkat

pemerataan distribusi pendapatan. Maka, pendekatan dalam memahami

fenomena kemiskinan pun bervariasi.Pertama, menggunakan model

perbandingan antarlapisan sosial yang bertujuan menjelaskan fakta-fakta empiris

perbedaan distribusi pendapatan berdasar kelompok masyarakat. Kedua,

menerapkan model regresi guna mengukur upah pekerja berdasar teori modal

manusia, merujuk pandangan ahli ekonomi ketenagakerjaan, seperti Becker

(1964), Schultz (1963, 1971), dan Mincer (1974).Pengertian konvensional

kemiskinan ini lalu dikoreksi. Makna kemiskinan diperluas tak hanya menyangkut

kesenjangan pendapatan. Pada pertengahan 1980-an muncul rumusan definisi

baru: ”Kemiskinan harus dimaknai: orang, keluarga, dan sekelompok masyarakat

yang memiliki keterbatasan sumber daya—material, sosial, dan budaya—

sehingga menghalangi mereka untuk dapat hidup layak menurut ukuran paling

minimal di suatu negara tempat mereka bermukim” (Komisi Eropa, 1984).

Ekonom Amartya Sen juga mengenalkan makna kemiskinan secara lebih luas,

yakni ketidakmampuan manusia, yang ditandai pendidikan rendah, tak

berpengetahuan, tak berketerampilan, tak berdayaan. Bahkan, Sen menyentuh

dimensi politik: ketiadaan kebebasan dan keterbatasan ruang partisipasi, yang

menghalangi warga untuk terlibat proses pengambilan kebijakan publik. Dalam

situasi demikian, masyarakat ada dalam posisi tidak setara untuk mendapatkan

akses ke sumber-sumber ekonomi produktif sehingga terhalang untuk

memperoleh sesuatu yang menjadi hak mereka (lihat Development as Freedom,

1999).

BAB II

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memahami masalah kemiskinan lebih lanjut perlu diketahui dan

ditelusuri latar belakangnya. Dengan memahami latar belakangnya akan lebih

mudah diindetifikasi sifat, keluasan dan kedalaman masalahnya. Dalam proses

berikutnya, pemahaman latar belakang masalahnya ini juga sangat bermanfaat

guna menentukan langkah-langkah sebagai upaya menanganinya.

Kemiskinan merupakan akibat dari sifat malas, kurangnya kemampuan

intelektual, kelemahan fisik, kurangnya ketrampilan dan rendahnya kemampuan

untuk menanggapi persoalan disekitarnya. Dalam perkembangan lebih lanjut,

pandangan ini juga memasukkan faktor individual lain berupa adopsi budaya

kemiskinan dan rendahnya need for achievement sebagai faktor penyebab

kemiskinan (Hardiman and Midgley,1982:51), pendek kata kemiskinan lebih

dilihat dari cacat dan kelemahan individual. Sebagai misal, karena mempunyai

sifat pemalas maka terjadi segan untuk bekerja keras guna meningkatkan kondisi

kehidupannya. Demikian juga karena kemampuan intelektual dan

pengetahuannya rendah mengakibatkan kurang mampu unutuk mengantisipasi

berbagai peluang ekonomis yang terbuka, sehingga membuat pendapatannya

tetap rendah dibandingkan anggota masyarakat yang lain.

Intinya ada 5 faktor yang menyebabkan kemiskinan, yaitu :

- Faktor individual                                                      – Faktor Struktural

- Faktor Keluarga                                                        – Faktor sub budaya

- Faktor Agensi

B. Penanganan Masalah Berbasis Masyarakat.

Apabila studi masalah sosial dianggap sebagai suatu proses, maka

penanganan kemiskinan sebagai salah satu bentuk masalah sosial selalu terkait

dengan pemahaman terhadap latar belakang atau faktor-faktor yang di anggap

sebagai sumber masalah.Strategi dan pendekatan dalam nenangani masalah

akan sangat di tentukan oleh pendekatan yang sangat di tentukan oleh

pendekatan dalam menangani masalah akan sangat ditentukan oleh pendekatan

yang digunakan dalam memahami latar belakang masalanya.Sebagaimana

sudah di uraikan sebelumnya maka strategi pembangunan masyarakat dalam

menangani kemiskinan akan sangat di pengaruhi oleh pendekatan dalam

memahami latar belakang dari sumber masalahnya.

Dalam hal ini upaya pembangunan masyarakat akan lebih di titik beratkan pada

peningkatan kualitas manusianya sehingga dapat berfungsi lebih efektif dalam

upaya peningkatan taraf hidupnya.Sementara itu apabila kemiskinan dianggap

merupakan akibat dari kelemahan struktur dan sistem maka strategi 

penanganan kemiskinan lebih di titikberatkan pada perubahan sistem dan

perubahan struktural.Di samping itu perubahan struktural juga di maksutkan

sebagai upaya pemberdayaan lapisan miskin sehingga akan memberi peluang

yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam posisi

tawar.

Dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat desa, Long (1977: 144)

mengetegahkan adanya dua pendekatan utama.pendekatan ini tidak melakukan

perubahan mendasar dalam sistem dan struktur sosial sehingga memungkinkan

kesinambungan dan bertahannya institusi sosial dan sistem pemilikan tanah.Di

banding pertanian pendekatan ini pernah diimplementasikan secara luas dalam

bentuk revolusi hijau, yang di indonesia salah satunya dalam program bimas dam

inmas.Dengan cara tersebut dapat terwujud dengan adanya redistribusi

penguasaan resources yang memungkinkan berkurangnya konsentrasi

penguasaan pera petani, dapat bekerja bagi tanah miliknya sendiri.

Kecenderungan tersebut juga menjadi bahan pemikiran berbagai lembaga

penyandang dana internasional yang memberikan bantuan pembangunan

kepada negara-negara sedang berkembang. Mereka mengharapkan agar

bantuan tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk kelompok sasaran lapisan

masyarakat yang paling membutuhkan yaitu mayoritas penduduk miskin. Untuk

maksud tersebut selama dasawarsa 1970-an muncul tiga strategi dasar.

3 strategi dasar tersebut adalah           :

1. Bantuan di salurkan ketempat mayoritas penduduk miskin melalui

program pembangunan desa terpadu

2. Bantuan dipusatkan untuk mengatasi cacat standar kehidupan orang-

miskin melalui program bantuan dasar manusia

3. Bantuan dipusatkan kepada kelompok yang mempunyai ciri-ciri

sosioekonomi melalui proyek yang sengaja dirancang untuk masyarakat

khusus tertentu.(Rondiinelli, 1990: 91).

C. Upaya Penanganan Masalah Kemiskinan

Pembangunan sosial di Indonesia, hakekatnya merupakan upaya untuk

merealisasikan cita-cita luhur kemerdekaan, yakni untuk memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasca

kemerdekaan, kegiatan pembangunan telah dilakukan oleh beberapa rezim

pemerintahan Indonesia. Mulai dari rezim Soekarno sampai presiden di era ini

yakni Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang terpilih dalam pemilihan

umum langsung pertama.

Namun demikian, harus diakui setelah beberapa kali rezim pemerintahan

berganti, taraf kesejahteraan rakyat Indonesia masih belum maksimal.

Pemenuhan taraf kesejahteraan sosial perlu terus diupayakan mengingat

sebagian besar rakyat Indonesia masih belum mencapai taraf kesejahteraan

sosial yang diinginkannya. Upaya pemenuhan kesejahteraan sosial menyeruak

menjadi isu nasional. Asumsinya, kemajuan bangsa ataupun keberhasilan suatu

rezim pemerintahan, tidak lagi dilihat dari sekedar meningkatnya angka

pertumbuhan ekonomi. Kemampuan penanganan terhadap para penyandang

masalah kesejahteraan sosial pun menjadi salah satu indikator keberhasilan

pembangunan. Seperti penanganan masalah kemiskinan, kecacatan,

keterlantaran, ketunaan sosial maupun korban bencana alam dan sosial.

Kemajuan pembangunan ekonomi tidak akan ada artinya jika kelompok rentan

penyandang masalah sosial di atas, tidak dapat terlayani dengan baik. Bahkan

muncul anggapan jika para penyandang masalah sosial tidak terlayani dengan

baik, maka bagi mereka kemerdekaan adalah sekedar lepas dari penjajahan?

Seharusnya kemerdekaan adalah lepas dari kemiskinan?.

Untuk itu pembangunan bidang kesejahteraan sosial terus dikembangkan

bersama dengan pembangunan ekonomi.  Tidak ada dikotomi di antara

keduanya. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan Nancy Birdsal (1993)

yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah juga pembangunan

sosial.  Tidak ada yang utama diantara keduanya. Pembangunan ekonomi jelas

sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara, namun pembangunan

ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, tetap tidak akan

mampu menjamin kesejahteraan sosial pada setiap masyarakat. Bahkan

pengalaman negara maju dan berkembang seringkali memperlihatkan jika

prioritas hanya difokuskan pada kemajuan ekonomi memang dapat

memperlihatkan angka pertumbuan ekonomi. Namun sering pula gagal

menciptakan pemerataan dan menimbulkan  menimbulkan kesenjangan sosial.

Akhirnya dapat menimbulkan masalah kemiskinan yang baru. Oleh karenanya

penanganan masalah kemiskinan harus didekati  dari berbagai sisi baik

pembangunan ekonomi maupun kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu selaras dengan prioritas dan kesepakatan dunia. Maka program

Departemen Sosial juga menempatkan kemiskinan sebagai prioritas utama yang

harus ditangani. Alokasi Anggaran Departemen Sosial tahun 2006 lebih dari 2,2

triliun rupiah, telah dialokasikan pada 5 kelompok sasaran dimana alokasi

terbesar untuk kemiskinan, lebih dari Rp. 566 milyar. Keterlantaran Rp 207

milyar. Kecacatan Rp 54 milyar. Ketunaan sosial 41 milyar dan bencana alam

dan sosial Rp. 500 milyar.

Dalam pengurangan kemiskinan, kepercayaan pemerintah juga makin diberikan

kepada Departemen Sosial sebagai penanggung jawab anggaran program

Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang disalurkan langsung kepada penduduk

miskin beberapa waktu lalu. Program itu kini berganti menjadi Bantuan Tunai

Bersyarat (BTB) dengan nama: Program Keluarga Harapan (PKH). Ketika itu,

program SLT banyak menimbulkan pro dan kontra. Namun harus pula diakui

bahwa program itu telah berhasil dilihat dari sisi ; Pertama ; berhasil menjaga si

miskin tidak goncang/panik? menghadapi kenaikan harga BBM. Bahkan ia

menjadi tenang ketika ia mendapatkan sedikit harapan? dari bantuan SLT. Jika

diasumsikan hanya untuk pengganti konsumsi BBM saja (bukan untuk konsumsi

lainnya), uang rp 100/bulan cukup memadai bagi mereka. Kedua ; behasil

memberikan pertolongan secara cepat, tanpa prosedur berbelit. Ketiga ;

membuktikan kepercayaan Pemerintah kepada rakyat untuk menerima secara

langsung dan menggunakan dananya sesuai kebutuhan. Kita berharap Program

BTB PKH sekarang ini mampu menjadi koreksi terhadap SLT sehingga

pertolongan darurat kepada si miskin semakin mengena pada tujuan yang

diharapkan.

Hulme dan Turner (1990) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong

terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang

pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di

arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan

sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu

proses yang mengangkat hubungan kekuasaan/kekuatan yang berubah antara

individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial.

Adapun konteks keterberdayaan itu dapat mencakup (1) Perubahan sikap ;

masyarakat miskin didorong, dibimbing dan dibantu kearah perilaku prososial

yang normatif. (2) Peningkatan partisipasi sosial; Masyarakat yang merupakan

sasaran kebijakan kesempatan turut berpartisipasi, bukan saja dalam hal

mengambil keputusan-keputusan khusus, tetapi juga dalam hal merumuskan

definisi situasi yang merupakan dasar dalam pengambilan keputusan. Sehingga

arah pembangunan menjadi berpihak pada masyarakat khususnya masyarakat

miskin. (3) Solidaritas sosial ; pemberdayaan sosial mampu menciptakan suatu

kondisi atau keadaan hubungan antara individu/kelompok yang didasarkan pada

perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama serta diperkuat oleh

pengalaman emosional bersama.(4) Peningkatan kondisi ekonomi warga

masyarakat ; melalui pemberdayaan sosial diharapkan terjadi peningkatan

kondisi ekonomi dan peningkatan pendapatan warga,  khususnya warga miskin.

(5) Peningkatan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga miskin ; lembaga keluarga

miskin adalah juga sasaran pokok dalam pengentasan kemiskinan yang

tujuannya untuk mengembalikan fungsi keluarga yang diharapkan, dimana fungsi

ini semakin memudar seiring dengan ketidakmampuan menampilkan fungsi

sosial warga miskin (6) Perubahan orientasi nilai budaya ; dari keseluruhan

aspek pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka perubahan

orientasi nilai budaya menjadi muaranya yang tentunya memerlukan proses yang

tidak mudah.  Perubahan dari sifat warga miskin seperti, apatis, malas, masa

bodoh, menghalalkan segala cara, menuju pada orientasi nilai budaya yang

prososial menjadi tujuan utama pada pengentasan kemiskinan.

D. TEORI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan masyarakat sebagai suatu proses dinamis menuju keadaan

sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern. Untuk mencapai

diperlukan perpaduan ilmu, seperti: ekonomi, sosilogi, teologi dan antropologi.

Dari pendekatan dan analisa kritis tentang perkembangan ekonomi, maka harus

didekati dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Cabang-cabang ilmu

pengetahuan yang dimaksud, seperti ekonomi pembangunan, sosiologi

pembangunan, pembangunan politik, teknologi pembangunan, administrasi

pembanguan dan sebagainya.

Sebagai suatu proses, pembangunan nasional adalah merupakan rangkaian

perubahan majemuk dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Di Indonesia

sendiri, kelihatannya pembangunan ekonomi sangat tergantung dengan

kestabilan politik. Hubungan antara ekonomi dan politik sangat dekat dan sangat

sulit dipisahkan, bahkan saling inter-dependen yang sangat kuat sekali. Kalau

diperhatikan dengan seksama, maka etika pembangunan tidak dapat dipisahkan

dari etika ekonomi dan etika politik. Untuk pembangunan ekonomi biasanya

syarat-syarat sosial politik sudah terpenuhi terlebih dahulu. Ke duanya dapat

dijalankan secara simultan, apabila suatu bangsa sudah mencapai tingkat

kematangan tertentu dalam bidang sosial dan politik. Dua frase ini sangat

penting proses suatu pembangunan, yaitu: “konsolidisasi politik” dan “rekonsiliasi

ekonomi”. Yang dimaksudkan dengan “konsolidasi politik” adalah kebersamaan

semua komponen politik, dengan menghargai perbedaan dan kesamaan mereka

masing-masing, dan bersama-sama membangun negara Indonesia berdasarkan

sistem demokrasi. Dalam hal ini tidak mengenal mayoritas dan minoritas dalam

berpolitik.

I. Pendekatan Pembanguan Bangsa (Sociocultural Development)

Pengertian pembangunan bangsa agaknya telah mengalami suatu

perkembangan penting, baik dalam pengertian maupun ruang lingkup. Dalam

ruang lingkup tampak dua aspek permasalahan: (1) mengenai pembangunan

politik dan (2) mengenai pembangunan sosial budaya. Masalah kebudayaan

sangat penting untuk diperhatikan. Karena budaya telah mengalir dalam hidup

masyarakat. Secara antropologis manusia telah dibelenggu oleh adat istiadatnya.

Bahkan, kadang-kadang hal tersebut menjadi penghambat proses

pembangunan. Sering terjadi konflik antara kebudayaan dan modernisasi. Hal

lian yang perlu diperhatikan adalah agama. Agama dan kebudayaan sering kali

telah lebur dalam kehidupan manusia. Sehingga sangat membedakan mana

yang agama dan mana yang kebudayaan. Karena eratnya hubungan

pemabnguan politik dan kebudayaan, maka berkembanglah aliran pemikiran

dalam ilmu politik yang disebut sebagai Kebudayaan Politik.

II. Pendekatan Pembangunan Ekonomi (Economic Development)

Permikiran perkembangan teori pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

Dasar aliran ini adalah individualisme. Setiap produsen dan konsumen meredeka

bertindak, pembentukan harga didasarkan kepada hukum permintaan dan

penawaran di pasar, menjadi dasar pengambilan keputusan. Harga yang

terbentuk atas dasar mekanisme pasar tersebut, dengan sendirinya akan

mempengaruhi “produksi, alokasi, pendapatan dan konsumsi”. Mekanisme

pembentukan harga akan membawa segala hubungan ekonomi secara otomatis

ke jurusan persesuaian kepada keadaan seimbang.

E. STUDI TENTANG PERUBAHAN

1.Mempelajari sejarah studi tentang perubahan

2.Mendiskusikan sifat tentang pendidikan perubahan

3.Mempresentasikan sebuah variasi struktur berpikir tentang perubahan

4.Menjelaskan tiga prespektif rencana perubahan

5.Menghubungkan beberapa aspek tentang proses perubahan kepada bukti-bukti

dari perubahan yang direncanakan.

Proses dari Perubahan dan Penemuan Bukti

6.Perubahan berlangsung secara terus menerus

7.Perubahan menyebabkan kegelisahan dan ketidakpastian

8.Dukungan teknik dan psikologi sangat diperlukan

9.Belajar ketrampilan yang baru merupakan suatu perkembangan dan kenaikan

nilai-nilai sosial.

10.Hubungan antara organisasi pendidikan dan seseorang yang menjadi agen

pembaharu akan dapat dirasakan setelah terbukti melalui proses perubahan.

Setiap orang harus siap menjadi agen pembaharuan untuk dirinya sendiri.

11.Perubahan yang membawa keberhasilan selalu melalui dorongan dan

dukungan.

F. PERUBAHAN PARADIGMA ILMU SOSIATRI

Setiap perubahan sosial selalu mencakup pula perubahan budaya, dan

perubahan budaya akan mencakup juga perubahan sosial. Sosiatri merupakan

ilmu sosial terapan (applied science), yang dalam pengembangannya

mengandalkan realita yang terjadi di dalam masyarakat, berkaitan dengan

masalah sosial yang perlu diselesaikan (pandangan awal perkembangan) dan

penyesuaian kebutuhan dengan sumber daya yang ada (pandangan hasil

perkembangan). Realita dalam masyarakat yang terus mengalami perubahan

memiliki dimensi perubahan sosial. Sementara itu, secara keilmuan,

pengembangan kajian, penelitian, dan teori-teori baru juga dituntut dari sosiatri,

baik melalui hasil kerja lapangan (penelitian dan proyek sosiatri), maupun melalui

berbagai kegiatan seminar dan diskusi.

Aktivitas ilmiah mempermudah perubahan budaya. Inovasi baru di bidang

keilmuan memperoleh ruang dan kesempatan formal. Kajian perubahan dalam

sosiatri dapat dipadukan dengan konsep paradigma dari. Konsep paradigma dari

Khun sealiran dengan teori-teori perubahan. Perubahan ilmu pengetahuan

menurut Khun terjadi secara revolusioner. Akumulasi hanyalah salah satu

segmen di dalam proses revolusi untuk mencapai kemajuan ilmu. Revolusi ilmu

menjalani proses sebagai berikut: Paradigma I “³ Ilmu Normal “³ Anomali “³ Krisis

“³ Revolusi “³ Paradigma II Pada tahap ilmu normal, proses akumulasi ilmu

terjadi, namun perkembangan ilmu tidak hanya terletak pada tahap ilmu normal,

melainkan meliputi keseluruhan proses tersebut. Paradigma merupakan suatu

pandangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam suatu

cabang ilmu. Jadi paradigma merupakan suatru bingkai atau frame yang

membuat ilmuwan terfokus pada apa yang menjadi perhatiannya berkaitan

dengan suatu kondisi atau objek.

Perubahan paradigma dalam ilmu sosial yang dijadikan sebagai acuan kerja dan

pelaksanaan proyek sosiatri jelas akan turut mengakibatkan perubahan dalam

paradigma sosiatri sebagai ilmu. Perubahan paradigma dalam suatu ilmu

pengetahuan memang bukan suatu hal baru. Kondisi ini menunjukkan proses

revolusi ilmu dari Khun merupakan sesuatu yang realiabel. Di bidang ilmu alam

akan dengan dengan mudah ditemukan perubahan paradigma mendasar yang

selanjutnya mempengaruhi kehidupan manusia. Perubahan teori geosentris

menjadi heliosentris merupakan suatu revolusi dalam kosmologi yang

dampaknya sangat besar. Salah satu efek sosialnya adalah perkembangan

penjelajahan samudera yang menimbulkan kolonialisme dan imperialisme

bangsabangsa Eropa terhadap bangsa noneropa. Perubahan pemikiran

mengenai abiogenesis menjadi biogenesis merupakan perubahan besar dalam

biologi. Efek positifnya adalah memungkinkan perkembangan ilmu budidaya dan

kajian mikrobiologi. Efek sosialnya adalah kemampuan menjawab kekhawatiran

Malthus mengenai bencana kemiskinan dan kelaparan akibat ledakan jumlah

penduduk. Di bidang ilmu sosial, dapat terlihat perubahan paradigma sosiologi

dan antropologi. Pada awal perkembangannya, sosiologi difokuskan pada

struktur sosial dan dinamika sosial masyarakat Eropa pascarevolusi sosial dan

Revolusi Industri. Kedua revolusi tersebut memberikan dampak yang besar

terhadap masyarakat dunia.

Pembangunan mempunyai pengertian dinamis, maka tidak boleh dilihat dari

konsep yang statis. Pembangunan juga mengandung orientasi dan kegiatan

yang tanpa akhir. Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial

budaya. Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju berdasarkan

kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya.

Pembangunan tidak bersifat top-down, tetapi tergantung dengan “innerwill”,

proses emansipasi diri. Dengan demikian, partisipasi aktif dan kreatif dalam

proses pembangunan hanya mungkin bila terjadi karena proses pendewasaan.

G. PROSES PERUBAHAN SOSIAL DALAM KONTEKS GLOBAL

Globalisasi mau tidak mau harus dilalui oleh seluruh negara di dunia ini.

Hubungan antar negara menjadi sedemikian penting pengaruhnya dalam

mewujudkan kehidupan masin-masing negara terlebih ketika era globalisasi tiba.

Menjadi suatu keniscayaan apabila sebuah negara harus bekerjasama dengan

negara lain bahkan lebih ekstremnya lagi memerlukan bantuan negara lain. Pola-

pola hubungan antar negara menjadi bahasan penting dalam membedah

perubahan sosial yang terjadi saat ini.

Selain peran negara lain (negara maju), perubahan sosial di negara-negara

berkembang dipengaruhi oleh organisasi internasional dan bahkan perusahaan

multi nasional. Dominasi negara maju dapat dilihat dari berbagai bantuan yang

masuk ke nagara berkembang atas nama modernisasi. Modernisasi diangap

sebagai jalan untuk meraih kemajuan negara berkembang. Organisasi

internasional mempunyai peran yang hampir sama dengan negara maju.

Berbagai kesepakatan dan kebijakan yang dihasilkan memberikan dampak yang

sangat nyata bagi Negara berkembang. Hal ini terjadi karena memang organisasi

internasional didominasi oleh negara maju.

BAB III

Penutup

A.  Kesimpulan

Penanganan kemiskinan memerlukan keterlibatan semua fihak. Lintas fungsi

maupun lintas sektor. Oleh karena itu, upaya sinergi perlu terus dilakukan agar

tidak terjadi saling tumpang tindih dalam penanganannya. Tentunya langkah

awal ke arah itu dapat dilakukan dengan mendasarkan pada data penyandang

miskin yang riil dan valid.

Dalam hal ini Departemen Sosial telah merintis data penyandang miskin lengkap

tercantum nama dan alamatnya by name – by address?, Data ini merupakan

hasil olah sahih data SLT terdahulu. Kita berharap data ini menjadi acuan semua

pihak yang berkepentingan dalam penanganan masalah kemiskinan sehinga

penanganannya lebih terpadu, terarah dan mampu mengurangi jumlah penduduk

miskin.

Dengan tersedianya data yang jelas dan akurat diharapkan mampu merangsang

keterlibatan seluruh komponen bangsa untuk terlibat aktif dalam penanganan

kemiskinan. Semoga segala upaya kita menangani kemiskinan semakin hari

semakin mampu membawa pada kejayaan bangsa.

B. Saran

Khusus untuk masyarakat Indonesia penyusunan hukum yang hanya berorientasi

tujuan tanpa memperhatikan sarana yang diperlukannya tidak akan efektif

menimbulkan perubahan,Namun demikian kita harus selalu berusaha dalam

mewujudkan perubahan sosial masyarakat serta Perlunya pemahaman aspek

sejarah pembangunan masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

SOETOMO, Penerbit Pustaka Pelajar, MASALAH SOSIAL DAN UPAYA

PEMECAHANNYA

Mochtar Kusumaatmaja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional,

Bina Cipta, Bandung.

___________________, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam

Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, Beberapa Masalah dalam studi Hukum dan

Masyarakat, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1985.

Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, cet.vii, 2006.

[1] Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo, Jakarta,

cet.viii, 2003, hal. 5

[2] Ibid

[3] Ronny Hanitijo Soemitro, Beberapa Masalah dalam studi Hukum dan

Masyarakat, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1985, hal. 53

[4] Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, cet.vii, 2006, hal 113

[5] Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 26

[6] Ibid

[7] Satcipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, cet.v, 2000, hal.

208

[8] Ibid

[9] Mochtar Kusumaatmaja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum

Nasional, Bina Cipta, Bandung, hal. 9

[10] Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Teori dan Filsafat Hukum, Cita Aditya Bakti,

Bandung, cet. Ix, 2004, hal. 80

[11] Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Bharata Karya Aksara,

Jakarta, 1977, hal. 20