PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PENGUATAN

PEMERINTAH DAERAH

DALAM PEMBANGUNAN

KESEHATAN

Jakarta, 19 Februari 2020

ISU PEMBANGUNAN SDM BIDANG KESEHATAN

Pembangunan SDM Bidang Kesehatan mengalami perbaikan signifikan ditandai dengan peningkatan

Usia Harapan Hidup (UHH). Namun beberapa capaian indikator kesehatan Indonesia masih

rendah. Kondisi ini berpengaruh pada Kualitas & Produktivitas SDM dalam jangka Panjang.

3 dari 10 anak Balita menderita Stunting (UNICEF, WHO, 2016)

305 Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2915)

24 Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2017)

23 dari 100 Remaja Laki-laki Usia 13-15 merokok (WHO, 2018)

26 dari 100 kematian penduduk usia 30-70 thn disebabkan 4 penyakit tidak menular: Kanker, Diabetes, Kardiovaskular(CDV) , pernapasan kronis (CRD) (World Development Indicators, 2016).

Ko

nd

isiP

em

bangunan

SD

M-K

esehata

n,a

l:

Ku

alit

as

&

Pro

duktivitas

SD

M I

ndonesia

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

3

AMANAT UUD 1945 (HASIL AMANDEMEN)

Pasal 28F ayat (1)

Setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehatserta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan

Pasal 34 ayat (3)

Negara bertanggung jawab

atas penyediaan fasilitas

pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum

yang baik

Derajat Kesehatan

masyarakat yang

setinggi-tingginya

dapat terwujud

Menjadi

tanggung jawab

Pemerintah

Dijabarkan Dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentangRPJMN Tahun 2020-2024

Sejalan dengan

perwujudan visi dan

misi Bapak Presiden

Joko Widodo dan

Ma’ruf Amin dalam

rangka pembangunan

manusia dan

meningkatkan derajat

kesehatan

masyarakat yang

setinggi-tingginya


6

Sasaran, Indikator, dan Target Layanan Dasar Kesehatan 2024

No. Sasaran/Indikator Baseline (2019)Target

(2024)

I Terpenuhinya Layanan Dasar

1 Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran

hidup)

305

(SUPAS, 2015)

183

2 Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) 24

(SDKI, 2017)

16

3 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)

pada balita (%)

27,7

(SSGB, 2019)

14

4 Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus)

pada balita (%)

10,2

(Riskesdas, 2018)

7

5 Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV 0,24 (Kemkes, 2018) 0,18

6 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 319 (Global

Tuberculosis

Report, 2017)

190

7 Eliminasi malaria (kab/kota) 285 (Kemkes, 2018) 405 Su

mb

er:

RP

JM

N 2

02

0-2

024


7

Sasaran, Indikator, dan Target Layanan Dasar Kesehatan 2024 (2)

Su

mb

er:

RP

JM

N 2

02

0-2

024

No. Sasaran/Indikator Baseline (2019) Target (2024)

I Terpenuhinya Layanan Dasar

8 Persentase merokok penduduk usia 10-18

tahun (%)

9,1

(Riskesdas, 2018)

8,7

9 Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18

tahun (%)

21,8

(Riskesdas, 2018)

21,8

10 Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak

usia 12-23 bulan (%)

57,9

(Riskesdas, 2018)

90

11 Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama

terakreditasi (%)

40

(Kemkes, 2018

100

12 Persentase rumah sakit terakreditasi (%) 63

(Kemkes, 2018)

100

13 Persentase puskesmas dengan jenis tenaga

kesehatan sesuai standar (%)

23

(Kemkes, 2018)

83

14 Persentase puskesmas tanpa dokter (%) 12

(Kemkes, 2019)

0

15 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat

esensial (%)

86

(Kemkes, 2018)

96


8

Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Mendukung Pembangunan SDM Bidang Kesehatan

Su

mb

er:

RP

JM

N 2

02

0-2

024

Major Project Manfaat Proyek

Indikasi

Pendanaan (Rp

Triliun)

Pelaksana

Percepatan Penurunan

Kematian

Ibu dan Stunting

Menurunnya angka kematian lbu hingga

183 per 100.000 kelahiran hidup

Menurunnya prevalensi stunting hingga

14%

87,1

(APBN)a.l Kemenkes, BKKBN,

KemenPUPR, Kemendagri,

Kemendikbud, Pemda

Akses Sanitasi (Air Limbah

Domestik) Layak dan Aman

(90% Rumah Tangga)

Meningkatnya rumah tangga yang memiliki

akses sanitasi layak menjadi 90%

140,9

APBN: 73,5

APBD: 1,7

Masyarakat/

Swasta: 65,7

a.l KemenPUPR, Kemenkes,

Kemendagri, Pemda, Badan

Usaha (BUMN/ Swasta),

dan

Masyarakat

Akses Air Minum

Perpipaan (10 Juta

Sambungan Rumah)

Meningkatnya akses air minum layak pada

tahun 2024 menjadi 100%

123,5

APBN: 77,9

APBD: 15,6

KPBU: 29,9

a.l KemenPUPR, Pemda,

dan Badan

Usah

Rumah Susun Perkotaan (1

Juta)

Meningkatnya akses masyarakat terhadap

perumahan layak danaman yang terjangkau

untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan

menangani permukiman kumuh

397,9

APBN: 18,0

APBD: 109,2

BUMN: 28,0

Swasta: 237,5

Masyarakat: 5,0

a.l Kementerian PUPR,

Pemerintah Daerah,

BUMN, Swasta, dan

Masyarakat


9


10


11

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


12

URUSAN PEMERINTAHAN

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Upaya Kesehatan01

SDM Kesehatan02

Sediaan Farmasi, Alat

Kesehatan, & Makanan

Minuman

Pemberdayaan

Masyarakat Bidang

Kesehatan04

03

SUB URUSAN KESEHATAN

02

Pilkada Serentak Tahun 2020

Apakah kebijakan

desentralisasi

justru

memperburuk

status kesehatan

masyarakat?

Apakah desentralisasi

tidak berhasil

menyeimbangkan

fasilitas kesehatan dan

sumber daya kesehatan

antar

provinsi/kabupaten/kota?

Contents

Here

Contents

Here

REALITA PERMASALAHAN KESEHATAN DI DAERAH

PILKADA langsungmerubah pelayanankesehatan menjadi

komoditi politik

Biaya tinggi dalam pemilihankepala daerah menyebabkanbanyaknya tindakan KKN dan tidak perhatian pada kesehatanyang bersifat promotif dan preventif

Komoditi politik yang paling menarik adalah

pelayanan gratis Pembiayaan untuk kerjasamalintas sektoral di daerah untukkegiatan promotif dan preventif kesehatan belummaksimal

• Melakukan pembinaan &

pengawasan terhadap

penerapan SPM bidang

kesehatan di daerah

Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang

Kesehatan

• Mendorong daerah agar

menyusun kebijakan

mendukung pelaksanaan

Germas di daerah

Pelaksanaan Germas

ANTARA LAIN:

DUKUNGAN KEMENDAGRI TERHADAPPROGRAM STRATEGIS NASIONAL BIDANG KESEHATAN

• Meningkatkan kapasitas

Pemerintah Daerah provinsi

dalam melakukan penilaian

kinerja kab/kota dalam

menurunkan stunting

Penurunan Stunting

• Melakukan pembinaan

& pengawasan dalam

penyelenggaraan KKS

di daerah (Peraturan

Bersama Mendagri &

Menkes Tahun 2005

Penyelenggaraan Kabupaten

Kota Sehat (KKS)

• Memfasilitasi daerah

dalam integrasi

Jamkesda ke JKN

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN)• Mendukung eliminasi

TBC, HIV, Filariasis,

Schistosomiasis,

Malaria dan lain-lain

Pencegahan & Pengendalian

Penyakit

1 23 4

Memenuhi alokasi 10% diluar

gaji pegawai untuk urusan

kesehatan dalam APBD sesuai

UU Nomor 36 Tahun 2009

Mendukung pencapaian target

program prioritas/ strategis

nasional yang bersinergi

dengan prioritas daerah

Melaksanakan program &

kegiatan sesuai

kewenangan berdasarkan

UU Nomor 23 Tahun 2014

PERAN PEMDA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KESEHATAN

Berupaya menyediakan sarana,

prasarana, & SDM dalam

memberikan pelayanan kesehatan

sesuai standar

Terima Kasih

19

PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN

Documents

Transcript of PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN