PENGADILAN TINGGI MEDAN · PENGADILAN TINGGI MEDAN - 2 - Armuzan, SH. MH, berkantor pada...
Transcript of PENGADILAN TINGGI MEDAN · PENGADILAN TINGGI MEDAN - 2 - Armuzan, SH. MH, berkantor pada...
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
P U T U S A N Nomor : 303/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI),
Alamat Jl. Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta 10270,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi
dari Direktur Utama LPP TVRI kepada Jaksa Agung Muda
Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor :
147/1.1/Skuasa/TVRI/2015 tanggal 12 Pebruari 2015 dan
Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan
Tata Usaha Negara Nomor : SKK – 006/G/Gph/02/2015
tanggal 16 Pebruari 2015, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya : 1. Rusdihadi Teguh, S.H., M.H., 2. Tonangi,
S.H., M.H., 3. S. Djoko Rahardjo, S.H., 4. Handayani
Sulistiyawati, S.H., M.H., 5. Rio Rizal, S.H., M.H., 6. Nur
Farida, S. SOS, S.H., 7. Ali Rahim Hasibuan, SH., M.H., 8.
Ryan Palasi, S.H., M.H., 9. Desmilia Eka A, S.H., Mhum.,
kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat Jl. Sutan
Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Pebruari
2015 telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Medan pada tanggal 16 Pebruari 2015 dengan No. Reg
239/Penk.Perd/2015/PN.Mdn selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat
Rekonvensi;
Melawan
1. Marah Halim Harahap; Alamat Jl. Sakti Lubis No. 10/5 Medan Sumatera
Utara (domisili sekarang) Jl. Janur Kuning 1/WB 172.A RT.
007 RW. 015, Kelurahan Kelapa Gading Timur
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara (domisili
dahulu), dan diwakili oleh Kuasanya Edy Murya, SH dan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 2 -
Armuzan, SH. MH, berkantor pada Laboratorium ilmu
hukum unit bantuan hukum fakultas hukum Universitas
Sumatera Utara Medan, Jl. Universitas 4 Kampus USU
Medan, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula
Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Hj. Dharmawati Harahap; Alamat : Jl. Pulo Mas Barat X No. 16 RT. 003
RW. 010, Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung,
Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai Terbanding II
semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
3. Hj. Magreta Harahap; Alamat Jl. Rawasari Barat Blok E No. 262 RT. 006
RW. 001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Putih
Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai Terbanding III
semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
4. Erna Rya Rita; Alamat Jl. Janur Kuning I Blok WF.1 Nomor 24 RT.007
RW.015, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan
Kelapa Gading, Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai
Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;
5. Hj. Dirigito Milatani Harahap; Alamat Jl. Mandar III Blok DC 1 No. 34 BTR
3 A RT. 01 RW. 10 Desa Pondok Karya Kecamatan Pondok
Aren Tangerang selanjutnya disebut sebagai Terbanding V
semula Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Hj. Budiaty Fauziah Harahap; Alamat Jl. Suka Cita No. 42 Lingkungan
VIII Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor Medan
Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai
Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;
7. dr. Ida Syailandrawati Harahap; Alamat Jl. Kiwi Taman Kuswari Indah
Blok M, Kelurahan Sikambing B Kecamatan Medan
Sunggal Medan Sumatera Utara selanjutnya disebut
sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 3 -
8. Isfandiary Harahap; Alamat Jl. Sakti Lubis No. 10/5, Medan Sumatera
Utara selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula
Tergugat VIII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dalam perkara ini bertindak
sebagai ahli waris dari Zuraida Marah Halim (Almarhumah) dan diwakili oleh
Kuasanya Edy Murya, SH dan Armuzan, SH. MH, berkantor pada Laboratorium
ilmu hukum unit bantuan hukum fakultas hukum Universitas Sumatera Utara
Medan, Jl. Universitas 4 Kampus USU Medan;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April
2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
pada tanggal 22 April 2015 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2015/PN.Mdn, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :
A. Kedudukan Hukum Penggugat;
1. Bahwa Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia didirikan
oleh Negara dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 213 Tahun 1962
dengan nama Yayasan TVRI yang selanjutnya berubah menjadi Perjan dan
PT TVRI, berfungsi memberi layanan untuk kepentingan masyarakat (vide
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 14 ayat (1)
dan (2) ;
2. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005
tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
menyatakan PT TVRI (Persero) yang didirikan oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2002 dialihkan bentuknya menjadi LPP TVRI, selanjutnya
disebut TVRI, dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh Negara;
dan ayat (2) yaitu dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PT TVRI (Persero) dinyatakan bubar dengan ketentuan bahwa
segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta pegawai PT TVRI (Persero)
yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada LPP TVRI;
3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) menentukan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 4 -
bahwa kekayaan TVRI merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan,
yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan
operasionalnya. Dengan demikian, maka terhadap pengelolaan assetnya,
termasuk asset yang berbentuk tanah dan benda-benda yang ada di
atasnya LPP TVRI tunduk kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 2005
tentang Perbendaharaan Negara (Vide Pasal 33 PP Nomor 13 Tahun
2005);
4. Bahwa tanah TVRI Stasiun Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Putri Hijau
Nomor 7 (dahulu dikenal Jl. Putri Hijau Nomor 1) Desa Kesawan,
Kecamatan Medan Barat Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara
adalah berdasarkan Hak Eigendom Verp. No. 41 Seb yang seluruhnya luas
17.537 M2 seperti yang diserahkan oleh Walikotamadya Medan (Vide Nomor
1109/TA.1 Tanggal 23 Januari 1969) kepada TVRI Stasiun Sumatera Utara;
5. Bahwa tanah TVRI Stasiun Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Putri Hijau
Nomor 7 (dahulu dikenal Jl. Putri Hijau Nomor 1) berdasarkan Hak
Eigendom Verp. No. 41 Seb dengan batas-batas :
- Utara : Jl. Kelapa Sawit;
- Selatan : Bangunan TVRI;
- Barat : Bangunan TVRI;
- Timur : Bangunan TVRI;
6. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah bidang tanah Sertifikat Hak
Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim
Harahap (Tergugat I) seluas 1.500 M2 di Jalan Putri Hijau Sudut/Jl Kelapa
Sawit, Medan Sumatera Utara dengan batas-batas:
- Utara : Jl. Kelapa Sawit;
- Selatan : Bangunan TVRI;
- Barat : Sertifikat Nomor 10 tanggal 22 September 1976;
- Timur : Jl. Putri Hijau;
7. Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama
Zuraida Marah Halim (almarhumah) seluas 750 M2 di Jalan Kelapa Sawit,
Medan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Tergugat II sampai dengan
Tergugat X sebagai ahli waris dengan batas-batas:
- Utara : Jl. Kelapa Sawit;
- Selatan : Bangunan TVRI;
- Barat : Bangunan TVRI;
- Timur : Sertifikat Nomor 9 tanggal 22 September 1976;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 5 -
8. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah dua bidang tanah Sertifikat
Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim
Harahap (Tergugat I) seluas 1.500 M2 di Jalan Putri Hijau Sudut/Jl Kelapa
Sawit, Medan, Sumatera Utara dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal
22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (almarhumah) seluas
750 M2 di Jalan Kelapa Sawit Medan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh
Tergugat II sampai dengan Tergugat X sebagai ahli waris untuk selanjutnya
dalam gugatan ini disebut sebagai “Objek Sengketa”;
B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD) PARA
TERGUGAT;
1. Bahwa tanah TVRI Stasiun Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Putri Hijau
Nomor 7 adalah tanah yang sebelumnya merupakan peruntukan Tanah
Komplek Gedung Manipol dan merupakan bagian dari tanah Negara
dengan status tanah Hak Eigendom Verp. No. 41 seb yang seluruhnya luas
17.537 M2;
2. Bahwa tanah tersebut diperuntukkan untuk pembangunan Gedung TVRI
berdasarkan surat Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pembangunan Televisi
Sumatera Utara kepada Walikota KDH Tk. II Kotamadya Medan No. B-
040/TV/6/69 tanggal 16 Juni 1969, hal tersebut oleh Gubernur Sumatera
Utara Marah Halim Harahap (Tergugat I) telah ditanggapi berdasarkan surat
Nomor : 510/14/Kwt tanggal 23 Juni 1969 yang menyatakan bahwa tanah
itu disediakan oleh Pemerintah Kotamadya Medan dan/atau Pemerintah
Propinsi Sumatera Utara untuk pembangunan Studio Televisi Sumatera
Utara, sedangkan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pembangunan Televisi
Sumatera Utara telah mengirimkan surat juga kepada Gubernur Sumatera
Utara No. 03/DP/TV/69 tanggal 14 Juli 1969;
3. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperoleh alas hak atas tanah
seluas 17.537 M2 secara utuh dengan mengajukan permohonan kepada
Kepala Kantor Agraria Kotamadya Medan Nomor : B.0260/TV/SM/1971
tanggal 6 Maret 1971 dan berdasarkan Keterangan Pendaftaran Tanah
Nomor : 224/18/TU/1971 tanggal 6 Maret 1971 yang ditandatangani oleh
Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah
dinyatakan bahwa luas 17.537 M2 adalah Bekas Hak Eigendom Verp. No.
41 seb yang digugurkan, dan menjadi tanah negara yang dikuasai oleh
Penggugat. Hal ini ditandai dengan berdirinya bangunan rumah yang
permanen yang digunakan sebagai kantor, pemancar studio TVRI,
perumahan karyawan, gudang, bengkel, garasi dan kantin;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 6 -
4. Bahwa pada tahun 1975 TVRI Medan Direktorat Televisi Departemen
Penerangan RI berkedudukan di Jakarta memperoleh Hak Pakai atas tanah
yang dikuasai langsung oleh Negara hal ini berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara di Medan No. SK :
822/DA/HP/M/822/1975 Tanggal 01 Oktober 1975 dan juga berdasarkan
Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria
Kotamadya Medan dengan status : Hak Pakai Nomor 1164 PLL Nomor :
63/1975/IV tanggal 21 Juli 1976 akan tetapi luasnya telah berkurang
menjadi 14.970 M²;
5. Bahwa terdapat perbedaan antara luas tanah Negara seperti yang
tercantum dalam Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah
No. 224/18/TU/1971 tanggal 6 Maret 1971 dengan Buku Tanah yang
dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Medan dengan
status : Hak Pakai Nomor 1164 PLL Nomor : 63/1975/IV, tanggal 21 Juli
1976;
6. Bahwa ternyata pada tanggal 8 Maret 1975 Amir Husin Seriati selaku
Kepala Stasiun Medan telah mengajukan permohonan untuk memperoleh
Hak Pakai atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Putri Hijau No. 01,
luas tanah yang diajukan untuk Hak Pakai hanya seluas 14.970 M2, berbeda
dengan permohonan yang diajukan oleh Amir Husin Seriati Nomor :
B.0260/TV/SM/1971 tanggal 6 Maret 1971 kepada Kepala Kantor Agraria
Kotamadya Medan yang luasnya sesuai dengan yang disediakan untuk
TVRI yang yaitu 17.537 M2. Berkurangnya luas tanah TVRI Sumatera Utara
dari 17.537 M2 menjadi 14.970 M2 adalah tanpa sepengetahuan TVRI Pusat
sebagai pemilik asset TVRI seluruh Indonesia;
7. Bahwa sisa luas tanah yaitu seluas ± 3000 M² telah dibagi-bagikan kepada
Tergugat I seluas ± 1500 M², Tergugat II sampai dengan Tergugat X (ahli
waris dari Zuraida Marah Halim (Almarhumah) seluas ± 750 M² dan kepada
Amir Husin Seriati (Kepala TVRI Stasiun Medan pada saat itu) seluas ± 750
M² tanpa sepengetahuan TVRI Pusat selaku pemilik asset;
8. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagian tanah yang telah
dikuasai oleh Penggugat secara sah dan berdasar hukum telah
disertifikatkan oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum
(onrechtmatigedaad) berdasarkan Surat Permohonan oleh Amir Husin
Seriati, maka Tergugat I selaku Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera
Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 158/DA/HM/M/158/1975
tanggal 19 Juli 1975 memutuskan Amir Husin Seriati memperoleh Sertifikat
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 7 -
Hak Milik No. 7 Desa Kesawan tanggal 18 Desember 1975 kemudian
dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera
Utara Nomor : 156/DA/HM/M/158/1975 tanggal 19 Juli 1975 memutuskan
Tergugat I memperoleh Sertifikat Hak Milik No. 9 Desa Kesawan tanggal
22 September 1976, dengan PPL No : 63/1975/III) dan berdasarkan
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara
Nomor : 157/DA/HM/M/158/1975 tanggal 19 Juli 1975 memutuskan
Tergugat II sampai dengan Tergugat X (ahli waris dari Zuraida Marah Halim
(Almarhumah) memperoleh Sertifikat Hak Milik No. 10 Desa Kesawan
tanggal 22 September 1976 (PPL No : 63/1975/II);
9. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 dan Sertifikat Hak
Milik Nomor 10 yang dilakukan oleh Tergugat I tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Jo Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 dengan peraturan-peraturan
pelaksanaannya yang menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri dan dalam
pemberian hak tersebut. Disamping itu, harus dipertimbangkan
peruntukannya (yaitu sebagai lokasi pembangunan gedung TVRI Stasiun
Medan) juga dalam pemberian hak tersebut harus dimintakan
pertimbangannya kepada instansi yang ada hubungannya dengan tanah
yang dimohonkan (TVRI Stasiun Medan) yang telah terlebih dahulu
menguasai tanah tersebut
10. Bahwa pemberian Hak atas tanah seluas ± 3000 M² tersebut dilakukan
secara melawan hukum (onrechtmatigedaad) oleh Tergugat I yang dalam
kedudukannya sebagai Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara
dengan Surat Keputusannya Nomor : 156/DA/HM/M/158/1975 tanggal 19
Juli 1975 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera
Utara Nomor : 157/DA/HM/M/158/1975 tanggal 19 Juli 1975, karena pada
permohonan hak tersebut sebelumnya tidak pernah dimintakan
persetujuan/ijin kepada Instansi TVRI Pusat sebagai pemilik asset TVRI
seluruh Indonesia, dengan demikian prosedur dan pemberian Hak Milik
kepada Amir Husin Seriati dan Para Tergugat dengan tanah seluas ± 3000
M² bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
1972 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973;
11. Bahwa dalam hal penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22
September 1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1.500
M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 8 -
nama Zuraida Marah Halim (Tergugat II sampai dengan Tergugat X sebagai
ahli waris dari Zuraida Marah Halim (Almarhumah) seluas 750 M2
sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1961 tentang pendaftaran tanah Pasal 2, 3 dan beserta penjelasannya pada
huruf c angka 7 b Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun
1971 dalam Pasal 2 yang menyebutkan antara lain mengharuskan sebelum
tanah diukur dan ditetapkan batas-batasnya dibentuk suatu Panitia yang
akan menyelidiki riwayat tanah dan penunjukkan batas dengan
membuatkan peta-peta dan selanjutnya kesemuanya ditempatkan/
diumumkan di Kantor Kepala Desa/ Kelurahan untuk memberikan
kesempatan kepada pihak yang akan mengajukan keberatan, dalam hal ini
tidak pernah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara
(Tergugat I);
12. Bahwa selanjutnya didalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1961 tersebut diharuskan permohonan pembukuan hak dengan surat bukti
hak, sebelumnya diumumkan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan dan di
Kantor Kecamatan selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
13. Bahwa dengan fakta hukum diatas dimana dengan tidak diumumkannya
permohonan berikut surat bukti hak serta penetapan batas dari suatu
Panitia yang dibentuk khusus untuk itu maka prosedur dan
penyelenggaraan pengeluaran Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22
September 1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1.500
M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas
nama Zuraida Marah Halim (Tergugat II sampai dengan Tergugat X sebagai
ahli waris dari Zuraida Marah Halim (Almarhumah) seluas 750 M2 tersebut
bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 serta Peraturan
pelaksanaannya;
14. Bahwa pemberian hak atas tanah seluas 2.250 M² dilakukan oleh pihak
yang tidak berwenang yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera
Utara dan dalam hal penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22
September 1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1.500
M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas
nama Zuraida Marah Halim (Tergugat II sampai dengan Tergugat X sebagai
ahli waris dari Zuraida Marah Halim (Almarhumah) seluas 750 M2 tidak
berwenang menyelenggarakan tugas-tugas pendaftaran seperti yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (tidak mendapat izin
dari Penggugat yang menguasai tanah tersebut dan tidak diumumkan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 9 -
sebelumnya) maka pemberian hak tanah terperkara kepada Penggugat
yang telah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara
dengan keputusan tanggal 19 Juli 1975 Nomor SK. 158/DA/HM/M/158/1975
dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama
Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1.500 M2 dan Sertifikat Hak Milik
Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim
(Tergugat II sampai dengan Tergugat X sebagai ahli waris dari Zuraida
Marah Halim (Almarhumah) seluas 750 M2 adalah tidak sah dan tidak
mempunyai kekuatan hukum;
15. Bahwa oleh karena pemberian hak dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 dan
Sertifikat Hak Milik Nomor 10 atas nama Tergugat I dan Tergugat II
dilakukan dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang
mengakibatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 dan Sertifikat Hak Milik Nomor
10 menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
16. Menguasai tanah tanpa ijin dari pemiliknya yang sah. Tindakan ini
merupakan pelanggaran terhadap UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya,
khususnya Pasal 2 yang menyatakan:
“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”;
17. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian
Rumah oleh Bukan Pemiliknya, yang menentukan:
“Penghunian rumah yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin pemilik
dinyatakan sebagai penghunian tanpa hak atau tidak sah”;
18. Bahwa adalah menunjukkan itikad tidak baik dari Para Tergugat yang
melanggar dan/atau menyimpang dari norma dan kaidah serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku, hal mana perbuatan-perbuatan
tersebut merupakan dan/atau dapat dikategorikan sebagai Perbuatan
Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang merugikan bagi Penggugat
sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu :
“Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut”;
C. KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT;
1. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang
dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat
baik secara materiil maupun immateriil yang dapat dirinci sebagai berikut :
Kerugian materiil :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 10 -
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang telah
diuraikan oleh Penggugat diatas sebagai Pihak yang mendapatkan tanah
berdasarkan Hak Eigendom Verp. No. 41 Seb atas objek sengketa milik
Penggugat untuk memberikan ganti rugi yang layak kepada Penggugat sebesar
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per meter persegi x 2.250 M2 = Rp.
45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah);
Kerugian Immateriil :
Terhambatnya pelaksanaan rencana perluasan pembangunan TVRI Stasiun
Medan, hal ini berdasarkan Daftar Usulan Proyek 1990/1990 untuk
pengembangan program TVRI Stasiun Medan yang akan merencanakan
saluran 2 TVRI stasiun Medan dan sarana gedung yang menyebabkan
hangusnya anggaran rencana tersebut dengan rincian sebagai berikut :
- Pengadaan Prasarana Teknik generator listrik 500 KVA-1 Unit TVRI Stasiun
Medan Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah);
- Pengadaan peralatan teknik di TVRI stasiun Medan. Rp 2.032.500.000,-
(dua milyar tigapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
1. Pengadaan kamera ENG lengkap dengan accesorisnya sebanyak 4
unit, Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
2. Pengadaan VCR Sony Betacam lengkap dengan accesorisnya
sebanyak 4 unit, Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta
rupiah);
3. Pengadaan Video Mixer 8 channel lengkap dengan accesorisnya
sebanyak 1 unit, Rp. 58.000.000,- (limapuluh delapan juta rupiah);
4. Pengadaan audio mixer 12 channel lengkap dengan accesorisnya
sebanyak 1 unit, Rp. 24.500.000,- (duapuluh empat juta limaratus ribu
rupiah);
- Pembangunan Gedung dan Prasarana teknik di TVRI Stasiun Medan. Rp.
1.597.340.000,- (satu milyar limaratus sembilanpuluh tujuh juta tiga ratus
empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
1. Gedung kantor 3 lantai 23 x 10 m, luas tanah 690 M² Rp. 345.000.000,-
(tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
2. Pematangan Tanah seluas 3000 M², Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua
juta lima ratus ribu rupiah);
3. Instalasi/penerangan listrik, sebanyak 1 paket, Rp. 117.500.000,-
(seratus tujuhbelas juta lima ratus ribu rupiah);
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 11 -
4. Instalasi air bersih sebanyak 1 paket, Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh
enam juta lima ratus ribu rupiah);
5. Halaman Parkir dan landscaping seluas 2310 M², Rp. 32.340.000,-
(tigapuluh dua juta tigaratus empat puluh ribu rupiah);
6. Pagar halaman Rp. 204.000.000,- (duaratus empat juta rupiah);
7. Pengadaan AC sentral 2x 1064000 BTU/H sebanyak 2 unit, Rp.
328.000.000,- (tiga ratus duapuluh delapan juta rupiah);
8. Pengadaan Furniture sebanyak 1 paket Rp. 87.500.000,- (delapan
puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
9. Instalasi pemadam kebakaran/ hydrant sebanyak 1 paket
Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah);
10. Pengadaan dan pemasangan telepon PABX 50 channel sebanyak 1
paket Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
11. Pentanahan (grounding) sebanyak 1 unit, Rp. 12.000.000,- (dua belas
juta rupiah);
12. Pembangunan menara TV 70 M sebanyak 1 unit, Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah);
13. Grounding menara sebanyak 1 unit, Rp. 9.000.000,- (sembilan juta
rupiah);
14. Penangkal petir dan lampu menara sebanyak 1 unit, Rp. 12.000.000,-
(dua belas juta rupiah);
15. Gedung diesel seluas 72 M², Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta
rupiah);
Jumlah keseluruhan Rp. 4.004.840.000,- (empat milyar empat juta delapan
ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Bahwa dengan terhambatnya pelaksaan rencana perluasan pembangunan
TVRI Stasiun Medan sehingga menyebabkan TVRI tidak bisa maksimal
melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan informasi,
pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta
melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat
di wilayah sekitar Sumatera Utara sesuai yang diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2005;
3. Bahwa oleh karena itu, Penggugat berhak menuntut ganti rugi materiil dan
immateriil terhadap Para Tergugat sebesarRp. 45.000.000.000,-(empat
puluh lima milyar rupiah) + Rp. 4.004.840.000,- (empat milyar empat juta
delapan ratus empat puluh ribu rupiah)dengan total sejumlah Rp.
49.004.840.000,- (empat puluh sembilan milyar empat juta delapan ratus
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 12 -
empat puluh ribu rupiah) dan menuntut agar Para Tergugat melakukan
pengosongan dan menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong
sempurna;
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata terhadap ganti rugi
dapat dikenakan bunga menurut hukum sebesar 6% (enam persen) per
tahun;
D. SUDAH ADA PUTUSAN SEJENIS YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP;
Bahwa dalam kasus serupa yaitu terhadap perkara Amir Husin Seriati (dahulu
Kepala TVRI Stasiun Medan), “Majelis Hakim telah menyatakan bahwa
perbuatan terperkara oleh Amir Husin Seriati adalah perbuatan melawan
hukum (onrechtmatigedaad) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 07 Tanggal 18
Desember 1975 atas nama Amir Husin Seriati tidak mempunyai kekuatan
hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam
perkara Nomor :532 PK/Pdt/1995 tanggal 9 Juli 1996 Jo. Putusan Kasasi
Nomor :3397 K/Pdt/1993 tanggal 21 Oktober 1994 Jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Nomor : 08/PDT/1993/PT-MDN tanggal 22 Juli 1993 Jo. Pengadilan
Negeri Nomor 468/Pdt.G/1991/PN.MDN tanggal 20 Juni 1992, sehingga
mohon Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mengacu kepada putusan
tersebut;
E. SITA JAMINAN
Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), maka layak
dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo
meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag )atas tanah, bangunan dan
tanaman diatasnya, terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9
Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I)
seluas 1.500 M2 di Jalan Putri Hijau Sudut/Jl. Kelapa Sawit dan Sertifikat Hak
Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim
(almarhumah)seluas 750 M2di Jalan Kelapa Sawit medan, sesuai dengan
Buku Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya
Daerah Tk. II Medan;
Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Para Tergugat yakni
membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya
Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara a quo menghukum
Para Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) per
tahun terhitung sejak didaftarkannya perkara ini;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 13 -
Selanjutnya mohon agar Sita Jaminan terhadap objek sengketa yang
dimohonkan oleh Penggugat dinyatakan dalam diktum putusan Sah Dan
Berharga;
F. PROVISI
1. Bahwa Penggugat khawatir kalau Para Tergugat mengalihkan dan atau
membebani hak-hak lain atas tanah dan bangunan Objek Sengketa, maka
untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) Penggugat
bersama ini memohon diterapkannya ketentuan Pasal 48 Reglemen Acara
Perdata (Rv) yang menyatakan:
“Hakim sebelum mengambil putusan akhir dapat mengambil putusan persiapan
atau putusan sela. Putusan persiapan mencakup putusan-putusan dan surat-
surat perintah yang dikeluarkan untuk memberi petunjuk-petunjuk mengenai
perkara dan yang bermaksud memperisapkan keputusan akhir tanpa
mempengaruhi pokok perkaranya;
Putusan sela mencakup putusan-putusan dan surat-surat perintah yang
memberi jalan kepada hakim sebelum memutus perkara yang bersangkutan,
memperoleh bukti, memerintahkan suatu penyelidikan ataupun pengarahan
yang dapat menentukan dalam pengambilan putusan”;
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Rv tersebut, Penggugat bersama ini
memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan Sela dengan amar
sebagai berikut:
- Memerintahkan kepada Para Tergugat agar selama pemeriksaan perkara ini
berlangsung tidak melakukan tindakan hukum apa pun terhadap obyek
sengketa, tetapi tidak terbatas pada menjual, menambah atau merubah
obyek sengketa;
- Bahwa gugatan Penggugat mengenai pemenuhan suatu kewajiban untuk
mengosongkan seluruh areal yang menjadi objek dalam perkara ini, sehingga
dalam pelaksanaan putusannya mungkin diperlukan adanya pemaksaan,
karena sangat dikhawatirkan Tergugat tidak mau melaksanakan dengan
sukarela. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 606 a Rv, maka sangatlah
beralasan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan tersebut
agar dikenakan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus
juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak tanggal Putusan Tingkat
Pertama ini dibacakan;
2. Bahwa berhubung karena alas hak Penggugat berdasarkan akte otentik,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 RBg Penggugat memohon
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 14 -
Pengadilan Negeri Medan dapat terlebih dahulu melaksanakan putusan
perkara ini walaupun ada upaya hukum Banding, kasasi maupun upaya
hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, bersama ini
perkenankanlah kami Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :
PRIMAIR
DALAM PROVISI
1. Mengabulkan permohonan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar selama pemeriksaan perkara
ini berlangsung tidak melakukan tindakan hukum apa pun terhadap obyek
sengketa;
3. Meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa berupa dua bidang
tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September
1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1.500 M2 di
Jalan Putri Hijau Sudut/Jl. Kelapa Sawit dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10
Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim
(almarhumah)seluas 750 M2di Jalan Kelapa Sawit Medan;
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan
Hukum (onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22
September 1976 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak
Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah
Halim (almarhumah) adalah Perbuatan Melawan Hukum
(onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976
atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10
Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim
(almarhumah) tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Jl
Putri Hijau Sudut/Jl. Kelapa Sawit Desa Kesawan Kecamatan Medan
Barat Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah kembali kepada
Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 15 -
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada
Penggugat sebesar Rp. 49.004.840.000,- (empat puluh sembilan milyar
empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga menurut hukum
sebesar 6% (enam persen)/tahun atas ganti rugi tersebut diatas,
terhitung sejak tanggal Putusan Tingkat Pertama dibacakan berkenaan
dengan pengosongan tanah di Jl Putri Hijau Sudut/Jl. Kelapa Sawit
sampai adanya penyerahan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal
22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I)
seluas 1.500 M2 di Jalan Putri Hijau Sudut/Jl Kelapa Sawit dan Sertifikat
Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida
Marah Halim (almarhumah)seluas 750 M2 di Jalan Kelapa Sawit Medan
dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar dwangsom kepada
Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari
sampai adanya penyerahan tanah dalam keadaan kosong sempurna
yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22
September 1976 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak
Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah
Halim (almarhumah) apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini
yang dapat ditagih sekaligus tanpa syarat dan harus dibayar secara
tunai;
10. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan
eksekusi riil dengan melakukan pengosongan terhadap objek sengketa,
apabila Para Tergugat tidak membayar dwangsom dalam jangka waktu
3 (tiga) bulan dan tidak bersedia untuk menyerahkan obyek sengketa
kepada Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu
(uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada banding, kasasi, permohonan
peninjauan kembali dan atau verzet atas perkara ini;
Atau,
SUBSIDAIR
Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 16 -
Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:
1. Bahwa Penggugat pada judul positanya mengajukan “gugatan Perbuatan
Melawan Hukum” (onrechtmatige daad), yang ditujukan kepada Gubernur
Kepala Daerah Tingkat-I Sumatera Utara, dengan surat keputusannya
nomor : 156/DA/HM/M/158/1975 tanggal 19 Juli 1975 dan
No.157/DA/HM/M/158/1975 tanggal 19 Juli 1975 bukan kepada Tergugat-I
dan Tergugat II s/d VIII selaku pemilik tanah SHM no.9 dan SHM No.10
yang diterbitkan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota
Medan, sebagaimana disebut dan didalilkan Penggugat dalam posita no.10,
merupakan Pejabat Tata Usaha Negara oleh Penggugat tidak dimasukan
sebagai pihak Tergugat;
2. Bahwa Penggugat juga mendalilkan gugatannya terhadap peroses
penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) no.9 dan No.10 yang dilakukan oleh
Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6
Tahun 1972 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri no.5 tahun 1973 dengan
peraturan Pelaksana yang menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri dan
dalam pemberian hak tersebut sebagaimana disebut dan didalilkan dalam
posita gugatannya poin no.9 merupakan perbuatan Pejabat Tata Usaha
Negara dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara
yang oleh Tergugat tidak dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara
ini. Dengan demikian berdasarkan Pasal 47 UU No.5 tahun 1986
merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan
Umum;
3. Bahwa kedudukan hukum Penggugat mengajukan gugatan terhadap
Penggugat I s/d VIII sebagaimana didalilkan Penggugat dalam poin no. 1
s/d 8 tidak satupun pernyataan Penggugat yang menyatakan sebagai
pemilik tanah SHM No.9 dan SHM No.10 yang diterbitkan oleh Kantor
Agraria Kotamadya Medan sekarang Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Kantor Pertanahan Kota Medan, tetapi mengakui secara tegas
dalam posita poin 8 dua bidang tanah SHM No.9 atas nama Marah Halim
Harahap (Tergugat I) seluas 1.500m2 dan SHM No.10 atas nama Zuraidah
Marah Halim (almarhumah) seluas 750m2 yang diwakili Tergugat II s/d
Tergugat VIII merupakan pengakuan Penggugat de jure dan de facto tidak
terbantahkan;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 17 -
DALAM KONPENSI:
Bahwa Tergugat-Tergugat melalui kuasanya dengan tegas menolak dan
membantah keras seluruh dalil dan alasan Penggugat, kecuali hal-hal yang
diakui secara tegas oleh Tergugat-Tergugat dalam jawaban ini :
1. Bahwa Penggugat mengakui secara tegas dalam kedudukan hukumnya
merupakan Badan Hukum Yayasan yang bernama yayasan TVRI yang
didirikan berdasarkan Kepres No.213 Tahun 1962 kemudian dirubah
menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan dirubah menjadi PT.TVRI
dibentuk dan didirikan berdasarkan PP No.9 tahun 2002, kemudian dirubah
menjadi Lembaga Penyiaran Public TVRI (LPPTVRI) berdasarkan PP No.13
tahun 2005, sebagaimana diakui dalam posita gugatan Penggugat bagian A
poin 1 dan 2 halaman 4-5, oleh karenanya kedudukan yag demikian
menyamakan Tergugat I s/d Tergugat VIII sebagai subjek hukum yang
sama pula di hadapan Negara khususnya dalam memperoleh hak atas
tanah;
2. Bahwa Penggugat telah mengakui secara tegas dalam posita gugatannya
pada bagian A angka 1 dan 2 halaman 4-5 PT.TVRI Persero menyatakan
bubar dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta
pegawai PT.TVRI berubah menjadi LPP TVRI;
3. Bahwa Penggugat telah pula mengakui secara tegas dalam posita
gugatannya bagian B angka 1 halama 5 menyebutkan lokasi tanah TVRI
yang terletak di Jl. Puteri Hijau No.7 adalah merupakan peruntukan tanah
komplek gedung Manipol merupakan tanah Negara dengan status tanah
Hak Eigendom verb No.41 seb yang seluruhnya seluas 17.5377m2.
Dengan demikian subjek hukum yang dibentuk berdasarkan hukum
Indonesia berupa badan hukum dan orang pribadi WNI mendapatkan
kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah yang diakui
Negara tersebut termasuk Penggugat dan Tergugat I s/d VIII;
4. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya bagian B poin 3 halam 7
menyatakan Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor
Agraria Kotamadya Medan No.B.0260/TV/SM/1971 tanggal 6 Maret 1971
selaku subjek hukum berupa badan hukum yayasan berdasarkan Kepres
No.213 tahun 1962 memperoleh Hak Pakai berdasarkan Surat keputusan
Kepala daerah Tk.I Sumatera Utara di Medan dengan SK.
No.822/DA/HP/M/822/1975 tanggal 1 Oktober 1975 dengan status Hak
Pakai No.1164 PLL Nomor : 63/1975/IV tanggal 21 Juli 1976 seluas 14.970
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 18 -
m2. Bukan 17.537m2 bekas Hak Eigendom verb no.41 seb yang
digugurkan dan menjadi tanah yang dikuasai Negara;
5. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya bagian B poin no.13 pada
pokoknya menyatakan prosedur dan penyelenggaraan pengeluaran SHM
No.9 tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap
(Tergugat I) seluas 1500m2 dan SHM No,10 atas nama Zuraidah Marah
Halim (Tergugat II s/d VIII) seluas 750m2 bertentangan dengan PP No.10
Tahu 1961 dan peraturan pelaksananya merupakan Keputusan Tata Usaha
Negara bukan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II s/d VIII, oleh
karenanya para Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum
dan oleh karenanya SHM no.9 dan SHM No.10 adalah sah menurut hukum
sebagai bukti Hak Kepemilikan Tanah menurut UU No.5 tahun 1960 yang
dimohonkan Tergugat I dan Tergugat II s/d VIII;
6. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya bagian B poin 16 mendalilkan
penguasaan para Tergugat terhadap penguasaan tanah SHM No.9 dan
no.10 kepada UU No.51Prp tahun 1960 Pasal 2 terhadap Tergugat I s/d VIII
adalah tidak benar sesuai dengan surat Penggugat tanggal 3 September
1983 no.221/II/IX/1981, perihal mohon izin pemakaian tanah kepada
Tergugat I dan Tergugat II s/d VIII, menguasai tanpa izin, karena jelas
Tergugat I s/d Tergugat VIII adalah pemilik sah atas tanah SHM No.9 dan
SHM No.10 tersebut;
7. Bahwa sebagaimana telah nyata dan jelas dalil Gugatan Penggugat
pada halaman 5 dan 6 poin nomor 6 dan nomor 7 Penggugat mengakui
Sertifikat Hak Milik No.9 adalah tanah hak milik Marah Halim Harahap dan
Sertifikat Hak milik No.10 adalah tanah hak milik almarhumah Zuraidah
Marah Halim ;
8. Bahwa selanjutnya telah nyata dan jelas pula dalil Gugatan Penggugat pada
halaman 7 poin nomor 4 membenarkan dan mengakui tanah kepunyaan
Penggugat adalah Sertifikat Hak Pakai No.1164 dengan luas 14.970 m2
yang telah diperpanjang masa berlakunya yang sekarang menjadi Sertifikat
Hak Pakai Nomor : 1639;
9. Bahwa antar Sertifikat Hak Milik No.9, sertifikat Hak Milik No.10 dan
Sertifikat Hak Pakai No.1639 adalah bidang tanah yang saling berbatasan
dan terpisah satu dengan lainnya dan tidak tumpang tindih. Oleh karenanya
tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat ;
10. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki Rechtelijke Grond dan Feitelijke
Grond sebab tidak ada perbuatan Marah Halim Harahap maupun
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 19 -
almarhumah Zuraidah Marah Halim yang merugikan Penggugat baik
kerugian moril maupun materil;
11. Bahwa Penggugat tidak pernah mengaku sebagai pemilik tanah SHM No.9
dan No.10, baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya ;
12. Bahwa objek yang digugat Penggugat tidak mengandung sengketa milik,
dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Marah Halim
Harahap dan/atau almarhum Zuraidah Marah Halim, sebab SHM No.9 dan
10 diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional
Kantor Pertanahan Kota Medan secara sah dan berkekuatan hukum;
13. Bahwa 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.9 tahun 1976 berukuran
1.500m2 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak Milik No.10
tahun 1976 berukuran 750 m2 atas nama Zuraidah Marah Halim adalah
milik para Tergugat;
14. Bahwa 2(dua) bidang tanah dan Sertifikat Hak Miliknya diperoleh Marah
Halim Harahap dan almarhumah Zuraidah Marah Halim secara sah menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 1976;
15. Bahwa sebagaimana fakta dan pengakuan Penggugat jelas dan nyata
terbukti Sertifikat Hak Milik No.9 dan No.10 kepunyaan Tergugat-Tergugat,
sedangkan milik Penggugat adalah Sertifikat Hak Pakai No.1164 sekarang
menjadi Sertifikat Hak Pakai No.1639, hal mana masing-masing mempunyai
batas-batas tanah yang jelas dan sah. Hal ini juga dibuktikan berdasarkan
Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Batas Tanah Sertifikat Hak Milik
No.9 dan Sertifikat Hak Milik No.10;
16. Bahwa 2 (dua) bidang tanah SHM No.9 dan SHM No.10 tersebut terletak
berbatasan dengan tanah Penggugat Sertifikat Hak Pakai No.1164
sekarang Sertifikat Hak Pakai no.1639, sebagai berikut :
1) Sertifikat Hak Milik No.9 atas nama Marahalim Harahap berukuran
1.500m2 berbatas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berukuran 50m berbatasan dengan Jl.Kelapa Sawit;
- Sebelah Selatan berukuran 50 m berbatasan dengan tanah TVRI
(Sertifikat Hak pakai No:1164/ No:1639);
- Sebelah Timur berukuran 30 m berbatasan dengan Jl. Puteri Hijau;
- Sebelah Barat berukuran 30 m berbatasan dengan tanah Zuraidah
(SHM No.10);
2) Sertifikat Hak Milik No.10 atas nama Zuraidah Marahalim berukuran
750m2 berbatas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berukuran 25 m berbatasan dengan Jl. Kelapa Sawit;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 20 -
- Sebelah Selatan berukuran 25 m berbatasan dengan tanah TVRI
(Sertifikat Hak Pakai No.1639);
- Sebelah Timur berukuran 30 m berbatasan dengan tanah Marah Halim
Harahap (SHM No.9);
- Sebelah Barat berukuran 30 m berbatasan dengan tanah Amir Husin
(SHM No.7);
17. Bahwa tanah Penggugat adalah hak atas tanah tempat berdirinya bangunan
gedung Penggugat dengan status Hak Pakai Sertifikat No.1164 sekarang
Sertifikat Hak Pakai No.1639 seluruhnya berukuran 14.970m2, berada di
lokasi berbatasan dengan tanah milik Tergugat-Tergugat SHM No.9 dan
SHM No.10;
18. Bahwa berdasarkan fakta terbukti Sertifikat Hak Milik No.9, Sertifikat Hak
Milik No.10 dan Sertifikat Hak Pakai No.1164 sekarang No.1639 masing-
masing memiliki batas yang jelas dan sah, tidak saling tumpang tindih oleh
karenanya sangat jelas dan nyata tidak ada tanah hak Penggugat yang
dikuasai Tergugat-Tergugat baik sebagian ataupun seluruhnya. Tidak ada
perbuatan melawan hukumnya;
19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Kembali Batas
Tanah Sertifikat Hak Milik No.9 dan sertifikat Hak Milik No.10 tanggal 11
Desember 2014 No.14/BA-SPP/XII/2014 yang diterbitkan oleh Batan
Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, masing-
masing tanah SHM No.9, SHM No.10 dan Hak Pakai No.1164 sekarang
No.1639 memiliki batas yang jelas dan tidak saling tumpang tindih;
20. Bahwa pengukuran batas tanah tersebut dilaksanakan langsung oleh
Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Bambang Rasmito Sitepu,
Kepala Sub Seksi Survei Pengukuran Pemetaan Mahyu Danil S,ST, MH,
Petugas Ukur Jaiben Sinaga atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota
Medan bersama Kepala Bagian Umum TVRI atas nama Direktur Umum
LPP TVRI (Penggugat) dan Kuasa Tergugat yang disaksikan langsung oleh
Lurah Kelurahan Kesawan dan Kapolsek Medan Barat;
21. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran tersebut terbukti tidak ada tanah
Penggugat yang dikuasai Tergugat-Tergugat baik sebagian ataupun
seluruhnya;
22. Bahwa selanjutnya Penggugat telah salah dan keliru memahami
Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Negara dengan apa yang dimaksud
Buku Tanah, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya
halaman 7 poin nomor 5;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 21 -
23. Bahwa sudah pasti berbeda ukuran antara luas tanah Negara yang
tercantum pada Kantor Pendaftaran Tanah dengan ukuran luas tanah yang
tercantum dalam Buku Tanah/Sertifikat Tanah yang diberikan kepada
perorangan atau badan hukum;
24. Bahwa yang dimaksud Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Tanah Negara
adalah tanah negara yang belum diberikan hak pemilikannya baik sebagian
atau seluruhnya baik kepada badan hukum, lembaga atau perorangan;
25. Bahwa terlebih dahulu dilakukan Pemetaan, pengukuran, pencatatan,
penelitian dan pengawasan tentang lokasi, situasi kondisi lingkungan,
dampak sosial atas tanah Negara tersebut dan didaftarkan Dalam Daftar
Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Tanah Negara. Dari peroses
tersebut baru dapat diberikan hak atas tanah kepada pemohon baik badan
hukum, lembaga swasta, maupun perorangan yang status hak dan luasnya
ditetapkan pemerintah. Pemberian sebagian hak tersebut dibuktikan dengan
diberikan Buku Tanah/Sertifikat Tanah;
26. Bahwa tanah Negara yang didalilkan Penggugat, semula terdaftar dalam
Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah berukuran 17.537m2 yang
berasal dari tanah eigendom yang dibebaskan dan menjadi tanah Negara.
Kemudian sebelum hak atas tanah diberikan kepada Penggugat, terlebih
dahulu tanah Negara berukuran 17.537 m2 tersebut diteliti luasnya,
peruntukannya, situasi kondisi lingkungan, dampak sosial, budaya dan
ekonominya, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No.5 tahun
1974. Selanjutnya setelah melalui penelitian, pengawasan dan
pertimbangan, hak yang dapat diberikan kepada Penggugat hanya
berukuran luas 14.970m2 dengan status Hak Pakai;
27. Bahwa dari tanah Negara yang terdaftar seluas 17.537 m2 tersebut,
sebagiannya diberikan kepada Penggugat seluas 14.970 m2 dengan status
Hak Pakai, sesuai Buku Tanah/sertifikat Hak Pakai No.1164, kemudian Hak
Pakai penggugat tersebut diperpanjang pada tanggal 20 Januari 1992
dengan perubahan ukuran luas menjadi 14.771m dengan Sertifikat Hak
pakai No.1639, sebab terkena pemotongan untuk pelebaran Jalan raya
Guru Patimpus;
28. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta yang telah diuraikan di atas terbukti tidak
ada hak tanah Penggugat yang dirugikan Tergugat-Tergugat baik sebagian
maupun seluruhnya;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 22 -
29. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta yang diuraikan di atas jelas dan nyata
Penggugat salah dan keliru memahami hal Daftar Tanah Negara pada
Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Tanah;
30. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, terbukti dalil gugatan Penggugat
baik dalam posita maupun dalam petitumnya yang menuntut Tergugat-
Tergugat membayar ganti rugi, tidak cukup alasan serta tidak memiliki
Dasar hukum dan dasar fakta, oleh karena itu harus ditolak;
31. Bahwa selanjutnya dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 s/d 11 poin
nomor 6 s/d 18 harus disingkirkan, sebab Penggugat tidak memiliki Legal
Standing dan Legal Juridis untuk menggugat hal peroses pemberian Hak
Milik atas tanah Negara kepada perorangan oleh Gubernur atau walikota;
32. Bahwa Tergugat-Tergugat memperoleh tanah Sertifikat Hak Milik No.9 dan
No.10 sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dan tanah Sertifikat Hak Milik No.9 dan No.10 bukan berasal dari
tanah Hak Pakai milik Penggugat baik sebagian maupun seluruhnya;
33. Bahwa demikian pula dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 dan 8 poin
nomor 6 dan 7 harus disingkirkan, sebab Amir Husin Seriati dan perkara
Amir Husin Seriati tidak memiliki hubungan hukum maupun hubungan fakta
terhadap Gugatan Aquo maupun terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No.9
dan no.10;
34. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta yang telah Tergugat-Tergugat uraikan di
atas, cukup alasan Tergugat-Tergugat memohon kepada Majelis Hakim
Yang Mulia, memberikan putusan dalam Konpensi :
1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d VIII untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM REKONPENSI;
Bahwa segala dalil dan fakta yang telah Penggugat Dalam
Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi uraikan dalam Konpensi di atas mohon
secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan tidak terpisahkan Dalam
Rekonvensi berikut ini :;
1. Bahwa awalnya pada tahun 1981 Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat
Dalam Konpensi berencana melakukan perluasan pembangunan Gedung
TVRI di atas tanah Hak pakai No.1164 sekarang nomor; 1639;
2. Bahwa agar akses pengerjaan pembangunan perluasan gedung TVRI
dapat berjalan lancar, maka Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam
Konpensi memohon izin kepada Marah Halim Harahap dan almarhumah
Zuraidah Marah Halim untuk meminjam pakai 2 (dua) bidang tanah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 23 -
Sertifikat No.9 dan Sertifikat Hak Milik No.10 untuk dipakai jalan lintas
mengangkut material dan tempat penumpukan bahan-bahan dan alat-alat
bangunan, sampai perluasan bangunan Gedung TVRI selesai yang
diperhitungkan membutuhkan waktu + 2 (dua) tahun sebagaimana bukti
Surat Permohonan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi
No. 221/TV/IX/1981 tanggal 3 September 1981;
3. Bahwa pada tahun 1981 2 (dua) bidang tanah SHM No.9 dan SHM No.10
tersebut dengan persetujuan Marah Halim Harahap dipinjam pakai oleh
Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi untuk selama 2
(dua) tahun yaitu sampai tahun 1983;
4. Bahwa setelah lewat batas waktu pemakaian tanah yang diizinkan, tetapi
Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi belum juga
mengosongkan tanah yang dipinjam tersebut, walaupun Penggugat dalam
Rekonpensi/Tergugat-Tergugat dalam Konpensi telah berulang kali
menegur dan meminta Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam
konpensi mengosongkan tanah SHM No.9 dan No.10 dari seluruh harta
benda milik Tergugat dalam Rekonpensi/Pengguggat dalam Konpensi;
5. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi bermaksud
untuk mendirikan pagar beton keliling batas kedua bidang tanah tersebut,
tetapi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi belum dapat
mengosongkan barang-barang inventaris TVRI dari lokasi tanah SHM No.9
dan SHM No.10 sehingga pemagaran tanah tersebut ditangguhkan ;
6. Bahwa berulang kali Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam
Konpensi menegur Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi
agar mengosongkan barang-barang milik TVRI dari lokasi tanah SHM No.9
dan SHM No.10 namun karena system birokrasi, bentuk lembaga dan
susunan kepengurusan TVRI terus berubah-ubah, mulai dari bentuk
Yayasan TVRI, menjadi Perjan, PT.TVRI Persero, berubah menjadi
Lembaga Penyiaran Publik (LPP) menjadi alasan belum dapat dilakukan
pengosongan barang inventaris milik TVRI dari lokasi tanah SHM No.9 dan
10 milik Tergugat-Tergugat;
7. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 11 Desember 2014 dilakukan
pemagaran keliling batas tanah SHM No.9 dan SHM No.10, setelah terlebih
dahulu dilakukan pengukuran kembali batas tanah yang dilaksanakan
langsung oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Bambang
Rasmito Sitepu, Kepala Sub Seksi Survei Pengukuran Pemetaan Mahyu
Danil S,ST, MH, Petugas Ukur Jaiben Sinaga atas nama Kepala Kantor
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 24 -
Pertanahan Kota Medan bersama Kepala Bagian Umum TVRI atas nama
Direktur Umum LPP TVRI (Penggugat) dan Kuasa Tergugat yang
disaksikan langsung oleh Lurah Kelurahan Kesawan dan Kapolsek Medan
Barat;
8. Bahwa dari fakta di lapangan dan bukti sertifikat Hak Milik bidang tanah
SHM No. 9 milik Marah Halim Harahap dan SHM No.10 milik almarhumah
Zuraidah Marah Halim tersebut terletak berbatasan dengan tanah
Penggugat Sertifikat Hak Pakai No.1164 sekarang no.1639 sebagai berikut:
1) Sertifikat Hak Milik No.9 atas nama Marahalim Harahap berukuran
1.500m2 berbatas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berukuran 50 m berbatasan dengan Jl.Kelapa Sawit;
- Sebelah Selatan berukuran 50 m berbatasan dengan tanah TVRI
(Sertifikat Hak pakai No.1639);
- Sebelah Timur berukuran 30 m berbatasan dengan Jl. Puteri Hijau;
- Sebelah Barat berukuran 30m berbatasan dengan tanah Zuraidah
(SHM No.10);
2). Sertifikat Hak Milik No.10 atas nama Zuraidah Marahalim berukuran
750m2 berbatas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berukuran 25m berbatasan dengan Jl. Kelapa Sawit;
- Sebelah Selatan berukuran 25m berbatasan dengan tanah TVRI
(Sertifikat hak pakai No.1639);
- Sebelah Timur berukuran 30m berbatasan dengan tanah Marah
Halim Harahap (SHN No.9);
- Sebelah Barat berukuran 30m berbatasan dengan tanah Amir Husin
(SHM No.7);
9. Bahwa tetapi Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi
masih meminta kelonggaran waktu karena belum dapat mengosongkan
barang inventaris TVRI dari lokasi tanah SHM No.9 dan 10 yang telah
dipagar keliling tersebut, karena harus menempuh birokrasi di internal
Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat Dalam Konpensi untuk proses
pemindahan barang/inventaris tersebut;
10. Bahwa ternyata Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi
dengan etikad tidak baik (the kwader trow) mengajukan gugatan aquo
dengan menuduh Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi
melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut membayar ganti
kerugian tanpa dasar hukum dan dasar fakta yang benar;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 25 -
11. Bahwa etikad tidak baik Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam
Konpensi telah menganiaya Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam
Konpensi karena dengan sengaja dan alasan tipu muslihat membiarkan
berlama-lama selama 32 (tiga puluh dua) tahun barang inventaris TVRI
menumpuk di atas tanah milik Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat
Dalam Konpensi, akibatnya telah merugikan Penggugat Dalam
Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi baik kerugian materil maupun
kerugian moril;
12. Bahwa perbuatan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi
tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dan mewajibkan Tergugat
Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi mengganti segala kerugian
kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi baik
kerugian materil maupun kerugian moril, dengan perincian sebagai berikut:-
1) Kerugian Materil :
Terhitung sejak bulan Januari 1983 sampai bulan April 2015
didaftarkannya gugatan aquo diperhitungkan keuntungan dari harga
sewa tanah:
a. Harga sewa Tanah SHM No.9 pertahunnya sebesar Rp.50.000.000.- X
32 tahun = Rp.1.600.000.000.- (Satu milyar enam ratus juta rupiah);
b. Harga sewa Tanah SHM No.10 pertahunnya sebesar Rp.30.000.000.-
x 32 tahun = Rp.960.000.000.- (Sembilan ratus enam puluh juta
rupiah);
2) Kerugian Moril :
Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah
menuduh Marah Halim Harahap dan Zuraidah Marahalim telah
menguasai tanah TVRI dengan melawan hak, akibatnya Marah Halim
yang sebagai mantan Gubernur Sumut, orang yang terhormat
dimasyarakat telah dirugikan secara moril, oleh karena itu sangat
wajar dan pantas menuntut Tergugat daalam Rekonpensi/Penggugat
dalam Konpensi membayar kerugian moril kepada Penggugat dalam
Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi;
Bahwa karena tingginya kerugian moril tidaklah dapat dinilai dengan
sejumlah uang, namun agar ganti rugi dapat dilakukan secara ril, maka
wajar dan pantas agar Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam
Konpensi dihukum membayar ganti rugi moril sebesar
Rp.100.000.000.000.(seratus milyar rupiah);
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 26 -
13. Bahwa bukti-bukti yang dimiliki dan diajukan Penggugat Dalam Rekonpensi/
Tergugat Dalam Konpensi adalah bukti autentik, dan agar Penggugat
Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi tidak teraniaya terus menerus
dan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka cukup
beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat
Dalam Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar
memberikan putusan Provisi melalui putusan sela dengan menghukum
Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi agar
mengosongkan lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No.9 dan No.10 dari seluruh
harta kekayaaan dan inventaris milik TVRI dengan biaya sendiri dalam
waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diputusnya putusan provisi;
14. Bahwa agar gugatan rekonpensi dalam gugatan aquo tidak illusoir cukup
beralasan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi mohon
kepada Majelis Hakim Yang Mulia meletakan sita jaminan (conservatoir
Beslag) terhadapa harta kekayaan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat
Dalam Konpensi secukupnya baik harta bergerak maupun tidak bergerak;
15. Bahwa agar Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi tidak
lalai untuk melaksanakan isi putusan provisi, mohon agar Tergugat Dalam
Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi dihukum membayar dwangsom
sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) perhari dan harus dibayar
lunas dan seketika;
16. Bahwa guna untuk menguatkan dalil Putusan Provisi dan Putusan akhir,
serta membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan
batas-batas objek sengketa, sekaligus untuk menghindari putusan non
executable, maka dengan berpedoman pada Pasal 153 HIR, 180 RBg, 211
RV dan SEMA No.7 tahun 2001, dengan ini kami selaku Penggugat dalam
Rekonpensi/Tergugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim
untuk melakukan pemeriksaan setempat (plaatsopening) atas objek perkara
tanah SHM No.9 dan SHM No.10 pada waktu yang ditentukan Majelis
Hakim, dengan biaya dibebankan kepada Penggugat dalam
Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi;
17. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi bermohon
agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menolak Gugatan yang diajukan
Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, sebab Gugatan
Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak memiliki
hubungan hukum dan hubungan fakta;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 27 -
Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, cukup
alasan bagi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi memohon
agar Majelis Hakim Yang Mulia menerima dan mengabulkan Gugat Rekonpensi,
dan memberikan Putusan sebagai berikut :
Dalam Provisi:
Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi
mengosongkan lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No.9 dan No.10 dari seluruh
harta kekayaaan dan barang inventaris milik TVRI dengan biaya sendiri dalam
waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diputusnya putusan provisi;
Dalam Pokok Perkara :
Dalam Konpensi
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d VIII untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Dalam Rekonpensi :
1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum;
3. Menetapkan Sertifikat Hak Milik No.9 tahun 1976 atas nama Marah Halim
Harahap dan Sertifikat Hak Milik No.10 tahun 1976 atas nama Zuraidah
Marah Halim sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik No.9 atas nama Marah Halim
Harahap dan Sertifikat Hak Milik No.10 atas nama Zuraidah Marah Halim
sah milik Marah Halim Harahap dan milik almarhumah Zuraidah Marah
Halim;
5. Menyatakan putusan provisional yang telah diambil lebih dahulu dalam
Rekonpensi ini adalah sah dan berkekuatan hokum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang
telah diletakan terhadap harta Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat
dalam Konpensi;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi
membayar ganti kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat
Dalam Konpensi Menghukum berupa :
1). Kerugian Materil :
Terhitung sejak bulan Januari 1983 sampai bulan April 2015
didaftarkannya gugatan aquo diperhitungkan keuntungan dari harga
sewa tanah :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 28 -
a. Harga sewa Tanah SHM No.9 pertahunnya sebesar Rp.50.000.000.-
X 32 tahun = Rp.1.600.000.000.- (Satu milyar enam ratus juta rupiah)
b. Harga sewa Tanah SHM No.10 pertahunnya sebesar
Rp.30.000.000.- x 32 tahun = Rp.960.000.000.- (Sembilan ratus
enam puluh juta rupiah);
2). Kerugian Moril :
Bahwa karena tingginya kerugian moril tidaklah dapat dinilai dengan
sejumlah uang, namun agar ganti rugi dapat dilakukan secara ril, maka
wajar dan pantas agar Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam
Konpensi dihukum membayar ganti rugi moril sebesar
Rp.100.000.000.000. (seratus milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi
membayar dwangsom sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah)
perhari setiap lalai menjalankan isi putusan dan harus dibayar lunas dan
seketika;
9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi dan
siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan bidang
tanah SHM No.9 dan No.10 kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat
dalam Konpensi dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun;
10. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi dan
siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh
terhadap putusan ini;
11. Menyatakan Putusan Gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan dengan
serta merta meskipun ada banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);---
12. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi
membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar Gugatan Perlawanan ini
diberikan keadilan (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan
Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Oktober 2015 Nomor :
85/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Dalam Provisi :
- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat ;
Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi ;
- Menolak eksepsi Para Tergugat ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 29 -
Dalam Pokok Perkara :
- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat
diterima (Niet onvankelijkverklaard) ;
Dalam Rekonvensi ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak
dapat diterima ;
Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi ;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah);
Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, pada tanggal 29 Oktober 2015,
telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Medan nomor : 85/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 29 Oktober 2015, dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum
Terbanding I sampai dengan VIII semula Tergugat I sampai dengan VIII
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing tanggal 16 Nopember 2015;
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tertanggal 18
Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal
18 Februari 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa
Hukum Terbanding I sampai dengan VIII semula Tergugat I sampai dengan VIII
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing tanggal 16 Agustus 2016;
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Terbanding I sampai dengan VIII semula Tergugat I sampai dengan VIII
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tertanggal 28 Januari 2016, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Januari 2016, dan kontra
memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding
semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanggal 15 Maret 2016;
Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan
kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat
Rekonvensi pada tanggal 15 Maret 2016, dan kepada Kuasa Hukum
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 30 -
Terbanding I sampai dengan VIII semula Tergugat I sampai dengan VIII
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Nopember 2016, yang
menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah
tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah
diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama
berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
85/Pdt.G./2015/PN.Mdn. tanggal 19 Oktober 2015 serta memperhatikan Memori
Banding tertanggal 18 Februari 2016 dan Kontra Memori Banding tertanggal 28
Januari 2016; Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;
DALAM PROVISI :
Menimbang, bahwa atas permohonan provisi dari Pembanding semula
Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tingkat Pertama telah
tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusan yang menolak tuntutan
provisi dengan alasan hukum bahwa tuntutan uang paksa bukan tindakan yang
sangat mendesak dan peletakan sita jaminan tidak termasuk pada ruang lingkup
provisi;
Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar, maka
pertimbangan dan putusan dalam provisi tersebut diambil alih menjadi
pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara aquo pada tingkat
banding;
DALAM KONVENSI :
DALAM EKSEPSI :
Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat
Pertama dalam putusan sela terhadap eksepsi Para Tergugat/ Para Terbanding
telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih
Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara aquo pada tingkat banding;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 31 -
DALAM POKOK PERKARA :
Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat
Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel),
Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena kedua belah pihak telah saling
menjawab serta mengajukan alat bukti guna mendukung dalil gugatan dan
jawaban, dengan demikian seyogyanya dipertimbangkan dan diputus yang
menjadi sengketa dalam pokok perkara demi terwujudnya asas peradilan yang
cepat, sederhana dan biaya ringan;
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan kedua belah
pihak adalah mengenai status tanah seluas ± 3000 M2 yang terletak di Jl. Putri
Hijau/Jl.Kelapa Sawit, Kodya Medan;
Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan mendalilkan pada
pokoknya Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas
terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 9 (SHM No.9) tanggal 22 September 1976,
luas 1.500 M2 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertipikat Hak Milik Nomor
10 (SHM No.10) tanggal 22 September 1976, luas 750 M2 atas nama Zuraida
Marah Halim;
Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil bantahannya pada
pokoknya menyatakan terbitnya SHM Nomor 9 dan SHM Nomor 10 atas nama
Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, oleh karenanya bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-39;
disamping alat bukti saksi yaitu H. Ramala Damanik dan Rebo Subagio serta
saksi ahli yaitu Hasni, SH.;
Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya
telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-I sampai dengan T-
13;
Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak yang
menjadi pokok permasalahan adalah Apakah prosedur/ proses penerbitan SHM
Nomor 9 dan SHM Nomor 10 atas nama Para Tergugat telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan perkataan lain
Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam
penerbitan SHM Nomor 9 dan SHM Nomor 10;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 32 -
Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak serta
alat bukti yang diajukan, dapat disimpulkan adanya hal-hal yang telah tetap
yaitu :
1. Bahwa berawal dari Tanah Hak Eigendom Verponding Nomor 41 seb.
terletak di Jl Putri Hijau Kodya Medan pada tahun 1971 menjadi tanah yang
dikuasai Negara;
2. Bahwa tanah yang dikuasai Negara seluas ± 17.537 M2 tersebut pada
tahun 1971 oleh Penggugat dimohonkan hak kepada Kepala Kantor Agraria
Kodya Medan dan pada tahun 1975 diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor
1164 tanggal 21 Juli 1976 dengan luas 14.970 M2 dan diperpanjang dengan
Sertipikat Hak Pakai Nomor 1639 tanggal 20 Januari 1992 luas 14.771 M2;
3. Bahwa atas permohonan Para Tergugat terhadap tanah yang dikuasai
negara tersebut, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan telah
diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 9 (SHM No.9) tanggal 22 September
1976, luas 1.500 M2 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertipikat Hak
Milik Nomor 10 (SHM No.10) tanggal 22 September 1976, luas 750 M2 atas
nama Zuraida Marah Halim;
4. Bahwa pada tahun 1981 atas persetujuan Para Tergugat (in casu Marah
Halim Harahap), 2 (dua) bidang tanah SHM Nomor 9 dan Nomor 10 dipinjam
pakai oleh Penggugat selama 2 (dua) tahun untuk barang-barang inventaris
Penggugat, namun hingga sekarang ± 32 (tigapuluh dua) tahun, barang-
barang milik Penggugat belum dikosongkan dari lokasi SHM Nomor 9 dan
Nomor 10;
Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah menjadi tetap tersebut
dihubungkan dengan posita gugatan; menjadi pertanyaan adalah Apakah Para
Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam penerbitan SHM
Nomor 9 dan Nomor 10;
Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur : Tiap perbuatan
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian
tersebut;
Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 1365 KUHPerdata terdapat 4
(empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 33 -
1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiria
atau bertentangan dengan hak orang lain dan kesusilaan;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan;
Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor
9 (SHM No.9) tanggal 22 September 1976, luas 1.500 M2 atas nama Marah
Halim Harahap dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 (SHM No.10) tanggal 22
September 1976, luas 750 M2 atas nama Zuraida Marah Halim; Para Tergugat
mengajukan permohonan hak atas tanah (tanah yang dikuasai Negara) kepada
Kantor Pertanahan Kodya Medan;
Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur antara lain :
- Pasal 2 ayat (2) : Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1)
pasal ini memberi wewenang untuk :
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan,
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumu, air dan ruang angkasa;
c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan
hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;
Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 4 dinyatakan bahwa atas
dasar Hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas
permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai
oleh orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan
hukum;
Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut baik Penggugat selaku
badan hukum maupun Para Tergugat selaku pribadi berhak mengajukan
permohonan hak (milik) atas tanah yang berstatus dikuasai oleh Negara setelah
status Eigendom Verponding dihapus dan atau dikonversi;
Menimbang, bahwa atas permohonan masing-masing pihak, maka
Kantor Pertanahan Kodya Medan selaku instansi yang berwenang mengatur
penyelenggaraan peruntukan, persediaan tanah yang dikuasai Negara, telah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 34 -
menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1164 tanggal 21 Juli 1976 dengan luas
14.970 M2 dan diperpanjang dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1639 tanggal
20 Januari 1992 luas 14.771 M2 kepada Penggugat selaku badan hukum dan
Sertipikat Hak Milik Nomor 9 (SHM No.9) tanggal 22 September 1976, luas
1.500 M2 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10
(SHM No.10) tanggal 22 September 1976, luas 750 M2 atas nama Zuraida
Marah Halim;
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Penggugat tidak dapat
membuktikan dalil gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Para
Tergugat, oleh karenanya petitum gugatan angka 2 haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok tentang Perbuatan
Melawan Hukum ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk
seluruhnya;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak untuk seluruhnya, maka
Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;
DALAM REKONVENSI :
DALAM PROVISI :
Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat
Konvensi mengajukan provisi berupa memerintahkan agar Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi mengeluarkan barang-barang milik Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi dari lahan SHM Nomor 9 dan Nomor 10;
Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi yang diajukan masuk
dalam ranah eksekusi, maka tuntutan provisi haruslah ditolak;
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana
tersebut diatas;
Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/ ParaTergugat
dalam Konvensi mengemukakan dalil gugatan yang pada pokoknya bahwa
Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak
mengembalikan pemakaian lahan SHM Nomor 9 dan SHM Nomor 10 selama 32
tahun telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada
bagian konvensi, mutatis mutandis telah termuat dan menjadi bagian
pertimbangan dalam rekonvensi;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 35 -
Menimbang, bahwa sesuai hal-hal yang telah menjadi tetap tersebut
diatas, maka Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi telah
berhasil membuktikan petitum gugatan angka 2 yaitu Tergugat dalam
Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum;
Menimbang, bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 9 (SHM No.9)
tanggal 22 September 1976, luas 1.500 M2 atas nama Marah Halim Harahap
dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 (SHM No.10) tanggal 22 September 1976,
luas 750 M2 atas nama Zuraida Marah Halim, telah sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, maka petitum angka 3, 4, 9, dan 12 haruslah
dikabulkan;
Menimbang, bahwa petitum angka 5, 6, 8, 10 dan 11 oleh karena tidak
beralasan hukum serta adanya pengulangan redaksi, maka haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa mengenai petitum tuntutan ganti rugi angka 7 yakni
kerugian materiel yang tidak didukung alat bukti mengenai besaran nilai sewa
pertahun, namun mengingat permohonan untuk keadilan - ex aequo et bono -
patutlah dikabulkan dengan perbaikan perhitungan (besaran) nilai sewa
pertahun dengan dasar taksiran rata-rata selama 32 (tigapuluh dua) tahun;
sebagai berikut :
-. Harga sewa tanah SHM Nomor 9 per tahunnya sebesar Rp. 15.000.000.-
X 32 tahun = Rp.480.000.000, (empat ratus delapan puluh juta rupiah)-
- Harga sewa tanah SHM No. 10 per tahunnya sebesar Rp.15.000.000.- X
32 tahun = Rp. 480.000.000,-(Empat ratus delapan puluh juta rupiah);
Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi moril, oleh karena tidak
didukung alat bukti, maka tuntutan ganti rugi moril tersebut haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka gugatan
Rekonvensi dikabulkan sebagian;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi ditolak untuk
seluruhnya dan gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat
Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,
Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 36 -
85/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 29 Oktober 2015, tidak dapat dipertahankan dan
harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana
amar dibawah ini;
Mengingat, RBg, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun
2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
85/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 29 Oktober 2015 yang dimohonkan banding
tersebut;
MENGADILI SENDIRI
DALAM PROVISI :
- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat
Konvensi;
DALAM KONVENSI :
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensii;
DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
seluruhnya;
DALAM REKONVENSI :
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi
untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum;
3. Menetapkan Sertifikat Hak Milik No.9 tahun 1976 atas nama Marah Halim
Harahap dan Sertifikat Hak Milik No.10 tahun 1976 atas nama Zuraidah
Marah Halim sah dan berkekuatan hukum;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 37 -
4. Menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik No.9 atas nama Marah Halim Harahap
dan Sertifikat Hak Milik No.10 atas nama Zuraidah Marah Halim sah milik
Marah Halim Harahap dan milik almarhumah Zuraidah Marah Halim;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat Dalam Konpensi
membayar ganti kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat
Dalam Konpensi berupa :
Kerugian Materil :
Terhitung bulan Januari 1983 sampai dengan bulan April 2015 hingga
didaftarkannya gugatan aquo diperhitungkan rata-rata pertahun sejak 1983
sebagai berikut; :
- Harga sewa Tanah SHM No.9 pertahunnya sebesar Rp.15.000.000.- X
32 tahun = Rp.480.000.000.- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah)
- Harga sewa Tanah SHM No.10 pertahunnya sebesar Rp.15.000.000.- x
32 tahun = Rp.480.000.000.- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat Dalam Konpensi dan
siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan bidang
tanah SHM No.9 dan No.10 kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat
dalam Konpensi dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun;
7. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi
untuk selain dan selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016, oleh Kami : ARIFIN
RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan
sebagai Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH. dan
LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan
tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Nomor : 303/PDT/2016/PT-MDN tanggal 05 Oktober 2016, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 38 -
Januari 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim
Anggota serta BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH. sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah
pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ttd ttd
ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH. ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.
ttd
LINTON SIRAIT, SH.MH.
Panitera Pengganti,
ttd
BHINNEKA PUTRA GINTNG, SH.MH.
Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-