Keberlanjutan Aktivitas Sehari-hari Pengunjung Alun- alun ...
PENGADILAN AGAMA WONOSARIpa-wonosari.net/asset/lap_PA Wonosari_2009-LENGKAP.pdf · PENGADILAN AGAMA...
Transcript of PENGADILAN AGAMA WONOSARIpa-wonosari.net/asset/lap_PA Wonosari_2009-LENGKAP.pdf · PENGADILAN AGAMA...
PENGADILAN AGAMA WONOSARIJl. Alun-Alun Barat No. 1 Telp. / Fax. (0274) 391 325
WONOSARI 55813 Website: www.pa-wonosari.net Email: [email protected]
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas
kedinasan di Pengadilan Agama Wonosari dengan lancar dan menuangkannya dalam
sebuah tulisan mengenai uraian kerja dari semua kegiatan beserta hasilnya, selanjutnya
kami tuangkan dalam laporan ini.
Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban realisasi
program kerja, pelaksanaan tugas-tugas antara lain: bidang yustisial, kepaniteraan,
kesekretariatan, pelaksanaan tugas pengawasan dan pembangunan untuk Tahun 2009.
Kami menyadari sepenuhnya, walaupun laporan ini telah diusahakan serta disusun
dengan sebaik-baiknya, tetapi masih terasa banyak kekurangannya. Untuk itu saran dan
kritik demi perbaikan laporan ini sangat kami harapkan.
Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas kami
selanjutnya.
Wonosari, 05 Januari 2009 Ketua
Drs. JEJE JAENUDIN, MSI. NIP. 195705161985031003
i
DAFTAR ISI
Pengantar .................................................................................................................... i
Daftar Isi ..................................................................................................................... ii
BAB I : PENDAHULUAN ........................................................................ 1
A. Kebijakan Umum Peradilan ..................................................... 1
B. Visi dan Misi ............................................................................ 2
C. Renstra ..................................................................................... 2
BAB II : STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ................................. 4
BAB III : KEADAAN PERKARA ............................................................... 6
BAB IV : PENGAWASAN INTERNAL ................................................... 8
BAB V : PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ..................................... 9
A. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial ................................ 9
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial ......................... 9
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yustisial .................. 9
3. Promosi dan Mutasi ........................................................ 9
4. Pengisian Jabatan Struktural ............................................ 10
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ......................................... 10
1. Sarana Gedung dan Bangunan ........................................ 10
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung .......................... 10
C. Pengelolaan Keuangan ........................................................... 10
1. Belanja Pegawai ............................................................... 10
2. Belanja Barang ................................................................. 13
3. Belanja Modal ................................................................. 15
D. Pengelolaan Administrasi ....................................................... 16
1. Administrasi Peradilan .................................................... 16
2. Administrasi Umum ........................................................ 16
BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................... 18
A. Kesimpulan ............................................................................ 18
B. Rekomendasi .......................................................................... 18
ii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan.
Peradilan Agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan
yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, yakni Hukum Keluarga Islam
dan Ekonomi Syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun
2009 Tentang Perubahan Atas Tentang Peradilan Agama. Dan berdasarkan Keputusan
Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 bahwa Organisasi, Administrasi dan Finansial
dilingkungan Peradilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung.
Pengadilan Agama Wonosari sebagai peradilan tingkat pertama yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961
dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor: 3
Tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pada
Tahun Anggaran 2009 ini telah melaksanakan Program Kerja yang terencana.
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
kami mencoba melakukan pelayanan secara prima. Melakukan pelayanan dengan
menggunakan fasilitas Teknologi Informasi, dalam rangka untuk mempercepat dan
memperlancar pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Adapun kegiatan yang
kami lakukan adalah:
1. Penerapan program SIADPA dalam pelayanan penerimaan perkara, dari proses
pendaftaran sampai putus dengan sistem pengolahan data dengan komputerisasi
oleh program SIADPA. Untuk tahun 2009 ini sudah berjalan secara baik.
2. Dalam rangka pelaksanaan transparansi peradilan sebagaimana dicanangkan oleh
Mahkamah Agung RI lewat KMA. No. 144 Tahun 2007. Pengadilan Agama
Wonosari menyambut hal itu dengan wujud nyata salah satunya yaitu dengan
penggunaan teknologi informasi media internet. Sebagai bentuk transparansi
tersebut adalah diluncurkannya website Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal
13 November 2007 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Bahkan
pada tanggal 24 Februari 2009 telah diluncurkan website berbahasa Inggris oleh
wakil ketua PTA Yogyakarta. Harapan yang ingin dicapai adalah dikenalnya
Pengadilan Agama Wonosari oleh masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat
pencari keadilan. Dan memudahkan untuk komunikasi baik informasi maupun data.
Adapun alamat Website Pengadilan Agama Wonosari :
http ://www.pa-wonosari.net untuk E-mail : [email protected]
Laporan ini berisikan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Wonosari baik
yang berkaitan dengan Tugas Yustisial, Administrasi Peradilan, Kesekretariatan,
iii
pembangunan maupun tugas lainnya yang berkaitan dengan kedinasan pada tahun
2009, dan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dari Program Kerja
yang telah dicanangkan disamping untuk melaksanakan kewajiban yang harus
dipenuhi pada setiap tahun anggaran.
B. Visi dan Misi.
1. Visi
Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa, sehingga kehidupan masyarakat
menjadi tenang, tertib dan damai, di bawah lindungan Allah SWT.
2. Misi
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang
diajukan pencari keadilan di bidang perkawinan, waris dan wasiat, wakaf, hibah,
shadaqah, dan ekonomi syariah secara cepat, sederhana dan biaya ringan.
C. Renstra.
1. Pembinaan Peradilan dan Penegakan Hukum dengan sasaran terwujudnya Teknis
dan Administrasi Peradilan serta pemasyarakatan Undang-Undang Perkawinan,
Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan
memantapkan tugas pokok Peradilan yang meliputi menerima,memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan perkara dengan menerapkan pola Bindalmin.
2. Pelaksanaan jalannya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk
mewujudkan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Peningkatan citra dan wibawa peradilan dengan terwujudnya citra dan wibawa
Peradilan, Pejabat Fungsional dan Struktural serta seluruh Pegawai Pengadilan
Agama Wonosari.
4. Peningkatan pelaksanaan tugas rutin Kepaniteraan dengan terlaksananya Pelayanan
Hukum dan Peradilan yang lebih baik serta terlaksananya tertib Administrasi
Perkara, Kearsipan Perkara dan Laporan Perkara.
5. Peningkatan pelaksanaan tugas rutin Kesekretariatan :
a. Urusan Kepegawaian :.
Terwujudnya administrasi data pegawai yang akurat, pelayanan kepada
pegawai secara cepat dan tepat,
Peningkatan mutu pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai.
Peningkatan disiplin dan loyalitas pegawai.
b. Urusan Keuangan
Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran/administrasi keuangan sesuai dengan
peraturan perundang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku serta pelayanan
kepada pegawai.
iv
c. Urusan Umum :
Peningkatan ketertiban pengurusan surat sehingga terwujudnya tata
persuratan yang baik.
Peningkatan kualitas dan pemeliharaan barang inventaris. Sehingga
terpeliharanya barang inventaris dari kerusakan dan kehilangan.
Pengadaan Alat Tulis Kantor. Dan barang inventaris sehingga terpenuhinya
sarana kerja sesuai dengan kebutuhan.
Peningkatan penanganan perpustakaan sehingga terwujudnya optimalisasi
perpustakaan dalam mendukung pelaksanaan tugas.
Peningkatan kualitas pengurusan rumah tangga kantor sehingga
terwujudnya peningkatan kenyamanan kerja.
6. Peningkatan pembinaan KORPRI, Dharma Yukti Karini, IKAHI, IPASPI, PTWP
dan Koperasi demi terwujudnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai
serta keluarga besar Pengadilan Agama Wonosari.
7. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi sehingga terbinanya
koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam pelaksanaan tugas.
8. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Pengadilan
Agama Wonosari di bidang Teknologi Informasi, seperti Pengelolaan Website, dan
aplikasi penunjang Tupoksi (SIADPA, SIMPEG, RKA-KL, DIPA, SAK, SABMN,
SIMAK BMN, dan Aplikasi Persediaan)
v
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI)
Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama Wonosari telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006,
Keputusan Presiden Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi
dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan
Agama serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992
sedangkan dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan berpedoman pada Buku I
dan II Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
KMA/001/SK/I/1991.
Dari Organisasi Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan Tugas tersebut, Pengadilan
Agama Wonosari dapat melaksanakan tugas tugas pokok lembaga peradilan yakni
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh
para pihak pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang mandiri yakni
dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil baik yang
menyangkut tugas tugas teknis dan administrasi yustisial maupun tugas-tugas administrasi
umum.
Untuk susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana
deskripsi di bawah ini :
SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA WONOSARI
( keadaan per 31 Desember 2009)
Ketua : Drs. Jeje Jaenudin, M.S.I.
Wakil Ketua : Drs. H. Abdul Malik, SH., M.S.I
Panitera / Sekretaris : Hj. Sri Murni, SH.
Wakil Panitera : Drs. Kamtono
Wakil Sekretaris : Dra. Siti Shoimah
Panitera Muda Gugatan : Mokhamdan, SH.
Panitera Muda Permohonan : Bambang Hariyanto, S.HI.
Panitera Muda Hukum : Siti Haryanti, SH., M.S.I
Kepala Urusan Kepegawaian : Taslim, SH.
Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan : Syamsul Munif, SH.
Kepala Urusan Umum : Sukardi, SH.
vi
Pejabat Fungsional Hakim : 1. Drs. Sucipto, M.SI.
2. Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.
3. Drs. Fathurrohman Gozalie, LC., M.H
4. Drs. Wildan Tojibi, M.S.I.
5. Drs. Yusuf, SH. MSI.
Pejabat Fungsional Panitera Pengganti : 1. Darno
2. Joko Santoso.
3. Ngadiyo, BA.
Pejabat Jurusita/Jurusita Pengganti : 1. H. Ahmad Mashuri, S.H., M.S.I.
2. Ridwan Lanandang, S.H.
3. Pratikna
4. Kino, S.H.
5. Sumanto
6. Sumitro Jatiroso
7. Achmad Nurhadi, S.H.
Staf : 1. Muhammad Khoirudin, S.H
2. Fajar Widodo, S.H.I
3. Ponidi
4. Ridasto Nurhadi
vii
BAB III
KEADAAN PERKARA
A. Perkara baru yang diterima pada Pengadilan Agama Wonosari selama tahun 2009
sebanyak 1.172 perkara dengan jenis perkara (berdasarkan urutan terbesar jumlah jenis
perkara) sebagai berikut :
1. Cerai Gugat : 715 Perkara ( 60,92 %)
2. Cerai Talak : 381 Perkara ( 32,50 %)
3. Izin Poligami : 8 Perkara ( 0,68 %)
4. Dispensasi Nikah : 61 Perkara ( 05,20 %)
5. Wali Adhol : 1 Perkara ( 0,08 %)
6. Isbat Nikah : 5 Perkara ( 0,42 %)
7. Pengesahan anak : 1 Perkara ( 0,08 % )
Jumlah : 1.172 Perkara
Sedangkan sisa perkara tahun 2008 sebanyak 213 perkara, sehingga jumlah perkara
yang harus diselesaikan selama tahun 2009 sebanyak 1.385 perkara.
B. Perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2009 sebanyak 1.118 perkara dengan
perincian (berdasarkan urutan prosentase terbesar) sebagai berikut :
1. Cerai Gugat : 707 Perkara ( 63,23 %)
2. Cerai Talak : 339 Perkara ( 30,32 %)
3. Izin Poligami : 6 Perkara ( 0,53 %)
4. Dispensasi Nikah : 60 Perkara ( 5,36 %)
5. Wali Adhol : 1 Perkara ( 0,08 %)
6. Isbat Nikah : 5 Perkara ( 0,44 %)
Jumlah : 1.118 perkara
Jadi sisa perkara tahun 2009 sebanyak 267 perkara atau 19,27 % dari jumlah perkara
yang harus diselesaikan pada tahun 2009.
C. Adapun faktor-faktor penyebab perceraian mulai dari (presentase terbesar) adalah
sebagai berikut :
1. Tidak ada tanggung jawab : 408 Perkara ( 36,49 %)
2. Tidak ada keharmonisan : 212 Perkara ( 18,96 %)
3. Krisis akhlaq : 10 Perkara ( 08,94 %)
4. Dihukum : 1 Perkara ( 0,07%)
5. Gangguan pihak ketiga : 120 Perkara (10,73%)
6. Cemburu : 26 Perkara ( 02,32 % )
7. Kawin Paksa : 9 Perkara (0,08% )
viii
8. Ekonomi : 174 Perkara (15,56%)
9. Kekejaman mental : 8 Perkara (0,80%)
D. Perkara yang dimohonkan Banding
1. Sisa Perkara tahun 2008 NIHIL
2. Perkara yang dimohonkan banding tahun 2009 NIHIL
3. Perkara Banding yang telah diputus tahun 2009 NIHIL
4. Sisa perkara banding tahun 2009 NIHIL
E. Perkara yang dimohonkan Kasasi
1. Sisa perkara tahun 2009 NIHIL
2. Perkara yang sudah diputus tahun 2009 NIHIL
3. Sisa perkara tahun 2009 NIHIL
F. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali.
1. Sisa perkara tahun 2008 NIHIL
2. Perkara yang dimohonkan PK tahun 2009 NIHIL
3. Perkara yang sudah diputus tahun 2009 NIHIL
4. Sisa perkara PK tahun 2009 sebanyak NIHIL
ix
BAB IV
PENGAWASAN INTERNAL.
Secara hirarki telah berjalan dengan pengawasan melekat oleh atasan langsung
masing-masing dan dituangkan dalam realisasi DP3 waskat.
Pengawasan bidang Teknis Yudisial dan Administrasi Umum telah berjalan sesuai
dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/006/SK/III/1994, meski perlu
adanya peningkatan dengan difungsikannya para Hakim sebagai Hakim Pengawas Bidang.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wonosari Tanggal 1
Agustus 2008 no. w12-A4/806/PS.00/VIII/2008 dan ditinjau kembali dengan surat nomor:
W12-A4/075/PS.00/I/2009, maka ditunjuk Hakim Pengawas Bidang antara lain:
1. Wakil Ketua selaku Koordinator Pengawasan.
2. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara meliputi Prosedur Penerimaan
Perkara, Buku Register Perkara.
3. Hakim Pengawas Bidang administrasi perkara meliputi keuangan perkara dan
laporan.
4. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.
5. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum meliputi: Kepegawaian, Keuangan
dan Pengelolaan surat menyurat.
6. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum meliputi : Inventaris dan
Perpustakaan.
Sedangkan pengawas dari Hakim Tinggi selaku Hakim Pengawas Daerah dalam
tahun 2009 secara umum telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2009 dan tanggal 22
Desember 2009.
x
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN.
A. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial.
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial.
Pengadilan Agama Wonosari dalam rangka meningkatkan kinerja Pejabat Fungsional
maupun Struktural telah melakukan hal hal sebagai berikut :
a. Mengikutsertakan Hakim dalam pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah
Agung RI.
b. Mengadakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan KMA
Nomor 144, dengan sasaran peserta perangkat desa Sewilayah Kabupaten
Gunungkidul
c. Mengadakan Pelatihan Peningkatan dan Pengembangan TI, antara lain :
Kegiatan Pesantren TI : Pengelolaan Website dan Aplikasi SIADPA,
d. Mengikutsertakan Pansek, Wapan, Panmud, Panitera Pengganti dan Jurusita
serta Jurusita Pengganti dalam pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung
RI.
e. Mengadakan pemeriksaan tentang tugas-tugas yang diberikan Ketua pada Hakim
Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali.
f. Mengikutsertakan Wakil Sekretaris dan Kepala Urusan Umum dalam pelatihan
yang diadakan oleh Mahkamah Agung.
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yustisial.
a. Mengadakan Pembinaan dan Pengajian yang diikuti oleh seluruh Pegawai setiap
bulan dengan penceramah dari para Hakim secara bergiliran.
b. Melaksanakan kegiatan Tadarusan Al Qur’an pada bulan Suci Ramadhan dengan
dipandu oleh para Hakim.
c. Mengadakan Pengajian Khotmil Qur’an dan Buka Puasa Bersama pada bulan
suci Ramadlan.
d. Mengadakan kegiatan Halal bilhalal intern Keluarga Besar pegawai Pengadilan
Agama Wonosari beserta Istri/Suami dalam rangka meningkatkan jalinan
ukhuwah dan silaturrahim.
e. Kegiatan Pelatihan TI yang penunjang Tupoksi (Pengelolaan Website, SIADPA,
SIMPEG, RKA-KL, DIPA, SAK, SABMN, SIMAK BMN, dan Aplikasi
Persediaan) pada setiap bulan.
xi
3. Promosi dan Mutasi.
Perlu juga dilaporkan bahwa pada tahun 2009 di Pengadilan Agama Wonosari terjadi
mutasi Pegawai yakni sebagai berikut :
a. Keluar karena pindah tugas :
1. Supriyanto, S.Ag., M.S.I dipromosikan ke PA Selat Panjang sebagai hakim.
2. Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I dipromosikan ke PA Sengeti sebagai hakim
3. Moh. Muhibudin, S.Ag., S.H., M.S.I dipromosikan ke PA Natuna sebagai hakim
4. Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I dipromosikan ke PA Pelaihari sebagai hakim
5. M. Arif Jauhari. dipromosikan ke PTA Yogyakarta sebagai staf
6. Drs. H. Ahmad Harun, S.H dipromosikan ke PA Bantaeng sebagai Wakil Ketua
b. Masuk pegawai baru yaitu :
1. Ridasto Nurhadi dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2. Drs. H. Muhamad Dihan, M.H dari Pengadilan Agama Larantuka
3. Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I dari Pengadilan Agama Banjarnegara
4. Joko Santoso dari Pengadilan Agama Bantul.
4. Pengisian Jabatan Struktural.
Sedang untuk mutasi jabatan selama tahun 2009 adalah :
a. Drs. Jeje Jaenudin M.SI. diangkat sebagai Ketua PA Wonosari yang
sebelumnya menjabat sebagai wakil Ketua.
b. Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I diangkat sebagai wakil ketua PA Wonosari
menggantikan Drs. Jeje Jaenudin M.SI.
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
1. Sarana Gedung dan Bangunan.
a. Sarana Gedung dan Bangunan Kantor Pengadilan Agama Wonosari sampai saat
ini belum ada perubahan yang signifikan sebagai tempat sarana dalam
menjalankan tugas sehari-hari dan tugas pelayanan pada masyarakat pencari
keadilan. Ruangan yang sempit menjadi faktor ketidaklayakan untuk
menjalankan tugas sehari-hari dan tugas pelayanan. Meja dan kursi Pegawai
harus berhimpitan, antara atasan dengan pelaksana tidak ada bedanya dan
melaksanakan tugas sehari-hari dan tugas pelayanan sangat tidak nyaman.
Suasana kerja yang demikian ini menjadikan tidak kondusif. Yang terpenting
adalah sudah kurang layak, karena luasnya tidak sebanding dengan jumlah
pegawai yang ada meskipun sebenarnya jumlah pegawai masih sangat kurang.
xii
b. Sehubungan dengan jumlah pegawai yang masih kurang, terutama pelaksana
(Staf) sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas tidak dapat berjalan dengan
optimal.
c. Sangat terbatasnya anggaran yang menunjang kegiatan kedinasan sehingga
kebutuhan sarana dan prasarana tidak tercukupi.
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.
a. pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan gedung kantor seluas 3800 M2.
b. pengadaan mebelair:
1) pengadaan meja biro sebanyak 6 buah untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan kantor.
2) Pengadaan papan statistik perkara 2 buah.
3) Pengadaan almari arsip 1 buah untuk penyimpanan buku register.
4) Pengadaan 1 unit brankas
c. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung atau bangunan dan halaman
kantor.
d. Pengadaan alat pengolah data:
1) Pengadaaan finger print untuk menunjang Tupoksi.
2) Pengadaan 1 unit Barcode untuk mempermudah pelayanan informasi bagi
para pihak yang berperkara.
3) Pengadaan Acces Point dan Rofer 1 paket untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan kantor.
4) Pengadaan modem IM 2 sebanyak 1 unit untuk mendukung pengolahan
website PA Wonosari dan mempermudah komunikasi via internet.
5) Pengadaan LCD proyektor dan layar 1 paket untuk mendukung kegiatan
kantor.
C. Pengelolaan Keuangan.
1. Belanja Pegawai
DIPA REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
KEGIATAN / SUB KEGIATAN / KELOMPOK AKUN PAGU PELAKSANAAN SISA KET
Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Gaji Pokok PNS
858.447.000
942.024.900
- 83.577.900
Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Pembulatan Gaji PNS
18.000
22.435
- 4.435
xiii
Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS
76.427.000
83.636.620
- 7.209.620
Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan Anak PNS
23.203.000
26.764.458
- 3.561.458
Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan Struktural PNS
14.040.000
21.000.000
- 6.960.000
Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan Fungsional PNS
205.270.000
213.275.000
- 8.005.000
Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan PPh PNS
34.659.000
37.195.168
- 2.536.168
Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan Beras PNS
48.662.000
50.506.200
- 1.884.200
Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan Umum PNS
16.705.000
12.230.000
4.475.000
Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunj. Lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri
4.140.000
4.139.400
600
Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Uang Makan PNS
126.720.000
105.645.000
21.075.000
Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur,
xiv
Honorarium Dan Vakasi Belanja Uang Lembur
3.225.000
3.210.000
15.000
JUMLAH 1.411.516.000 1.499.649.181 - 88.133.181
2. Belanja Barang
DIPA REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
KEGIATAN / SUB KEGIATAN / KELOMPOK AKUN PAGU PELAKSANAAN SISA KET.
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Pengadaan Makanan / Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh / Uang Makan PNS Belanja Untuk Manambah Daya Tahan Tubuh
4.200.000
4.200.000
0
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Pelantikan / Pengambilan Sumpah Jabatan Belanja Barang Operasional Lainnya
1.000.000
1.000.000
0
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Belanja Barang Operasional Lainnya
9.600.000
9.600.000
0
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Pengadaan Toga / Pakaian Kerja Sopir / Pesuruh / Perawatan / Dokter / SATPAM / Tenaga Teknis Lainnya Belanja Barang Operasional Lainnya
1.895.000
1.895.000
0
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Pertemuan / Jamuan Delegasi / Misi / Tamu Belanja Barang Operasional Lainnya
10.000.000
10.000.000
0
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Penyelenggaraan Perpustakaan / Kearsipan / Dokumentasi Belanja Barang Operasional Lainnya
5.000.000
5.000.000
0
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Perawatan Gedung Kantor Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
10.117.000
10.117.000
0
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
xv
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
26.000.000
25.929.000
71.000 Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
14.000.000
14.000.000
0
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Perawatan Sarana Gedung Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
9.370.000
9.370.000
0
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Langganan Daya Dan Jasa Belanja Langganan Daya dan Jasa
19.988.000
19.960.289
27.711
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Jasa Pos / Giro / Sertifikat Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
1.764.000
1.428.000
336.000
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Operasional Perkantoran Dan Pimpinan Belanja Keperluan Perkantoran
116.800.000
116.799.996
4
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Operasional Perkantoran Dan Pimpinan Honor Yang Terkait Dengan Operasional Satuan Kerja
29.400.000
29.400.000
0
Pelayanan Publik Atau Birokrasi Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Belanja Barang Operasional Lainnya
3.000.000
3.000.000
0
Pelayanan Publik Atau Birokrasi Rapat-Rapat Koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan Kelompok Kerja / Konsultasi Belanja Bahan
3.000.000
3.000.000
0
Pelayanan Publik Atau Birokrasi Rapat-Rapat Koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan Kelompok Kerja / Konsultasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DN)
8.000.000
8.000.000
0
xvi
Pelayanan Publik Atau Birokrasi Pengembangan Dan Pemeliharaan Insfrastruktur Jaringan Online Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
8.000.000
8.000.000
0
Penanganan Perkara Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas SDM Belanja Barang Operasional Lainnya
2.400.000
2.400.000
0
Penanganan Perkara Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas SDM Belanja Bahan
3.416.000
3.250.000
166.000
Penanganan Perkara Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas SDM Belanja Barang Sewa
3.360.000
3.360.000
0
Penanganan Perkara Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas SDM Belanja Barang Jasa Profesi
1.250.000
1.250.000
0
Penanganan Perkara Operasional Persidangan Peradilan Belanja Bahan
39.974.000
39.974.000
0
JUMLAH 331.534.000 330.933.285 600.715
3. Belanja Modal
DIPA REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
KEGIATAN / SUB KEGIATAN / KELOMPOK AKUN PAGU PELAKSANAAN SISA KET.
Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengadaan Meubelair Belanja Modal Fisik Lainnya
24.830.000
24.830.000
0
Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengadaan Alat Pengolah Data Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.170.000
20.170.000
0
Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengadaan Tanah Belanja Modal Tanah
1.730.900.000
1.730.900.000
0
Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana
xvii
Pengadaan Tanah Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
4.900.000
4.900.000
0 Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengadaan Tanah Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
5.000.000
0
*5.000.000
Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengadaan Tanah Belanja Modal Pengurukan Tanah dan Pematangan Tanah
16.890.000
16.890.000
0
Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengadaan Tanah Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
2.310.000
2.100.000
210.000
JUMLAH 1.805.000.000 1.799.790.000 5.210.000
NB. Tanda Bintang (*)Diblokir oleh Direktorat Jenderal Anggaran
B. Pengelolaan Administrasi. 1. Administrasi Peradilan.
Dengan pelaksanaan penerimaan perkara sampai dengan putus sesuai prosedur dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dibantu dengan system komputerisasi
adanya program SIADPA, Pengadilan Agama Wonosari dapat melaksanakan tugas
tugas pokok lembaga peradilan yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan secara
baik. Pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra
dan wibawa Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil baik yang
menyangkut tugas tugas Teknis dan Administrasi Yustisial maupun tugas tugas
Administrasi Umum. Dalam rangka pengejawantahan dari visi dan misi dari
Pengadilan Agama Wonosari untuk mencapai indikator keluaran yang baik.
2. Administrasi Umum.
a. Tugas-tugas pada Urusan Kepegawaian, Keuangan dan Umum telah dapat
diselesaikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
b. Realisasi anggaran rutin sudah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.
Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan disini berkaitan dengan realisasi
anggaran sebagaimana tertulis pada tabel diatas yaitu :
xviii
Mata anggaran 0001 5111 (gaji pegawai dan tunjangan-tunjangan
mengalami minus namun kekurangannya dapat dimintakan dan terpenuhi).
Mata mata anggaran 0001 5221 (langganan daya dan jasa) mengalami
minus atau masih ada kekurangan yakni sejak bulan Oktober 2007 kami
tidak bisa membayar dengan dana DIPA lagi, walaupun terjadi sisa
anggaran sebesar Rp 91.212,- , karena tidak cukup untuk membayar salah
satu rekening daya dan jasa yang ada.
Sedangkan untuk mata anggaran 0242 5211 untuk Operasional Pelayanan
Hukum mengalami sisa sebesar Rp 2.700.000,- karena terkait dengan
jumlah pegawai yang terus berkurang sebab adanya mutasi pegawai. Jumlah
pegawai dari 38 orang menjadi 32 orang.
c. Kebutuhan barang inventaris masih banyak kekurangan. Sedangkan barang
inventaris yang ada sudah banyak yang rusak dan tidak layak pakai. Namun
demikian penambahan dan perbaikan barang tidak dapat dilaksanakan dengan
maksimal, karena keterbatasan dana yang ada.
d. Meskipun secara keseluruhan tugas-tugas di kesekretariatan dapat terlaksana
dengan baik namun masih ada beberapa hal yang masih perlu pembenahan dan
peningkatan.
xix
BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.
A. Kesimpulan.
1. Penyelesaian perkara pada umumnya sudah berjalan lancar, cepat sederhana dan
biaya ringan.
2. Kinerja pegawai Pengadilan Agama Wonosari semakin meningkat.
3. Bidang Administrasi Peradilan/Kepaniteraan dapat berjalan sesuai dengan pola
Bindalmin meskipun masih ada yang harus ditingkatkan.
4. Bidang Kesekretariatan, sudah berjalan dengan baik, meski perlu peningkatan.
5. Hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan tugas
pelayanan masih banyak disebabkan oleh :
a. Kurangnya jumlah pegawai karena adanya mutasi tanpa diikuti penambahan
pegawai. Apalagi jumlah pelaksana di Pengadilan Agama Wonosari masih
kurang sekali. Tidak sesuai standar idial kantor Pengadilan Agama Kelas 1B
b. Sarana Gedung dan Bangunan serta fasilitas Sarana Prasarana sudah tidak
memadai lagi, harus menjadi perhatian serius, sebagaimana deskripsi pada
pembahasan sebelumnya di atas.
B. Rekomendasi. 1. Pembinaan Teknis Yustisial, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum perlu
terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam rangka mewujudkan
sumber daya manusia yang handal.
2. Penambahan pegawai untuk Pengadilan Agama Wonosari terutama untuk
pelaksana perlu mendapat prioritas, sehingga pelayanan kepada pencari keadilan
dapat terlaksanakan dengan semakin baik
3. Kualitas pelatihan pelatihan perlu ditingkatkan, salah satunya dengan memberikan
materi yang praktis atau pemecahan masalah yang dihadapi.
4. Peningkatan jumlah anggaran sangat diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan
sehari-hari kantor, perbaikan dan peningkatan Sarana Gedung dan Bangunan serta
fasilitas Sarana Prasarana demi kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk tahun 2009
Pengadaan Tanah untuk Pengadilan Agama Wonosari suatu keharusan yang tidak
bisa dihindari lagi, apalagi diikuti pengadaan gedung. Namun itu tidak
memungkinkan sehingga yang menjadi prioritas terlebih dahulu yaitu Pengadaan
Tanah.
xx