PERANAN BPJS KESEHATAN DALAM PEMBERIAN MANFAAT …
Transcript of PERANAN BPJS KESEHATAN DALAM PEMBERIAN MANFAAT …
Jakarta, 6 April 2019
Maya A RusadyDirektur Pelayanan BPJS Kesehatan
PERANAN BPJS KESEHATAN DALAM
PEMBERIAN MANFAAT TERAPI
RESPIROLOGI
Disampaikan Pada The 7th Jakarta International Chest and Critical
Care Internal Medicine 2019
• Pendahuluan
• Kebijakan penjaminan pelayanan bagi peserta JKN-KIS
• Peran BPJS Kesehatan dalam pemberian manfaat terapipenyakit respirologi
• Utilisasi penjaminan penyakit respirologi
• Penutup
2
Agenda
PENDAHULUAN
4
83%
17%Peserta JKN-KIS
218.987.574 jiwaPer 30 Maret 2019*Sumber data Dukcapil :Semester I tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 263.950.794 jiwa
PERKEMBANGAN JUMLAH KEPESERTAAN
JKN-KIS S.D. 30 MARET 2019
FKTP meliputi Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, KlinikTNI/POLRI, Klinik Pratama, RS D Pratama dan Dokter Gigi Praktik Perorangan
18.437
19.969
20.708
Keterangan:
Faskes Tingkat Pertama
Sumber Data BI BPJS Kesehatan 1 Oktober 2018
Sumber : Data Kedeputian Bidang PEO
Sumber Data BI BPJS Kesehatan 1 Oktober 2018
Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan
Sumber : Data Kedeputian Bidang PEO
Meningkat
Perkembangan Fasilitas Kesehatan yang
Bekerja Sama Tahun 2014-2018
Jumlah Pendapatan Iuran
Sumber : Data Kedeputian Bidang PEO
Beban Jaminan Kesehatan
Perbandingan Jumlah Pendapatan dan Beban Biaya Pelkes Tahun 2014 – 2018 (dalam triliun)*data laporan Desember 2018 (belum audited)
Beban jaminan kesehatan lebih besar daripada pendapatan iuran Tindakan khusus pemerintah (PP Nomor 87 Tahun 2013 juncto
PP Nomor 84 Tahun 2015)1. penyesuaian besaran iuran2. pemberian suntikan dana tambahan3. penyesuaian manfaat
7
Tahun 2018*: 81,80 T Tahun 2018*: 94,3 T
8
KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JKN-KIS
Manfaat Program JKN
Manfaat Medis**
Manfaat non-Medis
Pelayanan Kesehatan
Kamar Rawat
Bantuan Kacamata
Tingkat Pertama
Tingkat Lanjutan
AmbulanDarat/Air*
Sumber: Perpres 82 tahun 2018 pasal 46 s.d pasal 50
**Batasan: sesuai indikasi medis dan standar pelayanan, tidak dibedakan berdasarkan besaran Iuran
*Transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar Fasilitas Kesehatan
disertai dengan upaya menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan
keselamatan pasien
a. Administrasi pelayanan;b. Promotif dan preventif;c. Pemeriksaan, pengobatan
dan konsultasi medisd. Tindakan non spesialistik;e. Obat, alkes dan BMHP;f. Penunjang diagnostic lab
tingkat pratama;g. RITP
a. Administrasi pelayanan;b. Pemeriksaan, pengobatan
dan konsultasi medis dasardan konsultasi spesialistik;
c. Tindakan spesialistik;d. Obat, alkes dan BMHP;e. Penunjang diagnostic
lanjutan;f. Rehabilitasi medis;g. Pelayanan darah;h. Pemulasaran jenazah;i. Pelayanan KB;j. Rawat Inap non intensif dan
di ruang intensif
10
MANFAAT JKN
Catatan:
Manfaat tidak dijamin, antara lain:
Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundangan
Dapat Rujukan HorizontalFKTP dg RITP
RS Non Kerjasama
TIDAK
Gawat Darurat FKTP
Wajib rujuk
balik jika
secara
medis
peserta
sudah dapat
dilayani di
FKTP
SISTEM UTK MELIHAT KETERSEDIAAN KOMPETENSI DI RS
TERDEKAT
RS Kerjasama
Faskes Penunjang
Pelayanan kesehatan bagi Peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan kompetensi FasilitasKesehatan dimulai dari FKTP Peserta terdaftar, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis (Pasal 55)
Ke FKTP peserta terdaftar atau ke FKTP lain apabila peserta sedang berada di
luar wilayah FKTP tempat Peserta terdaftar maks 3x/bulan (Pasal 55)
Indikasi medis perlu rujuk, FKTP wajib merujuk ke FKRTL sesuai
dengan kasus dan kompetensi Fasilitas Kesehatan serta
sistem rujukan (pasal 55). Pelayanan di FKRTL maks 3 bulan
Wajib berjejaring
jika tidak punya
sarana
penunjang (pasal
56)
11
PROSEDUR PELAYANAN
Gawat
Darurat
Pasien Transportable dirujuk
ke Faskes Kerjasama
Penetapan Daftar dan Harga Obat Program JKNPeraturan Presiden No 82 Tahun 2016
Daftar dan HargaObat ditetapkan
oleh Menteri
Daftar Obatdituangkan dalam
FormulariumNasional (Fornas)
Fornas disusunoleh Komite
Nasional Fornas
BPJS Kesehatanmerupakan salah
satu anggotaKomite Nasional
Fornas
12
PROFIL SDM dan SARPRAS BIDANG RESPIROLOGI di RS KERJASAMA
14
Profil Sebaran Pelayanan Respirologi di 1.132 RS Kerjasama BPJS Kesehatan
1.950 Dokter Spesialis Paru
14 Dokter Spesialis Pulmonologi dan Intervensi dan Gawat Darurat Napas
15
Profil Sarana Rawat Intensif
17% RS Kerja Sama belumtersedia fasilitas rawat intensive
Sutac 197 142 72% 55 28%
Sumbagteng Jambi 174 135 78% 39 22%
Sumsel Babel Beng 97 92 95% 5 5%
Jabodetabek 327 297 91% 30 9%
Jabar 163 131 80% 32 20%
Jateng DIY 306 286 93% 20 7%
Jatim 292 267 91% 25 9%
Kaltimtengseltara 106 80 75% 26 25%
Sulselbartramal 144 115 80% 29 20%
Sulutenggomalut 97 75 77% 22 23%
Bali Nusra 118 88 75% 30 25%
Papabar 43 25 58% 18 42%
Bakalbalam 116 72 62% 44 38%
TOTAL 2.180 1.805 83% 375 17%
Sumber Data : Laporan Kedeputian Wilayah s.d Agustus 2018
Kedeputian WilayahRS Kerja
Sama
RS yang
Memiliki
Perawatan
Intensive
%
RS yang Tidak
Tersedia
Perawatan
Intensive
%
16
Profil Sarana Rawat Intensif
42,4% RS tidak memiliki ICU79,3% RS tidak memiliki PICU69,2% RS tidak memiliki NICU57,7% RS tidak memiliki HCU84% RS tidak memiliki ICCU
Ket: ICCU merupakan rawat intensive utnuk intervensi jantung
Sarana Perawatan Intensive pada RS Kerja Sama
Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak
Sutac 197 131 66 27 170 72 125 17 180 20 177
Sumbagteng Jambi 174 95 79 24 150 50 124 12 162 69 105
Sumsel Babel Beng 97 54 43 10 87 8 89 11 86 30 67
Jabodetabek 327 199 128 85 242 128 199 68 259 189 138
Jabar 163 97 66 28 135 46 117 15 148 74 89
Jateng DIY 306 180 126 92 214 84 222 54 252 195 111
Jatim 292 171 121 82 210 126 166 85 207 169 123
Kaltimtengseltara 106 62 44 21 85 25 81 23 83 11 95
Sulselbartramal 144 83 61 18 126 31 113 14 130 31 113
Sulutenggomalut 97 58 39 13 84 27 70 23 74 30 67
Bali Nusra 118 75 43 34 84 47 71 33 85 50 68
Papabar 43 11 32 3 40 4 39 1 42 15 28
Bakalbalam 116 39 77 14 102 22 94 1 115 38 78
TOTAL 2,180 1,255 925 451 1,729 670 1,510 357 1,823 921 1,259
Sumber Data : Laporan Kedeputian Wilayah s.d Agustus 2018
Kedeputian WilayahJumlah RS
Kerja Sama
RS yang Memiliki Sarana Perawatan Intensive
ICU PICU NICU ICCU HCU
Ruang Intensive
dengan Ventilator
17
ICU PICU NICU ICCU HCU Jumlah
Sutac 197 19.965 828 147 437 78 72 1.562 8%
Sumbagteng Jambi 174 13.531 397 79 192 45 404 1.117 8%
Sumsel Babel Beng 97 9.259 243 29 232 49 102 655 7%
Jabodetabek 327 27.084 1.212 383 532 436 734 3.297 12%
Jabar 163 17.410 485 82 183 65 345 1.160 7%
Jateng DIY 306 31.844 1.271 301 271 165 732 2.740 9%
Jatim 292 26.342 1.292 302 686 314 909 3.503 13%
Kaltimtengseltara 106 9.476 313 103 156 79 50 701 7%
Sulselbartramal 144 13.299 538 94 291 132 304 1.359 10%
Sulutenggomalut 97 9.721 407 45 140 93 89 774 8%
Bali Nusra 118 8.555 529 80 214 98 236 1.157 14%
Papabar 43 4.124 69 12 44 4 50 179 4%
Bakalbalam 116 10.104 201 14 59 6 118 398 4%
TOTAL 2.180 200.714 7.785 1.671 3.437 1.564 4.145 18.602 9%
Sumber Data : Laporan Kedeputian Wilayah s.d Agustus 2018
Kedeputian
Wilayah
Jumlah RS
Kerja Sama
Tempat Tidur Perawatan IntensiveJumlah TT
Perawatan
(Kelas I, II, III)
% Ruang
Intensive
Ruang Intensif secara Nasional sudah melebihi standar 5%
yaitu 9%Namun isu kesulitan Kamar
Intensif masih terjadi
7,4 bed intensif per 100.000 Penduduk
(Indonesia)
3,2 bed intensif per 100.000 penduduk
(NHS-wales)
UTILISASI PENJAMINANPENYAKIT RESPIROLOGI
SISTEM PEMBAYARAN
FKTP
KAPITASILUAR PAKET
KAPITASI
PER DIEMFEE FOR SERVICE
FKRTL
INA CBGLUAR PAKET
INA CBG
FEE FOR SERVICE
19
Perpres 82 Tahun 2018 Pasal 71
Paket per
episodePaket per
kepala
terdaftar
Sistem Pembayaran
Perubahan Morbiditas dan Demografi Penduduk Indonesia
Besarnya biaya
pelayanan
kesehatan
disebabkan antara
lain profil morbiditas
penduduk yang
banyak menderita
penyakit kronis
20
Kasus Biaya Kasus Biaya Kasus Biaya
CIRRHOSIS HEPATIS 144.644 271.691.024.684 170.007 319.755.809.334 185.952 334.220.059.770
GAGAL GINJAL 2.644.308 3.486.753.746.537 1.705.624 2.339.685.661.564 1.784.962 2.395.347.020.362
HAEMOPHILIA 38.200 128.462.395.913 47.219 258.346.002.706 62.176 358.121.722.285
JANTUNG 7.429.296 7.576.484.909.707 10.346.112 9.276.267.344.082 12.596.094 10.545.485.639.809
KANKER 1.604.010 2.615.200.031.741 1.986.616 3.180.153.003.444 2.229.770 3.406.308.675.470
LEUKAEMIA 81.340 211.917.917.566 103.234 326.468.733.400 113.413 333.326.835.880
STROKE 1.162.637 1.430.393.885.598 1.698.286 2.187.832.772.884 2.075.448 2.565.601.469.065
THALASSAEMIA 132.050 496.391.892.426 172.814 532.866.127.320 195.326 490.997.712.556
Total 13.236.485 16.217.295.804.172 16.229.912 18.421.375.454.734 19.243.141 20.429.409.135.197
2018KATASTROPIK
2016 2017
Biaya Penyakit Katastropik
21
TOP 10 CMG DENGAN PEMBIAYAAN TERTINGGI
Pembiayaan Grup Respirologi
merupakan ke-3 Tertinggi
22
TOP 30 CBG DENGAN PEMBIAYAAN TERTINGGI
VENTILASI MEKANIKAL LONGTERM DENGAN TRACHEOSTOMI merupakan CBG dengan unit cost terbesar bidang respirologi yang dibiayai BPJS Kesehatan
10 Diagnosa Kanker (Dx Primer) Terbanyak 2017-2018
RJTL 2017 RITL 2017
RJTL 2018 RITL 2018
Kanker Paru menduduki posisi ke-3 terbesar di Tahun 2017 – 2018 klaim Rawat Inap, dan poisis ke-7 terbesar klaim rawat jalan
(Belum termasuk pembiayaan Obat kemoterapi kanker paru)*sumber data: DWH 20 Januari 2019
2014
2015
2016
2017
10 Obat Kemoterapi Berbiaya Terbesar Tahun 2014 - 2017
Sumber data : BI Des 2018
Casemix system
Diagnosis (ICD 10)
Prosedur (ICD 9CM)
Biaya
Pengelompokan dengan mengacu pada ciri klinis
yang mirip/sama dan penggunaan sumber
daya/biaya perawatan yang mirip/sama, melalui
software grouper (PMK 76/2016)
Top up
Regionalisasi dan Kelas RS
Pelayanan Kesehatan
Dokumentasi Rekam Medik
Tim Casemix FKRTL
Tarif Indonesian-Case Based Groups yangselanjutnya disebut Tarif INA-CBG adalah besaranpembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepadaFasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ataspaket layanan yang didasarkan kepadapengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur(PMK 52/2016)
Tarif INA-CBG merupakan tarif paket yang
meliputi seluruh komponen sumber daya
rumah sakit yang digunakan dalam
pelayanan baik medis maupun non-
medis.
INA CBG
Kapitasi(dibayar di muka)
FKTP
Seleksi dan Kredensial
Jumlah Peserta
Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulanyang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepadaFasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkanjumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkanjenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan(PMK 52/2016)
Tarif Kapitasi termasuk didalamnya komponen:a. administrasi pelayanan;b. promotif dan preventif;c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;d. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;e. obat dan bahan medis habis pakai; danf. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama.
Kapitasi
27
Dana Jaminan SosialPembayaran ke
FKTP dan FKRTL
“Bundled Payment”
Memerlukan tatakelola yang baik :
• Hindari kemungkinan terjadinya
komplikasi dalam masa rawat
• Eliminasi tindakan / prosedur yang
tidak diperlukan secara medis
• Tanpa menurunkan kualitas layanan
Salah satu contohnya
adalah dengan menyusun
clinical pathway
berdasarkan PNPK
Pemberi layanan dalam mengelola “paket layanan”, harus beradaptasi
dan kreatif, namun tetap sesuai dengan evidence based medicine,
etika kedokteran dan profesionalisme
Jumlah PNPK RESPIROLOGI yang
telah disahkan?
Tata Kelola “Bundled Payment”
PENUTUP
29
• Pegang teguh profesionalisme dan etika kedokteran dalampraktik sehari – hari agar proses adaptasi dalam era JKN KIStetap dalam koridor nilai luhur profesi kedokteran
• Dukungan dokter dalam era JKN KIS:• Secara konsisten menerapkan pelayanan yang efisien, efektif dan
berkualitas melalui penerapan kaidah-kaidah evidence basedmedicine
• Menetapkan standarisasi pelayanan medis berbasis mutu dan patientsafety
• Melakukan monitor dan evaluasi pelayanan medis bagi peserta JKN
• Memberikan rekomendasi perbaikan program JKN kepadaPemerintah, BPJS Kesehatan dan FKRTL
Harapan
Kini Semua Ada Dalam Genggaman!
www.bpjs-kesehatan.go.id 30