PERAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SISTEM …
Transcript of PERAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SISTEM …
PERAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN
DI DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA
RISNAWATI LATIF
NIM 10561 03986 11
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015
PERAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN
DI DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara
Disusun dan diajukan Oleh
RISNAWATI LATIF
Nomor Stambuk : 10561 03986 11
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015
ABSTRAK
RISNAWATI LATIF. (2015) Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Program
Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Dinas Pendidikan Olahraga dan
Pemuda Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Hj. Muhajirah Hasanuddin dan
Muhammad Tahir)
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana
peran pemerintah dalam Pelaksanaan Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan
di Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa dimana kinerja
pemerintah dalam melaksanakan program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan
(SKTB) yang berupaya memberikan pelayanan pendidikan melalui strategi
penuntasan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menganalisis jawaban
dari informan yang berjumlah 10 Orang yang diwawancara kemudian menarik
kesimpulan akhir dari hasil wawancara.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam
pelaksanaan Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Dinas
Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa belum terlaksana secara
optimal apabila dilihat dari peran Pemerintah sebagai pelopor antara lain yaitu
pelaksanaan workshop Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) sebagai salah
satu wadah dalam memperkenalkan program Kelas Tuntas Berkelanjutan dan
Melaksanakan uji kelayakan SKTB dengan pakar pendidikan di Indonesia. Peran
Pemerintah sebagai innovator antara lain yaitu dengan Mengembangkan
Perencanaan Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan, mengembangkan kegiatan
Kelas Tuntas Berkelanjutan walaupun masih terdapat kekurangan dalam
pelaksanaannya dan mengembangkan penilaian hasil belajar Sistem Kelas Tuntas
Berkelanjutan. Peran pemerintah sebagai stabilisator antara lain adalah penerapan
kurikulum berbasis teknologi (mengadakan dialog terbuka dengan guru terkait
Perkembangan SKTB serta adanya kerja sama dengan lembaga kampus terkait
program investasi Sumber Daya Manusia (SDM).
Keyword: Peran pemerintah, Program Kelas Tuntas Berkelanjutan
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
atas anugerah dan Nikmat kesehatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan
skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Kelas
Tuntas Berkelanjutan di Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda
Kabupaten Gowa”.
Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi
sarjana jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Sosial Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis
menyadari berbagai hambatan yang tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan
berbagai pihak, dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada
kedua orang tuaku atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya
selama membesarkan dan mendidik Penulis, selalu memberikan motivasi, serta
doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan Penulis dan kepada seluruh
keluarga besarku atas bantuannya selama ini baik moral maupun materil, yang
selalu menyayangi Penulis, memberikan waktu, dukungan dan doa sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Terkhusus kepada dosen pembimbing Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin,
M.Si sebagai Pembimbing 1 dan Drs. Muhammad Tahir, M.Si sebagai
Pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan
perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal hingga selesainya skripsi
ini. Gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai, semoga
upaya beliau mendapatkan amal di sisi Allah Yang Maha Esa.
Pada kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih
kepada:
1. Bapak Dr. Irwan Akib, M.Pd., selaku rektor Universitas Muhammadiyah
Makassar.
2. Bapak Dr. Muchlis Madani, M.Si., selaku Dekan Fakultas Sosial Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak DR. Burhanuddin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Adminitrasi
Negara.
4. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Sosial Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar yang telah member bekal ilmu kepada penulis
selama menempuh pendidikan di lembaga ini. Segenap tata usaha Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan adminitrasi
dan bantuan kepada penulis dengan baik.
5. Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa beserta
seluruh jajarannya atas waktu dan kesempatan dalam mengumpulkan data
obeservasi dalam skripsi ini. Semua pihak yang telah memberikan bantuan
kepada Penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak ada manusia yang luput dari
kesalahan. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran
yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan
Penulis kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi yang membacanya. Amin.
6. Segenap rekan-rekan akademik Jurusan Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang
selalu menyemangati dalam peyelesaian skripsi ini saya ucapkan banyak
terima kasih maupun seluruh pihak yang tidak sempat disebutkan namanya
satu persatu.
Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun
sangat penulis butuhkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan atas bantuan serta
bimbingan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT.
Makassar, November 2015
Risnawati Latief
vi
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI ............................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM…………………………………………….. iii
HALAMAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..................................................... iv
ABSTRAK……………………………………………………………………… v
KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi
DAFTAR ISI ...................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL…………………………………………………………........ viii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1
A. Latar Belakang ................................................................................. 3
B. Rumusan Masalah ............................................................................ 3
C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 3
D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 3
BAB II TINJUAN PUSTAKA ......................................................................... 5
A. Konsep Prenan .................................................................................. 7
B. Konsep Kelas Tuntas Berkelanjutan ................................................. 17
C. Kerangka Fikir .................................................................................. 29
D. Fokus Penelitian ................................................................................ 29
E. Defenisi Fokus Penelitian…………………………………………... 30
BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 13
A. Waktu dan Lokasi Penelitian ............................................................ 31
B. Jenis dan Tipe Penelitian ................................................................... 31
C. Sumber Data ...................................................................................... 32
D. Informan penelitian……………………………………………….... 32
E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 33
F. Teknik Analisis Data ......................................................................... 34
G. Keabsahan Data……………………………………………………... 35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…………………….. 37
A. Deskripsi Objek penelitian………………..……………………….... 37
B. Peran Pemerintah Dalam pelaksanaan Program Sistem Kelas Tuntas
Berkelenjutan ……………………………………………………….. 31
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan………………………………………………………..… 67
B. Saran…………………………………………………………………. 69
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 70
DAFTAR TABEL
Tabel I : Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Sektor Polsek Barombong
Tahun 2012-2015…………………………………………………... 42
Table II : Usia Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Terjadi di Sektor
Polsek Barombong Tahun 2012-2015…………………………….. 43
viii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan memiliki tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk
pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan
tuntunan zaman, secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk
menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik
sebagai individu, maupun secara kolektif warga Negara, bangsa maupun antar
bangsa. Saat ini dunia pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mampu
memenuhi harapan masyarakat. Hal ini ditandai dengan tidak meratanya
pendidikan berstandar nasional yang mampu bersaing secara seimbang karena
kurangnya infrastruktur dan tenaga pendidik yang tidak professional dan memiliki
pengalaman yang cukup terutama di daerah pedalaman.
Reformasi bidang politik Indonesia pada penghujung abad ke 20 telah
membawa perubahan besar pada kebijakan pengembangan sektor pendidikan,
yang secara umum bertumpuh pada dua paradigma baru yang otonominasi dan
demokratis. Dalam konteks otonomi daerah, pelimpahan wewenang pengelolaan
pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah digagas dan diawali
dengan diberlakukannnya UU Nomor 22 tahun 1999 dan disempurnakannya
dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, berisi tentang
penyerahan sejumlah wewenang yang semula menjadi urusan pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah. Sesuai Perda Kab. Gowa No. 10 tahun 2013 tentang
Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) yakni Proses pembelajaran
yang mengembangkan potensi peserta didik untuk mencapai kualitas
kemampuan/kompetensi yang dipersyaratkan kurikulum dan Proses pembelajaran
yang berusaha membimbing peserta didik dalam menuntaskan semua kompetensi
dasar pada setiap mata pelajaran secara berkelanjutan. Membuat semua stake
holder harus terlibat aktif dalam penyuksesan program ini. Dalam hal ini pihak
pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Perda, akan tetapi tetap harus di
tindak lanjuti. Jangan dipandang sebelah mata.
Pergeseran struktur wewenang sistem adminitrasi pendidikan ini
merupakan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi system pengelolaan
pendidikan di sekolah. Pembangunan pendidikan yang selama ini lebih banyak
didominasi oleh pemerintah pusat sudah seharusnya diromba terbukti kurang
efektif. Berbagai program investasi perluasan akses pendidikan dan mutu
pendidikan yang telah dilakukan belum mencapai hasil seperti yang diharapkan.
Salah satu di antara masalah besar dalam bidang pendidikan di Indonesia yang
banyak diperbincangkan adalah rendahnya mutu pendidikan yang tercermin dari
rendahnya rata-rata prestasi belajar, khususnya peserta didik. Masalah lain adalah
bahwa pendekatan dalam pembelajaran masih terlalu didominasi peran guru
(teacher centered). Guru lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai objek
dan bukan sebagai subjek didik. Pendidikan kita kurang memberikan kesempatan
kepada peserta didik dalam berbagai mata pelajaran, untuk mengembangkan
kemampuan berpikir holistik (menyeluruh), kreatif, objektif, dan logis, belum
memanfaatkan quantum learning sebagai salah satu paradigma menarik dalam
pembelajaran, serta kurang memperhatikan ketuntasan belajar secara individual.
Demikian juga proses pendidikan dalam sistem persekolahan kita,
umumnya belum menerapkan pembelajaran sampai peserta didik menguasai
materi pembelajaran secara tuntas. Akibatnya, banyak peserta didik yang tidak
menguasai materi pembelajaran meskipun sudah dinyatakan tamat dari sekolah.
Tidak heran kalau mutu pendidikan secara nasional masih rendah.
Tujuan dari SKTB adalah agar memberi kesempatan kepada peserta didik
untuk menguasai kompetensi yang dinyatakan dalam standar kompetensi, serta
dirumuskan dalam nilai kompetensi kelas minimal (KKM); Memberikan
pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik dalam suasana pendidikan
yang kondusif, sehingga peserta didik dapat belajar secara optimal dalam suasana
belajar yang menyenangkan, dan menuntaskan pencapaian kompetensi seluruh
mata pelajaran di setiap kurikulum satuan pendidikan; memberikan kesempatan
kepada peserta didik yang dapat menuntaskan penguasaan semua kompetensi
dasar pada setiap mata pelajaran sebelum tahun akademik berakhir. SKTB mampu
menghilangkan beban psikolgis bagi orang tua siswa dengan tidak adanya sistem
tinggal kelas, karena banyak kasus orang tua peserta didik lebih memilih
memindahkan anak mereka kesekolah lain daripada harus tinggal kelas disekolah
asal tentunya ini bukan solusi atau jalan keluar yang mendidik generasi muda.
Merujuk pada beberapa permasalahan penuntasan pendidikan yang masih
kurang, Pemerintah membuat kebijakan yaitu Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.
Karena melihat dari segi kualitas pendidikan di beberapa sekolah yang di anggap
kurang efektif. Hal ini dilihat dari kurang aktifnya peran Pemerintah dalam
melihat hal ini. Program SKTB (Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan) yang
tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten Gowa. Program
Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) sudah dilaksanakan di beberapa
sekolah akan tetapi peran Pemerintah yang kurang optimal melihat persoalan ini.
Sebagai bukti dari permasalahan diatas dapat dilihat dari masih terdapat
kekurangan-kekurangan di dalam SKTB, hal ini ditandai dengan masih banyakya
lulusan Sekolah Dasar yang tidak mampu melanjutan pendidikan ke Sekolah
Menengah Pertama Terakreditasi, selain itu ditingkat Sekolah Menengah Pertama
masih banyak peserta didik yang tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum
(KKM) yang dapat dilihat dari nilai rapor mereka, ada beberapa pelajaran yang
tidak mencapai nilai minimum yang telah ditetapkan di sekolah tersebut, bahkan
hal ini berimbas kepada calon peserta didik baru yang ingin melanjutkan
kebangku SMA, jika nilai rapor calon peserta didik baru tidak memenuhi atau
tidak mencapai nilai KKM disetiap mata pelajaran selama dikelas tiga, maka
mereka akan mendapat penolakan untuk bisa mendaftar disekolah negeri yang
telah menetapkan standar tertentu untuk merekrut calon siswa baru. Jika ini terus
dibiarkan maka ini akan menjadi gambaran yang buruk di dunia pendidikan di
Kabupaten Gowa. Maka penelitian ini mencoba menggali informasi yang lebih
mendalam dari Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa tentang
SKTB, dengan harapan sebagai organisasi publik Dinas Pendidikan Olahraga dan
Pemuda Kabupaten Gowa bisa memberi pelayanan publik yang adil dan
berkualitas; dan selalu meningkatkan kinerja birokrasi publik sehingga bisa
beroperasi secara efektif, efisien, dan produktif.
Berangkat dari persoalan di atas maka penulis mengangkat judul
penelitian “Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Sistem Kelas Tuntas
Berkelanjutan Di Dinas Pendidikan Olahraga Dan Pemuda Kabupaten Gowa”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Peran Pemerintah sebagai Pelopor Dalam Pelaksanaan
Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Dinas Pendidikan Olahraga
Dan Pemuda Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimana Peran Pemerintah sebagai Inovator dalam Pelaksanaan
Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan Di Dinas Pendidikan
Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa ?
3. Bagaimana Peran Pemerintah sebagai Stabilisator dalam Pelaksanaan
Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Dinas Pendidikan Olahraga
dan Pemuda Kabupaten Gowa ?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah sebagai Pelopor dalam Pelaksanaan
Sistem Program Kelas Tuntas Berkelanjutan di Dinas Pendidikan Olahraga
dan Pemuda Kabupaten Gowa
2. Untuk mengetahui Peran Pemerintah sebagai Inovator dalam Pelaksanaan
Sistem Program Kelas Tuntas Berkelanjutan di Dinas Pendidikan Olahraga
dan Pemuda Kabupaten Gowa
3. Untuk mengetahui Peran Pemerintah sebagai Stabilisator dalam
Pelaksanaan Sistem Program Kelas Tuntas Berkelanjutan di Dinas
Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa
D. Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ini secara teoritis
diharapkan agar dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan dapat
dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, serta bermanfaat dalam
pengembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu Administrasi Negara.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti
berupa fakta-fakta temuan di lapangan dalam meningkatkan daya, kritis dan
analisis peneliti sehingga memperoleh pengetahuan tambahan dari penelitian
tersebut, dan khususnya penelitian ini dapat menjadi referensi penunjang
yang diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Peran Pemerintah
1. Pengertian Peran
Pengertian peran dalam kamus besar bahasa Indonesia yang disusun oleh
W.L.S Poerwadarminta (2005:22), mengemukakan bawha pengertian peranan
adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama
dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Sedangan dalam kamus istilah
antarpologi mengartikan peran sebagai perilaku permainan yang
mempersonifikasikan sesuatu watak manusia tertentu.
Peranan baru ada apabila ada kedudukan, jadi peranan merupakan aspek
yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukanya, berarti orang
tersebut telah menjalankan perannya. Jadi peranan yang dimaksud adalah tingkah
laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan.
Stogli (dalam Giroth 2003:25) memandang konsep peranan sebagai pemikiran
tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan
dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada posisinya. Menurut Soekanto
(2010:212) disebutkan bahwa peranan Pemerintah dalam pembangunan adalah
sebagai berikut :
1. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis.
2. Menggerakan partisipasi masyarakat.
3. Memberikan stimulasi dan motivasi kepada masyarakat.
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih berbagai
alternatif dan mengambil keputusan.
5. Pelopor dan pemberi motivasi.
Deming (1882: 176) menyatakan bahwa peranan adalah keseluruhan
hubungan prilaku seseorang dilihat dari fungsi organisasi. Sedangkan Bastian
(2001:268) memberikan pengertian tentang peranan, peranan (role) merupakan
aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai dengan kedudukanya, maka ia menjalankan suatu peranan,
pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu
pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada
yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada kedudukan, atau kedudukan
tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai
2 hal arti, seperti setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal
dari pola-pola pergaulan hidupnya.
Peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.
Selanjutnya Judistira (dalam Ermaya 2013:13) menyatakan bahwa, teori peranan
adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin
ilmu, selain psikologis, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan
dalam sosiologi dan antropologi. Haryanto (1997:2-3) mengatakan bahwa sesuai
dengan situasi yang dihadapi, artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang
mengadakan interaksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan
ditentukan oleh Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan
norma keseragaman pada kelompok / masyarakat dalam situasi yang sama.
1. Apabila norma itu jelas, maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar
untuk menjalankanya.
2. Apabila individu diharapkan pada situasi lebih dari satu norma yang
dikenalnya, maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan
modifikasi norma-norma. Artinya, peranan seseorang akan mengalami
perubahan sesuai dengan keadaan, di samping itu juga ditentukan adanya
norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma
yang dipatuhi oleh masyarakat tersebut serta jika norma itu lebih dari satu,
maka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan
merupakan penggabungan norma-norma yang lain.
Kemudian Siagian (2000:116) menyebutkan bahwa, peranan pemerintah
dalam pembangunan adalah sebagai berikut :
1. Sebagai stabilisator, yang mengandung makna bahwa Pemerintah harus
mampu bekerja dan membuat suasana stabil dan dapat menekan
ketidakstabilan yang timbul.
2. Sebagai inovator, yang mana Pemerintah harus bisa menjadi sumber ide
baru terutama yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan.
3. Sebagai pelopor, Pemerintah harus mampu memberikan contoh kepada
seluruh masyarakatnya.
2...Pengertian Pemerintah.
Menurut Inu Kencana (2009:3-4) secara etimologi atau Pemerintahan
berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:
a. Mendapatkan awalan pe menjadi atau pemerintah bararti badan atau
organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus sebuah Negara.
b. Mendapatkan akhiran an menjadi kata pemerintahan berarti perihal, cara,
perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.
Inu Kencana Safi’i (2009 : 3-4) dalam kata dasar Pemerintah paling
sedikit ada empat unsur penting yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai
berikut:
1. Ada dua pihak yaitu pemerintah disebut pemerintahan dan pihak yang
diperintah disebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk
mengatur dan mengurus rakyat
3. Ha yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintahan
yang syah
4. Antar pihak yang memerintah dan diperintah terdapat hubungan timbal
balik secara vertical maupun horizontal.
Menurut Ermaya Suradinata (2012: 14-15) pemerintah adalah organisasi
yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu Negara, menyangkut urusan
masyarakat, territorial, dan urusan kekuasaan dalam ranga pencapaian tujuan
negara. Menurut Nisjar (1997: 12-14) pemerintahan dalah proses kegiatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah. Pandangan tentang pemerintahan tersebut
sangat luas karena semua aktivitas kegiatan Negara digerakkan dalam rangka
memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Proses tersebut melibatkan
lembaga militer kepolisian fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat,
menumbuh kembangakan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam
berbagai bidang pembangunan bagi kepentingan bangsa. Said, (2005: 8-3) dalam
arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang
dijalani oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintah dalam
arti luas adalah segalah kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada
kedaulatan dan kemerdekaan, berlandasan pada dasar Negara, rakyat atau
penduduk dan wilayah Negara itu demi tercapainya tujuan Negara.
Disamping itu ada dari segi struktural fungsional pemerintahan dapat
didefinisikan pula sebagai suatu system struktur dan organisasi dari berbagai
macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan
tujuan Negara.
Josef (2001: 76) berpendapat bhawa Secara deduktif dapat disimpulkan
bahwa pemerintah dan pemerintahan dibentuk berakitan dengan pelaksanaan
berbagai fungsi yang bersifat oprasional dalam rangka pencapain tujuan Negara
yang lebih abstrak, dan biasanya ditetapkan secara konstitusional. Berbagai fungsi
tersebut dapat dilihat dan dilaksanakan secara berbeda oleh system sosial yang
berbeda, terutama secara idiologis.. hal tersebut terwujud dalam system
pemerintahan yang berbeda. Dan lebih kongkrit terwakili oleh dua kutub ekstrim
masing-masing rezim totaliter (dispersed of power), menurut Suyuti (2010:45),
merupakan salah satu dari lima besar dalam proses politik konsekuensi
pemancaran kekuasaan itu.
3.. Pemerintah Daerah
Perubahan ke 4 UUD 1945 mengatakan jelas mengenai bentuk dan
susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal
18 ayat (1) berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur
undang-undang.
Sedang pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa, pemerintah
daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemrintah
dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur wewenang
pemerintahan kecuali uruan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan
sebagai urusan pemerintah pusat.
Definisi pemerintahan daerah di dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, pemerintahan daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas ekonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam
Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945.
Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan
diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas
desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah
Gubernur Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang susunan komite
nasional daerah menurut Undang-undang ini, susunan pemerintah daerah terdiri
dari badan perwakilan rakyat daerah dan badan eksekutif. keduanya diketahui
oleh kepala daerah.
Sebagai pelaksana desentralisasi di daerah telah dibentuk organisasi
pemerintah daerah yang terdiri dari DPRD sebagai badan legislatif daerah.
Pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. Masing-masing berdiri
sendiri. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana
untuk melaksanakan demokrasi yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra
daripada pemerintah daerah.
Pemerintah Daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah
lainnya, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, dan
lembaga teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Susunan organisasi
perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dalam penyelanggaraan
pemerintahan daerah di bidangnya.
Kepala Daerah sebagai organ daerah dan organ pemerintah pusat.
Perwakilan rakyat daerah merupakan badan legislative yang mempunyai
wewenang diantara keduanya, Badan eksekutif menjalankan pemerintahan
sehari-hari.
Kedudukan kepala daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 adalah seperti pada masa Hindia Belanda, yaitu mempunyai fungsi
rangkap sebagai organ pemerintah daerah disamping sebagai pejabat pemerintah
di daerah. Ini menimbulkan pemerintahan dualistic, yaitu pemerintahan dalam
rangka desentralisasi dan dekosentrasi, keselarasan dalam penyelenggaraan
pusat di daerah tergantung pada kepala daerah masing-masing.
Disini tampak bahwa peran pemerintah pusat di daerah dilaksanakan
oleh kepala daerah selaku kepala wilayah sebagai wakil pemerintahan pusat di
daerah.
1. Fungsi Pemerintah Daerah
Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah
menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan.
a. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang
menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatan kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
b. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah.
Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan
umum, pemanfaatan sumber daya lainnya.
2. Asas Pemerintahan Daerah
Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, khususnya Pemerintah
daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu
Negara, yakni sebagai berikut:
a. Asas sentralisasi, asas sentralisasi adalah system pemerintahan dimana segala
kekuasaan dipusatkan di pemerintahan pusat
b. Asas desantralisasi, asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Asas dekonsentrasi, Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah kepada instansi vertical
wilayah tertentu.
d. Asas tugas pembantuan, asas tugas pembantuan adalah penugasan dari
Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa: serta dari Pemerintah
Kabupaten/Kota dan/ atau Desa; serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada
Desa untuk tugas tertentu.
Asas desentralisasi dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia dapat
ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan
sebagai hak dari pemilik hak kepada penerima sebagai hak, dengan objek tertentu.
Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak
pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan objek hak
berupa kewenangan pemerintah dalm bentuk untuk mengatur untuk urusan
pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Repubulik
Indonesia.
Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi
bertujuan antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan pemerintah pusat.
Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pemerintah
pusat akhirnya dapat memusatkan perhatian kepada hal-hal yang berkaitan dengan
kepentingan nasional atau Negara secara kesuluruhan.
Tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu:
tujuan politik dan tujun administratif.
a. Tujuan politk akan memposisikan pemerintah daerah sebagai medium
pendidikan politik sebagai masyarakat ditingkat local akan
berkonstribusi pada pendidikan politik secara nasional untk mencapai
terwujudnya civil society.
b. Tujuan administratif akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit
pemrintahan ditingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan
pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis yang dalam
hal ini terkait dalam pelayanan publik.
Sejalan dengan pendapat tersebut Syakrani (2009) mengumukakan
bahwa ide disentratlisasi yang terwujud dalam konsep otonomi daerah sangat
terkait dengan konsep pemberdayaan manusia. Oleh karena itu dalam
desentralisasi terdapat 3 dimensi utama, yaitu:
a. Dimensi ekonomi, rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan
untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga secara relative
melepaskan ketergantungannya terhadap bentuk-bentuk intervensi
pemerintah, termaksud didalamnya mengembangkan paradigma
pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Dalam
konteks ini, eksploitasi sumber daya yang dilakukan untuk
kepentingan masyarakat luas, dilakuka oleh masyarakat local;
b. Dimensi politik, yakni pemberdayaan masyarakat secara politik, yaitu
ketergantungan terhadap organisasi-organisasi rakyat dari
pemerintah.
c. Dimensi psikologis, yaitu perasan individu yang terakumulasi
menjadi perasaan kolektif (bersama) behwa kebebasan menentukan
nasib sendiri menjadi sebuah keniscayaan demokrasi. Tidak ada
perasan bahwa orang pusat lebih hebat dari orang daerah dan
sebaliknya.
Kebijakan desentralisasi yang dijalankan di Indonesia sesuai dengan UU
No. 32 tahun 2004 tidak lagi merujuk pada istilah tingkatan karena hubungan
provinsi dan daerah kita bersifat coordinate dan independent. Distribusi fungsi
memberikan kepada provinsi atau pada tingkat pertama dalam pembagian dan
kabupaten atau kota setara dengan tingkat kedua. Selain itu UU No. 32 tahun 2014
juga mengatur distribusi fungsi pada pemerintahan desa dijalankan dibawah
subordinasi dan bergantung kepada daerah kabupaten atau kota
B. Konsep Program Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)
1. Pengertian Program Kelas Tuntas Berkelanjutan
Ikhsan (2013: 6) menuliskan bahwa Kelas Tuntas Berkelanjutan atau
diartikan sebagai proses pembelajaran yang mengembangkan potensi peserta didik
untuk menguasai kompetensi yang dipersyaratkan kurikulum secara tuntas, naik
kelas secara otomatis dan menyelesaikan studi pada waktunya lebih cepat.
Secara oprasional Kelas Tuntas Berkelanjutan dapat diartikan bahwa setiap
peserta didik:
a. Tuntas mencapai kualitas suatu mata pelajaran sesuai dengan persyaratan
yang dinyatakan dalam Kriteria ketuntasan Minimum (KKM)
b. Tuntas menyelesaikan pelajaran satu semester berdasarkan beban System
Kredit Semester (SKS) yang dinyatakan dalam kurikulum
c. Tuntas menyelesaikan pelajaran seluruh mata pelajaran pada kelas yang
diikuti
d. Berkelanjutan mengikuti pelajaran pada kelas berikutnya walaupun pada
akhir semester genap/dua ada mata pelajaran yang belum memenuhi
Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Peserta didik tidak tinggal kelas
dan mengulang seluruh mata pelajaran dikelas tersebut tetapi
menyelesaikan ketuntasan pada mata pelajaran yang belum memenuhi
Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) tersebut pada waktu belajar di kelas
berikutnya.
e. Berkelanjutan meneruskan pendidikannya (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA,
SMK/MAK
2. Tujuan Kelas Tuntas Berkelanjutan
Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan bertujuan:
a. Memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik
dalam atmosfir yang kondusif, sehingga anak didik dapat belajar secara
optimal dalam Susana belajar yang menyenangkan sehingga anak didik
dapat menuntaskan semua tagihan kompetensi pada seluruh mata
pelajaran di setiap satuan pendidikan di kabupaten Gowa
b. Bagi anak yang dapat menuntaskan semua tagihan kompetensi dasar pada
setiap mata pelajaran sebelum waktunya, maka akan diberikan
kesempatan untuk mengambil kompetensi dasar mata pelajaran
berikutnya tanpa harus menunggu masa penaikan kelas (automatic
promotion).
c. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu bagi seluruh anak didik di kabupaten Gowa
d. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak didik secara
utuh (kecerdasasan spiritual. Kecerdasan emosional dan kecerdasan
intelektual) sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan
masyarakat belajar.
e. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk
mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral
f. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan
sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan, keterampilan,
pengalaman, sikap dan berdasarkan standar nasional dan global.
3. Landasan Yuridis Kelas tuntas Berkelanjutan
Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan didasarkan kepada:
a. UU Nomor 22 tahun 1999 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga
Negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa
pemerintah menguasakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan
nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan
undang-undang untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan
kehidupan bangsa.
b. Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003
ditegaskan bahwa “pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
utuk berkembangnya potensi perserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menajdi warga Negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
tentang urusan pendidikan yang dilimpahkan menjadi wewenang
Pemerintah Kota/Kabupaten dan Provinsi.
4. Ruang Lingkup Program Kelas Tuntas Berkelanjutan
Tanpa mengabaikan hasil analisis internal (kekuatan dan kelemahan) dan
analisa eksternal (peluang dan tantangan) tentang data empirik pendidikan di
Kabupaten Gowa, Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) akan
mengembangkan:
a. Pembelajaran tuntas berkelanjutan (kenaikan kelas dan promosi kesekolah/
jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara otomatis
b. Pembelajaran yang menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS)
c. Pembelajaran Individual yang menggunakan system pembelajaran dengan
modul.
Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan akan meningkatkan
sistem pelayanan pendidikan dengan mengoptimalkan semua komponen
pembelajaran mulai dari kompetensi guru, potensi peserta didik, metode, media,
sarana, sumber belajar, hasil belajar siswa, dan system manajemen sekolah efektif.
Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan (automatic promotion) adalah proses
pembelajaran yang berusaha membimbing peserta didik dalam menuntaskan
semua kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran secara berkelanjutan dengan
menggunakan beragam metode pembelajaran. Sistem pembelajaran ini
memperkenalkan istilah tuntas atau belum tuntas, dan tidak mengenal tinggal
kelas. Tuntas dimaknai sebgaia penguasaan peserta didik atas sejumlah
kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran.
Selain itu, terjalinnya kerjasama dalam berbagai program peningkatan
kulaifikasi pendidik dan tenaga pendidik antara UNM-Gowa sangatlah penting.
Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan akan memperkuat program
Pemda Gowa. Bupati Gowa sebagai alumni Sisitem Kelas Berkelanjutan telah
menghasilkan orang-orang hebat. Sementara Bupati Gowa, berbahagia atas
pertemuan tersebut yang akan mendiskusikan lebih jauh tentang Sistem
Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan dengan para majelis Guru besar UNM.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Gowa akan memberikan informasi terkait
program yang diharapkan akan dikembangkan tidak saja di Kabupaten Gowa,
tetapi menasional, di seluruh Indonesia. Olehnya itu, diskusi dengan guru besar di
UNM akan menyempurnakan langkah-langkah Bupati Gowa dalam pencapaian
program tersebut. “Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan adalah
tanggung jawab yang besar untuk kita bersama, awalnya hanya digadang dalam
konsep pendidikan dasar, tetapi setelah berdiskusi dengan Rektor UNM, beliau
menyarankan agar bisa dikembangkan hingga perguruan tinggi”, urai Bupati
Gowa.
5. Pembagian Kelas Tuntas Berkelanjutan
Secara garis besar, kelas tuntas berkelanjutan terbagi menjadi 2 yaitu:
a. Kelas Tuntas Berkelanjutan Terbatas
Kelas tuntas berkelanjutan terbatas berdasarkan dilakukan dimana
setiap standar kompetensi yang kemudian mempunyai beberapa
kompetensi dasar, ketika guru telah mengajarkan kompetensi dasar I
kemudian melakukan evaluasi dengan syarat tuntas atau tidak yaitu
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan oleh sekolah
dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) akan diperoleh
kelompok peserta didik yang tuntas dan kelompok peserta didik yang tidak
tuntas. Kelompok peserta didik yang tuntas kemudian diberikan pengayaan
(enrichment)sambil menunggu kelompok yang lain menuntaskan
pembelajarannya. Bagi kelompok peserta didik yang ternyata tidak tuntas
akan diberikan pengulangan (remedial) setelah itu dilakukan evaluasi
sampai semua kelompok yang tadinya tidak tuntas dapat menuntaskan
kompetensi dasar tersebut, setelah semua telah tuntas barulah secara
bersama-sama kelas tersebut melanjutkan ke kompetensi dasar II dan
seterusnya.
b. Kelas Tuntas Berkelanjutan Tidak Terbatas
Sistem kelas tuntas berkelanjutan tidak terbatas maksudnya adalah
setelah peserta didik mempelajari suatu kompetensi kemudian dilakukan
evaluasi. Ketika peserta didik telah melakukan evaluasi terdapat dua
kelompok yaitu kelompok tuntas dan kelompok tidak tuntas, maka
kelompok yang telah berhasil tuntas dapat segera melanjutkan untuk
menguasai Kompetensi Dasar (KD) II tanpa harus menunggu kelompok
yang belum tuntas, sedangkan kelompok yang tidak tuntas harus
mendapatkan pengulangan (remedial) kemudian dilakukan evaluasi
sampai mendapatkan ketuntasan dalam belajar kemudian barulah dapat
melanjutkan ke Kompetensi Dasar (KD) berikutnya, sehingga bagi
kelompok peserta didik yang dapat tuntas dengan cepat tidak terhambat
oleh kelompok lain yang tidak tuntas dan dapat melaju terus
menyelesaikan Kompetensi Dasar yang ada tersebut.
6. Keutamaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan
Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) memberikan penekanan pada
(1) Pembelajaran Menyenangkan dalam menguasai Kompetensi (2) Sistem Kredit
Semester (3) Pembelajaran Pengayaan dan (4) Pembelajaran Remedial
Berkelanjutan . adapun pemaparan lebih jelasnya sebagai berikut:
a. Pembelajaran Menyenangkan dalam menguasai Kompetensi
Susana belajar yang menyenangkan adalah Susana pendidikan
yang tercapai di kelas ketika peserta didik mengikuti proses pembelajaran.
Pembelajaran yang menyenangkan mengandung makna bahwaa peserta
didik dalam Suasana tanpa tekanan psikologis. Dengan suasana belajar
tanpa tekanan psikologis, peserta didik mampu memberikan perhatian
kepada pelajaran. Dan mereka akan memiliki hasil belajar yang lebih baik
b. Sistem Kredit Semester
Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006
tentang standar isi, diperbaiki oleh Paraturan Menteri Pendidikan dan
kebudayaan nomor 81 A tahun 2013 tentang implementasi untuk satuan
pendidikan dasar dan menengah menetapkan: System Kredit Semester
adalah system penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya
menentukan sendiri beban belajar dana mata pelajaran yang diikuti setiap
semester pada semester yang dinyatakan dalam satuan kredit semester
(SKS). Beban belajar 1 Satuan Kredit Semester meliputi satu jam pelajaran
tatap muka, satu jam penugasan terstuktur, dan satu jam penugasan
mandiri tidak terstuktur. Dalam panduan ini “ Sitem kredit Semester”
disingkat dengan SKS dan “ Satuan Kredit Semester” disingkat (SKS)
Beban belajar yang harus diikuti peserta didik dengan system SKS
adalah sebagai berikut:
1) Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa
proses interaksi antara peserta didik dan pendidik
2) Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa
pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang
oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu
penyelesaian penugasan terstuktur ditentukan oleh pendidik
3) Kegiatan mandiri tidak terstuktur adalah kegiatan pembelajaran tanpa
pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang
oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu
penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.
c. Pembelajaran pengayaan
Secara konpetitif siswa dituntut untuk menuntaskan semua
Standar Komptenesi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang menjadi
tagihan pada setiap akhir semester/tahun. Dalam kegiatan pembelajaran
tidak jarang dijumpai ada siswa yang mencapai Standar Kompetensi atau
Komptensi Dasar lebih cepat, peserta didik yang telah mencapai
Kompetensi Dasar lebih awal maka dapat melakukan proses pengayaan
yang ditentukan oleh pendidik begitupula waktu proses pengayaan. Proses
pengayaan bertujuan untuk memperdalam kecakapan pesertda didik dalam
menguasai materi tertentu.
d. Pembelajaran Remedial Berkelanjutan
Dalam kegiatan pembelajaran termaksud pemebelajaran mandiri
selalu dijumpai adanya peserta didik yang mengalami kesulitan dalam
pencapaian standar kompetensi, kompetensi dasar dan indicator, kesulitan
tersebut dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Secara garis besar kesulitan
tersebut dapat berupa kurangnya pengetahuan persyaratan, mengerjakan
tugas-tugas latihan dan menyelesaikan soal-soal ulangan.
Sehubungan dengan hal tersebut pembelajaran remedial merupakan
layanan pendidikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi
belajaranya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang diperlukan.
Langkah-langkah yang ditempuh oleh guru dalam pemberian remedial
berkelanjutan di Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yaitu:
1) Menemukan masalah
2) Mengedintifikasi masalah
3) Analisa masalah
4) Menentukan alternatif tindakan
5) Menyusun rencana remedial
6) Mengevaluasi hasil remedial, dan
7) Menindak lanjuti hasil remedial.
7. Biaya Oprasional Sekolah
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki beberapa nilai tambah
dibanding pendidikan gratis provinsi Sulawesi Selatan. Pertama¸ pembebasan
pembiayaan tidak hanya berlaku 9 tahun tapi sampai 12 tahun, dari SD sampai
SMA. Kedua Penerapan kurikulum Punggawa D’emba dan SKTB mengaktifkan
manajemen berbasis sekolah. Ketiga, perekrutan pamong praja yang bertugas
menjemput para guru yang lokasi rumahnya jauh dari sekolah tempat mereka
mengajar. Di beberapa daerah terpencil, masyarakat setempat yang diberdayakan
menjadi pamong praja. Keempat, sanksi tegas berupa mutasi guru yang terbukti
melakukan penarikan pembayaran ke siswa. Selain sanksi untuk guru atau kepala
sekolah yang masih melakukan pungutan, diterbitkan perda wajib belajar yang
merupakan lanjutan perda pendidikan gratis. Salah satu pasalnya memberlakukan
sanksi berupa denda Rp 50.000.000,- bagi orang tua siswa yang kedapatan tidak
menyekolahkan anaknya.
Mekanisme pengajaran Punggawa D’emba Education melalui
mekanisme Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) berarti visualisasi
pengetahuan dan penyediaan teknologi yang tepat, maka siswa dipacu agar lebih
tertarik terhadap ilmu pengetahuan. Pengajaran ini bentuk sintesis dari pengajaran
dan hiburan . Selain mengenalkan dan mengajarkan muatan local budaya dan adat
istiadat setempat kepada siswa, juga memuat mata pelajaran umum lainnya,
seperti, IPA, IPS, Bahasa Inggris. Dalam menjalankan program pembelajaran
Punggawa D'emba ini, setiap sekolah telah disiapkan satu ruangan khusus yang
disebut dengan cinema class. Dalam kelas tersebut siswa lebih bisa
mengeksplorasi pengetahuan tidak hanya lewat teks tetapi juga dalam bentuk tiga
dimensi atau film. Pemda juga mendisiplinkan siswa dan pendidik melalui
bantuan Satpol PP pendidikan. Kegiatan yang pertama kali dibentuk awal tahun
2009 pada awalnya hanya di tingkat SD. Pada awal 2010 semua jenjang
pendidikan telah memiliki Satpol pendidikan. Hingga saat ini, terdapat 525 staf
Satpol pendidikan yang dipersiapkan untuk mendukung kelancaran kegiatan
tersebut. Para petugas tersebut bertugas untuk mengawasi anak bolos, menjemput
antar guru yang bertempat tinggal 1,5 Km lebih dari sekolah, mengatur lalulintas
kepulangan anak-anak sekolah. Bahkan guna kelancaran kegiatan, pemerintah
daerah membuka akses ke 0811414222 atau 0811417240 bagi masyarakat yang
ingin melaporkan daerah yan kerap dijadikan tempat membolos siswa.
Implementasi dari Perda No 4 tahun 2008 yang diterbitkan itu antara lai
telah memberikan sanksi kepada sejumlah guru yang melanggar Perda pendidikan
gratis. Untuk menjamin berlangsungnya pendidikan gratis di Kabupaten Gowa,
mekanisme sanksi diberlakukan bagi guru maupun kepala sekolah yang nekat
memungut biaya pendidikan kepada siswa. Guru atau kepala sekolah yang
melanggar akan dikenai sanksi mutasi jika terbukti melakukan pungutan-pungutan
yang masuk dalam 14 jenis larangan pungutan pembiayaan. Komite sekolah pun
dipertegas tidak boleh menerima sumbangan dari orangtua murid di sekolah itu.
Selain sanksi kepada guru dan kepala sekolah untuk menjamin
pendidikan gratis, Perda No 10 Tahun 2010 dikeluarkan terkait tentang Sanksi
Hukum bagi Orang Tua yang tak menyekolahkan anaknya. Sanksi denda
50.000.000 bagi orangtua yang tidak menyekolahkan anak usia sekolah tanpa
alasan rasional. Perda tersebut diberlakukan untuk menjamin setelah pihak aparat
sekolah mengondisikan sekolah gratis, para orang tua siswa mendukung program
tersebut. Kini hampir tak ada lagi warga Kabupaten Gowa khususnya anak usia
sekolah dasar dan sekolah lanjutan atas yang bersekolah akibat kesulitan biaya
pendidikan.
C. Kerangka Pikir
Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Sitem Kelas
Berkelanjutan (SKTB) berdasarkan Perda No.10 tahun 2013, masih terdapat
kekurangan-kekurangan didalamnya, hal ini ditandai dengan masih banyakya
lulusan Sekolah Dasar yang yang tidak mampu melanjutan pendidikan ke Sekolah
Menengah Pertama Terakreditasi, selain itu ditingkat Sekolah Menengah Pertama
masih banyak peserta didik yang tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum
(KKM) yang dapat dilihat dari nilai rapor mereka, ada beberapa pelajaran yang
tidak mencapai nilai minimum yang telah ditetapkan di sekolah tersebut, bahkan
hal ini berimbas kepada calon peserta didik baru yang ingin melanjutkan
kebangku SMA, jika nilai rapor calon peserta didik baru tidak memenuhi atau
tidak mencapai nilai KKM disetiap mata pelajaran selama dikelas tiga, maka
mereka akan mendapat penolakan untuk bisa mendaftar di sekolah negeri di
Kabupaten Gowa yang telah menetapkan standar tertentu untuk merekrut calon
siswa baru.
Menurut Siagian (2002:116) mengatakan bahwa keberhasilan sebuah
lembaga pendidikan dalam menghasilkan lulusan terbaik adalah jika sumber daya
manusia sebagai tenaga pendidik memiliki kualitas yang baik dalam
menggunakan metode atau strategis dalam mengajar yang ditunjang dengan
fasilitas dan suasana belajar yang kondusif. Memperhatikan pertimbangan-
pertimbangan tersebut maka peranan pemerintah dalam pelaksanaa Sitem Kelas
Tuntas Berkelanjutan di Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten
Gowa harus didukung oleh seluruh perangkat pemerintahan secara menyeluruh
Peranan Pemerintah
Inovator Pelopor
Stabilisator
Efektivitas Program
Kelas Berkelanjutan
sehingga terwujud tujuan dari program Sistem Kelas Berkelanjutan. Agar lebih
jelas maka dapat dilihat pada bagan kerangka fikir sebagai berikut :
Kerangka Pikir
D. Fokus Penelitian
Adapun fokus pada penelitian ini adalah terkait Peranan Pemerintah
sebagai pelopor, inovator dan stabilitator dalam pelaksanaan Sistem Program
Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda
Kabupaten Gowa
E. Deskripsi Fokus
Guna menyeragamkan beberapa pengertian, berikut diuraikan beberapa
deskripsi fokus sebagai berikut:
1. Pemerintah sebagai pelopor dapat diartikan sebagai sebagai inisiator pertama
tentang pendidikan Sistem kelas Tuntas Berkelanjutan di pemerintahan
daerah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah sebagai inovator dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah
dalam mengembangkan ide baru dalam dunia pendidikan terutama yang
berhubungan dengan program Kelas Tuntas Berkelanjutan pada Dinas
Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa.
3. Pemerintah sebagai stabilisator dapat diartikan sebagai upaya pemerintah
untuk mampu bekerja dan membuat suasana stabil dan dapat menekan
ketidakstabilan yang timbul terkait kendala-kendala yang terjadi dalam
pelaksanaan Program Sistem Kelas Berkelanjutan pada Dinas Pendidikan
Olahraga dan Pendidikan Kabupaten Gowa.
4. Efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program kelas
berkelanjutan pada Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda di Kabupaten
Gowa secara tepat waktu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Mulai
tanggal 15 Juni 2015 - 20 Agustus 2015 Penelitian ini dilaksanakan di kantor
Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa sebagai salah satu
unsur pemerintah ditingkat kabupaten yang secara fungsional bertanggung jawab
terhadap terwujudnya pelaksanaan program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan
(SKTB) dan permasalahannya yaitu Sistem kredit semester bagi siswa harus
didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap, biaya yang cukup tinggi
dilakukan secara bertahap serta tenaga pendidik yang profesional mengingat
program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) merupakan program
unggulan dan inovatif di dunia pendidikan Kabupaten Gowa.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis peneltian, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, metode
penelitian kualitatif dimana penulis bermaksud untuk memberikan gambaran
mengenai peran pemerintah dalam pelaksanaan Program Sistem Kelas Tuntas
Berkelanjutan (SKTB) di Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten
Gowa
2. Tipe Penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi
dimaksudkan untuk menggambarkan berbagai kondisi, berbagai situasi yang
timbul mengenai peran pemerintah dalam pelaksanaan Program Sistem Kelas
Tuntas Berkelanjutan (SKTB).
C. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:
1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan
hasil wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-
laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang
digunakan dalam penelitian.
D. Informan Penelitian
Penentuan subjek atau informan dalam penelitian ini, penulis menetapkan
informan penelitian diambil dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten gowa
dan dari tokoh pendidik di beberapa sekolah yang berbeda karena semua informan
dianggap paling kompeten dalam memberikan informasi terkait peran pemerintah
dalam pelaksanaan Sistem Program Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)
Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:
No Nama Inisial Jabatan Jumlah
1 H. Idris Faisal Kadir, SH., MH IF
Kepala Dinas Dikorda
Kabupaten Gowa
1 Orang
2 Drs. H. Sappe Mangiriang, M.Pd SM
Sekretaris Dinas Dikorda
Kabupaten Gowa
1 Orang
3 H.Syarifuddin,S.Pd. M.Pd HS Sub Dinas Bina Program 1 Orang
4 Drs. H. Syamsuddin, M.Pd SY Kepala Bidang Dikmen 1 Orang
5 Saharuddin, S.Pd, M.Pd SH Kepala SMA 2 Bajeng Barat 1 Orang
6 Drs. Burhan Efendi BE Kepala SMPN 2 Barombong 1 Orang
7 Darmawati, S.Pd DM Guru SMPN 2 Barombong 1 Orang
8 Mirnawati, S.Pd MR Guru SMAN 2 Bajeng Barat 1 Orang
9 Rosdiana RD Guru SDN Limbung Puteri 1 Orang
1
0
Drs. H. Hairil Amin HA Komite SDN Limbung puteri 1 Oran g
JUMLAH 10 Orang
E. Teknik Pengumpulan Data
Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka
digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi
Pada metode pengamatan ini, peneliti akan melakukan pengamatan
langsung kelapangan mengenai peran pemerintah dalam pelaksanaan Program
Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Dinas Pendidikan Olahraga dan
Pemuda Kabupaten Gowa.
3. Wawancara (interview)
Penulis mengadakan dialog langsung dengan informan yang dinilai
dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat mengenai peran
pemerintah dalam pelaksanaan Sitem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di
Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa. Pernyataan yang
disampaikan penulis secara lisan dan terstuktur, agar fokus pembicaraan
terarah kepada pengungkapan masalah SKTB.
4. Studi Dokumentasi
Penulis mengkaji naskah-naskah, buku-buku, literature dan
peraturan-peraturan yang terkait dengan SKTB, studi ini menambah kejelasan
dalam membahas secara rinci dan ada korelasinya dengan permasalahan yang
dihadapi dalam pelaksanaan SKTB di Dinas Pendidikan Olahraga dan
Pemuda Kabupaten Gowa.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana
data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk
menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam
model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman
(Dalam Akbar, 2009:85) ketiga komponen tersebut yaitu:
1. Data Reduction (Redaksi Data)
Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu
perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama
peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan
rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui redaksi data.
Meredksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu.
2. Data Display (Penyajian Data)
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti
yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan
data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
kredibel atau layak untuk diterima
G. Keabsahan Data
Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas
data adalah dengan triangulasi. Menurut Satori Djam’am (2011:170-171)
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan
berbagai cara dan berbagai waktu. Satori Djam’am (2011:171) membagi
triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah
diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan
pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil
pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti
membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan
hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada
sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang
diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen.
Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan
data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada
sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana
yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya
berbeda-beda.
3. Triangulasi Waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang
dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber
masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid
sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data
dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara,
observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil
uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang
sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga
dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang
diberi tugas melakukan pengumpulan data.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa terletak di Jalan
Masjid Raya No.30 Sungguminasa merupakan salah satu lembaga Pemerintah
bertugas sebagai pengelola, pengatur perkembangan pendidikan di lingkup daerah di
Kabupaten Gowa. Dengan jumlah pegawai 322 orang yang terbagi atas 4 satuan
kerja, yaitu 88 orang pegawai kantor dinas, 25 penilik PNS, Pegawai SMP, SMA,
dan SMK sebanyak 150 orang dan Pengawas SD, SMP, SMA, dan SMK
sebanyak 59 orang. Hal ini sangat berpengaruh dalam terlaksananya program
Kelas Tuntas Berkelanjutan secara teknis.
Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa Kota
mempunyai bangunan seluas 740 m², yang berdiri di atas tanah pemerintah seluas
tanah 1.604 m² dengan jumlah ruangan sebanyak 12 ruangan. Yang masing-
masing ruangan digunakan sesuai dengan bagian dan bidangnya.
1. Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa
a. Susunan Organisasi Sesuai dengan Keputusan Bupati Gowa Nomor 10
Tahun 2011 Tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Pendidikan Olahraga
dan Pemuda Kabupaten Gowa maka Susunan Organisasi Dinas
Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa terdiri atas :
1) Kepala Dinas
2) Sekretaris :
a) Sub Bagian Umum Kepegawaian;
b) Sub Bagian Kepegawaian;
c) Sub Bagian Keuangan.
3) Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
a) Seksi Perencanaan;
b) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
4) Sub Dinas TK/SD, terdiri dari :
a) Seksi Pendidikan;
b) Seksi Sarana dan Prasarana;
c) Seksi Tenaga Tehnis dan Non Tehnis.
5) Sub Dinas SLTP, terdiri dari :
a) Seksi Pendidikan.
b) Seksi Sarana dan Prasarana;
c) Seksi Tenaga Tehnis dan Non Tehnis.
6) Sub Dinas Sekolah Menengah, terdiri dari :
a) Seksi Pendidikan;
b) Seksi Sarana dan Prasarana;
c) Seksi Tenaga Tehnis dan Non Tehnis.
7) Sub Dinas Pendidikan Masyarakat Pemuda dan Olahraga, terdiri dari
a) Seksi Pembinaan kepemudaan
b) Seksi Pengembangan Olahraga
c) Seksi Pengembangan Bakat dan Minat
8) Sub Dinas Kebudayaan, terdiri dari :
a) Seksi Kesenian;
b) Seksi Pengembangan Bahasa dan Budaya;
c) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas pokok Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten
Gowa adalah melaksanakan sebagian tugas penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang
pendidikan dan olahraga kabupaten Gowa, Dengan uraian tugas
sebagai berikut :
1) Kepala Dinas
Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan pemuda dan olahraga.
2) Bagian Skretaris, terdiri dari :
Mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perijinan,
kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan kebijakan tehnis yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas.
3) Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan
program kerja tahunan Dinas, mengadakan monitoring dan
pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijakan
tehnis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
4) Sub Dinas TK/SD, terdiri dari :
Mempunyai tugas melaksanakan urusan pendidikan, sarana
prasarana serta tenaga tehnis dan non tehnis pada pendidikan taman
kanak-kanak, sekolah dasar, dan pendidikan luar biasa sesuai dengan
kebijakan tehnis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
5) Sub Dinas SLTP, terdiri dari :
Mempunyai tugas melaksanakan urusan pendidikan, sarana
prasarana serta tenaga tehnis dan non tehnis pada sekolah lanjutan
tingkat pertama sesuai dengan kebijakan tehnis yang ditetapkan oleh
Kepala Dinas.
6) Sub Dinas Sekolah Menengah, terdiri dari :
Mempunyai tugas melaksanakan urusan pendidikan, sarana
prasarana serta tenaga tehnis dan non tehnis pada sekolah menengah
sesuai dengan kebijakan tehnis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
7) Sub Dinas Pendidikan Masyarakat Pemuda dan Olahraga yaitu :
Mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pendidikan
pengetahuan dasar, pemuda, pramuka dan olah raga sesuai dengan
kebijakan tehnis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
8) Sub Dinas Kebudayaan, terdiri dari :
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pendidikan di
bidang kesenian, pengembangan bahasa, dan budaya, serta sejarah,
dan kepurbakalaan sesuai dengan kebijakan tehnis yang ditetapkan
oleh Kepala Dinas.
9) Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok jabatan fungsional di lingkungan dnas terdiri dari :
a) Pranata Komputer.
b) Arsiparis.
c) Pustakawan
d) Guru Ahli.
B. Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Sistem Kelas Tuntas
Berkelanjutan
Kinerja organisasi publik sebagai gambaran hasil kerja suatu instansi
pemerintah dalam bidang tertentu dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu
instansi dalam bidang tersebut. Kinerja organisasi publik sangat penting untuk
mengetahui/mengukur tingkat pencapaian hasi suatu instansi publik sehingga
dapat diketahui sejauh mana pemerintah telah bekerja untuk masyarakat. Penilaian
kinerja organisasi publik dapat membantu mengetahui seberapa jauh keberhasilan
suatu organisasi public dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, khususnya
juga dapat digunakan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan perbaikan
kinerja selanjutnya. Adanya penilaian kinerja organisasi publik dapat membantu
dalam membentuk pencitraan diri/image pemerintah di hadapan publik. Karena
jika kualitas pelayanan publik semakin baik tingkat kepuasan masyarakat (publik)
dapat meningkat dan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah.
Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa merupakan
instansi/dinas yang bertugas mengadakan sosialisasi pelaksanaan Program Kelas
Tuntas Berkelenjutan yang berada di setiap wilayahnya. Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa sebagai bagian dari departemen
pendidikan nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan pendidikan
baik formal maupun nonformal di Kabupaten Gowa. Dinas inilah yang
melaksanakan peran departemen pendidikan dalam merealisasikan Program Kelas
Tuntas Berkelenjutan guru di Kabupaten Gowa yang telah terlaksana selama
kurang lebih 4 tahun tarakhir ini.
1. Peran Pemerintah Sebagai Pelopor
Pemerintah kabupaten Gowa mengembangkan kebijakan pendidikan yang
disebut dengan istilah Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang disingkat dengan
SKTB. Kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan untuk memajukan
kualitas pendidikan dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan
pendidikan berkulitas. Kebijakan pemerintah Kabupaten Gowa tersebut telah
dituangkan dalam buku yang dinamakan Naskah Akademik Sistem Kelas Tuntas
Berkelanjutan.
Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan
Pemuda Kabupaten Gowa terkait pemerintah sebagai pelopor SKTB di Indonesia.
“… SKTB merupakan program yang sangat inovatif dan tidak perna ada di
Kabupaten Gowa sebelumnya, yang kita tahu selama ini, jika siswa tidak
mencapai nilai KKM maka siswa tersebut harus mengulang atau tinggal kelas,
hingga siswa tersebut mampu mencapai standar nilai yang telah ditentukan, SKTB
telah membawa dampak psikologis yang positif kepada siswa. SKTB telah
menyusun beberapa tahapan yang bisa membuat siswa mencapai nilai KKM
sebelum penaikan kelas…”(wawancara IF, 15 Juni 2015)
Sesuai hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa program SKTB akan membawa dampak psikologis yang
positif kepada siswa, sebelum adanya program inovatif SKTB, siswa dihadapkan
pada kenyataan harus tinggal kelas jika nilai peserta didik tidak mencapai KKM,
tentunya ini akan menjadi beban mental yang berat bukan hanya bagi siswa tapi
orang tua peserta didik.
Berikut ini hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Olahraga
dan Pemuda Kab.Gowa mengenai peran pemerintah sebagai pelopor SKTB.
“..ini merupakan hasil pemikiran mendalam Pemerintah Gowa melihat
sistem pendidikan di kabupaten Gowa yang belum menunjukkan dampak
signifikan yang mampu menjawab tantangan global, maka lahirlah SKTB sebagai
jawaban dalam globalisasi pendidikan yang tidak mengenal sistem tinggal kelas,
SKTB telah berjalan kurang lebih 4 tahun dan menunjukkan hasil yang lebih baik
dari sistem pendidikan sebelumnya, ini terlihat dari banyaknya lulusan SMP yang
mampu melanjutkan kebangku SMA..” (wawancara SM, 16 Juni 2015)
Sesuai hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa selama
program SKTB yang telah berjalan kurang lebih 4 tahun. Ini terbukti dengan
banyaknya peserta didik lulusan SMP yang melanjtkan pendidikan ke bangku
SMA di kabupaten Gowa. Hal ini juga terkait dengan tidak adanya sistem tinggal
kelas yang dapat menunda atau menghalangi siswa dalam melanjutka pendidikan
ketingkat yang lebih tinggi.
Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan merupakan program unggulan
pemerintah Kabupaten Gowa dalam dunia pendidikan dan merupakan
program pertama di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa langkah
awal untuk memperkenalkan SKTB kepada tokoh pendidik dan masyarakat
sebagai berikut:
a. Mengadakan Workshop SKTB
Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) merupakan program
unggulan bidang pendidikan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten
Gowa sejak tahun 2011. Agar program ini terus berjalan dengan baik maka
dilakukan penguatan kapasitas bagi tenaga pengajar di Kabupaten Gowa
melalui kegiatan workshop angkatan. Kegiatan workshop seperti ini perna
berlangsung di Hotel Yasmin sebagai workshop kedua promosi SKTB.
Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Pendidikan Olahraga
dan Pemuda terus mempersiapkan diri mensukseskan Sistem Pembelajaran
Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB). “Kesuksesan ini menjadi tanggung
jawab bersama baik sebagai cabang dinas, pengawas maupun sebagai
kepala sekolah, dan guru yang menjadi garda terdepan pelaksanaan
pendidikan di daerah ini
Workshop SKTB ini merupakan kegiatan yang bertujuan
menyamakan persepsi diantara tenaga pendidik dan kependidikan dalam
penerapan Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjuta (automatic
promotion) serta terlaksananya SKTB pada sestiap satuan pendidikan di
Kab Gowa.
Berikut ini hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan
Menengah Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa
“..Peserta setelah workshop ini diharapkan memiliki pemahaman
yang benar dan sama dalam menerapkan sistem pembelajaran kelas tuntas
secara optimal. Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas
Pendidikan dan seluruh Guru harus memiliki persepsi yang sama dalam
menjalanan program SKTB, karena pada dasarnya keberhasilan SKTB ada
di pundak guru sebagai pasilitator untuk siswa dalam membimbing siswa
memahami konsep SKTB di dalam kelas…” (wawancara SY, 19 Juli
2015)
Sesuai hasil wawancara di atas maka penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa tujuan utama diadakannya Workshop SKTB adalah
dalam rangka menyatukan pemahaman yang benar dan sama dalam
menerapkan SKTB, mengingat guru memegang peranan penting dalam
menjalanan program SKTB dan mendampingi siswa dalam memahami
konsep SKTB yang akan siswa jalankan dalam memenuhi ketuntasan
belajar yang diharapkan.
Berikut ini hasil wawancara dengan Guru di SMP Negeri 2
Barombong Kab.Gowa mengenai Workshop SKTB
“..Worksop SKTB sangat membantu para guru untuk memahami
dan mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan di sekolah dan bagaimana
langkah awal yang harus para guru lakukan dalam menghadapi perubahan
yang akan terjadi, karena SKTB merupakan program baru yang hanya
dilaksanakan di Kabupaten Gowa, jadi kami membutuhkan banyak
referensi dalam mengenal dan memahami SKTB agar siswa dapat
menerima dengan baik dan mampu memenuhi tujuan pembelajaran yang
ingin dicapai dalam program baru ini..” ( wawancara DM, 19 Juli 2015)
Sesuai hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa guru sangat terbantu dalam adanya pelaksanaan
workshop SKTB, Workshop ini akan memberi pemahaman dan
pengetahuan kepada guru untuk dapat menjalankan secara teknis program
ini di sekolah, terutama dalam memberikan pemahaman kepada siswa,
sehingga siswa mampu menjalankan program SKTB dengan maksimal.
b. Diskusi dan Uji Kelayakan SKTB Dengan Pakar Pendidikan
Dalam diskusi dan Uji Kelayakan SKTB Dengan Pakar
Pendidikan Pemerintah Kabupaten Gowa menjelaskan pendidikan
berkualitas menempatkan peserta didik sebagai subyek yang aktif belajar,
memiliki pengetahuan, keterampilan afektif, kognitif, psikomotorik dalam
membangun kebiasaan hidup yang sehat, mandiri, produktif, nasionalis,
dan religius. Sehingga sistem pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan
merupakan sistem yang dirasakan tepat untuk memberikan layanan
pendidikan berkualitas dan komprehensip untuk dapat mengembangkan
potensi peserta didik sebagai manusia utuh.
Program ini akan terus dilanjutkan mengingat program SKTB
sangat mampu membuat beban siswa dalam belajar lebih ringan, karena
dalam SKTB terdapat 4 keutamaan yaitu: Pembelajaran tuntas
berkelanjutan (kenaikan kelas dan promosi kesekolah/ jenjang pendidikan
yang lebih tinggi secara otomatis, Pembelajaran yang menggunakan
Sistem Kredit Semester (SKS), Pembelajaran individual yang
menggunakan system pembelajaran dengan modul.
Pelaksanaan SKTB pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan
pendidikan bagi semua peserta didik yang memiliki kemampuan,
kecepatan, maupun kualitas belajar berbeda-beda. Agar pelaksanaan
SKTB tepat sasaran maka perlu dilakukan langkah-langkah yang sistimatis
Peran serta Pemerintah dalam melaksanakan Program Sistem Kelas
Tuntas Berkelanjutan (SKTB) memberikan manfaat bagi peserta didik
sebagai berikut:
1) Peserta didik lebih ditantang untuk belajar mencapai standar
kompetensi yang dinyatakan dalam KKM. Rasa percaya diri peserta
didik lebih meningkat
2) Kualitas hasil belajar peserta didik lebih meningkat dan lebih tinggi
serta terjamin oleh sekolah karena tidak ada peserta didik yang
bernilai di bawah satandar KKM
3) Peserta didik lebih bertanggung jawab atas beban belajar yang
menjadi tanggungjawab karena mereka harus mencapai KKM
4) Dengan sistem kredit yang menjadi bagian yang terintregasi dari
Kelas Tuntas Berkelanjutan, peserta didik memiliki kesempatan
untuk menyelesaikan lebih cepat sehingga biaya yang dikeluarkan
orangtua untuk keperluan pribadi bisa dihemat.
Berikut ini hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan
Olahraga dan Pemuda Kab. Gowa mengenai Uji Kelayakan SKTB dengan
Pakar Pendidikan.
“..SKTB memberikan dampak kepada yang berbeda terhadap
perkembangan peserta didik, sekarang pesera didik tidak dibebankan
dengan kata tinggal kelas, bahkan Pemerintah menyediakan beasiswa yang
berdampak pada peningkatkan jumlah peserta didik untuk melanjutkan
sekolah kejenjang yang lebih tinggi, dua hal ini adalah bukti wujud nyata
kepedulian Pemerintah di dunia pendidikan. SKTB memberikan peluang
bagi siswa untuk mengembangkan diri. Program ini harus terus
dilanjutkan walau pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada
tahap pengaplikasian dilapangan..”( wawancara IF, 15 Juni 2015)
Sesuai hasil wawncara diatas maka penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan
(SKTB) memberikan dampak yang sangat berbeda dengan perkembangan
peserta didik dan Pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap
peserta didik melalui pemberian beasiswa.
Berikut ini hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 2
Bajeng Barat mengenai Uji Kelayakan SKTB dengan Pakar Pendidikan
“..SKTB bukan program coba-coba dalam mencari stategi
peningkatan mutu pendidikan. Saat pertama kali mengaplikasikan
program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di sekolah ini, banyak
perubahan mendasar yang kami lakukan, mulai dari mebuat konsep
pengayaan, membuat penilaian hasil belajar Kelas Tuntas Berkelanjutan
dan penentuan ketuntasan belajar dan remedial. Semua guru harus
menguasai konsep dasar SKTB sehingga dapat diaplikasikan dengan
maksimal dan tepat sasaran..” (wawancara BE, 17 Juni 2015)
Sesuai hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa SKTB merupakan sebuah program unggulan dan
semua elemen yang ada disekolah terutama guru harus beradaptasi dengan
konsep baru yang ditawarkan oleh Pemerintah dalam SKTB, banyak
perubahan mendasar dari program terdahulu dengan program SKTB,
seperti membuat konsep pengayaan, membuat penilaian hasil belajar Kelas
Tuntas Berkelanjutan dan penentuan ketuntasan belajar dan remedial
sehingga guru dituntut untuk menguasai semua konsep yang ditawarkan.
Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan diatas
ditemukan beberapa kejelasan tentang Peran Pemerintah dalam
Pelaksanaan Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Dinas
Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa yang paling penting
adalah dampak psikologis yang positif kepada siswa, memajukan kualitas
pendidikan dan memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan
diri. Dari teori yang dikemukakan oleh Siagian (200:116) dalam
pelaksanaan program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)
menjelaskan bahwa peranan Pemerintah dalam pembangunan sebagai
pelopor ialah mengembangkan kebijakan pendidikan untuk memajukan
kualitas pendidikan. Akan tetapi jika disimpulkan dari teori diatas dengan
pengamatan penulis sesuai berjalan, karena dari segi peranannya
Pemerintah telah melakukan beberapa langkah awal untuk
memperkenalkan Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)
kepada tokoh pendidik dan masyarakat antara lain dengan mengadakan
workshop, diskusi dan mengadakan uji kelayakan promram Sistem Kelas
Tuntas Berkelanjutan (SKTB) dengan pakar pendidikan.
2. Peran Pemerintah Sebagai Inovator
Pelaksanaan SKTB pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan
pendidikan kepada semua peserta didik yang memiliki kamampuan, kecepatan
maupun kualita belajar berbeda, agar pelaksanaan SKTB tepat sasaran maka perlu
ditempuh langkah-langkah sistematis dalam persiapan pembelajaran yang pertama
mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan peserta didik, menggunakan informasi
awal tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik, menggunakan informasi awal
dalam proses pembelajaran.
Dalam proses menganalisa semua potensi yang ada maka pemerintah
sebagai inovator telah mengembangkan dan menyempurnakan program
SKTB di kabupaten Gowa dengan berbagai inovasi baru terkait beberap hal
sebagai berikut:
a. Mengembangkan Perencanaan Pembelajaran Kelas Tuntas Bekelanjutan
Hasil analisis mengenai peserta didik yang telah dikemukakan diatas
menjadi bahan bagi guru dan sekolah dalm mengembangkan silabus dan
rancangan rencana pembelajaran (RPP). Selain analisis kemampuan
peserta didik, untuk mengembangkan silabus dan RPP yang sesuai untuk
Sistem Kelas Tuntas Bekelanjutan
b. Mengembangkan Kegiatan Kelas Tuntas Berkelanjutan
Kegiatan belajar Sistem Kelas Tuntas Bekelanjutan (SKTB) adalah
proses belajar aktif. Proses belajar aktif dilakukan berdasarkan RPP yang
sudah dikembangkan oleh guru.
c. Mengembangkan penilaian hasil belajar Sistem Kelas Tuntas
Berkelanjutan. Penilaian hasil belajar sangat penting dalam Sistem Kelas
Tuntas Bekelanjutan. Penilaian tersebut menentukan apakah seseorang
sudah tuntas menguasai kompetensi yang dipersyaratkan yaitu yang
dirumuskan dalam indicator KKM.
d. Mengembangkan penentuan ketuntasan belajar dan remedial
Penentuan ketuntasan belajar peserta didik dilakukan setiap saat guru
memberikan ulangan harian, bulanan, ujian tengah semester (UTS) dan
ujian akhir semester (UAS) dan tugas-tugas. Pengelolaan hasil belajar
peserta didik dari satu ulangan/ujian/ tugas memberikan dua informasi.
Pertam informasi tentang nilai keseluruhan yang diperoleh peserta didik.
Kedua informasi tentang kemapuan apa yang belum dimiliki peserta
didik.
e. Pengembangan pembelajaran remedial berkelanjutan
Pembelajaran remedial adalah bagia dalam Sistem Kelas Tuntas
Bekelanjutan. Kelemahan dan kekurangan peserta didik dalam belajar
dapat diperbaiki dalam pembelajaran remedial. Setiap saat setelah
dilakukan penilaian guru dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan
peserta didik dalam belajar.
Berikut ini hasil wawancara dengan Guru di SMP Negeri 2 Barombong
Kab.Gowa mengenai peran pemerintah sebagai inovator SKTB.
“..Dengan adanya beberapa inovasi atau pengembangan sistem
pendidikan dalam SKTB seperti pengembangan pengayaan akan membuat siswa
yang meimiki kecepatan berfikir atau kemampuan berfikir yang lebih baik dapat
menentukan atau mengambil mata pelajaran tembahan tanpa harus menunggu
materi pelajaran tertentu sesuai dengan dalam alokasi waktu di RPP, sementara
peserta didik yang belum mampu memenuhi standar nilai kelulusan maka harus
melakukan remedial hingga nilai mereka tuntas hal ini akan menjadi hal yang
menantang bagi siswa dan guru sendiri..” (wawancaara DM, 8 Agustus 2015)
Sesuai hasil wawancara di atas maka penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa dengan adanya rancangan SKTB dengan beberapa konten
didalamnya seperti pengayaan dan remedial menjadi tantangan tersendiri bagi
siswa dan guru dalam mencapai target kriteria ketuntasan minimum KKM yang
telah ditetapkan oleh sekolah.
Berikut ini hasil wawancara dengan Guru di SDN Limbung Putri
Kab.Gowa mengenai peran pemerintah sebagai inovator SKTB
“..Banyak inovasi baru yang dikembangkan dalam SKTB dan itu sangat
terasa bagi guru, karena guru yang terlibat dalam pembuatan RPP yang diadopsi
dari pengembangan silabus SKTB terbaru. Tentu kami harus melakukan
penyusuain untuk mencapai target dan sasaran utama dari SKTB. Kami harus
mempersiapkan konsep pengayaan dan remedial dengan terlebih dahulu
menganalisa kelebihan dan kekurangan peserta didik..” (wawancara RD, 8
Agustus 2015)
Sesuai hasil wawancara di atas maka penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa konten yang terdapat dalam SKTB seperti pengayaan dan
remedial membuat guru harus melakukan persiapan yang lebih dalam menganalisa
kelebihan peserta didik sebelum meberikan pengayaan atau remedial, karena hal
ini akan memberikan hasil perkembangan siswa selama proses belajar di kelas.
Berikut hasi wawancara yang dilakukan penulis dengan staf Sub Dinas
Bina Program Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kab.Gowa terkait
pemerintah sebagai innovator
“..Sudah menjadi tugas kami dalam mengembangkan dan menguji setiap
program pendidikan yang akan diluncurka, termaksud SKTB telah mendapat
banyak dukungan dari berbagai pihak termasuk dari beberapa pakar pendidikan
yang ada di Indonesia. Program SKTB dianggap akan mampu membuat peserta
didik lebih percaya diri dalam mengembangkan kemampuan berfikir dan
bersosialisasi karena tidak ada lagi pemetakan kelas pintar dan kelas kurang
pintar, semuanya disama ratakan dalam satu kelas..” (wawancara HS, 17 Juni
2015)
Sesuai hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa program SKTB telah banyak mendapatkan dukungan dari
beberapa pakar pendidikan di Indonesia karena dianggap mampu menumbuhkan
rasa percaya diri peserta didik dan meningkatkan interaksi sosial antar siswa
karena tidak ada pemisahan antar kelas pintar dengan kelas yang kurang pintar
jadi siswa bisa berinteraksi dan berbagi pengetahuan dengan temannya yang lebih
pintar di dalam kelasnya.
Berikut ini hasil wawancara dengan Guru di SMAN 2 Bajeng Barat
Kab.Gowa mengenai peran pemerintah sebagai inovator SKTB
“..Volume angka peserta didik yang melanjutkan ke jenjang Sekolah
menengah Atas semakin meningkat di sekolah ini. Terbukti dengan peningkatan
jumlah peserta didik baru disetiap kelas, bahkan sekolah kami menambah dua unit
kelas baru untuk menampung mereka semua, ini salah satu dampak dari program
Kelas Tuntas Berkelanjutan, SKTB membuat peserta didik tidak terbebani lagi
dengan mata pelajaran yang dianggap siswa, karena SKTB menuntut guru untuk
mendampingi peserta didik hingga nilainya tuntas. Ini memang inovasi yang
sangat baik untuk lebih dikembangkan dan disempurnakan..” . (wawancara MR,
19 Juli 2015)
Sesuai hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa
program Sistem Kelas tuntas Berkelanjutan (SKTB) merupakan program yang
berinovasi dan sangat perlu dikembangkan karena program ini berdampak positif
bagi proses pembelajaran peserta didik.
Berikut ini hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Olahraga
dan Pemuda Kab.Gowa mengenai peran pemerintah sebagai inovator SKTB.
“..Sudah banyak pengembangan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Gowa dalam dunia pendidikan. Program pertama di Indonesia ini
bahkan sudah diadopsi oleh beberapa daerah lain yang menghapus sistem tinggal
kelas karena dianggap dapat mengganggu kejiwaan peserta didik dalam
mengulang pembelajaran di kelas yang lama, mereka akan merasa terkucilkan.
Saya berharap program ini terus dilanjutkan..” (wawancara IF 17 Juni 2015)
Melihat dari sekian hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa dengan adanya Program Sistem Kelas Tuntas
Berkelanjutan telah memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan
pendidikan di Kabupaten Gowa. Tokoh pendidik dan staf Dinas Pendidikan
Olahraga dan Pemuda berharap program SKTB terus dilanjutkan dan
dikembangkan, mengingat angka putus sekolah di Kabupaten Gowa semakin
menurun setiap tahunnya, tentunya hal ini menjadi hal baik bagi generasi muda
untuk melanjutkan pembangunan di kabupaten Gowa pada khususnya.
Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan diatas ditemukan
beberapa kejelasan tentang Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Sistem
Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda
Kabupaten Gowa yang paling penting adalah pemberian pelayanan pendidikan
kesemua peserta didik yang memiliki kemampuan, kecepatan maupun kualitas
belajar berbeda. Dari teori yang dikemukakan oleh Siagian (200:116) dalam
pelaksanaan program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) menjelaskan
bahwa peranan Pemerintah dalam pembangunan sebagai inovator telah
mengembangkan dan menyempurnakan program Sistem Kelas Tuntas
Berkelanjutan di Kabupaten Gowa dengan berbagai inovasi baru seperti
pengembangan perencanaan dan penilaian hasil perencanaan dan penilaian hasil
belajar. Akan tetapi jika disimpulkan dari teori diatas dengan pengamatan penulis
sesuai berjalan, karena dari segi peranannya Pemerintah telah melakukan
beberapa pelaksanaan untuk mengembang pembelajaran mengingat program
Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan adalah program yang inovatif meskipun
Pemerintah melakukan pengembangan dan penyempurnaan tersebut secara
bertahap.
3. Pemerintah Sebagai Stabilisator
Pada prinsispnya Kelas Tuntas Berkelanjutan hendaknya berlangsung
sebagai proses atau usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk dapat bersaing
dengan sistem pendidikan di luar negeri. Perkembangan tekhnologi yang semakin
menggila tentunya harus dimanfaatkan secara maksimal dan bijaksana dalam
menunjang fasilitas pembelajaran di sekolah. Saat ini belajar tanpa di damping
tekhnologi akan berkembang lebih lamban.
Tekhnologi semakin maju pesat dalam dunia pendidikan, metode-metode
pendidikan yang berbasis teknologi telah dikembangkan, kurikulum yang berbasis
tekhnologi telah dikembangkan, bahkan belajar melalui teknlogi adalah sebuah
keharusan. Perkembangan tekhnologi ini dikembangkan dengan menyediakan
Wifi gratis disetiap sudut kota bahkan hingga kepedasaan, ini semua dilakukan
agar percepatan pembangunan melalui manusia terdidik, cerdas, unggul dan
paham tekhnologi bisa tercapai.
Melihat fenomena ini Pemerintah Kabupaten Gowa berusaha agar
pendidikan SKTB bisa bersaing dan tidak kalah popular pendidikan berbasis
teknologi yang ada di luar negeri, maka dari itu Pemerintah sebagai pelopor dan
inovator SKTB telah membuat konsep mutakhir untuk mendukung Program ini
sebagai berikut:
a. Penerapan Kurikulum Berbasis Teknologi.
Penerapan kurikulum berbasis teknologi dan SKTB mengaktifkan
manajemen berbasis tekhnologi. Mengingat tidak semua sekolah dibeberapa
daerah terpencil tidak dapat mengakses internet karena kendala lingkungan dan
jaringan internet yang kurang maka kurikulum berbasis teknologi solusi yang bisa
menjawab tentangan tersebu. kurikulum berbasis teknologi yang dimasukkan
kedalam program dampingan SKTB terdapat semua konten mata pelajaran yang
diajarkan di Indonesia secara umum, kelebihannya terletak pada penyajian materi
yang dilengkapi dengan LCD. Semua materi pembelajaran terdapat dalam
softwere LCD tersebut yang dilengkapi dengan cinematography disetiap materi,
sehingga siswa dimanjakan dengan pembelajaran visual dan auditory yang
modern.
Mekanisme pengajaran kurikulum berbasis teknologi melalui mekanisme
SKTB berarti visualisasi pengetahuan dan penyediaan teknologi yang tepat, maka
siswa dipacu agar lebih tertarik terhadap ilmu pengetahuan. Pengajaran ini bentuk
sintesis dari pengajaran dan hiburan atau edutaiment. Selain mengenalkan dan
mengajarkan muatan local budaya dan adat istiadat setempat kepada siswa, juga
memuat mata pelajaran umum lainnya, seperti, IPA, IPS, Bahasa Inggris. Dalam
menjalankan program pembelajaran teknologi ini, setiap sekolah telah disiapkan
satu ruangan khusus yang disebut denga cinema class. Dalam kelas tersebut siswa
lebih bisa mengeksplorasi pengetahuan tidak hanya lewat teks tetapi juga dalam
bentuk tiga dimensi atau film. Pemerintah Daerah juga mendisiplinkan siswa dan
pendidik melalui bantuan Satpol PP Pendidikan. Kegiatan yang pertama kali
dibentuk awal tahun 2009 pada awalnya hanya di tingkat SD. Pada awal 2010
semua jenjang pendidikan telah memiliki Satpol pendidikan. Hingga saat ini,
terdapat 525 staf Satpol pendidikan yang dipersiapkan untuk mendukung
kelancaran kegiatan tersebut.
Implementasi dari Perda No 4 tahun 2008 yang diterbitkan itu antaralan
telah memberikan sanksi kepada sejumlah guru yang melanggar Perda pendidikan
gratis. Untuk menjamin berlangsungnya pendidikan gratis di Kabupaten Gowa,
mekanisme sanksi diberlakukan bagi guru maupun kepala sekolah yang nekat
memungut biaya pendidikan kepada siswa. Guru atau kepala sekolah yang
melanggar akan dikenai sanksi mutasi jika terbukti melakukan pungutan-pungutan
yang masuk dalam 14 jenis larangan pungutan pembiayaan. Komite sekolah pun
dipertegas tidak boleh menerima sumbangan dari orangtua murid di sekolah itu.
Kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya pendidikan tertuang dalam
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (10 menyebutkan bahwa setiap warga
Negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (2) menegaskan bahwa
pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan
nasional yang dapat meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Berikut ini hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 2 Bajeng Barat
terkait Adanya Kurikulum Berbasis teknologi.
“.. Kurikulum Berbasis Teknologi telah membuat sekolah terbantu dengan
adanya pemberian LCD yang berisi editaiment Cinema disetiap mata pelajaran
yang diajarkan, siswa menjadi lebih bergairah dengan lebih cepat paham karena
mereka disuguhan sesuatu yang baru dan modern yaitu dengan menyaksikan
sebuah film pendek terkait materi yang diajarkan. Dalam hal ini guru juga
terbantu dalam proses penjelasan kepada siswa karena telah terwakili dengan
kehadiran film pendek tersebut..” (wawancara oleh SH, dilakukan pada 15 Juni
2015)
Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa kehadiran Kurikulum Berbasis Teknologi telah membuat
sekolah terbantu dengan adanya pemberian LCD yang berisi editaiment Cinema
disetiap mata pelajaran yang diajarkan. LCD yang berisi editaiment Cinema
membuat siswa semakin bergairah dalam belajar karena siswa tidak lagi hanya
mendengarkan penjelasan dari guru yang mungkin akan membuat siswa cepat
bosan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kurikulum Berbasis Teknologi harus
tetap dilanjutkan.
Menurut salah seorang guru di SMP Negeri 2 Barombong mengatakan
bahwa:
“..Saat mengetahui akan ada Kurikulum berbasis Teknologi yang akan
diberikan dan diaplikasikan kesekolah-sekolah maka itu akan menjadi angin
segar, apalagi belajar dengan menggunakan teknologi dalam mengajar melalui
LCD ini akan sangat membantu guru dalam menjelaskan, siswapun akan merasa
lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran. Pelajaranpun akan lebih mudah dipahami
untuk diingat dalam jangka yang panjang karena adanya audio visual..”
(wawancara oleh DM, dilakukan pada 8 Agustus 2015)
Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil wawancara di atas adalah
semua program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa semata-mata
untuk meningkatkan kemampuan akademik peserta didik dan membantu
oprasional guru saat mengajar, hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya
Kurikulum Berbasis Teknologi mampu menjawab tantangan dunia pendidikan
yang lebih modern dan efisien, ini merupakan salah satu solusi mengajar yag
sangat baik diaplikasikan untuk meningkatkan gairah belajar peserta didik.
b. Dialog Terbuka dengan Guru terkait Perkembangan SKTB
Untuk mendukung dan menyukseskan program Sistem Kelas Tuntas
Berkelanjutan (SKTB) maka Gubernur Sulawesi Selatan bekerja sama dengan
Pemerintah Kabupaten Gowa untuk melakukan Dialog bersama ribuan guru
menyambut dengan antusias Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)
RI dan mengunjungi Kabupaten Gowa sebagai perjalanan dinas Kementerian.
Kehadiran Mendikbud dalam rangka melakukan pertemuan dengan ribuan tenaga
pendidik se-Sulsel dalam kegiatan yang bertajuk “Sambung Rasa Kepala Sekolah
dan Guru Se-Sulsel dengan Mendikbud RI” disambut antusias oleh para tenaga
pendidik tersebut.
Pemerintah Kabupaten Gowa mewakili rakyat Kabupaten Gowa
mengutarakan rasa terima kasihnya atas kehadiran Mendikbud dan juga
memaparkan berbagai program pendidikan yang diterapkan di Kab Gowa yang
diawali dengan Pendidikan Gratis pada tahun 2007 dari tingkat SD hingga SMU.
Bahkan, saat ini sudah tercatat sebanyak 256 siswa dari 11 SMU/SMK se-Kab
Gowa yang berhasil lulus tanpa tes masuk di Perguruan Tinggi.
Pemerintah Kabupaten Gowa memperkenalkan Kurikulum Berbasis
Teknologi, Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, Pemberian Beasiswa Semester 3
dan 4 kepada mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Gowa, serta program
Investasi Sumber Daya Manusia Seperempat Abad melalui pemberian beasiswa
pendidikan di 21 perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah bekerjasama
dengan Pemkab Gowa. Untuk program Investasi SDM Seperempat Abad ini para
siswa dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah hingga selesai kuliah namun apabila
putus sekolah maka orang tua wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan
Pemerintah tiga kali lipat. “Setelah selesai mereka tidak harus kembali mengabdi
ke Gowa, bisa ke seluruh Indonesia asalkan tidak ke luar negeri karena program
ini dari Gowa untukmu Indonesiaku,” terangnya.
Pemerintah yang konsen dengan pendidikan ini mengatakan bahwa pada
tahun 2016 mendatang akan mencanangkan pada penerimaan siswa kelas 1 SD di
Gowa akan menghapuskan seluruh pendidikan menulis, membaca dan berhitung.
Pertimbangan pencanangan tersebut karena pada usia kelas 1 SD lebih fokus
bermain untuk membuka komputer data otak sebab pada usia 3 hingga 8 tahun
waktu untuk membuka komputer data otak anak untuk pembentukan karakter.
Pertemuan yang diisi dengan dialog dan tanya jawab tersebut, Mendikbud
menekankan pada tiga hal penting dalam peningkatan Sumber Daya Manusia dan
kualitas pendidikan di Indonesia. “Pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita
semua, jadikanlah sekolah sebagai tempat belajar yang menyenangkan, ajarkan
anak-anak memiliki mimpi yang tinggi dan bangun integritas yang tinggi pada
anak sebab integritas merupakan persyaratan sehingga kita dapat hidup di masa
depan,” pesan Mendikbud kepada seluruh tenaga pendidik se-Sulsel.
Dalam dialog dengan guru tesebut Mentri Pendidikan dan Kebudayaan
menegaskan bahwa kunci keberhasilan suatu sistem pendidikan bukanlah dari
sebuah kurikulum, sebab sehebat apapun kurikulum tersebut kuncinya tetap
berada pada kualitas dan karakter guru.
Sesuai hasil wawancara dengan seorang guru SDN Limbung Puteri yang
mengikuti Dialog terbuka dengan Menteri Pendidikan, mengatakan bahwa:
“…Dialog ini memberikan rasa percaya diri kepada teman-teman guru
untuk semakin memacu diri dalam meningkatkan profesionalisme guru, kitalah
tempat berkembang anak selain orang tuanya. Jangan biarkan sekolah menjadi
tempat yang menakutkan bagi anak yang membuat anak malas kesekolah, tapi
sekolah menjadi tempat menyenangkan untuk mengejar mimpi-mimpi masa depan
mereka..” (wawancara oleh RD, dilakukan pada 8 Juli 2015)
kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil wawancara di atas adalah bahwa
dialog guru dangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mampu membuat rasa
percaya diri guru semakin tinggi dengan mendengarkan langsung karena dalam
dialog itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan membuat program-program
yang akan mampu meningkatkan profesionalitas guru dalam mengajar yang
tentunya dapat berdampak baik bagi peserta didik, sehingga peserta didik tidak
akan menjadikan sekolah sebagai tempat yang menakutkan dan para orang tua
siswa merasa tenang menitipkan anak mereka di sekolah.
c. Kerja Sama dengan Lembaga Kampus
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa kembali menjalin kerjasama
dengan Perguruan Tinggi Negeri terkait program investasi Sumber Daya Manusia
(SDM) yang berbasis kurikulum SKTB. Kali ini giliran Universitas Hasanuddin
(Unhas) Makassar yang ditandai dengan penandatangan MOU oleh Pemerintah
Kabupaten Gowa, dan Rektor Unhas Makassar, Pemerintah Kabupaten Gowa
menjelaskan, program SDM seperempat abad ini sangatlah strategis di Sulsel dan
menjadi virus bagi seluruh Kabupaten/Kota untuk melakukan program seperti ini.
“Program ini melahirkan anak-anak unggul dan cerdas pada 25 tahun mendatang
untuk Sulsel yang diharapkan menjadi potensi di masa datang,” harap Pemerintah
Kabupaten Gowa tentang program investasi SDM seperempat abad.
Tahun 2015 ini Pemerintah kabupaten Gowa mempersiapkan anggaran
kerjasama dalam bidang pendidikan dengan Universitas Indonesia (UI) dengan
kuota sebanyak 5 orang untuk Fakultas Hukum Ekonomi, Institut Pertanian Bogor
(IPB) sebanyak 10 orang Fakultas Pertanian, Universitas Gajah Mada (UGM)
sebanyak 15 orang untuk Fakultas Kedokteran dan Universitas Hasanuddin
(Unhas) sebanyak 10 orang untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Teknik.
“Pemkab Gowa menanggung semua biaya pekuliahan hingga selesai, termasuk
dengan biaya hidupnya.”
Beberapa bentuk kerjasama Pemerintah Kabupaten Gowa dengan
Perguruan Tinggi Negeri terkait program investasi Sumber Daya Manusia (SDM)
yang berbasis kurikulum SKTB, sebagai berikut:
1) Perguruan tinggi yang telah menjalin kerjasama (MOU) membuka peluang khusus
bagi siswa berprestasi lulusan kurikulum SKTB untuk mengikuti pendidikan.
2) Memberikan peluang bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya
untuk mengabdi sebagai pengajar di perguruan tinggi tersebut.
3) Penyelenggaraan kegiatan ilmiah seperti seminar dan penelitian bersama antar
Pemerintah Kabupaten Gowa dan lembaga kampus
4) Pemerintah Kabupaten Gowa menfasilitasi Mahasiswa untuk magang dan
melaksanakan pelatihan bagi mahasiswa dari UI, UGM, dan Perguruan Tinggi
lainnya di Kabupaten Gowa.
5) Menyediakan beasiswa bagi mahasiwa untuk melanjutkan Program Pascasarjana
(Magister/S2) di kampus tersebut.
Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga
Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa:
“...Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki perhatian yang sangat tinggi di
bidang pendidikan ini terlihat dengan adanya pendatanganan Nota Kesepakatan
(MOU) maka potensi peningkatan mutu pendidikan akan dicapai, semua peserta
didik lulusan SMA/ SMK bisa memilih kampus idaman mereka. Pemerintah
Kabupaten Gowa memiliki perhatian yang sangat tinggi di bidang pendidikan.
kemudian harapan saya Program ini dapat melahirkan anak-anak unggul dan
cerdas pada 25 tahun mendatang untuk Sulsel yang diharapkan menjadi potensi di
masa datang,” seperti program investasi SDM seperempat abad. (wawancara oleh
IF, dilakukan pada 15 Juni 2015)
Sesuai penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda
Kabupaten Gowa, penulis dapat mengetahui bahwa penandatangan nota
kesepakatan (MOU) akan membuka peluang lebih besar lagi kepada lulusan yang
berasal dari Kabupaten Gowa, apalagi dengan adanya beasiswa bagi peserta didik
berprestasi, ini akan memicu persaingan yang sehat diantara pelajar untuk bisa
bergabung dan menimbah ilmu di kampus-kampus terbaik dinegeri ini. Dengan
demikian maka mutu pendidikan akan semakin meningkat khususnya di
Kabupaten Gowa.
Pertanyaan selanjutnya mengenai bagimana dengan adanya sistem kuota di
setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang tidak merata jumlah peserta
didik yang diterima, contohnya hanya 5 kuota di Fakultas Hukum UNHAS,
sementara kita tahu ini adalah fakultas bergengsi yang banyak peminatnya,
ditanggapi langsung oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda
Kabupaten Gowa, mengatakan bawha
“..Kuotanya memang tidak merata, tapi kami yakin ini justru akan
memicu persaingan yang semakin kuat diantara pelajar, karna untuk masuk di
Fakultas Hukum Unhas juga tidaklah muda, banyak tokoh-tokoh hebat negeri ini
pernah kuliah disana, sebut Saja mantan ketua KPK Abraham Samad, itu adalah
lulusan Fakultas Hukum. SKTB telah membawa manfaat bagi Kabupaten Gowa
dimana pada tahun 2014 sebanyak 457 orang siswa-siswi asal Gowa berhasil lulus
tanpa tes masuk di beberapa Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia..”
wawancara oleh IF, dilakukan pada 15 Juni 2015)
Sesuai hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bawha kerja sama yang
dilakukan dalam bentuk Nota kesepakatan (MOU) membawa dampak positif
dalam dunia pendidikan di kabupaten Gowa karena ini akan menumbuhkan
semangat baru dalam melanjutkan pendidikan hingga ke bangku perkuliahan dan
akan ada persaingan positif mendapatkan beasiswa gratis dari Pemerintah,
mengingat adanya MOU dikampus-kampus terbaik dan bergengsi di negeri ini.
d. Bantuan Biaya Pendidikan/ Alokasi Anggaran Pendidikan
Salah satu aspek penting dalam peningkatan mutu pendidikan melaui
kurikulum berbasis SKTB adalah pembiayaan pendidikan. Pembangunan di
bidang pendidikan dan penerapan oprasional SKTB akan berjalan lancar apabila
didukung oleh tersedianya anggaran pendanaan di bidang pendidikan yang
menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental
(instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di
sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan yang
bersifat kuantitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan,
hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya,
sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan
berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua
jenis pengeluaran yang berkenaan dengan pendidikan, baik dalam bentuk uang
maupun barang.
Perubahan kewenangan pengelolaan pendidikan dengan segerah mengubah
pembiayaan sektor pendidikan, system otonomi daerah, praktis hanya pembiayaan
sekolah dasar (SD) yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Setelah melakukan otonomi daerah, seluruh pengelolah sekolah dasar
hingga SLTP menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Konsekueansinya,
tidak ada lagi Kanwil dan Kandepdiknas, yang ada hanyalah Dinas Pendidikan di
tingkat kabupaten/ kota yang ada di bawah kendali Pemda, dan Dinas Pendidikan
propinsi yang ada di bawah kendali Pemerintah Provinsi.
Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa dan Dinas
Pendidikan Provinsi tidak ada hubungan hierarkhis, sedangkan provinsi masih
tetap mengemban amanat sebagai perwakilan pemerintah pusat. Dengan
konfigurasi kelembagaan seperti itu, jelas bahwa pusat tidak lagi punya “tangan”
didaerah untuk mengimplementasikan program-programnya. Implikasinya, setiap
program di tingkat sekolah harus dilakukan melalui koordinasi dengan Pemda,
atau khususnya Dinas Pendidikan dan kabupaten Gowa.
Konfiguarasi kelembagaan yang seperti itu pula, pola pembiayaan
pendidikan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Dalam rangka
penyelenggaraan pendidikan 9 tahun, tanggung jawab Pemerintah Daerah terkait
biaya satuan pendidikan telah diatur dalam PP No 48 tahun 2008 yang intinya
adalah sebagai berikut:
1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan
biaya operasional satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah sampai terpenuhi standar Nasional pendidikan
2) Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah menjadi bertaraf
internasional dan/ atau berbasis keunggulan local, selain dari Pemerintah Daerah,
pendanaan tambahan dapat bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang
tidak mengikat atau sumber lain yang sah.
3) Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya non
operasional yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara mengenai bentuk peran Peran Pemerintah
dalam hal pembiayaan pendidikan dijawab langsung oleh Bapak Kepala Dinas
Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa mengatakan:
“…Untuk mendukung program SKTB Pemerintah Daerah dan Dinas
terkait bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya
operasional satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah/Pemerintah Daerah sampai terpenuhinya standar nasional
pendidikan..” (wawancara oleh IF, dilakukan pada 15 Juni 2015)
Sesuai hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah
Daerah dan Dinas terkait bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi
dan biaya operasional satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah/Pemerintah Daerah hal ini dilaksanakan untuk mendukukung
percepatan pembangunan sekolah yang akan mendukung proses belajar mengajar
hingga terpenuhi standar nasional pendidikan.
Kemudian ditambahkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga
mengatakan bahwa:
“…Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalokasikan dana pendidikan
setiap tahunnya yang bersumber dari APBN dan APBD, alokasi yang di
anggarkan sudah terinci dengan jelas di APBD…( wawancara oleh SM, pada 9
Juli 2015)
Sesuai hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam anggaran
pendidikan di Kabupaten Gowa Pemerintah telah mengalokasikan dana
pendidikan setiap tahunnya yang bersumber dari APBN dan APBD, semua
anggaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.
Menurut salah seorang guru di SMP Negeri 2 Barombong mengatakan
bahwa:
“…dalam hal bantuan dana alokasi pendidikan sudah diterima oleh sekolah
ini, ini bisa terlihat dari tersedianya sarana dan prasarana buat siswa dan guru
sudah memadai. Fasilitas di sekolah ini sudah cukup baik untuk menjaga
kenyamanan proses belajar mengajar siswa. Buku paket mata pelajaran sudah
cukup untuk memenuhi kebutuhan siswa-siswi disini. Pihak orang tua siswapun
tidak diberatkan dengan biaya pendidikan, semua sudah ditanggung oleh
Pemerintah Daerah. Dengan bantuan biaya dari Pemerintah ini tentunya semangat
siswa untuk sekolah semakin tinggi.” (wawancara oleh DM, pada 8 Agustus
2015)
Sesuai hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dana alokasi dari
APBD Kabupaten Gowa telah diterima oleh pihak sekolah, ini bisa terlihat dari
tersedianya sarana dan prasarana untuk siswa dan guru sudah memadai. Fasilitas
yang ada di sekolah cukup baik untuk menjaga kenyamanan proses belajar
mengajar siswa. Sementara dari pihak orang tua tidak diberatkan dengan biaya
pendidikan, semua sudah ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
Menurut Komite Sekolah SD Limbung Puteri Kabupaten Gowa
mengatakan bahwa:
“.. Mengenai biaya yang kami kelolah untuk sekolah ini sudah mampu
untuk untuk menjalankan program sekolah dengan baik, perlengkapan belajar
siswa seperti buku paket sudah terpenuhi sehingga siswa bisa belajar lebih
maksimal dalam mencari sumber belajar. Selama anggaran masih ada dalam Kas
tentunya semua program sekolah yang sifatnya untuk kemajuan sekolah tentunya
akan kami dukung..” (wawancara oleh HA, pada.19 Juli 2015)
Sesuai hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa biaya yang
dikucurkan oleh Pemerintah kesetiap sekolah mampu untuk untuk menjalankan
program sekolah dengan baik. Buku paket dan media belajar pendukung lainnya
juga telah terpenuhi. Hal ini akan membuat sekolah bisa bersaing dengan baik
dengan sekolah-sokolah unggulan yang mungkin lebih mendapat perhatian dari
Pemerintah.
e. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik Melalui Pelatihan SKTB
Peran esensial guru dalam pendidikan, menuntut guru sebagai tenaga
profesional memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat yang sesuai
dengan kewenangan mengajar atau bidang tugasnya. Mendorong Pemerintah
memberikan subsidi kualifikasi guru pada tingkat pendidikan dasar dan
menengah, dengan tujuan agar memotivasi guru untuk mengikuti pendidikan
lanjutan hingga memperoleh ijazah Sarjana/Diploma IV (S1/DIV), meningkatkan
pengetahuan, kemampuan, dan kinerja guru dalam proses pembelajaran, serta
mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui upaya peningkatan
mutu pengajar/guru. Dengan adanya bantuan subsidi kualifikasi akademik
diharapkan agar para pendidik/guru tidak meninggalkan tugas mengajar sehingga
dapat dihindari adanya kekosongan dalam proses belajar mengajar. Yang
diharapkan akan dapat membawa dampak dalam terlaksananya proses
pembelajaran yang menciptakan suasana pendidikan yang bermakna,
menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, yang pada akhirnya mampu
meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.
Keikutsertaan pendidikan dalam usaha pembangunan di berbagai bidang
jelas diperlukan. Stimulasi dan penyertaan upaya pendidikan pada masyarakat
yang sedang membangun ternyata memberikan hasil yang memuaskan di dalam
mengatasi persoalan-persoalan dan kepentingan orang banyak disegalah bidang.
Keberadaan guru dalam dunia pendidikan memegang peranan yang sangat
strategis oleh kerena itu dibutuhkan tenaga guru professional sebagi profesi yang
diandalkan. Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen pasal 4
menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk
meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Dalam proses peningkatan mutu guru di institusi pendidikan, peningkatan
motivasi kerja, kinerja dan produktivitasnya perlu adanya pelatihan-pelatihan
khusus, bukan hanya itu Pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan-
kebijakan yang berpihak pada peningkatan SDM guru.
Terkait dengan profesionalisme tenaga pengajar Kepala Dinas Pendidikan
dan Olahraga mengatakan:
“..Tolak ukur utama sebuah sekolah untuk mencapai tingkat pencapaian
pendidikan yang baik tentunya dapat dilihat dari tingkat kecerdasan seorang guru
dalam mengelola kelas, hal ini tentu terkait dengan Sumber daya manusia (SDM)
yang unggul dan terlatih. Sudah bayak program yang diluncurkan Pemda untuk
meningkatkan kempuan guru seperti MKKS, MGMP dan lain sebagainya, ini
dilakukan karena kami paham betul peran seorang guru dalam mencerdaskan anak
bangsa. Jika seorang guru hanya mampu menguasa materi dengan baik tapi tak
mampu mengelolah kelas dengan baik maka itu akan percuma karena begitu
banyak karakter siswa dalam kelas yang berbeda-beda sehingga kecerdasan
seorang guru dibutuhkan dan ini tentunya membutuhkan pelatihan khusus..”
wawancara oleh IF, dilakukan pada 15 Juni 2015)
Sesuai hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai
tingkat pencapaian pendidikan yang baik tentunya dapat dilihat dari tingkat
kecerdasan seorang guru dalam mengelola kelas, hal ini tentu terkait dengan
Sumber daya manusia (SDM). Dalam meningkatkan profesionalisme guru
Pemerintah melalui Dinas Pendidikan telah melaksanakan berbagai kegiatan
untuk meningkatkan kemampuan guru seperti MKKS, MGMP dan lain
sebagainya, ini dilakukan karena kami paham betul peran seorang guru dalam
mencerdaskan anak bangsa.
Lanjut ditambahkan oleh guru SMAN 2 Bajeng Barat terkait
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik Melalui Pelatihan SKTB
mengatakan bahwa:
“..Ilmu yang didapatkan dibangku kuliah tidak akan cukup menjadi bekal
menjadi seorang guru, mengingat masalah dalam kelas akan berbeda dengan teori
yang didapatkan di dalam kampus, sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan
khusus seperti MGMP, DIKLAT pengembangan profesi, workshop pendidikan,
dan berbagai seminar pendidikan dalam mengembangkan dan meningkatkan
kemampuan siswa dalam mengajar dan memahami perkembangan mental.
Sekedar menguasai materi tidaklah cukup dalam mengajar siswa, tapi lebih dari
itu dibutuhkan penguasaan kelas..” wawancara oleh MR, dilakukan pada 8
Agustus 2015)
Sesuai hasil wawancara diatas penulis bisa menarik kesimpulan bahwa
pelatihan-pelatihan seperti MGMP, DIKLAT pengembangan profesi, workshop
pendidikan SKTB, dan berbagai seminar pendidikan yang dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas guru dalm mengembangkan kurikulum berbasis SKTB. Ini
juga akan menjadi bekal kuat bagi guru di dalam kelas dalam menerapkan
metode-metode yang dapat membuat siswa lebih memahami pelajarannya.
Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan diatas ditemukan
beberapa kejelasan tentang peran Pemerintah dalam pelaksanaan program Sistem
Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda
Kabupaten Gowa yang paling menunjang adalah pemberian pelayanan pendidikan
kesemua peserta didik dengan metode dan kurikulum pendidikan yang berbasis
teknologi agar siswa lebih cepat paham. Dari teori yang di kemukakan oleh
Siagian (2000:116) dalam pelaksanaan program Sistem Kelas Tuntas
Berkelanjutan (SKTB) menjelaskan bahwa peranan Pemerintah dalam
pembangunan sebagai stabilisator adalah Pemerintah harus mampu bekerja dan
membuat suasana stabil dan menekan ketidakstabilan. Akan tetapi jika
disimpulkan dari teori diatas dengan pengamatan penulis tidak sesuai berjalan
karena dari segi peranannya Pemerintah belum sepenuhnya memberikan fasilitas
teknologi tersebut namun akan dilakukan secara bertahap tetapi Pemerintah sudah
melakukan bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi yang membuka peluang
khusus bagi siswa berprestasi lulusan kurikulum Sistem Kelas Tuntas
Berkelanjutan untuk mengikuti pendidikan.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya,
maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:
Pemerintah memiliki peran dalam pelaksanaan Program Kelas Tuntas
Berkelanjutan (SKTB) di Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten
Gowa bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana memaksimalkan
dan mengembangkan kinerja Pemerintah. Walaupun masih banyak kekurangan
dan kendala-kendala yang terdapat dalam program tersebut seperti masih banyak
lulusan Sekolah Dasar yang belum mampu melanjutkan pendidikan ke Sekolah
Menengah Pertama terakreditasi disebabkan karena nilai standar kelulusan tidak
mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) namun Pemerintah akan
berupaya secara bertahap untuk mengoptimalkan program tersebut.
Peran Pemerintah sebagai pelopor diantaranya adalah mengadakan
workshop Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) sebagai salah satu wadah
dalam memperkenalkan Program kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupatn
Gowa dan melakukan uji kelayakan SKTB dengan pakar pendidikan di Indonesia.
Peran Pemerintah sebagai Inovator SKTB adalah mengembangkan
perencanaan pembelajaran kelas tuntas bekelanjutan, diantaranya adalah
Mengembangkan kegiatan Kelas Tuntas berkelanjutan, mengembangkan penilian
hasil belajar kelas tuntas bekelanjutan, mengembangkan penentuan ketuntasan
belajar dan remedial, dan mengembangkan remedial berkelanjutan
Peran Pemerintah sebagai Stabilitator SKTB diantaranya adalah dengan
mengadakan dialog terbuka dengan ribuan guru terkait perkembangan SKTB,
adanya Kerja Sama Dengan Lembaga Kampus di Indonesia terkait program
investasi Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis Kurikulm SKTB seperti
memberikan beasiswa kepada mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan,
mengadakan kajian ilmiah dan seminar, menfasilitasi mahasiswa untuk magang
dan melaksanakan pelatihan. Adanya bantuan biaya Pendidikan Dalam rangka
penyelenggaraan pendidikan 9 tahun berbasis kurikulm SKTB, dan adanya
peningkatan profesionalisme tenaga pendidik melalui pelatihan-pelatihan seperti
MGMP, Diklat pengembangan profesi, workshop pendidikan, dan berbagai
seminar pendidikan untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengajar dan
mengaplikasikan kurikulm SKTB.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini dari beberapa wawancara dan obeservasi
yang dilakukan, ada beberapa saran yang nantinya bisa menjadi rekomendasi
dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Gowa:
1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa khusus pada Dinas Pendidikan
Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa agar lebih meningkatkan sarana dan
prasarana dibidang teknologi seperti komputer dan jaringan internet ditiap
sekolah terutama sekolah yang terpencil tingkat Sekolah Dasar. Selain itu
peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan
menggunakan teknologi agar menunjang proses pendidikan.
2. Pemerintah Kabupaten Gowa dapat meningkatkan pembiayaaan untuk
tingkat Sekolah Dasar mengingat banyak sekolah yang kekurangan media
pembalajaran dan buku paket penunjang proses pembelajaran yang sudah tak
layak pakai.
3. Untuk tenaga pendidik/guru yang ada di kabupaten Gowa agar bisa bertindak
sebagai guru yang professional dan mampu bersinerji dalam penerapan SKTB
berbasis teknologi.
4. Untuk Sekolah khususnya di dataran tinggi yang terpencil agar Pemerintah
dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang cukup memadai serta
dukungan biaya yang cukup tinggi
5. Pemerintah bertanggung jawab mengoptimalkan serta meningkatkan tingkat
pendidikan melalui program penuntasan untuk dapat mencapai hasil sesuai
standar kompetensi.
DAFTAR PUSTAKA
Ary, Gunawan H. 2002. Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang
Berbagai Problem Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta
Bastian, I. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggran Pemerintah Daerah di
Indonesia, Jakarta: Salmba Empat
Deming. 1982. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta. PT. Bumi Aksara
Ermaya, Suradinata. 2013. Menejemen Pemerintahan dalam Ilmu Pemerintahan.
Jakarta. PT Vicodata
E, St Harahap. Dkk. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bandung: Balai
pustaka
Halim, Abdullah. 2009. Problem Desentralisasi Keuangan PEmerintah Pusat-
Daerah. Jogjakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM
Giroth. 2003. Peran Pemerintahan. Bandung: refika Aditama
Haryanto, dkk. 1997. Fungsi-fungsi Pemerintahan. Jakarta: Badan Pendidikan dan
Pelatihan Depertemen Dalam Negeri
Ikhsan YL. 2013. Panduan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. Gowa: Dinas
Pendidikan Olahraga dan Pemuda.
Inu, Kencana. 2009. Kepemeimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung: refika
Aditama
Josef Riwu Kaho. 2001. Prospek Otonomi Daerah di Negera Indonesia. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Lipson, Leslie. 2003. Total quality Management In Government, jogjakarta: PT
RciSoD.
Lubis, S. 2003. Masalah-masalah Hukum dalam Otonomi Daerah. Depertemen
Humum dan HAM RI
Nasirin, Khairun. 2010. Peran Strategis Pemerintah dalam Mewujudkan
Kesejateraan Sosial. Malang: Universitas Barawijaya
Nisjar, Karhi dan Winardi. 1997. Manajemen Strategik. Mandur Maju: Bandung
Safi’I, M. 2008. Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah.
Malang: Avveroes Press.
Said masud. 2005. Arah Baru otonmo9mi Daerah di Indonesia. Malang: UNM
Press
Salam Setyawan Dharma. 2001. Otonomi Daerah dalam PerspektifLingkungan,
Nilai dan Sumber Daya. Jakarta: Djembatan
Satotri Djam’an dan Aan Komariah. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta:
Bnadung
Seymour Richard. 2002. Otonomi Daerah: Indonesian’s Decentralitation
experiment. New Journal of Asian Studies 4.
Siagian. 2000. Prospek Otonomi Daerah di Negeri Republik Indonesia. Jakarta:
Raja Grafindo Persada
Soekanto, Soejono. 2001. Sosiologi Suatu Pengantar. Cetakan 43, Raja Grafindo
Persada. Jakarta
Suyuti M. 2010. Analaisis Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang; suatu
Study dari Perspeaktif Perencanaan, Implementasi, dan evaluasi. Thesis:
Magister manajemen. Pasca sarjana Mataram. Mataram
Syafaruddin. 2002. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep,
Strategy dan Aplikasi. Jakarta: Grasindo
Syakrani. 2009. Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good
Goverenment. Yogyakarta: Pustaka Belajar
Perundang- Undangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
Permendiknas No.16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan kompetensi
Guru
Undang- Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah
Undang-Undang Dasar 45
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
LAMPIRAN – LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
RISNAWATI LATIF, dilahirkan pada tanggal 28 September Tahun
1985 di Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Anak
ke empat dari pasangan Abdul Latif dan Daeng Cawang.
Pada tahun 1992 Penulis masuk ke Sekolah Dasar di SD Inpres
Taeng-Taeng dan lulus pada tahun 1998, pada tahun yang sama
penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di SMP Negeri 3
Sungguminasa dan lulus pada tahun 2001. Penulis kembali melanjutkan Pendidikannya
di SMK Negeri 1 Makassar dan selesai pada tahun 2004. Pada tahun 2011 penulis
memutuskan untuk menjadi seorang mahasiswa Jurusan Ilmu Adminitrasi Negara di
Universitas Muhammadiyah Makassar.