PERAN KADIN DALAM MEWUJUDKAN PENGUSAHA BERINTEGRITAS

PENERAPAN ANTIKORUPSI PADA DUNIA BISNIS

FAKTORYANG PALING BERMASALAH DALAM BERBISNIS

Sumber: World Economic Forum 2017

PERINGKAT INDEX PERSEPSI KORUPSI

101

55

10190

79

113

7976

54

9588

76

111

83

0

20

40

60

80

100

120

Thailand Malaysia Philippines Indonesia India Vietnam China

CPI 2016 Rank CPI 2015 Rank

Sumber: Transparancy International

Capaian Indonesia

STATISTIKTINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan InstansiTahun2014 –Mei 2017

Penyalahgunaan Anggaran; 8%

Perijinan; 3%

Pengadaan Barang/Jasa; 27%

Merintangi Proses KPK; 1%

TPPU; 3% Pungutan; 4%

Penyuapan; 54%

Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/JabatanTahun2014 –Mei 2017

Sumber: KPK 2017

KERUGIAN NEGARA MENURUT DAERAH

Wilayah Kerugian Negara (Harga Berlaku Rp Miliar)

Proporsi

Jabodetabek 88.207 68,39%

Jawa Lain 4.012 3,11%

Sumatera 33.137 25,69%

Kalimantan 1.640 1,27%

Sulawesi 1.580 1,23%

Bali dan NTT 123.5 0,1%

Maluku dan Papua 275.2 0,21%

Total 128.976 100%

Sumber: KPK, 2013

71Tindak Pidana Korupsi di

Tingkat Provinsi dan 107 di tingkat Kabupaten/Kota (KPK, 2015)

343 Kepala Daerah terjaringkorupsi (Kemendagri, 2016)

Faktor Penyebab KepalaDaerah korupsi:1. Monopoli Kekuasaan2. Diskresi Kebijakan3. Lemahnya Akuntabilitas

(BPKP, 2016)

KERUGIAN NEGARA PER SEKTOR

Sektor Porsi Biaya Sosial(Rp. Miliar)

Hukuman Finansial(Rp. Miliar)

Sumber Daya Alam 0,18% 923 2

Perdagangan 2,09% 218 5

Infrastruktur 26,59% 9,6 2,5

Pelayanan Publik 25,48% 75 19

Sumber: Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM, 2016

KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN PROFESI

Jenis Pekerjaan Kerugian Negara (Rp.Triliun)

Persentase

PNS 26,9 13,22%

BUMN/D 8,7 4,27%

Lembaga Independen 81,8 40,14%

Legislatif 2 0,97%

Kepala Daerah 1,8 0,88%

Swasta/Lainnya 82,6 40,53%

Total 203,9 100%

Sumber: Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM, 2016

MEWUJUDKAN BISNISYANG BERINTEGRITAS

¡ Pelanggaran etika berpotensi bisa terjadi di mana saja, termasuk dalamdunia bisnis.

¡ Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan (corporate values) yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.

¡ Dunia usaha berperan menerapkan GCG dengan antara lain menerapkanetika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan.

¡ Menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).

¡ Dalam menerapkan prinsip GCG terdapat tiga hal krusial. ¡ Pertama adalah bagaimana tanggung jawab atasan untuk tidak menyuruh bawahan melakukan

perbuatan korupsi.

¡ Kedua, tanggung jawab atasan untuk tidak membiarkan bawahan melakukan korupsi, dan

¡ ketiga bagaimana perusahaan membangun sistem pencegahan korupsi dengan menerapkan program pengendalian internal, membuat aturan dan kode etik.

¡ Dengan diterapkannya tiga hal tersebut, maka akan tercipta lingkungan bisnis yang bersih, transparan dan akuntabel.

¡ Apabila tiga hal krusial tersebut tidak diperhatikan pihak swasta dan tetap terjadi praktikpenyuapan, maka akan terjadi praktik persaingan yang tidak adil dan berdampak padaaspek perekonomian suatu bangsa.

MEWUJUDKAN BISNISYANG BERINTEGRITAS

PERAN KADIN (1)

1. Memperkuat Integritas melalui Kemitraan antara Sektor Publik danSwasta dalam Mencegah Praktek-praktek korupsi (Uang Pelicin danGratifikasi)

2. Mendorong anggotanya untuk menerapkan prinsip-prinsip GoodCorporate Governance (GCG).

3. Terlibat dalam Komite Advokasi Nasional dan Daerah (Jawa Tengah, JawaBarat, Jawa timur, Banten, Lampung, Riau, Kalimantan Timur dan NusaTenggara Timur)

4. Terlibat dalam gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT)

PERAN KADIN (2)

5. Sosialisasi PERMA No 13 tahun 2016. Dalam PERMA itu, hakim menyatakankorporasi melakukan kesalahan yang dapat dipidana, bilamana:1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak

pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.

2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan,mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yangberlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

TINGKATAN HUKUMAN DALAM PERMA 13 2016

1. Denda kepada korporasi.

2. Bila korporasi tidak membayar denda, maka asetnya dapat disita dandirampas.

3. Denda kepada pengurus korporasi.

4. Bila pengurus korporasi tidak membayar denda maka diganti dengankurungan penjara secara propoporsional.

GERAKAN PRAKTIK BISNIS BERINTEGRITAS (1)

¡ Gerakan Praktik Bisnis Berintegritas mengusung program Profesional Berintegritas(PROFIT).

¡ Melalui PROFIT, KPK mengajak para pemangku kepentingan untuk melakukan aksikolaboratif.

¡ Profit diluncurkan sebagai langkah awal dalam pencegahan korupsi di sektor swasta.

¡ Tujuannya, selain mencipkatan iklim usaha yang sehat, juga untuk membangun praktikbisnis berintegritas sehingga akan berdampak positif pada tata kelola pemerintahan.

¡ Selanjutnya, Profit akan menjadi landasan operasional BUMN, swasta dan sektorbisnis.

GERAKAN PRAKTIK BISNIS BERINTEGRITAS (2)

¡ Bagi dunia usaha, program PROFIT hal ini akan berkonsekuensi pada terikatnya padakomitmen antikorupsi, seperti berkomitmen untuk meningkatkan transparansi danakuntabilitas perusahaan, menghapus praktik pemberian uang pelicin dan suap, sertamelaporkan indikasi tindak pidana korupsi seperti pemerasan dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum regulator dan penegak hukum.

¡ Sedangkan dari sisi penegak hukum, pencanangan PROFIT akan mendorong upayamengatasi pungli, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik terkaitsektor bisnis serta meningkatkan efektivitas Pengaduan masyarakat.

KOMITE ADVOKASI DAERAH

¡ Jawa Tengah,

¡ Jawa Timur,

¡ Jawa Barat

¡ Banten,

¡ Lampung,

¡ Riau,

¡ Kalimantan Timur

¡ Nusa Tenggara Timur

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH KADIN INDONESIA

MENARA KADIN INDONESIA LT.29

JLN.H.R. RASUNA SAID X-5 KAV.2-3 JAKARTA

WWW.KADIN-INDONESIA.OR.ID