PENGAWASAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI(RTLH) TAHUN ANGGARAN 2014 DI KECAMATAN TANJUNGPINANG

KOTA OLEH DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

GILANG FAJAR PERDANA

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2015

1

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui pengawasanyang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dalammengawasi pengerjaan rehab/perbaikan rumah pada program Rehabilitasi RumahTidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tanjungpinang Kota. Metode penelitianyang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian iniadalah tim pengawas yang meliputi pegawai Kantor Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Tanjungpinang Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial di SeksiPemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, pendamping dari Kecamatan TanjungpinangKota, dan Camat Tanjungpinang Kota sebagai yang membantu memantau dengantotal jumlah 9 orang dan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinangsebagai informan kunci.

Setelah dilakukan penelitian, dapat dilihat dari dimensi standar yangindikatornya prosedur kerja dan membuat rencana untuk kegiatan pengawasan,kecenderungan informan menjawab masih belum optimal. Untuk dimensi mengukurpelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang indikatornya observasi, ketepatan waktupenyelesaian, dan melaporkan laporan hasil dari pengawasan berupa data,kecenderungan informan juga menjawab masih belum optimal. Sedangkan untukdimensi perbaikan atau koreksi yang indikatornya menganalisa kendala ataupenyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan mengadakan tidakan perbaikan,kecenderungan informan menjawab sudah optimal.

Dapat disimpulkan bahwa dengan memperhatikan indikator-indikator daripengawasan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) TahunAnggaran 2014 di Kecamatan Tanjungpinang Kota oleh Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Tanjungpinang masih belum optimal, karena masih ada beberapaindikator yang belum dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Saran yang diberikanpeneliti adalah agar pengawasan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Tanjungpinang bisa lebih ditingkatkan lagi untuk kedepannya.

Kata kunci: Pengawasan, Sosial

2

ABSTRACT

The purpose of this research is to essentially identify the supervision that theDepartment of Social and Workforce of Tanjungpinang City provides, in supervisingthe implementation of the repair and renovation of the houses in the program of therehabilitation of house do not proper to live (RTLH), these inclusive of those who livein Tanjungpinang City sub district. Research method use was descriptive qualitative.The informants of this research is a team of supervisors which include the officeemployees from the Department of Social and Workforce of Tanjungpinang Citythose from the section of empowerment and social rehabilitation volunteers from thesub district, and the head of the Tanjungpinang City who helped to monitor with thetotal of 9 people and the head of Department of social and workforce Tanjungpinangcity as key informan.

After conducted research, can be seen from standardized dimensions that theindicators procedures of work and make plans for surveillance activities, thetendency of informants answer is still not optimal. For measuring the dimensions ofthe implementation of the activities and the work that the indicators observation,timeliness of settlement, and reported the result of the report in the form of datasupervision, the tendency of informants also answer is still not optimal. While as todimensions improvements or corrections to that the indicators analyzes constraint orforms of deception which happened and hold the act of repairing, the tendency ofinformants also answer is already optimal.

Can be concluded that with regard to indicators of supervision the program ofthe rehabilitation of house do not proper to live (RTLH) in the budget year 2014 inTanjungpinang City sub district by the Department of Social and Workforce ofTanjungpinang City still not optimal, because there are still some indicators thatcould not walk in accordance with should. Advice provided researcher is thatsupervision of given by the Department of Social and Workforce Tanjungpinang Citycan be upgrade again to the future.

Key word: Supervision, Social

3

Pengawasan Program RehabilitasiRumah Tidak Layak Huni (Rtlh)

Tahun Anggaran 2014 DiKecamatan Tanjungpinang Kota

Oleh Dinas Sosial KotaTanjungpinang

A. LATAR BELAKANG

Berbagai upaya penanggulangankemiskinan terus dilakukanpemerintah Indonesia demi untukmengeluarkan penduduk miskin darijurang kemiskinan akibat krisis, sepertimelalui pertumbuhan ekonomi yangberkualitas, peningkatan aksesterhadap kebutuhan dasar sepertipendidikan dan kesehatan,pemberdayaan masyarakat lewatProgram Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) yang bertujuanuntuk membuka kesempatanberpartisipasi bagi masyarakat miskindalam proses pembangunan untukmeningkatkan peluang dan posisimasyarakat miskin.

Pemerintah juga telahmengeluarkan beberapa kebijakan atauregulasi. Dimulai pada tahun 2005dengan keluarnya Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2005 tentang TimKoordinasi PenanggulanganKemiskinan (TKPK).

Melalui Perpres ini diambillangkah-langkah konkrit untukpercepatan pengurangan jumlah

penduduk miskin di seluruh wilayahNegara Kesatuan Republik. Kemudianpada tahun 2009 dikeluarkan lagiPeraturan Presiden Nomor 13 Tahun2009 tentang KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan sebagaipengganti peraturan sebelumnya. Danyang terakhir diterbitkannya PeraturanPresiden Nomor 15 Tahun 2010tentang Percepatan PenanggulanganKemiskinan.

Pada Provinsi Kepulauan Riauprogram-program penanggulangankemiskinan dilakukan secara terpadu,program penanggulangan kemiskinantersebut merupakan program yangakan dilakukan secara terpadu dansinergi bersama PemerintahKabupaten/Kota Se-ProvinsiKepulauan Riau, atau yang dikenaldengan Program 2 :1, sesuai denganamanat Nota Kesepahaman Bersamaantara Pemerintah Provinsi KepulauanRiau dengan PemerintahKabupaten/Kota Se-ProvinsiKepulauan Riau tentang PelaksanaanProgram Pengentasan Kemiskinan diProvinsi Kepulauan Riau. Maksudprogram 2:1 itu sendiri adalah programpenanggulangan kemiskinan yanganggarannya berasal dari APBD dandikeluarkan bersama oleh PemerintahKabupaten/Kota dan PemerintahProvinsi Kepulauan Riau, dimanaPemerintah Provinsi Kepulauan Riaumengeluarkan anggaran dua kali lipat

4

lebih banyak dibandingkan PemerintahKabupaten atau Kota.

Dalam Nota KesepahamanBersama antara Pemerintah ProvinsiKepulauan Riau dengan PemerintahKabupaten/Kota Se-ProvinsiKepulauan Riau tentang PelaksanaanProgram Pengentasan Kemiskinan diProvinsi Kepulauan Riau, ditandantangani pada tanggal 20 Agustus2010, disepakati 3 (tiga) Program dan11 (sebelas) kegiatan, yaitu :1. Program Pemenuhan Hak Dasar

Penduduk Miskin/Desa Tertinggal,diantaranya:a. Pemberian makanan tambahan

bagi balita/anak sekolah kepadapenduduk miskin atau desatertinggal.

b. Perawatan kasus gizi buruk/gizikurang bagi penduduk miskinatau desa tertinggal.

c. Pelayanan kesehatan bagipenduduk miskin atau desatertinggal.

d. Pembangunan/rehabilitasiposyandu.

e. Pemberian beasiswa bagi siswaSLTA dari keluarga miskin/desatertinggal.

2. Program Rumah Tidak Layak Huni,diantaranya:a. Rehabilitasi rumah tidak layak

huni termasuk fasilitas jambankeluarga.

b. Penyediaan sarana lingkungandan sumber air bersih bagi

penduduk miskin atau desatertinggal.

c. Penyediaan listrik rumah bagipenduduk miskin atau desatertinggal.

3. Program Pembinaan Unit UsahaPenduduk Miskin/Desa Tertinggal,diantaranya:a. Kegiatan menumbuh

kembangkan kelompok usahabersama dan atau koperasi usahamikro kecil dan menengah(KUMKM) khusus ibu-ibu atauperempuan pada pendudukmiskin atau desa tertinggal.

b. Kegiatanmenumbuhkembangkan usahanelayan, pembudidayaan ikandan keluarga pengolah hasilperikanan serta motoriasaiperikanan bagi pendudukmiskin atau desa tertinggal.

c. Kegiatanmenumbuhkembangkan usahapertanian bagi pendudukmiskin atau desa tertinggal.

Dari program-program yang sudahdibuat oleh Pemerintah ProvinsiKepulauan Riau dengan PemerintahKabupaten/Kota Se-ProvinsiKepulauan Riau tersebut memangsudah dilaksanakan dandiimplementasikan. Hanya saja, dalampelaksanaan suatu kebijakan atauprogram tentu saja masih banyakterjadi kekurangan dan penyimpangan.

5

Sehingga hasil yang direncanakanmasih belum sesuai dengan yangdiharapkan. Salah satunya padaprogram Rehabilitasi Rumah TidakLayak Huni (RTLH) di KotaTanjungpinang.

Program Rehabilitasi Rumah TidakLayak Huni (RTLH) salah satuprogram pengentasan kemiskinan yangdiselenggarakan dan dilaksanakan olehDinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaTanjungpinang. Pada kenyataannya,pelaksanaan program RehabilitasiRumah Tidak Layak Huni (RTLH)masih banyak mengalami kendala-kendala. Hal ini ditunjukkan denganmasih banyaknya masyarakatpenerima bantuan Rehabilitasi RumahTidak Layak Huni (RTLH) yangmengeluh mengenai pelaksanaanprogram tersebut. Salah satunya masihada pengerjaan rehab/perbaikan rumahpada program Rehabilitasi RumahTidak Layak Huni (RTLH) yang tidaksesuai dengan harapan dan standaryang ditetapkan.

Oleh karena itu, harus adapengawasan yang baik oleh pihakpenyelenggara yaitu Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Tanjungpinangpada program Rehabilitasi RumahTidak Layak Huni (RTLH) ini. Sejauhini, dapat dinilai bahwa pengawasanyang dilakukan oleh Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Tanjungpinangpada pelaksanaan program RehabilitasiRumah Tidak Layak Huni (RTLH)

masih belum berjalan dengan baik.Padahal faktor pengawasan merupakanhal yang penting dilakukan agarprogram yang dijalankan bisa berjalanbaik dan sesuai dengan yang telahdirencanakan sebelumnya.Pengawasan dilakukan sebagai usahauntuk menjamin kegiatan terlaksanasesuai dengan kebijakan, strategi,keputusan, rencana dan program kerjayang telah dianalisa, dirumuskan danditetapkan sebelumnya dalam wadahyang disusun.

Pengawasan juga dilakukan untukmencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selamaberjalannya program-program yangtelah dibuat. Sehingga dengan adanyapengawasan suatu program yangberjalan akan bisa berjalan secaraefektif dan efisien. Selain itupengawasan juga merupakan salah satuunsur penting dalam sebuahorganisasi. Karena tanpa adanyapengawasan maka suatu organisasitidak akan bisa menjalankan program-programnya dengan baik.

Salah satu penjabaran tentangnorma umum pengawasan itu dapatdilihat dari Keputusan Mendagri No.116 tahun 1981 tentang PedomanPengawasan Umum di LingkunganDepartemen Dalam Negeri yangdisebutkan bahwa:

1. Pengawasan tidak mencari-carikesalahan, yaitu tidak

6

mengutamakan mencari siapa yangsalah, tetapi apabila ditemukankesalahan, penyimpangan danhambatan supaya dilaporkan sebab-sebab dan sebagaimana terjadinyaserta menemukan cara bagaimanamemperbaikinya.

2. Pengawasan merupakan prosesyang berlanjut, yaitu dilaksanakanterus-menerus, sehingga dapatmemperoleh hasil pengawasan yangberkesinambungan.

3. Pengawasan harus menjaminadanya kemungkinan pengambilankoreksi yang cepat dan tepatterhadap penyimpangan danpenyelewengan yang ditemukan,untuk mencegah berlanjutnyakesalahan dan/atau penyimpangan.

4. Pengawasan bersifat mendidik dandinamis, yaitu dapat menimbulkankegairahan untuk memperbaiki,mengurangi atau meniadakanpenyimpangan disamping menjadipendorong dan perangsang untukmenertibkan dan menyempurnakankondisi objek pengawasan.Adapun gejala-gejala permasalahan

yang terlihat dalam program RumahTidak Layak Huni (RTLH) adalahsebagai berikut:1. Bantuan yang diberikan tidak

secara utuh, bahkan jauh dari danayang di anggarkan, membuatsejumlah warga penerima bantuandana rumah tidak layak huni(RTLH) di Tanjungpinang

mengeluh. (RTLH diTanjungpinang Masih BanyakMasalah. beritatanjungpinang.com/2014/01/rtlh-di-tanjungpinang-masih-banyak-masalah/ 16 Januari2014).

2. Masih ada keterlambatan waktupenyelesaian dalam pengerjaanrumah. (Sumber: SurveyMonitoring dan evaluasi ProgramPengentasan KemiskinanPemerintah Provinsi Kepri 2012)

3. Masih adanya ditemukan bantuanberupa bahan-bahan bangunan yangditerima kualitasnya rendah atautidak sesuai dengan keinginanpenerima bantuan RehabilitasiRumah Tidak Layak Huni (RTLH).(Sumber: Survey Monitoring danevaluasi Program PengentasanKemiskinan Pemerintah ProvinsiKepri 2012)

Berdasarkan paparan di atasmaka peneliti tertarik untuk membahaspermasalahan tersebut dengan judul:“Pengawasan Program RehabilitasiRumah Tidak Layak Huni (Rtlh)Tahun Anggaran 2014 DiKecamatan Tanjungpinang KotaOleh Dinas Sosial Dan Tenaga KerjaKota Tanjungpinang.”

B. RUMUSAN MASALAH

Dari kondisi tersebut penelitimerumuskan masalah penelitiansebagai berikut: “Bagaimana

7

pengawasan pada programrehabilitasi rumah tidak layak huni(RTLH) tahun anggaran 2014 dikecamatan tanjungpinang kota olehdinas sosial dan tenaga kerja kotatanjungpinang?”

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalahdeskriptif kualitatif, berupayamenggambarkan dan menjelaskansuatu objek sebagai fenomena yangterjadi sebenarnya di lapangan atautempat yang akan diteliti. MenurutSugiyono (2011:11) “Penelitiandeskriptif kualitatif adalah penelitianyang dilakukan untuk mengetahui nilaivariabel mandiri, baik satu variabelatau lebih (independent) yang datanyadinyatakan dalam bentuk kata, kalimat,dan gambar tanpa membuatperbandingan, atau menghubungkanantara variabel satu dengan variabellain.”

Dapat dipahami bahwa dalammelaksanakan pengawasan padaprogram Rehabilitasi Rumah TidakLayak Huni (RTLH) merupakanfenomena sosial yang harus diteliti,karena di dalam suatu programterutama program pemerintah harusada pengawasan agar tidak adapenyimpangan yang terjadi. Sehinggauntuk mengetahui fenomena tersebut

dengan menggunakan penelitiandeskriptif dengan pendekatankualitatif. Penelitian ini bermaksuduntuk mengumpulkan data tentangpelaksanaan pengawasan yangdilakukan oleh Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Tanjungpinangpada program Rehabilitasi RumahTidak Layak Huni (RTLH) dikecamatan Tanjungpinang Kota yangkemudian hasil dari penelitian inidideskripsikan atau digambarkansecara jelas sebagaimana kenyataanyang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalahKecamatan Tanjungpinang Kota,dimana merupakan tempat tinggal bagipenerima bantuan programRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni(RTLH). Dikarenakan adanya indikasipenyimpangan yang terjadi padapelaksanaan program RehabilitasiRumah Tidak Layak Huni (RTLH)tahun anggaran 2014. Sehinggadiperlukan pengawasan yang ketat dariDinas Sosial selaku penyelenggaraprogram Rehabilitasi Rumah TidakLayak Huni (RTLH) ini.

3. Jenis Data

a. Data Primer, adalah data pokokyang sangat penting dalammengungkapkan permasalahan ini,yang diperoleh dari wawancara

8

dengan pegawai Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota TanjungpinangBidang Pemberdayaan danRehabilitasi Sosial SeksiPemberdayaan dan KelembagaanSosial beserta pendamping dariKecamatan Tanjungpinang Kotasebagai tim pengawas ataumonitoring yang telah ditetapkandan juga dari bantuan CamatTanjungpinang Kota serta KepalaDinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Tanjungpinang.

b. Data Sekunder

Merupakan data primer yangtelah diolah lebih lanjut yangdisajikan melalui dokumen danbuku-buku yang ada hubungannyadengan penelitian, antara lain:

1. Gambaran umum KecamatanTanjungpinang Kota.

2. Gambaran umum programRehabilitasi Rumah TidakLayak Huni (RTLH)

3. Gambaran Umum Kantor DinasSosial dan Tenaga Kerja KotaTanjungpinang, meliputi jumlahpegawai berdasarkan jeniskelamin, jabatan, dan tingkatpendidikan.

4. Struktur Organisasi dan TataKerja Kantor Dinas Sosial danTenaga Kerja KotaTanjungpinang.

5. Visi dan Misi serta TupoksiKantor Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Tanjungpinang.

4. Informan

Dalam penelitian ini tidakmenggunakan sampel melainkanInforman. Penentuan Informansebagai sumber data dilakukandengan teknik purposive. MenurutSugiyono (2009: 216)menyebutkan purposive adalahpenentuan sumber data yangdipilih dengan pertimbangan dantujuan tertentu. Penentuaninforman dapat dilihat pada tabelberikut ini:

9

Tabel I. 1Daftar Informan

No

Nama Jabatan Keterangan

1 Ponaten,S. Sos

Kepala BidangPemberdayaan

danRehabilitasi

Sosial

Informan

2 ErnaPuspita, S.

Sos

Kepala SeksiPemberdayaan

danKelembagaan

Sosial

Informan

3 R. AnggiSandri. P

Staf SeksiPemberdayaan

danKelembagaan

Sosial

Informan

4 Kahar Staf SeksiPemberdayaan

danKelembagaan

Sosial

Informan

5 Azerin Staf SeksiPemberdayaan

danKelembagaan

Sosial

Informan

6 H. R.Kholidin,

S. Sos

CamatTanjungpinan

g Kota

Informan

7 Erwan Pendamping Informan

8 Soni Pendamping Informan

9 Depri Pendamping Informan

Jumlah 9 Orang

Sumber: Data Olahan 2015

Serta yang menjadi informankunci (Key Informan) adalah Drs.Surjadi, M. T yang menjabat sebagai

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Tanjungpinang.

5.Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan lokasi pelaksanaanpenelitian yang akan dilakukan berupapenelitian lapangan yaitu mengadakankegiatan mengumpulkan data-data dilapangan dengan menggunakan alatpengumpulan data yang meliputi:

1. Wawancara. Yaitu pengumpulandata dengan melalui wawancarayang akan peneliti tujukan kepadaseluruh pegawai Dinas Sosial danTenaga Kerja KotaTanjungpinang yang berada dibidang program RehabilitasiRumah Tidak Layak Huni(RTLH) yang ditambah denganbantuan pendamping dariKecamatan Tanjungpinang Kotasebagai tim pengawas ataumonitoring yang telah ditetapkandan juga Camat TanjungpinangKota sebagai pemantau dalampelaksanaan rehab/perbaikanRehabilitasi Rumah Tidak LayakHuni (RTLH) dan Kepala DinasSosial dan Tenaga Kerja KotaTanjungpinang. Alat yangdigunakan adalah berupapedoman wawancara.

2. Observasi.Sebagaimana pendapat Hadi

dalam Sugiyono (2009:145)mengemukakan bahwa “Observasimerupakan suatu proses yangkompleks, suatu proses yangtersusun dari berbagai proses

10

biologis dan psikologis. Duadiantaranya yang terpentingadalah proses-proses pengamatandan ingatan”. Dalam penelitianini, observasi yang akandigunakan yaitu observasiterstruktur yang telah dirancangsecara sistematis, tentang apayang diamati, kapan dan dimanatempatnya (lokasinya) denganmenggunakan alat berupaChecklist.

3. Dokumentasi. Yang berupa Foto-foto pada saat wawancaradilakukan bersama para informandan informan kunci, serta foto-foto keadaan rumah penerimaprogram Rehabilitasi RumahTidak Layak Huni (RTLH) TahunAnggaran 2014 di KecamatanTanjungpinang Kota. Selain ituada juga dokumen yang berupaSurat Keputusan.

6. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari informandikumpulkan lalu dipisahkan menurutjenis data, kelompok data, kemudian datatersebut dianalisis secara DeskriptifKualitatif. Analisis data penelitian inidilakukan melalui sebuah proses yangterdiri dari beberapa tahap yang dimulaisejak pengumpulan data, kemudiandikerjakan secara intensif hinggapenelitian selesai untuk memperolehkesimpulan.

Analisis data dalam penelitian inimenggunakan Model Miles danHuberman dalam Sugiyono (2009: 246)yaitu:

1. Reduksi data (Data Reduction)diartikan sebagai proses dimanapeneliti melakukan pemilahan danpenyederhanaan data hasilpenelitian.

2. Penyajian data (Data Display)yaitu sekumpulan informasitersusun sehingga memberikankemudahan dalam penarikankesimpulan dan pengambilantindakan.

3. Penarikan kesimpulan atauverifikasi (ConclutionDrawing/Verification) merupakanusaha untuk memahami data yangdiperoleh. Pada tahap ini penelitimelakukan penggambaran maknadari data yang diperoleh. Prosespenarikan kesimpulan merupakanproses yang membutuhkanpertimbangan yang matang.Kesimpulan yang ditarik segeradiverifikasi dengan cara melihatdan mempertanyakan kembalisambil melihat catatan lapanganagar memperoleh pemahamanyang lebih cepat.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakanmasalah multi dimensi. Dalamrenstra kemiskinan (Bappenas:2003) disebutkan bahwa dimensikemiskinan mencakup empat halpokok, yaitu kurangnyakesempatan, rendahnya

11

kemampuan, kurangnya jaminan,dan ketidakberdayaan.

Menurut Sulistiyanti dalamApriyanti (2011: 10) mengenaikemiskinan, mengemukakan bahwa:

“Kemiskinan memiliki sifat pluralsehingga kemiskinan menunjukkanadanya sekelompok orang yangserba kekurangan. Masyarakatsubsisten yang tidak berpenghasilanatau berpenghasilan tapi rendah,bisa jadi tidak merasa miskinkarena mereka merasa sudahterpenuhi kebutuhannya.Sebaliknya penduduk urban yangberpenghasilan sedang, mungkinmerasa selalu kekurangan karenagaya hidup hedonis yang merekajalani, atau lingkungan budaya tidaksehat yang mereka hadapi(misalnya seperti perangkapnarkoba ataupun judi). Dalam halini meski kelihatannya merekaberkecukupan, namun apabilaselalu merasa kekurangan, merekabisa dikatakan miskin.”

Sedangkan penyebab kemiskinanmenurut Kuncoro dalam Apriyanti(2011: 11) adalah sebagai berikut:

1. Secara makro, kemiskinanmuncul karena adanyaketidaksamaan pola kepemilikansumber daya yang menimbulkandistribusi pendapatan timpang,penduduk miskin hanya

memiliki sumber daya dalamjumlah yang terbatas dankualitasnya rendah.

2. Kemiskinan muncul akibatperbedaan kualitas sumber dayamanusia yang rendah berartiproduktivitas juga rendah,upahnya pun rendah.

3. Kemiskinan muncul disebabkanperbedaan akses dan modal.

Menurut Widodo dalam Sya’diyah(2012: 17) terdapat beberapa konsepuntuk mengukur tingkat kemiskinan,antara lain:

1. Kemiskinan relatif, adalahukuran mengenai kesenjangan didalam distribusi pendapatan,biasanya dapat didefinisikandalam kaitannya dengan tingkatrata-rata dari distribusi yangdimaksud.

2. Kemiskinan absolut, adalahderajat kemiskinan di bawah,dimana kebutuhan-kebutuhanminimum untuk bertahan hiduptidak dapat terpenuhi.

2.Pengawasan

Menurut Aburachman dalamIrmansyah (1987: 95) “Pengawasanmerupakan kegiatan atau proseskegiatan untuk mengetahui hasilpelaksanaan, kesalahan, kegagalanuntuk diperbaiki kemudian, sertamencegah ulangnya kembali

12

kesalahan-kesalahan itu”. Sukarnodalam Irmansyah (1987: 96)“Pengawasan alah tugas untukmencocokkan sampai dimanakahprogram atau rencana ang telah tekahdigariskan itu dilaksanakan.”

Irmansyah (1987: 98) jugamengemukakan bahwa kalau dilihatdaripada macamnya, makapengawasan itu terdiri dari:

a. Pengawasan intern;b. Pengawasan ekstern;c. Pengawasan formal;d. Pengawasan informal.

Newman dalam Handoko(2003: 367) telah mengemukakanprosedur untuk penetapan sistempengawasan. Pendekatanannya terdiriatas lima langkah dasar yang dapatditerapkan untuk semua tipe kegiatanpengawasan, yaitu adalah sebagaiberikut:

a. Merumuskan hasil yangdiinginkan;

b. Menetapkan penunjuk(predictors) hasil;

c. Menetapkan standar penunjukdan hasil;

d. Menetapkan jaringan informasidan umpan balik;

e. Menilai informasi danmengambil tindakan koreksi.

E. HASIL PENELITIAN

1. Standara. Prosedur Kerja

Dari hasil wawancaradapatlah dianalisa bahwastandar pada rehab/perbaikanrumah pada programRehabilitasi Rumah TidakLayak Huni sudah ada dibuat.Dimana pada dasarnya standarpada rehab rumah ini adalah“aladin”, yaitu atap, lantai, dandinding yang harus diperbaikipada rumah bantuan tersebut.Itulah yang menjadi prioritasutama dalam pengerjaanRehabilitasi Rumah TidakLayak Huni (RTLH) ini.Sedangkan untuk ukuran dandesain rumah tidak adaditentukan, semua tergantungdengan keinginan penerima.Namun mengenai pedomanatau standar pengawasanmemang belum ada dibuat dariDinas Sosial dan Tenaga Kerjasebagai pelaksanan programyang bertugas juga untukmengawasi proses pengerjaanrehab/perbaikan rumah. Hal inikemudian menjadi kendaladalam pengawasan itu sendiri.Pengawasan yang dilakukantanpa pedoman atau standarsehingga hasil yang didapatjuga belum maksimal. Padahal

13

seharusnya dalam melakukanpengawasan, Dinas Sosial danTenaga Kerja harusmengetahui pedoman ataustandar dari pengawasan. Agarnantinya juga pada saatmengawasi pengerjaanrehab/perbaikan rumah tersebutmereka bisa mengawasi secaramaksimal karena mengikutiacuan dari pedoman ataustandar yang sudah dibuat.Jangan hanya memberikanstandar pengawasan kepadapendamping saja, karena bisasaja pendamping tersebut tidakbenar-benar melaksanakanpengawasan sesuai denganstandar yang diberikan.Sedangkan Dinas Sosial danTenaga Kerja hanya menerimalaporan pengawasan daripendamping tersebut, tanpa adastandar yang berupamekanisme pengawasan yangdilakukan dari Dinas Sosial danTenaga Kerja itu sendiri.Sehingga tidak ada acuan bakubagi pegawai Dinas Sosial danTenaga Kerja KotaTanjungpinang untukmengawasi ke lapangan padawaktu pelaksanaan rehab atauperbaikan rumah.

b. Membuat Rencana UntukKegiatan Pengawasan

Dari hasil penelitian ditemukanbahwa sebelum melakukanpengawasan ke lapangan memangsudah ada disusun rencanaterlebih dahulu oleh Dinas Sosialdan Tenaga Kerja KotaTanjungpinang. Namun untukmembuat jadwal yang bakutersebut memang belum ada.Inilah yang menjadi kekurangandalam melakukan pengawasan itusendiri. Karena dari Dinas Sosialdan Tenaga Kerja KotaTanjungpinang memang tidak adajadwal yang baku untuk turun kelapangan. Mereka hanyamenunggu laporan daripendamping itu sendiri, jikapendamping sudah memberikanlaporan rumahnya sudah jadiberapa persen, baru dari pihakDinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Tanjungpinang turun.Padahal belum tentu laporan yangdiberikan oleh para pendampingtersebut sesuai dengan kebenaran.Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Tanjungpinang juga belumtentu mengetahui sepenuhnyakenyataan di lapangan itu sepertiapa, karena tidak setiap harimengawasi pengerjaanrehab/perbaikan rumah tersebut.Lagipula yang dilihat dari DinasSosial dan Tenaga Kerja pada

14

waktu di lapangan hanyalah buktifisik rumah tersebut saja. Itulahyang menyebabkan indikasipenyimpangan yang dilakukanoleh pendamping atau bahkandari pihak lainnya seperti tokodan para tukang.

2. Mengukur PelaksanaanKegiatan atau Pekerjaan

a. Melakukan pengamatansecara langsung atauobservasi

Dari hasil wawancaradenga diperkuat oleh informankunci, maka dapat disimpulkanbahwa pengawasan dilakukandengan turun ke lapangansecara langsung. Namun haltersebut tidak dilakukakansecara rutin, terutama daripihak Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Tanjungpinang.Pengawasan untuk turun kelapangan secara langsung yangdilakukan hanya pada saatmenerima laporan atau keluhansaja. Padahal agar pengawasanberjalan dengan maksimal,seharusnya rutin untuk turunlangsung ke lapangan,walaupun belum ada menerimalaporan atau keluhan.Sehingga dapat melihatkeseluruhan proses pengerjaanrehab/perbaikan rumah pada

Program Rehabilitasi Rumah TidakLayak Huni (RTLH) ini. Lagipulalaporan yang diterima tersebut belumtentu kebenarannya.

Oleh karena itu, Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Tanjungpinangharus lebih rutin lagi turun ke lapanganuntuk mengawasi prosesrehab/perbaikan rumah tersebut, agarbisa meminimalisir penyimpanganyang dilakukan dan juga agar bisamelihat langsung kanyataan dilapangan tanpa menunggu laporan ataukeluhan yang masuk. Terutama lagipendamping juga tidak bisa selalu atausetiap harinya turun ke lapangan.

Hal ini tidak lepas juga karenaselain sebagai pendamping yangbertugas mengawasi setiap hari selamapengerjaan rehab/perbaikan dilakukan,mereka juga memiliki pekerjaan yanglain diluar dari itu. Oleh karena itu,ada saat tertentu mereka tidak turun kelapangan. Tentu saja hal ini juga akanmenimbulkan kendala, dimana tidakmenutup kemungkinan indikasipenyimpangan yang dilakukan olehpihak toko maupun tukang tanpasepengatahuan pendamping karenapendamping juga tidak setiap harinyamengawasi ke lapangan.

Berdasarkan dari observasi penelitibahwa dalam kegiatan pengawasanseharusnya Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Tanjungpinang turunlangsung mengamati apa yang terjadi

15

pada saat pengerjaan rehab/perbaikanrumah program Rehabilitasi RumahTidak Layak Huni (RTLH). Walaupunpada kenyataannya pengamatan yangdilakukan tidak bersifat berkala danterus menerus. Hanya beberapa kalisaja dalam tahapan pengerjaanrehab/perbaikan rumah tersebut.Sehingga hal inilah yang kemudianmenyebabkan kesalahan ataupenyimpangan salah satunya bahanmaterial bangunan yang terdapatkerusakan.

b. Ketepatan waktu pelaksanaan

Peneliti menemukan bahwamemang ada keterlambatan waktupenyelesaian dalam pengerjaanrehab/perbaikan rumah pada programRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) ini, walaupun tidak semuanamun ada beberapa rumah yangterlambat dalam penyelesaiannya.Faktor yang menghambat tersebutadalah faktor pasang surut air lautsalah satunya. Karena di KecamatanTanjungpinang Kota rata-ratapenduduknya tinggal dibagian laut,dan penerimanya juga sebagian besartinggal dibagian laut. Jadi pasang surutair laut merupakan salah satu faktoryang menghambat sehinggapenyelesaiannya ada beberapa yangmengalami keterlambatan. Selain itujuga faktor cuaca, faktor tenaga tukangdan faktor kurangnya perhatianpendamping sehingga tingkat

keswadayaan masyarakat sebagaipenerima juga malah sangat sedikit.

c. Melaporkan hasil daripengawasan berupa data

Peneliti menemukan bahwapara pegawai Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota TanjungpinangBidang Pemberdayaan danRehabilitasi Sosial di SeksiPemberdayaan dan KelembagaanSosial masih belum dapatmemberikan data yang lengkap danakurat sewaktu turun ke lapangansetelah melakukan pengawasan.Hal tersebut dibuktikan oleh apayang disampaikan oleh parainforman dimana para pegawaiDinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Tanjungpinang hanyamenunggu laporan dari parapendamping saja, dan sewaktumereka turun untuk membuktikanlaporan dari para pendampingtersebut mereka hanya membuatlaporan dalam bentuk dokumentasisaja dan hanya menyampaikansecara lisan kepada Kepala DinasSosial dan Tenaga Kerja KotaTanjugnpinang.

Sedangkan untuk laporantertulisnya hanya dibuat di akhirpenyelesaian program RehabilitasiRumah Tidak Layak Huni (RTLH)sebagai laporan hasil evaluasi.

16

Pada indikator ini dapatdisimpulkan bahwa dalammemberikan data hasil pengamatan dilapangan serta laporan hasilpengawasan masih belum berjalanoptimal, sebab pegawai belum dapatmembuat laporan pada setiap kegiatanpengawasan yang dilakukannya.Padahal hal tersebut menjadi suatuyang sangat penting yang nantinyaakan menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam usaha perbaikan.

3. Perbaikan atau koreksi

a. Menganalisa Kendala atauPenyimpangan-Penyimpanganyang terjadi

Peneliti menemukan bahwa untukmenganalisa kendala ataupenyimpangan ini tidak cukup darihasil pengamatan langsung kelapangan saja, tetapi juga dari hasillaporan-laporan yang dibuat sehinggamenjadi acuan dalam menganalisayang kemudian akan dilihat apakahperlu atau tidaknya dilakukan tindakanperbaikan. Oleh karena itu, setiapturun langsung ke lapangan untukmelakukan pengawasan, pegawaiDinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaTanjungpinang setidaknya selalumencatat hasil temuan dilapanganataupun hasil pengawasan yangdilakukan tersebut dalam bentuktulisan, jangan hanya dari dokumentasisaja. Sehingga apabila terdapat

kendala atau penyimpangan akan dapatdengan cepat menganalisa danmendapat solusi dari permasalahantersebut.

Para pendamping juga memangharus bertanggungjawab penuh atassegala kendala atau penyimpanganyang terjadi di lapangan. Karenamereka lah yang mengetahui pastikondisi di lapangan itu seperti apa.Jika ada kendala yang terjadi dilapangan, maka pendampinglah pihakpertama yang harus menganalisakendala atau penyimpangan tersebutyang kemudian dikoordinasikankepada Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Tanjungpinang. Apabilapendamping sendiri yang melakukanpenyimpangan, maka merupakanwewenang dari Dinas terkait,Pemerintah Kota ataupun PemerintahProvinsi yang menyelenggarakanprogram ini untuk memberikankebijakan.

b. Mengadakan TindakanPerbaikan

Berdasarkan hasil wawancaradapat disimpulkan bahwa tindakanperbaikan selalu dilakukan.Terutama apabila ada kendala ataukesalahan yang terjadi di lapangan,Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Tanjungpinang pun langsungturun untuk melihat kondisisebenarnya di lapangan. Kemudianberusaha menekan kesalahan

17

tersebut agar proses pelaksanaanprogram Rehabilitasi Rumah TidakLayak Huni (RTLH) ini bisa terusberjalan sesuai dengan harapan.Tindakan perbaikan juga dilakukandalam bentuk membuat laporanevaluasi akhir, yang bertujuan agarprogram Rehabilitasi Rumah TidakLayak Huni (RTLH) ke depannyabisa lebih baik lagi. Selain itupendamping juga harusberkoordinasi dengan Dinas Sosialdan Tenaga Kerja KotaTanjungpinang, agar nantinyatindakan perbaikan yang dilakukantersebut bisa lebih efektif.

Berdasarkan hasil observasipeneliti memang Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Tanjungpinangsudah melakukan tindakanperbaikan. Dimana Dinas Sosialdan Tenaga Kerja KotaTanjungpinang akan langsungturun untuk melihat kondisi dilapangan dan mencari titikpermasalahan apabila terjadikesalahan atau penyimpangan.Setelah itu, maka prosespengerjaan rehab/perbaikan rumahpada program Rehabilitasi RumahTidak Layak Huni (RTLH) akanterus dilaksanakan.

F. KESIMPULAN

1. Standar, mengacu dari indikatorprosedur kerja dalam melihat

pengawasan program RehabilitasiRumah Tidak Layak Huni (RTLH)Tahun Anggaran 2014 diKecamatan Tanjungpinang Kotayang dilakukan oleh Dinas Sosialdan Tenaga Kerja KotaTanjungpinang khususnya BidangPemberdayaan dan RehabilitasiSosial di Seksi Pemberdayaan danKelembagaan Sosial serta CamatTanjungpinang Kota dan parapendamping di KecamatanTanjungpinang Kota yang ikutmembantu memantau danmengawasi, para informan rata-ratamenyatakan bahwa mengenaistandar rehab/perbaikan rumah padaprogram Rehabilitasi Rumah TidakLayak Huni (RTLH) sudah adadibuat yaitu mengacu padaperbaikan atap, lantai, dan dindingatau “aladin”, dan standar untukukuran dan desain/gambar rumahtidak ada ditentukan.

Sedangkan standar ataupedoman dalam melakukanpengawasan masih belum adadibuat secara baku. Sehinggapengawasan yang dilakukanpunmasih belum berjalan maksimal.Untuk indikator membuat rencanauntuk kegiatan pengawasan jugamasih belum optimal, dimana tidakada dibuat jadwal yang rutin olehDinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Tanjungpinang dan hanyaturun apabila terdapat kendala dan

18

telah merima laporan tahapan daripendamping saja.

2. Mengukur PelaksanaanKegiatan/Pekerjaan, mengacu dariindikator melakukan pengamatansecara langsung atau observasidalam melihat pengawasan programRehabilitasi Rumah Tidak LayakHuni (RTLH) Tahun Anggaran2014 di Kecamatan TanjungpinangKota yang dilakukan oleh DinasSosial dan Tenaga Kerja KotaTanjungpinang khususnya BidangPemberdayaan dan RehabilitasiSosial di Seksi Pemberdayaan danKelembagaan Sosial serta CamatTanjungpinang Kota dan parapendamping di KecamatanTanjungpinang Kota yang ikutmembantu memantau danmengawasi, para informan rata-ratamenyatakan bahwa pengawasandilakukan dengan turun ke lapangansecara langsung. Namun haltersebut tidak dilakukakan secararutin, terutama dari pihak DinasSosial dan Tenaga Kerja KotaTanjungpinang. Pengawasan untukturun ke lapangan secara langsungdilakukan hanya pada saatmenerima laporan atau keluhansaja. Padahal agar pengawasanberjalan dengan maksimal,seharusnya rutin untuk turunlangsung ke lapangan, walaupunbelum ada menerima keluhan danlaporan pertahapan dari

pendamping. Untuk indikatorketepatan waktu penyelesaian jugamasih ada pengerjaanrehab.perbaikan rumah yangmengalami keterlambatan, hal inidisebabkan karena faktor cuaca,faktor tenaga tukang dan faktorkurangnya perhatian pendampingsehingga tingkat keswadayaanmasyarakat sebagai penerima jugamalah sangat sedikit. Sehinggaterlihat bahwa pengawasan yangdiberikan oleh Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Tanjungpinangjuga masih belum maksimal.Sedangkan untuk indikatormelaporkan laporan hasil daripengawasan berupa data juga masihbelum optimal, dimana parapegawai Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Tanjungpinang BidangPemberdayaan dan RehabilitasiSosial di Seksi Pemberdayaan danKelembagaan Sosial dalammemberikan data hasil pengamatandi lapangan serta laporan hasilpengawasan masih belum berjalanmaksimal, sebab pegawai belumdapat membuat laporan pada setiapkegiatan pengawasan yangdilakukannya setiap turun kelapangan, karena data yang diambilhanya berupa dokumentasi danmenyampaikan dalam bentuk lisansaja kepada atasan. Seharusnyaharus ada laporan atau catatan juga

19

tertulis agar hasil pengawasannyabisa dianalisa secara lebih akurat.

3. Perbaikan atau koreksi, mengacudari indikator manganalisa kendalaatau penyimpangan-penyimpanganyang terjadi dalam melihatpengawasan program RehabilitasiRumah Tidak Layak Huni (RTLH)Tahun Anggaran 2014 diKecamatan Tanjungpinang Kotayang dilakukan oleh Dinas Sosialdan Tenaga Kerja KotaTanjungpinang khususnya BidangPemberdayaan dan RehabilitasiSosial di Seksi Pemberdayaan danKelembagaan Sosial serta CamatTanjungpinang Kota dan parapendamping di KecamatanTanjungpinang Kota yang ikutmembantu memantau danmengawasi, para informan rata-ratamenyatakan bahwa apabila terdapatkendala atau penyimpangan makaakan dicari benang merahpermasalahannya terlebih dahulu,setelah itu ditindak lalu prosesrehab/perbaikan rumah akan terusdipaksa untuk terus berjalan, agarrumahnya juga bisa tetap selesai.Untuk indikator mengadakantindakan perbaikan, memang hal inisudah dilakukan oleh Dinas Sosialdan Tenaga Kerja KotaTanjungpinang. Terutama lagiapabila terjadi kendala ataukesalahan di lapangan, maka DinasSosial dan Tenaga Kerja akan

langsung turun ke lapangan untukmelakukan tindakan perbaikan.

Sedangkan mengenai faktoryang menghambat proses pengerjaanrehab/perbaikan rumah pada programRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) adalah sebagai berikut:

a. Faktor alam (pasang surutair laut).

b. Faktor cuaca.c. Faktor tenaga tukang yang

bergilir.d. Faktor transportasi.

G. Saran

Adapun saran-saran yang dapatdisampaikan dari hasil penelitian inimengenai pengawasan pada programRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) tahun Anggaran 2014,khususnya di KecamatanTanjungpinang Kota yang dilakukanoleh Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Tanjungpinang agar berlangsunglebih optimal, maka perlu diperhatikanbeberapa hal untuk masukan sebagaiberikut:a. Untuk Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja Kota Tanjungpinangsebaiknya membuat pedoman ataustandar pengawasan untuk parapegawai yang turun, agarpengawasan yang diberikan benar-benar sesuai dengan ketentuan.Selain itu, Dinas Sosial dan Tenaga

20

Kerja Kota Tanjungpinang agarbisa menentukan jadwal kegiatanpengawasan secara rutin. Janganhanya turun ke lapangan untukmengawasi pada saat setelahpendamping sudah melaporkantahapan pengerjaan rumahnya saja,namun seharusnya ada jadwal bakuyang dibuat. Sehingga pengawasanyang dilakukan dapat berjalanoptimal. Pada program RehabilitasiRumah Tidak Layak Huni (RTLH)ini juga sebaiknya ada disusundesain/perencanaan/denah gambarsebagai acuan standar baku yangharus diikuti oleh penerimaprogram dalam melakukanrehabilitasi rumah masing-masing.

b. Sebaiknya pada saat para pegawaiDinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Tanjungpinang turun kelapangan untuk melakukanpengawasan agar dapat mencatatatau membuat laporan dari hasilpengawasan tersebut dalm bentuklaporan tertulis, bukan hanyaberupa dokumentasi atau laporansecara lisan.

c. Tindakan perbaikan harusdilakukan secara terus menerus agarkesalahan atau penyimpangan tidakterjadi berulang kali.

DAFTAR PUSTAKA

Athoillah, Anton. 2010. Dasar-DasarManajemen. Bandung: PustakaSetia.

Bappeda Prov. Kepri dan PusatKebijakan Publik Fisip Umrah.Survei Monitoring danEvaluasi ProgramPengentasan KemiskinanPemerintah Prov. Kepri(Program Rumah Layak Huni)Pada Kegiatan Survei KinerjaPemerintah Prov. Kepri DalamPersepsi dan PenilaianMasyarakat. 2012.Tanjungpinang.

Bappeda Kota Tanjungpinang. 2013.Kajian Indikator Kemiskinan.Tanjungpinang.

Handoko, T. Hani. 2003. ManajemenEdisi 2. CetakanKedelapanbelas. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta.

Irmansyah, Mamat R. 1987. IlmuAdministrasi dan Manajemen.Bandung. CV Armico.

Kumorotomo, Wahyudi. 2002. EtikaAdministrasi Negara. CetakanKelima. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada.

Lembaga Administrasi NegaraRepublik Indonesia. SistemAdministrasi Negara RepublikIndonesia. Edisi Ketiga.Cetakan Keempat. Jakarta: PTToko Gunung Agung.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. IlmuAdministrasi Publik. EdisiRevisi. Cetakan Kedua.Jakarta: Rineka Cipta.

21

Siagian, Sondang P. 2005. ManajemenStratejik. Cetakan Keenam.Jakarta: Bumi Aksara.

Siagian, Sondang P. 2008. ManajemenStratejik. Cetakan Kedelapan.Jakarta: Bumi Aksara.

Silalahi, Ulbert. 2009. Studi TentangIlmu Administrasi. Cetakankedelapan. Bandung: SinarBaru Algensindo.

Sugiyono. 2009. Metode PenelitianKuantitatif Kualitatif danR&D. Cetakan Ketujuh.Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. Metode PenelitianAdministrasi. CetakanKesembilanbelas. Bandung:Alfabeta.

Jurnal dan Skripsi:

Apriyanti, Liyana. 2011. AnalisisProgram PemberdayaanMasyarakat DalamPenanggulangan KemiskinanKota Semarang (KasusImplementasi ProgramPinjaman Bergilir PNPMMandiri Perkotaan KelurahanKemijen Kecamatan SemarangTimur Kota Semarang Tahun2008-2011. Semarang:Universitas Diponegoro.

Fabanyo, Suryanti. 2011. PelaksanaanFungsi Pengawasan diInspektorat DaerahKota TidoreKepulauan. Makassar:Universitas HasanuddinMakassar.

Sya’diyah, Yufi Halimah. 2012.Analisis Kemiskinan RumahTangga Melalui Faktor-FaktorYang Mempengaruhinya DiKecamatan Tugu KotaSemarang. Semarang:Universitas Diponegoro.

Wahyuni, Sri, 2012. PelaksanaanPengawasan Trehadap KegiatanBongkar Muat Barang diPelabuhan Sri Bayintan KijangOleh Petugas Lalu LintasAngkutan Laut Pada KantorAdministrator Pelabuhan Kelas IIKijang. Tanjungpinang: SekolahTinggi Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Raja Haji.

Dokumen:

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005tentang Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan(TKPK).

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009tentang KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010tentang PercepatanPenanggulangan Kemiskinan.

Keputusan Mendagri Nomor 116 tahun1981 tentang PedomanPengawasan Umum diLingkungan Departemen DalamNegeri.

Keputusan Kepala Dinas Sosial danTenaga Kerja KotaTanjungpinang Nomor 45 Tahun2014 tentang PendampingRehabilitasi Rumah TidakLayak Huni (RTLH) KotaTanjungpinang Tahun 2014.