Penegakan Hukum Di Undelimited Area Yang Berbatasan …
Transcript of Penegakan Hukum Di Undelimited Area Yang Berbatasan …
Penegakan Hukum Di Undelimited …..│Shannet, Kresno, Roslin│244
Penegakan Hukum Di Undelimited Area Yang Berbatasan Dengan Vietnam Guna Mempertahankan Hak Berdaulat Di ZEEI
Shannet Febriyanti1, Kresno Buntoro2, Roslin Panjaitan3 1 3 Politeknik Angkatan Laut Program Magister Terapan Prodi Strategi Operasi Laut, Jakarta Indonesia
2 Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, Jakarta-Indonesia e-mail: [email protected]
Received: 12-07-2020, Accepted: 17-11-2020
Abstrak Indonesia merupakan negara Kepulauan yang diakui oleh internasional menentukan batas wilayah menurut hukum Internasional UNCLOS 1982. Saat ini masih memiliki batas wilayah yang belum ditentukan dengan negara tetangga salah satunya batas wilayah ZEE dengan Negara Vietnam di Laut Natuna Utara. Hal ini dapat menimbulkan insiden dalam penegakan hukum di ZEEI. Penelitian menggunakan metode kualitatif eksplanatory dengan analisis data menggunakan Soft System Methodology (SSM). Penegakan hukum oleh Negara Indonesia di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam terkendala dengan belum adanya Provisional Arrangement tentang penegakan hukum antara Indonesia dengan Vietnam hal ini diatur di dalam Pasal 74 UNCLOS 1982, untuk mengatasi insiden dalam penegakan hukum di perbatasan ZEE yang belum disepakati maka ditegaskan terkait tentang wilayah tumpang tindih antara negara Indonesia dan Vietnam agar berpedoman pada Surat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B-142/LN00.00/7/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pedoman Penegakan Hukum di Wilayah Tumpang Tindih.
Kata Kunci: batas wilayah yang belum di tentukan, Penegakan Hukum, Insiden
Abstract
Indonesia is an archipelagic country that is recognized by the international community to determine territorial boundaries according to the 1982 UNCLOS international law. Currently, it still has undefined territorial boundaries with neighboring countries, one of which is the EEZ with Vietnam in the North Natuna Sea. This can lead to incidents in law enforcement in ZEEI. The research used qualitative explanatory methods with data analysis using Soft System Methodology (SSM) and data processing using NVivo. Law enforcement by the State of Indonesia in the North Natuna Sea bordering Vietnam is constrained by the absence of a Provisional Arrangement on law enforcement between Indonesia and Vietnam, this is regulated in Article 74 UNCLOS 1982, to deal with incidents in law enforcement at the EEZ border that have not been agreed upon, it is emphasized Regarding overlapping areas between Indonesia and Vietnam, it should be guided by the Letter of the Coordinating Minister for Politics, Law and Security Number B-142 / LN00.00 / 7/2019 dated 23 July 2019 concerning Guidelines for Law Enforcement in Overlapping Areas.
Keywords: Undelimitid area, Law enforcement, Incident
Pendahuluan.
Wilayah dan sumber daya Negara
Indonesia sudah saatnya mengalami
perubahan cara pandang yang signifikan,
dari landward menuju seaward. Fadel
Muhammad (2011) di Yogyakarta,
menegaskan Indonesia membutuhkan
revolusi biru, yang artinya penekanan
pembangunan nasional perlu diarahkan ke
245│Jurnal Maritim Indonesia│Desember 2020, Volume 8 Nomor 2
laut, tidak lagi pembangunan di darat1. Hal
ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko
Widodo yang disampaikan dalam pidato pada
KTT Asia Timur (East Asia Summit) di
Myanmar International Convention Center
(MICC), Nay Pyi Taw, Myanmar yaitu Indonesia
sebagai negara maritim harus menegaskan
dirinya sebagai poros maritim dunia. Pada mata
kuliah Sea Power oleh Dr Marsetio kepada
perwira mahasiswa Dikreg Seskoal Angkatan
ke 58 disampaikan tentang konsep negara
maritim yaitu negara yang mampu
memanfaatkan dan menjaga wilayah lautnya,
untuk itu diperlukan strategi untuk membangun
Indonesia menjadi sebuah negara maritim yang
tangguh dan berdaulat. Sebagai negara
kepulauan batas maritim merupakan satu hal
yang penting, dikarenakan batas tersebut
mengatur hak dan kewenangan serta
kewajiban suatu negara.
Hukum internasional merupakan
keseluruhan kaidah dan asas hukum yang
mengatur hubungan atau persoalan yang
melintasi batas negara. Dengan demikian
hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari
adanya negara-negara. Sebaliknya, suatu
negara hanya dapat berfungsi berdasarkan
kedaulatan yang dimilikinya, yang secara
internal diwujudkan dalam bentuk supremasi
dari lembaga-lembaga pemerintahan dan
1 Hartono, Peran Teknologi Penginderaan Jauh dan SIG untuk Kajian Laut Pulau Terluar danPpertahanan NKRI (Makalah, Universitas Gajah Mada Yogyakarta), 2 2 Malcolm N. Shaw dalam Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional, 161
secara eksternal dalam bentuk supremasi
negara sebagai sebagai subjek hukum
internasional2.
Menurut Oppenheim, tanpa adanya wilayah
dengan batas-batas tertentu, suatu negara
tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum
internasional3. Dalam perkembangan negara,
batas wilayah memengaruhi kedaulatan suatu
negara, dan apabila belum ditentukan batas
wilayah, seringkali menjadi konflik antar
negara. Konferensi Hukum Laut Internasional I
di Jenewa yang berhasil mengodifikasi aturan
hukum laut yang lebih dikenal dengan United
Nations Convention on the Law of the Sea 1958
(UNCLOS) diajukan namun belum mendapat
perhatian, selanjutnya diajukan kembali pada
Konferensi Hukum Laut Jenewa II pada tahun
19604. Pada Tahun 1973 karena banyaknya
permasalahan hukum laut Internasional maka
Majelis Umum PBB mengadakan Konferensi
Hukum UNCLOS.
Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan
Konferensi Hukum Laut PBB tahun 1960 atau
yang lebih dikenal dengan UNCLOS II, pada
konferensi tersebut sama halnya dengan
konferensi yang pertama belum menghasilkan
produk hukum laut yang disepakati oleh
masyarakat internasional. Selanjutnya
dilakukan kongres yang sama pada tahun 1973
sampai dengan 1982 yang menghasilkan
3 Oppenheim dalam Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional, 161. 4 Djalal Hasjim, Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim, Jakarta, 11.
Penegakan Hukum Di Undelimited …..│Shannet, Kresno, Roslin│246
UNCLOS III tahun 1982 dan telah diberlakukan
sejak tanggal 16 November 19945.
Di dalam ketentuan hukum internasional
telah mengakui batas wilayah yang
memengaruhi kedaulatan dan kewenangan
dari suatu negara. Dimana Indonesia telah
meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
1985 tentang Ratifikasi United Nations
Convention on the Law of the Sea (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum
Laut). Hukum internasional telah mengakui
status Indonesia sebagai negara kepulauan
sehingga memberikan dasar hukum
internasional yang kuat dalam upaya Indonesia
menegakkan kedaulatan negara.
Penerapan prinsip-prinsip negara
kesatuan dan laut wilayah atau laut teritorial
selebar 12 mil di luar atau di sekeliling
perairan nusantara, selain itu diterapkannya
prinsip-prinsip 200 mil Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen di luar
perairan nusantara dan laut wilayah
Indonesia. Di luar laut teritorial Indonesia
memiliki hak berdaulat atas kekayaan alam
(tentang perikanan) di ZEE, serta
kewenangan-kewenangan untuk mengatur
atas perlindungan lingkungan, pelaksanaan
penelitian ilmiah kelautan, pemeliharaan
lingkungan laut, dan pembangunan pulau-
5 Ida Kurnia, “Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, Jurnal Hukum Prioris Vol. 2 Nomor.1, 44.
pulau buatan, anjungan-anjungan, dan
bangunan-bangunan lainnya di laut6.
Dasar laut di luar laut wilayah (Landas
Kontinen), Indonesia memiliki hak berdaulat
atas kekayaan alam yang terkandung
didalamnya baik terhadap jenis-jenis
perikanan yang berada di dasar laut
(sedentary species), maupun terhadap migas
ataupun mineral lainnya, hal ini diatur di
dalam UNCLOS 1982. Hak berdaulat
Indonesia dapat mencapai jarak 350 Mil dari
garis pangkal nusantara, yaitu sampai ke
batas dasar laut internasional yang dikelola
oleh Badan Dasar Laut Internasional
(Internasional Seabed Authority) yang
berkedudukan di Jamaica7.
Indonesia memiliki sepuluh negara
tetangga namun belum seluruhnya
menetapkan perbatasan ZEE dengan negara
tetangga. Perbatasan ZEE dengan Australia
di Laut Arafura, Laut Timor, di Selatan
Sumbawa antara Pulau Jawa dengan Pulau
Christmas, begitupun Indonesia belum
menetapkan batasan ZEE dengan negara-
negara ASEAN lainnya baik dengan negara
Thailand dan Malaysia di bagian Utara Selat
Malaka, maupun dengan Malaysia dan
Vietnam di Laut Natuna Utara, ataupun
dengan Malaysia dan Filipina di Laut
Sulawesi.
6 Djalal Hasjim, MA, Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim, 68. 7 Ibid. hal 69
247│Jurnal Maritim Indonesia│Desember 2020, Volume 8 Nomor 2
Pada 14 Juli 2017, Pemerintah Indonesia
mengumumkan peta nasionalnya yang telah
direvisi secara terbuka 8 . Di dalam peta
nasional berisi perkembangan baru, termasuk
menggambarkan garis klaim ZEE Indonesia
di Pulau Natuna Utara. Pulau ini juga
memberi nama baru ke wilayah laut ini
sebagai Laut Natuna Utara9. Ada dua alasan
untuk mengganti nama wilayah laut ini.
Pertama, Indonesia mencoba mengklarifikasi
wilayah tersebut bagi para aktor yang
mengeksploitasi landas kontinen di bawah
kolom air; dan kedua, peta baru akan
menyediakan area yang lebih jelas bagi
lembaga penegak hukum Indonesia untuk
menjaga zona tersebut.
Penetapan batas negara akan
berpengaruh terhadap pelaksanaan
penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah
yurisdiksi Negara Kesatuan Republik
Indonesia sehingga diperlukan penetapan
batas-batas maritim sesuai dengan ketentuan
yang berlaku di UNCLOS 1982 yang telah
diratifikasi pemerintah Indonesia melalui
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985
tentang Pengesahan United Nations
Convention on the Law of the Sea 1982.
8 Tom Allard, Bernadette Christina Munthe, “Asserting Sovereignty, Indonesia Renames Part of South China Sea”, 14 July 2017, The Reuters, available at https://www.reuters.com/article/ us-indonesia-politics-map/asserting-sovereignty-indonesia-renames-part-of-south-china -sea-idUSKBN19Z0YQ. 9 Evan Laksmana, “Why Indonesia’s new map is not (all) about the South China Sea”, 1 Agustus 2017, The Strategist, available at https://www.aspistrategist.org.au/indonesias-new-map-not -south-china-sea/
Pembahasan penetapan batas laut antara
Indonesia dengan negara Vietnam telah
berlangsung lama, namun sampai saat ini
antara Indonesia dengan Vietnam hanya baru
disepakati terkait delimitasi landas kontinen
oleh kedua negara tersebut pada tahun 2003
di Hanoi Vietnam yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007
tentang Pengesahan Persetujuan Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Sosialis Vietnam
tentang Penetapan Batas Landas Kontinen.
Sedangkan terkait dengan penetapan batas
zona ekonomi eksklusif antara Indonesia
dengan Vietnam sampai saat ini belum ada
kesepakatan.
Vietnam menegaskan bahwa pembatasan
ZEE harus sama dengan penetapan batas
landas kontinen yang disepakati antara kedua
negara pada tanggal 26 Juni 200310. Namun,
sesuai dengan UNCLOS 1982, rezim ZEE
dan landas kontinen berbeda 11 . Indonesia
sebagai negara kepulauan dimana lebar laut
ZEE diukur sesuai dengan ketentuan di dalam
UNCLOS 1982, sehingga tergambar daerah
yang belum disepakati (Undelimited area)
seperti di dalam peta di bawah ini.
10 Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Republic of Indonesia concerning the delimitation of the continental shelf boundary (with map). Hanoi, 26 June 2003. Available at https://treaties.un.org/doc/publication/unts/no%20volume/part/i-44165.pdf 11 Article 56 paragraph 3 unclos states that “The Rights Set Out In This Article (Eez) With Respect To The Seabed And Subsoil Shall Be Exercised In Accordance With Part Vi.” Part vi is the regime of the continental shelf.
Penegakan Hukum Di Undelimited …..│Shannet, Kresno, Roslin│248
Gambar 1.1. Peta Nomor 38 A Undelimited Area di Laut Natuna Utara
Sumber Staf Operasi Koarmada I
Dengan belum adanya batas ZEE yang
ditentukan antara Indonesia dengan Vietnam,
hal ini tentu akan menjadi permasalahan dalam
penegakan hukum di undelimited area oleh dua
belah pihak. Dalam hal ini bahwa kedua belah
pihak saling klaim terhadap pemanfaatan
sumber daya alam hayati perikanan di ZEE
tersebut mengakibatkan terjadinya berbagai
insiden antara aparat penegak hukum
Indonesia maupun Vietnam dalam penegakan
hukum terhadap nelayan Vietnam yang
melakukan penangkapan ikan di ZEE laut
Natuna Utara.
Gambar 1.3. Grafik Pelanggaran illegal fishing tahun 2017 s.d. 2019
Sumber Staf Operasi Koarmada I
249│Jurnal Maritim Indonesia│Desember 2020, Volume 8 Nomor 2
Penegakan hukum terhadap kapal-kapal
ikan asing Vietnam di zona ekonomi eksklusif
Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara pada
tahun 2017 mengalami peningkatan terlihat
data yang tergambarkan pada grafik di atas.
Dalam penegakan hukum di ZEEI Natuna
Utara pada tanggal 27 Februari 2019 telah
terjadi insiden (penjelasan) pada saat
penegakan hukum yang dilakukan oleh KRI
Tjiptadi menangkap kapal penangkap ikan
Vietnam yang diduga melakukan penangkapan
ikan illegal di wilayah Indonesia. Selama
tindakan hukum terhadap kapal penangkap
ikan ini, kapal Coast Guard Vietnam dan kapal
pengawas penangkapan ikan melakukan
upaya untuk mengahalangi pihak berwenang
Indonesia untuk menangkap kapal penangkap
ikan Vietnam. Hal ini terjadi kembali pada
tanggal 11 Juli 2019, pada saat kapal Bakamla
dengan KM Bintang Laut dibantu oleh kapal KP
Hiu 11 dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menghalau
enam kapal ikan asing Vietnam yang saat itu
dikawal oleh kapal Coast Guard Vietnam. Hal
ini terjadi terjadi di daerah ZEE yang belum
disepakati batas wilayah antara Indonesia
dengan Vietnam. Hal ini menjadi permasalahan
di lapangan antara penegak hukum Indonesia
dan penegak hukum Vietnam.
Hal tersebut dilakukan oleh nelayan-
nelayan Vietnam sebagai suatu bentuk atau
1 Dalam hukum internasional, kebiasaan internasional dapat terbentuk dari tindakan negara (state practices) yang dilakukan sejak lama dan terus-menerus (continous). Akibatnya, tindakan negara yang telah berubah menjadi kebiasaan
cara menunjukkan kepada Indonesia bahwa
penguasaan laut secara de facto telah
dilakukan oleh Vietnam dan penguasaan
tersebut telah berlangsung sejak lama serta
Vietnam sendiri telah menjadikannya sebagai
salah satu zona penangkapan ikan tradisional
(traditional fishing zone) mereka dan jika
dibiarkan akan menjadi kebiasaan
internasional 1 . Seperti halnya Indonesia
sebagai negara kepulauan yang berhak
mengklaim rezim ZEE tersebut. Terkait dalam
hal mengamankan sumber daya alam negara
tersebut, salah satunya negara pantai memiliki
wewenang melaksanakan pengawasan,
penangkapan kapal-kapal yang melanggar
ketentuan negara pantai2 . Menyikapi kondisi
tersebut, pemerintah melalui Menteri
Kordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan telah mengeluarkan surat nomor B-
142/LN00.00/7/2019 tentang pedoman dalam
penegakan hukum di wilayah tumpang tindih
(undelimited water). Namun demikian di dalam
Pasal 74 UNCLOS 1982 negara yang
berbatasan ZEE perlu membuat suatu
provisional arrangement of practical nature
yang tidak menghambat akhir batas maritim.
Adapun hipotesis sementara jika penegakan
hukum di undelimited area laut Natuna Utara
dapat dilaksanakan maka hak berdaulat
tercapai untuk itu diperlukan suatu kesepakatan
atau perjanjian tentang penegakan hukum
internasional tersebut dapat mengikat negara lain sebagai norma hukum. 2 Mauna Boer, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, 376.
Penegakan Hukum Di Undelimited …..│Shannet, Kresno, Roslin│250
antara Indonesia dengan Vietnam, maka
diperlukan analisis tentang penegakan hukum
di undelimited area di laut Natuna Utara yang
berbatasan dengan Vietnam guna
mempertahankan hak berdaulat di ZEEI.
Kerangka Teori
1. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak lagi
dilihat sebagai satu-satunya alternatif dalam
pengaturan masyarakat. Hal ini
dilatarbelakangi oleh pemikiran yang maju dan
tidak terbatas kepada apa yang tertulis dalam
aturan perundang-undangan saja maka
penegakan hukum yang dilakukan 18
Rahardjo, Satjipto. (2009). Membangun dan
Merombak Hukum Indonesia, oleh penyidik
dapat dikatakan sebagai model “penyidikan
yang progresif” yang diharapkan dapat
mewujudkan penegakan hukum yang
proporsional, profesional, dan intelektual.
2. Trinitas Peran Angkatan Laut dari Ken Both
Angkatan Laut di seluruh dunia memiliki peran
yang berlaku secara universal yaitu peran
militer, peran polisionil, dan peran diplomasi.
3. Teori Kedaulatan Kedaulatan menurut Boer
Mauna adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki
oleh suatu negara untuk secara bebas
melakukan berbagai kegiatan sesuai
kepentingannya asal saja kegiatan tersebut
tidak bertentangan dengan hukum
internasional. Kedaulatan menurut Boer Mauna
adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh
suatu negara untuk secara bebas melakukan
berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal
saja kegiatan tersebut tidak bertentangan
dengan hukum internasional. Kedaulatan
menurut Boer Mauna adalah kekuasaan
tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk
secara bebas melakukan berbagai kegiatan
sesuai kepentingannya asal saja kegiatan
tersebut tidak bertentangan dengan hukum
internasional.
Penelitian sebelumnya
Ela Riska, Diplomasi Maritim Indonesia
Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal
(Illegal Fishing) Oleh Nelayan Cina di ZEEI
Perairan Kepulauan Natuna, Universitas
Andalas, Padang, Tulisan ini menjelaskan
upaya diplomasi maritim terhadap kasus illegal
fishing oleh nelayan China di ZEEI perairan
Kepulauan Natuna dapat diperankan oleh
maritime forces dan pemerintah. Adapun
diplomasi maritim yang dapat
diimplementasikan antara lain dalam bentuk
cooperative maritime diplomasi.
Permasalahan dan Gap Analysis
Adapun yang akan menjadi pembahasan
ada dua dalam jurnal ini sebagai berikut:
a. Bagaimana pengaturan penegakan
hukum di undelimited area menurut hukum
Internasional?
b. Bagaimana penyelesaian insiden dalam
penegakan hukum di undelimited area Laut
Natuna Utara yang berbatasan dengan
Vietnam?
Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan
cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
251│Jurnal Maritim Indonesia│Desember 2020, Volume 8 Nomor 2
tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal
tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu
diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan
kegunaan3. Penelitian kualitatif bertujuan untuk
mencari tahu makna tertentu dari fenomena
berdasarkan pandangan-pandangan dari
partisipan. Peneliti berusaha menyelidiki isu
yang berhubungan dengan penegakan hukum
di undelimited area Laut Natuna Utara yang
berbatasan dengan Vietnam guna
mempertahankan hak berdaulat di ZEEI. Untuk
meneliti isu-isu ini, penggalan informasi
dikumpulkan dari berbagai individu sebagai
narasumber kunci dengan pendekatan
eksplanatori. Data yang diperoleh dari penelitian
ini akan dianalisis dengan teknik analisis SSM.
SSM dikembangkan oleh Peter Checkland sejak
sekitar tahun 1960 di Universitas Lancaster,
Inggris. SSM adalah metodologi berbasis
berpikir serba sistem dan pemecahan masalah
yang dikategorikan sebagai metodologi pluralis
yang memperlakukan dunia nyata sebagai
bersifat kompleks4.
Hasil dan Pembahasan
Gambaran Umum Penegakan hukum di
undelimited area Laut Natuna Utara yang
berbatasan dengan Vietnam guna
mempertahankan hak berdaulat di ZEEI saat
ini.
Berdasarkan Pasal 57 United Nations
Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)
3 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2.
1982, Perairan Laut Natuna bagian utara
merupakan perbatasan Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) Indonesia. 54 Dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983
menyatakan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan
dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana
ditetapkan berdasarkan undang-undang yang
berlaku tentang perairan Indonesia yang
meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air
di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus)
mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah
Indonesia.
Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,
Republik Indonesia mempunyai dan
melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan
eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan
konservasi sumber daya alam hayati dan non
hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya
serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan
lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi
ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan
tenaga dari air, arus dan angin.
Amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1985 dalam pelaksanaan penegakan
peraturan perundang-undangan di wilayah ZEE
dilaksanakan oleh TNI AL. Mekanisme
penegakan hukum di undelimited area tidak
hanya sebatas melakukan penyidikan yang
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana namun penegakan hukum di
undelimited area dalam arti luas, dimana
4 Hardjosoekarto, Sudarsono. Soft Systems Methodology (Metode Serba Sistem Lunak). Jakarta: UI-Press. 7.
Penegakan Hukum Di Undelimited …..│Shannet, Kresno, Roslin│252
penegakan hukum dapat dikatakan penegakan
kedaulatan di laut, dengan kata lain hal ini dapat
di laut dapat dilaksanakan tidak hanya di dalam
lingkup wilayah negara, melainkan dapat juga
menjangkau ke luar batas wilayah negara yang
bersangkutan. Dalam pengertian umum
penegakan hukum diartikan sebagai suatu
kegiatan untuk melaksanakan atau
memberlakukan ketentuan hukum.
Penegakan hukum saat ini berdasarkan
Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan, penyidikan tindak pidana di
bidang perikanan di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
45 Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL,
dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Analisis Data dan Intrepretasi Hasil
Menggunakan Soft System Methodology.
Checkland (1990) menyusun dalam
pembuatan RichPicture diawali dengan
melakukan tiga tahap analisis, yaitu Analisis
Satu (Intervensi), Analisis Dua (Sosial), dan
Analisis Tiga (Politik). Pada tahapan ini akan
dianalisis aspek-aspek yang mempengaruhi
penelitian dengan analisis intervensi, analisis
sosial dan analisis politik untuk memperoleh
Rich Picture. Berikut
System Thinking penegakan hukum di
undelimited area Laut Natuna Utara yang
berbatasan dengan Vietnam guna
mempertahankan hak berdaulat di ZEEI
Root definition pada penelitian ini akan
dirumuskan dalam dua pertanyaan yang
merepresentasikan pertanyaan penelitian.
Sesuai dengan teori SSM, pembahasan root
definition menggunakan rumus PQR yang
diperlukan untuk menjawab pertanyaan Apa,
Mengapa, dan Bagaimana (What, Why, dan
How), rumus PQR yang dimaksud adalah
sebagai berikut:
Selanjutnya root definition yang telah
dirumuskan akan diuji dan disempurnakan
dengan analisis Cutomers, Actors,
Tranformation, Worldview, Owners,
Environment (CATWOE). Identifikasi dengan
analisis CATWOE ini sesuai dengan langkah-
langkah pengolahan data SSM. Model
konseptual yang nanti akan dibuat
menggunakan dasar dari hasil
pengidentifikasian CATWOE tersebut.
Tabel 1 Root Definitions Penelitian
Root Definitions
Pertanyaan Penelitian (dalam bentuk pernyataan)
Relevant System
RD 1 Pengaturan penegakan hukum di Undelimited Area menurut hukum Internasional.
Membuat regulasi penegakan hukum di Undelimited Area Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam (P), dengan
253│Jurnal Maritim Indonesia│Desember 2020, Volume 8 Nomor 2
memperhatikan aturan internasional dan koordinasi antar lembaga terkait (Q), untuk mempertahankan hak berdaulat di ZEEI.
RD 2 Penyelesaian insiden dalam penegakan hukum di Undelimited Area Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam.
Melakukan upaya penyelesaian insiden dengan penegakan hukum di Undelimited Area Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam (P), dengan memperhatikan perbatasan dan negara yang berbatasan, aturan dan diplomasi (Q), untuk mempertahankan hak berdaulat di ZEEI.
Berikut adalah analisis CATWOE dan
analisis 3E pada root defentions (RD-1 dan
RD-2), dimana analisis CATWOE merupakan
alat bantu pengingat (memotic) yang dibuat
benar-benar menggambarkan sebuah
aktivitas yang relevan.
Tabel 2 RD-1: Analisis CATWOE dan 3E
RD-1 Membuat regulasi yang tepat tentang penegakan hukum di Undelimited Area Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam (P), dengan memperhatikan aturan internasional dan koordinasi antar lembaga terkait (Q), untuk mempertahankan hak berdaulat di ZEEI (R).
ANALISA CATWOE
C (Customer) KKP dan Kemenlu.
A (Actor) TNI AL, Bakamla, dan KKP.
T (Transformation) Membuat pengaturan (MoU dan kerja sama) di Undelimited Area Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam untuk mempertahankan hak berdaulat di ZEEI.
W (Worldview) Laut Natuna merupakan perairan yang rawan akan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di laut. Selain itu, karena posisi strategis, wilayah itu sarat kepentingan berbagai negara. Karena itu, Indonesia perlu melakukan pengaturan yang sesuai untuk mempertahankan hak berdaulat di ZEEI dan menetapkan batas wilayah ZEEI.
O (Owners) TNI AL, KKP, Kemenlu dan Bakamla.
E (Environment) Arah Kebijakan TNI dan TNI AL, arah politik luar negeri, perkembangan balingstra dan kemampuan SDM dalam diplomasi serta memperhatikan perkembangan hukum laut internasional yang berlaku.
KRITERIA 3E
Efficacy Pengaturan atau regulasi dilakukan sesuai dengan Pasal 74 UNCLOS, kepentingan Indonesia di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam dengan memperkuat hubungan diplomasi dan kerja sama internasional.
Efficiency Bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain yang yang memiliki kepentingan yang sama serta menggandeng akademisi dan pengamat untuk melaksanakan kajian penyusunan regulasi yang tepat tentang penegakan hukum di undelimited area Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam
Penegakan Hukum Di Undelimited …..│Shannet, Kresno, Roslin│254
Effectiveness Meningkatkan kehadiran unsur-unsur patroli di undelimited area Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam melalui pengaturan pola penggelaran operasi dan pengaturan sektor patroli terpilih.
Conceptual Models Penegakan hukum di
Undelimited Area di Laut Natuna Utara yang
berbatasan dengan Vietnam guna
mempertahankan hak berdaulat di ZEEI
Tahapan SSM selanjutnya adalah
membentuk model konseptual (yang
merupakan tahapan keempat dari tujuh tahap
SSM) dengan cara menghubungkan seluruh
kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
melakukan proses T (pada tabel analisis
CATWOE), sehingga menjadi suatu sistem
yang utuh. Langkah ini dilakukan dengan
menggabungkan seluruh langkah-langkah
yang telah dilakukan pada tahapan ketiga atau
root defenition dalam penentuan sistem yang
relevan untuk digunakan dalam penyelesaian
permasalahan penelitian.
Gambar 1 Model Konseptual dan Aktivitas dari RD-1
Pengaturan penegakan hukum di
undelimited area Laut Natuna Utara yang
berbatasan dengan Vietnam guna
mempertahankan hak berdaulat di ZEEI
menurut hukum Internasional.
Dalam perkembangan konsep negara
kepulauan membeahkan hasil. UNCLOS
diadopsi di Montego Bay Jamaika pada tanggal
10 Desember 1982, setelah Deklarasi Djuanda
dan diumumkan pada tanggal 13 Desember
1957. Selain pengakuan Indonesia sebagai
“negara kepulauan dan pengakuan kedaulatan
Indonesia atas “kepulauan dan perairan”
menjadi satu kesatuan, Konvensi juga mengakui
kedaulatan Indonesia lebih dari 12 mil laut
teritorial yang mengelilingi "perairan kepulauan"
dan pengakuan hak-haknya untuk memiliki
"zona berdekatan" hingga 24 mil dari garis
pangkal kepulauannya, selain kedaulatan
dimana Indonesia sebagai negara kepulauan
255│Jurnal Maritim Indonesia│Desember 2020, Volume 8 Nomor 2
memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi lain atas
Zona Ekonomi Eksklusif hingga 200 mil dari
garis pangkal kepulauan, dan hak berdaulat atas
Landas Kontinen semua jalan ke tepi luar
"margin kontinental. Konvensi Hukum Laut
Internasional (UNCLOS) yang diadopsi pada
tahun 1982 dan mulai berlaku 16 November
1994, diratifikasi oleh Indonesia oleh undang-
undang No. 17 tahun 1985. UNCLOS saat ini
telah diratifikasi 125 oleh oleh 160 negara dan
Uni Eropa. Di Asia Tenggara/ASEAN, hanya
Thailand, Kamboja, Timor Leste yang belum
meratifikasinya.
Menurut Satjipto Rahardjo,56 hukum tidak
lagi dilihat sebagai satusatunya alternatif dalam
pengaturan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi
oleh pemikiran yang maju dan tidak terbatas
kepada apa yang tertulis dalam aturan
perundang-undangan saja maka penegakan
hukum yang dilakukan oleh penyidik dapat
dikatakan sebagai model “penyidikan yang
progresif” yang diharapkan dapat mewujudkan
penegakan hukum yang proporsional,
profesional, dan intelektual.
Terkait teori tersebut, Penegakan hukum di
ZEE secara hukum Internasional diatur dalam
UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan
peraturan nasional, sebagaimana tercantum
dalam beberapa pasal yaitu:
a. Pasal 29 UNCLOS 1982 yang mengatur
tentang definisi kapal perang.
b. Pasal 73 UNCLOS 1982 yang mengatur
tentang Penegakan Peraturan Negara
Pantai.
c. Pasal 110 UNCLOS 1982 yang mengatur
tentang hak kapal perang melakukan
pemeriksaan kapal laut bebas.
d. Pasal 224 UNCLOS 1982 yang mengatur
tentang kewenangan pemaksaan pentaatan
kendaraan air asing.
e. Pasal 62 ayat (4) UNCLOS 1982
memberikan kewenangan terhadap negara
pantai untuk membuat peraturan yang
berkaitan dengan kegiatan kapal asing di
ZEE.
f. Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 Tentang Perikanan,
Berdasarkan hasil analisa perbandingan
model konseptual ditemukan rentang antara real
world dan system thinking di mana aktivitasnya
belum dilakukan (gap penelitian) oleh instrumen
terkait. Berikut pembahasan masing-masing
gap penelitian dianalisa dengan menggunakan
teori dan hasil wawancara penelitian:
Tabel 4.9: Analisa Gap Pertanyaan Penelitian 1
Sumber: Olahan Peneliti
Penegakan Hukum Di Undelimited …..│Shannet, Kresno, Roslin│256
Dalam hal perbatasan ZEE yang belum
disepakati oleh negara pantai yang
berdampingan, maka didalam Pasal 74
UNCLOS 1982, bahwa penetapan batas ZEE
antar negara yang pantainya berhadapan dan
berdampingan diadakan persetujuan atas
dasar hukum internasional, sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta
Mahkamah Internasional, untuk mencapai
pemecahan yang adil, apabila tidak mencapai
persetujuan maka negara-negara yang
bersangkutan harus menggunakan prosedur
penyelesaian sengketa. Sambil menunggu
suatu persetujuan sebagaimana ditentukan,
negara-negara yang bersangkutan dapat
mengadakan pengaturan sementara yang
bersifat praktis dan selama masa peralihan ini
tidak membahayakan atau mengahalangi
dicapainya suatu persetujuan akhir.
Pengaturan demikian tidak boleh merugikan
bagi tercapainya penetapan akhir mengenai
perbatasan.
Dalam Teori hukum progresif bahwa
penegakan hukum yang dilakukan oleh
penyidik dapat dikatakan sebagai model
“penyidikan yang progresif” yang diharapkan
dapat mewujudkan penegakan hukum yang
proporsional, profesional, dan intelektual.
Dalam prakteknya penegakan hukum di
undelimited area laut Natuna Utara yang
berbatasan dengan Vietnam telah
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum
Indonesia terhadap kapal ikan baik kapal ikan
Indonesia maupun kapal ikan asing, bahkan
untuk kapal ikan asing telah dilaksanakan
penegakan hukum sampai dengan adanya
putusan pengadilan Indonesia berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan tidak adanya protes dari negara yang
dijatuhkan putusan pengadilan tersebut.
Masyarakat yang berada di Laut Natuna
Utara saat ini memanfaatkan sumberdaya
perikanan terbukti di daerah Laut Natuna
Utara terdapat WPPNRI yang telah
ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan.
Penyelesaian Insiden penyelesaian
insiden dalam penegakan hukum di
Undelimited Area Laut Natuna Utara yang
berbatasan dengan Vietnam.
Dari Tahun 2017 sampai dengan 2020
dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh
aparat hukum Indonesia terdapat insiden
dalam penegakan hukum dengan coast guard
Vietnam. Mengatasi insiden yang terjadi
Indonesia dalam hal ini melalui Menteri Luar
Negeri telah mengadakan pertemuan dan
membuat nota protes dalam menyelesaikan
insiden yang terjadi.
Berdasarkan ketentuan hukum
Internasional yang berlaku, proses
penegakan hukum antar negara bertetangga
yang belum disepakati batas perlu
memperhatikan prinsip seperti exercise of
restrint, proposional dan tidak terhindarkan,
kecuali terhadap negara ketiga. Hal ini dapat
257│Jurnal Maritim Indonesia│Desember 2020, Volume 8 Nomor 2
dilihat dalam salah satunya putusan Arbitral
Tribunsi Guyana dengan Suriname oleh
International Tribunal for the Law of the Sea
(ITLOS). Selain itu dalam Pasal 74 ayat (3)
UNCLOS 1982, negara-negara yang
berbatasan ZEEnya 136 perlu membuat
suatu Provisional Arrangement Of Pratical
Nature yang tidak menghambat dan
mempengaruhi delimitasi akhir batas maritim.
Sementara itu, dalam hukum nasional
Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1983 Tentang ZEE, Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan,
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 Tentang Perikanan tidak diatur
mengenai penegakan hukum di wilayah
tumpang tindih. Hal ini menyebakan dilema
didalam tindakan aparat penegak hukum di
Indonesia di wilayah tersebut.
Pada tahun 2019 Indonesia melalui
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum
Dan Keamanan Republik Indonesia
mengeluarkan Surat Nomor
B142/LN00.00/7/2019 tentang pedoman
penegakan hukum di wilayah tumpang tindih
yang di dalamnya dalam hal ini disebutkan
beberapa insiden antara lain melibatkan kapal
perikanan salah satunya antara KRI Tjiptadi
381 milik TNI AL dan Kapal Pengawas
perikanan Vietnam KN-264 dan KN21 pada
tanggal 27 April 2019 di Laut Natuna. Selain
itu dalam pedoman penegakan hukum di
wilayah tumpang tindih yang di dalamnya
dalam hal ini disebutkan beberapa insiden
antara lain melibatkan kapal perikanan salah
satunya antara KRI Tjiptadi 381 milik TNI AL
dan Kapal Pengawas perikanan Vietnam KN-
264 dan KN-21 pada tanggal 27 April 2019 di
Laut Natuna. Dikatakan dalam pedoman
tersebut kewenangan aparat penegak hukum
dalam menangani pelanggaran pidana oleh
kapal asing (khususnya kapal ikan
asing/perikanan) di wilayah perairan tumpang
tindih meliputi pendeteksian, penghentian
kapal dan pemeriksaan kapal. Apabila
terdapat provisional arrangement/pengaturan
sementara di wilayah perairan tumpang tindih
maka dilakukan proses tindak lanjut oleh
aparat yang berwenang sesuai isi peraturan
sementara tersebut.
Jika kapal asing yang melakukan tindak
pidana baik perikanan maupun non perikanan
di wilayah undelimited area maka dilakukan
prosedur penegakan hukum sesuai ketentuan
yang berlaku kecuali terhadap kapal asing
claimant state. Bagi kapal asing berbendera
claimant state yang melakukan tindak pidana
perikanan, dan/atau kegiatan yang melanggar
ketentuan hukum internasional antara lain
mengancam upaya manajemen dan
konservasi perikanan dilakukan tindakan
pengusiran. Dalam hal penegakan hukum
kapal negara Indonesia bertemu dengan
kapal patroli negara lain, maka diterapkan
prinsip saling menahan diri dan
berkomunikasi sesuai prosedur yang berlaku.
Penegakan Hukum Di Undelimited …..│Shannet, Kresno, Roslin│258
Dalam mekanisme komunikasi adalah
sebagai berikut:
a. Setiap penangkapan dan penahanan
harus dilaporkan kepada Kementerian
Luar Negeri c.q Direktorat Jenderal
Protokol dan Konsuler, paling lambat 24
jam setelah tiba di pelabuhan (diadhoc),
137 untuk dibuatkan notifikasi diplomatik
kepada perwakilan negara asing terkait.
b. Instansi yang melakukan penangkapan
menyampaikan laporan awal (real time),
yang sekurang-kurangnya memuat
kronologis kejadian (lokasi kejadian,
identitas kapal, dugaan tindak pidana dan
kewarganegaraan ABK, dan tindak lanjut)
kepada instansi pusat serta focal point (jika
diatur dalam provisional
arrangement/pengaturan sementara) serta
Kementerian Luar Negeri c.q Direktorat
Jenderal Protokol dan Konsuler.
c. Perwakilan negara asing terkait yang
warga negaranya mengalami
penangkapan dan penahanan di Indonesia
memiliki hak untuk mendapatkan akses
kekonsuleran terhadap warga negaranya
setelah mendapatkan persetujuan
Kementrian Luar Negeri melalui Nota
Diplomatik.
d. Hak akses kekonsuleran wajib diberikan
kepada perwakilan negara asing oleh
kementerian/instansi terkait setelah
mendapatkan rekomendasi tertulis dari
Kementerian Luar Negeri.
Berdasarkan hasil analisa perbandingan
model konseptual ditemukan rentang antara
real world dan system thinking dimana
aktivitasnya belum dilakukan (gap penelitian)
oleh instrument terkait. Berikut pembahasan
masing-masing gap penelitian dianalaisa
dengan menggunakan teori dan hasil
wawancara penelitian.
Tabel 4.14: Analisa Gap Pertanyaan Penelitian 2
Sumber: Olahan Peneliti
Dalam Teori Kedaulatan menurut Boer
Mauna adalah kekuasaan tertinggi yang
dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas
melakukan berbagai kegiatan sesuai
kepentingannya asal saja kegiatan tersebut
tidak bertentangan dengan hukum
internasional. Untuk itu Indonesia telah
membuat suatu pedoman yang akan
mengurangi insiden yang terjadi.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah dijelaskan dengan
menggunakan analisa SSM, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
259│Jurnal Maritim Indonesia│Desember 2020, Volume 8 Nomor 2
a. Pengaturan penegakan hukum di
undelimited area penegakan hukum di
undelimited area Laut Natuna Utara yang
berbatasan dengan Vietnam guna
mempertahankan hak berdaulat di ZEEI
menurut hukum Internasional diatur dalam
Pasal 73 UNCLOS 1982 mengatur bahwa
negara pantai dalam melaksanakan hak
berdaulatnya untuk melakukan ekslporasi,
eksploitasi, konservasi dan pengelolaan
sumber kekayaan hayati di ZEE
mengambil tindakan termasuk menaiki
kapal, memeriksa, menangkap dan
melakukan proses peradilan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang ditetapkannya, dalam hal
ini negara pantai dapat melakukan
penegakan hukum dan menetapkan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku di ZEE.
b. Penyelesaian Insiden dalam penegakan
hukum di Undelimited Area Laut Natuna
Utara yang berbatasan dengan Vietnam
dalam Pasal 74 ayat (3) UNCLOS 1982,
negara-negara yang berbatasan ZEEnya
perlu membuat suatu Provisional
Arrangement Of Pratical Nature yang tidak
menghambat dan mempengaruhi
delimitasi akhir batas maritim. Namun hal
ini belum dilaksanakan antara Indonesia
dan Vietnam. Indonesia sudah
mengeluarkan surat Pedoman Surat
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan
Keamanan Nomor B-142/LN00.00/7/2019
tanggal 23 Juli 2019 tentang Pedoman
Penegakan Hukum di Wilayah Tumpang
Tindih.
Referensi
Djalal Hasjim, Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim, Jakarta,
Evan Laksmana, “Why Indonesia’s new map is not (all) about the South China Sea”, 1 Agustus 2017, The Strategist, available at https://www.aspistrategist.org.au/indonesias-new-map-not -south-china-sea/
Hartono, Peran Teknologi Penginderaan Jauh dan SIG untuk Kajian Laut Pulau Terluar dan pertahanan NKRI (Makalah, Universitas Gajah Mada Yogyakarta),
Hardjosoekarto, Sudarsono. Soft Systems Methodology (Metode Serba Sistem Lunak). Jakarta: UI-Press.
Ida Kurnia, “Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, Jurnal Hukum Prioris Vol. 2 Nomor.1, 44.
Malcolm N. Shaw dalam Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional,
Oppenheim dalam Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional,
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
Tom Allard, Bernadette Christina Munthe,
“Asserting Sovereignty, Indonesia Renames Part of South China Sea”, 14 July 2017, The Reuters, available at https://www.reuters.com/article/ us-indonesia-politics-map/asserting-sovereignty-indonesia-renames-part-of-south-china-sea-dUSKBN19Z0YQ.