PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN PERAN

MANAJERIAL PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SKPD PEMERINTAH

KOTA TANJUNGPINANG

FARADILLA PRASTIKA

120462201170

Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2016

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN PERAN

MANAJERIAL PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SKPD PEMERINTAH

KOTA TANJUNGPINANG

FARADILLA PRASTIKA

Jurusan Akuntasi, Fakultas Ekonomi

Universitas Maritim Ali Haji (UMRAH) 2016

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akuntabilitas publik dan

peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Manajerial

pada SKPD Pemerintah Kota Tanjungpinang secara parsial maupun simultan. Jenis

penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat survey. Populasi dalam

penelitian ini adalah SKPD pemerintah kota tanjungpinang yang berjumlah 12 SKPD.

Sampel ditentukan dengan menggunakan metode sampling probability dengan jumlah

72 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik

pengumpulan data dengan teknik survei dengan cara menyebarkan kuesioner.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang diolah dengan

menggunakan bantuan software SPSS22.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas public berpengaruh

signifikan terhadap kinerja manajerial dan peran manajerial pengelola keuangan

daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Dan kemampuan variabel

independen menjelaskan variabel dependen sebesar 55.5% selebihnya dijelaskan oleh

variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Akuntabilitas Publik, Peran manajerial pengelola keuangan daerah,

Kinerja Manajerial

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi

publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidak puasan. Tujuan yang

semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh

penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan

kata lain, kinerja instansi pemerintah lebih banyak mendapat sorotan, karena

masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayalan

instansi pemerintah. Pemerintah dituntut untuk dapat lebih transparasi dan akutanbel

dalam menjalankan adminsitrasi pemerintah khususnya yang berhubungan dengan

anggaran

Pemerintah daerah diharuskan untuk selalu melakukan peningkatan kualitas

dan kuantitas pembangunan daerah yang bersifat transparansi, partisipasi dan

akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good

governance). Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan

nasional. Dalam mengelola pembangunan daerah perlu ditunjang oleh beberapa

sumber keuangan yang berasal dari daerah yang bersangkutan, kemudian diperlukan

beberapa kebijakan keuangan yang ditempuh pemerintah untuk mengatur semua

konsep pembangunan daerah tersebut.

Suatu daerah dengan adanya pembangunan maka harus memiliki anggaran

(APBD) yang biasanya dikelola oleh daerah itu sendiri. Secara umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan pada periode tertentu (1

tahun), biasanya dalam perencanaan APBD harus mendapatkan persetujuan terlebih

dahulu dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran dapat disebut sebagai

alat pengawasan dan pertanggung jawaban terhadap kebijakan publik. Dewan tidak

hanya diberikan kekuasaan untuk bersama-sama dengan eksekutif menyusun

anggaran, eksekutif juga bertanggungjawab terhadap DPRD.

Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang akan melakukan renovasi

kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang melalui Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2016 ini sebesar Rp 3 miliar mendapat sorotan

dari NCW Kepri dan masyarakat. Diduga, hal tersebut dapat melemahkan kinerja

institusi kejaksaan dalam mengusut tuntas kasus-kasus dugaan korupsi di Kota

Tanjungpinang, salah satunya proyek taman tepi laut. Seseuai dengan pernyataan

Ketua LSM NCW Kepri Mulkansyah, LintasKepri.com (2016) Disoroti Karena Pakai

Dana APBD Kota Tanjungpinang, Diduga Akan Melemahkan Penyelidikan Kasus

Korupsi.

Masih banyak penyelewangan dana negara seperti dalam penyelidikan dugaan

kasus korupsi di BUMD tersebut masih terus kita lakukan. Kita juga sudah koordinasi

dengan pihak BPKP menilai audit investigatif untuk mengungkap penggunaan aliran

dana sebesar Rp 4,1 miliar melalui APBD Pemko Tanjungpinang . Diduga, juga telah

disalah gunakan untuk kegiatan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

keabsahannya alias fiktif. Bertia Entermezo. Com (2016)

Dari fenomena diatas dapat dilihat bahwa jika tidak adanya transparasi dan

akuntabilitas publik serta peran manajerial keuangan daerah yang mengelola keuangan

daerah tidak berjalan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja SKPD dengan

berkembangnya korupsi. Mengingat pentingnya pengaruh akuntabilitas publik, dan

Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial. Maka

dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul: Pengaruh Akuntabilitas

Publik, Dan Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap

Kinerja Manajerial SKPD Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi

masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD

Kota Tanjungpinang?

2. Apakah peran manajerial pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap

kinerja manajerial SKPD Kota Tanjungpinang?

3. Apakah akuntabilitas publik dan peran manajerial pengelolaan keuangan

daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kota

Tanjungpinang?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2005:112), menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas public

sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas

dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah

(principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : pertanggungjawaban atas

pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan

pertanggung jawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah

suatu peran yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah untuk

mendorong dan memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer

merupakan orang yang bertanggungjawab atas organisasi atau unityang dipimpinnya.

Tugas manajer dapat digambarkan dalam kaitannya dengan berbagai peran atau

serangkaian perilaku yang terorganisir yang di identifikasi dengan suatu posisi

.Herminingsih, (2009). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan/kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan UU33 tahun

2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk

masyarakat. Perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan

wujud dari adanya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi manajemen

pemerintahan, salah satunya adalah terkait dengan manajemen keuangan Negara

maupun daerah.

Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

Organisasi sektor publik memiliki tugas utama untuk menciptakan

kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan

antara pemerintah dan masyarakat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan

(agency relationship), dalam hal ini pemerintah sebagai agen yang diberi kewenangan

untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh masyarakat sebagai

principal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya

.Mahmudi, (2010:8). Kemudian Mahmudi melanjutkan bahwa hubungan antara

pemerintah dan masyarakat merupakan sebuah hubungan pertanggungjawaban,

pemerintah sebagai agen harus mempertanggungjawabkan aktivitas dan kinerjanya

kepada masyarakat yang telah memberikan dana (public fund) kepada pemerintah.

Bastian (2009), Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan

visi organisasi. Adapun menurut Baihaqi (2012) Kinerja manajerial adalah kinerja

para individu dalam kegiatan manajerial meliputi, antara lain, perencanaan,

investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negosiasi, dan representasi

.Mahoney et al. dalam rizka (2014). Menurut Mahmudi (2010:4), manajemen

berbasis kinerja merupakan suatu metode untuk mengukur kemajuan program atau

aktivitas yang dilakukan organisasi sektor publik dalam mencapai hasil atau outcome

yang diharapkan oleh klien, pelanggan, dan stakeholder lainnya.

Kerangka Pemikiran

H1

H2

H3

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja merupaakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya

dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah memberikan

pertanggungjawaban semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah

daerah dapat dinilai baik ekternal, dengan demikian akuntabilitas publik

mempengaruhi peningakatan kinerja pemerintah daerah.

Akuntabilitas Publik

X1

Peran Manajerial Pengelola

Keuangan Daerah

X2

Kinerja Manajerial

Y

Putra (2013), membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif

akuntabilitas dengan kinerja manajerial SKPD. Citra (2010), juga menyatakan bahwa

akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. Hal ini

menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manejerial,

karena dengan adanya pertanggungjawaban publik, masyarakat tidak hanya dapat

mengetahui anggaran tersebut tetapi juga dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan

yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam

melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh

masyarakat.

H1 = Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja

perangkat daerah.

Pengaruh Peran Manajer Pengelola Keuangan Daerah Terhadap

Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

Untuk dapat menerapkan prinsip- prinsip dalam good governance tidak

terlepas dari dukungan dan optimalisasi peran pemerintah dalam menjalankan tugas

dan fungsinya, termasuk didalamnya peran pengelola keuangan daerah. Manajemen

pengelolaan keuangan daerah mengorganisasikan dan mengelola sumber- sumber

daya dan kekayaan yang di daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh

daerah tersebut.Keberhasilan daerah untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan

tersebut disebut kinerja.Maka untuk untuk dapat mewujudkan kinerja dari pemerintah

daerah dibutuhkan peran manajerial dari para pengelola keuangan daerah.

H2 = Peran manajer pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap

kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah

Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Peran Manajer Pengelola Keuangan Daerah

secara simultan mempengaruhi Kinerja Manajerial Satuan Kerja

Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya

akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja

manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya

yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan

dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pelaporan informasi kinerja tersebut sangat

penting, baik bagi pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak internal, manajer

membutuhkan laporan kinerja dari stafnya untuk meningkatkan akuntabilitas

manajerial dan akuntabilitas kinerja. Bagi pihak eksternal, informasi kinerja tersebut

digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, menilai tingkat transparansi dan

akuntabilitas publik (Deddi, 2010).

H3 = Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Peran Manajer Pengelola Keuangan

Daerah Secara simultan mempengaruhi Kinerja Manajerial Satuan Kerja

Perangkat Daerah

3.METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu data

primer dan data skunder.

1) Data primer, yaitu data yang langsung penulis peroleh dari objek penelitian pada

masyarakat Tanjungpinang,Ferdinand, (2006:127),

2) Data Skunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

Populasi dan Sampel

3) Sugiyono (2005:90) memberikan pengertian populasi sebagai wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yaitu Responden penelitian

adalah pejabat eselon tiga dan empat selaku kuasa pengguna anggaran pada

tiap SKPD di Pemerintah Kota Tanjungpinang. Berjumlah 72 orang.

Sugiyono (2005:90), memberikan pengertian populasi sebagai wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam riset merupakan pekerjaan yang memerlukan waktu

dan biaya yang cukup banyak. Sering kali kegagalan riset disebabkan oleh sulitnya

mengumpulkan data. Pengumpulan data tidak harus dilakukan sendiri oleh peneliti,

tetapi bisa juga dengan bantuan orang lain sebagai enumerator atau tenaga pengambil

data. Metode Pengambilan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri

dari:

1) Teknik wawancara

Teknik wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada bagian-

bagian atau pihak terkait untuk mendapatkan data yang diperlukan.

2) Teknik Observasi

Teknik observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena

pada objek penelitian.

3) Metode Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dengan meneliti dan

mencarai data-data pada objek peneliti yang melipputi sejarah perusahaan,

stuktur organisasi, dan tugas masing-masing bagian.

4) Teknik penyebaran kusioner

5) Teknik Kepustakaan

Studi pustaka, dimana data yang diperoleh dari teori, refrensi atau literatur

dan buku-buku pengetahuan yang menunjang seta data dokumentasi lainnya

yang membahas pembahasan.

Teknik Pengukuran Data

Kegiatan yang cukup penting dalam keseluruhan proses penelitian adalah

pengolahan data. Dengan pengolahan data dapat diketahui tentang makna dari data

yang berhasil dikumpulkan. Dengan demikian hasil penelitian akan segera diketahui.

Dalam pelaksanaannya, pengolahan data dilakukan melalui bantuan komputer dengan

program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 22. Data yang dioleh

dalam penelitian ini berupa data primer atau data mentah yang nantinya diolah

sehingga menjadi data yang valid.

Langkah-langkah atau prosedur pengolahan data yang dilakukan dalam

penelitian ini Sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia

ketahui Instrumen dalam penelitian ini adalah skala Likert yaitu skala yang digunakan

untukmengukur sikap, pendapat dan presepsi seseorang atau kelompok orang tentang

fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert

mempunyai gradasi dari sangat positif hingga sangat instrumen.Skala Likert dalam

penelitian ini ditunjukkan dengan jawaban sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak

setuju, dan sangat tidak setuju. Pemberian nilai untuk masing-masing instrumen juga

bergradasi, yaitu:

Pengukuran Skala Likert

Sangat

Setuju

(SS)

Setuju

(S) Ragu-ragu

(RR) Tidak Setuju

(TS) Sangat tidak

Setuju

(STS)

5 4 3 2 1

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang dilakukan dengan analisis

statistik dan menggunakan bantuan komputer menggunakan software SPSS 20.0.

Pengujian statistik dalam penelitian ini terdiri dari pengujian data terdapat , pengujian

asumsi klasik, pengujian dengan melakukan analisis regresi linear berganda dan

pengujian hipotesis.

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Diskriptif

Tabel 4.4

Statistik Diskriptif Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

72 21 45 36,11 4,359

Akuntabilitas Publik

Peran Manajerial

Pengelolaan Keuangan

daerah

72 19 45 36,85 4,320

Kinerja Manajerial 72 27 45 37,46 4,252

Valid N (listwise) 72

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Hasil pengukuran variabel Akuntabilitas Publik, memiliki jumlah sampel (N)

sebanyak 72, dengan nilai minimum (21), nilai maksimum (45), mean 36,11, dan

standart deviation 4.359, artinya bahwa variabel akuntabilitas publik manusia

memiliki tingkat reliabilitas sebesar 4.359 dan mendekati sifat homogenitas.

Sumber Data Olah SPSS (2016)

2. Hasil pengukuran variabel Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan daerah,

memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 72, dengan nilai minimum (19), nilai

maksimum (45), mean 36.85, dan standart deviation (simpangan baku) 4.320

artinya bahwa variabel Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan atau reliabilitas

memiliki tingkat kepercayaan sebesar 4.320 dan mendekati sifat homogenitas.

3. Hasil pengukuran variabel Kinerja Manajerial memiliki jumlah sampel (N)

sebanyak 72, dengan nilai minimum (27), nilai maksimum (45), mean 37.46, dan

standart deviation (simpangan baku) 4.252 artinya bahwa variabel Kinerja

Manajerial sebesar 4.252 dan mendekati sifat homogenitas

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suaatu instrumment alat

ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Uji validitas dilakukan dengan

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk signifikansi 5 % dari degre of

freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung > r tabel maka

pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, demikian sebaliknya bila r hitung

< r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid. Ghozali,

(2006:102).

Uji Reliabilitas

Realiabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisiner yang

merupakan indikator dari variabel.Suatu kuisioner dinyatakan dikatakan reliabel atau

handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari

waktu ke waktu.SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji

stastik Cronbach Alpha (a).Suatu konstruk atau variabel dikatakan realiabel jika

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70, Ghozali (2005:100).

Pengujian Realiabilitas

Variabel Alpha

Hitung

Cronbach’s

Alpha Kesimpulan

Akuntabilitas Publik (X1) 0.810 0,70 Reliabel

Peran Manajerial

Pegelolaan Keuangan (X2) 0.759 0,70 Reliabel

Kinerja Manajerial (Y) 0.837 0,70 Reliabel

Sumber: Olah Data SPSS (2016)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas haasil pengujian reliabilitas tersebut

menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas publik mempunyai koefisien Alpha

0,810> 0,70, variabel Peran Manajerial Pegelolaan Keuangan mempunyai koefisien

Alpha 0.759> 0,70 variabel kinerja manajerial 0.837> 0,70, dan sehingga dapat

dikatakan semua konsep pengukuran masing-masing variabel dari kuesioner adalah

reliabel sehingga layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006:110), Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah

dalam suatu model regresi linier variabel penganggu atau residual memiliki distribusi

normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau

mendekati normal. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi normalitas data dapat

dilakukan dengan pengujian berikut:

1) Uji Kolmogrov Smirnov

Dalam uji ini, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah:

a. Jika nilai signifikan > 0.05 maka distribusi normal

b. Jika nilai signifikan < 0.05 maka distribusi tidak normal

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

a. Ho : Data residual berdistribusi normal

b. Ha : Data residual tidak berdistribusi normal

2) Histogram

Pengujian dengan model histogram memiliki ketentuan bahwa data normal

berbentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi normal.

Jika data melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri berarti data tidak terdistribusi

secara normal. Sugiono,(2006:210). Grafik Normality Probability Plot. Dalam uji ini,

ketentuan yang digunakan adalah:

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Menurut Misbahuddin dan Hasan (2013:101) adapun teknik yang dapat dipakai untuk

mendeteksi gejala heteroskedastisitas khusunya untuk penelitian ini dengan uji

glesjer. Serta, ditambah lagi dari metode Widjaya (2012:130) yaitu grafik scatterplot

antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitisitas adalah dengan

menggunakan metode:

1) Uji Glesjer (Glesjer test)

Uji glesjer(Glesjer test)menurut Misbahuddin dan Hasan (2013:103)

yaitu dengan membuat model regresi yang melibatkan nilai mutlak residu (│e│)

sebagai variabel terikat terhadap semua variabel bebas.Jika semua variabel bebas

signifikan secara statistik maka dalam regresi terdapat heteroskedastisitas.

Namun, dalam perhitungan nilai thitung denganmenggunakan uji koefisisensi

korelasi spearman dengan menentukan nilai (α) dan ttabel. Adapun hasilnya uji

glesjer akan dihitung dengan menggunakan bantuan dari SPSS22 for Windows,

serta penentuan (α) dan ttabel dihitung secara manual berdasarkan olahan data dari

SPSS22 for Windows.

2) Cara Grafik

Wijaya (2012), menjelaskan bahwa salah satu cara untuk melihat adanya

masalah heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai

prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Wijaya (2012),

menjelaskan cara menganalisisnya adalah sebagai berikut:

a) Dengan melihat apakah titik-titik memiliki pola tertentu yang teratur seperti

bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Jika terjadi, indikasinya

terdapat heteroskedastisitas.

b) Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas

dan di bawah angka 10 pada sumbu Y, indikasinya tidak terjadi

heteroskedastisitas.

Hasil Uji Heteroskedasitas

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Sumber Data Olah SPSS (2016)

Dapat dlihat titk-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola

tertentu yang jelas tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y,

hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedatisitas.Selain itu uji

heteroskedastisitas dapat juga digunakan uji Glejser, jika nilai signifikansi lebih besar

dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedatisitas.

Uji Multikoliniearitas

Menurut Ghozali (2006:91), Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Ghozali

(2006:91), mengemukakan bahwa pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan

melihat varians Inflation Factor (VIF) dan korelasi diantara variable independen. Jika

nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0.10,maka tidak terjadi multikolinieritas. Suatu

model dikatakan terdapat gejala multikolonieritas yaitu jika korelasi diantara variabel

indenpenden lebih besar dari 0.9

Multikolonieritas

Sumber Data Olah SPSS (2016)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, terlihat bahwa nilai VIF dan tolerance untuk

variabel Akuntabilitas publik (X1) dengan nilai Tolerance 0.637> 0,1 dengan VIF

1.427<10. Variabel Peran Manajerial Pegelolaan Keuangan daerah (X2) mempunyai

nilai Tolerance 0.637> 0,1 dengan VIF 1.288 <10, Maka dapat disimpulkan bahwa

pada model ini tidak ditemukan adanya masalah multikolonieritas.

Model Collinearity Statistics

Tolerance VIF

Akuntabilitas Publik ( X1 ) ,637 1,427

Peran Manajerial Pegelolaan

Keuangan Daerah (X2) ,637 1,288

Analisis Regresi Berganda

Untuk mengetahui model atau bentuk hubungan pengaruh antar variabel dan

untuk mengetahui positif atau negatifnya pengaruh variabel bebas pengaruh

Akuntabilitas Publik (X1), Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)

terhadap variabel terikat Kinerja Manajerial (Y) dimana dari sampel yang diperoleh,

digunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan rumus sebagai

berikut :

Dimana :

Keterangan :

Y’ = Dependent variabel (Kinerja Manajerial)

A = Konstata

b1, b2, = Koefisien regresi

X1 = Independent variabel (Akuntabilitas Publik)

X2 = Independent variabel (Peran Manajerial Pengelolaan

Keuangan Daerah)

e = Standar error

Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 +ε

Uji Hipotesis

Uji (Uji T)

Yaitu suatu uji digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel

independent dengan variabel dependen.Uji ini dilakukan dengan membandingkan t-

hitung dengan t- table.

1. Penentuan Nilai Kritis (t- tabel)

Untuk menguji hipotesis menggunakan uji – t dengan tingkat signifikan (x)

5%, dengan sampel (n).

2. Kriteria Hipotesis

a. Ho : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen

Akuntabilitas Publik ,Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah

terhadap variabel dependen Kinerja Manajerial

b. Ha : Ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen

Akuntabilitas Publik ,Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah

terhadap variabel dependen Kinerja Manajerial.

c. Jika nilai t hitung > t table Ho ditolak dan Ha diterima hal ini berarti bahwa

ada hubungan antara variabel independen Akuntabilitas Publik ,Peran

Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah, variabel dependen Kinerja

Manajerial.

Jika nilai t hitung < tabel, Ho diterima dan Ha ditolak hal ini berarti bahwa tidak ada

hubungan antara variabel independen Akuntabilitas Publik ,Peran Manajerial

Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap variabel dependen Kinerja Manajerial.

Uji Simultan (Uji F)

Yaitu untuk menguji secara serempak (simultan). Pengujian bertujuan

hipotesis untuk mengukur kwalitas produk Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan

Daerah terhadap Kinerja Manajerial yaitu dengan membandingkan f- hitung dengan F

table dengan level of confidence 95% .

1. Pengujian Nilai Kritis (f- tabel).

Untuk menguji hipotesis ini dengan menggunakan uji – F dengan tingkat

signifikan pada (x) 5 %, dengan sampel (N) dan jumlah variabel (k) = 2

2. Penguji Hipotesis.

Ho : tidak ada yang signifikan antara variabel independen Akuntabilitas

Publik ,Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah secara

bersama sama dengan variabel Kinerja Manajerial.

3. Ha : ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen Akuntabilitas

Publik ,Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah secara

bersama sama dengan variabel Kinerja Manajerial

4. Kriteria Pengujian.

a. Jika nilai F hitung > F table, Ho ditolak dan Ha diterima

b. Jika nilai F Hitung < F table, Ho diterima dan Ha ditolak.

Koefisien Determinan (R2)

Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (R2 = 0), artinya variasi dari Y

tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R2 = 1, artinya variasi

dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila R2 = 1,

maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik

atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R2 nya yang mempunyai nilai

antara nol dan satu.

Koefisien Determinasi (R²)

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of

teh Estimate

1 ,753a ,567 ,555 2,838

Dari hasil tabel 4.10 besarnya Adjusted R2

berdasarkan hasil analisis dengan

menggunakan SPSS 22 diperoleh sebesar 0.555 Dengan demikian besarnya pengaruh

yang diberikan oleh variabel Akuntabilitas publik, Peran Manajerial Pegelolaan

Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja sebesar 55.5 %. Sedangkan sisanya sebesar

44.5 % adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

yang tidak disebutkan

5.KESIMPULAN DAN SARAN

A. Akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja

Manajerial.

B. Peran Manajerial Pegelolaan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap Kinerja Manajerial.

C, Akuntabilitas publik, Peran Manajerial Pegelolaan Keuangan Daerah

berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Manajerial.

Sumber Data Olah SPSS (2016)

Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh, maka dapat diberikan saran – saran

sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam penganggaran dan peran

manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah

daerah, sehingga untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah baik menurut

SKPD maupun pemerintah daerah secara keseluruhan, sebaiknya pemerintah

daerah menerapkan anggaran partisipatif, agar para SKPD tersebut memiliki

motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel yang lebih besar dan

mencakup pada seluruh pengelola keuangan daerah.

3. Disamping itu juga untuk penelitian selanjutnya supaya menambahkan budaya

organisasi sebagai variabel moderating. Hal ini disebabkan budaya organisasi di

setiap SKPD berbeda- beda

6.DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Theresia Damayanti. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi

Kedua. Cetakan: Pertama. Yogyakarta. Penerbit: UPP STIM YKPN

Bastian, Indra. (2009). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE-

Yogyakarta.

Citra. (2010). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Dan

Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kinerja Manajerial Pada Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kota Semarang, Skripsi

Ferdiani, D. (2012). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial

Pegawai Sekretariat Daerah Prov.Jawa tengah (Komitmen Organisasi dan

Persepsi Inovasi sebagai Variabel Intervening). Jawa Tengah.

Ghozali, Imam. (2007). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kenis, I, (1979). Effects of Budgetary Goals Characteristics on managerial Attitudes

and Performance, The Accounting Review

Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua, UPP STIM

YKPN, Yogyakarta

Mahoney, T.A., Jerdee, T.H, & Carrol, S.J. (1963). Development of Managerial

Performance: A Research Approach. Cincinnati, OH: South-Western.

Natalia, Dewinda Putri. (2010). Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran

Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial

Satuan Kerja Perangkat Daerah. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Nordiawan, Deddi . 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat

Nurcahyani, Kunwaviah. 2010. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja

Manajerial melalui Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi sebagai

Variabel Intervening. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomi

Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Putra, Deki. (2013), Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran

Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah, Universitas

Nergi Padang

Sekaran, U. (2006). Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Penerbit Salemba

Empat.

Simbolon, Anthon. (2006), Akuntabilitas Birokrasi Publik, Edisi Revisi, Penerbit

UGM, Yogyakarta

Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.

Sumarno, J. 2005. “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan

Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial.

Simposium Nasional akuntansi VIII.

Rosalin, Faristina. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan

Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Skripsi.UNDIP.

Robbins SP, at al, (2006). Perilaku Organsiasi ed 12, Jakarta: Salemba Empat