PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(PPNS)LINGKUP KEMENTERI PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

BIRO HUKUM 20181

PPNS PVT 2018

PPNS

PerkembanganIlmu

Pengetahuan danTeknologi

Perkembangankehidupan

masyarakat danmeningkatnyainteraksi antar

indiviu

munculnyaberbagai bentuk

dan jeniskejahatanberbasisteknologi

untukmengantisipasi

dan menanggulagikejahatan yang

cenderungmeningkat baiksecara kuantitasmaupun kualitas

Oleh penyusun peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan pd institusi lain diluar POLRI utk

terlibat dalam proses penyidikan, dengan harapan proses penyidikan dapat diperiksa dan diselesaikan secara

cepat, tepat dan dapat terungkapnya suatu peristiwa tindak pidana

2

DASAR

HUKUM

UU No. 1 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana

UU No. UU No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara RI

PP No. 23 Tahun 1983 Juncto PP No. 58 Tahun 2010 Pelaksanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

PP No. 43 Tahun 2012 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi,

Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan

Swakarsa.

Permen Huk Ham NO. M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tata Cara

Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah

Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk,

Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal

pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Perkapolri No. 6 Tahun 2010 Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai

Negeri Spil.

UU teknis Sektoral

UU No.8 Tahun 1999

PERLINDUNGAN KONSUMEN

3

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 HUKUM ACARA PIDANA

Pasal 1

a. Penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna

menemukan tersangkanya.

Pasal 6

Penyidik adalah:

a. Pejabat Polisi negara Republik Indonesia; dan

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

Undang.

4

Pasal 8

PPNS dapat membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan tentang pemeriksaan

tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan

benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian,

pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.

Berita acara dibuat oleh pejabat bersangkutan atas kekuatan sumpah jabatan, dan

ditandatangan oleh semua pejabat yang terlibat dalam tindakanan.

Penyidik menyerahkan berkas perkara yang dilakukan:

a. pada tahap pertama, penydidik hanya menyerahkan berkas pekara;

b. dalam hal penyididikan sdh dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab

atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Jaksa).

Pasal 7 angka 2

PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar

hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi

dan pengawasan pejabat Polisi negara RI.

5

Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh

undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang

berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan

oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983

PELAKSANAAN KUHAP

penjelasan

6

PERATURAN MENTERI HUKUM dan HAM

NOMOR M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011

TENTANG

TATACARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, MUTASI, DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU

JANJI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK, UKURAN, WARNA, FORMAT, SERTA

PENERBITAN KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

PENGUSULAN PENGANGKATAN

Menteri HUK HAM

Pelaksanaan

Dirjen AHU

Jaksa Agung dan

Kepolisian RI

Utk mendapat

pertimbangan

Diusulkan dg disertai persyaratan a-f

Menteri/pimpinan lembaga

pelaksanaan dpt

mendelegasikan

kepada Sekjen/Eselon I

30 hr

7

1

2

KEPOLISIAN RI

DIKLAT PPNS

3

456

7

PERSYARATAN PPNS

PNS yang telah diangkat menjadi PPNS diberikan kartu tanda pengenal yang diterbitkan

oleh Menteri Hukum HAM atau Dirjen AHU.

a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;

b. pangkat paling rendahPenata Muda/golongan III/a;

c. berpendidikan paling rendah sarjana hkm/sarjana lain yg setara;

d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

e. sehat dan rohani dibuktikan dg surat dokter rumah sakit pemerintah.

f. DP3 paling sedikit bernilai baik dalam 2 th terakhir; dan

g. mengikuti dan lulus diklat di bidang penyidikan.

8

Apabila terjadi pemberhentian sebagai PPNS didalam surat pemberhentian

harus disertakan alasan pemberhentiannya, dan Menteri Hukum HAM atau

Dirjen AHU dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak menerima usulan

pemberhentian menerbitkan Keputusan Pemberhentian PPNS bagi PNS yang

bersangkutan.

Apabila terjadi mutasi, baik mengenai jabatan maupun wilayah kerja PNS,

harus diterbitkan SK Mutasi oleh Menteri yang mebawahi PPNS, dan dalam

waktu paling lama 30 hari sejak diterbitkannya Keputusan Mutasi wajib

dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

9

MUTASI

PEMBERHENTIAN

UNDANG-UNDANG TEKNIS SEKTORAL

Dasar

wewenang

PPNS

UU 12/1992 Penyidikan Ps 59 (Pdn 60-63)

UU 16/1992 Penyidikan Ps 30 (Pdn 31)

UU 29/2000 Penyidikan Ps 70 (Pdn 71-74)

UU 16/2006 Bina Was Ps 34 (sanksi Administratif)

UU 18/2009 jo 41/2014 Penyidikan Ps 84

(Pdn 86-93 disisipkan 91A, 91B)

UU 41/2009 Penyidikan Ps 71 (Pdn 72-74)

UU 13/2010 Penyidikan Ps 123 (Pdn 124-129)

UU 18/2012 Penyidikan Ps 132 (Pdn 133-148)

UU 19/2013 Penyidikan dilakukan UU terkait ( Pdn 100-104)

UU 39/2014 Penyidikan Ps 102 (Pdn 103-113).

10

WEWENANG PPNS UU PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (UU 29/2000)

Pasal 70

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang PVT;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan

tindak pidana di bidang PVT;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan

dengan peristiwa tindak pidana di bidang PVT;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang PVT;

e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap

hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di

bidang PVT;

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang PVT.

11

TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

NO PASAL SUBSTANSI SANKSI

1 71

6 (3)

Barang siapa dengan sengaja memproduksi,

menyiapkan propagasi, mengiklankan, menawarkan,

menjual atau memperdagangkan, mengekpor,

mengimpor, tanpa persetujuan pemegang hak PVT.

Sengaja

Pdn pjr paling lama 7

th, dan denda paling

banyak 2,5 milyar.

(Komulatif).

2 72

13 (1)

23

Konsultan PVT dengan sengaja tidak mendaftar di

Kantor PVT, tidak menjaga kerahasiaan varietas dan

seluruh dokumen permohonan hak PVT, sampai

dengan tanggal diumumkannya permohonan hak

PVT.

Sengaja

Pdn pjr paling lama 5

tahun dan denda paling

banyak 1 milyar.

(Komulatif).

3 73

10 (1)

Barang siapa dengan sengaja menggunakan sebagian

hasil panen, kegiatan penelitian, pemuliaan

tanaman, dan perakitan varietas baru, pengadaan

pangan, dan obat-obatan dari varietas yang

dilindungi dengan tujuan komersial.

Sengaja

Pdn pjr paling lama 5

tahun dan denda paling

banyak 1 milyar.

(Komulatif).

4 74

30 (3)

Pemeriksa PVT dan Pejabat kantor PVT yang sengaja

tidak menjaga kerahasiaan varietas yang

diperiksanya.

Sengaja

Pdn pjr paling lama 5

tahun dan denda paling

banyak 1 milyar.

(Komulatif).

12

HUKUM MATERIIL

Merumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan serta syarat-syarat apa yang

diperlukan agar seseorang dapat dihukum

(dijatuhi Hukuman pidana)

Dirumuskan dalam Pasal-Pasal yang berisi perintah (Gebot), larangan (Verbod), dan

Larangan dengan Pengecualian (Morgen)

HUKUM FORMIL

peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan

mempertahankan hukum materiil. Oleh karena itu hukum formil mengatur bagaimana

menerapkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana materiil.

Mengikuti ketentuan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan

penyidikan.

13

TUGAS POKOK PPNS

Melakukan penegakan hkm sesuai dg UU yg menjadi dasar hukumnya

Penegakan hukum adalah usaha pembinaan yang mencakup berbagai

tindakan yang bersifat pencegahan (preventif) dan penindakan (represif)

PENEGAKAN HUKUM

1. Penegakan hkm yg terpenting utk mendorong terwujudnya kepastian

hkm (terlindunginya pelaku usaha, pengguna produk/jasa dan masy

lainnya)

2. Kepastian hkm sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan

khususnya di bidang pertanian.

14

1. Memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat mengenai per

uu yg menjadi dasar hukum tugas dan wewenang Instansinya serta syarat-

syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh masyarakat yg memerlukan

pelayanan jasa dari instansi yang membawahi PPNS .

2. Melaksanakan penegakan hukum

PERAN PPNS

Keberhasilan PPNS melaksanakan peran pelayanan dan penegakan

memberikan andil besar dalam mendukung pelaksanaan program pem

bangunan Pertanian.

Hukum tidak statis, selalu mengikuti dinamika kehidupan masyarakat,perkembangan teknologi, politik, penyelenggaraan pemerintahan.

Hukum bertujuan utk hidup tertib, aman, adil dan makmur (Kepastian danKeadilan).

15

LANDASAN & KEKUATAN DLM MENDUKUNG

PROSES PENYIDIKAN OLEH PPNS

1. UU NO. 8/1981

2. UU NO. 2/2002

3. BEBERAPA KEPMEN KEH

WEWENANG PPNS

JENIS TINDAK PIDANA / PELANGGARAN

DI LINGKUNGAN TUGASNYA

HASIL SIDIK

MEMENUHI SYARAT

FORMAL MATERIIL

PENYIDIKAN OLEH

PPNS PROFESIONAL

KORWAS OLEH

PENYIDIK POLRI.

KEKUATAN BERUPA :

- BANTUAN SIDIK

(TAKTIS, TEKNIS &

UPAKSA).

- JUKNIS SIDIK.

ATASAN PPNS/PIMP. INSTANSI

(KEKUATAN BERUPA SARANA DAN

PRASARANA, ANGGARAN,

SISTEM KENDALI).

16

PROSES SIDIK

PPNS T. PDN

SPDP PANGGIL KAP HAN DAH SITA

PROSES KORWAS PPNS

P. POLRI

BERKAS

PERALIHAN TG. JAWAB

DARI PROSES SIDIK KE

PENUNTUTAN

PENYIDIK J.P.U

17

PROSES PENEGAKAN HUKUM

TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP

P. POLRI

PPNSTINDAK PIDANA JPU PEGADILAN L.P

PERAN JPU :

JPU MENERIMA TG. JAWAB PERKARA DLM

PERALIHAN PROSES DARI SIDIK KE

PENUNTUTAN

A.PELIMPAHAN BP TAHAP I

B.PELIMPAHAN TERSANGKA DAN BARANG

BUKTI TAHAP II.

PERAN P. POLRI :

SEMENJAK SPDP, P. POLRI :

MEMBERI BANTUAN.

A. TAKTIS

B. TEKNIS

C. UPAYA PAKSA

MEMBERI PETUNJUK

18

ACARA PERKARA PIDANA MENURUT KUHP

NO/URUTAN PROSEDUR

1 PROSEDUR PEMANGGILAN

2 PROSEDUR PEMERIKSAAN/PENYIDIKAN

3 PROSEDUR PENANGKAPAN

4 PROSEDUR PENAHANAN

5 PROSEDUR PENYITAAN A. BENDA SITAAN

6 PROSEDUR PENYITAAN B. SURAT-SURAT

7 PROSEDUR PENGURUSAN BENDA SITAAN

8 PROSEDUR PENGGELEDAHAN

9 PROSEDUR PENUNTUTAN

10 PROSEDUR PERMINTAAN PEMERIKSAAN PRA PERADILAN

DAN ALASANNYA DALAM KUHP

11 PROSEDUR ACARA PEMERIKSAAN PRA PERADILAAN

19

20

PPNS PVT 2018