PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENURUNAN STUNTING · kinerja penyerapan dan capaian output serta...
Transcript of PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENURUNAN STUNTING · kinerja penyerapan dan capaian output serta...
PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENURUNAN
STUNTING
DASAR HUKUM PENGATURAN DESA DAN DANA DESA
PP 47/2015 tentang
Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
6/2014
tentang Desa
UU 6/2014
Tentang Desa
PP 8/2016 tentang
Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari APBN
PMK Nomor 199/PMK.07/2017
tentang Tatacara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan
Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa.
PMK Nomor 257/PMK.07/2015
tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana
Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa
(ADD)
PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor
225/PMK.07/2017
PERMENDAGRI:
1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
PERMENDES:1. Permendes No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala
Desa2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa4. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan,dan
Pembubaran BUMDes5. Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA
2018
Perka LKPP no 13/2013 /2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP no 22/2015
Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
SUMBER PENDAPATAN DESA
UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 72 ayat (1), Pendapatan Desa bersumber dari:
1. Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi,
gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
2. Dana Desa dari APBN
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kab/Kota (paling sedikit 10%)
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari
dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal
10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
5. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah
Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat
kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan.
Pendapatan Desa
2015 2016 2017
DANA DESA (DD) 20.766 M 46.982 M 60.000 M
ADD 33.835 M 35.455 M 34.068 M
BAGI HASIL PDRD 2.650 M 2.849 M 3.171M
TOTAL 57.251 M 85.286 M 97.239 M
JUMLAH DESA 74.093 Desa 74.754 Desa 74.910 Desa
RATA-RATA TOTALPER DESA 772,6 Jt 1.140,8 Jt 1.298,1 Jt
4
PENGERTIAN DAN TUJUAN DANA DESA
PENGERTIAN
Dana Desa adalah dana APBN yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui APBD kabupaten/kota dan
diprioritaskan untuk pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa.
TUJUAN❖ Meningkatkan pelayanan publik di
desa
❖ Mengentaskan kemiskinan
❖ Memajukan perekonomian desa
❖ Mengatasi kesenjangan
pembangunan antardesa
❖ Memperkuat masyarakat desa
sebagai subjek pembangunan
UU 6/2014 tentang Desa
Pasal 72 ayat (2)
Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja
Pusat dengan mengefektifkan program yang
berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
Penjelasan Pasal 72 ayat (2):
Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya
langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di
luar dana Transfer Daerah (on top) secara
bertahap.
Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa
dan dialokasikan berdasarkan:
❖jumlah penduduk,
❖angka kemiskinan,
❖luas wilayah, dan
❖tingkat kesulitan geografis.
POKOK-POKOK KEBIJAKAN DANA DESA TA 2018Menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa, melalui:
a) penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana
yang dibagi berdasarkan formula (Alokasi Formula), serta
b) memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang
mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi;
Memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan
ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah
penduduk miskin dan luas wilayah;
Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dengan melakukan
penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan, yaitu
kinerja penyerapan dan capaian output serta meningkatkan efektivitas
pemantauan dan evaluasi;
Mempertajam prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi
kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja.
Mengutamakan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa secara swakelola dengan
menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dgn lebih banyak menyerap tenaga
kerja dari masyarakat desa setempat dengan skema Padat Karya Tunai (cash for work)
1
2
4
3
5
6
DISTRIBUSI DANA DESA PER WILAYAH
Maluku2017 2018
Alokasi (Milyar Rp) 1.794,0 1.750,3
DT & DST 1.501,2 1.468,1
Lainnya 292,8 282,2
% Alokasi thdNasional 3,0% 2,9%
Perkapita(Ribu Rp) 703,5 686,4
BaliNusa Tenggara
Maluku
• Secara nasional, alokasi DD untuk DT dan DST mengalami peningkatan dari Rp36,8 triliun menjadi Rp37,3 triliun
• DD perkapita diluar pulau Jawa, Bali dan Sumatera, yaitu di Papua sekitar Rp1.517,1 ribu, Maluku Rp686,4 ribu, Sulawesi Rp555,6 ribu dan Kalimantan Rp522,6 ribu masih lebih besar dibandingkan di Jawa-Bali dan Sumatera
Papua2017 2018
Alokasi (Milyar Rp) 5.665,4 5.613,4
DT & DST 5.408,0 5.359,1
Lainnya 257,3 254,3
% Alokasi thdNasional 9,4% 9,4%
Perkapita(Ribu Rp) 1.531,2 1.517,1
Kalimantan2017 2018
Alokasi (Milyar Rp) 5.258,3 5.267,4
DT & DST 3.428,4 3.522,4
Lainnya 1.829,9 1.745,0
% Alokasi thdNasional 8,8% 8,8%
Perkapita(Ribu Rp) 521,7 522,6
Nusa Tengara2017 2018
Alokasi (Milyar Rp) 3.225,3 3.521,7
DT & DST 2.434,1 2.659,5
Lainnya 791,2 862,2
% Alokasi thd Nasional
5,4% 5,9%
Perkapita(Ribu Rp) 389,5 425,3
Nasional 2017 2018
Alokasi DD (Milyar Rp) 60.000,0 60.000,0
DT dan DST 36.781,6 37.281,0
Lainnya 23.218,4 22.719,0
Jawa Bali2017 2018
Alokasi (Milyar Rp)
19.187,2 19.757,5
DT & DST 6.498,7 7.156,2
Lainnya12.688,
5 12.601,3
% Alokasi thd Nasional 32,0% 32,9%Perkapita(Ribu Rp) 179,8 185,2
Sumatera2017 2018
Alokasi (Milyar Rp)
17.997,1
17.250,1
DT & DST12.911,
412.482,
5
Lainnya 5.085,7 4.767,6
% Alokasi thd Nasional 30,0% 28,8%
Perkapita(Ribu Rp) 444,9 426,5
Sulawesi2017 2018
Alokasi (Milyar Rp) 6.872,7 6.839,6
DT & DST 4.599,8 4.633,2
Lainnya 2.273,0 2.206,4
% Alokasi thdNasional 11,5% 11,4%
Perkapita(Ribu Rp) 558,3 555,6
DISTRIBUSI REALISASI PENYALURAN DANA DESA TA. 2017 PER PULAU
No Provinsi Pagu Realisasi %
1 Prov. Aceh 4.892,6 4.886,9 99,88
2 Prov. Sumatera Utara 4.198,0 4.140,7 98,63
3 Prov. Sumatera Barat 796,5 765,5 96,10
4 Prov. Riau 1.269,3 1.268,3 99,92
5 Prov. Jambi 1.090,9 1.090,0 99,92
6 Prov. Sumatera Selatan 2.267,3 2.261,2 99,73
7 Prov. Bengkulu 1.035,3 1.034,9 99,95
8 Prov. Lampung 1.957,5 1.957,2 99,99
9 Prov. Bangka Belitung 261,7 261,7 100,00
10 Prov. Kepulauan Riau 228,2 228,2 100,00
Total 17.997,3 17.894,6 99,43
No Provinsi Pagu Realisasi %
1 Prov. Kalimantan Barat 1.616,7 1.615,9 99,95
2 Prov. Kalimantan Tengah 1.148,9 1.144,6 99,62
3 Prov. Kalimantan Selatan 1.430,4 1.427,9 99,83
4 Prov. Kalimantan Timur 692,4 688,6 99,45
5 Prov. Kalimantan Utara 369,9 369,4 99,86
Total 5.258,4 5.246,3 99,77
No Provinsi Pagu Realisasi %
1 Prov. Sulawesi Utara 1.161,4 1.159,2 99,82
2 Prov. Sulawesi Tengah 1.433,8 1.430,0 99,73
3 Prov. Sulawesi Selatan 1.820,5 1.818,6 99,90
4 Prov. Sulawesi Tenggara 1.482,0 1.475,2 99,54
5 Prov. Gorontalo 514,0 512,1 99,65
6 Prov. Sulawesi Barat 461,1 460,8 99,94
Total 6.872,8 6.855,9 99,75
No Provinsi Pagu Realisasi %
1 Prov. Maluku 961,6 946,4 98,42
2 Prov. Maluku Utara 832,4 831,8 99,93
3 Prov. Papua 4.300,9 4.228,1 98,31
4 Prov. Papua Barat 1.364,4 1.363,5 99,93
Total 7.459,4 7.369,8 98,80
No Provinsi Pagu Realisasi %
1 Prov. Nusa Tenggara Barat 865,0 864,7 99,96
2 Prov. Nusa Tenggara Timur 2.360,4 2.355,8 99,81
Total 3.225,4 3.220,4 99,85
No Provinsi Pagu Realisasi %
1 Prov. Jawa Barat 4.547,5 4.546,6 99,98
2 Prov. Jawa Tengah 6.384,4 6.384,2 100,00
3 Prov. DI Yogyakarta 368,6 368,6 100,00
4 Prov. Jawa Timur 6.339,6 6.334,5 99,92
5 Prov. Bali 537,3 537,3 100,00
6 Prov. Banten 1.009,5 1.008,6 99,91
Total 19.186,8 19.179,8 99,96
*) dalam miliar rupiah
Daerah Pagu Realisasi %
Nasional 60.000,0 59.766,8 99,61
• DD TA. 2017 secara nasional dari pagu
Rp60,0 triliun realisasinya sebesar
RP59,77 triliun atau 99,61%;
• Berdasarkan pulau, realisasi terbesar ada
pada pulau jawa, yaitu sebesar 99,96%;
• Realisasi yang mencapai 100% ada pada
Prov. DIY, Prov. Bali, Prov. Bangka
Belitung dan Prov. Kepri
8
REKAPITULASI PEMANFAATAN DANA DESA
TAHUN 2015-2017
*) Data Per 5 Maret 2018
Pada tahun 2018, akan terciptanya 5-6,6 Juta Lapangan Kerja Padat Karya dan 692.788 keberlanjutan
Lapangan Kerja dari Dana Desa 2015-2018, Total akan tercipta 5,7 – 7,3 Juta Lapaangan Pekerjaan.
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PENANGANAN STUNTING
DANA DESA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN, PENGURANGAN GIZI BURUK DAN PERBAIKAN SANITASI
OUTCOME DANA DESA
0.30 0.30 0.30
0.32
0.33 0.33
0.32
0.34
0.33
0.32 0.32
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sejak diberlakukannya Dana Desa terjadi penurunan Rasio Gini di perdesaan dari0,34 th 2014 menjadi 0,32 th 2017. Hal ini menunjukkan adanya pemerataanpendapatan di perdesaan sebagai dampakefektivitas Dana Desa
Penurunan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Perdesaan
JPM turun 1,58 juta jiwa (8,8%)
2015
17,89jt14,09%
2016
17,28 jt13,96%
2017
16,31jt13,47%
Penurunan Rasio Gini di Perdesaan
STRATEGI PEMANFAATAN DANA DESA MELALUI PADAT KARYA TUNAI DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pemberdayaan Masyarakat DesaPembangunan Desa
▪ Kegiatan Padat Karya Tunai,
menyerap Tenaga Kerja dalam
Jumlah Besar;
▪ UPAH LANGSUNG secara HARIAN atau
MINGGUAN;
▪ Memperkuat Daya Beli Masyarakat;
dan
▪ Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
dan Kesejahteraan masyarakat.
▪ Berdasar kreativitas, keterampilan, dan bakat
individu;
▪ Menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu;
▪ Bernilai ekonomi; dan
▪ Berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Cash For Work:
Prioritas Penggunaan Dana Desa
Pengembangan Ekonomi Kreatif:
1 2
STRATEGI PELAKSANAAN
Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
melalui Pemberdayaan BUM Desa:
▪ Pengembangan produk unggulan desa atau kawasan
perdesan;
▪ Prioritas usaha: pengelolaan SDA, Industri pengolahan
berbasis sumberdaya lokal, pelayanan publik, jaringan
distribusi, dan sektor keuangan.
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk
peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.
Kriteria Kegiatan o Fokus 3 s.d. 5 kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas desa;
o Besaran upah:
• setara upah buruh tani;
• minimal 30% dari nilai pekerjaan fisik;
• dibayar harian atau mingguan.
o Cakupan kegiatan diperluas, mulai pengadaan, pembangunan, pengembangan, sampai pemeliharaan;
o Tidak dilaksanakan bersamaan dgn masa panen;
o Keberlanjutan program selama setahun; dan
o Mengoptimalkan peran pendamping desa.
TUJUAN, SASARAN, PRINSIP, DAN KRITERIA PADAT KARYA TUNAI
Sasaran Program
1 Penganggur 2 3
penduduk yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
Setengah penganggur
• penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam seminggu)
• masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
Penduduk miskin
memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
Prinsip Pelaksanaan
▪ Swakelola, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa;
▪ Menyerap sebanyaknya tenaga kerja setempat; dan
▪ menggunakan bahan baku setempat.
4 Penerima PKH
Penduduk yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan.
Tujuan
1menciptakan
lapangan kerja 2meningkatkan
pendapatan dan daya
beli masayarakat
3menaikkan permintaan agregat untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi,
menurunkan kemiskinan, dan kesenjangan
antar desa
5 Stunting
Penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi.
DAMPAK
1 3
2
5
6
Tersedianya lapangankerja dan usaha bagipenganggur, setengahpenganggur danmasyarakat miskin.
Tumbuhnya rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong danpartisipasimasyarakat.
Terkelolanyapotensi sumberdayalokal secaraoptimal.
Turunnya arus migrasidan urbanisasi.
Terjangkaunya (aksesibilitas)masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi.
4
Berkurangnya nyajumlah balita kuranggizi (stunting) di Desa.
MANFAAT1 2Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur
dan masyarakat miskin di Desa.Meningkatkan produksi dan produktivitas,
upah/pendapatan dan daya beli masyarakat Desa.
MANFAAT DAN DAMPAK PADAT KARYA TUNAI
14
KEBIJAKAN DANA DESA UNTUK TENAGA KERJA SWAKELOLA DARI KEGIATAN INFRASTRUKTUR