Pengertian PajakPengertian Pajak

PajakPajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang –undang –

undang dan tidak mendapat jasa imbal yang langsung dapat undang dan tidak mendapat jasa imbal yang langsung dapat ditunjukkan serta digunakan untuk membayar pengeluaran ditunjukkan serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara.umum negara.

Fungsi Pajak :Fungsi Pajak :

BudgetairBudgetair : Sebagai sumber dana yang digunakan : Sebagai sumber dana yang digunakan pembiayaan pengeluaran pemerintahpembiayaan pengeluaran pemerintah

RegulerenReguleren : alat untuk mengatur/ melaksanakan kebijakan : alat untuk mengatur/ melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.dibidang sosial dan ekonomi.

Asas Pemungutan PajakAsas Pemungutan Pajak

Eguality : Eguality : Bersifat adil dan merata sebanding dengan Bersifat adil dan merata sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.yang diterima.

Certainty : Certainty : Tidak ditentukan sewenang –wenang, WP Tidak ditentukan sewenang –wenang, WP mengetahui secara jelas pajak terutang, kapan dibayar dan mengetahui secara jelas pajak terutang, kapan dibayar dan batas waktu pembayaran.batas waktu pembayaran.

Convenience : Convenience : Saat membayar pajak pada waktu WP Saat membayar pajak pada waktu WP memperoleh penghasilan.memperoleh penghasilan.

Economy : Economy : Secara ekonomis biaya pemugutan seminimum Secara ekonomis biaya pemugutan seminimum mungkin, demikian juga beban yang dipikul oleh WP.mungkin, demikian juga beban yang dipikul oleh WP.

Dasar Teori Pemungutan PajakDasar Teori Pemungutan Pajak

Teori Asuransi :Teori Asuransi : masyarakat seakan masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keamanan dan keselamatannya mempertanggungjawabkan keamanan dan keselamatannya kepada negara, sehingga masyarakat harus membayar kepada negara, sehingga masyarakat harus membayar premi/pajak.premi/pajak.

Teori Kepentingan :Teori Kepentingan : Pengeluaran negara untuk melindungi Pengeluaran negara untuk melindungi kepentingan harta dan jiwa harus ditanggung oleh kepentingan harta dan jiwa harus ditanggung oleh masyarakat melalui pembebanan pajak sesuai dengan masyarakat melalui pembebanan pajak sesuai dengan perlindungan yang diberikan.perlindungan yang diberikan.

Teori Gaya Pikul :Teori Gaya Pikul : Pajak yang dibayar adalah menurut gaya Pajak yang dibayar adalah menurut gaya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang.seseorang.

Teori Bakti :Teori Bakti : Negara mempunyai hak mutlak untuk Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan masyarakat sadar membayar pajak memungut pajak dan masyarakat sadar membayar pajak merupakan bakti kepada negara yang menjamin merupakan bakti kepada negara yang menjamin kepentingannya.kepentingannya.

Pembagian PajakPembagian Pajak

Menurut Obyeknya :Menurut Obyeknya : Pajak Subyektif : pajak yang berpangkal pada subyeknya yang Pajak Subyektif : pajak yang berpangkal pada subyeknya yang

selanjutnya dicari obyeknya. ( PPh )selanjutnya dicari obyeknya. ( PPh ) Pajak Obyektif : pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa Pajak Obyektif : pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa

memperhatikan subyek pajaknya.(PPN,PBB)memperhatikan subyek pajaknya.(PPN,PBB)

Menurut Sifatnya :Menurut Sifatnya :

Pajak Langsung : Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pada Pajak Langsung : Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain. ( PPh)pihak lain. ( PPh)

Pajak Tidak langsung : Pajak yan pembebananya dapat dilimpahkan pada Pajak Tidak langsung : Pajak yan pembebananya dapat dilimpahkan pada pihak lain. (PPN)pihak lain. (PPN)

Menurut PemungutnyaMenurut Pemungutnya

Pajak Pusat : pajak yang dipungut oleh peperintah pusat dan digunakan untuk membiayai Pajak Pusat : pajak yang dipungut oleh peperintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. ( PPh, PPN, PBB, Bea meterai )rumah tangga Negara. ( PPh, PPN, PBB, Bea meterai )

Pajak Daerah : pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Pajak Daerah : pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. ( Retrebusi, KBBrumah tangga daerah. ( Retrebusi, KBB

BBNKB,Pajak Hotel, Pajak Restoran,Pajak Hiburan,Reklame dll)BBNKB,Pajak Hotel, Pajak Restoran,Pajak Hiburan,Reklame dll)

Sistem Pemungutan PajakSistem Pemungutan Pajak

Official Assessment System :Official Assessment System : System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.Ciri –ciri :Ciri –ciri : Wewenang menetapkan besarnya pajak terutang pada fiskusWewenang menetapkan besarnya pajak terutang pada fiskusWP bersifat pasifWP bersifat pasifUtang pajak timbul setelah dikeluarkan SKP oleh fiskus.Utang pajak timbul setelah dikeluarkan SKP oleh fiskus.

Self Assessment System :Self Assessment System : system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melapor sendiri tanggungjawab kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melapor sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.besarnya pajak yang harus dibayar.

Withhoulding System : Withhoulding System : sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga untuk memotong, memungut besarnya pajak yang terutang oleh WP.tiga untuk memotong, memungut besarnya pajak yang terutang oleh WP.

Tarif Pajak Tarif Pajak

Tarif Proporsional :Tarif Proporsional : Tarif berupa procentase tetap Tarif berupa procentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak (PPN, PBB dan BPHTB)pajak (PPN, PBB dan BPHTB)

Tarif Progresif :Tarif Progresif : Tarif pajak yang procentasenya menjadi Tarif pajak yang procentasenya menjadi lebih besar apabila dasar pengenaannya menjadi semakin lebih besar apabila dasar pengenaannya menjadi semakin besar (PPh)besar (PPh)

Tarif Tetap :Tarif Tetap : Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak ( Bea Meterai)( Bea Meterai)

Tarif Degresif :Tarif Degresif : Procentase tarif pajak yang semakin Procentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumla yang menjadi dasar pengenaan menurun apabila jumla yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.pajak semakin besar.

NPWP NPWP

Fungsi NPWP /NPPKP:Fungsi NPWP /NPPKP: Sarana administrasi Sarana administrasi

PerpajakanPerpajakan

Identitas WPIdentitas WP Ketertiban pembayaran Ketertiban pembayaran

pajakpajak Mendapatkan pelayanan Mendapatkan pelayanan Keperluan pelaporanKeperluan pelaporan Identitas PKPIdentitas PKP Membuat faktur pajak. Membuat faktur pajak.

Syarat memperoleh NPWPSyarat memperoleh NPWP

WPOPWPOP Foto Copy KTP ( WP Orang Foto Copy KTP ( WP Orang

Pribadi )Pribadi ) Surat Keterangan Usaha Surat Keterangan Usaha

(WPOP berusaha )(WPOP berusaha )

WP Badan WP Badan Akte pendirian Badan HukumAkte pendirian Badan Hukum Foto Copy KTP PengurusFoto Copy KTP Pengurus Copy Surat Ijin UsahaCopy Surat Ijin Usaha

WP Bendaharawan/PemotongWP Bendaharawan/Pemotong SK Penunjukan SK Penunjukan

BendaharawanBendaharawan Foto Copy KTP Foto Copy KTP

Pendaftaran NPWPPendaftaran NPWP Kriteria :Kriteria : WPOP status karyawan dengan penghasilan diatas PTKP di WPOP status karyawan dengan penghasilan diatas PTKP di

KPP dimana WP berdomisili atau perusahaan pemberi kerja.KPP dimana WP berdomisili atau perusahaan pemberi kerja.

Kepala KPP dapat memberikan NPWP secara jabatan kepada Kepala KPP dapat memberikan NPWP secara jabatan kepada WPOP /Badan apabila berdasarkan data yang ada ternyata WPOP /Badan apabila berdasarkan data yang ada ternyata WPOP/Badan telah memenuhi kriteria untuk diberikan WPOP/Badan telah memenuhi kriteria untuk diberikan NPWP/PKP tetapi tidak melaporkan/mendaftarkan diri. NPWP/PKP tetapi tidak melaporkan/mendaftarkan diri.

Wajib Pajak BadanWajib Pajak Badan WP pindah alamat :WP pindah alamat :

a. pindah tempat tinggal,tempat usaha/ kedudukan ke KPP a. pindah tempat tinggal,tempat usaha/ kedudukan ke KPP lain.lain.

b. terjadi perubahan status perusahaan sehingga KPP tempat b. terjadi perubahan status perusahaan sehingga KPP tempat terdaftar harus berubah.terdaftar harus berubah.

c. KPP lama wajib menerbitkan surat pindah dan disampaikan c. KPP lama wajib menerbitkan surat pindah dan disampaikan ke KPP di wilayah baru dengan persyaratan yang lengkap, ke KPP di wilayah baru dengan persyaratan yang lengkap, antara lain jumlah tunggakan pajak, tindakan penagihan antara lain jumlah tunggakan pajak, tindakan penagihan yang telah dilaksanakan, permohonan pengembalian pajak/ yang telah dilaksanakan, permohonan pengembalian pajak/ keberatan. keberatan.

Penghapusan NPWPPenghapusan NPWP

1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. 1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. 2. Warisan yang belum terbagi dan sudah selesai dibagi2. Warisan yang belum terbagi dan sudah selesai dibagi 3.Wanita kawin, tidak dengan perjanjian pemisahan harta & 3.Wanita kawin, tidak dengan perjanjian pemisahan harta &

penghasilanpenghasilan 4. WP yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WPOP4. WP yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WPOP 5. WP Badan yang sudah dibubarkan berdasarkan ketentuan5. WP Badan yang sudah dibubarkan berdasarkan ketentuan 6. WP BUT karena sesuatu hal kehilangan status sebagai BUT6. WP BUT karena sesuatu hal kehilangan status sebagai BUT Penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila utang pajak Penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila utang pajak

telah dilunas .Hasil pemeriksaan diketahui bahwa utang telah dilunas .Hasil pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tidak dapat dilunasi lagi karena WP tidak ditemukan pajak tidak dapat dilunasi lagi karena WP tidak ditemukan lagi/WP tidak mempunyai kekayaan lagi. Penghapusan lagi/WP tidak mempunyai kekayaan lagi. Penghapusan NPWP wanita kawin berlaku sejak awal tahun setelah tahun NPWP wanita kawin berlaku sejak awal tahun setelah tahun perkawinan, dengan ketentuan suami telah sebagai WPperkawinan, dengan ketentuan suami telah sebagai WP

Penghapusan PKP dalam hal PKP pindah alamat ke KPP Penghapusan PKP dalam hal PKP pindah alamat ke KPP lain, bubar. lain, bubar.

Kasus NPWPKasus NPWP

Soal : 1Soal : 1Amir status K/1 mempunyai usaha toko klontong sejak 10 Februari Amir status K/1 mempunyai usaha toko klontong sejak 10 Februari 2002 dirumahnya di Kebonjeruk omzet th.2002 sekitar 2002 dirumahnya di Kebonjeruk omzet th.2002 sekitar Rp.300.000.000. Pada tanggal 3 Juli 2003 membuka toko baru di Rp.300.000.000. Pada tanggal 3 Juli 2003 membuka toko baru di Jl.Pejompongan. Omzet th.2003 berdasarkan catatan Amir sebagai Jl.Pejompongan. Omzet th.2003 berdasarkan catatan Amir sebagai berikut ( semuanya barang kena pajak) berikut ( semuanya barang kena pajak) a. Toko kelontong Kebunjeruk Rp.490.000.000,-a. Toko kelontong Kebunjeruk Rp.490.000.000,-b. Toko kelontong Pejompongan Rp.140.000.000,-b. Toko kelontong Pejompongan Rp.140.000.000,-Pada tanggal 20 Mei 2004, Amir pindah rumah ke Tangerang namun Pada tanggal 20 Mei 2004, Amir pindah rumah ke Tangerang namun tempat usaha tetap di Kebunjeruk dan Pejompongan.tempat usaha tetap di Kebunjeruk dan Pejompongan.

Pertanyaan:Pertanyaan:a.a. Kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilakukan AmirKewajiban perpajakan apa saja yang harus dilakukan Amirb.b. Persyaratan yang harus dipenuhi agar sesuai dengan atauran Persyaratan yang harus dipenuhi agar sesuai dengan atauran

pajak. pajak.

Jawaban kasus NPWPJawaban kasus NPWP

Kasus : NPWPKasus : NPWP

Tahun 2002 Tahun 2002 Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ( WPOP yang Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ( WPOP yang

menjalankan usaha) berdasarkan KEP-161/Pj/2001, paling lama 1 menjalankan usaha) berdasarkan KEP-161/Pj/2001, paling lama 1 bulan setelah usaha (paling lambat 10 Maret 2002) di KPP bulan setelah usaha (paling lambat 10 Maret 2002) di KPP Kebunjeruk.Kebunjeruk.

Tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP, karena omzet th.2002 Tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP, karena omzet th.2002 kurang dari Rp.360.000.000,- ( sesuai dengan Kep.Men Keu kurang dari Rp.360.000.000,- ( sesuai dengan Kep.Men Keu no.571/KMK.03/2003 batas omzet Pengusaha Kecil sebesar no.571/KMK.03/2003 batas omzet Pengusaha Kecil sebesar Rp.600.000.000 mulai 1 Jan.2004)Rp.600.000.000 mulai 1 Jan.2004)

Menghitung, menyetor dan melapor PPh Orang Pribadi baik masa Menghitung, menyetor dan melapor PPh Orang Pribadi baik masa maupun tahunan (PPh ps.25, PPh 29)maupun tahunan (PPh ps.25, PPh 29)

memotong, menyetor dan melaporkan PPh ps.21 dan ps.26 memotong, menyetor dan melaporkan PPh ps.21 dan ps.26 (kalau ada) (kalau ada)

Tahun 2003Tahun 2003 Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi

toko kelontong di Pejompongan.( sesuai toko kelontong di Pejompongan.( sesuai Kep-153/Pj/2001 0Kep-153/Pj/2001 0

Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP di KPP Kebonjeruk.di KPP Kebonjeruk.

Menghitung, membayar dan melapor PPh WPOP Menghitung, membayar dan melapor PPh WPOP ps.25,29 dan memungut PPNps.25,29 dan memungut PPN

Tahun 2004Tahun 2004 Mendafarkan diri untuk memperoleh NPWP di KPP Mendafarkan diri untuk memperoleh NPWP di KPP

Tangerang.Tangerang. Menghapus NPWP di KPP Kebonjeruk sebagai KPP Menghapus NPWP di KPP Kebonjeruk sebagai KPP

Domisili mengganti NPWP lokasi kegiatan UsahaDomisili mengganti NPWP lokasi kegiatan Usaha

Pembayaran PajakPembayaran Pajak

Sarana Pembayaran :Sarana Pembayaran :Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh WP digunakan Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Poske Kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos

Jenis SSP :Jenis SSP : SSP Standar adalah Surat yang digunakan WP untuk melakukan SSP Standar adalah Surat yang digunakan WP untuk melakukan

pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi standar.pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi standar. SSP Khusus adalah bukti pembayaran pajak yang dicetak oleh SSP Khusus adalah bukti pembayaran pajak yang dicetak oleh

Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi yang isinya sama dengan SSP standar.transaksi yang isinya sama dengan SSP standar.

SSPCP ( Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka SSPCP ( Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor ) adalah SSP yang digunakan oleh Importir dalam rangka Impor ) adalah SSP yang digunakan oleh Importir dalam rangka impor.impor.

SSCP ( Surat Setoran Cukai dan PPN Hasil tembakau ) adalah SSCP ( Surat Setoran Cukai dan PPN Hasil tembakau ) adalah SSP yang digunakan oleh Pengusaha untuk pembayaran cukai SSP yang digunakan oleh Pengusaha untuk pembayaran cukai dan PPN hasil tembakau dalam negeri.dan PPN hasil tembakau dalam negeri.

Batas Waktu Pembayaran Pajak :Batas Waktu Pembayaran Pajak : Paling lambat 1 ( satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Paling lambat 1 ( satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya

SKP/STPSKP/STP Tanggal 25 Maret setelah tahun pajak berakhir (PPh ps. 29)Tanggal 25 Maret setelah tahun pajak berakhir (PPh ps. 29) Tanggal 10 bulan berikutnya (PPh 21, PPh 23/26, PPh 22 Badan Tanggal 10 bulan berikutnya (PPh 21, PPh 23/26, PPh 22 Badan

tertentu)tertentu) Tanggal 15 bulan berikutnya (PPh 25, PPN dan PPn BM )Tanggal 15 bulan berikutnya (PPh 25, PPN dan PPn BM ) Disetor hari yang sama sesuai pelaksanaan pembayaran (PPh 22 Disetor hari yang sama sesuai pelaksanaan pembayaran (PPh 22

Bendaharawan)Bendaharawan) Tanggal 7 bulan berikutnya (PPN, PPn BM Bendaharawan (APBN/D)Tanggal 7 bulan berikutnya (PPN, PPn BM Bendaharawan (APBN/D)

Batas Waktu Pelaporan Pajak : (selambat lambatnya)Batas Waktu Pelaporan Pajak : (selambat lambatnya)20 hari setelah masa pajak (PPh 21,23,22, PPN/PPnBM)20 hari setelah masa pajak (PPh 21,23,22, PPN/PPnBM)14 hari setelah masa pajak ( PPh 22 & PPN/PPnBM Bendaharawan)14 hari setelah masa pajak ( PPh 22 & PPN/PPnBM Bendaharawan)7 haris setelah 7 haris setelah

Surat Pemberitahuan (SPT)Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi SPT PPh Tahunan :Fungsi SPT PPh Tahunan : Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang :sebenarnya terutang :a.a. Pembayaran yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui Pembayaran yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui

pemotongan/pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak.pemotongan/pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak.b. b. Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan bukan Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan bukan obyek obyek pajakpajakc. c. Penyetoran dari pemotong/pemungut dalam masa 1 masa Penyetoran dari pemotong/pemungut dalam masa 1 masa

pajak.pajak.Fungsi SPT Masa PPN bagi PKP :Fungsi SPT Masa PPN bagi PKP : Untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan Untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan

PPn BM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan PPn BM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :tentang :a. a. pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaranpengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran

b. b. pembayaran atau pelunasan pajak yang dilaksankan sendiri pembayaran atau pelunasan pajak yang dilaksankan sendiri dan melalui pihak lain dalam suatu masa pajak.dan melalui pihak lain dalam suatu masa pajak.

Fungsi SPT masa bagi pemotong/pemungut :Fungsi SPT masa bagi pemotong/pemungut : Sarana untuk melaporkan/mempertanggungjawabkan pajak Sarana untuk melaporkan/mempertanggungjawabkan pajak

yang dipotong/dipungut dan disetor.yang dipotong/dipungut dan disetor.

Ketentuan Penyampaian SPTKetentuan Penyampaian SPT SPT diisi dengan benar, lengkap , ditandatangani dan disampaikan tepat SPT diisi dengan benar, lengkap , ditandatangani dan disampaikan tepat

waktu.waktu. SPT diambil di KPP atau dicetak sendiri WP dengan format baku.SPT diambil di KPP atau dicetak sendiri WP dengan format baku. Apabila ditandatangani orang lain harus ada Surat Kuasa khusus.Apabila ditandatangani orang lain harus ada Surat Kuasa khusus. Kekurangan pembayaran pajak (SPT Tahunan) harus dilunasi tanggal 25 Kekurangan pembayaran pajak (SPT Tahunan) harus dilunasi tanggal 25

Maret dengan menggunakan SSP.Maret dengan menggunakan SSP. SPT dilengkapi dengan lampiran sesuai ketentuan (Neraca dan perhitungan SPT dilengkapi dengan lampiran sesuai ketentuan (Neraca dan perhitungan

rugi laba) untuk WP menyelenggakan pembukuan.rugi laba) untuk WP menyelenggakan pembukuan. Dapat menggunakan media elektronik/kertasDapat menggunakan media elektronik/kertas Perpanjangan penyampaian SPT Tahunan :Perpanjangan penyampaian SPT Tahunan :

a. a. permohonan diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT permohonan diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Tahunan dengan disertai alasan – alasan.dengan disertai alasan – alasan.

b. b. menyampaikan perhitungan sementara PPh terutang dan dilampiri menyampaikan perhitungan sementara PPh terutang dan dilampiri Laporan Keuangan sementara.Laporan Keuangan sementara.

c. c. melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan pajak melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan pajak terutang.terutang.

d. d. permohonan menggunakan formulir 1770Y/1771Y.permohonan menggunakan formulir 1770Y/1771Y.

e. e. penundaan penyampaian SPT Tahunan paling lama penundaan penyampaian SPT Tahunan paling lama 3 bulan3 bulan

f. f. atas kekurangan pembayaran pajak dikenakan atas kekurangan pembayaran pajak dikenakan bunga 2%/bulanbunga 2%/bulan

Latihan SPTLatihan SPTGunawan telah mendapat persetujuan dari KPP atas permohonan Gunawan telah mendapat persetujuan dari KPP atas permohonan

perpanjangan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2006 sampai perpanjangan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2006 sampai dengan tanggal 30 Juni 2007.dengan tanggal 30 Juni 2007.

Perhitungan sementara sebagai berlikut :Perhitungan sementara sebagai berlikut :Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak Rp.120.000.000Rp.120.000.000PPh terutang PPh terutang Rp. 16.250.000Rp. 16.250.000Kredit pajak Kredit pajak Rp. 10.000.000Rp. 10.000.000PPh kurang bayar PPh kurang bayar Rp. 6.250.000Rp. 6.250.000PPh pasal 29 tersebut dibayar 25 Maret 2007PPh pasal 29 tersebut dibayar 25 Maret 2007Penghasilan Kena Pajak 2006 sebenarnya Penghasilan Kena Pajak 2006 sebenarnya Rp.140.000.000Rp.140.000.000

Pertanyaan :Pertanyaan :- - Apa syarat yang harus dipenuhi Gunawan apabila ingin Apa syarat yang harus dipenuhi Gunawan apabila ingin

memperpanjang penyampaian SPT Tahunan PPH 2006 ?memperpanjang penyampaian SPT Tahunan PPH 2006 ?- - Hitung besarnya pajak yang harus dibayar ditambah Hitung besarnya pajak yang harus dibayar ditambah sanksi sanksi kelambatan pembayaran ( s.d 30 Juni 2007) ? kelambatan pembayaran ( s.d 30 Juni 2007) ?

Penyelesaian SPTPenyelesaian SPT Mengajukan permohonan secara tertulis ( formulir 1770Y) sebelum Mengajukan permohonan secara tertulis ( formulir 1770Y) sebelum

batas waktu penyampaian SPT berkhir dengan menyebutkan batas waktu penyampaian SPT berkhir dengan menyebutkan alasannya.alasannya.

Menyampaikan surat pernyataan penghitungan sementara PPh Menyampaikan surat pernyataan penghitungan sementara PPh Orang pribadi yang terutang th.2006 dan dilampiri Laporan Orang pribadi yang terutang th.2006 dan dilampiri Laporan Keuangan sementara th.2006Keuangan sementara th.2006

Melampirkan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak Melampirkan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang dengan menggunakan SSPterutang dengan menggunakan SSP

Besarnya pajak dan saksi administrasi adalah :Besarnya pajak dan saksi administrasi adalah : Penghasilan kena pajak 2006 Penghasilan kena pajak 2006 Rp.140.000.000Rp.140.000.000

PPh terutang PPh terutang Rp. 21.250.000Rp. 21.250.000Kredit pajak Kredit pajak Rp. 10.000.000Rp. 10.000.000PPh kurang bayar PPh kurang bayar Rp. 11.250.000Rp. 11.250.000PPh sudah dibayar per 25 Maret 2007 PPh sudah dibayar per 25 Maret 2007 Rp. 6.250.000Rp. 6.250.000Kekurangan pembayaran pajak Kekurangan pembayaran pajak Rp. 5.000.000Rp. 5.000.000Lama kelambatan membayar 3 bulan sehingga, bunga harus Lama kelambatan membayar 3 bulan sehingga, bunga harus dibayar sebesar 3 x 2% x Rp.5.000.000,- = Rp.300.000,-dibayar sebesar 3 x 2% x Rp.5.000.000,- = Rp.300.000,-Pajak yang harus dibayar Rp.5.300.000,-Pajak yang harus dibayar Rp.5.300.000,-

Sanksi PerpajakanSanksi Perpajakan

1. Sanksi Bunga 2%/bulan1. Sanksi Bunga 2%/bulana. a. Terlambat menyetor/membayar PPh ps.21,23,25,29 dan Terlambat menyetor/membayar PPh ps.21,23,25,29 dan PPN/PPnBM.PPN/PPnBM.

b. b. Kekurangan bayar akibat pembetulan sendiri.Kekurangan bayar akibat pembetulan sendiri.

c. c. Hasil pemeriksaan pajak terutang kurang bayar.Hasil pemeriksaan pajak terutang kurang bayar.

d. d. Pajak terutang dalam SKPKB/T dan tambahan jumlah Pajak terutang dalam SKPKB/T dan tambahan jumlah pajak pajak yang harus dibayar berdasarkan SK pembetulan, SK yang harus dibayar berdasarkan SK pembetulan, SK keberatan keberatan atau putusan banding.atau putusan banding.

e. e. WP diperbolehkan mengangsur/menunda pembayaran WP diperbolehkan mengangsur/menunda pembayaran pajak.pajak.

f. f. Kekurangan penbayaran karena perpanjangan Kekurangan penbayaran karena perpanjangan penyampaian penyampaian SPT Tahunan PPh.SPT Tahunan PPh.

2.Sanksi Kenaikan:2.Sanksi Kenaikan:a. a. SPT tidak disampaikan pada waktunya, walaupun telah SPT tidak disampaikan pada waktunya, walaupun telah ditegor ditegor secara tertulis. Sanksi kenaikan sebesar 50% dari secara tertulis. Sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang pajak yang kurang/tidak disetor dalam 1 tahun pajak, dan 100% kurang/tidak disetor dalam 1 tahun pajak, dan 100% untuk untuk PPh pemotongan/pemungutan.PPh pemotongan/pemungutan.

b. b. WP tidak menggunakan pembukuan sebagaimana mestinya. WP tidak menggunakan pembukuan sebagaimana mestinya. Sanksi 50% dari yang seharusnya dibayar untuk PPh sendiriSanksi 50% dari yang seharusnya dibayar untuk PPh sendiri

..c.c. WP yang berkewajiban melakukan pemotongan /pemungutan WP yang berkewajiban melakukan pemotongan /pemungutan

namun tidak melakukan pemotongan /pemungutan atau namun tidak melakukan pemotongan /pemungutan atau tidak tidak menyetorkan pemotongan dikenakan sanksi kenaiakan 100%menyetorkan pemotongan dikenakan sanksi kenaiakan 100%

d. d. berdasarkan pemeriksaan PPN/PPnBM tidak seharusnya berdasarkan pemeriksaan PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan atau tarif 0%, dikenakan sanksi 100%. dikompensasikan atau tarif 0%, dikenakan sanksi 100%.

3. Sanksi Denda:3. Sanksi Denda:a. a. Sebesar Rp.500.000,- bagi WP tidak/terlambat Sebesar Rp.500.000,- bagi WP tidak/terlambat menyampaian menyampaian SPT Masa PPN dan Rp.100.000 untuk SPT Masa PPN dan Rp.100.000 untuk SPT masa lainnyaSPT masa lainnya

..b. b. Sebesar Rp.1.000.000,- SPT Tahunan PPh Badan, Sebesar Rp.1.000.000,- SPT Tahunan PPh Badan, dan dan Rp.100.000 untuk SPT PPh WPOP.Rp.100.000 untuk SPT PPh WPOP.

4. Sanksi Pidana :4. Sanksi Pidana :

a. WP alpa tidak menyampaikan SPT Tahunan/meyampaikan a. WP alpa tidak menyampaikan SPT Tahunan/meyampaikan tetapi isinya tidak benar / lengkap sehingga dapat merugikan tetapi isinya tidak benar / lengkap sehingga dapat merugikan negara, diancam pidana kurungan selama- lamanya 1 tahun negara, diancam pidana kurungan selama- lamanya 1 tahun dan denda setinggi- tingginya 2 x pajak terutang.dan denda setinggi- tingginya 2 x pajak terutang.

b. WP sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan / b. WP sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan / menyampaikan tetapi isi tidak benar/ lengkap sehingga menyampaikan tetapi isi tidak benar/ lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian Negara, diancam pidana dapat menimbulkan kerugian Negara, diancam pidana penjara selama –lamanya 6 th dan denda setinggi – tingginya penjara selama –lamanya 6 th dan denda setinggi – tingginya 4 x jumlah pajak terutang yang kurang dibayar.4 x jumlah pajak terutang yang kurang dibayar.

c. WP melakukan percobaan untuk menyampaikan SPT c. WP melakukan percobaan untuk menyampaikan SPT Tahunan tidak benar dalam rangka mengajukan restitusi / Tahunan tidak benar dalam rangka mengajukan restitusi / kompensasi pajak dipidana penjara selama – lama 6 th dan kompensasi pajak dipidana penjara selama – lama 6 th dan denda setinggi – tingginya 4 x jumlah restitusi / kompensasi.denda setinggi – tingginya 4 x jumlah restitusi / kompensasi.

Pembukuan & pencatatanPembukuan & pencatatan

Pembukuan.Pembukuan.WP wajib menyelenggarakan pembukuan kecuali WPOP dengan kriteria WP wajib menyelenggarakan pembukuan kecuali WPOP dengan kriteria tertentu boleh menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.tertentu boleh menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

Syarat – syarat pembukuan :Syarat – syarat pembukuan :a. a. mencerminkan kegiatan usaha secara sebenarnya/wajar.mencerminkan kegiatan usaha secara sebenarnya/wajar.b. b. pembukuan secara taat asaspembukuan secara taat asasc. c. menggunakan huruf latin, uang rupiah dalam bahasa menggunakan huruf latin, uang rupiah dalam bahasa Indonesia, kecuali ijin Men.KeuIndonesia, kecuali ijin Men.Keud. d. pembukuan sekurang –kuarangnya terdiri atas catatan pembukuan sekurang –kuarangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta serta penjualan dan penjualan dan pembelianpembelian

e. Dokumen pembukuan disimpan 10 tahune. Dokumen pembukuan disimpan 10 tahun

Pencatatan.Pencatatan. dilakukan oleh WPOP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas dilakukan oleh WPOP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas

yang diperbolehkan menggunakan norma penghitungan penghasilan yang diperbolehkan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto.dan menggambarkan jumlah peredaran usaha, penghasilan netto.dan menggambarkan jumlah peredaran usaha, penghasilan bukan obyek pajak, penghasilan dikenakan PPh finalbukan obyek pajak, penghasilan dikenakan PPh final

Norma Penghitungan Penghasilan NettoNorma Penghitungan Penghasilan Netto(NPPN)(NPPN)

Adalah Pedoman untuk menentukan penghasilan neto Adalah Pedoman untuk menentukan penghasilan neto wp, karena Wp tidak wajib menyelenggarakan pembukuan.wp, karena Wp tidak wajib menyelenggarakan pembukuan.

Kriteria WP tidak wajib pembukuan : Kriteria WP tidak wajib pembukuan : 1. 1. Peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp.600.000.000Rp.600.000.000

2. 2. Memberitahukan kepada Dir.Jen.Pajak dalam 3 bulan Memberitahukan kepada Dir.Jen.Pajak dalam 3 bulan pertama pertama dalamdalam

tahun bukutahun buku 3.3. Menyelenggarakan pencatatan.Menyelenggarakan pencatatan.

Tujuan Pembukuan/pencatatan :Tujuan Pembukuan/pencatatan : a. Pengisian SPTa. Pengisian SPT b. Penghitungan Penghasilan Kena Pajakb. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak c. Penghitungan PPN/PPnBMc. Penghitungan PPN/PPnBM d. Mengetahui posisi keuangan & hasil usaha ( Pembukuan)d. Mengetahui posisi keuangan & hasil usaha ( Pembukuan)

Pembukuan & pencatatanPembukuan & pencatatan

WP membayar pajak berdasarkan transaksi atau kegiatan WP membayar pajak berdasarkan transaksi atau kegiatan yang dilakukan, sesuai aturan perpajakan.yang dilakukan, sesuai aturan perpajakan.

Untk itu wajib menyelenggarakan pembukuan yaitu :Untk itu wajib menyelenggarakan pembukuan yaitu : 1. WP Badan1. WP Badan 2. WPOP yang melakukan kegiatan usaha / pekerjaan 2. WPOP yang melakukan kegiatan usaha / pekerjaan

bebasbebas dengan peredaran bruto diatas Rp.600 juta.dengan peredaran bruto diatas Rp.600 juta.

Kriteria pembukuan :Kriteria pembukuan :a. a. mencerminkan kegiatan usaha.mencerminkan kegiatan usaha.b. b. WP Badan/WPOPWP Badan/WPOPc. c. menggambarkan asset Liabilities,equity,Revenue, menggambarkan asset Liabilities,equity,Revenue,

Expenses,Sales, Purchases.Expenses,Sales, Purchases.d.d. taat asas, stelsel kas/accrual.taat asas, stelsel kas/accrual.e. huruf lain, angka arab, mata uang Rupiah, bahasa Inde. huruf lain, angka arab, mata uang Rupiah, bahasa Indf. Meliputi jangka waktu 12 bulan .f. Meliputi jangka waktu 12 bulan .

Pencatatan :Pencatatan :

a. Dilakukan oleh WPOP tertentu.a. Dilakukan oleh WPOP tertentu.

b. Meliputi jangka waktu 12 bulanb. Meliputi jangka waktu 12 bulan

c.c. Menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto, Menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto, penghasilan bukan obyek pajak, penghasilan yang penghasilan bukan obyek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh final. dikenakan PPh final.

Surat Tagihan Pajak (STP)Surat Tagihan Pajak (STP)

Fungsi STP :Fungsi STP : 1. Koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT WP.1. Koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT WP. 2. Sarana untuk mngenakan sanksi bunga/denda.2. Sarana untuk mngenakan sanksi bunga/denda. 3. Sarana untuk menagih pajak.3. Sarana untuk menagih pajak.

Kriteria penerbitan STP :Kriteria penerbitan STP : 1. 1. PPh tahun berjalan tidak/kurang dibayar.Dikenakan bunga PPh tahun berjalan tidak/kurang dibayar.Dikenakan bunga

2%/bulan maximal 24 bulan.2%/bulan maximal 24 bulan. 2. 2. Dikenakan sanksi administrasi berupa denda,akibat SPT Dikenakan sanksi administrasi berupa denda,akibat SPT

terlambat disampaikan.terlambat disampaikan. 3. 3. Pengusaha tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan Pengusaha tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan

sebagai sebagai PKP. Dikenakan denda 2 % x DPP ( ps.14 ay.4 UU PKP. Dikenakan denda 2 % x DPP ( ps.14 ay.4 UU PPN)PPN)

4. 4. Bukan PKP tetapi membuat faktur pajak.Dikenakan denda Bukan PKP tetapi membuat faktur pajak.Dikenakan denda 2% 2% xDPPxDPP

5. 5. PKP tidak membuat faktur pajak/tidak lengkap. Dikenaka PKP tidak membuat faktur pajak/tidak lengkap. Dikenaka denda 2%denda 2%

6. 6. Faktur pajak tidak tepat waktu. Dikenakan denda 2% x DPPFaktur pajak tidak tepat waktu. Dikenakan denda 2% x DPP

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jmlh Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jmlh pokok pajak, jmlh kredit pajak, jmlh pembayaran pokok pokok pajak, jmlh kredit pajak, jmlh pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jmlh yang masih pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jmlh yang masih harus dibayar.harus dibayar.

Kriteria penerbitan SKPKB :Kriteria penerbitan SKPKB :1. Hasil pemeriksaan pajak terutang kurang dibayar.1. Hasil pemeriksaan pajak terutang kurang dibayar.

2. SPT tidak disampaikan sesuai surat tegoran.2. SPT tidak disampaikan sesuai surat tegoran.

3. Hasil pemeriksaan PPN/PPnBM tidak seharusnya 3. Hasil pemeriksaan PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan /dikenakan tarif 0%.dikompensasikan /dikenakan tarif 0%.

4. Kewajiban pembukuan tidak dipenuhi.4. Kewajiban pembukuan tidak dipenuhi.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan yang menentukan jmlh kelebihan Surat Ketetapan yang menentukan jmlh kelebihan pembayaran pajak, karena jumlh kredit pajak lebih besar pembayaran pajak, karena jumlh kredit pajak lebih besar dari pajak terutang.dari pajak terutang.

Kriteria penerbitan SKPLB :Kriteria penerbitan SKPLB :1. 1. Hasil pemeriksaan atas SPT LB, SPT N, atau SPT KB.Hasil pemeriksaan atas SPT LB, SPT N, atau SPT KB.2. 2. KPP menerbitkan SKP LB/N/KB atas SPT LB dalam waktu 12 KPP menerbitkan SKP LB/N/KB atas SPT LB dalam waktu 12

bulan.bulan.3.3. Atas pajak lebih bayar ditambah bunga 2%/bulan.Atas pajak lebih bayar ditambah bunga 2%/bulan.4. 4. SPT Lb atas permohonan WP kriteria tertentu SKPKP (Surat SPT Lb atas permohonan WP kriteria tertentu SKPKP (Surat

Keputusan Pendahuluan Kelebihan Pajak) paling lanbat 3 Keputusan Pendahuluan Kelebihan Pajak) paling lanbat 3 bulan.bulan.

5. 5. Atas SKPKP butir 4 Dir.Jen Pajak (pemeriksaan) dapat Atas SKPKP butir 4 Dir.Jen Pajak (pemeriksaan) dapat menerbitan SKPKB dengan sanksi kenaikan 100%.menerbitan SKPKB dengan sanksi kenaikan 100%.

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang.terutang.

SKPN diterbitkan atas hasil pemeriksaan baik SPTN, SKPN diterbitkan atas hasil pemeriksaan baik SPTN, SPTLB,SPTKB.SPTLB,SPTKB.

Surat Ketapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)Surat Ketapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kriteria SKPKBT :Kriteria SKPKBT :1. 1. Dapat diterbitkan dalam 10 tahun setelah pajak terutang, Dapat diterbitkan dalam 10 tahun setelah pajak terutang,

apabila ditemukan data baru (novum) sehingga apabila ditemukan data baru (novum) sehingga mengakibatkan penambahan pajak terutang.mengakibatkan penambahan pajak terutang.

2. 2. Ditambah sanksi kenaikan sebesar 100 % dari jumlah Ditambah sanksi kenaikan sebesar 100 % dari jumlah kekurangan tersebut.kekurangan tersebut.

3. 3. Sanksi kenaikan tidak dikenakan apabila SKPKBT Sanksi kenaikan tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan atas keterangan WP dengan syarat belum diterbitkan atas keterangan WP dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan.dilakukan pemeriksaan.

4. 4. Setelah 10 tahun SKPKBT dapat diterbitkan ditambah sanksi Setelah 10 tahun SKPKBT dapat diterbitkan ditambah sanksi bunga 48% dalam hal WP dipidana berdasarkan keputusan bunga 48% dalam hal WP dipidana berdasarkan keputusan pengadilan.pengadilan.

Utang PajakUtang Pajak

Timbul utang pajak karena Undang –undang.Timbul utang pajak karena Undang –undang. a. a. Ajaran Materiel : Tatbestand/ adanya perbuatan / Ajaran Materiel : Tatbestand/ adanya perbuatan /

keadaan / keadaan / kejadiankejadian b. b. Ajaran formil : adanya Surat Ketatapan Pajak dari Ajaran formil : adanya Surat Ketatapan Pajak dari

fiskus fiskus (SKPKB, SKPLB,SKPN)(SKPKB, SKPLB,SKPN)

Berakhirnya utang pajak :Berakhirnya utang pajak : 1.1. Pembayaran/pelunasanPembayaran/pelunasan 2.2. KompensasiKompensasi 3.3. Penghapusan UtangPenghapusan Utang 4.4. DaluwarsaDaluwarsa 5.5. Pembebasan/Tax holidy.Pembebasan/Tax holidy.

Pengembalian Pajak/RestitusiPengembalian Pajak/Restitusi

a. a. Pajak lebih bayar sesuai SKPLBPajak lebih bayar sesuai SKPLBb.b. Pajak Lebih bayar karena Kep.KeberatanPajak Lebih bayar karena Kep.Keberatanc.c. Surat Keputusan pengembalian Pendahuluan utk WP Surat Keputusan pengembalian Pendahuluan utk WP

Tertentu.Tertentu.

Kriteria WP tertentu :Kriteria WP tertentu :-- Tepat waktu dlm menyampaikan SPT dalam 2 tahun Tepat waktu dlm menyampaikan SPT dalam 2 tahun

terakhir.terakhir.-- Tidak mempunyai tunggakan pajakTidak mempunyai tunggakan pajak-- Tidak pernah dijatuhi hukuman tidak pidanaTidak pernah dijatuhi hukuman tidak pidana-- Opini Lap.Keu.WTP.Opini Lap.Keu.WTP.

Pemeriksaan & Penyidikan PajakPemeriksaan & Penyidikan Pajak

PemeriksaanPemeriksaan : Kegiatan utk mencari, mengumpulkan, : Kegiatan utk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan keterangan lain utk menguji kepatuhan mengolah data, dan keterangan lain utk menguji kepatuhan WP dan tujuan lain sesuai UU.WP dan tujuan lain sesuai UU.

Laporan pemeriksaan : hasil pemeriksaan yang dibuat : hasil pemeriksaan yang dibuat pemeriksa secara ringkas, jelas sesuai ruang lingkup & Tujuan pemeriksa secara ringkas, jelas sesuai ruang lingkup & Tujuan Pemr.Pemr.

Tujuan Pemeriksaan :Tujuan Pemeriksaan :1. 1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiaban perpajakan dlm Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiaban perpajakan dlm

kepastian hukum & Pembinaankepastian hukum & Pembinaan Kriteria pemeriksaan :Kriteria pemeriksaan : a. SPT Tahunan PPh Lebih Bayar / WP minta restitusia. SPT Tahunan PPh Lebih Bayar / WP minta restitusi b. SPT Tahunan PPh Rugib. SPT Tahunan PPh Rugi c. SPT tidak disampaikanc. SPT tidak disampaikan d. SPT memenuhi kriteria seleksi DJPd. SPT memenuhi kriteria seleksi DJP e. Ada indikasi kewajiban perpajakan tidak dipenuhi.e. Ada indikasi kewajiban perpajakan tidak dipenuhi.

2.2. Tujuan Lain utk melaksanakan ketentuan perpajakan:Tujuan Lain utk melaksanakan ketentuan perpajakan:a.a. Pemberian NPWP secara jabatanPemberian NPWP secara jabatanb.b. Penghapusan NPWPPenghapusan NPWPc.c. Pengukuhan/pencabutan PKPPengukuhan/pencabutan PKPd.d. WP mengajukan keberatanWP mengajukan keberatane.e. Penyusunan Norma Penghitungan penghasilan Penyusunan Norma Penghitungan penghasilan NetoNetof.f. Pencocokan data/keteranganPencocokan data/keterangang.g. Penentuan WP didaerah terpencil.Penentuan WP didaerah terpencil.

jenis Pemeriksaan :a. Pemeriksaan Lapangan/ ditempat WPb. Pemeriksaan Kantor/ di DJPc. Pemeriksaan Lengkap / sederhana

Masa pemeriksaan : Pemeriksaan Lengkap selama 2/8 bulan Pemeriksaan sederhana selama 4/6 minggu

Tabel APBN Tabel APBN

KeteranganKeterangan 20062006 20072007 20082008

A. Penerimaan NegaraA. Penerimaan Negara

Penerimaan PerpajakanPenerimaan Perpajakan

Penerimaan Bukan PajakPenerimaan Bukan Pajak

B. Belanja NegaraB. Belanja Negara

Belanja Pemerintah PusatBelanja Pemerintah Pusat

Belanja DaerahBelanja Daerah

Dana Perimbangan Dana Perimbangan

Dana Otonomi KhususDana Otonomi Khusus

C. Surplus/ Defisit AnggaranC. Surplus/ Defisit Anggaran

D. Pembiayaan D. Pembiayaan

625,2625,2

416,3416,3

205,3205,3

647,7647,7

427,6427,6

220,1220,1

216,6216,6

3,53,5

(22,4)(22,4)

22,422,4

684,5684,5

489,9489,9

191,9191,9

746,4746,4

493,9493,9

252,4252,4

244,1244,1

8,58,5

(62,0)(62,0)

62,062,0

761,4761,4

583,7583,7

175,9175,9

836,4836,4

564,6564,6

271,8271,8

262,3262,3

9,59,5

(75)(75)

7575

SelfAssessment

Membayar

Pajak terutang(PT)

Melapor

Memperhitungkan

Tariff x DPPMenghitung

Kredit pajakPajak dilunasi dalam tahun

berjalan

Surat pemberi tahuan

PT>KP PT=KP

(PT_KP)

Lebih bayarNihil bayarKurang bayar

PT<KP

Masa dan tahunan Restitusi

kompensasi

Pemotongan

Melalui pihak ke tiga

Penghasilan dari modal & jasa

PemungutanPenghasilan dari usaha

Kredit pajak (KP) (angsuran pajak yang dibayar dalam tahun berjalan)

PPh dibayar sendiri oleh WP

PPH dibayar/terutang di Luar Negeri

PT>KP(kurang bayar) PT=KP

(nihil bayar)

PT<KP(lebih bayar)

Penghasilan dari pekerjaan

File

Penuntut Umum

Sesuai Kriteria

Lebih Bayar

Kesalahan Formil

/Materiil

Benar Lengkap

Jelas

PenyidikanPemeriksaanPenelitia

Direktur Jenderal Pajak

Surat Pemberitahuan

Restitusi Kompensasi

Tegoran Surat Paksa Siksa Lelang

PengadilanSKPKBSKPNSKPLBSTP

SKPKBTSTP

Hukum kurungan/penjara

& SKPKB/SKPKBT

Data baru

Tidak dilunasi

STBSKPLBSKPNSKPKBSKPKBT

= Surat Tagihan Pajak= Surat keterangan Pajak Lebih Besar= Surat Keterangan Pajak Nihil= Surat Keterangan Pajak Kurang Besar= Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambah