PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

1

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

FAKIR MISKIN adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai matapencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. (PP 42 tahun 1981)

2

PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN

PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, merupakan pemberian bantuan bagi warga miskin dengan kriteria sangat miskin berdasarkan data dari BPS.

Bentuk Bantuan Pemberdayaan bagi warga Bentuk Bantuan Pemberdayaan bagi warga sangat miskin melalui :sangat miskin melalui :

1.Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin

2.Bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)

3

Bantuan danPerlindunganSosial (PKH,Raskin, BOS,

dll)

Pemberdayaan Masyarakat

( PNPMMandiri)

PenguatanKemandirianMasyarakat

(PengembanganUMKM)

Kluster Program Kluster Program Bantuan SosialBantuan Sosial

Kluster program-Program Kluster program-Program Pemberdayaan Masy.Pemberdayaan Masy.

Kluster Program UMKM Kluster Program UMKM untuk Kemandirianuntuk Kemandirian

MasyarakatMasyarakat

Sasaran : 3,9 juta Sasaran : 3,9 juta RTSMRTSM

Sasaran : masy. miskin (60 - Sasaran : masy. miskin (60 - 70 juta pnddk miskin)70 juta pnddk miskin)

Sasaran : kelompok masy yg Sasaran : kelompok masy yg layak, sudah diberdayakan oleh layak, sudah diberdayakan oleh PNPM (100.000 pokmas) dan PNPM (100.000 pokmas) dan hampir miskin ( 6,9 juta RT) hampir miskin ( 6,9 juta RT) serta nasabah UMKM ( 70 juta serta nasabah UMKM ( 70 juta nasabah)nasabah)

8 program di 7 K/L 8 program di 7 K/L (Depsos, Diknas, Depkes, Bulog, PU, (Depsos, Diknas, Depkes, Bulog, PU,

DKP, Deptan)DKP, Deptan)

Kredit UMKM tersebar di Kredit UMKM tersebar di 17 K/L17 K/L

Koord.: Kesra, Depsos,diknas, depkes Koord.: Kesra, Depsos,diknas, depkes BappenasBappenas Koord. : Menko Kesra, BappenasKoord. : Menko Kesra, Bappenas Koord.: Menko Perekonomian, Kop. Koord.: Menko Perekonomian, Kop.

& UKM& UKM

17 progr. Di 22 K/L17 progr. Di 22 K/L

K0NSOLIDASI PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4

REHABILITASI SOSIALRUMAH TIDAK LAYAK HUNI

5

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG

1. Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang.

2. Fakir miskin adalah orang-orang yang memiliki banyak keterbatasan, di antaranya keterbatasan dalam memiliki rumah yang layak huni yaitu rumah yang memenuhi syarat secara fisik dan sosial.

3. Pemberdayaan fakir miskin mencakup kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH).

4. Melalui RS-RTLH diharapkan masyarakat memiliki ketahanan sosial dan hidup sejahtera.

2. Bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)

6

TUJUANTUJUAN

1. Tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi keluarga fakir miskin.

2. Adanya kenyamanan bertempat tinggal.3. Meningkatnya harkat dan martabat keluarga fakir

miskin.4. Meningkatnya kemampuan keluarga dalam

melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan.

5. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

7

PROSEDUR PERMOHONAN BANTUANPROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN

1. Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengajukan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ke Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi dengan melampirkan data lokasi, data calon penerima (by name by address) dan foto rumah.

2. Pengajuan permohonan bantuan berdasarkan hasil pendataan/pemetaan sosial oleh Dinas Sosial, atau usulan dari masyarakat.

3. Dinas Sosial Provinsi memberi rekomendasi kepada Menteri Sosial c.q. Kementerian Sosial tentang usulan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

4. Kementerian Sosial melakukan verifikasi usulan, melakukan penjajagan umum untuk menetapkan penerima bantuan

8

KRITERIA RUMAH PENERIMA BANTUAN RSRTLH

Diutamakan ukuran rumah tidak lebih dari 3 x 7 M2.

Rumah tidak permanen. Dinding umumnya terbuat dari

bambu/papan/ bahan yang mudah rusak.

Lantai tanah. Tidak memiliki fasilitas mandi,

cuci, kakus (MCK). Diutamakan atap yang terbuat dari

bahan yang mudah rusak/lapuk.

9

KRITERIA KEPALA KELUARGA PENERIMA BANTUAN RSRTLH

1. Memiliki KTP2. Memiliki rumah di atas tanah

milik sendiri atau ada surat keterangan dari kelurahan/desa atas status tanah

3. Tidak memiliki pekerjaan tetap atau memiliki upah dibawah standar minimal

4. Rumah memenuhi kriteria RSRTLH

5. Memenuhi 3 indikator dari 8 indikator fakir miskin

10

Data Nasional by name by

address

Dinas SosialProvinsi

DEPARTEMEN SOSIALc.q. DIT. PEMBERDAYAAN

FAKIR MISKIN

Dinas SosialKabupaten/Kota

Masyarakat/Organisasi Sosial/ LSM

Data Provinsiby name by

address

Data Kab/Kota

by name by address

Data Lokalby name by

address

Surat Keputusan Dirjen Terkait.

RekomendasiDinas Sosial

Penetapan Lokasi

Proposal

BAGAN MEKANISME USULAN RSRTLH DAN SARLINGBAGAN MEKANISME USULAN RSRTLH DAN SARLING

11

ANGGARAN DAN SEBARAN RS-RTLH TAHUN 2009ANGGARAN DAN SEBARAN RS-RTLH TAHUN 2009

No.No. SUMBERSUMBER ANGGARANANGGARAN(RP)(RP)

JENIS BANTUANJENIS BANTUANLOKASILOKASI

RS-RTLHRS-RTLH(UNIT)(UNIT)

SARANA SARANA LINGKUNGANLINGKUNGAN

1. APBN PUSAT 25.260.000.000 2.346 40

22 Kabupaten/ Kota di 13 Provinsi

DEKON SENTRASI 35.670.000.000 3.567 - 31 provinsi

2.

UKS (DANA HIBAH DALAM

NEGERI)

40.100.000.000 4.935 - -

JUMLAH 101.030.000.000 10.848 40 -

Indeks per unit :1. APBN per unit rumah Rp10.000.0002. Sarana lingkungan perunit Rp45.000.0003. UKS per unit rumah antara Rp 3.000.000 s/d Rp10.000.000

12

Sekian dan Sekian dan Terima KasihTerima KasihKEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

13