PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - maroskab.go.id · pengkajian, penerapan, perekayasaan,...
Transcript of PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - maroskab.go.id · pengkajian, penerapan, perekayasaan,...
RENSTRA BALITBANGDA I - 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Maros
Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Badan
Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, yang disusun sesuai dengan
arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2015-2021, sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2000-2020
Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPD
2000-2020, periode pembangunan 2015-2021 merupakan masa pembangunan
yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi
pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang. Untuk itu, Pemerintah
Kabupaten Maros telah menyusun RPJMD 2015-2021 dengan mengangkat Visi:
“Maros sejahtera 2012”.
Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah telah menetapkan 6 misi, yaitu:
1. Meningkatkan perekonomian daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Meningkatkan pembangunan wilayah dan kawasan
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan teknologi informatika.
RENSTRA BALITBANGDA I - 2
Mencermati arah kebijakan dan strategi RPJMN 2015-2019, Balitbangda
Kabupaten Maros memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi misi
kabupaten. Hal ini dengan memperhatikan berbagai fokus prioritas dan sasaran
yang ditargetkan pada setiap kebijakan Program dan kegiatan Peran strategis
dimaksud baik sebagai instansi pendukung dalam menjaga konsistensi arah
pembangunan daerah seperti yang diamanatkan dalam RPJMD.
Sesuai Peraturan Meneteri Dalam Negeri no 17 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan
DaerahKabupaten/Kota untuk selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah
Kabupaten/Kota atau lembaga dengansebutan lainnya yang menyelenggarakan
fungsi kelitbangan di kabupaten/kota adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang
memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan,
pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta
administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan
daerah kabupaten/kota.
Penyelenggaraan kelitbangan diharapkan tidak hanya menghasilkan
berbagai rumusan dan rekomendasi kebijakan lingkup pemerintahan kabuapten,
namun juga diharapkan mampu memfasilitasi inovasi daerah, serta melakukan
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah
daerah.
RENSTRA BALITBANGDA I - 3
Untuk itu, Renstra Badan Litbang Tahun 2017-2022 disusun sebagai
komitmen perencanaan jangka menengah, yang menjabarkan secara sistematis dan
komprehensif tugas dan fungsi Badan Litbang ke dalam Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran Strategis, serta Arah Kebijakan dan Strategi dalam periode lima tahun
kedepan. Renstra Badan Litbang ini merupakan penjabaran lebih lanjut atas
pelaksanaan RPJMD Kabuapten Maros tahun 2015 -2021, sekaligus menjadi
pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di
lingkungan Badan Litbang dalam kurun waktu 2017-2022.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Strategis SKPD tahun 2017-2022 ini didasarkan pada:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan
nasional.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah Daerah.
7. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan
Daerah.
RENSTRA BALITBANGDA I - 4
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan
pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaaan Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Eva;uasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Maros Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan
maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi segenap unsur yang ada dalam
lingkungan DPRD Kabupaten Maros, untuk menyusun rencana kerja, rencana anggaran
bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan kerja Sekretariat DPRD guna
optimalisasi kinerja DPRD sebagai unsure penyelenggara daerah di Kabupaten Maros.
Berdasarkan uraian maksud di atas, maka tujuan dari penyusunan Rencana Strategi
Sekretariat DPRD adalah :
1. Menuntun cara kerja organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara
objektif.
2. Kemungkinan organisasi untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan datang.
3. Memberikan peluang untuk mampu melaksanakan penyesuaian terhadap
perkembangan yang muncul.
RENSTRA BALITBANGDA I - 5
4. Menjamin terwujudnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat utama
kepada Anggota DPRD Kabupaten Maros.
5. Mendorong proses pengambilan keputusan yang demokratis dan teratur serta
keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
6. Meningkatkan kapasitas Pengelola Pelayanan.
7. Meningkatkan kelancaran operasional kantor.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategi SKPD tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika penulisan
sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan
Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
BAB II : GAMBARAN UMUM BALITBANGDA
Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Kinerja
Pelayanan Balitbangda, Sumber Daya SKPD, Tantangan dan Peluang
Pengembangan Balitbangda.
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini berisikan isu-isu strategis terkait dengan Identifikasi Permasalahan
berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah, Telaahan Renstra Kementrian, Telaahan Rencana Tata Ruang &
KLHS, dan Penentuan Isu-isu Strategis.
RENSTRA BALITBANGDA I - 6
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Balitbangda, serta Strategi dan Kebijakan SKPD.
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK
SASARAN, DAN PEENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menguraikan Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
BAB VI : INDIKATOR KINERJA BALITBANGDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPSMD
Bab ini memuat Indikator Kinerja Balitbangda yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPSMD.
RENSTRA BALITBANGDA I - 7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA KABUPATEN MAROS
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
BerdasarkanPeraturan Daerah Nomor … Tahun … tentang Penjabaran Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Maros mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai berikut :
1. TUGAS & FUNGSI
1.1. TUGAS & FUNGSI KEPALA BADAN
1.1.1. TUGAS KEPALA BADAN
Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan penelitian dan
pengembangan sebagai fungsi penunjang pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
1.1.2. FUNGSI KEPALA BADAN
Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan Teknis Penelitian dan Pengembangan ;
b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan
pengembangan ;
c. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan ;
d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah ;
RENSTRA BALITBANGDA I - 8
e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah ;
f. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan
pengembangan ;
g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan
lingkup pemerintah ;
h. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah ;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugasnya.
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan penyusunan norma, standar dan peraturan Badan
Penilitian dan Pengembangan Daerah ;
b. Mengkoordinasikan pengumpulan/penyiapan bahan-bahan terkait dengan
penelitian dan pengembangan ;
c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan
Penilitian dan pengembangan daerah ;
d. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan
pengembangan daerah ;
e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan ;
f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengkajian kebijakan
lingkup urusan pemerintah daerah ;
RENSTRA BALITBANGDA I - 9
g. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pameran’Expo
inovasi daerah ;
h. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Event / Lomba
Inovasi daerah ;
i. Mengadakan kerjasama dengan secara personal/kelompok masyarakat/dan
atau lembaga yang bergerak dibidang kelitbanan dalam rangka pelaksanaan
penelitian dan pengembangan daerah.
j. Mongkoordinir dan memfasilitasi penyusunan data kelitbangan daerah ;
k. Menilai Kinerja setiap ASN di Lingkup Badan Litbang Daerah ;
l. Menyusun laporan Evaluasi Pelaksanaan perencanan pembangunan bidang
Litbang ;
m. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati
1.2. TUGAS & FUNGSI SEKRETARIAT BADAN
1.2.1. TUGAS SEKRETARIAT BADAN
Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif dan teknis kepada semua unsur dilingkungan Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah.
RENSTRA BALITBANGDA I - 10
1.2.2. FUNGSI SEKRETARIAT BADAN
Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerjasama penelitian dan
pengembangan.
b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan
akuntansi dan pelaporan keuangan ;
c. Pengelolaan ketatausahaan, pelalaksanaan kerumahtanggaan, keamanan
dalam perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan
dokumentasi ;
d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional,
serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara ; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun Rencana Kerja sekretariat Badan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. Menyusun Standar Operasional Prosedur ( SOP ) kegiatan sekretariat ;
c. Melaksanakan pendistribusian surat menyurat ;
d. Melaksanakan pengarsipan surat menyurat ;
RENSTRA BALITBANGDA I - 11
e. Up dating penyusunan daftar urutan kepangkatan pegawai Badan Litbang
Daerah
f. Menyusun laporan evaluasi Kinerja Pegawai lingkup Balitbangda ;
g. Memfasilitasi penyusunan usulan kenaikan pangkat pegawai lingkup
Balitbangda ;
h. Up dating penyusunan barang milik SKPD
i. Melaksanakan pengaturan penggunaan barang milik SKPD
j. Melaksanakan verifikasi, penatausahaan adminstrasi keuangan ;
k. Menyusun laporan keuangan periodic SKPD ;
l. Menyusun LAKIP SKPD balitbangda ;
m. Menyusun Laporan Kinerja pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
Balitbangda ;
n. Menyusun laopran evaluasi Renja dan Renstra SKPD Balitbangda ;
o. Mengelola urusan rumah tangga kantor Balitbangda ;
p. Melaksanakan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
q. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai
ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
r. Melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan kepada seluruh bidang
lingkup SKPD Balitbangda ;
s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan kasubag dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;
RENSTRA BALITBANGDA I - 12
t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
TUGAS & URAIAN TUGAS SUB BAGIAN UMUM, ASSET & KEPEGAWAIAN
TUGAS SUB BAGIAN UMUM, ASSET & KEPEGAWAIAN
Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Asset
dan Kepegawaian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
pelaksanaan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekpedisi,
pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan asset,
penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, adminstrasi
kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil
Negara.
URAIAN TUGAS SUB BAGIAN UMUM, ASSET & KEPEGAWAIAN
Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Menyusun usulan Rencana kerja anggaran sub bagian umum, asset dan
kepegawaian ;
b. Menyusun Standar Operasional Prosedur ( SOP ) kegiatan Sub Bagian Umum,
Asset dan Kepegawaian ;
c. Menyusun Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) kegiatan Sub Bagian Umum, Asset
dan Kepegawaian ;
RENSTRA BALITBANGDA I - 13
d. Up dating penyusunan daftar urutan kepangkatan pegawai Badan Litbang
Daerah
e. Menyusun laporan Kinerja Pegawai lingkup Balitbangda ;
f. Memfasilitasi penyusunan usulan kenaikan pangkat pegawai lingkup
Balitbangda ;
g. Up dating penyusunan barang milik SKPD
h. Mengkoordinir penggunaan barang milik SKPD
i. mengelola urusan rumah tangga SKPD Balitbangda ;
j. melaksanakan pendistribusian surat menyurat ;
k. Melaksanakan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
l. melaksanakan pengarsipan surat menyurat ;
m. melaporankan hasil pelaksanaan tugas sub bagian Umum, Asset dan
Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan.
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
TUGAS DAN URAIAN TUGAS SUB BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN
TUGAS SUB BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN
RENSTRA BALITBANGDA I - 14
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan
mlakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, fasilitasi
pelaksanaan kerjasama, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan
verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan
akuntansi dan pelaporan keuangan, dan penyiapan bahan tanggapan
pemeriksaan.
URAIAN TUGAS SUB BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN
Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Menyusun usulan Rencana Kerja Anggaran Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan Ballitbangda ;
b. Menyusun Kerangka Acuan Kerja setiap kegiatan Sub Bidang Keuangan dan
Perencanaan ;
c. Menyusun Standar Operasional Prosedur ( SOP ) kegiatan Sub Bidang
Keuangan dan Perencanaan ;
d. Menyusun Renja dan Renstra SKPD Balitbangda ;
e. Melaksanakan verifikasi, penatausahaan adminstrasi keuangan ;
f. Menyusun laporan keuangan periodik SKPD Balitbangda;
g. Menyusun LAKIP SKPD balitbangda ;
RENSTRA BALITBANGDA I - 15
h. Menyusun Laporan Kinerja pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
Balitbangda ;
i. Menyusun laopran evaluasi Renja dan Renstra SKPD Balitbangda ;
j. melaporankan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan
perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan.
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
1.3. TUGAS & FUNGSI BIDANG LITBANG SOSIAL & PEMERINTAHAN
1.3.1. TUGAS BIDANG LITBANG SOSIAL & PEMERINTAHAN
Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan
penelitian dan pengembangan di bidang social dan pemerintahan.
1.3.2. FUNGSI BIDANG LITBANG SOSIAL & PEMERINTAHAN
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Litbang
Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran
penelitian dan pengembangan di bidang social dan pemerintahan.
b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang social
dan pemerintahan.
RENSTRA BALITBANGDA I - 16
c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang social dan
pemerintahan.
d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan
penelitian dan pengembangan di bidang social dan pemerintahan.
e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintahan daerah di bidang sosial dan pemerintahan.
f. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian
peraturan.
g. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara Indonesia
dan asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
h. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :
a. Mengkoordinir penyusunan usulan rencana kerja program kegiatan Bidang
Sosial dan Pemerintahan;
b. Mengkoordinir penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) setiap Kegiatan
Bidang Sosial dan Pemerintahan;
RENSTRA BALITBANGDA I - 17
c. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Bidang
Sosial dan Pemerintahan ;
d. Mengkoordinir pengumpulan bahan penelitian dan pengembangan bidang
sosial dan pemerintahan ;
e. Mengkoordinir pengumpulan bahan pengkajian bidang social dan
pemerintahan ;
f. Mengkoordinir pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian
dan pengembangan bidang social dan pemerintahan ;
g. Mengkoordinir pengumpulan bahan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah bidang
social dan pemerintahan
h. Mengkoordinir penyusunan data kelitbangan dan peraturan, serta
pelaksanaan pengkajian peraturan ;
i. Menerbitkan rekomendasi penelitian kepada masyarakat dan WNA ;
j. menilai sasaran kerja pegawai ( SKP ) aparatur bidang sosial dan
pemerintahan ;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
TUGAS DAN URAIAN TUGAS SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
TUGAS SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
RENSTRA BALITBANGDA I - 18
Sub Bidang Litbang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf c angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Fasilitasi dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang social dan
budaya.
URAIAN TUGAS SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
Uraian tugas Kepala Sub Bidang Litbang Sosial dan Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Penyusunan rencana kerja program kegiatan Bidang Sosial dan
Pemerintahan;
b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Bidang Sosial dan
Pemerintahan;
c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Bidang Sosial dan
Pemerintahan ;
d. Pengumpulan bahan penelitian dan pengembangan bidang social dan
pemerintahan ;
e. Pengumpulan bahan pengkajian bidang social dan pemerintahan ;
f. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan
pengembangan bidang social dan pemerintahan ;
g. Pengumpulan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintahan daerah bidang social dan pemerintahan
RENSTRA BALITBANGDA I - 19
h. Penyusunan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian
peraturan ;
i. Menilai sasaran kerja pegawai ( SKP ) aparatur Sub Bidang sosial ;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
TUGAS DAN URAIAN TUGAS SUB BIDANG LITBANG KEPENDUDUKAN,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TUGAS SUB BIDANG LITBANG KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Sub Bidang Litbang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh
Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian
dan pengembangan di bidang Kependudukan , Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
URAIAN TUGAS SUB BIDANG LITBANG KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
RENSTRA BALITBANGDA I - 20
Uraian tugas Kepala Sub Bidang Litbang Kependudukan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Penyusunan rencana kerja program kegiatan Sub Bidang Kependudukan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Sub Bidang
Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Sub Bidang
Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
d. Pengumpulan bahan penelitian dan pengembangan Sub Bidang
Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi urusan
administrasi kependudukan dan catatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja,
pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa,
ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, partisipasi
masyarakat dan badan usaha milik desa (BUMDes);
e. Pengumpulan bahan pengkajian bidang social dan pemerintahan urusan
administrasi kependudukan dan catatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja,
pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa,
ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, partisipasi
masyarakat dan badan usaha milik desa (BUMDes)
f. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan
pengembangan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil,
transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan
RENSTRA BALITBANGDA I - 21
kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset
desa, partisipasi masyarakat dan badan usaha milik desa (BUMDes)
g. Pengumpulan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintahan daerah urusan administrasi kependudukan
dan catatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan
desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa,
keuangan dan asset desa, partisipasi masyarakat dan badan usaha milik desa
(BUMDes)
h. Penyusunan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian
peraturan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil,
transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan
kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset
desa, partisipasi masyarakat dan badan usaha milik desa (BUMDes)
i. Menilai sasaran kerja pegawai ( SKP ) aparatur Sub Bidang sosial ;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
TUGAS DAN URAIAN TUGAS SUB BIDANG LITBANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN
TUGAS SUB BIDANG LITBANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PENGKAJIAN PERATURAN
RENSTRA BALITBANGDA I - 22
Sub Bidang Litbang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, dipimpin oleh
Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan,
Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di
bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan;
URAIAN TUGAS SUB BIDANG LITBANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PENGKAJIAN PERATURAN
Uraian tugas Kepala Sub Bidang Litbang Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
l. Penyusunan usulan rencana kerja program kegiatan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan pengkajian Peraturan;
m. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan pengkajian Peraturan;
n. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan pengkajian Peraturan;
o. Pengumpulan bahan penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan pengkajian Peraturan meliputi aspek otonomi daerah,
Pemerintahan Umum, Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Aparatur, Reformasi
birokrasi, Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.
RENSTRA BALITBANGDA I - 23
p. Penyusunan Naskah akademik bahan perumusan rekomendasi atas rencana
penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan
peraturan,
q. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi
pemberian rekomendasi penelitian ;
r. Pengumpulan bahan pengkajian bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan
pengkajian Peraturan;
s. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan
pengembangan bidang social dan pemerintahan ;
t. Pengumpulan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintahan daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
dan pengkajian Peraturan
u. Penyusunan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian
peraturan ;
v. Menilai sasaran kerja pegawai ( SKP ) aparatur Sub Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan pengkajian Peraturan ;
w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
1.4. TUGAS & FUNGSI BIDANG LITBANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
1.4.1. TUGAS BIDANG LITBANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan
RENSTRA BALITBANGDA I - 24
melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan
pembangunan.
1.4.2 FUNGSI BIDANG LITBANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Litbang
Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran
penelitian dan pengembangan di bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan.
b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang
Litbang Ekonomi dan Pembangunan.
c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Litbang
Ekonomi dan Pembangunan.
d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan
penelitian dan pengembangan di bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan.
e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintahan daerah di bidang Litbang Ekonomi dan
Pembangunan.
f. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
RENSTRA BALITBANGDA I - 25
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), Kepala Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai
uraian tugas sebagai berikut :
h. Mengkoordinir penyusunan usulan rencana kerja program kegiatan Bidang
Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
i. Mengkoordinir penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) setiap Kegiatan
Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
j. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Bidang
Litbang Ekonomi dan Pembangunan ;
k. Mengkoordinir pengumpulan bahan penelitian dan pengembangan bidang
Litbang Ekonomi dan Pembangunan ;
l. Mengkoordinir pengumpulan bahan pengkajian bidang Litbang Ekonomi dan
Pembangunan ;
m. Mengkoordinir pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian
dan pengembangan bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan ;
n. Mengkoordinir pengumpulan bahan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah bidang
Litbang Ekonomi dan Pembangunan
o. menilai sasaran kerja pegawai ( SKP ) aparatur bidang sosial dan
pemerintahan ;
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
RENSTRA BALITBANGDA I - 26
TUGAS DAN URAIAN TUGAS SUB BIDANG EKONOMI
TUGAS SUB BIDANG EKONOMI
Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi meliputi aspek aspek
Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian,
Perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.
URAIAN TUGAS SUB BIDANG EKONOMI
Uraian tugas kepala Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. Penyusunan usulan rencana kerja program kegiatan Sub bidang Ekonomi ;
b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Sub bidang Ekonomi ;
c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Sub bidang Ekonomi ;
d. Pengumpulan bahan penelitian dan pengembangan Sub bidang Ekonomi
meliputi Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian,
Perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.
e. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan
pengembangan Sub bidang Ekonomi meliputi Penanaman Modal, Koperasi,
Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha Milik
Daerah ;
RENSTRA BALITBANGDA I - 27
f. Pengumpulan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintahan daerah Sub bidang Ekonomi meliputi
Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian,
Perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah
g. Menilai sasaran kerja pegawai ( SKP ) aparatur Sub Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan pengkajian Peraturan ;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
TUGAS DAN URAIAN TUGAS SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP
TUGAS SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Fasilitasi
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi aspek Pangan, Pertanian,
Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber
Daya Mineral dan Energi.
URAIAN TUGAS SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Uraian tugas Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
RENSTRA BALITBANGDA I - 28
a. Penyusunan usulan rencana kerja program kegiatan Sub Bidang Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup ;
b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Sub Bidang Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup ;
c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Sub Bidang Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup;
d. Pengumpulan bahan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup meliputi Pangan, Pertanian, Kelautan dan
Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral
dan Energi..
e. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan
pengembangan Sub bidang Ekonomi meliputi Pangan, Pertanian, Kelautan
dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya
Mineral dan Energi. ;
f. Pengumpulan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintahan daerah Sub bidang Ekonomi meliputi Pangan,
Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi
dan Sumber Daya Mineral dan Energi.
g. Menilai sasaran kerja pegawai ( SKP ) aparatur Sub Bidang Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup ;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
RENSTRA BALITBANGDA I - 29
TUGAS DAN URAIAN TUGAS SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, FISIK
DAN PRASARANA
TUGAS SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, FISIK DAN PRASARANA
Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Fasilitasi
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana meliputi aspek Perumahan dan
Kawasan permukiman, Penataan Ruang, Pertanahan, Pekerjaan umum,
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
URAIAN TUGAS SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, FISIK DAN
PRASARANA
Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kesenian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Penyusunan usulan rencana kerja program kegiatan Sub Bidang
Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana ;
b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Sub Bidang
Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana ;
c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Sub Bidang
Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana ;
RENSTRA BALITBANGDA I - 30
d. Pengumpulan bahan penelitian dan pengembangan Sub Bidang
Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana meliputi Perumahan dan
Kawasan permukiman, Penataan Ruang, Pertanahan, Pekerjaan umum,
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
e. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan
pengembangan Sub bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana
meliputi Perumahan dan Kawasan permukiman, Penataan Ruang,
Pertanahan, Pekerjaan umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
f. Pengumpulan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintahan daerah Sub bidang Pengembangan Wilayah,
Fisik dan Prasarana meliputi Perumahan dan Kawasan permukiman,
Penataan Ruang, Pertanahan, Pekerjaan umum, Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika.
g. Menilai sasaran kerja pegawai ( SKP ) aparatur Sub Bidang Pengembangan
Wilayah, Fisik dan Prasarana ;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
1.5. TUGAS & FUNGSI BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI
1.5.1. TUGAS BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI
RENSTRA BALITBANGDA I - 31
Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan
melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Inovasi Dan Teknologi.
1.5.2. FUNGSI BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), kepala bidang Inovasi Dan
Teknologi mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran
penelitian dan pengembangan di bidang Inovasi dan Teknologi.
b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif ;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang
Inovasi dan Teknologi.
d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Inovasi dan
Teknologi.
e. Penyiapan bahan , strategi dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi ;
f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan
penelitian dan pengembangan di bidang Inovasi dan Teknologi.
g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintahan daerah di bidang Inovasi dan Teknologi.
h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil
kelitbangan ;
i. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha
RENSTRA BALITBANGDA I - 32
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), kepala bidang Inovasi Dan Teknologi mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :
k. Mengkoordinir penyusunan usulan rencana kerja program kegiatan Bidang
Inovasi Dan Teknologi;
l. Mengkoordinir penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) setiap Kegiatan
Bidang Bidang Inovasi Dan Teknologi;
m. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Bidang
Bidang Inovasi Dan Teknologi ;
n. Mengkoordinir pengumpulan bahan penelitian dan pengembangan bidang
Bidang Inovasi Dan Teknologi ;
o. Mengkoordinir pengumpulan bahan pengkajian bidang Bidang Inovasi Dan
Teknologi ;
p. Mengkoordinir pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian
dan pengembangan bidang Bidang Inovasi Dan Teknologi ;
q. Mengkoordinir pengumpulan bahan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah Bidang
Inovasi Dan Teknologi ;
r. Fasilitasi melakukan uji coba dan penerapan rancang bangun / model
reflikasi dan invensi difusi inovasi dan penerapan teknologi ;
RENSTRA BALITBANGDA I - 33
s. Memfasilitasi diseminasi hasil-hasil kelitbangan ;
t. Memfasilitasi pelaksanaan pameran/exfo inivasi dan teknologi ;
u. Menyusun jurnal hasil-hasil inovasi dan teknologi ;
v. Memfasilitasi pemberian hak kekayaan intelektual ;
w. menilai sasaran kerja pegawai ( SKP ) aparatur Bidang Inovasi Dan
Teknologi;
x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
TUGAS DAN URAIAN TUGAS SUB BIDANG INOVASI DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI
TUGAS SUB BIDANG INOVASI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi
serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan
perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi.
URAIAN TUGAS SUB BIDANG INOVASI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
Uraian tugas Kepala Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
RENSTRA BALITBANGDA I - 34
a. Penyusunan usulan rencana kerja program kegiatan Sub Bidang Bidang
Inovasi dan Pengembangan Teknologi ;
b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Sub Bidang Bidang
Inovasi dan Pengembangan Teknologi ;
c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Sub Bidang Bidang
Inovasi dan Pengembangan Teknologi ;
d. Pengumpulan bahan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Bidang
Inovasi dan Pengembangan Teknologi
e. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan
pengembangan Sub bidang Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
f. Pengumpulan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintahan daerah Sub bidang Bidang Inovasi dan
Pengembangan Teknologi
g. Fasilitasi penelitian, pengembangan dan perekayasaan inovasi teknologi;
h. Menilai sasaran kerja pegawai ( SKP ) aparatur Sub Bidang Bidang Inovasi
dan Pengembangan Teknologi ;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
TUGAS DAN URAIAN TUGAS SUB BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PARIWISATA
RENSTRA BALITBANGDA I - 35
TUGAS SUB BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PARIWISATA
Sub Bidang Difusi Inovasi Dan Penerapan Teknologi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi
serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun /
model reflikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.
URAIAN TUGAS SUB BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PARIWISATA
Uraian tugas Kepala Sub Bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Penyusunan usulan rencana kerja program kegiatan Sub Bidang difusi
inovasi dan penerapan teknologi ;
b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Sub Bidang difusi inovasi
dan penerapan teknologi ;
c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Sub Bidang difusi inovasi
dan penerapan teknologi ;
d. Pengumpulan dan verifikasi data-data inovasi teknologi
e. Fasilitasi pelaksanaan uji coba dan penerapan rancang bangun/model
reflikasi dan invensi inovasi teknologi ;
f. Menilai sasaran kerja pegawai ( SKP ) aparatur Sub Bidang Bidang Inovasi
dan Pengembangan Teknologi ;
RENSTRA BALITBANGDA I - 36
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
TUGAS DAN URAIAN TUGAS SUB BIDANG DISEMINASI KELITBANGAN
TUGAS SUB BIDANG DISEMINASI KELITBANGAN
Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf e angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-
hasil kelitbangan, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual.
URAIAN TUGAS SUB BIDANG DISEMINASI KELITBANGAN
Uraian tugas Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :
a. Penyusunan usulan rencana kerja program kegiatan Sub Bidang Diseminasi
Kelitbangan ;
b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Sub Bidang Diseminasi
Kelitbangan ;
c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Sub Bidang Diseminasi
Kelitbangan ;
d. Menyusun jurnal hasil-hasil kelitbangan
RENSTRA BALITBANGDA I - 37
e. Fasilitasi Pelaksanaan Pameran/Ekspo kelitbangan
f. Melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan
g. Menilai sasaran kerja pegawai ( SKP ) aparatur Sub Bidang Bidang Inovasi
dan Pengembangan Teknologi ;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
1.6. UNIT PELAKSANA TEKNIS, KELOMPOK JABATAN PELAKSANA DAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kelompok Jabatan Pelaksana
dan Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.
2. STRUKTUR ORGANISASI
Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat Badan, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian.
c. Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan terdiri dari :
1. Subbidang Litbang Sosial dan Budaya.
2. Subbidang Litbang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
RENSTRA BALITBANGDA I - 38
3. Subbidang Litbang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian
Peraturan.
d. Bidang Litbang Ekonomi Dan Pembangunan terdiri dari :
1. Subbidang Litbang Ekonomi.
2. Subbidang Litbang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
3. Subbidang Litbang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
e. Bidang Inovasi Dan Teknologi terdiri dari :
1. Subbidang Inovasi Dan Pengembangan Teknologi
2. Subbidang Difusi Inovasi Dan Penerapan Teknologi
3. Subbidang Diseminasi Kelitbangan
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;
g. Kelompok jabatan pelaksana;
h. Kelompok jabatan fungsional.
2.2. SUMBER DAYA BALITBANGDA KABUPATEN MAROS
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Kabupaten Maros
didukung oleh 45 (Empat Puluh Lima) orang, terdiri dari 42 (Empat Puluh Dua) Orang
Pegawai Negeri Sipil, 3 (Tiga) Orang Calon Pegawai Negeri Sipil. Kondisi pegawai
berdasarkan status kepegawaian dikemukakan pada table berikut ini :
RENSTRA BALITBANGDA I - 39
Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Balitbangda Kabupaten Maros
Berdasarkan Status Kepegawaian
NO STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH (ORANG)
1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 42
2 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 3
JUMLAH 45
Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil Balitbangda terdiri 6
(enam) Orang yang berpendidikan Magister (S2), 22 (Dua Puluh Dua) Orang berpendidikan
Sarjana (S1), 16 (Enam Belas) Orang berpendidikan SMA, 1 (Satu) berpendidikan SMP, 0
(Nol) berpendidikan SD. Kondisi Pegawai Negeri Sipil Balitbangda berdasarkan tingkat
pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Balitbangda Kabupaten Maros
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (ORANG)
1 Magister (S2) 6
2 Strata Satu (S1) 22
3 SMA 16
4 SMP 1
5 SD 0
JUMLAH 45
RENSTRA BALITBANGDA I - 40
Sedangkan secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai Peraturan Pemerintah
tentang Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka jabatan Eselon
IV/c 1 (Satu) Orang, IV/b 1(Satu) Orang, IV/a 5 (Lima) Orang, III/d 7 (Tujuh) Orang, III/c 3
(Tiga) Orang, III/b 7 (Tujuh) Orang, III/a 7 (Tujuh) Orang, II/c 3 (Tiga) Orang, II/b 7
(Tujuh) Orang, II/a 3 (Tiga) Orang, I/c 1 (Satu) Orang. Berikut dapat dilihat pada table di
bawah ini :
Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai Balitbangda Kabupaten Maros
Berdasarkan Struktur Jabatan/Eselonisasi
NO PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH (ORANG)
1 IV/c 1
2 IV/b 1
3 IV/a 5
4 III/d 7
5 III/c 3
6 III/b 7
7 III/a 7
8 II/c 3
9 II/b 7
10 II/a 3
11 I/c 1
JUMLAH 45
RENSTRA BALITBANGDA I - 41
2.3. KINERJA PELAYANAN BALITBANGDA KABUPATEN MAROS
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Balitbangda dibe
2.4. POTENSI DAN PERMASALAHAN BALITBANGDA KABUPATEN MAROS
2.4.1. POTENSI DAN PELUANG
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri memiliki beberapa kekuatan atau
potensi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kinerjanya sebagai
unsur penunjang Kemendagri dalam perumusan kebijakan. Beberapa potensi yang dimiliki
BPP saat ini antara lain:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian
dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Operasional Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyusunan
Karya Tulis Ilmiah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;
2. Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan satu-satunya unit eselon I lingkup
Kementerian Dalam Negeri yang bertanggungjawab melaksanakan dan
mengkoordinasikan seluruh kegiatan kelitbangan meliputi bidang politik dan
pemerintahan umum, otonomi daerah, administrasi kewilayahan, pemerintahan desa
dan kependudukan, inovasi daerah serta pembangunan dan keuangan daerah;
RENSTRA BALITBANGDA I - 42
3. Adanya komitmen yang kuat dari para pimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi;
dan
4. Adanya motivasi yang kuat dari aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan untuk
melakukan inovasi dan perubahan sistem untuk mendukung kegiatan kelitbangan.
Adapun peluang BPP dalam merumuskan kebijakan strategis terkait kelitbangan
sekaligus manajemen kelitbangan antara lain:
1. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri;
2. Peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan tidak terbatas pada
penyediaan rekomendasi kebijakan berdasarkan kaidah keilmiahan, tetapi juga
sebagai inisiator dan penyedia alternatif kebijakan yang implementatif untuk
memberikan solusi permasalahan pemerintahan dalam negeri;
3. Dukungan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh Inspektorat dan
BPKRI guna mendorong peningkatan akuntabilitas, tertib administrasi, dan
capaian kinerja kegiatan kelitbangan; dan
4. Adanya kesediaan lembaga atau pihak lain dalam dan luar negeri untuk
bekerjasama, baik dari aspek kelembagaan, aspek SDM aparatur, maupun aspek
program kelitbangan.
RENSTRA BALITBANGDA I - 43
2.4.2. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
Dalam merancang kebijakan strategisnya, BPP tidak terlepas dari berbagai
permasalahan yang dihadapi, antara lain:
1. Terbatasnya kompetensi pejabat fungsional khusus sesuai bidang kepakaran untuk
mendukung kegiatan kelitbangan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Kurangnya jumlah Pejabat Fungsional Khusus dan Fungsional Umum untuk
mendukung kegiatan kelitbangan; dan
4. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan
Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Badan Penelitian dan
Pengembangan Kemendagri juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat
menghambat implementasi kebijakan strategisnya, antara lain:
1. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Penelitian dan
Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Operasional Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang saat belum
diimplementasikan secara optimal di segenap Komponen lingkup Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
RENSTRA BALITBANGDA I - 44
2. Tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
mengharuskan Badan Penelitian dan Pengembangan untuk menyesuaikan
dengan perubahan yang terjadi dalam prelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
kelitbangan;
3. Peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih
baik, serta dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan,
menuntut adanya perumusan kebijakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran
dan implementatif, untuk menjawab berbagai permasalahan di bidang
pemerintahan dalam negeri; dan
4. Adanya peralihan pimpinan pemerintahan yang hampir bersamaan dengan
perubahan berbagai regulasi, berimplikasi pada penyesuaian berbagai prioritas
pembangunan dalam rangka mencapai kemandirian ekonomi, kedaulatan politik
dan penguatan kepribadian bangsa, yang mengharuskan Badan Penelitian dan
Pengembangan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas,
serta merumuskan program dan kegiatan yang relevan dan bermanfaat untuk
mendukung pencapaian prioritas pembangunan dimaksud.
RENSTRA BALITBANGDA I - 45
BAB III
ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Permasalahan pembangunan daerah adalah “gap expectation” antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin
dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan di buat. Permasalahan
pembangunan pada umumnya terjadi disebabkan oleh faktor internal pelaksanaan
pembangunan yang terjadi dan faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya
pembangunan di suatu daerah. Permasalahan internal dapat terjadi antara lain karena
tidak teroptimalkannya sumberdaya pembangunan yang tersedia dan tidak teratasinya
kelemahan yang membuat kinerja pembangunan tidak berjalan sebagaimana seharusnya.
Sedangkan faktor eksternal dapat terjadi pada umumnya disebabkan oleh adanya ancaman
yang tidak terantisipasi dan mempengaruhi kinerja pembangunan serta adanya peluang
yang tidak termanfaatkan sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai
tujuan pembangunan.
Permasalahan yang muncul berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Balitbang antara lain
yaitu:
1. Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM kelitbangan untuk memaksimalkan
peran Balitbang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar
pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
3. Belum optimalnya sinergi antara Balitbang dengan kalangan akademisi, bisnis,
pemerintah dan masyarakat.
3.1.1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Balitbangda
Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap
RENSTRA BALITBANGDA I - 46
memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang
urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang
terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan
pemerintah daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah
daerah.
Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program
pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.
- Kinerja kegiatan penelitian dan pengembangan serta inovasi sangat ditentukan
oleh ketersediaan SDM, prasarana dan sarana yang memadai dan berkualitas.
Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang idealnya dilaksanakan
oleh pejabat fungsional peneliti dan perekayasa. Kondisi internal kelembagaan
menunjukkan bahwa hingga saat ini pejabat fungsional peneliti dan perekayasa
di Balitbangda Kabupaten Maros belum ada. Kondisi ini menyebabkan sebagian
besar kegiatan penelitian dan pengembangan masih dikerjasamakan dengan
lembaga penelitian dari perguruan tinggi dan organisasi litbang lainnya.
- Jumlah anggaran penelitian dan pengembangan yang dialokasikan selama ini
masih belum mencukupi untuk mencakup keseluruhan isu-isu strategis serta
penyediaan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan. Sedangkan kondisi minimal yang diinginkan
adalah sebesar 1 (satu) persen dari total APBD Kabupaten Maros.
- Kurangnya koordinasi kegiatan dari lembaga-lembaga penelitian dan
pengembangan pada instansi-instansi pemerintah di daerah yang dapat
mengakibatkan tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun
topik kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Masih adanya batasan-batasan virtual yang ada selama ini memposisikan
lingkup kerja kegiatan penelitian dan pengembangan serta inovasi pada
Balitbangda Kabupaten Maros pada ruang lingkup penyediaan data dan
informasi kebijakan semata. Batasan-batasan tersebut telah menyebabkan
RENSTRA BALITBANGDA I - 47
orientasi kegiatan penelitian dan pengembangan serta inovasi pada Balitbangda
Kabupaten Maros berada pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang
pada kegiatan terapan (applied research).
3.1.2. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah
Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi
belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau
terkait dengan sasaran pokok (RPJPD) dan tujuan serta sasaran pembangunan
daerah (RPJMD) dalam suatu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan
dimaksud tidak diselenggarakan. Secara operasional, urusan-urusan tersebut
tetapharus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai dimasa-masa lalu
atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat.
maka langkah–langkah untuk mengatasi masalah tersebut adalah :
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelitbangan melalui perekrutan CPNS
Peneliti, Sosialisasi Jabatan Fungsional Peneliti, Pelatihan, Peningkatan Kapasitas
SDM Peneliti.
2. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan melalui :
a) Pelaksanaan penelitian tematik sesuai dengan permasalahan pembangunan
daerah untuk mencapai sasarn RPJMD
b) Melaksanakan penelitian yang berdaya saing sesuai dengan kebutuhan
masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan
institusi kelitbangan yang ada di Kabupaten Maros
4. Meningkatkan kerjasama dengan kalangan akademisi, bussines dan goverment
dalam perencanaan program dan kegiatan kelitbangan
3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah
RENSTRA BALITBANGDA I - 48
Visi Pembangunan dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi
tersebut memberikan gambaran mengenai arah pembangunan atau kondisi masa depan
yang akan dicapai dalam masa jabatan yang diembannya.
Proses Analisis terhadap suatu persoalan yang muncul atau diperkirakan akan
terdapat dalam dinamika pencapaian suatu Visi dan Misi merupakan langkah awal secara
teknokratik dalam suatu perumusan rencana kerja. Pelaksanaan analisis terhadap suatu
persoalan yang didahului dengan perumusan masalah baik yang telah, sedang, dan akan
terjadi menjadi sesuatu hal yang tidak dapat dihindari untuk menjaga korelasi yang positif
antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan, Utamanya terhadap isu –
isu strategis baik yang skala lokal, regional, maupun Nasional yang berimplikasi terhadap
kesejahteraan masyarakat Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan,
tantangan, peluang, dan budaya yang terdapat di Kabupaten Maros.
3.2.1. VISI
Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten
Maros periode 2017 – 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan arah dan tahapan
pembangunan jangka panjang sebagaimana yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Maros
periode 2005 – 2025, hasil – hasil yang telah dicapai pada periode RPJMD yang lalu (2010 –
2015), serta isu – isu strategis yang berkembang, maka Visi Pemerintah Kabupaten Maros
Periode 2016 – 2021, adalah: “MAROS LEBIH SEJAHTERA 2021”. Adapun penjabaran
makna dan pokok dari Visi tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1.
RENSTRA BALITBANGDA I - 49
Penjabaran Pokok – Pokok VISI RPJMD Kabupaten Maros Periode 2016 – 2021
POKOK – POKOK VISI PENJELASAN
LEBIH SEJAHTERA
KONDISI MASYARAKAT KABUPATEN
MAROS PADA TAHUN 2021 YANG LEBIH
BAIK DARI KONDISI SEKARANG
(2015/2016) PADA SELURUH SEKTOR
KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG
DITANDAI DENGAN:
1. Terpenuhinya Hak Dasar Masyarakat
Seperti: Kecukupan Pangan, Papan, Dan
Sandang Yang Bermutu, Kecukupan
Kebutuhan Dan Ketersediaan Akan
Layanan Pendidikan, Kesehatan,
Lapangan Pekerjaan, Lingkungan Yang
Bersih, Aman, Damai, Dan Nyaman Serta
Akses Untuk Berpartisipasi.
2. Tersedianya Infrastruktur Dasar
Pendukung Pelayanan Publik Dan
Pembangunan Daerah yang Lebih
Berkualitas Dan Merata.
3. Terjaminnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Kerangka Good Governance And Clean Government.
Agar Visi tersebut dapat diwujudkan secara efektif dan efisien dengan
memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, maka sangatlah perlu dilakukan sinergi
yang dinamis antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta/Dunia Usaha serta seluruh
stakeholders secara terpadu.
3.2.2. MISI
Guna Menyatukan langkah, gerak, dan tindakan yang nyata bagi seluruh
stakeholders pembangunan Daerah dan seluruh komponen Penyelenggara Pemerintahan
Kabupaten Maros baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan Visi
RENSTRA BALITBANGDA I - 50
tersebut, maka dirumuskanlah Misi dengan tetap memperhitungkan kondisi,
permasalahan, serta tantangan. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:
Adapun penjelasan dari setiap Misi tersebut adalah sebagai berikut:
1. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH
2. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
3. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT
4. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KAWASAN
5. MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
6. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI
INFORMATIKA
Tabel 3.2
Penjelasan Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Maros Periode 2017 – 2022
POKOK - POKOK VISI MISI PENJELASAN
1. Terpenuhinya Hak
Dasar Masyarakat
Seperti: Kecukupan
Pangan, Papan, Dan
Sandang Yang
Bermutu, Kecukupan
Kebutuhan Dan
Ketersediaan
Layanan Pendidikan,
Kesehatan, Lapangan
Pekerjaan,
Lingkungan Yang
Bersih, Aman, Damai,
Partisipasi, Nyaman,
Serta Kebebasan
Menjalankan Ibadah
Bagi Masyarakat.
MISI 1 MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN
DAERAH
Pembangunan Pada Aspek Ekonomi
Daerah Yang Mengarah Pada
Kemandirian Lokal Sebagai Akibat Dari
Suatu Pertumbuhan Ekonomi Yang
Tinggi Dan Merata Melalui Tata Kelola
Yang Kreatif, Inovatif, Dan Profesional
Pada Seluruh Potensi Sumber Daya
Yang Ada.
MISI 2 MENINGKATKAN
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
Suatu Proses Birokrasi Yang Mencakup
Berbagai Sistem Yang Saling Berkaitan,
Saling mendukung, Dan Saling
Menentukan Untuk Menghasilkan
Pelayanan Publik Yang Berkualitas,
Berupa:
- Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
- Pelayanan Perijinan - Pelayanan Administrasi
Kependudukan. - Pelayanan Dasar Masyarakat. - Pelayanan Jaminan Sosial
RENSTRA BALITBANGDA I - 51
POKOK - POKOK VISI MISI PENJELASAN
- Pelayanan Pembinaan Keagamaan - Pelayanan Ketenagakerjaan - Pelayanan Keluarga Berencana - Dll.
MISI 3 MENINGKATKAN
KUALITAS HIDUP
MASYARAKAT
Pembangunan Pada Bidang Sosial Budaya Yang Menitikberatkan Pada Pembangunan Sumber Daya Manusia Guna menjadi Lebih Sehat, Cerdas, Produktif, Kompetitif, Dan Kreatif Melalui Pelayanan Yang Maksimal, Berupa: - Peningkatan Derajat Pendidikan
Masyarakat - Peningkatan Kualitas Kesehatan
Masyarakat - Peningkatan Kreatifitas Dan Prestasi
Masyarakat. - Peningkatan Ketersediaan Bahan
Pangan Yang Berkualitas - Peningkatan Ketersediaan Lapangan
Pekerjaan Bagi Masyarakat. - Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan Dan Anak. MISI 4 MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN
KAWASAN
Pembangunan Pada Aspek Daya Saing Daerah Yang Menitikberatkan Pada Pemanfaatan Ruang/Wilayah Kabupaten Maros, Utamanya Pada Wilayah Yang Menjadi Kawasan – Kawasan Potensial Guna Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Berupa: - Kawasan Perdesaan - Kawasan Perkotaan - Kawasan Kuliner - Kawasan Industri - Kawasan Wisata - Kawasan Pesisir Dan Pantai - Kawasan Transmigrasi
MISI 5 MENINGKATKAN
KUALITAS
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM
Pembangunan Pada Aspek Sumberdaya
Alam Sesuai Potensi Yang Dimiliki
Dengan Menitikberatkan Pada Tata
Kelola Sumber Daya Yang Berwawasan
Lingkungan, Mitigasi Bencana, Dan
RENSTRA BALITBANGDA I - 52
POKOK - POKOK VISI MISI PENJELASAN
YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN
Pemanfaatan Untuk Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Serta Daya
Saing Daerah .
2. Tersedianya
Infrastruktur Dasar
Pendukung
Pelayanan Publik
Dan Pembangunan
Daerah yang Lebih
Berkualitas Dan
Merata.
MISI 6 MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
DAN TEKNOLOGI
INFORMATIKA
Pembangunan Pada Aspek Daya Saing
Daerah Yang Di fokuskan Pada
Infrastruktur Pendukung Yang
Memberikan Dampak Pada Akses
Pemerintah, Masyarakat, Dan Dunia
Usaha Dalam Mengelola Serta
Memanfaatkan Seluruh Sumber Daya
Daerah Yang Ada Secara Lebih Efisien,
Efektif, Dan Produktif.
3. Terjaminnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Kerangka Good Governance And Clean Government.
MISI 2 MENINGKATKAN
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
Pembangunan Pada Aspek
Penyelenggaraan PemerintahanYang
Dilaksanakan Untuk Memantapkan
Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih,
Akuntabel, Efisien, Efektif, Tepat
Fungsi, Bersinergi, Dan Berbudaya
Pelayanan. Dalam Kerangka Good
Governance And Clean Government.
Untuk mendukung Misi Misi Kabupaten tahun 2016 - 2021, maka Balitbang Kabupaten
Maros menjabarkan dalam misi Balitbangda sebagai berikut :
1) Meningkatkan penelitian dan pengembangan yang strategis dan berdaya saing serta
kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Maros.
2) Meningkatkan kerjasama jejaring iptek dan inovasi dengan Sistim Inovasi Daerah (SIDa).
3) Memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan yang bersifat invensi dan inovatif
sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah.
RENSTRA BALITBANGDA I - 53
3.3. Penentuan Isu Isu Strategis
- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah;
- Data dan informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan daerah belum
dijadikan sebagai rujukan;
- Belum optimalnya penyediaan, dukungan dan alih teknologi yang spesifik lokasi;
- Masih rendahnya jumlah rekayasa teknologi, aplikasi teknologi, pemasyarakatan
dan pemanfaatan teknologi, penyediaan dukungan dan alih teknologi yang spesifik
lokasi.
➢ Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Masih rendahnya jumlah hasil inovasi dan belum berkembangnya produk hasil
olahan komoditas unggulan yang belum terpadu terintegrasi dari hulu ke hilir
serta pemasaran.
➢ Pengembangan Science Park (SP)
Rendahnya hasil riset dan teknologi yang dikembangkan yang diadopsi oleh
industri pengguna teknologi sehingga diharapkan akan meningkatkan relevansi
teknologi yang dikembangkan sekaligus meningkatkan kapasitas adopsi
pengguna.
RENSTRA BALITBANGDA I - 54
BBBAAABBB IIIVVV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Balitbangda Kabupaten Maros
Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Badan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Maros bertugas membantu Bupati Maros dalam
menyelenggarakan penelitian dan pengembangan untuk dapat menghasilkan
penelitian dan pengebangan yang dapat dipergunakan dalam mendukung
pembangunan daerah, maka visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan
dikaitkan dengan pemnfaatan penelitian dan pengembangan sebagai dasar
pemerintah Kabupaten Maros dalam pengambilan keputusan dalam rangka
percepatan pembangunan di Kabupaten Maros.
A. Visi
Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Maros adalah sebagai
berikut :
“Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Yang Berkualitas Sebagai
Pendukung Menuju Maros sejahtera”
B. MISI
Untuk mewujudkan visi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Maros tersebut, perlu dirumuskan misi, yang menggambarkan amanah apa yang
harus dituntaskan oleh organisasi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan
berhasil sesuai dengan visi yang ditetapkan.
Dengan adanya Misi diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan dapat
mengenal Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Maros dan mengetahui
peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di masa akan datang.
RENSTRA BALITBANGDA I - 55
Misi Balitbang Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan implementatif
sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kerjasama jejaring iptek dan inovasi dengan Sistim Inovasi Daerah yang
berbasis potensi lokal
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Badan penelitian dan
Pengembangan daerah
4. Peningkatan dan pengembangan dan sinergitas kerjasama antar institusi lembaga
penelitian dan pengembangan.
5. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dan inovasi teknologi yang menunjang
pembangunan dan kesejahteraan daerah.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
A. Tujuan
Tujuan adalah pernyataan, kebutuhan, keinginan, keadaan masa depan
yang akan dicapai, meliputi : kebutuhan dasar dan kebutuhan individu. Tujuan
harus merupakan hasil yang dijalankan agar suatu keadaan masa depan yang
diinginkan menjadi kenyataan.
Tujuan jangka menengah secara umum adalah meningkatkan kualitas
penelitian dan pengembangan untuk kesejahteraan Maros, dengan uraian tujuan
yaitu :
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah;
2. Menyediakan data informasi dan hasil-hasil penelitian pengembangan daerah;
3. Menerapkan inovasi dan teknologi ya sesuai dengan kebutuhan lokal;
B. Sasaran
RENSTRA BALITBANGDA I - 56
Sasaran jangka menengah secara umum adalah berkembangnya jejaring
penelitian dan pengembangan di Kabupaten Maros yang mendukung peningkatan
kesejahteraan. Uraian sasaran jangka menengah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kapasitas dan kerjasama antar lembaga litbang daerah, regional
dan nasional;
2. Tersedianya rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam
rangka perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
daerah;
3. Meningkatnya pusat-pusat pengembangan inovasi dan teknologi komoditas
unggulan daerah.
4. Meningkatnya rekayasa teknologi, aplikasi teknologi, pemasyarakatan dan
pemanfaatan teknologi, penyediaan, dukungan dan alih teknologi yang spesifik
lokasi.
Tujuan dan Sasaran jangka menengah Balitbangda Kabuapten Maros dapat dilihat pada tabel 4.
RENSTRA BALITBANGDA I - 58
4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan
A. Strategi
Strategi Balitbang tidak lepas dari kebijakan pemerntah Kabupaten Maros dan
Provinsi Jawa Timur yang disusun guna menyelaraskan kegiatan dimulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan serta penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pengembangan. Program strategi
Balitbang secara umum merupakan bagian integral dari penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah.
Kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan dengan metode penelitian dan
pengembanganberdasarkan ilmu pengetahuan, yang hasilnya dapat dirasakan secara
langsung maupun secara tidak langsung.
Rencana strategis Balitbang harus dapat meyakinkan semua pihak sehingga perilaku
IPTEK, termasuk di dalamnya penelitian dan pengembangan dapat menampung
aspirasi serta keinginan masyarakat luas sehingga mereka ikut serta berpartisipasi
aktif.
Untuk itu Balitbang dituntut agar terus mengembangkan dan meningkatkan
kemampuannya serta dapat mengantisipasi kemajuan dan perkembangan IPTEK
yang semakin cepat. Sumber daya manusia sebagai unsur pelaku harus mamapu
menciptakan mekanisme kerja yang merupakan faktor utama dlam pendayagunaan
kinerja sistem jaringan kelembagaan yang dilakukan. Sedangkan progrm yang
berkaitan dengan penellitian dan pengembangan melalui penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi dapat direncanakan dengan memandang peluang dan
tantangan yang ada di depan.
Strategi adalah program umum untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi dalam
pelaksanaan misi. Strategi memberikan pengarahan terpadu bagi organisasi dan
berbagai tujuan organisasi dan memberikan pedoman pemanfaatan sumber daya
RENSTRA BALITBANGDA I - 59
organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi
menghubungkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan tantangan
dan resiko yang harus dihadapi dari lingkungan di luar organisasi.
Untuk menghadapi tantangan dan resiko tersebut, strategi dapat disesuaikan dengan
faktor-faktor eksternal dan internal yang selalu berubah.
Salah satu perumusan strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan analisa
dngan memakai matrik Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats atau lebih
dikenal dengan nama analisa SWOT.
Untuk menjawab kelemahan dan tantangan serta berpijak pada kekuatan
dan peluang, maka ditetapkanlah strategi sebagai berikut :
1. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga Litbang dalam rangka menghasilkan penelitian
dan pengembangan guna sebagai bahan perumusan kebijakan daerah.
2. Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM Litbang dan memantapkan koordinasi lintas
SKPD dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
3. Meningkatkan kinerja penelitian dan pengembangan melalui : Kerjasama dengan
lembaga penelitian lainnya (Pihak ketiga/swasta) sebagaimana diatur dalam Perpres No.
54 tahun 2010 dan menata personil yang ada dengan mengoptimalkan serta
mensinergikan kinerja personil dengan penempatan posisi sesuai dengan keahliannya.
4. Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM Litbang dan memantapkan koordinasi lintas
SKPD dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
B. Kebijakan
Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Maros dalam
Rencana Strategis Tahun 2011 s/d 2015 sebagai berikut :
1. Peningkatan Jaringan kerjasama penelitian dan pengembangan dan Informasi;
2. Memprioritaskan program yang bersifat penguatan dan pengembangan internal
BALITBANG, meliputi sarana, prasarana, kelembagaan, SDM aparatur, publikasi hasil-
hasil penelitian dan pengembangan serta implementasi Sistem Inovasi Daerah;
RENSTRA BALITBANGDA I - 60
3. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan kajian
issue aktual di Bidang Pemerintahan, di Bidang Ekonomi dan Keuangan di Bidang
Pembangunan serta di Bidang Politik dan Kemasyarakatan;
4. Mengisi kekosongan tenaga Peneliti;
5. Peningkatan peran dan fungsi Dewan Riset Daerah (DRD)
RENSTRA BALITBANGDA I - 61
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran SKPD
- Perencanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD
- Penyediaan Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mobiler
- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua
- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
- Fasilitasi dan Evaluasi Kepegawaian OPD
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kursus-kursus Singkat, Pelatihan dan Bimtek
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(LAKIP)
RENSTRA BALITBANGDA I - 62
- Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan
6. Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- Penyusunan Renja SKPD
- Penyusunan RKA / DPA SKPD
- Penyusunan Revisi Renstra SKPD
7. Program Penelitian/Pengkajian/Pengembangan Bidang Sosial Budaya
- Penelitian Bidang Pembangunan Sosial Budaya
- Pengkajian Bidang Pembangunan Sosial Budaya
- Pengembangan Hasil Penelitian dan Kajian Bidang Pembangunan Sosial Budaya
- Perekayasaan dan Penerapan Hasil Pengembangan Bidang Pembangunan Sosial
Budaya
- Koordinasi Pengoperasian Hasil Pelaksanaan Kelitbangan Bidang Pembangunan
Sosial Budaya
- Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Hasil Kelitbangan Bidang Pembangunan
Sosial Budaya
8. Program Penelitian/Pengkajian/Pengembangan Bidang Sumber Daya Manusia
- Penelitian dan Kajian Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia
- Pengembangan Hasil Penelitian dan Kajian Bidang Pembangunan Sumber Daya
Manusia
- Perekayasaan dan Penerapan Hasil Pengembangan Bidang Pembangunan
Sumber Daya Manusia
- Koordinasi Pengoperasian Hasil Pelaksanaan Kelitbangan Bidang Pembangunan
Sumber Daya Manusia
- Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Hasil Kelitbangan Bidang Pembangunan
Sumber Daya Manusia
RENSTRA BALITBANGDA I - 63
9. Program Penelitian/Pengkajian/Pengembangan Bidang Penyelenggaran
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kajian Peraturan
- Pengkajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kajian Peraturan
- Pengembangan Hasil Penelitian dan Kajian Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Kajian Peraturan
- Perekayasaan dan Penerapan Hasil Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Kajian Peraturan
- Koordinasi Pengoperasian Hasil Pelaksanaan Kelitbangan Bidang Pembangunan
Pemerintahan dan Kajian Peraturan
- Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Hasil Kelitbangan Bidang Pembangunan
Pemerintahan dan Kajian Peraturan
10. Program Penelitian/Pengkajian/Pengembangan Bidang Ekonomi
- Penelitian Bidang Pembangunan Ekonomi
- Pengkajian Bidang Pembangunan Ekonomi
- Pengembangan Hasil Penelitian dan Kajian Bidang Pembangunan Ekonomi
- Perekayasaan dan Penerapan Hasil Pengembangan Bidang Pembangunan
Ekonomi
- Koordinasi Pengoperasian Hasil Pelaksanaan Kelitbangan Bidang Pembangunan
Ekonomi
- Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Hasil Kelitbangan Bidang Pembangunan
Ekonomi
11. Program Penelitian/Pengkajian/Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup dan SDA
- Penelitian Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
- Pengkajian Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
- Pengembangan Hasil Penelitian dan Kajian Bidang Pembangunan SDA dan
Lingkungan Hidup
RENSTRA BALITBANGDA I - 64
- Perekayasaan dan Penerapan Hasil Pengembangan Bidang Pembangunan SDA
dan Lingkungan Hidup
- Koordinasi Pengoperasian Hasil Pelaksanaan Kelitbangan Bidang Pembangunan
SDA dan Lingkungan Hidup
- Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Hasil Kelitbangan Bidang Pembangunan
SDA dan Lingkungan Hidup.
12. Program Penelitian/Pengkajian/Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana
- Penelitian Bidang Pembangunan Wilayah, Fisik dan Prasarana
- Pengkajian Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana
- Pengembangan Hasil Penelitian dan Kajian Bidang Pembangunan Wilayah, Fisik
dan Prasarana
- Perekayasaan dan Penerapan Hasil Pengembangan Bidang Pembangunan
Wilayah, Fisik dan Prasarana
- Koordinasi Pengoperasian Hasil Pelaksanaan Kelitbangan Bidang Pembangunan
Wilayah, Fisik dan Prasarana
- Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Hasil Kelitbangan Bidang Pembangunan
Wilayah, Fisik dan Prasarana
13. Program Penelitian/Pengkajian/Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- Penelitian Bidang Inovasi dan Teknologi
- Pengkajian Bidang Inovasi Dan Teknologi
- Pengembangan Hasil Kajian Inovasi dan Teknologi
- Perekayasaan Bidang Inovasi Dan Teknologi
- Fasilitasi Penerapan Hasil Inovasi dan Teknologi
- Pengoperasian Bidang Inovasi dan teknologi
- Penyusunan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Penerapan Hasil Inovasi dan
Teknologi
- Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Penerapan Inovasi dan Teknologi
RENSTRA BALITBANGDA I - 65
14. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelitbangan Daerah
- Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah
- Penyusunan Kebijakan Daerah Tentang Pelaksanaan Kelitbangan Daerah
- Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali
Mutu Kelitbangan Daerah
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
- Fasilitasi Event / Lomba Inovasi dan Teknologi
- Fasilitasi Pameran/Ekspo inovasi dan Teknologi daerah
RENSTRA BALITBANGDA I - 66
Tabel 4. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BALITBANGDA KABUPATEN MAROS
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 - Meningkatkan kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah
- Meningkatnya kapasitas dan kerjasama antar lembaga litbang daerah, regional dan nasional
Jumlah kerjasama dengan Lembaga Litbang
3 MoU 3 MoU 2 MoU 2 MoU 2 MoU
Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan
8 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen
Jumlah surat masuk dan keluar yang ditindaklanjuti
………. surat masuk dan …….. surat keluar
………. surat masuk dan …….. surat keluar
………. surat masuk dan …….. surat keluar
………. surat masuk dan …….. surat keluar
………. surat masuk dan …….. surat keluar
Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya
5 orang 5 orang 5 orang 5 orang
2 - Menyediakan data informasi dan hasil-hasil penelitian pengembangan daerah
- Tersedianya rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah
6 litbang 6 litbang 6 litbang 6 litbang
RENSTRA BALITBANGDA I - 67
3 - Menerapkan inovasi dan teknologi ya sesuai dengan kebutuhan lokal
- Meningkatnya pusat-pusat pengembangan inovasi dan teknologi komoditas unggulan daerah
Jumlah Inovasi daerah yang dihasilkan
1 inovasi 2 inovasi 2 inovasi 2 inovasi
4 - - Meningkatnya rekayasa teknologi, aplikasi teknologi, pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi, penyediaan, dukungan dan alih teknologi yang spesifik lokasi
Jumlah sosialisasi inovasi teknologi yang dihasilkan
1 Inovasi 1 Inovasi 1 Inovasi 1 Inovasi
RENSTRA BALITBANGDA I - 68
TABEL 6
INDIKATOR KINERJA BALITBANGDA KABUPATEN MAROS
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN MAROS 2015 - 2021
N0. INDIKATOR KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD TAHUN 2013 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Jumlah kerjasama dengan Lembaga Litbang
en 3 MoU 3 MoU 2 MoU 2 MoU 2 MoU 12 MoU
2 Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan
0 dokumen 8 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 28 dokumen
3 Jumlah surat masuk dan keluar yang ditindaklanjuti
0 surat ………. surat masuk dan …….. surat keluar
………. surat masuk dan …….. surat keluar
………. surat masuk dan …….. surat keluar
………. surat masuk dan …….. surat keluar
………. surat masuk dan …….. surat keluar
……..surat masuk dan ……..surat keluar
4 Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya
0 orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang 20 orang
RENSTRA BALITBANGDA I - 69
5 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah
0 hasil litbang 6 litbang 6 litbang 6 litbang 6 litbang 32 litbang
6 Jumlah Inovasi daerah yang dihasilkan
0 inovaasi 2 inovasi 3 inovasi 3 inovasi 3 inovasi 7 inovasi
RENSTRA BALITBANGDA I - 70
TABEL 5. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BALITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TUJUAN
SASARA
N
INDIKATOR SASARA
N
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOM
E) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAI
AN PADA
TAHUN AWAL
PERENCANAA
N
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT
KERJA SKPD PENANGGU
NG JAWA
B
LOKASI
2017 2018 2019 2020 2021
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
TARG
ET Rp.
TARGET
Rp. TARG
ET Rp.
TARGET
Rp. TARGE
T Rp.
TARGET
Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21
)
Program pelayanan administrasi perkantoran
306.040.000,0
0
100%
424.000.000,00
100%
424.000.000,00
100%
430.000.000,00
100%
430.000.000,00
-
Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran SKPD
tersedianya fasilitas perkantoran yang mendukung pekerjaan
14
Layanan
208.680.000,0
0
14 Layana
n
300.000.000,00
14 Layana
n
300.000.000,00
14 Layana
n
300.000.000,00
14 Layanan
300.000.000,00
-
Perencanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD
tersusunnya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan
19 Dokum
en
80.360.000,00
19 dokum
en
114.000.000,00
19 dokum
en
114.000.000,00
19 dokum
en
115.000.000,00
19 dokumen
115.000.000,00
-
Penyediaan Bahan Pembersih dan
terpeliharanya kebersih
17
Jenis
17.000.000,00
20 Jenis
10.000.0
00,00
20 Jenis
10.000.0
00,00
20 Jenis
15.000.0
00,00 20 Jenis
15.000.0
00,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 71
Alat Kebersihan Kantor
an kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
188.150.000,0
0
100%
244.000.000,00
100%
244.000.000,00
100%
244.000.000,00
100%
244.000.000,00
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
tersedianya perlengkapan kantor untuk mendukung pekerjaan
6 Jenis 74.000.000,00
5 Unit
55.000.000,00
5 Unit
55.000.000,00
5 Unit
55.000.000,00
5 Unit
55.000.000,00
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
tersedianya peralatan kantor
9 Unit 77.000.000,00
5 Unit
46.000.000,00
5 Unit
46.000.000,00
5 Unit
46.000.000,00
5 Unit
46.000.000,00
- Pengadaan Mobeleur
tersedianya mobeleur kantor
11 Unit
20.150.000,00
18 Unit
18.000.000,00
18 Unit
18.000.000,00
18 Unit
18.000.000,00
18 Unit
18.000.000,00
- Pemeliharaan Rutin/berkalaGedung Kantor
terpeliharanya gedung kantor
1 Unit
10.000.000,00
1 Unit
10.000.000,00
1 Unit
10.000.000,00
1 Unit
10.000.000,00
1 Unit
10.000.000,00
-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional roda dua
tersedianya Kendaraan operasional
- - 6 Unit
100.000.000,00
6 Unit
100.000.000,00
6 Unit
100.000.000,00
6 Unit
100.000.000,00
-
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasio
terpeliharanya kendaraan dinas
1 Unit 7.000.000,00
4 Unit
10.000.000,00
4 Unit
10.000.000,00
4 Unit
10.000.000,00
4 Unit
10.000.000,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 72
nal
-
Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
- - 84 Unit
10.000.000,00
84 Unit
10.000.000,00
84 Unit
10.000.000,00
84 Unit
10.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100%
7.000.000,00
4,60 %
14.900.000,00
4,60 %
14.900.000,00
4,60 %
14.900.000,00
4,60 %
14.900.000,00
- Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
tersedianya pakaian khusus
31
Pasang
7.000.000,00
31 Pasang
12.400.0
00,00
31 Pasang
12.400.0
00,00
31 Pasang
12.400.0
00,00
31 Pasang
12.400.0
00,00
-
Fasilitasi dan evaluasi kepegawaian OPD
- - 5
Dokumen
2.500.00
0,00
5 Dokum
en
2.500.00
0,00
5 Dokum
en
2.500.00
0,00
5 Dokume
n
2.500.00
0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- - 25%
40.000.000,00
25%
40.000.000,00
25%
40.000.000,00
25%
40.000.000,00
-
Kursus-kursus Singkat, Pelatihan dan Bimtek
tersedianya kapasitas sumber daya aparatur yang handal
5 Orang
40.000.0
00,00
5 Orang
40.000.0
00,00
5 Orang
40.000.0
00,00 5 Orang
40.000.0
00,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
2.375.000,00
100%
6.500.000,00
100%
6.500.000,00
100%
6.500.000,00
100%
6.500.000,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 73
-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
tersusunannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD (LAKIP)
1
Dokumen
2.375.000,00
2 Dokum
en
2.500.00
0,00
2 Dokum
en
2.500.00
0,00
2 Dokum
en
2.500.00
0,00
2 Dokume
n
2.500.00
0,00
-
Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan
tersusunnya laporan keuangan
16
Dokumen
4.000.00
0,00
16 Dokum
en
4.000.00
0,00
16 Dokum
en
4.000.00
0,00
16 Dokume
n
4.000.00
0,00
Perencanaan dan Penganggaran SKPD
100%
5.200.000,00
100%
10.000.000,00
100%
7.000.000,00
100%
10.000.000,00
100%
7.000.000,00
-
Penyusunan Renja SKPD
tersusunnya renja OPD
2 Dokum
en
2.350.000,00
2 Dokum
en
2.000.00
0,00
2 Dokum
en
2.000.00
0,00
2 Dokum
en
2.000.00
0,00
2 Dokume
n
2.000.00
0,00
- Penyusunan RKA / DPA SKPD
tersusunannya RKA/DPA OPD
4
Dokumen
2.850.000,00
5 Dokum
en
5.000.00
0,00
5 Dokum
en
5.000.00
0,00
5 Dokum
en
5.000.00
0,00
5 Dokume
n
5.000.00
0,00
- Penyusunan revisi renstra SKPD
Tersusunannya dokumen renstra OPD
2
Dokumen
3.500.00
0,00
Program Penelitian/Pengkajian/Pengembangan Bidang Sosial Budaya
100%
73.400.000,00
100%
850.000.000,00
100%
850.000.000,00
100%
850.000.000,00
100%
850.000.000,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 74
-
Penelitian Bidang Pembangunan Sosial Budaya
tersedianya rekomendasi hasil penelitian bidang pembangunan sosial budaya
2 Rekomendasi
250.000.000,00
2 Rekomendasi
250.000.000,00
2 Rekomendasi
250.000.000,00
2 Rekome
ndasi
250.000.000,00
-
Pengkajian Bidang Pembangunan Sosial Budaya
tersedianya rekomendasi hasil kajian bidang pembangunan sosial budaya
8 Rekomendasi
32.175.000,00
8 Rekomendasi
250.000.000,00
8 Rekomendasi
250.000.000,00
8 Rekomendasi
250.000.000,00
8 Rekome
ndasi
250.000.000,00
-
Pengembangan Hasil Penelitian dan Kajian Bidang Pembangunan Sosial Budaya
tersedianya kebijakan/program tentang bidang pembangunan sosial budaya
8 Kebijak
an
6.175.000,00
-
Perekayasaan Bidang Pembangunan Sosial Budaya
tersedianya dokumen tentang Pedoman umum dan teknis pelaksanaan
16 Dokum
en
22.200.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokume
n
100.000.000,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 75
mode kebijakan/program bidang pembangunan sosial budaya
-
Koordinasi Pengoperasian Hasil Pelaksanaan Kelitbangan Bidang Pembangunan Sosial Budaya
tersedianya kecamatan yang menjadi lokasi penerapan model kebijakan/program bidang pembangunan sosial budaya
14 Kecam
atan
5.800.000,00
-
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Hasil kelitbangan Bidang Pembangunan Sosial Budaya
tersedianya rekomendasi perbaikan/kelanjutan pelaksanaan model kebijakan/program bidang pembangunan sosial budaya
8 Rekomendasi
7.050.000,
00
8 Rekomendasi
250.000.000,
00
8 Rekomendasi
250.000.000,
00
8 Rekomendasi
250.000.000,
00
8 Rekome
ndasi
250.000.000,
00
RENSTRA BALITBANGDA I - 76
Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100%
73.625.000,00
100%
400.000.000,00
100%
400.000.000,00
100%
400.000.000,00
100%
400.000.000,00
-
Penelitian Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tersedianya rekomendasi hasil penelitian Bidang Kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa
3 Rekomendasi
100.000.000,00
3 Rekomendasi
100.000.000,00
3 Rekomendasi
100.000.000,00
3 Rekome
ndasi
100.000.000,00
-
Pengkajian Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tersedianya rekomendasi hasil kajian Bidang Kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa
6 Rekomendasi
32.175.000,00
3 Rekomendasi
100.000.000,00
3 Rekomendasi
100.000.000,00
3 Rekomendasi
100.000.000,00
3 Rekome
ndasi
100.000.000,00
-
Pengembangan Hasil Penelitian dan Kajian Bidang Pembangunan Sumber Daya
tersedianya kebijakan/program tentang bidang
6 Kebijak
an
6.175.000,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 77
Manusia pembanginan sumber daya manusia
-
Perekayasaan dan penerapan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
tersedianya dokumen tentang Pedoman umum dan teknis pelaksanaan mode kebijakan/program bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12 Dokum
en
22.075.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokume
n
100.000.000,00
-
Koordinasi Pengoperasian Hasil Pelaksanaan Kelitbangan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia
tersedianya kecamatan yang menjadi lokasi penerapan model kebijakan/program pembangunan sumber
14 Kecam
atan
5.800.000,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 78
daya manusia
-
Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Hasil Kelitbangan Bidang Pembangunan Sosial Budaya
tersedianya rekomendasi perbaikan/kelanjutan pelaksanaan model kebijakan/program Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6 Rekomendasi
7.400.000,00
3 Rekomendasi
100.000.000,00
3 Rekomendasi
100.000.000,00
3 Rekomendasi
100.000.000,00
3 Rekome
ndasi
100.000.000,00
Program Penelitian/Pengkajian/Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
100%
43.375.000,00
100%
1.100.000.000,00
100%
1.100.000.000,00
100%
1.100.000.000,00
100%
1.100.000.000,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 79
-
Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Tersedianya rekomendasi hasil penelitian bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan
3 Rekomendasi
100.000.000,00
3 Rekomendasi
100.000.000,00
3 Rekomendasi
100.000.000,00
3 Rekome
ndasi
100.000.000,00
-
Pengkajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Tersedianya rekomendasi hasil kajian bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan
10 Rekomendasi
10.725.000,00
10 Rekomendasi
300.000.000,00
10 Rekomendasi
300.000.000,00
10 Rekomendasi
300.000.000,00
10 Rekome
ndasi
300.000.000,00
-
Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Tersedianya rekomendasi pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkaji
10 Kebijak
an
3.975.000,00
10 Rekomendasi
300.000.000,00
10 Rekomendasi
300.000.000,00
10 Rekomendasi
300.000.000,00
10 Rekome
ndasi
300.000.000,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 80
an Peraturan
-
Perekayasaan dan Penerapan Hasil Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kajian Peraturan
tersedianya lembaga pemerintahan yang menerapkan model kebijakan penyelenggraan pembangunan pemerintahan
20 Dokum
en
19.875.000,00
10 Dokum
en
300.000.000,00
10 Rekomendasi
300.000.000,00
10 Dokum
en
300.000.000,00
10 Rekome
ndasi
300.000.000,00
-
Koordinasi Pengoperasian Hasil Pelaksanaan Kelitbangan Bidang Pembangunan Pemerintahan dan Kajian Peraturan
tersedianya lembaga pemerintahan yang menerapkan model kebijakan penyelenggraan pembangunan pemerintahan
126 Lemba
ga
3.600.000,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 81
-
Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kajian Peraturan
tersedianya rekomendasi perbaikan/kelanjutan pelaksanaan model kebijakan/program penyelenggaraan pemerintahan
10 Rekomendasi
5.200.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokume
n
100.000.000,00
Program Penelitian/Pengkajian/Pengembangan Bidang Ekonomi
100%
41.150.000,00
100%
550.000.000,00
100%
550.000.000,00
100%
550.000.000,00
100%
550.000.000,00
- Penelitian Bidang Ekonomi
Tersedianya rekomendasi hasil penelitian dan kajian bidang pembangunan ekonomi
5 Rekomend
asi
150.000.000,00
5 Rekomend
asi
150.000.000,00
5 Rekomend
asi
150.000.000,00
5 Rekomendasi
150.000.000,00
- Pengkajian Bidang Ekonomi
tersedianya kebijakan/program bidang pembangunan ekonomi
5 Rekomendasi
7.575.000,00
5 Rekomend
asi
150.000.000,00
5 Rekomend
asi
150.000.000,00
5 Rekomend
asi
150.000.000,00
5 Rekomendasi
150.000.000,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 82
- Perekayasaan dan Penerapan Bidang Ekonomi
tersedianya dokumen tentang Pedoman umum dan teknis pelaksanaan mode kebijakan/program bidang pembangunan ekonomi
10 Dokum
en
15.525.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokume
n
100.000.000,00
-
Koordinasi Pengoperasian Hasil Pelaksanaan Kelitbangan Bidang Pembangunan Ekonomi
tersedianya kecamatan yang menjadi lokasi penerapan model kebijakan/program pembangunan ekonomi
14 Kecam
atan
12.850.000,00
-
Evaluasi dan Pelaporan Hasil pelaksanaan Kelitbangan Kebijakan Bidang Ekonomi
tersedianya rekomendasi perbaikan/kelanjutan pelaksanaan model
5 Rekomend
asi
5.200.000,00
5 Rekomend
asi
150.000.000,00
5 Rekomend
asi
150.000.000,00
5 Rekomend
asi
150.000.000,00
5 Rekomendasi
150.000.000,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 83
kebijakan/program bidang pembangunan ekonomi
Program Penelitian/Pengkajian/Pengembangan Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
100%
72.925.000,00
100%
640.000.000,00
100%
640.000.000,00
100%
640.000.000,00
100%
640.000.000,00
-
Penelitian Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
Tersedianya rekomendasi hasil penelitianBidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekome
ndasi
180.000.000,00
-
Pengkajian Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
tersedianya kebijakan/program tentang bidang sumber daya alam dan Lingkungan hidup
6 Rekomendasi
32.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekome
ndasi
180.000.000,00
-
Pengembangan Hasil Penelitian dan Kajian Bidang Pembangunan
tersedianya kebijakan/program tentang
6
Kebijakan
6.000.000,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 84
SDA dan Lingkungan Hidup
bidang sumber daya alam dan Lingkungan hidup
-
Perekayasaan dan Penerapan Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
tersedianya dokumen tentang Pedoman umum dan teknis pelaksanaan mode kebijakan/program bidang pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup
12 Dokum
en
21.900.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokume
n
100.000.000,00
-
Koordinasi Pengoperasian Hasil Pelaksanaan Kelitbangan Bidang Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup
tersedianya kecamatan yang menjadi lokasi penerapan model kebijakan/program bidang pembangunan
14 Kecam
atan
5.800.000,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 85
sumber daya alam dan lingkungan hidup
-
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Hasil Kelitbangan Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
tersedianya rekomendasi perbaikan/kelanjutan pelaksanaan model kebijakan/program bidang pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6 Rekomendasi
7.225.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekome
ndasi
180.000.000,00
Program Penelitian/Pengkajian/Pengembangan Bidang Pengembangan Wilayah,Fisik dan Prasarana
100%
73.255.000,00
100%
640.000.000,00
100%
640.000.000,00
100%
640.000.000,00
100%
640.000.000,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 86
-
Penelitian Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana
Tersedianya rekomendasi hasil penelitian Bidang wilayah, fisik dan prasarana
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekome
ndasi
180.000.000,00
-
Pengkajian Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana
Tersedianya rekomendasi hasil Kajian Bidang wilayah, fisik dan prasarana
11 Rekomendasi
32.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekome
ndasi
180.000.000,00
-
Pengembangan hasil Penelitan Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana
tersedianya kebijakan/program tentang bidang sumber daya alam dan Lingkungan hidup
11 Kebijak
an
6.000.000,00
-
Perekayasaan dan penerapan Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana
tersedianya dokumen tentang Pedoman umum dan teknis pelaksan
22 Dokum
en
21.900.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokume
n
100.000.000,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 87
aan mode kebijakan/program bidang pembangunan wilayah, fisik dan prasarana
-
Koordinasi Pengoperasian Hasil Pelaksanaan Kelitbangan Bidang Pembangunan Wilayah, Fisik dan Prasarana
tersedianya kecamatan yang menjadi lokasi penerapan model kebijakan/program bidang pembangunan wilayah, fisik dan prasarana
14 Kecam
atan
5.800.000,00
-
Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan kelitbangan Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana
tersedianya rekomendasi perbaikan/kelanjutan pelaksanaan model kebijakan/program
11 Rekomendasi
7.555.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekome
ndasi
180.000.000,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 88
bidang pembangunan wilayah, fisik dan prasarana
Program Penelitian/Pengkajian/Pengembangan Inovasi dan Teknologi
100%
41.775.000,00
100%
1.000.000.000,00
100%
1.000.000.000,00
100%
1.000.000.000,00
100%
1.000.000.000,00
- Penelitian Bidang Inovasi Dan Teknologi
tersedianya rekomendasi hasil penelitian terhadap inovasi daerah
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekome
ndasi
180.000.000,00
- Pengkajian Bidang Inovasi Dan Teknologi
tersedianya hasil kajian strategis inovasi dan teknologi
3 Rekomendasi
28.575.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekome
ndasi
180.000.000,00
-
Pengembangan Hasil Kajian Inovasi dan Teknologi
tersedianya hasil pengembangan inovasi dan teknologi
3 Dokum
en
RENSTRA BALITBANGDA I - 89
- Perekayasaan Bidang Inovasi Dan Teknologi
tersedianya dokumen tentang Pedoman umum dan teknis pelaksanaan mode kebijakan/program bidang inovasi dan pengembangan teknologi
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokum
en
100.000.000,00
2 Dokume
n
100.000.000,00
-
Fasilitasi Penerapan Hasil Inovasi dan Teknologi
terlaksananya koordinasi dan fasilitas penerapan hasil inovasi dan teknologi
5 kali
5.800.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekome
ndasi
180.000.000,00
- Pengoperasian Bidang Inovasi dan teknologi
Tersedianya aplikasi bidang inovasi dan teknologi
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekomendasi
180.000.000,00
6 Rekome
ndasi
180.000.000,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 90
-
Penyusunan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Penerapan Hasil Inovasi dan Teknologi
tersusunannya pedoman umum dan teknik penerapan hasil inovasi dan teknologi
-
Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Penerapan Inovasi dan Teknologi
tersedianya rekomendasi perbaikan/kelanjutan pelaksanaan model kebijakan/program hasil penerapan inovasi dan teknologi
3 Rekomendasi
7.400.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelitbangan Daerah
100%
214.600.000,0
0
100%
520.000.000,00
100%
520.000.000,00
100%
520.000.000,00
100%
520.000.000,00
-
Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah
tersusunnya dokumen roadmap sistem inovasi
1 Dolume
n
11.100.000,00
3 Dokum
en
80.000.0
00,00
3 Dokum
en
80.000.0
00,00
3 Dokum
en
80.000.0
00,00
3 Dokume
n
80.000.0
00,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 91
daerah
-
Penyusunan Kebijakan Daerah Tentang Pelaksanaan Kelitbangan Daerah
tersusunnya dokumen kebijakan daerah tentang kelitbangan daerah
1 Dolume
n
11.100.000,00
1 Dokum
en
100.000.000,00
1 Dokum
en
100.000.000,00
1 Dokum
en
100.000.000,00
1 Dokume
n
100.000.000,00
-
Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah
tersusunnya dokumen rencana induk kelitbangan daerah
1
Dokumen
103.500.000,0
0
6 Dokum
en
180.000.000,00
6 Dokum
en
180.000.000,00
6 Dokum
en
180.000.000,00
6 Dokume
n
180.000.000,00
-
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Daerah
tersedianya cakupan fungsi majelis pertimbangan dan tim pengendali mutu yang sesuai dengan ketentuan
7
Fungsi
81.050.000,00
2 lembaga/Tim
150.000.000,00
2 lembaga/Tim
150.000.000,00
2 lembaga/Tim
150.000.000,00
2 lembaga/
Tim
150.000.000,00
RENSTRA BALITBANGDA I - 92
-
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
terlaksanannya sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan
5 Kali
7.850.000,00
10 Kali
100.000.000,00
10 Kali
100.000.000,00
10 Kali
100.000.000,00
10 Kali
100.000.000,00
- Fasilitasi Event / Lomba Inovasi dan Teknologi
Terlaksananya event/lomba inovadi dan teknologi
3 Rekomendasi
80.000.0
00,00
3 Rekomendasi
80.000.0
00,00
3 Rekomendasi
80.000.0
00,00
3 Rekome
ndasi
80.000.0
00,00
-
Fasilitasi Pameran/Ekspo inovasi dan Teknologi daerah
Terlaksananya pameran/ekspo inovasi dan teknologi daerah
3 Rekomendasi
80.000.0
00,00
3 Rekomendasi
80.000.0
00,00
3 Rekomendasi
80.000.0
00,00
3 Rekome
ndasi
80.000.0
00,00