Sejarah Dan Pengertian Pajak

*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*HUKUM PAJAKTIM PENGAJAR HUKUM PAJAKOleh F.X. SumarjaSatria Prayoga

FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan

*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*SEJARAH & PENGERTIAN PAJAKDalam teori asal mula negara, jauh sebelum Romawi & Yunani kuno maupun Mesir di zaman Firaun telah ada suatu wadah yang menguasai dan memerintah penduduk, yang disebut : letat, Staat, State, negara, yang punya unsur: daerah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan

Rousseau mengajukan teori yang bisa menjawab mengapa penduduk harus patuh pada pemerintah negaranya, yaitu teori Le Contract Social/perjajian masyarakat.

Dlm teori ini difiksikan bahwa penduduk pada zaman dahulu hidup dalam gua, di atas pohon, bukit dan terpisah dlm kelompok kecil, mereka akan lebih kuat apabila bersatu baik dlm menghadapi musuh, binatang buas, maupun bencana alam.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*1.SEJARAH & PENGERTIAN PAJAKOleh sebab itu penduduk kemudian mengadakan perjajian Le contract social, dimana sebagian dari hak mereka di serahkan kepada suatu wadah yang mengurus kepentingan bersama

Fungsi pemerintah suatu negara:Melaksanakan penertiban guna mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dlm masyarakat. (negara sbg stabilisator)Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatPertahanan dalam rangka menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk itu negara dilengkapi alat pertahananMenegakan keadilan, melalui badan pengadilan


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*1.SEJARAH & PENGERTIAN PAJAK Guna menjalankan fungsi tsb maka suatu negara membutuhkan adanya dana, daya, sumber alam/SDM baik yang punya keahlian/tidak, trampil/tidak dari penduduk negaranya

Bagi negara yang dikaruniai sda melimpah mungkin tidak menghadapi masalah dalam memenuhi pengeluaran negara

Bagi negara miskin sda akan menghadapi sebaliknya maka harus dicari sumber penghasilan lain, misal pajak.

Ada berbagai sumber penghasilan suatu negara (public revenues), antara lain: kekayaan alam, laba perusahaan, royalti, retribusi, kontribusi, bea, cukai, denda , pajak.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*1.SEJARAH & PENGERTIAN PAJAKKekayaan Alam,Royalty, Retribusi,Kontribusi,Bea Cukai,Pungutan,SumbanganDendaPajak


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*1.SEJARAH & PENGERTIAN PAJAKDlm negara demokrasi pajak dibayar penduduk atas persetujuannya sendiri melalui lembaga perwakilan guna membiayai pengeluaran pemerintah, demi kesejahteraan rakyatDlm kerajaan/negara penganut absolut monarchi, mis: Perancis Raja Lodwijk XIV (1638-1715), pembayar pajak mengalami mandi keringat darah sementara itu penguasa mandi kemewahan.Pajak sbg suatu beban pada mulanya menimbulkan pro dan kontra.Yg Pro = penguasa & bangsawanYg kontra = rakyat pemikul beban


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*1.SEJARAH & PENGERTIAN PAJAKPajak sbg spesies dari genus pungutan telah ada sejak zaman Romawi 509-27 SM, dikenal dg nama Censor, Questor. Sesudah abad ke 2 penguasa roma mengandalkan penghasilan negara lewat pajak tidak langsung, yi pungutan atas penggunaan pelabuhan.Di Mesir saat pembangunan piramida, yg semula pengabdian sukarela menjadi paksaan baik uang, harta benda dan tenaga Di Spanyol abat ke XIV dikenal Alcabala, salah satu bentuk pajak penjualan.Di Indonesia berbagai pungutan baik dlm bentuk tenaga kerja/natura, uang, upeti telah ada sejak lama. Beban berat semakin bertambah dg adanya VOC 1602, kultur stelsel 1830-1870, Raffles 1813 dg landrent & pajak rumah.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*1.SEJARAH & PENGERTIAN PAJAKSalah satu bukti Indonesia ada pajak sejak semula ditemukannnya prasasti di desa bojonegara Jatim 1992 (pembebasan pajak warga desa adan-adan krn telah berjasa pada raja Majapahit Pertama Kertarajasa Jayawardhana th. 1311

Pajak : Tax (Inggris), import contribution, tax, droit (Prancis), Steuer, abagade, gebuhr (Jerman), Tributo, Gravamen, tasa (Spanyol), Belasting (Bld).


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*1.SEJARAH & PENGERTIAN PAJAKProf. Dr Adriani, Pajak adl iuran kepada negara (yg dpt dipaksakan) yg terhutang oleh yg wajib membayarnya menurut peraturan-2 dg tidak mendapat prestasi kembali yg langsung dpt ditunjuk dan yg gunanya utk membiayai pengeluaran2 umum berhubung dg tugas negara menyelengarakan pemerintahan.

Rochmat Soemitro, pajak adl iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan uu dg tiada mendapat jasa timbal yang langsung dpt ditunjukkan dan digunakan utk membiayai pengeluaran umum.

Dr Soeparman Soemahamidjaja, pajak adl iuran wajib berupa uang atau barang, yang menutup biaya produksi barang2 dan jasa2 kolektif dlm mencapai kesejahteraan umum.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*1.SEJARAH & PENGERTIAN PAJAKCiri-ciri pajakIuran: jk dilihat datangnya arus dana dari wpPungutan: jika dilihat dari kacamata pemerintahPajak dipungut berdasar uuPajak dpt dipaksakan. Kekuasaan ini dapat terlihat dg adanya ketentuan sanksi administratif maupun pidanaTidak memperoleh kontra prestasiPajak untk membiayai pengeluaran umum pemerintah dlm menjalankan pemerintahan

Hak memungut pajak. Ada dua pendekatan yg menjadi dasar bagi fiscus utk memungut pajak:Benefit principle, bahwa fiskus berwenang memungut pajak karena penduduk menerima manfaat dari adanya negaraAbility to pay principle, bhw fiskus dlm memungut pajak harus memperhatikan kemampuan penduduk


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*2.Fungsi PajakArti fungsi? > Menurut Ilmu Administrasi fungsi adl aktivitas pokok suatu lembaga/pranata.Menurut Kamus Indonesia, fungsi adl kegunaan suatu hal. ex: mata > untk melihat kaki> untk berjalanFungsi pajak: Kegunaan/manfaat pokok dari pajak (jawaban dari suatu pertanyaan, pada hakekatnya untuk apakah pajak dipungut?) Umumnya di kenal 2 fungsi pajak, yi: Budgetair dan Regulerend


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*2.Fungsi PajakBudgetair (fungsi fiskal/anggaran) >fungsi utama, pajak digunakan sebagai: alat untk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan uu perpajakan yg berlaku, atau alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara.

Mengapa utama? Karena secara historis fungsi inilah yang mula- mula muncul yaitu guna membiayai berbagai kepentingan, maka pemerintah memungut pajak dari penduduknya.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*2.Fungsi PajakMaksud memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan uu perpajakan yg berlaku adl:Jangan sampai ada WP yg tidak memenuhi kewajiban perpajakan.Jangan sampai ada obyek pajak yg terlepas dari pengamatan fiscus/tidak dilaporkan oleh WP.Maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tidak hanya tergantung pada WP/OP tapi kedua-duanya, bahkan fiscus.Optimalisasi juga dipengaruhi oleh sistem pemungutan pajak suatu negara; self assessment/ official assessment system/ with holding tax system.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*2.Fungsi Pajak self> sendiri, to assess >menilai, menaksir, menghitung self assessment: menghitung/menilai sendiriSelf assessment system: suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wp untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri kpd fiskus.

Official assessment system: suatu sistem perpajakan dlm mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiscus. Disini fiskus aktif mencari wp sampai pada penetapan besarnya pajak terutang melalui SKP.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*2.Fungsi Pajakwith holding tax system: suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada pihak tertentu berdasar UU perpajakan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri kpd fiskus ataupun memotong/ memungut pajak dari suatu pembayaran dan menyetorkannya ke kas negara dlm jangka waktu ttt. Ex. PPh Ps. 23 > pajak deviden, bunga deposito/tabungan yang lain.

Sistem ini dpt memperlancar masuknya uang ke kas negara tanpa intervensi fiskus dan sangat menghemat biaya dan adminsitrasi pemungutan.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*2.Fungsi PajakFaktor lain yang mempengaruhi optimalisasi pemasukan uang ke kas negara melalui pajak adl:Falsafah negara: negara yang berorientasi kesejahteraan rakyat akan didukung rakat dengan patuh bayar pajak, sebaliknya yang orientasinya untuk penguasa akan sulit mendapat dukungan rakyat.Kejelasan UU perpajakan.Tingkat pendidikan WPKualitas & kuantitas petugas pajak.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*2.Fungsi PajakFungsi Regulerend (sbg fungsi tambahan/pelengkap): pajak dipergunakan oleh pemerinah sebagai alat untuk mencapai tujuan ttt, misalnya:Bidang ekonomi: Untuk melindungi prodosen dalam negeri, dengan menaikan tarif yg tinggi barang impor.Menarik investor asing, dengan pembebasan pajak/tax holiday untuk masa tertentu.Guna mengendalikan harga minyak goreng dalam negeri, maka pajak ekspor CPO dinaikan.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*2.Fungsi PajakBidang Moneter. Untuk merangsang para pemilik uang panas mengeluarkan uangnya guna pembangunan, diadakan pengampunan pajak (Keppres 26/1984)Bidang Sosial. Untuk mengendalikan keinginan hidup mewah dan mabuk yang bisa menjadikan gangguan sosial, barang-barang mewah dan minuman beralkohol di kenakan pajak tinggi .


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*2.Fungsi PajakBidang Budaya (cultural) Untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak, maka diciptakan iklim perpajakan yang sehat guna menghilangkan hambatan psikologis yg masih melekat pada wp. Di Indonesia sebelum tax reform (1983) yg diutamakan fungsi regulerend, sekarang fungsi budgetair.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*2.Fungsi PajakMenurut Fritz Neumark:Fiscal/budgetory function, manfaat dan eksistensi pajak guna menutup pengeluaran pemerintah yg tidak dibiayai dr pos-pos ttt (laba perusahaan, cetak uang baru, obligasi)Fungsi ekonomi, untuk menggalakkan tujuan-tujuan umum pemerintah (mencegah pengganguran, kestabilan moneter, pertumbuhan ekonomi)Fungsi social, sebagai alat pemerataan pendapatan (memperkecil beda pendapatan)


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*2.Fungsi PajakMenurut Earl R. RolphRevenw (pendapatan), pajak dipungut sesuai dg kebutuhan dana & kebijakan pemerintahResource reallocation (pemindahan sumber pendapatan), pajak dipungut guna merubah perilaku prodosen dan konsumen.Income redistribution (pembagian pendapatan), pajak dipungut secara progresif, maka yang miskin akan terbantu oleh sikaya secara tak langsung dalam pembayaran pajak. Di negara maju dikenal dengan pembayaran negative tax.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*3.Justifikasi Pemungutan pajakAtas dasar apa pemerintah punya wewenang memungut pajak?Mengapa negara mengenakan pajak pada rakyatnya?Terdapat beberapa teori yg termasuk dlm asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum, yi:1.Teori Asuransi, negara menganggap dirinya sebagai perusahaan asuransi dan wp sbg tertanggung yg wajib membayar premi (pajak). Ini ada kelemahan?.Teori Kepentingan, negara berhak memungut pajak, krn penduduk negara punya kepentingan pada negara. Makin besar kepentingan penduduk pada negara, makin besar perlindungan yg diberikan padanya, dan makin besar pula pajak yg dibayarkan. Teori ini mengandung kelemahan?


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*3.Justifikasi Pemungutan pajakTeori Bakti, penduduk adl bagian dari suatu negara, terikat pada keberadaan negara, karenanya harus berbakti pada negara dengan membayar pajak. Teori ini menganjurkan untuk tidak bertanya apa dasar negara pungut pajak.Teori daya beli, pembenaran pemungutan pajak terletak pada efek/akibat pemungutan pajak. Pemungutan pajak membawa efek positip hampir di semua negara, yi tersedianya dana yg cukup guna membiayai pengeluaran umum negara.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*3.Justifikasi Pemungutan pajakTeori Pembangunan, dana yg terkumpul dari pajak guna pembangunan yg membuat rakyat menjadi adil, makmur, sejahtera.Teori Kontrak, pajak semata-mata suatu jumlah ttt yg diberikan penduduk kepada pemerintah sbg penggganti jasa atas perlindungan pd penduduk.Teori organisasi, penduduk secara bersama-sama mempunyai kewajiban secara alamiah untk menunjang negara dg membayar pajak.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*3.Justifikasi Pemungutan pajakTeori daya pikul, dalam pemungutan pajak pemerintah harus memperhatikan daya pikul/ kemampuan WP. Maka dalam PPh dikenal PTKP, dlm PBB ada NJOPTKP.Selain asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum tsb, masih ada tiga asas pemungutan pajak, yaitu:Asas yuridis, pemungutan pajak harus berdasar UU (Ps. 23A UUD 45, Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang)Asas Ekonomis, pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produkdi dan perekonomian rakyat.Asas Finansial, biaya pemungutan pajak lebih rendah dari pajak yg dipungut.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*4.Prinsip-Prinsip Pemungutan PajakPada mulanya sistem pemungutan pajak tergantung selera penguasa. Kewenangan penguasa meliputi, penetuan WP, OP, dasar pengenaan, tarif pajak. Ex.:Kewengan Raflles menciptakan landrent pada sawah, tegalan, kolam ikan, hutan nipah dll.Kewengan raja Lodwijk XIV menarik pajak untuk menyenangkan isterinyaKewenangan itu akibat belum adanya prinsip/pedoman pemungutan pajak yg dibuat oleh perwakilan rakyat dan yg harus dipatuhi oleh penguasa/pemerintah


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*4.Prinsip-Prinsip Pemungutan PajakMenurut Adam Smith (Skotlandia 1723-1790), seorang filosof & bpk aliran ekonomi modern, ada 4 kaedah/prinsip (Four Maxims/four canons):Equality, adanya keseimbangan berdasar kemampuan masing-masing wajib pajak. Tiap orang yg punya kondisi yg sama dikenakan pajak yg sama pula.Certainty, menekankan adanya kepastian dlm pemungutan pajak, meliputi aturan hukumnya, subyek pajak, obyek pajak & tatacara pemungutan.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*4.Prinsip-Prinsip Pemungutan PajakConvenience, pemungutan dilakukan pada saat & waktu yg tepat.Efficiency, pemungutan pajak harus dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya.

E.R.A. Seligman, ada 4 prinsip:Fiscal, meliputi kecukupan & elastisitas, pajak dipungut guna menjamin terpenuhinya pengeluaran negara, dan cukup elastis dlm menghadapi segala tantangan & perubahan ekonomi.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*4.Prinsip-Prinsip Pemungutan PajakAdiministratif (certainty, convenience, economy):Certainty, ketentuan dlm uu perpajak harus jelas.Convenience, berhubungan dg ketentuan bgm pajak dibayar, kapan, dimana dan dlm kondisi bgm pajak dibayar.Economy, biaya pemungutan harus lebih rendah dari pajak yang dipungut.

Economic (innocuity & efficiency)Innocuity, pemungutan pajak tidak berdampak destruktif. Other things being equals (walaupan pajak dipungut proses kemajuan perekonomian tidak mundur)


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*4.Prinsip-Prinsip Pemungutan PajakEfficiency, pemungutan pajak secara praktis dapat dilaksanakan. Banyak pajak dianggap baik tapi sulit dilaksanakan.

Ethical (uniformity & universality)Uniformity, asas kesamaan, keseragaman dlm perpajakan (equality of taxation)Universality, menghendaki perlakuan yang sama terhadap semua wajib pajak.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*4.Prinsip-Prinsip Pemungutan PajakFritz Neumark (Jerman)Reveneu produktivity:Menjamin penerimaan negara utk membiayai pengeluaran umum.Flesibel menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara, jika terjadi kebutuhan mendadak (bencana alam, perang, krisis ekonomi)

Social Justice, sistem perpajakan harus memperhatikan keadilan sosial (kesamaan perlakuan, keseimbangan kemampuan).

Economic goals, pajak digunakan utk mencapai tujuan ekonomi. Dg kebijakan fiskal ekonomi dapat dipacu/memperlunak akibat resesi, ex merubah tarif/dasar pengenaan pajak.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*4.Prinsip-Prinsip Pemungutan PajakEase of administration and compliance, sistem pajak harus mudah dlm adminsitrasinya dan mudah mematuhinya:UU pajak harus mudah dipahami, tidak ragu-ragu (tegas dan jelas baik subyek,obyek , tarif & tatacara pemungutan)UU tidak sering berubahBiaya pemungutan pajak rendahTidak memberatkan wajib pajak


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*4.Prinsip-Prinsip Pemungutan PajakMenurut Sejarah IslamNegara berhak menaikkan dan menurunkan pajak.Besaran pajak ditetapkan sesuai status pembayar pajak & tidak melebihi kesanggupannyaPajak ditarik sekali setahunPendapatan yang minim bebas pajakBiaya perusahaan dikuring dulu ketika bayar pajak.Menghindari pajak adl penipuan, sedekah tidak dipaksaOrang asing dikenakan pajak berdasarkan prinsip berbalasanTidak dikenakan pajak pada, tanaman yg rusak karena banjir, dlm kondisi ttt perempuan, anak, orang yg ditanggung, orang cacat, pendeta/rahib yang bukan agama islam.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*5.Yuridiksi Pemungutan PajakAspek penting dlm hukum pajak adl dasar kewenangan fickus suatu negara mengenakan pajak (Taxing Power).Dasar kewenangan ini disebut asas-asas pengenaan pajak (yuridiksi pemungutan pajak)Yuridiksi Status, ada dua:Yuridiksi domisli, yi fiskus suatu negara berwenang mengenakan pajak kepada WP yg bertempat tinggal di wilayah negara fiskusYuridiksi kebangsaan (kewarganegaraan), yi fiskus suatu negara berwenang mengenakan pajak terhadap warga negaranya di manapun berada


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*5.Yuridiksi Pemungutan PajakIndonesia menganut asas domisili, artinya orang yg bertempat tinggal di Indonesia selama waktu ttt (lebih dari 183 hari dlm 12 bulan) dapat dikenakan pajak oleh fiskus Indonesia.Asas kebangsaan dianut oleh Amirika Serikat, Meksiko, Philipina.

Yuridiksi Sumber, fiskus suatu negara berwenang untk mengenakan pajak atas penghasilan yg bersumber dari negara fiskus.Indonesia menganut asas sumber, setiap penghasilan yg bersumber dari Indonesia dikenakan pajak oleh fiskus Indonesia.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*5.Yuridiksi Pemungutan PajakYuridiksi Teritorial, fiskus suatu negara berwenang mengenakan pajak hanya di dalam batas yuridiksi teritorialnya (tidak ada pengenaan pajak di luar batas negaranya). Penduduk/WP dalam negeri tidak dikenakan pajak terhadap penghasilan yang berasal dari luar negeri.Asas ini dianut di negara Amirika Latin, Taiwan.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*6. Tarif PajakTarif, yi suatu pedoman dasar dlm menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi/ badan dan sebagai sarana keadilan dlm penetapan utang pajak. T= Tb X Tr T= Tax Tb= tax base (dasar pengenaan pajak) Tr= tax rates (tarif pajak)

Macam-macam tarif:Tarif TetapTarif Proporsional (sebanding/sepadan)Tarif progresifTarif degresifTarif Bentham


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*6. Tarif PajakTarif Tetap, yi tarif yang berupa suatu jumlah ttt yg sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pengenaan pajak, obyek pajak, dan subyek pajak, ex tarif Bea meterai (UU 13/1985)

Tarif Proporsional (sebanding), suatu persentase tunggal yg dikenakan terhadap semua obyek pajak berapapun nilainya. Jadi besar kecilnya pajak ditentukan oleh nilai dasar pengenaan pajaknya, ex. PPN 10% (UU No. 18/2000)


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*6. Tarif PajakDasar pemikiran: jika semua orang dikenakan pajak dlm jumlah yg sama itu tidak adil, krn kenyataan kemampuan mereka tidaklah sama, maka harus dikenakan beban yang sebanding dg kemampuan mereka masing-masing.

Tarif Progresif (meningkat), tarif yang berupa persetase meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Maka tarifnya berupa bebarapa persentase dan bukan persentase tunggal. Ex. PPh UU 17/2000


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*6. Tarif PajakContoh PPh Badan: PKPTarifs/d 50 juta10%50 s/d 100 juta15%Di atas 100 juta30%

Contoh PPh orang pribadi:s/d 25 juta5%25 s/d 50 juta10%50 s/d 100 juta15%100 s/d 200 juta25%Di atas 200 juta35%

Hitunglah PPh terutang untuk WP orang pribadi dan badan, jika masing-masing punya PKP 250 juta.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*6. Tarif PajakPPh orang pribadi:5% x 25 juta= 1.250.00010%x 25 juta= 2.500.00015%x 50 juta= 7.500.00025%x 100 juta= 25.000.00035%x 50 juta= 17.500.000 250 juta= 53.750.000PPh Badan:10%x 50 juta= 5.000.00015%x 50 juta= 7.500.00030%x 150 juta= 45.000.000 250 juta= 57.500.000 Penerapan tarif tsb tidak dilakukan secara absolut (flat rate), tapi secara berlapis (bricket rate)


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*6. Tarif PajakVareasi dari tarif progresif:Progresif progresif, 10%, 15%, 30%Progresif proporsional, 5%, 10%, 15%Progresif degresif, 10%, 20%, 25%

Tarif Degresif, tarif yg berupa presetase yg menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yg dikenakan pajak.Vareasi dari tarif degresif:degresif progresif, 38%, 35%, 30%,20%, 5%degresif proporsional,25%,20%,15%, 10%,5%degresif degresif, 40%, 25%, 15%, 10%, 8%


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*6. Tarif PajakTarif Bentham, tarif proporsional dg suatu presentase tetap yg dikenakan terhadap suatu jumlah yg melebihi batas minimum ttt. Ex. PBB UU No. 12/1994 BPHTB UU No. 20/2000

Penghitungan PBB>Rumus pajak= Tb x TrTb = Dasar pengenaan pajakTr= tarif pajak (0,5%)Dasar pengenaan pajak = NJOP NJOPTKPNJOPTKP ditetapkan setinggi-tingginya 12 juta untk tiap kab/kota oleh Kanwil Dirjen pajak a.n. Menkeu dg mendengarkan pemerintah daerah setempat (Kota Bandar Lampung 7 juta, LT 3 juta)


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*

6. Tarif Pajak

NJOP sebagai dasar pengenaan pajak ditentukan:OP perkebunan, 40% dari NJOPOP kehutanan, 40% dari NJOPOP Pertambangan, 20% dari NJOPOP lainnya:1) 40% dari NJOP, jk NJOP sama/lebih dari satu M 2) 20% dari NJOP, jk NJOP kurang dari satu M Hitunglah PBB untuk tuan Bowo yang punya tanah di Bandar Lampung dengan luas 300m2. NJOP di wilayah itu adalah 150.000 ribu rupiah per m2.

NJOP = 300 x 150.000= 45.000.000NJOPTKP= 7.000.000 = 39.000.000

PBB= tarif x Tb= 0,5% x (20% x 39.000.000)= 1%o x 39.000.000= 39.000


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*PTKP/TahunOrang Pribadi: 13.200.000Kawin: 1.200.000Isteri/suami kerja: 13.200.000Anak (mak. 3) @ 1.200.000: 3.600.000Jumlah PTKP: 31.200.000

Orang Pribadi: 13.200.000Kawin: 1.200.000Anak (mak. 3) @ 1.200.000: 3.600.000Jumlah PTKP: 18.000.000


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*7. Subyek PajakPs.1 huruf a UU Kutap (9/94), subyek pajak adl orang pribadi atau badan yg memenuhi persyaratan subyektif dan menurut ketentuan per-uu-an perpajakan ditentukan melakukan kewajiban perpajakan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan per-uu-an perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. (Ps.1 point 1. UU 16/2000)


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*7. Subyek Pajak (SP)SP PPh adl: orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap.SP PPh terdiri dari SP dalam negeri dan SP luar negeri. SP DN, 1) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; 2) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; 3) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*7. Subyek Pajak (SP)SP LN, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bln, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

SP LN orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bln, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*7. Subyek Pajak (SP) SP DN dikenakan PPh baik penghsilan yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar negeri, sesuai asas domisili.SP LN dikenakan PPh hanya atas penghasilan yg berasal dari sumber penghasilan di Indonesia, sesuai asas sumber. Jadi SP PPh adalah semua orang atau badan yg berpenghasilan di Indonesia baik selaku WNI/WNA dan juga WNI yg menerima penghasilan di LN baik secara perorangan/badan.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*7. Subyek Pajak (SP)Yg termasuk perorangan/orang pribadi sbg SP:Pegawai pada umumnya, yi orang yg melakukan pekerjaan atas dasar suatu perjjn/kesepakatan kerja, termasuk PNS, BUMN/BUMD.Pegawai tetap, orang yg bekerja pd pemberi kerja yg menerima gaji secara berkala dlm jumlah ttt, termasuk anggota dewan komisaris, anggota komisaris, anggota dewan pengawas, yg secara teratur ikut mengelola perusahaan,Pegawai lepas, penerima pensiun, honorarium dan upah.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*7. Subyek Pajak (SP)BUT adl bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

tempat kedudukan manajemen;cabang perusahaan;kantor perwakilan;gedung kantor;pabrik;bengkel;


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*7. Subyek Pajak (SP)pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*7. Subyek Pajak (SP)Bermula dan berakhirnya SP PPh:Orang pribadi dilahirkan, berada atau berniat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya.Badan didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.Timbulnya warisan dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*7. Subyek Pajak (SP)SP PPn adl Pengusaha Kena Pajak, yi Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan PPn, dan Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

PKP meliputi: pabrikan/produsen, pengusaha real estate/industrial estate/developer, importir, identor, pengusaha yg punya hub. Istimewa dg pabrikan/importir, agen utama dan penyalur utama dari pabrikan,/importir, pemegang hak paten & merek dagang, pemborong/kontraktor/subkontraktor bangunan dan harta tetap lainnya.

Pengusaha kecil yg memilih menjadi PKP, yi eksportir dan pedagang yg menjual barang kena pajak kepada PKP.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*7. Subyek Pajak (SP)SP PBB, orang/badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi & atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan, antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai, dan penyewa.

SP BUMN/BUMD, BUMN dlm bentuk apapun (Perum, Persero, Perjan) merupakan SP PPh walaupun seluruh/sebagian modal milik negara. Begitu juga BUMD termasuk Bank Pembangunan Daerah.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*7. Subyek Pajak (SP)Subyek yayasan, yayasan merupakan subyek PPh sekaligus sbagai wajib pajak sejak saat didirikan secara sah dihadapan notaris.

Subyek pajak wajib pajakSP adl orang/badan yg memenuhi syarat-syarat subyektif. SP baru menjadi WP kalau ia sekaligus memenuhi syarat obyektif, yaitu:SP berkaitan dg PPh , mis. Ia punya pnghasilan dari gaji yg besarnya di atas PTKP, atauSP berkaitan dg PBB, mis, ia punya tanah dan bangunan yang nilai jualnya diatas NJOPTKP.Jadi SP baru merupakan sesuatu yg potensial , belum punya kewajiban perpajakan.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*8. Obyek Pajak (OP)OP adalah keadaan2, peristiwa2, atau perbuatan2 Tatbestand apa saja yang selayaknya dapat dikenakan pajak.Keadaan, ex. Kekayaan seseorang pada suatu saat ttt, memiliki kendaraan bermotor, radio, telivisi, memiliki tanah atau barang tak bergerak, menempati rumah ttt.Perbuatan, ex. Melakukan penyerahan barang karena pjj, mendirikan rumah/ gedung, mengadakan pertunujukan/ tontonan/hibura, memperoleh penghasilan, bepergian ke LN.Peristiwa, ex. Kematian, keuntungan tak terduga


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*8. Obyek Pajak (OP)OP PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

Penggantian/imbalan berkenaan dengan pekerjaan/jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU ini;hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;laba usaha;


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*8. Obyek Pajak (OP)penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;royalti;sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;keuntungan krn selisih kurs mata uang asing;


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*8. Obyek Pajak (OP)selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;premi asuransi; iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*8. Obyek Pajak (OP)keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*8. Obyek Pajak (OP) OP PPh yg lain, yi atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*8. Obyek Pajak (OP)OP Pajak Pertambahan Nilai terdir atas:

penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;impor Barang Kena Pajak;penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atauekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*8. Obyek Pajak (OP)OP PBB, adl bumi dan bangunan.Bumi; permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.Bangunan, konstruksi teknik yg ditanam atau dilekatkan secara tetap pd tanah dan atau perairan, termasuk:Jl lingkungan yg terletak dlm satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik,Jln tol, kolam renang, pagar mewah, taman mewah, dermaga/galangan kapal, tempat olah raga, tempat penampungan minyak, air, gas, pipa gas/minyakDan fasilitas lain yg beri manfaat.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*8. Obyek Pajak (OP)OP BPHTB, adl perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak dengan cara:Pemindahan hakPemberian hak baru

OP (Obyek Bea Meterai), adl Dokumen, yi kertas yang berisikan tulisan yg mengadung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yg berkepentingan.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*9. Hukum Pajak (HP)Hukum pajak, adl keseluruhan dari peraturan2 yg meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara.

HP merupakan hukum publik, krn mengatur hub. hk antara negara dan orang2/badan2 hukum yg wajib bayar pajak.HP dibedakan dua: HP material & formal


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*9. Hukum Pajak (HP)Hp material, yi hk pajak yg memuat ketentuan ttg siapa yang dikenakan pajak, siapa yg dikecualikan, apa saja yg dikenakan pajak & berapa pajak hrs dibayar. ( Ex. UU 17/2000 ttg PPh)Pertama, hk pajak material berkaitan dg siapa-siapa yg dikenai pajak, artinya berkaitan dg subyek dan wajib pajak.Wp adl, subyek pajak yg telah memnuhi persyaratan obyektif untuk dikenakan pajak. Ex, Subyek pajak yang punya penghasilan di atas PTKP.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*9. Hukum Pajak (HP)Kedua, berkaitan dg apa yg dikenakan pajak atau obyek pajak. Ex, PBB obyeknya bumi dan bangunan di atas NJOPTKP.Ketiga, berkaitan dg berapa jumlah pajak yang dibayar, berarti berkaitan dg tarif (tarif tetap, tarif proporsional dll)Hp formal, yi hk pajak yg memuat ketentuan bgm mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. (Ex. UU 16/2000 ttg KUP).


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*10. Utang Pajak (UP)Utang pajak (Rochmat Sumitro), yi utang yg timbulnya secara khusus karena negara (kreditor) terikat dan tidak dpt memilih secara bebas siapa yg akan dijadikan debiturnya, seprti halnya dlm hukum perdata. Hal ini terjadi sebab utang pajak lahir krn uu.Ditinjau dari segi hk, pajak mrpk sebuah perikatan, namun perikatan pajak beda dengan periktan perdata. Perikatan perdata bisa krn pjj & UU, sdg pada pajak perikatan terjadi krn uu saja.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*10. Utang Pajak (UP)Perikatan perdata krn UU, dibedakan menjdi dua, yi timbul dari uu saja dan dari uu sbg akibat perbuatan orang. Demikian juga dalam utang pajak.Sifat utang pajak, adl dapat dipaksakan pelunasannya, misalnya penyitaan yang dilanjutkan dengan lelang umum dan paksaan badan (penyadraan/gijzeling).Timbulnya utang pajak dpt disebabkan oleh adanya ketetapan UU dan adanya penetapan oleh fiskus.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*10. Utang Pajak (UP)Menurut ajaran material utang pajak timbul pada saat ditentukan oleh uu yg sekaligus dipenuhi syarat subyek dan obyek.

Ajaran ini diikuti Indonesia setelah Tax Reform:

Penjelasan KUP, Tugas adm perpajakan tidak lagi seperti masa lampau, dimana adm perpajakan meletakan kegiatan pada tugas menetapkan SP guna menentukan pajak terutang

Ps 12 UU 16/2000, setiap wajib pajak membayar pajak yg terutang berdasarkan ketentuan peraturan per-uu-an perpajakan dg tidak menggantungkan pada adanya SKP.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*10. Utang Pajak (UP)Menurut ajaran formal timbulnya utang pajak krn adanya perbuatan fiskus, yi diterbitkannya surat ketetapan pajak.Urgensi timbulya utang pajak:Pembayaran/penagihanPemasukan surat keberatanPenentuan bermula/berakhir daluwarsaPenerbitan SKP dan SKPTBerakhirnya utang pajak.PembayaranKompensasiDaluwarsaPembebasanPenghapusan


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*11. Penagihan Utang PajakPenagihan pajak, adl serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dg menegur, memperingatkan, melakukan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, menjual barang yag telah disita.

Penagihan seketika dan sekaligus, adl penagihan oleh juru sita pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran pajak berdasarkan surat perintah penagihan seketika & sekaligus.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*11. Penagihan Utang PajakPenerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, apabila:Penanggung pajak (Pp) akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya / berniat untuk itu;Pp memindahtangankan barang yg dimiliki ataudikuasai dlm rangka mengecilkan/menghentikan kegiatan usaha;Terdapat tanda2 bahwa Pp akan membubarkan, menggabungkan, memekarkan, memindahtangankan badan usahaBadan usaha akan dibubarkan oleh negaraTerjadinya penyitaan atas barang Pp oleh pihak ketiga, atau ada tanda kepailitan.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*11. Penagihan Utang PajakPenagihan utang pajak dg surat paksa, penagihan pajak oleh juru sita pajak berdasarkan surat paksa yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yg sama dengan putusan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Surat paksa diterbitkan apabila:Pp tidak melunasi pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran/peringatan/ sejenisnya;Terhadap Pp telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;Pp tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan pesetujuan angsuran/penundaan pembayaran.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*11. Penagihan Utang PajakPenyitaan adl tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang Pp guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan per-uu-an.Penyitaan dpt dilakukan jika telah 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan kepada Pp, dan belum dilunasi.Penyitaan disaksikan oleh sekurangnya 2 orang dewasa, penduduk indonesia dan dipercaya juru sita pajak.Penyitaan dibuatkan berita acara ditandatangani juru sita, saksi dan pp.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*11. Penagihan Utang PajakBarang yang dpt disita:Barang bergerak; mobil, perhiasan, uang tunai, deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan;Barang tak bergerak, tanah, bangunan, kapal dengan bobot ttt.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*11. Penagihan Utang PajakLelang, adl setiap penjualan barang di muka umum dg cara penawaran harga baik lisan/tertulis melalui usaha pengumpulan peminat/calon pembeli.

Lelang dibedakan dua, lelang eksekusi dan lelang sukarela.Lelang eksekusi, meliputi lelang putusan Pengadilan, Hak Tanggungan, sita pajak, sita Kejaksaan/Penyidik dan sita Panitia Urusan Piutang Negara, dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara Lelang sukarela adl lelang atas prakarsa sendiri dari pihak yang berhak atas obyek yang akan dilelang, dapat dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara atau Balai Lelang Swasta menurut Kepmenkeu tgl 25 Jan 1996 No. 47/KMK.01/1996 tentang Balai Lelang.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*11. Penagihan Utang PajakLelang dapat dilakukan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.Pengumuman paling singkat 14 hari setelah penyitaan. Pengumuman untk barang bergerak satu kali, barang tak bergerak 2 kali.Harga barang mak. 20 juta tidak harus lewat media massa.Hasil lelang untk bayar biaya penagihan dan biaya lelang sisanya untuk bayar pajak.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*11. Penagihan Utang PajakBiaya penagihan; 50 ribu rp tiap pemberitahuan surat paksa, & 100 ribu rp tiap pelaksnaan surat perintah penyitaan, ditambah 1% dari nilai lelang.

Pencegahan, adl larangan yg bersifat sementara terhadap penanggung pajak ttt untuk keluar dari wilayah RI berdasar alasan ttt sesuai ketentuan, punya utang pajak sekurangnya 100 juta dan diragukan itikad baik dlm pelunasan, jangka waktu 6 bln dan dpt diperpanjang selamanya 6 bln. Berdasar keputusan Menkeu.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*11. Penagihan Utang PajakPenyanderaan/gijzeling, adl pengekangan sementara waktu kebebasan penangng pajak dg menempatkannya di tempat ttt, yg utang pajanya sekurannya 100 juta & diragukan itikad baiknya pelunasan pajak, atas surat perintah penyanderaan dr pejabat, selama 6 bln & diperpanjang selamanya 6 bln.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*12. Keberatan & BandingKeberatan, adl suatu surat yang bersisi pernyataan wajib pajak ttg ketidaksetujuan nya terhadap jumlah yg menjadi dasar pengenaan pajak.Keberatan dpt diajukan hanya kepada Dirjen Pajak atas suatu:Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;Surat Ketetapan Pajak Nihil;Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan per-uu-an perpajakan.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*12. Keberatan & BandingKeberatan diajukan tertulis dg bhs Indonesia dg mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.Keberatan hrs diajukan dlm jangka waktu 3 bln sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali di luar kekuasaannya.Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan itu tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*12. Keberatan & BandingTanda penerimaan surat keberatan dari Dirjen Pajak atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak.Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.Sebelum ada keputusan, wp masih dapat menyampaikan alasan tambahan / penjelasan tertulis


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*12. Keberatan & BandingDirjen pajak dalam waktu paling lama 12 bln sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan.Keputusan atas keberatan, dpt berupa: menerima seluruh/sebagian, menolak atau menambah jumlah utang pajak.Apabila jangka waktu 12 bln lewat dan belum ada putusan, maka keberatan dianggap diterima.Apabila keberatan diterima sebagian/seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dg ditambah imbalan bunga 2% sebulan (mak 24 bln).


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*12. Keberatan & BandingBanding, adl WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara.Banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.Pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*13. Penerapan sanksi pajakSanksi perpajakan, adl jaminan bhw ketentuan per-uu-an perpajakan akan ditaati/dipatuhi atau suatu alat mencegah agar WP tidak melanggar norma perpajakanAda dua macam sanksi perpajakan, yi sanksi administratif dan sanksi pidana.Ancaman thp pelanggaran perpajakan, dpt dikenakan sanksi adm saja, atau pidana saja, atau kedua-duanya.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*13. Penerapan Sanksi PerpajakanSanksi adm, mrpk pembayaran kerugian pada negara, khususnya yg berupa bunga dan kenaikan.Sanksi pidana, mrpk siksaan atau penderitaan, suatu alat terakhir atau benteng hukum yg digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.Sanksi adm, ada tiga macam; denda, bunga dan kenaikan.Sanksi pidana, ada tiga macam; denda pidana, kurunga, dan penjara.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*13. Penerpan Sanksi PerpajakanDenda adm, dikenakan dlm hal WP:Tidak/terlambat masukkan SPPT (50/100 jt)Pembetulan sendiri, SPT thn/SPT masa tapi belum disidik (SSP + 200%)Khusus PPN, tidak melporkan usaha, tidak mengisi/buat faktur, melanggar buat faktur ( 2%)Khusus PBB, SPT/SKPKB tdk/kurang/ terlambat bayar, dilakukan pemeriksaan pjk kurang bayar (2% mak 24 bln)


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*13. Penerapan Sanksi PerpjakanSanksi adm brp bunga dibagi 3, bunga pembayaran, bunga penagihan, dan bunga ketetapan.Bunga pebayaran adl bunga krn bayar pajak tidak waktunya.Bunga penaghan adl, bunga krn pembayaan pajak yg ditagih dengan STP, KKPKB, SKPKBT, tidak pd watunya.Bunga ketetapan, adl bunga yg dimasukkan dlm surat ketetpan pajak tambahan pokok pajak (mak 14 bln).


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*13. Penerapan Sanksi PerpjakanSanksi adm, berupa kenaikan pajak;Dikeluarkan SKPKB + kenaikan 50% krn tidak masukan SPT thn (PPh 29) /membuat pembukuan/memperlihatkan pemukuan, SKPKB + kenaikan 100% krn tidak masukan SPT hn (PPh 21,23, 26 dan PPN)/ membuat pmbukuan/memperlihat kan pembukuan.Dikeluarkan SKPKBT, maka SKPKBT + 100%Khusus PPN dikeluarkan SKPKB krn pemeriksan, dimana PKP tidak seharusnya mengompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak, maka SKKB + 100%


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*13. Penerapan Sanksi PerpjakanSanksi pidana berupa denda pidana dikenakan terhadap tindak pidana yg bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan, kepada WP, pejabat & pihak ketiga.Pidana kurungan, hanya dikenakan pada tindak pidana yg bersifat pelanggaran, kepada WP & pihak ketiga.Pidana penjara, dikenakan pada tindak kejahatan kepada WP dan pejabat.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*13. Penerapan Sanksi PerpjakanPidana penjara dan atau denda pidana (krn melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan dpt dilipatduakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat 1 th sejak selesainya menjalankan pidana penjara.Penuntutan tidak pidana thp pejabat hanya dilakukan pabila ada pengaduan dari org yg kerahasiaannya dilanggar. Tindak pidana terhadap pejabat merupakan delik aduan.Tindak pidana perpajakan tidak dapat ditunut setelah lewat 10 th.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*14. Perlawanan Terhadap PajakPengertian Perlawanan Terhadap PajakSuatu tindakan dari wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak Perlawanan terhadap pajak dibedakan :Perlawanan Pasif :Terdiri dari hambatan hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara,dengan perkembangan intelektual dan moril penduduk,dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*14. Perlawanan Terhadap PajakPerlawanan aktifMeliputi semua dan perbuatan,yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*14. Perlawanan Terhadap PajakAdapun cara-caranya sbb :A. Penghindaran diri dari pajakBiasanya dilakukan dengan penahanan diri.Contoh : Pajak atas bahan bakar,dihindari orang dengan membiarkan mobilnya digarasi,penghindaran diri dari pajak dapat dilakukan secara yuridis : berbentuk perbuatan dengan cara sedemikian rupa,sehingga perbuatan perbuatan yang dilakukan tidak terkena penerapan UU pajak,biasanya perbuatan tersebut merupakan penggunaan dari kekosongan dan / atau ketidakjelasan dari UU.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*B Mengelakkan PajakApabila penghindaran diri dari pajak tidak dapat dilaksanakan,maka wajib pajak menggunakan cara lain,misalnya dengan cara penyelundupanPengelakan semacam itu benar benar merupakan pelanggaran UU


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*Akibat Pengelakan Pajak :Dalam Bidang Keuangan :Dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaranDalam Bidang Ekonomi :Sangat mempengaruhi persaingan diantara pengusaha, sebab suatu perusahaan yang dengan mengelakkan pajak menekan biayanya secara tidak legal mempunyai kedudukan yang lebih menguntungkan dari pada saingan saingannya yang tidak berbuat demikian.Merupakan penyebab stagnasi berputarnya roda ekonomi.Menyebabkan langkanya modal,karena para wajib pajak menyembunyikan keuntungannya.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*Dalam bidang PsikologiPenggelapan pajak membiasakan wajib pajakuntuk melanggar UU,apabila ia melakukan penipuan dalam bidang fiskal,lambat laun ia akan berbuat sama dibidang lain.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*Melalaikan PajakYaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas formalitas yang harus dipenuhi olehnya.Contoh : Usaha menggagalkan pemungutan pajak dengan menghalang halangi penyitaan ,dengan cara melenyapkan barang barang yang dapat disita oleh fiscus.( dengan jalan mengganti perusahaan pribadi menjadi suatu perseroan,atau menjual barang barang yang akan disita,atau memindahtangankan atas nama isteri atau nama orang lain bukan karena keharusan ).


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*15. Penyelesaian Pajak bergandaPengertian pajak berganda, yi apabila pajak-pajak dari dua negara/lebih saling menindih, sehingga orang dikenakan pajak di negara-negara lebih dari satu, memikul beban pajak lebih besar jika hanya dipungut satu negara.Atau dua negara atau lebih secara bersamaan memungut pajak atas obyek yg sama dan subyek yg sama.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*15. Penyelesaian Pajak bergandaUnsur Pajak ganda, yiAda pajak dari dua negara/lebih saling tindihSubyek pajak memikul beban pajak lebih besar.Beban tambahan bukan karena penerapan tarif.Pengenaan pajak atas obyek dan subyek yg sama


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*15. Penyelesaian Pajak bergandaPenyebab Pajak berganda, adl adanya kedaulatan masing-masing negara untuk menentukan sendiri yuridiksi pajaknya. Biasanya pengenaan pajak berganda disebabkan oleh tiga jenis konflik juridiksi.

1. Konflik antra asas domisili dg asas sumber. Negara domisili mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yg diperoleh penduduknya, negara sumber mengenakan pajak atas penghasilan yg berasal dari negara tersebut.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*15. Penyelesaian Pajak berganda2.Konflik karena beda difinisi penduduk. Seorang pribadi/badan pada saat yg bersamaan dpt dianggap sebagai penduduk dari dua negara. Karena negara satu menganut asas kewarganegaraan/ kebangsaan yg lain asas domisili.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*15. Penyelesaian Pajak berganda3. Perbedaan difinisi sumber penghasilan. Apabila dua negara/lebih memperlakukan satu jenis pajak penghasilan sebagai penghasilan yg bersumber dari wilayahnya. Akibatnya penghasilan tersebut dikenakan pajak oleh dua negara/ lebih.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*15. Penyelesaian Pajak bergandaPenghindaran pajak BergandaUnilateralBilateral (umumnya negara domisili melepaskan haknya, dan diberikan kepada negara sumber)Multirateral (disinipun negara domisili dan negara kebangsaan mengalah)Kebiasaan Internasional (negara sumber diberikan hak untuk memungut pajaknya)


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*16. Pemeriksaan & Penyidikan PajakPemeriksaaan pajak merupakan upaya guna mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan tindak pidana. Bukti permulaan adalah keadaan/ bukti-bukti yang dapat membenarkan petunjuk yang lebih kuat bahwa suatu tindak pidana dibidang perpajakan sedang/telah terjadi.Pemeriksaan bukti permulaan pada dasarnya serupa dengan pemeriksaan pajak lengkap perbedaannya adalah :Pemeriksaan bukti permulaan lebih menekankan upaya mendapatkan bukti adanya tindak pidana perpajakan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan sedangkan dalam pemeriksaan pajak lengkap menekankan pada perhitungan besarnya kewajiban perpajakan yang masih terutang, oleh sebab itu pemeriksaan bukti permulaan tidak perlu dibahas dengan wajib pajak dan tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*16. Pemeriksaan & Penyidikan PajakHasil pemeriksaan bukti permulaan ada dua kemungkinan:Terdapat cukup bukti permulaaan dan dugaaan bahwa wajib pajak sedang dan telah melakukan tindak pidana maka dapat diteruskan penyidikan. Unsur-unsur pidana harus memenuhi isi pasal 38 dan 39 KUP.Tidak terdapat cukup bukti permulaan dan dugaan yang kuat bahwa wajib pajak sedang/telah melakukan pidana perpajakan/salah satu unsur tindak pidana perpajakan pasal 38 dan 39 KUP tidak terpenuhi sehingga tidak dilanjutkan penyidikan, konsekuensinya berupa tindak lanjut penetapan pajak yang mungkin masih terutang dan sanksi administrasinya.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*16. Pemeriksaan & Penyidikan PajakPenyidikan baru dapat dilakukan setelah dirjen pajak mempunyai dugaan yang kuat bahwa telah terjadi tindak pidana perpajakan yang merugikan negara. Dugaan yang kuat ini harus didukung dengan alat bukti oleh sebab itu dirjen pajak harus mendapatkan bukti-bukti yang cukup yang biasanya dilakukan/ dikumpulkan sebelum melakukan penyidikan yang dikenal:PengamatanPemeriksaan bukti permulaanPenyidikan


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*16. Pemeriksaan & Penyidikan PajakPenyidik yang melakukan penyidikan kejahatan umum adalah polisi RI sedangkan penyidik yang akan melakukan penyidikan/kejahatan khusus/tertentu adalah pegawai negri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh UU.

Pasal 44 ayat 1 KUP berisi tentang : Pejabat PNS (penyidik PNS) tertentu di lingkungan direktorat jenderal pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud UU No. 8 / 81 tentang KUHAP.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*16. Pemeriksaan & Penyidikan PajakPenyidik tindak pidana dibidang perpajakan adalah pasti pejabat direktorat jenderal pajak yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penyidik PNS, pengangkatan penyidik PNS harus tunduk pada PP No. 27 th. 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. PNS yang akan menjadi penyidik minimal berpangkat II b (harus ikut pendidikan tentang penyidikan di sekolah reserse POLRI Bogor). Yang mengangkat penyidik PNS adalah menteri kehakiman yang diusulkan oleh departemen yang membawahi PNS dan harus mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI.


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*16. Pemeriksaan & Penyidikan PajakPasal 44 ayat (2) KUP memberi kewenangan kepada penyidik untuk:Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan agar keterangan/ laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelasMeneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi/ badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang perpajakanMeminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi/badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakanMemeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*16. Pemeriksaan & Penyidikan PajakMelakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebutMeminta bantuan tenaga ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana dibidang perpajakanMenyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan/ tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau yang dibawanya.Memotret seseoranng yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakanMemanggil seseorang untuk dimintai keterangannya/diperiksa sebagai tersangkaMenghentikan penyidikanMelakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*16. Pemeriksaan & Penyidikan PajakBatasan bagi Penyidik PNS:Penyidik PNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahananpenyidik PNS jika memasuki tempat/ruangan dengan paksa maka harus mendapat bantuan dari polisidalam melakukan penyidikan, penyidik PNS tidak mandiripenyidik PNS harus memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum


*FX. Sumarja, Pengantar Perpajakan*16. Pemeriksaan & Penyidikan PajakTatacara PenyidikanPemanggilanPenggeledahanPenyitaanPemeriksaanResume hasil penyidikanPemberkasan perkaraPenyerahan Berkas Perkara, Barang Bukti, dan Tersangka.


*

Sejarah Dan Pengertian Pajak

Documents

Transcript of Sejarah Dan Pengertian Pajak