PENGUATAN MANAJEMEN SDM KESEHATAN DALAM PEMBAGIAN KEWENANGAN

PUSAT - DAERAH

OLEH:

KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN

JAKARTA, 5 APRIL 2016

1

KERANGKA PENYAJIAN:

1) ANALISA SITUASI DAN TANTANGAN SDM KESEHATAN

2) PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA

3) UPAYA, CAPAIAN DAN HARAPAN

2

3

4

Sumber : Double Burden of Diseases & WHO NCD Country Profiles (2014)

• Kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat

• Tren ini kemungkinan akan berlanjut seiring dengan perubahan perilaku hidup (pola makan dengan gizi tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, merokok, dll)

Cedera 7%

Penyakit Tidak

Menular 37%

Penyakit Menular

56%

Cedera 8%

Penyakit Tidak

Menular 49%

Penyakit Menular

43%

Cedera 9%

Penyakit Tidak

Menular 58%

Penyakit Menular

33%

1990 2000 2010 2015

Keterangan: Pengukuran beban penyakit dengan Disability-adjusted Life Years (DALYs) hilangnya hidup dalam tahun akibat kesakitan dan kematian prematur

Cedera 13%

Penyakit Tidak

Menular 57%

Penyakit Menular

30%

5

2015

1. Asumsi Perhitungan : Jumlah Peserta, Rate Experience, Claim experience 2. Biaya termasuk klaim yang belum ditagihkan Faskes tahun 2014 & 2015

PROPORSI BIAYA MANFAAT DI PUSKESMAS VS RS TAHUN 2015

Proporsi pembayaran biaya

manfaat tahun 2015 (diestimasikan)

sbb:

- 20,05% pada FKTP atau

sebesar Rp 8.291.241,-

- 79,95% pada FKRTL atau sebesar Rp 33.066.554,-

6

RASIO TENAGA KESEHATAN PER 100.00O PENDUDUK TAHUN 2015

BIDAN Target : 104 / 100.000 pddk Realisasi : 145 per 100.000 pddk

DOKTER SPESIALLIS Target : 10,2 / 100.000 pddk Realisasi : 12 per 100.000 pddk

PERAWAT Target : 162,4 / 100.000 pddk Realisasi : 151 per 100.000 pddk

Sumber : Bidan, Perawat MTKI, 31 Des 2015 Sumber : Dokter, Dokter Spesialis, KKI 31 Des 2015

DOKTER Target : 41 / 100.000 pddk Realisasi : 43 per 100.000 pddk

7

KONDISI KETENAGAAN DI PUSKESMAS TAHUN 2015 (Standar Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)

NO TENAGA KESEHATAN KEADAAN KEKURANGAN

1 Dokter Umum 17.760 2.594

2 Dokter Gigi 6.809 4.603

3 Perawat 104.318 7.902

4 Bidan 102.060 7.017

5 Tenaga Kefarmasian 9.848 4.114

6 Tenaga Kesehatan Masyarakat 21.307 3.198

7 Tenaga Kesehatan Lingkungan 10.148 3.448

8 Tenaga Gizi 9.612 5.813

9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 5.565 5.716

JUMLAH 287.427 44.405

Jumlah Puskesmas 9731

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, 31 Desember 2014 8

KONDISI KETENAGAAN DI RUMAH SAKIT TAHUN 2016 (Standar Berdasarkan Permenkes No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit)

TENAGA KESEHATAN KEADAAN KEKURANGAN

Spesialis Anak 5.832 727

Spesialis Obgyn 6.859 613

Spesialis Penyakit Dalam 5.458 704

Spesialis Bedah 5.089 842

Spesialis Radiologi 2.413 969

Spesialis Rehab Medik 837 425

Spesialis Anestesi 3.852 313

Spesialis Pat Klinik 1.224 707

Spesialis Pat Anatomi 591 442

Spesialis Jantung & PD 1.319 102

Spesialis Mata 2.774 61

Spesialis THT 2.535 21

Spesialis Jiwa 1.284 126

Spesialis Saraf 2.662 65

Spesialis Paru 1.325 102

Dr Umum 24.408 1.443

Dr Gigi 5.130 726

Drg Spesialis 1.159 1.320

Perawat 150.512 130.618

Bidan 31.035 24.030

Apoteker 12.107 6.029

Tng Teknis Farmasi 10.011 366

Ahli Lab Medik 10.937 1.449

Kesehatan Masyarakat 3.418 2.500

Sanitarian 3.443 1.929

Tenaga Gizi 5.408 2.412

TOTAL 301.622 179.041

Jumlah Rumah Sakit 2490

Sumber : RS Online BUK, 31 Desember 2015 9

ISU STRATEGIS

PPSDM KES

Jumlah dan Jenis SDM Kesehatan

Belum Sesuai dengan Kebutuhan

Mutu SDM Kesehatan Belum

Memadai

Distribusi SDM Kesehatan Belum

Merata

PENGADAAN SDM KES

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENDAYAGUNAAN SDM KES

PENDIDIKAN SDMK

PENINGKATAN

MUTU SDMK PELATIHAN

SDMK

PERENCANAAN & PENDAYAGUNAAN SDM KES

1

2

3

10

11

UU NO 23 Tahun 2014 Tentang PEMERINTAHAN DAERAH Kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib – pelayanan dasar

PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA

a) Tenaga kesehatan Indonesia, TK-WNA serta penerbitan rekomendasi pengesahan rencana penggunaaN tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).

Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.

URUSAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

12

PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA

b) Penetapan penempatan dr spesialis dan drg spesialis bagi Daerah yang tidak mampu dan tidak diminati.

c) Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan

d) Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM kesehatan.

e) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Nasional.

Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM danUKP Daerah provinsi.

Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota.

13

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

( UU 36/2014 : Tenaga Kesehatan pasal 4)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:

• pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan;

• perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; dan

• pelindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik.

14

Pasal 6 & 7 Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah provinsi dan kab/kota berwenang untuk:

menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;

melaksanakan kebijakan & merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;

melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan; melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan;

membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan praktik Tenaga Kesehatan; dan

melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan.

15

PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA

a) Penerbitan STR Memberikan dukungan

dg berfungsinya MTKI Membina org profesi Alokasi anggaran

Memberikan dukungan dg berfungsinya MTKP

Membina org profesi Alokasi anggaran

Menerbitkan SIP Membina mutu &

kompetensi Mengawasi Membina org

profesi Alokasi anggaran

b) Penerbitan rekomendasi pengesahan RPTKA dan IMTA Memberikan

dukungan kerja sama lintas sektor dan pengawasan

Alokasi anggaran

Memberikan dukungan kerja sama lintas sektor dan pengawasan

Alokasi anggaran

Menerbitkan SIP TKWNA

Mengawasi Alokasi anggaran

16

PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA

c) Penetapan penempatan dr spesialis dan drg spesialis bagi Daerah yang tidak mampu dan tidak diminati.

Menyusun rencana kebutuhan nakes di fasyankes provinsi dan lintas kab/kota

Membuat regulasi Alokasi anggaran Membina dan

mengawasi

Menyusun rencana kebutuhan nakes di fasyankes kab/kota Membuat regulasi Alokasi anggaran Membina dan

mengawasi

d) Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan Menyusun kurikulum

dan modul pelatihan

Menggunakan standar kompetensi Kadinkes, Kabid/Kabag dan kasubid/kasubag/kasi

Melaksanakan pelatihan

Menggunakan standar kompetensi Kadinkes, Kabid/Kabag dan kasubid/kasubag/kasi Melaksanakan

pelatihan

17

PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA

e) Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM kesehatan. Menyusun regulasi

jabatan fungsional, jenjang karir

Menerapkan NSPK yang disusun

Pelatihan jabatan fungsional

Penggunaan jenjang karir

Menerapkan NSPK yang disusun

Pelatihan jabatan fungsional

Penggunaan jenjang karir

f) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Nasional.

Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM danUKP Daerah provinsi. Menyusun rencana

kebutuhan nakes di fasyankes provinsi dan lintas kab/kota

Membuat regulasi Alokasi anggaran Membina dan

mengawasi

Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota. Menyusun rencana

kebutuhan nakes di fasyankes kab/kota Membuat regulasi Alokasi anggaran Membina dan mengawasi

18

UU 23 TAHUN 2014

Pembagian Kewenangan

Urusan Pemerintahan

Pelaksana Urusan Pemerintahan

Dinas Kesehatan Provinsi & Kabupaten/ Kota

Wajib & Pilihan Urusan Wajib : Bidang Kesehatan

Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota

Kedudukan & Tugas SKPD Dinas

PersyaratanKompetensi

Pemerintahan Kemen DAGRI

Manajerial Kemen PAN & BKN

Teknis Kementerian Kesehatan

Dasar Pendidikan & JenjangKarir

19

20

5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas, & Pemerataan Nakes

2015 2016 2017

a. ∑ puskesmas yg min memiliki 5 jenis nakes (tenaga kesmas, kesling, tenaga gizi, tenaga kefarmasian & analis kesehatan)

1.200 2.000 3.000

b. % RS Kab/Kota kelas C yg memiliki 4 dr spesialis dasar & 3 dokter spesialis penunjang

30% 35% 40%

c. ∑ nakes yg ditingkatkan kompetensinya 10.200 21.510 33.060

SASARAN STRATEGIS 2016 PEMENUHAN SDM KESEHATAN

21

Isu, Masalah dan Resolusi

No. Isu dan

Masalah

Resolusi

Prov / Kab / Kota Pusat

1. Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan tidak merata antar daerah

Menyusun perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dengan menggunakan Sistem Informasi SDM Kesehatan dan mengajukan formasi CPNS ke Badan

Kepegawaian Daerah (BKD)

Melakukan advokasi kepada MENPAN-RB dan BKN untuk mengalokasikan formasi CPNS sesuai kebutuhan masing-masing

Pemda

Mengatasi maldistribusi di daerahnya dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota, dan memperkuat koordinasi dengan BKD dalam

penempatan tenaga kesehatan

Melakukan advokasi ke KEMENDAGRI, KEMENPAN-RB dan BKN agar BKD Provinsi dan Kab/Kota memperhatikan pertimbangan dan usulan Dinkes Provinsi, dan

Kab/Kota

Pemda Kab/Kota yang memiliki kapasitas fiskal rendah mengajukan kebutuhan formasi CPNS ke MENPAN dan alokasinya didukung oleh alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Mengusulkan ke KEMENKEU dan KEMENDAGRI untuk mengembangkan mekanisme penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk pemenuhan gaji SDM Kesehatan di daerah tersebut

22

Isu, Masalah dan Resolusi

No. Isu dan

Masalah

Resolusi

Prov / Kab / Kota Pusat

2. Pemenuhan jenis nakes belum sesuai standar

Memanfaatkan Perpres Wajib Kerja Dokter Spesialis (rancangan) untuk mendistribusikan Dokter Spesialis dengan menyusun rencana kebutuhan dan lokasi RS serta menyiapkan dukungan berupa insentif daerah dan

ketersediaan alat kesehatan

Menempatkan Dokter Spesialis dengan menggunakan APBN dengan prioritas di daerah yang tidak diminati sesuai UU No 23 Tahun 2014, bekerjasama dengan Organisasi Profesi dan

Fakultas Kedokteran

Memanfaatkan dana BOK untuk merekrut tenaga kontrak promosi kesehatan di setiap puskesmas dengan pendidikan minimal D3 Kesehatan (tenaga Kesehatan Lingkungan, Gizi, Perawat, Bidan, dan Analis

Laboratorium)

Merevisi Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (Permenkes No 82 Tahun 2015) untuk mendukung

upaya tersebut

23

Isu, Masalah dan Resolusi

No. Isu dan

Masalah

Resolusi

Prov / Kab / Kota Pusat

3. Kompetensi Nakes belum sesuai standar

Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan (beasiswa) dan pelatihan

Memberikan dukungan dalam bentuk dana Dekonsentrasi untuk mendukung upaya tersebut.

Mengalokasikan anggaran bagi Bapelkes Daerah untuk pengembangan dan pemenuhan tenaga Widyaiswara

Memberikan dukungan dalam bentuk dana Dekonsentrasi atau mengembangkan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang SDM Kesehatan untuk mendukung upaya tersebut

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan dalam bentuk pemberian izin dan pengawasan praktek, kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar dalam rangka meningkatkan kompetensi

Memberikan dukungan dalam bentuk dana Dekonsentrasi atau Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk mendukung upaya tersebut.

Dinas Kesehatan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam memberikan rekomendasi perizinan pembukaan SMK Kesehatan

Berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur kurikulum pendidikan SMK Kesehatan dan menyusun regulasi lulusan SMK Kesehatan sebagai Asisten Tenaga Kesehatan yang bekerja dibawah supervisi Tenaga Kesehatan 24

• Disusun secara berjenjang (dimulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pemda kab/kota, pemda provinsi, sampai dengan Pemerintah secara nasional) berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan (pasal 14 ayat 2 UU Nakes)

• Pusat – Provinsi – Kab/Kota menyusun perencanaan kebutuhan SDM kesehatan

Permenkes Nomor 33/2015 :

Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan

25

* Sesuai UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

KRITERIA YANG ADA KEDEPAN KETERANGAN KLASIFIKASI

PERMANEN CPNS 1. CPNS 2. PPPK

Sesuai UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Semua daerah

SEMENTARA 1. PTT 2. NUSANTARA

SEHAT (PENUGASAN KHUSUS BERBASIS TIM)

1. PTT (DISESUAIKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN TERKAIT PPPK)

2. NUSANTARA SEHAT I

(PENUGASAN KHUSUS BERBASIS TIM) *

3. NUSANTARA SEHAT II

(PERORANGAN) *

Dokter, dokter gigi dan bidang Dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesling, kesmas, tenaga farmasi, gizi, analis laboratorium Perawat, bidan, kesling, kesmas, tenaga farmasi, gizi, analis laboratorium

DTPK, wilayah timur, kepulauan • DTPK • Kosong/kurang 5 -

7 jenis nakes

• Semua puskesmas • Fiskal kapasitas

rendah • Kosong/kurang

nakes < 4 nakes 26

AKTIVITAS UTAMA TARGET [orang)

KETERANGAN

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Nusantara Sehat I) Tim NS Peserta Baru

1.040 130 Puskesmas DTPK • Puskesmas perbatasan,

pulau terluar, terpencil • puskesmas tidak mempunyai

≥ 5 jenis nakes Distribusi Dokter Spesialis 350 di 144 RS rujukan

Nusantara Sehat II (perorangan)

19.210 Semua Puskesmas terutama DTPK • Puskesmas tidak

mempunyai/kurang tenaga < 5 jenis nakes

• Kapasitas fiskal rendah Internsip Tenaga Kesehatan 9.500

KEGIATAN PEMENUHAN SDMK TAHUN 2016 DI TINGKAT PUSAT

27

REALISASI/TARGET TIM NUSANTARA SEHAT TAHUN 2015 – 2019

Strategi Pemenuhan Target/Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Nusantara Sehat (berbasis tim)

694 orang

(120 tim)

1.734 (k) orang

(250 tim)

2.160 (k) Orang

(270 tim)

2.320 (k) Orang

(290 tim)

2.480 (k) Orang

(310 tim)

*) Kumulatif

694 org

Tenaga Nusantara sehat diusulkan menjadi CPNS

2016-2019 sebanyak 4.310 orang

Lama 694 org

Menjadi CPNS

Baru 1.040 org

Lama 1.120 org

Menjadi CPNS

Baru 1.200 org

Lama 1.040 org

Menjadi CPNS

Baru 1.120 org

Lama 1.200 org

Menjadi CPNS

Baru 1.280 org

28

2 Kab 3 PKM

10 kab 25 PKM

1 Kab 1 PKM

1 Kab, 1 PKM

1 Kab 5 PKM

RENCANA LOKASI PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT DI 130 PUSKESMAS

DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN TAHUN 2016

16 PROPINSI, 51 KABUPATEN/KOTA

4 Kab 15 PKM

5 Kab 8 PKM

1 Kab 2 PKM

2 kab/kota 2 PKM

1 kab/kota 2 PKM

1 kab/kota 1 PKM

1 kab/kota 1 PKM

1 kab/kota 3 PKM

4 kab/kota 18 PKM

1 kab/kota 1 PKM

2 kab/kota 9 PKM

14 kab/kota 33 PKM

29

WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS

• Dalam UU No 23/ 2014 : Pemerintahan Daerah Penetapan penempatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis bagi daerah yang tidak mampu & tidak diminati merupakan urusan pemerintah pusat

• Dalam UU Nakes memungkinkan program wajib kerja dokter spesialis

• Sedang dibahas Perpres Wajib Kerja Dokter Spesialis

30

BIN WAS DAN PENINGKATAN MUTU, meliputi

Registrasi nakes STR Online

peningkatan kualifikasi, kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan

Pengembangan jenjang karir jabatan fungsional

Pemberian beasiswa Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) :

seminar, on the job training/magang Pemberian dan pengawasan ijin praktek Pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan WNA Pembiayaan yang memadai Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk

Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri.

31

PELATIHAN

• KEMENKES memiliki 3 BBPK & 3 BAPELKES

• PEMDA PROVINSI memiliki 24 BAPELKES Daerah

• Perlu dukungan anggaran APBD bagi Bapelkes Daerah

• Penambahan dan peningkatan kompetensi Widyaiswara

• Aparatur Sipil Negara mempunyai hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi (UU ASN Nomor 5 Tahun 2014)

32

DATA AKTIF TUBEL 2016

Universitas D3 S1 S2 S3 Jumlah

TOTAL 42 PT 143 546 1044 100 1833

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah

719 1401 1306 1790 873 876 1088 805 8858

JUMLAH PESERTA TUBEL TAHUN 2008 S.D 2015

33

REKAPITULASI JUMLAH FK YANG MENGIKUTI INTERNSIP

TAHUN 2010-2015

NO TAHUN JUMLAH FK JUMLAH PESERTA

1 2010 2 401

2 2011 11 1.141

3 2012 24 3.654

4 2013 43 4.974

5 2014 50 4.677

6 2015 59 8.312

34

Program Percepatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dari

Pendidikan Menengah dan Diploma I Ke Diploma III

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

UU 36/2014 Pendidikan

Nakes minimal D3 dg masa

peralihan 6 th

74.601 nakes PNS belum D3

Pengembangan Program Percepatan Pendidikan (termasuk izin): reguler

dan PJJ

Pengembangan Kur & Metode PJJ dg UT

Perlu Dukungan : Regulasi Kemenristek Dikti, Menpan RB, dll

Program melalui dik Reguler dan PJJ Poltekkes

PJJ Poltekkes sudah mulai

PTKes, baik negeri dan swasta yg memenuhi syarat dan mendapatkan Izin menyelenggarakan program percepatan pendidikan

Beasiswa Kemenkes, Pemda, Kemenristek dan Dikti, K/L dsb

Tugas Belajar atau Ijin belajar, beasiswa atau mandiri

Pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan

*Jumlah nakes yang belum DIII , usia <50 th adalah 58.903 orang

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Reguler 0 6.897 7.597 5.527 - - 20.021

PJJ 372 4.860 27.414 21.934 - - 54.580

Total 372 11.757 35.011 27.461 - - 74.601

35

DOKTER LAYANAN PRIMER

1) Pengembangan program studi Dokter Layanan Primer setara dokter spesialis

2) Pengembangan pendidikan masa transisi dengan sistem Pengakuan Pembelajaran Lampau (PPL), selama 6 bulan

3) Pemberian beasiswa

4) Pemberian bantuan biaya pendidikan masa transisi

36

DUKUNGAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DI PROVINSI (1)

NO KEGIATAN KOMPONEN ALOKASI DANA

PROGRAM PPSDM KESEHATAN TA 2016 200.746.302.000

1 Dukungan Manajemen ( 2079) 1. Dokumen Perencanaan dan Anggaran

2. Penyusunan Data dan Informasi SDM Kes

3. Laporan Keuangan 4. Lakip

18.908.426.000

2. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan ( 2078)

1. Penyus. Anjab dan ABK 2. Penyus. Renbut dan

Pendayagunaan SDMK 3. Rekomendasi

Pendayagunaan TK-WNA

44.295.846.000

37

DUKUNGAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DI PROVINSI (1)(2)

NO KEGIATAN KOMPONEN ALOKASI DANA

3. Pelatihan SDM Kesehatan 1. Pelatihan manajemen Puskesmas

2. Pelatihan Surveilans 3. Pelatihan PPKJH 4. Pelatihan untuk mendukung

Program KS 5. Pelatihan manajemen

Posyandu 6. Pelatihan Promkes 7. Pelatihan BHD 8. Pelatihan Sanitasi Makanan

dan Minuman 9. Pelatihan manajemen bagi

Pengelola Poskestren

99.693.945.000

4. Peningkatan Mutu SDM kesehatan ( 2075)

1. Pembinaan dan Pengawasan Mutu

2. Operasional MTKP

37.848.085.000

38

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN

NO DUKUNGAN

1 Pemenuhan APBD Kesehatan minimal 10 % dari Total APBD, tidak termasuk gaji (UU No 36/2009)

2 Pejabat struktural bidang kesehatan diisi oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi (Permenkes No 971/2009 dan UU No 23 Tahun 2014)

3 Kewenangan provinsi /kab/kota dalam penempatan dan pemerataan tenaga kesehatan , pembinaan, pengawasan mutu

4 Mendorong daerah yang belum memberikan insentif tenaga kesehatan agar mengalokasikan anggaran

5 Menyusun rencana kebutuhan SDM Kesehatan secara berjenjang termasuk didalamnya melakukan updating data SDM Kesehatan

6 Pemenuhan Tenaga, Pemda di minta untuK menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk pengusulan formasi ke Kemenpan-RB

39

407 http://anakbersinar.com/assets/images/public/media/0b66834782d41ad790238af210e6470f.jpg

SEHAT ADALAH HARTAKU, YANG HARUS KU JAGA DAN

KU PELIHARA