Penerapan dan Pemanfaatan e-Government Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia

Penerapan dan Pemanfaatan e-Government Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia

Cahyana AhmadjayadiDirektur Jenderal Aplikasi TelematikaDepartemen Komunikasi dan InformatikaBandung, 18 Februari 2006

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sistematika

1. Fakta dan Peristiwa

2. Indeks TIK Indonesia

3. e-Government

4. Isu Pokok

5. Strategi S315: e-Policy

6. Roadmap/Renstra TIK Menuju MII 2015

7. Regulasi Yang Konvergentif

8. Future of Telcos

Fakta & Peristiwa

Forum Telematika Dunia

WSIS(World Summit On The Information Society)

UNCTAD(United Nation Conference on Trade And

Development)

WTO(World Trade Organization)

Visi Teknologi Informasi Presiden RI-1-

“Masyarakat informasi dan masyarakat berbasis pengetahuan merupakan masyarakat yang menyadari kegunaan dan manfaat informasi …”

QuickTime™ and aYUV420 codec decompressor

are needed to see this picture.


“Kita meyakini bahwa teknologi informasi adalah salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini…”




“… Tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa ataupun sektor pembangunan nasional yang tidak memerlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi…”




“… Dalam kerangka masyarakat berbasis pengetahuan inilah, teknologi informasi diharuskan mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat luas …”




“… Kita sungguh berharap, teknologi informasi benar-benar dapat menjadi sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang maju …”




QuickTime™ and aDV/DVCPRO - NTSC decompressor


“… Masyarakat yang cerdas, berarti setiap komponen masyarakat akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan gerakan siswa cerdas, gerakan desa maju, gerakan guru cerdas, gerakan pesantren cerdas, gerakan petani cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan nelayan pintar, dan seterusnya…”

United Nations Secretary GeneralRemarks to Opening Plenary Meeting of WSIS II

● “WSIS Tunis ini, yang disebut juga Summit Solutions harus dapat menjadi pengantar agar TIK dapat membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat”

● “MI merupakan satu masyarakat dimana kemampuan manusia dikembangkan, dibangun dengan cara memberikan kepada mereka akses terhadap TIK”

● “Tugas kita adalah : bergerak dari diagnosa menuju ke suatu tindakan nyata”

Information for All: Key Principles

● The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development

● Information and communication infrastructure: an essential foundation for an inclusive information society

● Access to information and knowledge

● Capacity building

● Building confidence and security in the use of ICTs

● Enabling environment

● ICT applications: benefits in all aspects of life

● Cultural diversity and identity, linguistic diversity and local content

● Media

● Ethical dimensions of the Information Society

● International and regional cooperation

Menkominfo

“Berbagai kebijakan akan kita introduksi agar kompetisi di sektor TIK terjadi”

“Departemen Kominfo akan menjadi departemen yang paling powerful as a leading edge karena bangsa yang maju sangat tergantung pada teknologi maju, ie. Telematika”

“Kita tidak mungkin membangun sendiri. Kita harus ciptakan iklim yang kondusif, regulasi yang mendukung, supaya private sektor dan berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan TIK ikut berpartisipasi”

Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Industri dan Enabler

Strategi 315

ICT as Industry

ICT as Enabler

e-Govt

e-Learninge-Healthe-UKMKe-Businesse-Commerce

ContentHardware

Software (Mobile Apps, Middleware)Services/Support

R&D

e-Proce-Servicese-ID

Blended LearningDigital Library

CAIe-Accountinge-Transactione-Paymente-Logistics

e-Policy

Country Development

Rangking TIK Indonesia

Ketegori Sumber RangkingJumlah Negara

Indikator

E-Readiness Economist Intelligence Unit 60 65

• Network Access

• Networked Learning

• Networked Society

• Networked Economy

• Network Policy

Digital Opportunity Index

ITU 38 40

• Opportunity

• Infrastructure

• Utilization

E-Government

University of Waseda 29 32

• Network Preparedness

• Required Interface Functioning Application

• Management Optimization

• Homepage

• CIO

• Promotion of e-Government

0

5000

10000

15000

20000

25000

Number of villages

SUMATERA

GREATER JAKARTA

WEST JAVA

CENTRAL JAVA + DIY

EAST JAVAKALIMANTAN

BALI + EASTERN ISLANDS

Villages Not Served

Villages Served

• Wilayah Kepulauan (terdiri dari 17,508 pulau)

• Populasi lebih dari 220 juta

INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

Teledensitas

– Kota Besar ( 11 – 25 % ).

– Pedesaan ( 0.2 % ).

± 43.022 desa tanpa akses telepon (64.4 % dari 66.778 desa).

– Penetrasi Infrastruktur :

●7.82 juta fixed line (± 3 % dari penduduk).●± 24 juta telepon seluler (11 %).

Sumber : Ditjen Postel, 2004

Target 2005 - 2009

website menyediakan transaksi layanan publik & internal e-govt (interoperabilitas)e-Govt

40 – 60%20 – 30% (G7

Countries)60 - 80%Piracy Rate

50.000?<100e-Education

(OSOL + Education Content)

10 – 30%(12 juta)

0 – 11%(5 juta)

Penetrasi PC

0,5 - 1,50,1 – 0,4Software Developer (per 1000 penduduk)

500100ISV

(software house)

20092005Target

Pelanggan dan Pengguna Internet

Tahun Pelanggan Pengguna

1998 134.000 512.000

1999 256.000 1.000.000

2000 400.000 1.900.000

2001 581.000 4.200.000

2002 667.002 4.500.000

2003 865.706 8.080.534

2004 *) 1.300.000 12.000.000

Keterangan : *) EstimasiSumber : APJII

Jumlah ISP dan Pelanggan dan Pengguna Internet

2000 2001 2002 2003 2004

ISP 139 172 180 190 228

NAP 5 16 18 22 36

MULTIMEDIA

18 24 24 24 24

Tabel : Izin yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel

Tahun Pelanggan Pemakai

2000 400.000 1.900.000

2001 581.000 4.200.000

2002 667.002 4.500.000

2003 865.706 8.080.534

2004 1.087.428 11.226.143

2005* 1.500.000 16.000.000

Tabel : Perkembangan Jumlah Pelanggan & Pemakai Internet (kumulatif)

* perkiraan s/d akhir 2005

Growth Cellular, Fixed and Internet

0

5

10

15

20

25

30

1,992 1,993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Q3, 2004

Millions

Fixed Cellular Internet Customers Internet Users

Source : BRTI

e-Government

ISUPOKOK

G2C

G2B

G2G/E

• Digital Divide• Ribuan Pulau Informasi• Cyberlaw• Inkonsistensi Data & Informasi – EIS/DSS• Sistem Keamanan Jaringan• Belum ada IT Audit-IT Governance• Pengembangan SDM dengan kompetensi ICT

• UU ITE / Cyberlaw• Sistem yang terintegrasi• Data Nasional yang terstruktur• Peningkatan Pemanfaatan IT• Aksesibilitas & Kapasitas • Keamanan & Keandalan• Penetrasi Layanan• Ketersediaan SDM & kesiapan masy.

SUPRASTRUKTUR

• LEADERSHIP

• REGULASI

• SDM

I-FUNDAMENTAL

I-TEKNIKAL

UML-metodology-UMM

(Unified Modelling Language)

Lembaga Teknis

Managemen SI

SimpulInformsNasional

e-Govt

INFOSTRUKTUR

INFRASTRUKTUR JARINGAN

ARSITEKTUR APLIKASI

RESTRUKTURISASI PROSES BISNIS

SISFONAS

RANCANG BANGUN SISFONAS (KERANGKA KONSEPTUAL)

• 50 % Penduduk Terhubung Ke ICT• 100 % Penduduk akses TV dan

RADIO• DESA • UNIVERSITAS, AKADEMI, • SMU, SMP, SD• PUSAT ILMU DAN PENELITIAN • PERPUSTAKAAN UMUM • PUSAT KEBUDAYAAN • MUSEUM, ARSIP, POS• RUMAH SAKIT, • PEMERINTAH PUSAT website dan

alamat e-mail• PEMDA website dan alamat e-mail;

TERHUBUNGICT

VISI : Masyarakat Informasi Indonesia 2015 (MII 2015)

Flagship Program DJ Aptel

Dit.

E-Business

Dit. Sisfo,

Prangkt Lunak

& Konten

Dit.Standardisasi

&Audit Aptel

Dit.P’berdayaan

Telematika

Dit.

E-Government

DITJENAPLIKASI

TELEMATIKA

PERANCANGANAPLIKASI

PILOT PROJECT PROOF OF CONCEPT

PANDUAN STANDARAPLIKASI

IMPLEMENTASI EVALUASI &

IMPROVEMENT REPLIKASI

DIT SPLK

DIT SAAT

DIT E-GOV

DIT E-BIS

D I T PT

• e - GOV• e – Bisnis• e – Health• e – Leraning• …

SET DITJEN

PROSES BISNIS DITJEN APTEL

PROSES BISNIS DITJEN APTELPROSES BISNIS DITJEN APTEL

● Dorongan terhadap diwujudkannya Pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung-jawab, responsif, efektif dan efisien secepat cepatnya

● Kemajuan teknologi Komunikasi dan Informasi dan pemanfaatannya pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di pemerintahan

● Ancaman digital divide, terkucil dari kecenderungan global

● Peningkatan daya saing

Mengapa e-GovernmentInpres No 3/2003

?

1) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat (G2C)

2) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha (G2B)

3) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik, serta Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah (G2G)

Tujuan StrategisPengembangan e-Government(Inpres 3 tahun 2003)

Strategi Pengembangan e-Government(Inpres No 3 th 2003)

● Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas

● Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat dan Daerah secara holistik

● Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal

● Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi

● Pengembangan SDM di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat

● Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur

Kerangka Peraturan

Tools:• e-proc• e-payment• etc

Standard & Security

Service:• Authentic• Pub Key• etc

Intranet

e-doc& datamgmt

Kemen-terian

Kepresi-denan

Pemda Lain-lainDept/Ke-ment &

Lembaga

UtilitasPublik

Pendidikan Kesehatan Kepen-dudukan

Perpajakan Lain-lain

Jaringan Telekomunikasi Internet Akses Lain-lain

Manajemen PerubahanKebutuhan Masyarakat

Kebijakan

Infrastrukturdan aplikasi dasar

Akses

Organisasipengelola dan

pengolahInformasi

Portal Pelayanan Publik

Sumber : Inpres 3 tahun 2003

Kerangka Arsitektur e-Government

Menuju e-Government

PenyelenggaraanPemerintahan Secara

MANUAL

PenyelenggaraanPemerintahanBerbasis ICT

TRANSFORMASI

Government to e-Government

Pemanfaatan ICT

Penggunaan Internet Penggunaan Infrastruktur Telematika Penggunaan Sistem Aplikasi Standarisasi Metadata Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik Sistem Dokumentasi Elektronik

Transformasi

Perubahan Budaya Kerja Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses) SOP dan Kebijakan Politik Peraturan dan Perundangan Leadership

Indonesia’s Roadmap to e-GovernmentStudi Bank Dunia, Maret 2003

PREPARATION PRESENCE

Phase 1

• Education• Awareness Building• Rationalize GOL for

Government of Indonesia• e-Legislation (Cyber

Laws)

• Readiness Assessments/Diagnostics

• Taskforces• Stakeholder Support (Top

Down)• GOL National Action Plan• Website development

Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5

ACTION PARTICIPATION TRANSFORMATION

• Applying GOL BestPractices

• PerformanceMeasurement/Accountability

• New GOL Processes andService Offerings

• GOL Policy Review

• G2B and G2C interaction• G2G partnerships• Business Transactions• Changed Relationships

(G2C, G2B, G2G, G2E)• Co-ordination of e-

Government Activities

FY 2003 Beyond

• GOL pilot projects andservice offerings selection

• ICT InfrastructureDevelopment

• Define standards, GOLprocesses

• Change Management• E-Leadership• GOL Budget Allocations

and Management

Medium Term Long TermNear Term

FY 2004-2005

Distribusi Informasi

Perbaruan data

Literatur Pengetahuan

Cont Mgt

Apl Interaktif

Basis Data

e-Billing

Forms

e-Services

Virtual Office

Tool Kolaborasi

TAHAPAN LAYANAN E-GOVERNMENT

FAKTOR KUNCI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT(E-Government Readiness Factor)

● Infrastruktur Jaringan

● Penetrasi Komputer

● Penetrasi Internet

● Peraturan Perundang-undangan

● Organisasi, Sistem Manajemen, dan Prosedur Kerja

● Sistem Aplikasi

● Sumber Daya Manusia TIK

● E-Leadership

● Strategi TIK

● Dana/Anggaran

● Manajemen Perubahan

III. KONDISI KESIAPAN E-GOVERNMENT

DI INDONESIA

3.1. KONDISI KESIAPAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENTDI INDONESIA

3.2. KONDISI KESIAPAN SISTEM APLIKASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Pengembangan Aplikasi e-Government

Pengem-bangan Aplikasi e-Gov

Pemerintah Pusat(Dep,

Kementr,LPND)

Pemerintah Daerah

(Prov, Kab/Kota)

Aspek yang

diperhatikan

1. Tupoksi2. Tahapan3. Komplek- sitas

Back Office :Untuk Pusat dan Daerah

1. Administrasi Keuangan2. Kekayaan / Asset3. Kepegawaian4. Pengendalian Proyek5. Pengadaan Barang Dan Jasa6. Sistem Pelaporan7. Pengawasan Internal8. dll

Front Office :Aplikasi Layanan Publik Pada Instansi Pemerintah PusatInformasi Kebijakan Publik (UU, PP, Kepres, Inpres, Kepmen, Kepdirjen, dll)Layanan Informasi Umum ttg Instansi Informasi dari MasyarakatLayanan Darurat/BencanaLayanan Pencatatan/Pendaftaran Layanan Perijinan Layanan Pembayaran Layanan Khusus lainnya

Front Office :Aplikasi Layanan Publik Pada Instansi Pemerintah DaerahInformasi Kebijakan Publik Informasi dari MasyarakatInformasi Daerah (perekon, pariwisata, pertanian, kependdkn, dll)GIS/MappingInformasi Darurat/Bencana Layanan Kependudukan (KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah/Cerai/ Kematian, dll)Layanan PendidikanLayanan KesehatanLayanan Pendaftaran Layanan Perijinan Layanan PembayaranLayanan khusus kainnya

PENETAPAN BLUE-PRINT APLIKASI E-GOVERNMENT

● SEBAGAI PEDOMAN BAGI SELURUH INSTANSI (PUSAT DAN DAERAH) DALAM MENGEMBANGKAN LAYANAN PUBLIK SECARA ELEKTRONIK

● MENGURANGI DUPLIKASI PENGEMBANGAN APLIKASI E-GOVERNMENT

● MENGARAH KE INTEROPERABILITAS ANTAR INSTANSI

Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan di Pemda

Blok-blok fungsi dasar umum

Pelayanan Adm & Mgmt Legislasi Pembangunan Keuangan Kepegawaian

Kependudukan

Perpajakan dan Retribusi

SIM Data Pembangunan

Surat Elektronik

SistimDokumenElektronik

Perencanaan Pembangunan

Daerah

Sistem Administrasi

DPRD

Sistem Anggaran

Pengadaan PNS

Sistem Pemilu Daerah

Sistem Absensi dan Penggajian

Sistem Penilaian Kinerja

PNS

Sistem Kas dan Perbendaharaan

Sistem Akuntasi Daerah

Kolaborasidan Koordinasi

Sistem Pendidikan dan Latihan

SistemPengadaan Barang

dan Jasa

Pengelolaan dan

Monitoring Proyek

Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangan

Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil

Pembangunan

Pandaftaran dan Perijinan

Manajemen Pelaporan

Pemerintahan

Publikasi Info Umum &

Kepemerintahan

BisnisDan Investasi

Pengaduan Masyarakat

Sistem Pendukung Keputusan

Dinas & Lembaga Dinas & Lembaga Dinas & Lembaga

KEPEMERINTAHAN

Dinas & Lembaga

KEWILAYAHAN KEMASYARAKATANSARANA &

PRASARANA

PengelolaanBarang Daerah

KatalogBarang Daerah

PengelolaanPendapatan Daerah

PengelolaanPerush. Daerah

Tata Ruang danLingkungan Hidup

Potensi Daerah

Kehutanan

Pertanian,Peternakan dan

PerkebunanIndustri dan

Perdagangan

Ketenaga-kerjaan

Pendidikan

Kesehatan

Perikanan Dan Kelautan

Pertambangan dan Energi

Pariwisata

I K M

JaringPengaman Sosial

Transportasi

Jalan danJembatan

Terminal dan Pelabuhan

Sarana Umum

Blok-blok fungsi kedinasan dan kelembagaan

Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan di Pemda(lanj)

Properti Modul Fungsi

Modul [disini dituliskan judul {modul} ]

Blok Fungsi [disini dituliskan judul {blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya, dalam contoh ini, {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {sub-blok fungsi} ]

Sub-Blok Fungsi

[disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya]

Klasifikasi [disini dituliskan klasifikasi jenis dan tipe layanan utama yang disediakan oleh {modul} tersebut]Jenis Layanan, contoh: Front Office Back Office, Layanan Utama, contoh: Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan Transaksi Data

Pembayaran Administrasi Basisdata LainnyaFungsi Aplikasi: Generik SpesifikObyek Layanan: G2G G2B G2CFungsi [disini dituliskan daftar fungsi / fitur / layanan utama yang harus disediakan oleh {modul} tersebut]

Narasi [disini dituliskan deskripsi singkat, sebagai keterangan tambahan tentang {modul} tersebut]

Organisasi [disini dituliskan organisasi penyedia fungsi {modul}, atau pemakai fungsi {modul}, baik disebutkan berdasarkan organisasinya atau atas nama jabatannya]

Integrasi [menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara suatu {modul} dengan {modul} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi kepemerintahan]

Info Tambahan

[keterangan tambahan yang menjelaskan fungsi {modul} tersebut, seperti: nama lain dari {modul} tersebut dalam terminologi sistem aplikasi komputer, dasar hukum/peraturan yang menjadi landasan pengembangan fungsi {modul} tersebut, dan rekomendasi-rekomendasi teknis, jika ada]

BEBERAPA APLIKASI E-GOVERNMENT YANG TELAH DIKEMBANGKAN DEP. KOMINFO

● SISTEM APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (E-PROCUREMENT)

● SISTEM APLIKASI PENGUMUMAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (E-ANNOUNCEMENT)

● INTRA-GOVERNMENTAL ACCESS TO SHARED INFORMATION SYSTEMS (IGASIS)

● DLL

Sistem e-Procurement Mencakup Seluruh Jenis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sistem Pengadaan

Metode

Pelelangan Umum(Pra/Post Q)Pelelangan TerbatasShopping atau RFQ

Penunjukan LangsungSwakelola

Metode

Seleksi Umum(Pra/Post Q)Seleksi TerbatasSeleksi langsung

Penunjukan langsungSwakelola

Jasa Pem-borongan

Barang Jasa Lain

Jasa Konsultasi

Kreteria Evaluasi Kreteria Evaluasi

Pengalaman perusahaan Tanggapan atas TOR Pendekatan dan Metodologi Kualifikasi tenaga ahli biaya

Penyerahan Sumber Layanan Biaya Mutu

Metode Evaluasi

Sistem nilai Sistem penilaian biaya selama umur Sistem gugur ekonomis

Metode Evaluasi

Kualitas dan biaya Pagu anggaran Biaya terendah Penunjukan Kualitas langsung

Web Portal

Web Portal

Arsitektur e-Procurement (SePP) Sebagai Embryo e-Marketplace

Satuan Kerja

Multiple Buyers

Supplier/Vendors

PenyediaBarang/Jasa dan Jasa Konsultansi

Multiple Seller/Provider

Dukungan Peraturan Perundang-Undangan

Sourcing

eTendering Vendor

ManagementSystem

ePurchasin

g

eCatalog

AgencyManagement

System

Modul SePP

PenggunaBarang /J asa / Jasa Konsultasi

E-Reverse auction

Proses Analisis

Government Spending, Procurement Productivity and Performance

● Modul Utama

– e-Tendering : modul yang menangani proses procurement yang memerlukan proses seleksi/tender. Modul ini didesain untuk pengelolaan tender yang menangani semua proses pengadaan barang/jasa dengan nilai yang besar, kompleksitas yang tinggi dan volume kecil.

– E-Reverse Auction: modul yang menangani proses pengadaan dengan spesifikasi yang sudah dikenal luas dan banyak pihak penyedianya dan dilakukan melalui penawaran secara berulang dalam batas waktu yang ditentukan.

– e-Purchasing : modul yang menangani proses procurement terutama pembelian rutin. Modul ini menangani pembelian barang/jasa dengan nilai rendah/kecil, tidak kompleks dan volume yang kecil.

● Modul Pendukung

– e-Catalog : modul untuk pengelolaan katalog produk yang mempresentasikan informasi produk berupa keterangan produk, harga dan informasi yang lebih detil brosur, gambar video dan lain sebagainya.

– Vendor Management System (VMS): modul untuk pengelolaan data para penyedia barang/jasa pemerintah yang terdaftar dalam sistem.

– Agency Management System (AMS): modul untuk pengelolaan data istitusi pemerintah sebagai pembeli/pengguna barang/jasa yang terdaftar dalam sistem.

Elemen-elemen Modul Aplikasi SePP

Inisiatif Penerapan

e-Procurement2003

PengembanganAplikasi

e-Procurement2004

Pembuatan Payung

Hukum dan Kesiapan

sisteme-Procurement

2005

Penerapan e-Announcement Sebagai Langkah

Awal Menuju e-Procurement

2006

Penerapan e-Procurement

diseluruh Instansi

2007-2009

ROADMAP E-PROCUREMENTROADMAP E-PROCUREMENT

e-Announcement e-Procurement (mix) e-Auction (Full e-Proc) e-Contracting e-HPS e-Payment e-Project Monitoring, dll

Contoh Layanan G2G

IGASISIGASIS

INTRA-GOVERNMENTAL ACCESS TO SHARED INFORMATION SYSTEMS

BKN

IMIGRASI

KOMINFO

IGASISIGASIS

APLIKASI IGASIS

BKN

IMIGRASI

BPN

INTEROPERABILITAS ANTAR KANTOR

DATA PNS YANG PERNAH DICEKAL

STATISTIK PEGAWAI KEHAKIMAN PEMILIK SHM PER SATUAN LUAS TANAH

DATA PNS BERLATAR BELAKANG GEOGRAFI

Distribusi Informasi

Perbaruan data

Literatur Pengetahuan

Cont Mgt

Apl Interaktif

Basis Data

e-Billing

Forms

e-Services

Virtual Office

Tool Kolaborasi

2006 2007

IMPLEMENTASI IGASISIMPLEMENTASI IGASIS

TAHAPAN LAYANAN E-GOV

INTERNAL KOMINFOANTAR INSTANSI

IMPLEMENTASI IGASIS PADA OSOLNETIMPLEMENTASI IGASIS PADA OSOLNET

DATA CENTRE

SMA 3 PADANG

SMA 1 JAKARTA

SMA 5 TABANAN

OSOLNET

STATISTIK NILAI MAFIKIBI DI 3 KOTA

3.3. KESIAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA :

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

● RUU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, dalam pembahasan dengan DPR dan Rancangan Peraturan Pemerintah pendukungnya.

● RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi

● Inpres no 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

● Rancangan PerPres tentang e-Procurement

3.4. KONDISI KESIAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA:

SUMBER DAYA MANUSIA TIK

● Hasil survey Konsultan Bank Dunia tahun 2003, menunjukkan 15% PNS mampu mengoperasikan komputer.

● Peningkatan Program OSOL dari tahun 2005 sd 2009, diharapkan meningkatkan e-literasi.

● Program-program Diklat TIK diselenggarakan oleh berbagai instansi Pemerintah.

3.5. KESIAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA: E-LEADERSHIP

● Pembentukan Gugus Tugas Tingkat Tinggi di bidang Telematika yang diketuai Presiden.

● Penyiapan konsep Government CIO.

KESIAPAN INSTANSI PEMERINTAH

● 564 Nama Domain go.id terdaftar

● 399 Situs Web Instansi Pemerintah telah dibangun, 69 Pemerintah Pusat dan 330 Pemerintah Daerah.

● 198 Situs Web Pemerintah Daerah dikelola secara aktif.

● Beberapa Pemda mulai menyelenggarakan layanan publik melalui internet, seperti download dokumen-dokumen (perijinan, pendaftaran, dll) yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha.

● Beberapa contoh Pemda yang dinilai cukup maju antara lain Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab. Kutai Timur, Pemkab. Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, Pemkab Malang, dll. Apresiasi secara khusus perlu diberikan kepada Pemkot Surabaya, yang telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) pada tahun 2004.

Contoh: e-BatamSeamless coordination among Government Sectors in Batam toward Batam Single Window

Business Model

G 4 C

G 4 B

G 4 GINFRASTRUKTUR e-GOV

Intranet antar kantor pemerintah Data recovery untuk pemerintah Fasilitas keamanan server, jaringan, dan data

IGASIS Pedoman – sosialisasi Aplikasi e-GOV

e-PROCAplikasi e-Gov

Aplikasi e-Gov

Ref UU 22/99, UU 32/04, dan UU 3/05 ttg PemDa: 50 modul aplikasi e-Gov di PemPusat 47 modul aplikasi e-Gov di PemDa

DASAR PEMIKIRANDASAR PEMIKIRAN

Evaluasi implementasi e-GOV, Manajemen Perkantoran

ROADMAP

Intern KOMINFO

2006 2007 2009 2008

- OSOLnet- 3 Instansi

- SePP + DepKeu- 3 Instansi

Interoperabilitas layanan publik dari 3 Instansi

E- Proc: 40% Pusat + 10% Daerah

E-Proc: 50% Pusat + 15% Daerah

E-Proc: 60% Pusat + 20% Daerah

4 aplikasi

1 Pemda (pilot)

20 aplikasi

60 Pemda

30 aplikasi

120 Pemda

47 aplikasi

180 Pemda

e- Announce di 20 instansi

Rencana JLG

Rencana BSW

Konsep G-CIO

Impl. JLG

Implem. BSW

Impl. G-CIO

Impl. JLG

Impl. BSW

Impl. G-CIO

Impl. JLG

Impl. BSW

Sosialisasi, Pelatihan

Interoperabilitas dan layanan transaksi online di pemerintahan

SePP

:

IGASIS

e-GOV Daerah

PILOT PROJECT

HAMBATAN DALAM MANAJEMEN PERUBAHAN

● Perubahan Itu Bukan Datang Dari Diri Orang Tersebut.

● Gangguan terhadap Rutin

● Perubahan Menimbulkan Ketakutan-Ketakutan Terhadap Sesuatu yang Baru

● Tujuan Perubahan Tidak Ada atau Kurang Jelas

● Perubahan Menimbulkan Rasa Takut Kegagalan

● Pengorbanan Yang Diberikan Terlalu Besar

● Sudah Sangat Puas Dengan Kondisi Sekarang

● Pikiran-pikiran Negatif

● Para Pengikut Tak Punya Respek Pada Pimpinannya

● Kecemasan Seorang Atasan

● Perubahan Bisa Berarti Kehilangan Sesuatu

● Perubahan Menuntut Tambahan Komitmen

● Berpikir Sempit

● Terperangkap Tradisi

Isu Pokok

Isue Pokok (1)

Isu Pokok FaktaInfrastruktur • Penetrasi Internet rendah dan belum

merata• Penetrasi PC rendah• Tarif• Bandwidth

Regulasi • RUU ITE, belum ada RPP, RPM, RKD• Cyberlaw belum lengkap• Standardisasi Data dan Konten• Belum konvergentif

SDM • Partipation rate yang rendah• e-Literacy masih rendah• Apresiasi terhadap bidang TIK rendah• Standar kompetensi belum lengkap

Isue Pokok (2)

Isu Pokok FaktaPendanaan • Lembaga pembiayaan untuk kepemilikan

PC terbatas• Ketentuan perpajakan yang belum

kondusif

Cetak Biru TIK • Belum konvergentif• Belum interoperabel• Belum tersosialisasi dengan baik• Adanya pulau-pulau informasi

e-Leadership • Peran sebagai rujukan TIK belum terbangun

• Belum ada institusi CIO Indonesia

Industri • Jumlah pengembang rendah• Jumlah ISV rendah• Tingkat pembajakan perangkat lunak

masih tinggi• CMM Indonesia belum ada

Strategi 315 MII2015

RegulasiRegulasiInfrastruktur

InformasiInfrastruktur

Informasi

Sumber Daya Manusia & Kelembagaan TIK

Sumber Daya Manusia & Kelembagaan TIK

1. Gerakan Nasional Membangun Masyarakat Cerdas (OSOL, CAP,

WarMASIF, KOMPAK))

2. Kampanye s/w Legal & HAKI (IGOS, Kompetisi Software)

3 . Fasilitasi Industri TIK (Taman Maya, Inkubator, PSOS, Kompetisi Hardware)

4 . Fasilitasi & Pengembangan Aplikasi Dasar/Piranti Lunak Unggulan (e-Govt, e-Proc,

e-Announcement, e-UKM, e-Payment, e-Money, e-Learning, e-Health)

5. Interoperabilitas Layanan Publik (Standardisasi Aplikasi, NIT, IGASIS)

Public Private Partnership

3

1

5

Flagship Programs

AlokasiSumber

Daya

Pilar

Membangun Masyarakat Informasi Indonesia 2015 (MII 2015) Menuju Knowledge Based Society

2025: Terwujudnya Masyarakat Indonesia berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Society)

2020: Menjadi salah satu bangsa maju berbasis TIK 2015: Memasuki Masyarakat Informasi Indonesia sesuai WSIS 2010: Replikasi & Ektensifikasi dari program 2005-2010 2006 – 2010: Pemanfaatan TIK utk semua sektor (TIK sbg Enabler,

Accelerator & Sektor Industri Unggulan), Peningkatan Aksesibilitas TIK dan e-Literacy Transparansi Pemerintahan & Memperluas e-Government

2005: Kampanye kesadaran pentingnya TIK Sistem insentif dan regulasi (Cyber Law, implementasi e-Procurement, Sosialisasi Panduane- Government, Kampanye S/W Legal, Program OSOL)

2004: Konvergensi Kelembagaan terbentuknya DEPKOMINFO

2025: Terwujudnya Masyarakat Indonesia berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Society)

2020: Menjadi salah satu bangsa maju berbasis TIK 2015: Memasuki Masyarakat Informasi Indonesia sesuai WSIS 2010: Replikasi & Ektensifikasi dari program 2005-2010 2006 – 2010: Pemanfaatan TIK utk semua sektor (TIK sbg Enabler,

Accelerator & Sektor Industri Unggulan), Peningkatan Aksesibilitas TIK dan e-Literacy Transparansi Pemerintahan & Memperluas e-Government

2005: Kampanye kesadaran pentingnya TIK Sistem insentif dan regulasi (Cyber Law, implementasi e-Procurement, Sosialisasi Panduane- Government, Kampanye S/W Legal, Program OSOL)

2004: Konvergensi Kelembagaan terbentuknya DEPKOMINFO

4.

Renstra/Roadmap APTEL

2008

2005

2007

2006

2009

MII 2015

Roadmap Menuju MII 2015

2005Program Kegiatan

SDM & Konvergensi Lembaga • Konvergensi Kelembagaan• Pengawakan Eselon I (Juni), Eselon II (Juli),

Eselon III & IV (Agustus)

Regulasi • SE Software Legal (Oktober)• SE Procurement (Desember)

Gerakan Masyarakat Cerdas • OSOL (38 Sekolah), CAP (8 lokasi)• Warung MASIF Indonesia (3 lokasi)• Konsep Dasar Mobile CAP• MOU APTEL – Fasilkom UI• MOU APTEL – TELKOM (Internet Go To School)• Rencana MOU dengan LSM untuk internet di

Pesantren

Fasilitasi Industri TIK • Konsep Dasar Pusat Sertifikasi Open Source

Interoperabilitas Layanan Publik • Standar Biometric dan RSNI• Fasilitasi Institusi Penerbit Nomor Identitas

Tunggal• FS Implementasi e-Batam

Fasilitasi dan Pengembangan Aplikasi Dasar/Unggulan

• Sistem Informasi Pemerintahan

Kampanye Software Legal • Kampanye Software Legal

2006 (1)Program Kegiatan

Infrastruktur • Akses Internet Murah dan Fasilitasi Akses Broadband (USO Internet?)

• Backbone Interconnectivity

SDM & Konvergensi Lembaga • Pembangunan model G-CIO

Regulasi • RUU ITE UU ITE + 6 RPP

• Payung hukum tersedia (Perpres e-Proc, Permen Blue Print, dll.)

• Melengkapi regulasi e-Government

Gerakan Masyarakat Cerdas • CAP/Warung MASIF dan Mobile CAP

• Inisiasi SATU

• Perluasan OSOL• Kampanye Internet Sehat

Interoperabilitas Layanan Publik • Pengembangan Interoperabilitas Sistem Informasi Pemerintah

• Pilot projet pembangunan e-Government di 1 (satu) Daerah dan Bantuan pembangunan e-gov di daerah (40 Pemda)

• E-Procurement diimplementasikan di 20 Instansi dengan tahapan e-Announcement

• Projek e-Gov Batam sebagai embrio National Single Window

• Bantuan pembangunan situs web bagi Pemda

Desa

WarMasif

2006 (2)Program Kegiatan


Fasilitasi Industri TIK • Pusat Sertifikasi Open Source• Information Technology Center of Execellence (ICE)• Capability Maturity Model (CMM) versi Indonesia• Pengembangan Konten Lokal (Penyediaan

Development Tools berbasis OS, Kompetisi OSS)• Repository Konten dan Aplikasi


• Konsep Dasar e-Money dan Payment Gateway (Kerjasama dengan BI)

• Pemgembangan Aplikasi Mobile• Inisiasi SISKAB


SDM & Konvergensi Lembaga • Promosi dan bimbingan teknis G-CIO untuk seluruh Instansi

Infrastruktur • Blue Print e-Commerce• Pembangunan Government Data Management and

Disaster Recovery Center (GDMC & GDRC)• Public Key Infrastructure

Regulasi • Standar e-GIF dan regulasi e-Government tersedia

Gerakan Masyarakat Cerdas • OSOLnet

Fasilitasi Industri TIK • Inkubator Bisnis Teknologi Informasi

Interoperabilitas Layanan Publik • Implementasi e-Batam• Implementasi Jogja Learning Gateway dan Digital

Government Services• Bantuan untuk 200 Pemda• e-Procurement di Pusat 40% dan Daerah 10%


• Keamanan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik



SDM & Konvergensi Lembaga • Implementasi G-CIO

Interoperabilitas Layanan Publik

• Seluruh aplikasi e-Government telah lulus audit

• Bantuan untuk 200 Pemda• e-Procurement di Pusat 50% dan Daerah

15%


SDM & Konvergensi Lembaga Leadership di Pusat dan Derah

Regulasi Penyempurnaan Regulasi dan Standard

Interoperabilitas Layanan Publik • 30% PNS mampu mengoperasikan layanan e-Government

• 60% Instansi pemerintah memiliki website• Seluruh aplikasi utama sesuai Blue Print

Aplikasi e-government• Diwujudkan National Single Window• Terjadi interoperabilitas layanan publik (IGASIS,

e-Gov Platform)• e-Procurement di Pusat (60%) dan Daerah 20%

Regulasi yang Konvergentif

Regulasi yang Konvergentif

● Tekanan terhadap konvergensi regulasi, disebabkan karena terdapat kekuatan inter-relasi antara perundang-undangan; restrukturisasi pengaturan; konsolidasi pasar; konvergensi teknologi dan industri.

● Perusahaan-perusahaan telekomunikasi ingin menjadi lembaga penyiaran (broadcasters) sementara lembaga penyiaran semakin bergerak menuju e-commerce, dan ISP menawarkan layanan saluran televisi, sehingga terjadi konvergensi layanan.

● Regulasi tidak dapat lagi menetapkan batas-batas atau sekat-sekat yang pasti antara industri telekomunikasi, penyiaran, aplikasi dan konten.

Tantangan Regulasi TIKRUU ITEUU

TelekomunikasiUU

Penyiaran

RPP● Penyelenggaraan Sistem e● Kontrak-e● Sertifikasi-e● Tandatangan-e● Lembaga Sertifikasi Keandalan● Nama Domain

PP

PM

KD

PP

RPM

RKDRPM

RKD

Konvergensi

Tantangan Regulator Ke Depan

● Membuat kerangka pengaturan, regulasi yang optimal, yang dapat menstimulasi dan mendorong pertumbuhan sektor industri TIK (telekomunikasi, penyiaran, aplikasi dan konten) secara sehat.

● Melindungi masyarakat (konsumen, pengguna jasa).

The Future of Telcos

Menuju Dunia Komunikasi 2010Evernet

● Komputasi di mana dan kapan saja● Intelegensia Sekitar● Produk yang berpikir● Ciri-ciri:

– Miniaturisasi– Koneksi– Ubiquity– Context Sensitivity– Jaringan Pribadi

Evernet

WeareablesAlternative Energy SystemsMicro System Technology

Nano Technology

WAN, LAN, BAN & InterfacesSeamless Mobile Networking

Web ServicesHuman Supervised

Computing

Networked AugmentedReality System

OrientationArtificial Intelligence

Always OnBiometrics

Passport or Liberty AllianceI-Centric Communication

Adaptability

Miniaturization andEmbedding

Connection

Ubiquity

Context Sensivity

My Personal Net

Evernet

Mobile Applications

MobileDevices

Real WorldShopping

VendingMachine

Ticketing ATMs

VirtualMail

Mivro/MacroPayment

Vans/Truck

Cars Trains

VehicleDevices

SecuritySystem

FridgeSet Top

Box

HouseholdAppliances

Home Phone

Video/DigitalCamera

Healthcare

Tracking

Personal Care

CrimePrevention

PC

Printer/Fax

Office

OfficePhone

Bidang Konvergensi

Wireless

Internet

Fixed

IP

Classic ISP Business● Internet Access● Content Dissemination

Future Market for Fixec Broadband● xDSL● VoIP● Downloading

Classic fixed line business● Voice via PSTN

Future market for fixed wireless● Fixed Mobile Convergence

Future market for wirelss● MMS● Remote Home Access

Classic mobile network Business● Voice via GSM Network● Narrowband data services

(SMS,Ringing tone)

Source: Detecon

FB

F

FW

WB

W

I

Telco Evolutionary Path

FB

F

FW

WB

W

I

F

W

I

F

FB

FW

WB

Telco Beginnings

1990s

2004

2010

IntegratedCommunicationServices

Arah Dorongan StrategisVa

lue

Cha

in L

ayer

Sales/Services

Network

SeamlessServices

IntegratedServices

ConvergencePlatforms

Differentiation Strategy

● Satisfaction of customer needs● Product design aligned with customer demand● Value-added services for customers● Service customization & instant provisioning of services● Hybrid customer segmentation (business, consumer)● Co-branding & product bundling

Cost leadership Strategy

● Productivity & lean production● Economics of Scale● Cost & operational efficiency● Reduction of complexity● Focus on multi-service network technologies & platforms● Common off-the-shelf solutions

NetCo-ServiceCo-SalesCo

Segmentation

ServiceBundling

Wholesale

SalesCo

ServCo

NetCo

● Bundling & cross-selling● Understand customer wishes & lifestyles● Brand name creation● Quality, flexibility and short response

time● Development of innovative products/product

bundles● Secure product functions● Lifecycle management● Link between production & sales

● Lean production● Economies of scale● SLAs and defined QoS● Cost effiency

Business Field

Konvergensi Sebagai Pendorong Kebutuhan

Technology Convergence

Wireless

Internet

Fixed

IP

Source: Detecon

FB

FFW

WB

W

I

Technology Convergence

Userneeds Healthcare

Information &Communication

ConvenienceSecu

rity

Savin

gs &

Effic

ienc

y

Travel &Leisure

Entertainment

Career

Growing needs of integrated service bundlesFrom one single source

Making Globalisation Work for the PoorBy Kofi A. Annan – United Nations Secretary General

That is especially true of information technology, which does not require vast amounts of hardware or financial capital, or even energy. (It is also relatively clean.) What it does require is brain power - the brain power - the one commodity that is equally distributed one commodity that is equally distributed among the world's peoplesamong the world's peoples. So for a relatively small investment - mainly an investment in basic education, for girls and boys alike - we can bring all kinds of knowledge within reach of poor people, and enable poor countries to "leapfrog" some of the long and painful stages of development that others had to go through.

Gerakan Perangkat Lunak Bebas

● “The Next Big Wave”● “Participation Age”● “A Chance to leap frog”● Menjadi program utama TIK di beberapa negara

seperti: Brazil, Spanyol, India, Australia● Perlu mencapai Critical Mass

Lomba Pemanfaatan IGOS DesktopTingkat SMU – Bandung (14 Desember 2005)

● Menunjukkan Kreativitas yang luar biasa

● Mampu beradaptasi dengan Open Source dalam waktu yang singkat 1 Minggu – 1 Bulan

● Produk yang dihasilkan bisa dikembangkan lebih lanjut untuk keperluan Open Source dan Kependidikan

● Dari peserta akan dibentuk Komunitas dan dimanfaatkan untuk sosialisasi Open Source

● 2006 Akan diadakan di beberapa kota + lomba tingkat Nasional

Terima Kasih

MCAP – Mobile Community Access Point

Penerapan dan Pemanfaatan e-Government Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia

Documents

Transcript of Penerapan dan Pemanfaatan e-Government Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia