Penguatan Lembaga Iptek di Daerah - Benyamin Lakitan ... · PDF filepengoperasian, serta...
Transcript of Penguatan Lembaga Iptek di Daerah - Benyamin Lakitan ... · PDF filepengoperasian, serta...
Penguatan Lembaga Iptek di Daerah
Benyamin Lakitan
10 Oktober 2012
htt
p:/
/ben
yam
inla
kita
n.c
om
Lembaga Iptek di Daerah
• BPP
• PTN + PTS
• UPT Litbang K/L
• Litbang Industri/Masyarakat
• DRD
htt
p:/
/ben
yam
inla
kita
n.c
om
Permendagri 20/2011
Badan Penelitan dan Pengembangan Provinsi yang selanjutnya disingkat BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga
yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan adalah penyelenggara fungsi kelitbangan provinsi yang memiliki tugas
pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan
pengoperasian, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Pasal 1 Butir 11
htt
p:/
/ben
yam
inla
kita
n.c
om
Permendagri 20/2011
Kelitbangan BPP Provinsi atau sebutan lainnya
merupakan kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi.
Intisari Pasal 2
htt
p:/
/ben
yam
inla
kita
n.c
om
Kelitbangan sebagaimana dimaksud meliputi;
a. pemerintahan umum;
b. otonomi provinsi;
c. administrasi dan manajemen pemerintahan provinsi;
d. kesatuan bangsa dan politik lokal;
e. penataan wilayah;
f. kependudukan dan catatan sipil;
g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
h. pengelolaan pembangunan daerah;
i. pengelolaan keuangan daerah;
j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur;
k. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan provinsi; dan
l. bidang pemerintahan daerah yang lain sesuai kebutuhan dan kewenangan pemerintahan provinsi
Permendagri 20/2011
Pasal 5 Ayat (2)
htt
p:/
/ben
yam
inla
kita
n.c
om
Permendagri 20/2011
BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan memiliki tugas:
a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya;
b. melaksanakan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi;
c. mengoordinasikan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya;
d. membina BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
e. memberikan fasilitasi BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
f. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan SKPD di lingkungan provinsi.
Pasal 7 Ayat (2)
htt
p:/
/ben
yam
inla
kita
n.c
om
PTN + PTS
Tridharma Perguruan Tinggi
1. Pendidikan & Pengajaran
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada Masyarakat
htt
p:/
/ben
yam
inla
kita
n.c
om
UPT Litbang K/L
• Litbang sektoral tupoksi K/L
• Aplikasi Teknologi
htt
p:/
/ben
yam
inla
kita
n.c
om
Litbang Industri / Masyarakat
• Kepentingan Bisnis
• Kepentingan Sosial Politik
htt
p:/
/ben
yam
inla
kita
n.c
om
UU18/2002
Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang
beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.
Pasal 20 Ayat (4)
htt
p:/
/ben
yam
inla
kita
n.c
om
BPP DRD
LITBANG I&M
LITBANG K/L
PTN +PTS
• SDM Terdidik • Teknologi
• Regulasi • Kebijakan
PEMDA
• Teknologi
• Teknologi
htt
p:/
/ben
yam
inla
kita
n.c
om
PENGEMBANG
TEKNOLOGI
PENGGUNA
TEKNOLOGI
1 INFORMASI
KEBUTUHAN
& PROBLEMA
2 PAKET
TEKNOLOGI
SENSITIVITAS
RELEVANSI
KAPASITAS
ADOPSI
KETERBUKAAN
Fasilitator
Intermediator
Regulator
The Template
Lakitan (2010)
htt
p:/
/ben
yam
inla
kita
n.c
om
The Scenario
PTN + PTS • SDM Iptek
• Teknologi
INDUSTRI
MASYARAKAT
UPT
Litbang
K/L
Litbang
Industri +
Masyarakat
PEMDA • Agenda Litbangda
• Perda & Kebijakan
teknologi
BPP DRD
SDM
htt
p:/
/ben
yam
inla
kita
n.c
om
Kerjasama Ristek-Kemendagri
BPP Provinsi
Kemendagri
Pembentukan Lembaga
Ristek
Penguatan Kompetensi
htt
p:/
/ben
yam
inla
kita
n.c
om
http://benyaminlakitan.com