PENGADILAN TINGGI MEDAN filePengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara...
Transcript of PENGADILAN TINGGI MEDAN filePengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara...
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
P U T U S A N
Nomor 393/PDT/2017/ PT.MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :
1. E. HEBER PARADUAN LUMBAN GAOL, Jenis kelamin Laki-laki, Agama
Kristen Protestan, Tempat tanggal lahir Simanduma, 8 September 1979,
Alamat Jln. Palem 4 Lk IX No. 131 Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan, disebut sebaga PEMBANDING-I dahulu Pelawan I (Pembantah I);
2. MAROJAHAN LUMBAN GAOL, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen
Protestan, Tempat tanggal lahir Simanduma, 23 Maret 1983, Alamat Dusun IV
Timur A. Jln. Pemasyarakatan Gang Tomat Desa Tanjung Gusta, Kecamatan
Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai PEMBANDING-II dahulu Pelawan II (Pembantah II);
3. LASMARIA LUMBAN GAOL, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen
Protestan, Tempat tanggal lahir Tigabaru, 4 Juli 1986, Alamat Simartugan
Julu, Desa Simartugan, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, disebut
sebagai PEMBANDING-III dahulu Pelawan III (Pembantah III); 4. MARIANTI LUMBAN GAOL, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir
Tigabaru, 17 Mei 1989, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, Alamat Simartugan Julu, Desa Simartugan, Kecamatan
Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, disebut sebagai PEMBANDING-IV dahulu Pelawan IV (Pembantah IV);
5. DENBOSTON LUMBAN GAOL, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen
Protestan, Tempat tanggal lahir Tigabaru, 9 April 1992, Alamat Simartugan
Julu, Desa Simartugan, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, disebut
sebagai PEMBANDING-V dahulu Pelawan V (Pembantah V); dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada E. HEBER PARADUAN LUMBAN GAOL, Tempat/tanggal lahir Simanduma, 8 September 1979, Jenis
kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Tempat
Tinggal Perum Alamanda Regency Blok K5 No. 9 RT 004/RW 028 Kel. Karang
Satria Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Insidentil Nomor W2.Dn.UM.07.06 - 03/XI/2016 tanggal 15 Nopember
2016 ;
Lawan:
1. RUBEN SIBORO, 60 tahun, Laki-laki, Kristen Protestan, Indonesia, Bertani,
bertempat tinggal di Lumban Situngkir, Desa Onan Lama, Kecamatan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JO.
SIMANIHURUK & REKAN Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan
Letda Sujono No. 18 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24
Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sidikalang pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016, selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING dahulu Terlawan (Terbantah); 2. SONDANG LUMBAN GAOL, 40 tahun, Laki-laki, Kristen Protestan,
Indonesia, Bertani, bertempat tinggal di Simartugan Julu, Desa Simartugan,
Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING- dahulu Turut Terlawan I (Turut Terbantah I); 3. SUGIONO LUMBAN GAOL, 35 tahun, Laki-laki, Kristen Protestan, Indonesia,
Bertani, bertempat tinggal di Simartugan Julu, Desa Simartugan, Kecamatan
Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBABNDING-II Turut Terlawan II (Turut Terbantah II);
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Para Pelawan (Pembantah) dengan surat perlawanan
tanggal 29 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sidikalang pada tanggal 15 September 2016 dalam Register Nomor
14/Pdt.Bth/2016/PN-Sdk, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :
1. Legal Standing PARA PELAWAN
a. Bahwa PARA PELAWAN adalah ahli waris dari alm. Estiara Sitohang dan
alm. Walman Lumban Gaol (Ibu dan Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II).
b. Bahwa alm. Estiara Sitohang (Ibu PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) meninggal dunia pada bulan September 2010
dimakamkan di Simartugan Julu, Desa Simartugan, Kecamatan Pegagan
Hilir, Kabupaten Dairi.
c. Bahwa alm. Walman Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) meninggal dunia pada 29 Maret
2014 dimakamkan di Simartugan Julu, Desa Simartugan, Kecamatan
Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi.
d. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata “Menurut undang-undang yang berhak
untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar
kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama” dan Pasal 852
KUHPerdata ditentukan bahwa anak mewaris dari kedua orang tuanya,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
sehingga dengan demikian alm. Walman Lumban Gaol menjadi salah satu
ahli waris dari alm. Estiara Sitohang dan 7 (tujuh) anak yaitu PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I DAN TURUT TERLAWAN II menjadi ahli
waris dari alm. Estiara Sitohang yang berhak mewarisi harta warisan
(termasuk harta bersama alm. Estiara Sitohang dengan Walman Lumban
Gaol).
e. Bahwa tanah berukuran 22 Meter x 16 Meter seluas 132 Meter persegi
berikut satu unit bangunan rumah tinggal di atasnya terbuat dari lantai
semen, dinding seperempat batu, dan atasnya papan atap seng berukuran
lebar 6 Meter dan panjang 17 Meter di Desa Simartugan Julu, Kecamatan
Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : Kebun kopi keluarga Anton Tambun 6 Meter.
Sebelah Barat : Jalan Raya Tigabaru-Sumbul ukuran 6 Meter.
Sebelah Utara : Tanah Muda Tambun 22 Meter.
Sebelah Selatan : Kebun Romauli Kaloko 22 Meter.
adalah harta warisan dari alm. Esteria Sitohang (Ibu PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) yang belum pernah
dibagi sampai dengan meninggalnya alm. Walman Lumban Gaol (Ayah
PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II).
f. Bahwa TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II adalah 2 (dua)
dari 7 (tujuh) ahli waris alm. Esteria Sitohang dan alm. Walman Lumban
Gaol (Ayah dan Ibu PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) yang menghuni atau tinggal di rumah milik seluruh ahli waris
di Desa Simartugan Julu, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi yang
menjadi perkara Nomor 20/Pdt/G/2015/PN. Sdk jo Nomor:
91/PDT/2016/PT.MDN
g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedudukan TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II hanyalah sebagai bagian dari ahli
waris yang diberikan ijin untuk tinggal/menghuni rumah tersebut oleh PARA PELAWAN.
h. Bahwa PARA PELAWAN tidak pernah mengetahui adanya sengketa
keperdataan antara TERLAWAN dengan TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II dalam perkara Perdata Nomor 20/Pdt/G/2015/PN.
Sdk jo Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
i. Bahwa PARA PELAWAN tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai
Pihak atau Tergugat oleh TERLAWAN dalam perkara Perdata Nomor
20/Pdt/G/2015/PN. Sdk jo Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN.
j. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang telah menerbitkan Penetapan
Nomor 20/Pdt/G/2015/PN. Sdk tanggal 4 Agustus 2016 yang memanggil
TURUT TERLAWAN I untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri pada hari
Selasa tanggal 23 Agustus 2016 untuk diberikan tegoran/peringatan segera
melaksanakan isi/bunyi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor
20/Pdt/G/2015/PN. Sdk tanggal 16 November 2015 yang dikuatkan Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN tanggal 22 Maret
2016.
k. Bahwa PARA PELAWAN baru mengetahui adanya perkara Nomor
20/Pdt/G/2015/PN. Sdk jo Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN dan adanya
teguran/anmanning untuk melaksanakan putusan tersebut setelah
diberitahukan oleh TURUT TERLAWAN I.
l. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat berdasar hukum
apabila PARA PELAWAN mengajukan perlawanan dalam perkara a quo.
2. Dalam Provisi
a. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut di atas,
mohon secara mutatis-mutandis dianggap juga merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan permohonan dalam provisi ini.
b. Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor
20/Pdt/G/2015/PN. Sdk yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi
Medan Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN yang amarnya antara lain:
- Menyatakan bahwa sebidang tanah berukuran 22 Meter x 16 Meter
seluas 132 Meter persegi berikut satu unit bangunan rumah tinggal
diatasnya terbuat dari lantai semen, dinding seperempat batu, dan
atasnya papan atap seng berukuran lebar 6 Meter dan panjang 17 Meter
di Desa Simartugan Julu, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi,
dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : Kebun kopi keluarga Anton Tambun 6 Meter.
Sebelah Barat : Jalan Raya Tigabaru-Sumbul ukuran 6 Meter.
Sebelah Utara : Tanah Muda Tambun 22 Meter.
Sebelah Selatan : Kebun Romauli Kaloko 22 Meter.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dan Rumah tanggal 21 Oktober
2013 dari Walman Lumban Gaol (orang tua para Tergugat) adalah sah
secara hukum hak milik Penggugat;
- Menyatakan Surat Penyerahan Tanah dan Rumah tanggal 21 Oktober
2013 adalah sah secara hukum;
- Menyatakan sah secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II
yang menguasai, mengusahai serta tidak bersedia mengosongkan tanah
berikut rumah di atas tanah tersebut tanpa syarat apapun juga yang
menjadi hak milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan segala sesuatu yang menimbulkan hak berupa surat-surat
yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang
mendapat hak dari mereka atas tanah yang menjadi objek perkara batal
demi hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk dengan segera dan tanpa
syarat apapun juga meninggalkan, mengosongkan, serta menyerahkan
dalam keadaan baik adanya tanah berikut rumah yang berada di atas
tanah tersebut kepada Penggugat untuk dengan leluasa dapat dikuasai
dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat.
c. Bahwa sesuai dengan Penetapan Nomor 20/Pdt/G/2015/PN. Sdk tanggal 4
Agustus 2016 memanggil TURUT TERLAWAN I untuk menghadap Ketua
Pengadilan Negeri pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 untuk
diberikan tegoran/peringatan segera melaksanakan isi/bunyi putusan
Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 20/Pdt/G/2015/PN. Sdk tanggal 16
November 2015 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:
91/PDT/2016/PT.MDN tanggal 22 Maret 2016.
d. Bahwa PARA PELAWAN sangat keberatan atas Penetapan Anmanning
Ketua Pengadilan Negeri Sudikalang tersebut di atas, dengan alasan hukum
sebagai berikut:
1) Bahwa PARA PELAWAN adalah anak dari alm. Estiara Sitohang yang
meninggal dunia pada pada bulan September 2010 sehingga
berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata Jo Pasal 852 KUHPerdata
menjadi ahli waris dan berhak atas warisan alm. Estiara Sitohang .
2) Bahwa setelah meninggalnya alm. Estiara Sitohang (Ibu PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) sampai dengan meninggalnya salah seorang ahli waris yaitu alm.
Walman Lumban Gaol tanggal 29 Maret 2014 (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) belum
pernah dilakukan pembagian warisan, sehingga seluruh harta warisan
alm. Estiara Sitohang menjadi bodel warisan/hak waris dari 8 (delapan)
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
ahli waris yaitu: alm. Walman Lumban Gaol, PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II.
3) Bahwa PARA PELAWAN tidak pernah digugat atau diikutsertakan
sebagai pihak oleh TERLAWAN dalam perkara Perdata Nomor
20/Pdt/G/2015/PN. Sdk jo Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN.
4) Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan menurut hukum
apabila PARA PELAWAN mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
Sidikalang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk menangguhkan eksekusi pengosongan terkait
dengan putusan perkara tersebut di atas meskipun ada banding,
kasasi dan peninjauan kembali, sampai dengan putusan dalam
perkara ini berkekuatan hukum tetap.
3. Dalam Pokok Perkara.
a. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada materi legal standing dan
materi provisi, mohon secara mutatis-mutandis dianggap juga merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan materi pokok perkara.
b. Bahwa PARA PELAWAN sangat keberatan dan menolak dengan tegas
terhadap Penetapan Nomor 20/Pdt/G/2015/PN. Sdk tanggal 4 Agustus 2016
memanggil TURUT TERLAWAN I untuk menghadap Ketua Pengadilan
Negeri pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 untuk diberikan
tegoran/peringatan segera melaksanakan isi/bunyi putusan Pengadilan
Negeri Sidikalang Nomor 20/Pdt/G/2015/PN. Sdk tanggal 16 November
2015 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:
91/PDT/2016/PT.MDN tanggal 22 Maret 2016.
c. Bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor:
20/Pdt/G/2015/PN.Sdk jo Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN berukuran 22 Meter
x 16 Meter seluas 132 Meter Persegi berikut satu unit rumah tinggal
diatasnya terbuat dari lantai semen, dinding seperempat batu, dan atasnya
papan atap seng berukuran lebar 6 Meter dan panjang 17 Meter di Desa
Simartugan Julu, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, dengan batas-
batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : Kebun kopi keluarga Anton Tambun 6 Meter.
Sebelah Barat : Jalan Raya Tigabaru-Sumbul 6 Meter.
Sebelah Utara : Tanah Muda Tambun 22 Meter.
Sebelah Selatan : Kebun Romauli Kaloko 22 Meter.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
bukan milik TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II melainkan
harta warisan dari alm. Estiara Sitohang (Ibu PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) yang belum pernah dibagi
semasa hidup alm. Walman Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) diperoleh alm. Estiara Sitohang
dan alm. Walman Lumban Gaol berdasarkan Surat penyerahan pekarangan
tanggal 4 Januari 1984 sehingga merupakan harta bersama (gono-gini) yang
secara hukum setelah meninggalnya alm. Estiara Sitohang menjadi harta
warisan (boedel warisan) hak seluruh ahli waris alm. Estiara Sitohang.
d. Bahwa alm. Esteria Sitohang (Ibu PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) meninggal dunia pada bulan September 2010
dimakamkan di Simartugan Julu, Desa Simartugan, Kecamatan Pegagan
Hilir, Kabupaten Dairi.
e. Bahwa setelah alm. Esteria Sitohang (Ibu PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) meninggal dunia, maka secara
hukum seluruh harta peninggalan menjadi harta warisan (boedel warisan)
milik seluruh ahli waris (8 orang) yaitu : alm. Walman Lumban Gaol, E.Heber
Paraduan Lumban Gaol; Paima Sondang Lumban Gaol, Marojahan Lumban
Gaol, Lasmaria Lumban Gaol, Sugiono Lumban Gaol, Marianti Lumban Gaol
dan Denboston Lumban Gaol. Hak ahli waris sebagaimana tersebut diatur
dalam Pasal 832 KUHPerdata dan Pasal 852 KUHPerdata.
f. Bahwa harta warisan alm. Estiara Sitohang (Ibu PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) selama hidup alm. Walman
Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) belum pernah dibagi oleh seluruh ahli waris (8 orang) yaitu :
alm. Walman Lumban Gaol, E.Heber Paraduan Lumban Gaol; Paima
Sondang Lumban Gaol, Marojahan Lumban Gaol, Lasmaria Lumban Gaol,
Sugiono Lumban Gaol, Marianti Lumban Gaol dan Denboston Lumban Gaol.
g. Bahwa oleh karena pembagian warisan dari alm. Estiara Sitohang (Ibu
PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) belum pernah dilakukan, maka secara hukum setiap perbuatan/tindakan
hukum terhadap seluruh harta warisan harus dilakukan secara bersama-
sama oleh seluruh ahli waris atau setidak-tidaknya mendapat persetujuan
tertulis dari seluruh ahli waris.
h. Bahwa dengan belum pernah dilakukannya pembagian warisan setelah
meninggalnya alm. Esteria Sitohang (Ibu PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II), maka perbuatan hukum
menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada TERLAWAN
Ruben Siboro sebagaimana Surat Penyerahan Tanah dan Rumah tanggal
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
21 Oktober 2013 oleh alm. Walman Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) tanpa persetujuan
tertulis dari PARA PELAWAN adalah cacat hukum, tidak sah, tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan.
i. Bahwa setelah meninggalnya alm. Walman Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II), seluruh
harta warisan belum pernah dibagi oleh seluruh ahli waris (7 orang) yaitu: E.
Heber Paraduan Lumban Gaol; Paima Sondang Lumban Gaol, Marojahan
Lumban Gaol, Lasmaria Lumban Gaol, Sugiono Lumban Gaol, Marianti
Lumban Gaol dan Denboston Lumban Gaol (PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II).
j. Bahwa gugatan perdata oleh TERLAWAN kepada TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II (masing-masing sebagai Tergugat
I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II) dalam perkara perdata
Nomor: 20/Pdt.G/2015/PN.Sdk jo Nomor: 91/PDT/2016/PT-MDN) secara
hukum tidak mengikat dan tidak berakibat hukum kepada hak waris PARA PELAWAN selaku ahli waris dari alm. Esteria Sitohang dan alm. Walman
Lumban Gaol (Ibu dan Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II).
k. Bahwa penyerahan tanah obyek sengketa oleh alm. Walman Lumban Gaol
kepada TERLAWAN dengan tidak melibatkan/tanpa persetujuan dari PARA PELAWAN sebagaimana Surat Penyerahan Tanah dan Rumah tanggal 21
Oktober 2013 adalah rekayasa/akal-akalan TERLAWAN.
l. Bahwa rekayasa/akal-akalan tersebut dibuktikan oleh fakta-fakta hukum,
antara lain:
1) Penguasaan fisik
a) Selama hidup alm. Walman Lumban Gaol tetap menguasai, tetap
tinggal di atas tanah dan bangunan obyek sengketa,
TERLAWAN tidak pernah mengusir, menyuruh mengosongkan,
melarang mengusahai alm. Walman Lumban Gaol, PELAWAN I, PELAWAN IV, PELAWAN V TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II.
b) Selama hidup alm. Walman Lumban Gaol, TERLAWAN tidak
pernah menyatakan kepada PARA PELAWAN bahwa tanah dan
bangunan rumah obyek sengketa sebagai milik TERLAWAN.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
c) Alm. Walman Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) meninggal dunia dan
acara adat kematiannya dilaksanakan di rumah obyek sengketa.
2) Administrasi.
Surat Penyerahan Tanah dan Rumah tanggal 21 Oktober 2013 tidak
terdapat klausul yang menerangkan tentang status penghunian alm.
Walman Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) semasa hidupnya di atas tanah dan
bangunan rumah obyek sengketa, apakah sebagai penyewa atau
diberi ijin penghunian.
3) Hukum
a) Bahwa setelah alm. Walman Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) meninggal dunia, TERLAWAN melalui orang-orangnya telah
secara melawan hukum, dengan sewenang-wenang/tanpa hak
melakukan penggembokan terhadap rumah obyek sengketa
sehingga PELAWAN I, PELAWAN IV, PELAWAN V TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II tidak dapat masuk ke
dalam rumah obyek sengketa, perbuatan tersebut telah
dilaporkan kepada Polsek Sumbul sesuai Laporan Polisi Nomor:
LP/65/VI/2015/SU/RES DAIRI/SEK SUMBUL tanggal 16 Juni
2015 dan saat ini masih dalam proses penanganan kepolisian
sesuai Surat Polsek Sumbul Nomor: K/20/VIII/2015/Reskrim
tanggal 7 Agustus 2015.
b) Setelah laporan polisi tersebut TERLAWAN tidak pernah
mengusir dan atau melakukan tindakan lain kepada seluruh ahli
waris alm. Walman Lumban Gaol termasuk kepada PELAWAN I, PELAWAN IV, PELAWAN V, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II. Hal ini merupakan fakta hukum
membuktikan bahwa secara hukum ahli waris dari alm. Estiara
Sihotang (Ibu PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) yaitu: alm. Walman Lumban Gaol, E.Heber
Paraduan Lumban Gaol; Paima Sondang Lumban Gaol,
Marojahan Lumban Gaol, Lasmaria Lumban Gaol, Sugiono
Lumban Gaol, Marianti Lumban Gaol dan Denboston Lumban
Gaol tidak pernah menyerahkan tanah dan bangunan obyek
sengketa kepada TERLAWAN dan TERLAWAN tidak pernah
menerima penyerahan tanah dan bangunan obyek sengketa dari
seluruh ahli waris dari alm. Estiara Sihotang (8 orang) yaitu: alm.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
Walman Lumban Gaol, E.Heber Paraduan Lumban Gaol; Paima
Sondang Lumban Gaol, Marojahan Lumban Gaol, Lasmaria
Lumban Gaol, Sugiono Lumban Gaol, Marianti Lumban Gaol dan
Denboston Lumban Gaol.
Berdasarkan fakta hukum penguasaan fisik, dokumen administrasi Surat
Penyerahan Tanah dan Rumah tanggal 21 Oktober 2013 tersebut, dan
adanya proses di Kepolisan tersebut jelas terbukti dengan terang-benderang
bahwa seluruh ahli waris dari alm. Estiara Sitohang (alm. Walman Lumban
Gaol, PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II tidak pernah menyerahkan secara hukum tanah dan banguan rumah obyek
sengketa kepada TERLAWAN.
m. Bahwa setelah alm. Walman Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) meninggal dunia (masih
dalam suasana duka), TERLAWAN dengan akal bulusnya dengan cara
melawan hukum ingin menguasai tanah dan bangunan rumah obyek
sengketa, dengan menyerahkan beberapa fotokopi surat-surat kepada
keluarga PARA PELAWAN, yang isinya menggambarkan seolah-olah alm.
Walman Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) ada memakai emas milik TERLAWAN sebanyak 30
mayam dan jual beli tanah dan bangunan rumah obyek sengketa, yaitu:
1) Surat Perjanjian Pengembalian Emas tanggal 12 Januari 2013.
2) Surat Penyerahan Tanah dan Rumah tanggal 21 Oktober 2013.
3) Surat Pernyataan tanggal 11-03-2014.
n. Bahwa setelah membaca dan mempelajari bentuk dan isi ketiga fotokopi
surat yang diserahkan TERLAWAN tersebut ternyata memuat hal-hal yang
tidak benar, diduga palsu dan merugikan PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II selaku ahli waris, karena:
1) Surat Perjanjian Pengembalian Emas tanggal 12 Januari 2013.
a) Materi isi surat tersebut menerangkan beberapa hal:
(1) Pada angka 1 surat tersebut dinyatakan alm. Walman
Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) ada memakai
emas Terlawan sebanyak 30 (tiga puluh) mayam selama 6
(enam) bulan terhitung mulai tanggal 12 Januari 2013
sampai dengan 30 Juni 2013.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
(2) Pada angka 2 surat tersebut dinyatakan alm. Walman
Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) menyerahkan 3
(tiga) surat tanah sebagai jaminan, yaitu:
(a) Surat Penyerahan Pekarangan yang terletak di
Kampung Simartugan Julu dengan ukuran 22 Meter x
6 Meter dari Romauli Kaloko kepada alm. Walman
Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) selaku
Pihak Pertama tanggal 4 Januari 1984.
(b) Surat Jual Tanah Gaplak bagian 10 Nomor 130
dengan luas 50 Meter x 40 Meter dari hasiholan
kepada Esteria Sitohang (Ibu PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) tanggal 13-12-1999.
(c) Surat Penyerahan Kebun Kopi dengan luas 1.600
Meter dari Jarestin Kaloko kepada Estiara Sitohang
(Ibu PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) tanggal 6 Mei 2003.
(3) Pada angka 3 surat tersebut apabila sampai tanggal 30
Juni 2013 alm. Walman Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN) tidak mengembalikan emas tersebut maka
alm. Walman Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) menyerahkan jaminan untuk sama-sama menjual untuk
pembayaran emas sebanyak 55 mayam sejak tanggal 16-
6-2009 sampai tanggal 30 Juni 2013.
b) Pihak-pihak penandatangan
(1) Meskipun pihak-pihak dalam surat tersebut dinyatakan alm.
Walman Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) sebagai Pihak
Pertama dan Ruben Siboro (TERLAWAN) sebagai Pihak
Kedua, namun Surat Perjanjian Pengembalian Emas
tanggal 12 Januari 2013 tidak ditandatangani oleh Ruben
Siboro (TERLAWAN) sebagai Pihak Kedua.
(2) Surat Perjanjian Pengembalian Emas tanggal 12 Januari
2013 ditandatangani oleh Jenni Siboro,SH (Anak dari
TERLAWAN) sebagai Saksi (juga menjadi Saksi
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
menandatangani Surat Penyerahan Tanah dan Rumah
tanggal 21 Oktober 2013 yang menjadi dasar
pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang dalam
perkara perdata Nomor: 20/Pdt.G/2015/PN.Sdk jo putusan
Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 91/PDT/2016/PT-MDN).
Bahwa sangat tidak adil pertimbangan Pengadilan Negeri
Sidikalang pada halaman 27 alinea pertama yang
mengesampingkan bukti T.I.II-2 seharusnya Pengadilan
mempertimbangkan fakta bahwa Jenni Siboro, SH (Anak dari
TERLAWAN) membubuhkan tandatangan pada 2 (dua)
dokumen atau surat yang materi isinya saling berhubungan
haruslah dinilai sebagai bukti yang saling berhubungan
membenarkan peristiwa tersebut. Apalagi Saksi yang
menandatangani surat tersebut anak kandung TERLAWAN
berpredikat Sarjana Hukum.
Bahwa materi isi Bukti P-1 Surat Penyerahan Tanah dan Rumah
tanggal 21 Oktober 2013 antara lain menyebutkan ganti rugi 30
mayam emas di satu sisi sama dengan materi isi Bukti T.I.II-2
yang juga menyebutkan tentang memakai 30 mayam emas milik
TERLAWAN, walaupun kemudian rekayasa oleh TERLAWAN
menjadi 55 mayam emas, sehingga TERLAWAN tidak
mengajukan Surat Perjanjian Pengembalian Emas tanggal 12
Januari 2013 sebagai bukti (sedangkan Tergugat I dan Tergugat
II hanya memiliki fotokopy yang diterima dari orang-orang
TERLAWAN) dan diajukan sebagai bukti TI.II-2 namun aslinya
ada pada TERLAWAN karena merupakan rekayasa
TERLAWAN untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan
milik PARA PELAWAN.
Bahwa isi Bukti P-1 Surat Penyerahan Tanah dan Rumah
tanggal 21 Oktober 2013 sama sekali tidak didukung oleh bukti
tanda terima emas dan tanda terima uang Rp. 20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah), sedangkan pada Bukti P-1 tersebut sama
sekali tidak memuat klausul yang menyatakan bahwa Surat
Penyerahan Tanah dan Rumah tanggal 21 Oktober 2013 berlaku
sebagai kuitansi tanda terima. Dengan demikian, secara hukum
agar Bukti P-1 Surat Penyerahan Tanah dan Rumah tanggal 21
Oktober 2013 mempunyai kekuatan hukum mengikat harus
didukung oleh tanda terima emas 30 mayam dan kuitansi tanda
terima uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
ditandatangani oleh alm. Walman Lumban Gaol dan seluruh ahli
waris dari alm. Estiara Sitohang.
Bahwa keterangan Saksi Alliber Kaloko (Kepala Desa di Desa
Simartugan Julu Kecamatan Pegagang Hilir Kabupaten Dairi
dipersidangan (pertimbangan halaman 15) menyatakan bahwa
alm. Walman Lumban Gaol tidak pernah datang kepada saksi
untuk meminta tandatangan pada Bukti P-1 Surat Penyerahan
Tanah dan Rumah tanggal 21 Oktober 2013, yang datang hanya
TERLAWAN, demikian juga untuk Bukti P-2 Surat pernyataan
tanggal 11-03-2014 Terlawan datang sendiri meminta tanda
tangan saksi sedangkan alm. Walman Lumban Gaol tidak pernah
datang menghadap saksi. Hal ini diduga kuat kedua surat Bukti
P-1 dan Bukti P-2 adalah hasil rekayasa/akal-akalan dari
TERLAWAN.
c) Beberapa kejanggalan, kebohongan dan ketidakbenaran
pada Surat Perjanjian Pengembalian Emas tanggal 12 Januari
2013 antara lain:
(1) Terlawan tidak bersedia menandatangani surat tersebut
merupakan fakta hukum membuktikan bahwa tidak benar
alm. Walman Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) ada
memakai emas sebanyak 30 mayam dari TERLAWAN.
(2) Hal yang tidak logis, tidak mungkin TERLAWAN tidak
bersedia menandatangani Surat Perjanjian Pengembalian
Emas tanggal 12 Januari 2013 jika benar emas sebanyak
30 mayam milik TERLAWAN dipakai oleh alm. Walman
Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II), sedangkan
Saksi dari TERLAWAN atas nama Jenni Siboro, SH sudah
membubuhkan tandatangannya pada surat tersebut.
(3) Pada angka 1 dinyatakan dengan tegas bahwa alm.
Walman Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) memakai 30
mayam emas TERLAWAN pada tanggal 12 Januari 2013
sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 (selama 6 bulan),
sedangkan pada angka 3 dinyatakan bahwa alm. Walman
Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) memakai 55
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
mayam emas TERLAWAN sejak tanggal 16-6-2009.
Terlihat rekayasa pada:
(a) tempus (waktu) yaitu tanggal 12 Januari 2013 dan
sejak tanggal 16-6-2009; dan
(b) obyek yaitu 30 (tiga puluh) mayam emas dan 55 (lima
puluh lima) mayam emas.
(4) Selain itu, pada angka 3 surat tersebut ditetapkan syarat
apabila sampai tanggal 30 Juni 2013 alm. Walman Lumban
Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) tidak mengembalikan emas
tersebut maka alm. Walman Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) menyerahkan jaminan untuk sama-sama
menjual untuk pembayaran emas sebanyak 55 mayam
sejak tanggal 16-6-2009 sampai tanggal 30 Juni 2013.
Dengan demikian secara hukum terlebih dahulu harus
dibuktikan TERLAWAN adanya pemakaian emas
TERLAWAN oleh alm. Walman Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II), sejak kapan, berapa jumlahnya, baru
dapat dipertimbangkan besaran kewajiban yang harus
dikembalikan/dibayarkan oleh alm. Walman Lumban Gaol
(Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) dalam hal ini oleh seluruh ahli
waris dari alm. Walman Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II).
Asli Surat Perjanjian Pengembalian Emas tanggal 12 Januari
2013 ada pada TERLAWAN, sedangkan fotokopi diserahkan
Terlawan kepada PARA PELAWAN setelah alm. Walman
Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN) meninggal dunia.
2) Surat Penyerahan Tanah dan Rumah tanggal 21 Oktober 2013.
Beberapa kejanggalan, kebohongan dan ketidakbenaran pada Surat Penyerahan Tanah dan Rumah tanggal 21 Oktober 2013 antara
lain:
a) Pada alinea pertama ditentukan ganti rugi sebesar 30 (tiga
puluh) mayam emas dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah). Untuk ini PARA PELAWAN mensoomir/mewajibkan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
TERLAWAN membuktikan adanya surat tanda terima emas dan
kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah) tersebut.
b) Pada alinea terakhir surat tersebut ditentukan syarat bahwa
Surat Penyerahan Tanah dan Rumah tanggal 21 Oktober 2013
harus ditandatangani anak-anak alm. Walman Lumban Gaol
(Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II), namun fakta hukum tidak semua anak-anak
alm. Walman Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) menandatangani
surat tersebut/hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang yaitu
Sugiono TURUT TERLAWAN II. c) Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Surat
Penyerahan Tanah dan Rumah tanggal 21 Oktober 2013 adalah
cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I selaku anak-anak/ahli waris
dari alm. Estiara Sitohang (Ibu PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II) dan oleh karenanya
harus dibatalkan.
Asli Surat Penyerahan Tanah dan Rumah tanggal 21 Oktober 2013
ada pada Terlawan, sedangkan fotokopi diserahkan TERLAWAN
kepada PARA PELAWAN setelah alm. Walman Lumban Gaol (ayah
PARA PELAWAN) meninggal dunia, karena merupakan
rekayasa/akal-akalan TERLAWAN untuk dapat menguasasi, memiliki
dan mengusahai harta warisan milik PARA PELAWAN secara
melawan hukum.
3) Surat Peryataan tanggal 11-03-2014
Beberapa kejanggalan, kebohongan dan ketidak benaran pada Surat Pernyataan tanggal 11-03-2014, antara lain:
a) Surat Pernyataan tanggal 11-03-2014 ini tidak ada hubungannya
dengan Surat Penyerahan Tanah dan Rumah tanggal 21
Oktober 2013 karena tidak menyebut dengan tegas kepada
siapa tanah dan rumah tersebut diserahkan dan dengan surat
apa penyerahan tanah dan rumah tersebut dilakukan oleh alm.
Walman Lumban Gaol (Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II).
b) Pada alinea ke 3 disyaratkan bahwa Surat Pernyataan tersebut
harus ditandatangani oleh anak-anak alm. Walman Lumban Gaol
(Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II), namun fakta hukum Surat Pernyataan tersebut
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
tidak ditandatangani oleh Para Pelawan. Adapun tandatangan
pada Surat Pernyataan tersebut bukan tandatangan PARA PELAWAN, sehingga secara hukum Surat Pernyataan tersebut
cacat hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat dan harus dibatalkan.
c) Tandatangan Pihak Kedua pada Surat Pernyataan tersebut
disuga tidak ditandatangani oleh orang yang sama yang
menandatangani Surat Penyerahan Tanah dan Rumah tanggal
21 Oktober 2013, hal ini dapat dilihat dengan jelas secara kasat
mata (tanpa pemeriksaan Laboratorium Kriminal Kepolisian) dan
sudah dilaporkan ke Polsek Sumbul sebagaimana Surat Polsek
Sumbul Nomor: K/20/VIII/2015/Reskrim tanggal 7 Agustus 2015.
o. Bahwa tanah berukuran 22 Meter x 16 Meter seluas 132 Meter Persegi
berikut satu unit rumah tinggal diatasnya terbuat dari lantai semen, dinding
seperempat batu, dan atasnya papan atap seng berukuran lebar 6 Meter
dan panjang 17 Meter di Desa Simartugan Julu, Kecamatan Pegagan Hilir,
Kabupaten Dairi, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : Kebun kopi keluarga Anton Tambun 6 Meter.
Sebelah Barat : Jalan Raya Tigabaru-Sumbul 6 Meter.
Sebelah Utara : Tanah Muda Tambun 22 Meter.
Sebelah Selatan : Kebun Romauli Kaloko 22 Meter.
diperoleh alm. Estiara Sitohang dan alm. Walman Lumban Gaol berdasarkan
Surat Penyerahan Pekarangan tanggal 4 Januari 1984 sehingga merupakan
harta bersama (gono gini) alm. Estiara Sitohang dan alm. Walman Lumban
Gaol sebagaimana diuraikan pada angka 3 huruf c dan PARA PELAWAN
tidak pernah dilibatkan/diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara perdata
Nomor 20/Pdt/G/2015/PN. Sdk jo Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN padahal
tanah dan bangunan objek sengketa dalam perkara tersebut merupakan
harta warisan milik PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I DAN TURUT TERLAWAN II sehingga berdasar hukum untuk mengajukan perlawanan
atas dasar kepemilikan.
p. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka PARA PELAWAN adalah
pihak ketiga sebagai ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan
tersebut sehingga berdasar hukum untuk mengajukan perlawanan ini.
q. Bahwa oleh karena PARA PELAWAN sebagai pemilik yang sah atas tanah
dan bangunan objek sengketa, cukup beralasan PARA PELAWAN dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah berukuran 22 Meter x 16
Meter seluas 132 Meter Persegi berikut satu unit rumah tinggal diatasnya
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
terbuat dari lantai semen, dinding seperempat batu, dan atasnya papan atap
seng berukuran lebar 6 Meter dan panjang 17 Meter di Desa Simartugan
Julu, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, dengan batas-batas
sebagai berikut:
Sebelah Timur : Kebun kopi keluarga Anton Tambun 6 Meter.
Sebelah Barat : Jalan Raya Tigabaru-Sumbul 6 Meter.
Sebelah Utara : Tanah Muda Tambun 22 Meter.
Sebelah Selatan : Kebun Romauli Kaloko 22 Meter.
r. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan tersebut adalah milik PARA PELAWAN, maka cukup beralasan apabila Pengadilan Negeri Sidikalang
mengabulkan permohonan provisi yang diajukan PARA PELAWAN.
s. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap
berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor
510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa “….yang
dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan
hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden
verzet.”
t. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta
milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal
207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada
halaman 145, disebutkan bahwa: “Perlawanan pihak ketiga terhadap sita
jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal
195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg”;
u. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476
K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: “Sita jaminan tidak dapat dilakukan
terhadap barang milik pihak ketiga”. Oleh karena itu, dengan alasan ini saja
para Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap barang milik
para Pelawan;
Berdasarkan uraian di atas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang cq
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:
Dalam Provisi
1. Mengabulkan permohonan provisi PARA PELAWAN.
2. Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi Penetapan Nomor 20/Pdt/G/2015/PN.
Sdk tanggal 4 Agustus 2016 yang memanggil TURUT TERLAWAN I untuk
menghadap Ketua Pengadilan Negeri pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016
untuk diberikan tegoran/peringatan segera melaksanakan isi/bunyi putusan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 20/Pdt/G/2015/PN. Sdk jo Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN. Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PELAWAN sebagai PARA PELAWAN yang beritikad baik dan
benar;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Penetapan Nomor
20/Pdt/G/2015/PN. Sdk tanggal 4 Agustus 2016 jo putusan Pengadilan Negeri
Sidikalang Nomor 20/Pdt/G/2015/PN. Sdk jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan
Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tindakan Anmanning berdasarkan Penetapan Nomor
20/Pdt/G/2015/PN. Sdk tanggal 4 Agustus 2016 memanggil TURUT TERLAWAN I untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri pada hari Selasa tanggal 23 Agustus
2016 untuk diberikan tegoran/peringatan segera melaksanakan isi/bunyi putusan
Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 20/Pdt/G/2015/PN. Sdk tanggal 16 November
2015 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:
91/PDT/2016/PT.MDN tanggal 22 Maret 2016 tidak berdasar hukum dan tidak
mengikat bagi PARA PELAWAN. 5. Menghukum TERLAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II atau
kepada siapa saja yang menguasai tanah berukuran 22 Meter x 16 Meter seluas
132 Meter Persegi berikut satu unit rumah tinggal diatasnya terbuat dari lantai
semen, dinding seperempat batu, dan atasnya papan atap seng berukuran lebar 6
Meter dan panjang 17 Meter di Desa Simartugan Julu, Kecamatan Pegagan Hilir,
Kabupaten Dairi, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : Kebun kopi keluarga Anton Tambun 6 Meter.
Sebelah Barat : Jalan Raya Tigabaru-Sumbul 6 Meter.
Sebelah Utara : Tanah Muda Tambun 22 Meter.
Sebelah Selatan : Kebun Romauli Kaloko 22 Meter.
untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada PARA PELAWAN.
6. Menghukum TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II untuk mentaati isi
putusan;
7. Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya perkara.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan (Pembantah) tersebut,
Terlawan (Terbantah) memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :
I. DALAM PROVISI
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
- Bahwa setelah dicermati dalil bantahan/Perlawanan dari Para Pelawan halaman
4 poin d angka 4 dalam provisi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
Sidikalang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
untuk menangguhkan eksekusi pengosongan terkait dengan putusan perkara
tersebut di atas meskipun ada Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sampai
dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, adalah dalil yang
tidak berdasar menurut hukum;
- Bahwa setelah dicermati dalil-dalil bantahan Para Pelawan ternyata tidak ada
hal-hal yang bersifat “eksepsional” untuk menunda eksekusi. Hal-hal yang
bersifat eksepsional yang dimaksud disimpulkan oleh M. Yahya Harahap, SH,
yaitu :
a. Terhadap perlawanan pihak ketiga dengan dasar : Hak milik.
b. Terhadap perlawanan pihak Tereksekusi, dengan dasar : putusan telah
dipenuhi seluruhnya, atau grose akta (pengakuan hutang, hipotik) telah
dilunasi seluruhnya”.
- Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita yang dilakukan oleh Pengadilan
(derden verzet) pada dasarnya hanya dapat diajukan atas dasar hak milik,
jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah
pemilik barang yang disita, yang mana Para Pelawan tidak ada menyebutkan
alas hak yang membuktikan objek perkara a quo miliknya dalam mengajukan
perkara a quo;
- Bahwa Dalam perlawanan Pihak Ketiga yang berindikasikan sebagai “kedok”
untuk menunda eksekusi sebagaimana diuraikan oleh M. Yahya Harahap, SH.,
(Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Halaman 396, alinea ke-6”) maka sudah jelas, bahwa Ketua Pengadilan Negeri yang
berwenang terhadap eksekusi akan berpendirian “eksekusi dijalankan”. Salah
satu prinsip jika berhadapan dengan perlawanan terhadap eksekusi ialah:
“perlawanan pihak tereksekusi terhadap eksekusi tidak mutlak menunda
eksekusi”. Prinsip ini sama dengan apa yang melekat pada perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi tidak mutlak menunda eksekusi. (vide Pasal 207 ayat (3) hir/Pasal 225 RBg dan Pasal 227 RBg) Dalam kasus inipun
perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi tidak mutlak menunda eksekusi.
Penerapan penundaan eksekusi berdasar perlawanan pihak Ketiga disesuaikan
dengan “asas eksepsional” Oleh karena itu, dilarang menerapkan alasan
perlawanan tereksekusi/Pihak Ketiga secara “generalis”. Tidak setiap
perlawanan tereksekusi/Pihak ketiga terhadap eksekusi menunda eksekusi.” II. DALAM EKSEPSI
A. Tentang Para Pelawan Tidak Berwenang Mengajukan Perlawanan Pihak ketiga;
- Bahwa mencermati uraian dalil Perlawan Para Pelawan halaman 2 angka 1,
Legal Standing pada intinya dapat dipahami dengan jelas tentang tanah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
terperkara menurut Para Pelawan adalah harta warisan almarhum Esteria
Sitohang dan almarhumah Walman Lumbangaol yang belum pernah dibagi
wariskan kepada ahli warisnya yang sah dan masih merupakan bondel
warisan yang belum terbagi;
- Bahwa oleh karena objek perkara menurut pengakuan Para Pelawan dalam
dalil Perlawannya diatas masih merupakan bondel warisan yang belum
terbagi berarti belum ada pengakuan dan penegasan hak tentang harta warisan tersebut sebagai bahagian dan atau milik Para Pelawan, dengan
kata lain secara hukum belum ada hubungan hukum kepemilikan yang pasti
dari Para Pelawan atas objek perkara tersebut;
- Bahwa oleh karena belum ada hubungan hukum dan kedudukan hukum yang
pasti dari Para Pelawan atas objek tanah yang diperkarakan, maka secara
hukum tidak harus atas persetujuan Para Pelawan atas objek perkara tersebut
maka berdasarkan kaidah hukum acara perdata sebagaimana ditegaskan
dalam berbagai Yurisprudensi MARI antara lain Yurisprudensi MARI Nomor :
416/K/Sip/1972 tanggal 12 Juli 1972, Nomor : 443/K/Sip/1973 tanggal 03
Oktober 1973, Nomor : 442/K/Sip/1973 tanggal 08 Oktober 1973 dapatlah
dijelaskan bahwasanya seseorang yang tidak mempunyai kedudukan hukum
(gemis aanhoedanigheid) untuk mengajukan gugatan haruslah dinyatakan
tidak berwenang mengajukan gugatan itu (disqualificatie in person);
- Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita yang dilakukan oleh Pengadilan
(derden verzet) pada dasarnya hanya dapat diajukan atas dasar hak milik
(vide Pasal 206 ayat 6 RBg), jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau
orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita, namun
berdasarkan hasil rakernas MahkamahAgung Republik Indonesia tahun 2007
di Makassar telah diputuskan bahwa selain pemilik barang yang disita, maka
bagi penyewa juga berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap sita yang
telah diletakkan oleh Pengadilan.
- Bahwa pihak ketiga yang melakukan perlawanan tersebut harus membuktikan
bahwa barang yang disita tersebut adalah miliknya, yang mana Para pelawan
tidak ada menyebutkan alas hak yang membuktikan objek perkara a quo
miliknya dalam mengajukan perkara a quo;
- Bahwa berhubung Para Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum yang pasti
terhadap objek yang dilawan, maka demi hukum Para Pelawan haruslah
dinyatakan tidak berwenang mengajukan Perlawanan dalam perkara ini
dengan segala akibat hukumnya (bandingkan dengan Yurisprudensi MARI
No. : 565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974)
B. Tentang Posita Dan Petitum Perlawanan Saling Kontradiktif
- Bahwa berdasarkan posita Perlawanan halaman 9 huruf b yang menyebutkan
sesuai fakta yuridis objek perkara adalah hak dan milik Para Pelawan yang
secara penguasaan fisik, dokumen administratif, tetapi dalam petitum
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
Perlawanan angka 5 Para Pelawan menuntut agar Pengadilan menghukum
Terlawan, Turut Terlawan I dan II atau kepada siapa saja yang menguasai
untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Para Pelawan ;
- Bahwa fakta hukum diatas telah membuktikan dengan sempurna tentang
posita maupun petitum Perlawan yang satu dengan yang lainnya saling
bertentangan dan posita gugatan juga kontradiktif dengan petitum sehingga
oleh karenanya Perlawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima
(bandingkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :
404/PDT/1966 tanggal 21 Agustus 1969 serta Yurisprudensi MARI Nomor :
267/K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972)
C. Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan Kabur (Obscuur libel)
- Bahwa jika dicermati lagi secara mendalam isi Perlawanan Para Pelawan,
maka perlawanan yang diajukan oleh Pelawan kabur dimana di satu sisi
seolah-olah Para Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap putusan karena
tidak pernah tahu dan tidak pernah dilibatkan dalam perkara Putusan
Pengadilan Tinggi Medan No. 91/PDT/2016/PT-MDN, tanggal 8 Juni 2016 Jo
Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 20//Pdt.G/2015/PN-Sdk, tanggal
26 Nopember 2015, akan tetapi di sisi lain Pelawan juga mengajukan
perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi, sesuai dengan Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 4 Agustus 2016 No: 20/ Pdt.G/
2015/PN.Sdk untuk melaksanakan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi
Medan, No. 91/PDT/2016/PT-MDN, tanggal 8 Juni 2016 Jo Putusan
Pengadilan Negeri Sidikalang No. 20/Pdt.G/2015/PN-Sdk, tanggal 26
Nopember 2015 ;
- Bahwa apabila Pelawan mengajukan Perlawanan ini berdasarkan tidak
pernah tahu dan tidak pernah dilibatkan dalam perkara tersebut adalah alasan
tidak beralasan menurut hukum, yang mana Para Pelawan merupakan saudara kandung dari Turut Terlawan-I dan Turut Terlawan II secara otomatis Para pelawan mengetahui perkara yang menimpa saudara kandungnya tersebut, sebahagian besar Para Pelawan berdomisili di daerah objek perkara tersebut, dan terhadap perkara tersebut sudah dilaksanakan pemeriksaan lapangan yang lebih menggelikan mengenai surat-surat dan Laporan Polisi Para Pelawan mengetahui sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 23 Juni 2015 jadi adalah mustahil Para Pelawan tidak tahu, dan mengenai Para
Pelawan tidak dilibatkan dalam perkara tersebut, karena perkara tersebut
bukan menyangkut harta warisan akan tetapi mengenai kepemilikan atas
objek perkara;
- Bahwa sebaliknya apabila Perlawanan ini diajukan oleh Pelawan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang 4 Agustus 2016
No: 20/ Pdt.G/ 2015/PN.Sdk,, juga tidak beralasan menurut hukum, karena
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
mengenai Pelaksanaan Sita Eksekusi juga telah diatur secara tegas, bahwa
sita eksekusi tejadi karena Tergugat tidak melakukan perlawanan terhadap
putusan tersebut dengan tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu 14 hari,
yang mana Penggugat (ic.Terlawan) telah meminta kepada Pengadilan Negeri
Sidikalang agar terhadap putusan tersebut dijalankan Eksekusi atas alasan
putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tenggang waktu
mengajukan perlawanan selama 14 hari sudah terlampaui, untuk memenuhi
permintaan tersebut Pengadilan Negeri Medan sudah memperingatkan
(aanmaning) Turut Terlawan-I dan II untuk melaksanakan Putusan tersebut
secara sukarela;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Terlawan memohon
kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan
Perlawanan yang diajukan Pelawan batal demi hukum atau setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard); III. DALAM POKOK PERKARA
- Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian dalam eksepsi diatas
secara mutatis-mutandis dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dan merupakan bagian dalam Pokok Perkara ini sehingga tidak diulangi lagi
penulisannya satu-persatu;
- Bahwa, Terlawan menolak seluruh dalil-dalil para Pelawan kecuali terhadap hal-
hal yang diakui sebagai berikut :
- Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil perlawanan Para Pelawan yang
menyatakan Para Pelawan selaku ahli waris dari Esteria Br Sihotang dan alm.
Walman Lumbangaol mendapat hak atas tanah seluas 132 M², yang menjadi
objek perkara berdasarkan bondel waris yang belum dibagi oleh ahli waris hal
tersebut bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, No.
91/PDT/2016/PT-MDN, tanggal 8 Juni 2016 Jo Putusan Pengadilan Negeri
Sidikalang No. 20/Pdt.G/2015/PN-Sdk, tanggal 26 Nopember 2015, khususnya
menyangkut tanah objek perkara dimana objek perkara tersebut sejak tahun
2013 (Vide Bukti P-I) telah mempunyai alas hak yang sah dan Pemilik yang sah
dan telah diuji kemudian dibenarkan melalui putusan Pengadilan Negeri
Sidikalang yang telah diuji oleh Majelis Hakim Tinggi Medan dan putusan
tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijde);
- Bahwa, oleh karena itu permohonan Para Pelawan yang meminta agar
Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang
tanggal 4 Agustus 2016 No.20/Pdt.G/2015/PN-Sdk memanggil Turut Terlawan-I
untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Pada hari selasa tanggal 23 Agustus
2016 untuk diberikan teguran/peringatan segera melaksanakan isi/bunyi putusan
Pengadilan Negeri Sidikalang No.20/Pdt.G/2015/PN-Sdk tanggal 26 Nopember
2015 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan
No.91/PDT/2016/PT-MDN tanggal 8 Juni 2016, agar tidak dilaksanakan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
haruslah ditolak karena bagaimana mungkin penetapan tersebut tidak
dilaksanakan sedang hukum mengatur terhadap suatu perkara yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sekalipun ada upaya
hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) maupun perlawanan Pihak
Ketiga tidak menghalangi dilaksanakannya eksekusi ;
- Bahwa salah satu prinsip jika berhadapan dengan perlawanan terhadap eksekusi
ialah: “perlawanan pihak tereksekusi terhadap ekseksusi tidak mutlak menunda
eksekusi”. Prinsip ini sama dengan apa yang melekat pada perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi tidak mutlak menunda eksekusi. (vide Pasal 207 ayat (3) Hir/Pasal 225 RBg dan Pasal 227 RBg). Dalam kasus inipun
perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi tidak mutlak menunda eksekusi.
Penerapan penundaan eksekusi berdasar perlawanan pihak Ketiga disesuaikan
dengan “asas eksepsional”
- Bahwa, dengan demikian upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Para
Pelawan, adalah menunggu dilaksanakan eksekusi kemudian mengajukan
gugatan dan apabila gugatan ditolak upaya hukum menuntut hak menjadi gugur
dan andai kata gugatan dikabulkan maka sekalipun objek perkara telah
dieksekusi pihak lain upaya hukum eksekusi tetap untuk minta eksekusi kembali
sehingga kepastian hukum dapat terwujud dengan benar dan tidak tumpang
tindih;
- Bahwa, oleh karena dalil-dalil perlawanan Para Pelawan dalam perkara ini tidak
saling mendukung bahkan telah kontradiksi antara posita-posita dengan
Petitumnya maka perlawanan Para Perlawnan haruslah ditolak dan konsekwensi
hukumnya Penetapan Eksekusi yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan
Negeri Sidikalang tanggal 4 Agustus 2016 No.20/Pdt.G/2015/PN-Sdk memanggil
Turut Terlawan-I untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Pada hari selasa
tanggal 23 Agustus 2016 untuk diberikan teguran/peringatan segera
melaksanakan isi/bunyi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang
No.20/Pdt.G/2015/PN-Sdk tanggal 26 Nopember 2015 yang dikuatkan oleh
Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.91/PDT/2016/PT-MDN tanggal 8 Juni
2016, dapat dilaksanakan;
- Bahwa, perlu ditegaskan kembali dalil-dalil Para Pelawan Mengenai Surat
Perjanjian Pengembalian emas tanggal 12 Januari 2013 (Vide Bukti T-I,II/2)
dengan pertimbangan hukumnya “surat Perjanjian semacam ini haruslah
dianggap tidak pernah ada karena tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata
dan Pasal 1338 KUHPerdata dan tidak ada aslinya secara formal tidak dapat
dipergunakan alat bukti yang sah” karena tidak sesuai dengan Pasal 1888 KUH
Perdata dan Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985), (putusan halaman 27 alinea 1), Surat Penyerahan Tanah dan rumah tanggal 21 Oktober 2013 (Vide Bukti P-1) dengan Pertimbangan hukumnya, karena selama persidangan tidak
ditemukan alasan-alasan hukum yang dapat membatalkan surat Penyerahan Tanah dan Rumah tersebut maka penyerahan tanah dan rumah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
berdasarkan Surat Penyerahan tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum (Putusan halaman 30 alinea 2)), Surat
Pernyataan tanggal 11-03-14 (Vide Bukti P-2, Pertimbangan Putusan halaman 25 s/d 26), Surat Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Dairi
Sektor Sumbul No. K/20/VII/2015 Reskrim, tanggal 07 Agustus 2015 (Vide Bukti T-I,II/3 Pertimbangan Halaman 31 alinea 2) telah dipertimbangkan dengan
cermat dan lengkap oleh Majelis Hakim dalam Putusan No.20/Pdt.G/2015/PN-
Sdk tanggal 26 Nopember 2015 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi
medan No.91/PDT/2016/PT-MDN tanggal 8 Juni 2016, maka sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2002, antara lain : “Merupakan suatu prinsip yang sangat universal bahwa suatu putusan tidak boleh didiskusikan oleh siapa saja karena masalah tersebut merupakan kemandirian Badan Peradilan ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang dan telah diuji oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan
“setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.20/Pdt.G/2015/PN. Sdk tanggal 26 Nopember 2015, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa sebidang tanah berukuran 22 Meter x 6 meter seluas 132 Meter persegi berikut satu unit rumah tinggal yang berada diatasnya terbuat dari semen dinding seperampat batu, dan atasnya papan atap seng berukuran 6 Meter dan Panjang 17 Meter yang terletak di Desa Simartugan Julu, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, adalah milik Terbanding semula Penggugat berdasarkan surat Penyerahan tanah dan Rumah tanggal 21 Oktober 2013 dari Walman Lumbangaol (orangtua Kandung Para Tergugat) sudah tepat dan Benar (Putusan Halaman 16 alinea 4 bersambung ke halaman 17”
Putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht vqn
gewijsde) dianggap benar dan adil, hal ini merupakan prinsip yang tidak bisa
ditawar-tawar, jika prinsip ini tidak ditegakkan sebagai hukum besi bisa berakibat
hancur dan runtuh sendi Negara hukum maupun sendi dasar penegakan hukum
dan dalam hal putusan itu bersifat penghukuman/condemnatoir, maka putusan
tersebut harus dilaksanakan (eksekusi);
- Bahwa oleh karena Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan ini merupakan
bantahan terhadap eksekusi perkara No. 91/PDT/2016/PT MDN, tanggal 8 Juni
2016 Jo No. 20/Pdt.G/2015 /PN Sdk, tanggal 28 Nopember 2015 maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya, hal
ini sejalan dengan Yurispurdensi Mahkamah Agung -RI No. 1038.K /Sip/1973,
tanggal 1 Agustus 1973, artinya Dalil-dalil perlawanan berdasar “hak milik”
adalah suatu alasan yang relevan untuk menunda eksekusi dalam arti :
Kepada pelawan diberikan waktu untuk membuktikan perlawanannya bahwa
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
bukti hak milik yang dimilikinya lebih “kuat” dari pada bukti si Penggugat (ic.
Terlawan) yang telah dimenangkan dalam putusan hakim yang akan dijalankan
(eksekusi) ;
- Bahwa, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut pada
bulan Juli Terlawan (ic Ruben Siboro) mengajukan permohonan kepada Ketua
Pengadilan Negeri Sidikalang agar Putusan Perkara No. 20/Pdt.G/2015/PN-Sdk
tanggal 26 Nopember 2015 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi
Medan No. 91/PDT/2016/PT-MDN tanggal 8 Juni 2016 agar dilaksanakan
eksekusi ;
- Bahwa, karena permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan berdasar hukum
selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 4 Agustus 2016
No.20/Pdt.G/2015/PN-Sdk memanggil Turut Terlawan-I untuk menghadap Ketua
Pengadilan Negeri Pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2016 untuk diberikan
tegoran/peringatan segera melakasanakan isi/bunyi putusan Pengadilan Negeri
Sidikalang No.20/Pdt.G/2015/PN-Sdk tanggal 26 Nopember 2015 yang dikuatkan
oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 91/PDT/2016/PT-MDN tanggal 8
Juni 2016 dan terhadap perkara perdata No. 20/Pdt.G/2015/PN-Sdk tanggal 26
Nopember 2015 dapat dilaksanakan eksekusi ;
- Bahwa, dengan demikian keberatan para Pelawan terhadap Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Negeri Sidikalang tanggal 4 Agustus 2016 No.
20/Pdt.G/2015/PN-Sdk memanggil Turut Terlawan-I untuk menghadap Ketua
Pengadilan Negeri Pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2016 untuk diberikan
tegoran/peringatan segera melakasanakan isi/bunyi putusan Pengadilan Negeri
Sidikalang No. 20/Pdt.G/2015/PN-Sdk tanggal 26 Nopember 2015 yang
dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi medan No. 91/PDT/2016/PT-MDN
tanggal 8 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang
selaku eksekutor ternyata tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak,
karena tanah perkara yang dieksekusi asal-usulnya jelas dan telah diputus oleh
Pengadilan ;
- Bahwa, terjadinya perkara perdata No. 20/Pdt.G/2015/PN-Sdk tanggal 26
Nopember 2015 adalah karena semasa hidup Walman Lumbanggal orang tua
Para Pelawan dan Turut Terlawan-I dan II telah mengalihkan tanah dan rumah
sebagaimana objek perkara kepada Terlawan (vide Bukti P-1) tanpa seijin
Terlawan tanah dan rumah rumah tersebut Turut Terlawan-I dan Turut Terlawan
II tetap menguasai dan mengusahai serta tidak mau mengosongkan dan
menyerahkan dengan baik adanya tanpa syarat apapun kepada Terlawan
walaupun Terlawan sudah berkali-kali menegurnya baik secara kekeluargaan
maupun dengan jalan mediasi oleh Kepala Desa Simartugan Julu akan tetapi
Turut Terlawan-I dan II tidak beritikad baik untuk mengosongkan dan
menyerahkannya kepada Terlawan yang merupakan perbuatan melawan hukum;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
- Bahwa atas tindakan Turut Terlawan-I danI I tersebut, maka hukum memberikan
kesempatan kepada Terlawan mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam
Pasal 1792 Jo Pasal 1338 KUHPerdata Jo Pasal 1813 KUHPerdata untuk
menyatakan sebidang tanah berukuran 22 meter x 6 Meter seluas 132 Meter
persegi berikut satu unit rumah tinggal yang berada diatasnya terbuat dari semen
dinding seperampat batu, dan atasnya papan atap seng berukuran 6 Meter dan
Panjang 17 Meter yang terletak di Desa Simartugan Julu, Kecamatan Pegagan
Hilir, Kabupaten Dairi, berdasarkan surat Penyerahan tanah dan Rumah tanggal
21 Oktober 2013 dari Walman Lumbangaol adalah sah secara hukum milik
Penggugat dan Menyatakan Surat Penyerahan Tanah dan Rumah tanggal 21
Oktober 2013 adalah sah secara hukum;
- Bahwa Terlawan tetap berusaha untuk meminta tanah dan rumah tersebut
dikosongkan dan diserahkan kepada Terlawan, akan tetapi Perbuatan Turut
Terlawan-I dan II yang tidak mau tahu terhadap keberatan-keberatan yang
diajukan baik secara lisan maupun melalui Kepala Desa Simartugan Julu
menyebabkan timbulnya Perselisihan hukum antara Turut Terlawan-I dan II
dengan Terlawan yang jelas-jelas menguasai dan mengusahai tanah dan rumah
tersebut, hal ini juga telah diakui Para Pelawan di dalam dalil Perlawanannya, yang jelas menimbulkan kerugian bagi Terlawan terutama
menyangkut tanah dan rumah yang berada dalam kekuasaan Turut Terlawan-I
dan II maka wajar dan pantas menurut hukum apabila Terlawan memintakan
kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pelawan untuk segera menyerahkan
tanah dan rumah tersebut kepada Terlawan yang berada Penguasaan Turut
Terlawan dalam keadaan baik;
- Bahwa, sehingga tidak benar dan Terlawan membantah dalil Para pelawan yang
menyatakan baru mengetahui adanya Perkara Nomor: 20/Pdt/G/2015/PN-Sdk Jo
Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN dengan adanya Teguran /anmaning untuk
melakasanakan Putusan tersebut setelah diberitahukan oleh Turut Terlawan-I,
dalil ini harus ditolak sebab perkara perdata No. 20/Pdt/G/2015/PN-Sdk Jo
Nomor 91/PDT/2016/PT.MDN, melibatkan saudara kandung dari Para Pelawan sendiri sehingga tidak mungkin Para Pelawan tidak tahu apa yang menimpa saudara kandungnya tersebut, dan sebagian besar Para Pelawan berdomisili hukum di daerah objek perkara, dan terhadap perkara tersebut
sudah dilaksanakan pemeriksaan lapangan yang lebih menggelikan
mengenai surat-surat dan Laporan Polisi Para Pelawan mengetahui sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 23 Juni 2015 jadi adalah mustahil andai kata quad noon benar Para
Pelawan baru mengetahui adanya perkara dengan adanya Teguran /anmaning
untuk melaksanakan Putusan tersebut;
- Bahwa, kalau Para Pelawan sebagai Pelawan yang baik seharusnya Para Pelawan mengajukan Intervensi pada perkara No. 20/Pdt/G/2015/PN-Sdk,
bukan menunggu perkara putus di tingkat Banding yang berkekuatan hukum
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
tetap lalu dengan alasan tidak tahu ada perkara kemudian mengajukan
perlawanan, upaya yang dilakukan para pelawan ini tidak baik dalam penegakan
hukum ke depan ;
- Bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan Para Pelawan dalam Perkara ini tidak murni untuk mencari kebenaran atau upaya hukum sesungguhnya dari pencari keadilan, namun merupakan sebuah upaya dari para pihak saja untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi. Karena menurut hemat
TERLAWAN Permohonan Perlawan yang diajukan PARA PELAWAN hanya
menjadikan upaya hukum sebagai upaya mengulur waktu eksekusi;
- Bahwa, oleh karena Para Pelawan bukan sebagai Pelawan yang baik dan
seluruh alasan-alasan perlawanan Para Pelawan tidak berdasar hukum maka
Terlawan mohon agar perlawanan Para Pelawan ditolak seluruhnya seluruhnya
atau setidak-tidanya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke
verklaard);
Bahwa berdasarkan uraian diatas, Terlawan semula Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang atau Majelis Hakim yang memeriksa serta
menyidangkan Perkara ini untuk berkenan untuk memberikan Putusan yang Amarnya
berbunyi sebagai berikut :
DALAM PROVISI ;
- Menolak provisi Para Pelawan untuk seluruhnya ;
DALAM EKSEPSI :
- Menerima Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijk
verklraad);
2. Menyatakan Pelawan-I, Pelawan-II, Pelawan-III, Pelawan-IV, Pelawan-V adalah
Pelawan yang tidak jujur;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.20/Pdt.G/2015/PN-Sdk
tanggal 26 Nopember 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan
No.91/PDT/2016/PT-MDN tanggal 8 Juni 2016 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.20/Pdt.G/2015/PN-Sdk
tanggal 26 Nopember 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan
No.91/PDT/2016/PT-MDN tanggal 8 Juni 2016 dapat dilaksanakan eksekusi
5. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara
ini;
Dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan (Pembantah) tersebut,
Turut Terlawan I (Turut Terbantah I) dan Turut Terlawan II (Turut Terbantah II)
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :
1. LEGAL STANDING PARA PELAWAN. Bahwa TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II mengakui dan
membenarkan alasan/dalil hukum PARA PELAWAN terkait legal standing
dengan alasan hukum sebagai berikut:
a. Bahwa benar PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II adalah ahli waris dari alm. ESTIARA SITOHANG dan alm.
WALMAN LUMBAN GAOL;
b. Bahwa benar alm. ESTIARA SITOHANG adalah Ibu PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II yang meninggal dunia
pada bulan Septe,ber 2010 dimakamkan di Simartugan Julu, Desa
Simartugan, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi;
c. Bahwa benar alm. WALMAN LUMBAN GAOL adalah Ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II yang
meninggal dunia pada 29 Maret 2014 dimakamkan di Simartugan Julu,
Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi;
d. Bahwa benar tanahh berukuran 22 Meter X 16 Meter seluas 132 Meter
persegi berikut satu unit bangunan rumah tinggal diatasnya terbuat dari
lantai semen, dinding seperempat batu, dan atasnya papan atap seng
berukuran lebar 6 Meter dan panjang 17 Meter di Desa Simartugan Julu,
Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi dengan batas-batas sebagai
berikut:
Sebelah Timur : Kebun Kopi keluarga ANTON TAMBUN 6 Meter,
Sebelah Barat : Jalan Raya Tiga Baru-Sumbul 6 Meter,
Sebelah Utara : Tanah MUDA TAMBUN 22 Meter,
Sebelah Selatan : Kebun ROMAULI KALOKO 22 Meter,
Adalah harta warisan dari alm. ESTERIA SITOHANG yang belum pernah
dibagai sampai dengan meninggalnya alm. WALMAN LUMBAN GAOL;
e. Bahwa benar TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II atas ijin
PARA PELAWAN menghuni atau tinggal dirumah milik seluruh ahli waris
di Desa Simartugan Julu, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi
yang menjadi perkara No 20/Pdt.G/2015/PN.Sdk jo Nomor
91/PDT/2016/PT.MDN;
f. Bahwa benar PARA PELAWAN tidak pernah dilibatkan sebagai pihak
dalam perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sdk jo Nomor:
91/PDT/2016/PT.MDN;
g. Bahwa benar Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang telah menerbitkan
Penetapan Nomor: 20/Pdt.G/2015/PN.Sdk tanggal 4 aguatus 2016 yang
memanggil TURUT TERLAWAN I untuk menghadap Ketua Pengadilan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
Negeri Sidikalang pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2016 untuk
diberikan tegoran/peringatan segera melaksanakan isi/bunyi Putusan
Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor: 20/Pdt.G/2015/PN.Sdk tanggal 16
November 2015 yang dikuatkan Putusan Pengadilan tinggi medan
Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN tanggal 22 Maret 2016;
h. Bahwa benar PARA PELAWAN baru mengetahui adanya perkara Nomor:
20/Pdt.G/2015/PN.Sdk jo Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN dan adanya
teguran/anmanning untuk melaksanakan putusan tersebut setelah
diberitahukan oleh TURUT TERLAWAN I;
i. Bahwa benar amar putusan dalam perkara Nomor:
20/Pdt.G/2015/PN.Sdk jo Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN antara lain:
- Menyatakan bahwa sebiadang tanah berukuran 22 Meter X 16 Meter
seluas 132 Meter persegi berikut satu unit bangunan rumah tinggal
diatsnya terbuat dari lantai semen, dinding seperempat batu, dan
atasnya papan atap seng berukuran lebar 6 Meter dan panjang 17
Meter, di Desa Simartugan Julu, Kecamatan Pegagan Hilir,
Kabupaten Dairi, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : Kebun Kopi keluarga ANTON TAMBUN 6 Meter,
Sebelah Barat : Jalan Raya Tiga Baru-Sumbul 6 Meter,
Sebelah Utara : Tanah MUDA TAMBUN 22 Meter,
Sebelah Selatan : Kebun ROMAULI KALOKO 22 Meter,
Berdsarkan Surat Penyerahan Tanah dan Rumah tanggal 21 Oktober
2013 dari WALMAN LUMBAN GAOL (orang tua para Tergugat) adalah
sah secara hukum hak milik Penggugat;
- Menyatakan Surat Penyerahan Tanah dan Rumah tanggal 21
Oktober 2013 adlah sah secara hukum;
- Menyatakan sah secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II
yang menguasai, mengusahai serta tidak bersedia mengosongkan
tanah berikut di atas tanah tersebut tanpa syarat apapun juga yang
menjadi hak milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan segala sesuatu yang menimbulkan hak berupa surat-
surat yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang
mendapat hak dari mereka atas tanah yang menjadi objek perkara
batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk dengan segera dan
tanpa syarat apapun juga meninggalkan, mengosongkan, serta
menyerahkan dalam keadaan baik adanya tanah berikut rumah yang
berada diatas tanah tersebut kepada Penggugat untuk dengan
leluasa dapat dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat;
j. Bahwa benar untuk mempertahankan haknya selaku ahli waris dari alm.
ESTERIA SITOHANG dan alm. WALMAN LUMBAN GAOL PARA
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
PELAWAN memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan gugatan perlawanan a quo;
2. DALAM PROVISI. Bahwa TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II mengakui dan
membenarkan alasan/dalil hukum PARA PELAWAN terkain tuntutan dalam
provoso dengan alasan hukum sebagai berikut:
a. Bahwa benar PARA PELAWAN dan TURUT TERLAWAN I serta
TURUT TERLAWAN II adalah anak dari alm. ESTERIA SITOHANG
yang meninggal dunia pada bulan September 2010 sehingga
berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata Jo Pasal 852 KUHPerdata
menjadi ahli waris dan berhak atas warisan alm. ESTERIA
SITOHANG;
b. Bahwa setelah meninggalnya alm. ESTERIA SITOHANG sampai
dengan meninggalnya salah seorang ahli waris yaitu alm. WALMAN
LUMBAN GAOL tanggal 29 Maret 2014 belum pernah dilakukan pembagian warisan, sehingga seluruh harta warisan alm. ESTERIA
SITOHANG menjadi bodel warisan/hak waris dari 8 (delapan) ahli
waris yaitu: alm. WALMAN LUMBAN GAOL, PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II;
c. Bahwa berdasarkan hal tersebut adalah tepat dan beralasan menurut
hukum permohonan PARA PELAWAN untuk menangguhkan
eksekusi pengosongan terkait putusan perdata Nomor:
20/Pdt.G/2015/PN.Sdk jo Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN tersebut
diatas meskipun ada banding, kasasi dan peninjauan kembali, sampai
dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap
dikabulkan;
3. DALAM POKOK PERKARA. a. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada materi legal standing dan
materi provisi, mohon secara mutatis-mutandis dianggap juga merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan materi jawaban dalam
pokok perkara:
b. Bahwa benar tanah dan bangunan objek sengketa dalam perkara
Perdata Nomor: 20/Pdt.G/2015/PN.Sdk jo Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN
berukuran 22 Meter x 16 Meter seluas 132 Meter persegi berikut satu unit
rumah tinggal diatasnya terbuat dari lantai semen, dinding seperempat
batu, dan atasnya papan atap seng berukuran lebar 6 Meter dan panjang
17 Meter di Desa Simartugan Julu, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten
Dairi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : Kebun Kopi keluarga ANTON TAMBUN 6 Meter,
Sebelah Barat : Jalan Raya Tiga Baru-Sumbul 6 Meter,
Sebelah Utara : Tanah MUDA TAMBUN 22 Meter,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
Sebelah Selatan : Kebun ROMAULI KALOKO 22 Meter,
Bukan milik TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II melainkan
harta warisan dari alm. ESTERIA SITOHANG yang belum pernah dibagi
semasa hidup alm. WALMAN LUMBAN GAOL sehingga harta bersama
(gono-gini) yang secara hukum setelah meninggalnya alm. ESTERIA
SITOHANG menjadi harta warisan (boedel warisan) hak seluruh ahli
waris alm. ESTERIA SITOHANG;
c. Bahwa benar alm. ESTERIA SITOHANG meninggal dunia pada bulan
September 2010 dimakamkan di Simartugan Julu, Desa Simartugan,
Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi;
d. Bahwa benar harta warisan alm. ESTERIA SITOHANG selama hidup
alm. WALMAN LUMBAN GAOL belum pernah dibagi oleh seluruh ahli waris (8 orang) yaitu: alm. WALMAN LUMBAN GAOL, E. HEBER
PARADUAN LUMBAN GAOL, PAIMA SONDANG LUMBAN GAOL,
MAROJAHAN LUMBAN GAOL, LASMARIA LUMBAN GAOL, SUGIONO
LUMBAN GAOL, MARIANTI LUMBAN GAOL dan DENBOSTON
LUMBAN GAOL;
e. Bahwa benar oleh karena pembagian warisan dari alm. ESTERIA
SITOHANG belum pernah dilakukan, maka secara hukum setiap
perbuatan/tindakan hukum terhadap seluruh harta warisan harus dilakuka
secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris atau setidak-tidaknya
mendapat persetujuan tertulis dari seluruh ahli waris;
f. Bahwa benar dengan belum pernah dilakukannya pembagian warisan
setelah meninggalnya alm. ESTERIA SITOHANG, maka perbuatan
hukum menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa kepada
TERLAWAN RUBEN SIBORO sebagaimana surat Penyerahan Tanah
dan Rumah tanggal 21 Oktober 2013 oleh alm. WALMAN LUMBAN
GAOL tanpa persetujuan tertulis dari PARA PELAWAN adalah cacat
hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus
dibatalkan;
g. Bahwa benar setelah meninggalnya alm. WALMAN LUMBAN GAOL,
seluruh harta warisan belum pernah dibagi oleh seluruh ahli waris (7
orang) yaitu: E. HEBER PARADUAN LUMBAN GAOL, PAIMA
SONDANG LUMBAN GAOL, MAROJAHAN LUMBAN GAOL, LASMARIA
LUMBAN GAOL, SUGIONO LUMBAN GAOL, MARIANTI LUMBAN
GAOL dan DENBOSTON LUMBAN GAOL (PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II);
h. Bahwa benar putusan dalam perkara perdata Nomor:
20/Pdt.G/2015/PN.Sdk jo Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN secara hukum
tidak mengikat dan tidak berakibat hukum kepada hak waris PARA
PELAWAN selaku ahli waris dari alm. ESTERIA SITOHANG dan alm.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
WALMAN LUMBAN GAOL (Ibu dan ayah PARA PELAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II);
i. Bahwa penyerahan tanah objek sengketa oleh alm. WALMAN LUMBAN
GAOL kepada TERLAWAN dengan tidak melibatkan/tanpa persetujuan
dari PARA PELAWAN sebagaimana Surat Penyerahan Tanah dan
Rumah tanggal 21 Oktober 2013 adalah rekayasa/akal-akalan
TERLAWAN, terbukti bahwa asli Surat Tanah dan Bangunan Rumah
objek sengketa tidak pernah diserahkan kepasa TERLAWAN (berada
ditangan PARA PELAWAN), dengan didukung fakta lainnya
sebagaimana gugatan perlawanan PARA PELAWAN yaitu mengenai
Penguasaan fisik, Administrasi, dan hukum sebagaimana dalil gugatan
perlawanan PARA PELAWAN dalam pokok perkara.
Berdasarkan uraian diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri
sidikalang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan
memutus sebagai berikut :
DALAM PROVISI. 1. Mengabulkan permohonan provisi PARA PELAWAN;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi Penetapan Nomor
20/Pdt.G/2015/PN.Sdk tanggal 4 Agustus 2016 yang memanggil
TURUT TERLAWAN I untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri
Sidikalang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 untuk diberikan
tegoran/peringatan segera melaksanakan isi/bunyi putusan
Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sdk jo
putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN;
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN
untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PELAWAN sebagai PARA PELAWAN yang
beritikad baik dan benar;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang
Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sdk tanggal 4 Agustus 2016 jo
putusan Pengadilan tinggi Medan Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN
adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tindakan anmanning berdasarkan Penetapan Nomor
20/Pdt.G/2015/PN.Sdk tanggal 4 Agustus 2016 memanggil TURUT TERLAWAN I untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang
pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 untuk diberikan
tegoran/peringatan segera melaksanakan isi/bunyi putusan
Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sdk tanggal
16 November 2015 yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
Nomor: 91/PDT/2016/PT.MDN tanggal 22 Maret 2016 tidak berdasar
hukum dan tidak mengikat bagi PARA PELAWAN;
5. Menghukum TERLAWAN, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II atau kepada siapa saja yang menguasai tanah
berukuran 22 Meter x 16 Meter seluas 132 Meter persegi berikut satu
unit Rumah tinggal diatasnya terbuat dari lantai semen, dinding
seperempat batu, dan atasnya papan atap seng berukuran lebar 6
Meter dan Panjang 17 Meter di Desa Simartugan Julu, Kecamatan
Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Kebun Kopi keluarga ANTON TAMBUN 6
Meter,
Sebelah Barat : Jalan Raya Tiga Baru-Sumbul 6 Meter,
Sebelah Utara : Tanah MUDA TAMBUN 22 Meter,
Sebelah Selatan : Kebun ROMAULI KALOKO 22 Meter,
Untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada PARA PELAWAN.
6. Menghukum TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II untuk
mentaati isi putusan;
7. Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya perkara;
Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 13
Maret 2017 Nomor. 14/Pdt.Bth/2016/PN.Sdk.- yang amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut ; DALAM PROVISI
- Menolak provisi Para Pelawan (Pembantah) ;
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Terlawan (Terbantah) untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak Perlawanan Para Pelawan (Pembantah) untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Pelawan (Pembantah) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
4.151.000,- (empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor
No.03/Pdt.Bdg/2017/PN-Sdk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Sidikalang ternyata Para Pelawan sebagai Pembanding pada tanggal 20 Maret
2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Sidikalang Nomor : 14/Pdt.BTH/2016/PN-Sdk tanggal 13 Maret 2017
dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding
semula Terlawan pada tanggal 28 April 2017, dan kepada masing-masing
Turut Terbanding/Turut Terlawan pada tanggal 4 April 2017 ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Insidentil dari Pembanding semula
Para Pelawan telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 31 Mei
2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Kuasa Hukum Terbanding/Terlawan dan kepada Para Turut terbanding/Turut
Terlawan masing-masing pada tanggal 12 Juni 2017 ;
Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang
telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara
dan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 14/Pdt.BTH/2016/PN-Sdk
tanggal 13 Maret 2017 kepada Kuasa Insidentil Pembanding/Para pelawan
pada tanggal 5 September 2017, kepada Terbanding/Terlawan pada tanggal 28
April 2017, serta kepada Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan masing-
masing pada tanggal 16 Mei 2017, yang isinya menerangkan bahwa dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut
kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa
dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding dahulu
Para Pelawan diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara
yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding telah
memenuhi syarat-syarat formal banding oleh karena itu permohonan banding
dari Pembanding tersebut dapat diterima ;
Menimbang bahwa setelah membaca memori banding dari Para
Pembanding/Para Pelawan dengan alasan-alasan keberatan terhadap putusan
tersebut diatas adalah sebagai berikut :
Bahwa seluruh pertimbangan hukum Judex factie Tingkat pertama adalah
tidak benar dan dianggap mengandung cacat per incuriam atau putusan yang
salah apabila putusan kurang seksama (Lack care) memeriksa memutus
seluruh perkara yang digugat, atau terdapat beberapa hal dan fakta hukum yang
tidak dipertimbangkan, sehingga putusan dikategorikan tidak seksama
pertimbangannya (omvoldoende gemotiveerd), atau putusan tidak menilai dan
mempertimbangkan berbagai segi hukum yang relevan (the relevant law was not
taken into consideranttion) ;
Bahwa oleh karena apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan
hukum yang cukup dan cermat (onvoeldoendo gemotiveerd) tentang fakta-fakta
dan bukti-bukti yang akan dijadikan sebagai alasan dan dasar dari kesimpulan
pendapat dalam putusan tersebut, baik terhadap penolakan maupun terhadap
penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
adalah merupakan masalah yuridis dan dijadikan alasan untuk dapat dijadikan
alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan ;
Bahwa judex factie tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan yang
berisi analisis berdasarkan pertimbangan Undang-undang pembuktian berkaitan
dengan dalil apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti ;
Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan teliti memori banding,
tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang
diajukan oleh Pembanding yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat
Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak beralasan ;
Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan
meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor : 14/Pdt.Bth/2016/PN-Sdk.- dan
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 13 Maret 2017
Nomor : 14/Pdt.Bth./2016/PN-Sdk.- dan pertimbangan-pertimbangan Majelis
Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga
Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan
Majelis Tingkat Pertama sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam
memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena mana
putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 13 Maret 2017 Nomor :
14/Pdt.Bth/2016/PN-Sdk.- yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;
Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Para Pelawan tetap
berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;
Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara
Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het
Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227.) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan
perkara ini ;
M E N G A D I L I
1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Pelawan ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 13 Maret 2017
Nomor:14/Pdt.Bth/2016/PN.Sdk.- yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar seluruh
biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 393/PDT/2017/PT.MDN
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh kami
LINTON SIRAIT,SH.MH.- selaku Ketua Majelis dengan PERDANA GINTING,SH,
dan SUWIDYA, SH.LLM.- masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Nopember 2017 Nomor
393/PDT/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2018,
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta AGUS IBNU SUTARNO, SH
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri
kedua belah pihak dalam perkara ini;
Hakim Anggota : Hakim Ketua :
ttd ttd
1. PERDANA GINTING,SH, LINTON SIRAIT,SH,MH.-
ttd
2. SUWIDYA, SH.LLM.-
Panitera Pengganti
ttd
AGUS IBNU SUTARNO, SH
Rincian biaya perkara:
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-
Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)