Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya

7/31/2019 Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya

1/17

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA


2/17

KemenperaBiro Perencanaan dan Anggaran

PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan

kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi

masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan

satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi,

dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup

sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan

dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara


3/17


TUGAS PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN


No. Aspek PemerintahPemerintah

Provinsi

Pemerintah

Kabupaten/

Kota

1 Pengembangan Kebijakan dan Strategi di Bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman:

a) Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi

b) Operasionalisasi dan Koordinasi pelaksanaan kebijakan

c) Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi

2 Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

3 Fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi MBR

4 Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan

5 Pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi

6 Penelitian dan Pengembangan

7 Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Keahlian

8 Pengelolaan PSU perumahan dan kawasan permukiman

9 Peningkatan Kualitas perumahan dan permukiman

10 Pendampingan masyarakat dalam perumahan swadaya 11 Penetapan Kasiba dan Lisiba

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman


4/17


WEWENANG PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN


No. Aspek PemerintahPemerintah

Provinsi

Pemerintah

Kabupaten/

Kota

1 Penyusunan NSPK

2 Penyusunan dan Penyediaan Basis Data

3 Pengembangan Peraturan Perundang-undangan

a) Penyusunan b) Koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi

c) Pengawasan dan pengendalian

d) Evaluasi

4 Pengembangan Kebijakan dan Strategi

a) Penetapan

b) Pengendalian Pelaksanaan

5 Fasilitasi kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Hukum

6 Penanganan Kumuh

a) Penetapan Lokasi

b) Fasilitasi peningkatan kualitas

7 Penyediaan prasarana dan sarana pembangunan

8 Fasilitasi Pengelolaan PSU

9 Pencadangan dan Penyediaan Tanah

10 Pemberdayaan Pemangku kepentingan 11 Koordinasi Pemanfaatan Teknologi



5/17


PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN

PERUMAHAN SWADAYA

Pasal 21

Rumah swadaya dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau

pemerintah daerah.

Pasal 54

Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, Pemerintah dan/atau pemerintah daerahwajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program

perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan

pembangunan dan perolehan rumah berupa:a. subsidi perolehan rumah;

b. stimulan rumah swadaya;

c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

d. perizinan;e. asuransi dan penjaminan;

f. penyediaan tanah;

g. sertifikasi tanah; dan/atau

h. prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Pasal 126

Memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan danperolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR



6/17


IMPLEMENTASI PERAN PELAKU DALAM

PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA

Aspek KemenperaPemerintah

Provinsi

Pemerintah Kabupaten/

KotaMasyarakat Swasta

1. Perencanaan

Penyusunan rencana

kerja dan anggaran

bantuan stimulan

perumahan swadaya

Koordinasi

perencanaan

Pengusulan penerima

bantuan stimulan perumahan

swadaya

Penetapan PokjaSwadaya

Pokja Swadayatingkat Provinsi

Pokja Swadaya tingkatKabupaten/Kota

2. Pelaksanaan Penyaluran BantuanPelaksanaan

Pembangunan

3. Pembiayaan

Alokasi APBN untuk

bantuan sosial

Alokasi APBD

untuk bantuan

sosial

Alokasi APBD untuk bantuan

sosial

Dana CSR untuk

bantuan perumahan

swadaya

Alokasi APBN untuk

Pendampingan

Alokasi APBN untuk

Dana Operasional

UPK/BKM

4. Pengawasan

dan

Pengendalian

Konsultan Manajemen

Wilayah

Melalui Pokja

Provinsi

Melalui Pokja

Kabupaten/Kota

Tim Monitoring dan

Evaluasi5. Pembinaan Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Masyarakat


7/17


ISU DAN PERMASALAHAN TERKAIT PERAN PELAKU

PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA

1. Keterbatasan Kemenpera dalam pembangunan perumahan swadaya,

khususnya dalam verifikasi lokasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan

(jumlah SDM yang terbatas)

2. Peran Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan Kemenpera di

daerah masih belum optimal (dalam beberapa kasus, pelaksanaan kegiatandi Kabupaten/Kota tanpa sepengetahuan Pemerintah Provinsi).

3. Lemahnya sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan

perumahan swdaya yang dilaksnakan oleh berbagai pemangku kepentingan.

4. Peran para pemangku kepentingan lainnya masih belum terpetakan dengan

jelas (Swasta, LSM, dan lain-lain)


8/17

Terimakasih

Biro Perencanaan dan Anggaran


9/17

Lampiran



10/17

KemenperaTINGKAT KESESUAIAN DAN PERBEDAAN FOKUSTUGAS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT


RPJ

P

RPJ

M

RENSTR

AUU1/2011

Penyediaan Rumah

Penyediaan PSU

Pembiayaan

Kepastian Hukum/ Regulasi

Kebijakan

Kerjasama Swasta

Kapasitas Pemerintah

Pengembangan Sumber Daya

Lokal

Koordinasi dan Sinergi

Kualitas Perencanaan

Pengawasan

Kapasitas SDM

Lahan

PERPRES

24/2010


11/17

Tugas[1]NO. ASPEK PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA1. Pengembangan Kebijakan dan Strategi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

a) Perumusan dan

Pelaksanaan

Kebijakan dan

Strategi

merumuskan dan menetapkan

kebijakan dan strategi nasional di

bidang perumahan dan kawasan

permukiman;


kebijakan dan strategi pada tingkat

provinsi di bidang perumahan dan

kawasan permukiman dengan

berpedoman pada kebijakan nasional;

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan

strategi pada tingkat kabupaten/kota di

bidang perumahan dan kawasan permukiman

dengan berpedoman pada kebijakan dan

strategi nasional dan provinsi;

memfasilitasi pelaksanaankebijakan dan strategi pada

tingkat nasional;memfasilitasi pelaksanaan kebijakandan strategi pada tingkat provinsi. 2. melaksanakan kebijakan dan strategi daerahprovinsi dalam penyelenggaraan perumahan

dan kawasan permukiman dengan

berpedoman pada kebijakan nasional;3. melaksanakan kebijakan dan strategi pada

tingkat kabupaten/kota;4. melaksanakan peraturan perundang-

undangan serta kebijakan dan strategi

penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman pada tingkat kabupaten/kota;b) Operasionalisasi

dan Koordinasi

pelaksanaan

kebijakan

menyelenggarakan fungsi

operasionalisasi dan koordinasi

pelaksanaan kebijakan nasional

penyediaan rumah dan

pengembangan lingkungan hunian

dan kawasan permukiman;

menyelenggarakan fungsi

operasionalisasi dan koordinasi

pelaksanaan kebijakan provinsi

penyediaan rumah, perumahan,

permukiman, lingkungan hunian, dan

kawasan permukiman;

menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan

koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan

kabupaten/kota dalam penyediaan rumah,

perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan

kawasan permukiman;

sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011


12/17

NO. ASPEK PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA1. Pengembangan Kebijakan dan Strategi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

c) Pengawasan dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan dan

Strategi

mengawasi pelaksanaan

kebijakan dan strategi nasional di

bidang perumahan dan kawasan

permukiman;

mengawasi pelaksanaan kebijakan

dan strategi nasional pada tingkat

provinsi di bidang perumahan dan

kawasan permukiman;

1. melaksanakan pengawasan dan pengendalian

terhadap pelaksanaan peraturan perundang-

undangan, kebijakan, strategi, serta program di

bidang perumahan dan kawasan permukiman

pada tingkat kabupaten/kota;2. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi

nasional dan provinsi di bidang perumahan dan

kawasan permukiman pada tingkat

kabupaten/kota;2. Perencanaan

Pembangunanmenyusun rencana pembangunan

dan pengembangan perumahan

dan kawasan permukiman lintas

kabupaten/kota;

menyusun rencana pembangunan dan

pengembangan perumahan dan kawasan

permukiman pada tingkat kabupaten/kota;3. Fasilitasi penyediaan

perumahan dan

permukiman bagi

MBR

memfasilitasi penyediaan

perumahan dan permukiman bagi

masyarakat, terutama bagi MBR;memfasilitasi penyediaan

perumahan dan kawasan

permukiman bagi masyarakat,

terutama bagi MBR; dan

memfasilitasi penyediaan perumahan dan

permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;

4. Pendanaan danPembiayaan

Pembangunanmengalokasikan dana dan/atau

biaya pembangunan untuk

mendukung terwujudnya

perumahan bagi MBR;

mengalokasikan dana dan/atau

biaya pembangunan untuk

mendukung terwujudnya

perumahan bagi MBR;

mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan

untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi

MBR;

Tugas[2]sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

T


13/17

NO. ASPEK PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA5. Pendayagunaan dan

pemanfaatan hasil

rekayasa teknologimerumuskan dan menetapkan

kebijakan nasional tentang

pendayagunaan dan pemanfaatan hasil

rekayasa teknologi di bidang

perumahan dan kawasan permukiman;


kebijakan provinsi tentang

pendayagunaan dan pemanfaatan

hasil rekayasa teknologi di bidang


permukiman dengan berpedoman

pada kebijakan nasional;

menyusun dan melaksanakan kebijakan

daerah dengan berpedoman pada strategi

nasional dan provinsi tentang

pendayagunaan dan pemanfaatan hasil

rekayasa teknologi di bidang perumahan

dan kawasan permukiman;melaksanakan pemanfaatan teknologi danrancang bangun yang ramah lingkungan

serta pemanfaatan industri bahan bangunan

yang mengutamakan sumber daya dalam

negeri dan kearifan lokal yang aman bagi

kesehatan;6. Penelitian dan

Pengembanganmelakukan dan mendorong penelitian

dan pengembangan penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman;7. Pendidikan, Pelatihan

dan Pengembangan

Keahlianmenyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan di bidang perumahan dan

kawasan permukiman.melakukan sertifikasi, kualifikasi,

klasifikasi, dan registrasi keahlian

kepada orang atau badan yang

menyelenggarakan pembangunanperumahan dan kawasan permukiman;


T


14/17

NO. ASPEK PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA8. Pengelolaan PSU

perumahan dan

kawasan permukimanmemfasilitasi pengelolaan prasarana,

sarana, dan utilitas umum


permukiman pada tingkat provinsi;

melaksanakan pengelolaan prasarana,

sarana, dan utilitas umum perumahan dan

kawasan permukiman;9. Peningkatan Kualitas

perumahan dan

permukimanmelaksanakan peningkatan kualitas

perumahan dan permukiman;10. Pendampingan

perumahan swadayamemberikan pendampingan bagi orang

perseorangan yang melakukan

pembangunan rumah swadaya.11. Pengembangan

Kasiba dan Lisibamerumuskan dan menetapkan

kebijakan nasional tentang penyediaan

Kasiba dan Lisiba;merumuskan dan menetapkan

kebijakan penyediaan Kasiba dan

Lisiba lintas kabupaten/kota;menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan


W


15/17

NO. ASPEK PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA1. Penyusunan NSPK menyusun dan menetapkan norma, standar,

pedoman, dan kriteria rumah, perumahan,

permukiman, dan lingkungan hunian yang

layak, sehat, dan aman;2. Penyusunan dan

Penyediaan Basis Datamenyusun dan menyediakan basis data

perumahan dan kawasan permukiman;menyusun dan menyediakan basis data

perumahan dan kawasan permukiman

pada tingkat provinsi;menyusun dan menyediakan basis data


pada tingkat kabupaten/kota;3. Pengembangan

Peraturan

Perundangana) Penyusunan menyusun dan menyempurnakan peraturan

perundangundangan bidang perumahan dan

kawasan permukiman;menyusun dan menyempurnakan

peraturan perundangundangan bidang


pada tingkat provinsi;

menyusun dan menyempurnakan

peraturan perundang-undangan bidang


pada tingkat kabupaten/kota bersama

DPRD;b) Koordinasi,

sinkronisasi dan

sosialisasi

melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dansosialisasi peraturan perundang-undangan

serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman dalam

rangka mewujudkan jaminan dan kepastian

hukum dan pelindungan hukum dalam

bermukim;

melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,dan sosialisasi peraturan perundang-


penyelenggaraan perumahan dan


provinsi dalam rangka mewujudkan

jaminan dan kepastian hukum dan

pelindungan hukum dalam bermukim;

melaksanakan sinkronisasi dansosialisasi peraturan perundang-




kabupaten/kota;

Wewenang[1]sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

W


16/17

NO. ASPEK PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAHKABUPATEN/KOTA

3. Pengembangan Peraturan Perundanganc) Pengawasan dan

Pengendalianmengoordinasikan pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan peraturan

perundang-undangan bidang perumahan


mengoordinasikan pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan peraturan

perundang-undangan, kebijakan, strategi,

serta program di bidang perumahan dan

kawasan permukiman pada tingkat provinsi;d) Evaluasi mengevaluasi peraturan perundang-




nasional;

mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi

penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman pada tingkat provinsi;4. Pengembangan Kebijakan

dan Strategia) Penetapan Kebijakan

dan Strategi

Penyelenggaran PKPmenetapkan kebijakan dan strategi

nasional dalam penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman;menetapkan kebijakan dan strategi daerah

provinsi dalam penyelenggaraan perumahan

dan kawasan permukiman dengan

berpedoman pada kebijakan nasional; danb) Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

dan Strategimengendalikan pelaksanaan kebijakan

dan strategi di bidang perumahan dan

kawasan permukiman;5. Fasilitasi Kerjasama memfasilitasi kerja sama tingkat nasional

dan internasional antara Pemerintah dan

badan hukum dalam penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman.

memfasilitasi kerja sama pada tingkat

provinsi antara pemerintah provinsi dan

badan hukum dalam penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman.

memfasilitasi kerja sama pada tingkat

kabupaten/kota antara pemerintah

kabupaten/kota dan badan hukum

dalam penyelenggaraan perumahan



W


17/17

NO. ASPEK PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA6. Penanganan Kumuh

a) Penetapan Lokasi

Kumuhmenetapkan lokasi perumahan dan

permukiman sebagai perumahan kumuh

dan permukiman kumuh pada tingkat

kabupaten/kota;b) Fasilitasi

Peningkatan

Kualitas Kumuhmemfasilitasi peningkatan kualitas terhadap

perumahan kumuh dan permukiman

kumuh;memfasilitasi peningkatan kualitas

terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh pada tingkat provinsi;memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap

perumahan kumuh dan permukiman kumuh

pada tingkat kabupaten/kota.7. Penyediaan Prasarana

dan Sarana

Pembangunanmenyediakan prasarana dan sarana

pembangunan perumahan bagi MBR pada

tingkat kabupaten/kota;8. Pengelolaan PSU memfasilitasi pengelolaan prasarana,

sarana, dan utilitas umum perumahan dan

kawasan permukiman; dan9. Pencadangan dan

Penyediaan Tanahmengoordinasikan pencadangan atau

penyediaan tanah untuk pembangunan

perumahan dan permukiman bagi MBRpada tingkat provinsi;

mencadangkan atau menyediakan tanah

untuk pembangunan perumahan dan

permukiman bagi MBR;10. Pemberdayaan

Pemangku

Kepentinganmemberdayakan pemangku kepentingan

dalam bidang perumahan dan kawasan

permukiman pada tingkat nasional;memberdayakan pemangku kepentingan


permukiman pada tingkat provinsi;memberdayakan pemangku kepentingan


permukiman pada tingkat kabupaten/kota;11. Pemanfaatan

Teknologi

mengoordinasikan pemanfaatan teknologi

dan rancang bangun yang ramah

lingkungan serta pemanfaatan industri

bahan bangunan yang mengutamakansumber daya dalam negeri dan kearifan

l k l

mengoordinasikan pemanfaatan teknologi

dan rancang bangun yang ramah

lingkungan serta pemanfaatan industri

bahan bangunan yang mengutamakansumber daya dalam negeri dan kearifan

l k l


Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya

Documents

Transcript of Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya