PENANGANAN KASUS -...
Transcript of PENANGANAN KASUS -...
Oleh: Andi Renald, ST, MT
(PLT. Kasubdit Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah 1 dan 2,
Ditjen. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah –
Kementerian ATR/BPN )
Diselenggarakan di Makassar, 11 Agustus 2015
PENANGANAN KASUS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG
(Dalam Rangka Workshop dan Studi Kasus Pengendalian Pemanfaatan Ruang)
Landasan Hukum
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui
penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian
insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) Pasal 35
Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang
dilakukan PENGAWASAN terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan
pelaksanaan penataan ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) Pasal 55 ayat (1)
PENGAWASAN terdiri atas tindakan:
1). Pemantauan; 2). evaluasi, dan 3). pelaporan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) Pasal 55 ayat (2)
Pembinaan dan PENGAWASAN atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah kepada pemerintah
daerah dan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 217)
Landasan Hukum (lanjutan)
Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk
menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP-PPR) mengamanatkan pelaksanaan
pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 147)
Pengawasan penataan ruang diselenggarakan untuk :
a.Menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang;
b.Menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang;
c.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP-PPR) mengamanatkan pengawasan
penataan ruang (Pasal 198)
Pengendalian pembangunan kawasan perkotaan dilaksanakan terhadap :
a.Rencana Pembangunan; dan
b.Pelaksanaan Rencana Pembangunan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
4
Siklus Penyelenggaraan Penataan Ruang
PENGATURAN
PENGAWASAN PEMBINAAN
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Pemanfaatan
Ruang
Perencanaan
Tata Ruang
UUPR 26/2007
BAB X. PENYIDIKAN
Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, PNS tertentu
dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana bidang
penataan ruang
Wewenang PPNS dalam tindak pidana bidang penataan ruang:
Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang
berkenaan dengan tindak pidana
Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak
pidana
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan
peristiwa tindak pidana
Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan
tindak pidana
Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti
dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap
bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
Ps. 68 ayat (1)
Ps. 68 ayat (2)
43 BHK-DJPR/Presentasi/DR
6
Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah,
pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh
pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat
diketahui masyarakat, antara lain, adalah dari
pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan,
dan/atau kantor yang secara fungsional (Penjelasan Ps 60 huruf a di UUPR 26/2007)
Ketentuan Sanksi Pidana Dalam
Penataan Ruang
VI. … lanjutan
Pasal Bentuk
Pelanggaran Unsur Pelanggaran Contoh
Sanksi
Perseorangan Korporasi
69
ayat
(1)
Setiap orang yang
tidak menaati
rencana tata
ruang yang telah
ditetapkan
yang
mengakibatkan
perubahan fungsi
ruang
a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya;
b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan
c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
a. Pembangunan rumah dengan IMB di RTH.
b. Membangun
rumah tanpa IMB di kawasan perumahan
c. Membangun
rumah tanpa IMB di RTH.
Administratif -
berubahnya fungsi ruang
RTH menjadi perumahan
• pidana penjara
paling lama 3
tahun; dan
• denda paling
banyak
Rp500.000.000
pidana denda
dengan
pemberatan 3
(tiga) kali
BHP_DJPR_Kem.PU
Pasal Bentuk
Pelanggaran Unsur Pelanggaran Contoh
Sanksi
Perseorangan Korporasi
69
ayat
(2)
Setiap orang yang
tidak menaati
rencana tata
ruang yang telah
ditetapkan
yang
mengakibatkan
perubahan fungsi
ruang; dan
mengakibatkan
kerugian
terhadap harta
benda atau
kerusakan barang
a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya;
b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan
c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
a. Pembangunan rumah dengan IMB di RTH.
b. Membangun
rumah tanpa IMB di kawasan perumahan
c. Membangun
rumah tanpa IMB di RTH.
Administratif -
berubahnya fungsi ruang; dan timbul kerugian materiil.
RTH menjadi
perumahan dan ada
kerugian materiil
• pidana penjara
paling lama 8
tahun
• denda paling
banyak
Rp1.500.000.000
pidana denda
dengan
pemberatan 3
(tiga) kali
BHP_DJPR_Kem.PU
VI. … lanjutan
Pasal Bentuk
Pelanggaran Unsur Pelanggaran Contoh
Sanksi
Perseorangan Korporasi
69
ayat
(3)
Setiap orang yang
tidak menaati
rencana tata
ruang yang telah
ditetapkan
yang
mengakibatkan
perubahan fungsi
ruang dan
mengakibatkan
kematian orang
a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya;
b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan
c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
a. Pembangunan rumah dengan IMB di RTH.
b. Membangun
rumah tanpa IMB di kawasan perumahan
c. Membangun
rumah tanpa IMB di RTH.
Administratif -
berubahnya fungsi ruang; dan hilangnya nyawa seseorang.
RTH menjadi
perumahan dan
menimbulkan
korban nyawa
(kematian orang)
• pidana penjara
paling lama 15
tahun
• denda paling
banyak
Rp 5.000.000.000
pidana denda
dengan
pemberatan 3
(tiga) kali
BHP_DJPR_Kem.PU
VI. … lanjutan
Pasal Bentuk
Pelanggaran Unsur Pelanggaran Contoh
Sanksi
Perseorangan Korporasi
70
ayat
(1)
Setiap orang yang
memanfaatkan
ruang tidak
sesuai dengan
izin pemanfaatan
ruang dari
pejabat yang
berwenang
Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang.
Memberikan izin
mendirikan rumah
tinggal tapi
membangun
bengkel.
Administratif
• pidana penjara
paling lama 3
tahun
• denda paling
banyak
Rp 500.000.000
pidana denda
dengan
pemberatan 3
(tiga) kali
BHP_DJPR_Kem.PU
VI. … lanjutan
Pasal Bentuk
Pelanggaran Unsur Pelanggaran Contoh
Sanksi
Perseorangan Korporasi
70
ayat
(2)
Setiap orang yang
memanfaatkan
ruang tidak
sesuai dengan
izin pemanfaatan
ruang dari
pejabat yang
berwenang
yang
mengakibatkan
perubahan fungsi
ruang.
memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang.
Administratif -
berubahnya fungsi ruang.
Memperoleh izin
membangun
kawasan
perumahan, tapi
membangun
kawasan industri.
• pidana penjara
paling lama 5
tahun
• denda paling
banyak
Rp 1.000.000.000
pidana denda
dengan
pemberatan 3
(tiga) kali
BHP_DJPR_Kem.PU
VI. … lanjutan
Pasal Bentuk
Pelanggaran Unsur Pelanggaran Contoh
Sanksi
Perseorangan Korporasi
70
ayat
(3)
Setiap orang yang
memanfaatkan
ruang tidak
sesuai dengan
izin pemanfaatan
ruang dari
pejabat yang
berwenang
yang
mengakibatkan
kerugian
terhadap harta
benda atau
kerusakan
barang.
memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang.
Administratif -
timbul kerugian materiil
Memperoleh izin
membangun
kawasan
perumahan, tapi
membangun
kawasan industri,
sehingga
menimbulkan
kerusakan jalan.
• pidana penjara
paling lama 5
tahun
• denda paling
banyak
Rp 1.500.000.000
pidana denda
dengan
pemberatan 3
(tiga) kali
BHP_DJPR_Kem.PU
VI. … lanjutan
Pasal Bentuk
Pelanggaran Unsur Pelanggaran Contoh
Sanksi
Perseorangan Korporasi
70
ayat
(4)
Setiap orang yang
memanfaatkan
ruang tidak
sesuai dengan
izin pemanfaatan
ruang dari
pejabat yang
berwenang
yang
mengakibatkan
kematian orang.
memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang.
Administratif -
hilangnya nyawa seseorang
Memperoleh izin
membangun
kawasan
perumahan, tapi
membangun
kawasan industri,
sehingga
menimbulkan
korban nyawa
(kematian orang).
• pidana penjara
paling lama 15
tahun
• denda paling
banyak
Rp 5.000.000.000
pidana denda
dengan
pemberatan 3
(tiga) kali
BHP_DJPR_Kem.PU
VI. … lanjutan
Pasal Bentuk
Pelanggaran Unsur Pelanggaran Contoh
Sanksi
Perseorangan Korporasi
71 Setiap orang yang
tidak mematuhi
ketentuan yang
ditetapkan dalam
persyaratan izin
pemanfaatan
ruang
a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan
f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
a. Membangun
rumah
melanggar garis
sempadan
bangunan.
b. Membangun
apartemen
melanggar
koefisien lantai
bangunan.
Administratif
• pidana penjara
paling lama 3
tahun
• denda paling
banyak
Rp 500.000.000
pidana denda
dengan
pemberatan 3
(tiga) kali
BHP_DJPR_Kem.PU
VI. … lanjutan
Pasal Bentuk
Pelanggaran Unsur Pelanggaran Contoh
Sanksi
Perseorangan Korporasi
72 Setiap orang yang
tidak
memberikan
akses terhadap
kawasan yang
oleh peraturan
perundang-
undangan
dinyatakan
sebagai milik
umum
a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik
b. menutup akses terhadap sumber air;
c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin yang berwenang.
a. Membangun
hotel dengan
menutupi akses
umum ke pantai.
Administratif
• pidana penjara
paling lama 1
tahun
• denda paling
banyak
Rp 100.000.000
pidana denda
dengan
pemberatan 3
(tiga) kali
BHP_DJPR_Kem.PU
VI. … lanjutan
Pasal Bentuk
Pelanggaran Unsur Pelanggaran Contoh
Sanksi
Perseorangan Korporasi
73
ayat
(1)
dan
(2)
Setiap pejabat
pemerintah yang
berwenang yang
menerbitkan izin
tidak sesuai
dengan rencana
tata ruang
Izin pemanfaatan ruang pada lokasi yang tidak sesuai rencana tata ruang.
Mengeluarkan izin
mendirikan SPBU di
RTH.
• pidana penjara
paling lama 5
tahun
• denda paling
banyak
Rp 500.000.00
• Pemberhentian
secara tidak
hormat dari
jabatannya.
-
Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UUPR, korporasi yang melakukan tindak pidana penataan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 selain pidana penjara dan denda
terhadap pengurusnya, dikenakan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dan korporasi dapat dijatuhi
pidana tambahan berupa:
a. Pencabutan izin usaha;dan/atau
b. Pencabutan status badan hukum.
BHP_DJPR_Kem.PU
VI. … lanjutan
Contoh-contoh Indikasi
Pelanggaran Penataan Ruang
Sekitar SUTET
SUTET adalah jaringan prasarana energi yang memiliki ketentuan khusus dalam pemanfaatannya
Potensi pelanggaran : • Seluruh kegiatan budidaya yang dikembangkan di
bawah dan di sempadan SUTET merupakan pelanggaraan
Wujud pelanggaran : • perumahan di bawah SUTET • perdagangan dan jasa di bawah SUTET
Bangunan Gudang
PT. XXXX
di Kabupaten XXXXX
“ pembangunan tidak
sesuai ketentuan izin
Arahan RTRW
dan IMB
Berdasarkan Perda No XX Tahun
2011 Tentang RTRW Kabupaten
XXXX, bangunan gudang
berada pada :
Peruntukan Kawasan Industri.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
bangunan gudang menyebutkan
:
Fungsi Bangunan Gudang;
Luas Bangunan/KDB 3.120 m2.
Pada kenyataan di lapangan, PT. XXXX membangun bangunan gudang melebihi KDB yang
ditentukan dalam IMB dan spesifikasi bangunan yang dibangun adalah bangunan gudang
dan pabrik yang menyalahi IMB untuk membangun bangunan Gudang
X Luas bangunan diduga tidak sesuai IMB
x
v
Fungsi bangunan gudang diduga tidak sesuai IMB,
tampak ada instalasi selain bangunan gudang.
x v
Luas bangunan gudang diduga tidak sesuai IMB
V Luas bangunan sesuai IMB
Kondisi di
Lokasi
Kasus Pembongkaran Villa Tidak Berijin di Kawasan Lindung - Puncak Kab. Bogor
Di Kabupaten Bogor sudah dilakukan
teguran kepada pemilik 239 bangunan di antara 467 bangunan yang melanggar
tata ruang dan sudah dilakukan pembongkaran 211 bangunan yang
melanggar tata ruang.
Target sampai tahun 2014 akan dilakukan pembongkaran sebanyak 56
bangunan.
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Waktu :
Pembongkaran bangunan dilaksanakan pada hari Rabu, 20 November 2013
Tempat :
Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor
pejabat penerbit izin pemanfaatan ruang
juga dapat dikenakan Ketentuan Pidana,
jika izin yang dikeluarkan tidak sesuai
dengan RTR
Pemulihan Fungsi
Ruang
Tahun 1973
Luas ± 0,75 HA
Tahun 2007-saat ini
Luas ± 0,75 HA
Pasar Burung Barito
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Penetapan
Peraturan Zonasi Perizinan
Pemberian Insentif &
Disinsentif Pengenaan Sanksi
upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sebagai pedoman
sebagai dasar
Rencana Rinci Tata
Ruang
disusun berdasarkan
PP untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional
Perda provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi
Perda kabupaten/kota untuk
peraturan zonasi
ditetapkan dengan
Izin Pemanfaatan Ruang
diatur oleh Pemerintah & pemda (menurut kewenangan masing-masing)
apabila tidak sesuai RTRW
dikeluarkan dan/atau diperoleh dgn tidak
melalui prosedur yg benar
diperoleh melalui prosedur yang benar
tetapi kemudian terbukti tidak sesuai
dengan RTRW
batal demi hukum
penggantian / ganti
kerugian yg layak akibat adanya perubahan RTRWN
dapat dibatalkan
tindakan penertiban yg
dilakukan terhadap
pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai dengan RTR &
peraturan zonasi
Ps. 1 angka15
Ps.35
Ps. 36 ayat (1)
Ps. 37 ayat (6)
Ps. 37 ayat (4)
Ps. 37 ayat (3)
Ps. 37 ayat (1)
Ps. 36 ayat (3)
Ps. 36 ayat (2)
MekanismePengendalian Pemanfaatan Ruang
28
Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang
…
29
Pemerintah &
Pemerintah
Daerah
Pemanfaatan
Ruang
Masyarakat
Mengawasi &
Mengendalikan
Peraturan Zonasi
Perijinan
Pemberian
Insentif/Disinsentif
Pengenaan Sanksi Juga
Diawasi
Kontrol sosial &
lingkungan
Melaporkan Dugaan
Pelanggaran
Pengaduan masyarakat
PERAN
MASYARAKAT
• Menteri / Pimpinan Lembaga
Pemerintah non-kementerian terkait
penataan ruang;
• Gubernur;
• Bupati/Walikota.
Bertanggung jawab sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan menghormati
norma, agama, kesusilaan dan
kesopanan.
Dilakukan
LANGSUNG
TERTULIS
Disampaikan Kepada
(Pasal 10)
(Pasal 11)
TATA CARA PERAN MASYARAKAT
UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN DAERAH
1. Koordinasi informasi pengendalian
pemanfaatan ruang;
2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ);
3. Penyusunan insentif dan disinsentif;
4. Penegakan hukum; 5. Peningkatan kesadaran publik terhadap
pengendalian pemanfaatan ruang;
6. Penerapan sanksi administratif dan pidana.
31
TERIMA KASIH