Pendidikan yang Berkebudayaan

atau Kebudayaan yang Berpendidikan

Study Kritis Atas Artikel Prof. Dr. Wasino

di Harian Suara Merdeka Edisi 8 Januari 2008

Oleh Abaz Zahrotien

Menarik apa yang dicatat oleh Prof. Dr. Wasino dalam artikelnya di

Harian Suara Merdeka, Edisi Selasa 8 Januari 2008 tentang Pendidikan yang

Berkebudayaan. Guru Besar di Universitas Negeri Semarang (Unes) ini

memaparkan fenomena pendidikan kita hari ini dan dikaitkan dengan tatanan

kebudayaan serta berbagai warisan fisik dan nonfisik kebudayaan masa lampau.

Titik yang paling menarik dari semua itu adalah titik berat ungkapannya

mengenai system pendidikan yang berkebudayaan, sesuai dengan judulnya, disini

dia memaparkan tentang kondisi pendidikan kita yang telah banyak mengabaikan

factor kebudayaan dan lebih memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang tidak

perlu mendapatkan perhatian khusus. Pendidikan kita hari ini terfokus pada

bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten dalam

bidang-bidang tertentu sesuai dengan jurusan yang dia ambil dan didalami selama

masa pendidikan.

Sementara itu, factor budaya (kebudayaan) mendapatkan tempat yang

paling terbelakang, bahkan hamper-hampir dilupakan oleh masyarakat sendiri

secara umum. Bahkan ironisnya, mereka dengan melupakan budayanya sendiri,

justru memilih untuk menggunakan produk asing yang menurut mereka lebih

fleksibel dan efesien untuk mereka. Prof. Dr. Wasino, mengomentari hal ini

dengan, orang Jawa yang kehilangan “Jawane”, orang Indonesia yang kehilangan

“keindonesiaannya”.

Dampak utamanya, Indonesia hari ini tidak memiliki corak pembudayaan

yang tetap dan orisinil. Semuanya adalah produk Negara lain yang dikemas ulang

dalam tatanan local. Indonesia sekarang telah kehilangan tradisinya, bangsa yang

telah kehilangan identitasnya. Tidak lagi ada orang Indonesia yang mau

melestarikan budayanya sendiri. Mereka cenderung lebih asyik dengan budaya

yang berasal dari luar negeri.

Tetapi, ketika kasus besar menyapa. Seperti klaim Malaysia terhadap

Reog Ponorogo hangat diperbincangkan, kita baru sadar dan merasa tidak terima

dengan perlakuan Malaysia yang semena-mena terhadap budaya kita. Lagu Rasa

Sayange yang juga diklaim oleh Malaysia juga memancing emosi kita untuk

melawan tindangan Malaysia yang merebut identitas Negara lain secara sepihak.

Nasib yang sama juga dialami oleh Tempe yang lisensinya dimiliki oleh Jepang.

Atau corak kain batik dan berbagai khazanah local yang ada di Indonesia.

Pengambilalihan warisan budaya semacam ini membuat gerah warga

Indonesia. Semuanya tersentak untuk turut serta melawan terhadap tindakan

exploitation d’ I home par I home secara sepihak.

Namun dibalik itu semua juga memunculkan pertanyaa, apa yang telah

kita lakukan untuk memberdayakan budaya yang kita miliki itu? Sementara kita

sendiri cenderung lebih welcome terhadap budaya-budaya popular dan yang up to

date yang tentunya datang dari luar negeri.

Disinilah pendidikan perlu berperan kembali sebagai basis dasar

pemberdayaan kebudayaan untuk sebagai media pelestarian. Manusia tidak hanya

menjadi objek pendidikan yang menjadi target terciptanya sumber daya manusia

yang maju. Tetapi juga manusia sebagai objek yang melakukan perubahan

terhadap kemajuan itu sendiri dengan tetap berpegangan pada khazanah

kebudayaan local.

Pembagian wilayah yang jelas antara Dinas Pendidikan Nasional dan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga perlu dipertegas lagi untuk mendapatkan

cita-cita ideal bagi perkembangan dalam bidang kepariwisataan dan pendidikan.

Tidak ada double job didalam kedua birokrasi Negara ini. Semuanya mendapatkan

wilayah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat Negara sesuai

dengan amanat yang diembannya.