Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun...
Transcript of Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun...
5/19/2015
1
Pemutakhiran Basis Data Terpadu
Tahun 2015Untuk Program-program Perlindungan Sosial
Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015, TKPKD Kabupaten BantulMei 2015
Disampaikan oleh:Kepala BPS DI Yogyakarta
Peran Pemerintah Daerah dalam PBDT 2015
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang SosialSub Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
UU No. 23/2014 (Pemerintahan Daerah)
“ Pemerintah Kabupaten/Kota
bertugas melakukan pendataan dan
pengelolaan data fakir miskin cakupan
Kabupaten/Kota.”
“Pemerintah Provinsi bertugas melakukan
pengelolaan data fakir miskin
cakupan provinsi.”
5/19/2015
2
Peran Pemerintah Daerah dalam PBDT 2015
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang SosialSub Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
UU No. 23/2014 (Pemerintahan Daerah)
“Pemerintah Kabupaten Bantul bertugas melakukan pendataan dan
pengelolaan data fakir miskincakupan Kabupaten/Kota.”
Pengesahan Daftar RTS
Pendataan RTS
Walikota
Surat Pernyataan Pengesahan Daftar RTS
Daftar RTS
Camat & Lurah
Delegasi
FKP
� Isi: 1. Daftar disahkan
melalui berita acara
2. Delegasi pengesahan kepada Camat dan Kades/Lurah karena waktu pemutakhiran terbatas
3. Tandatangan oleh Camat dilakukan bersama-sama
� Tanda tangan:1. Bupati/Walikota2. TKPKD3. Kepala BPS
5/19/2015
3
Pentingnya Basis Data Terpadu
Tujuan Pembangunan Nasional:Meningkatkan kualitas hidup
masyarakat secara berkelanjutan
Tingkat Pendidikan
Rendah
Tingkat PendapatanRendah
Tingkat Kesehatan
Rendah
Lingkaran Setan Kemiskinan (Vicious Circle)
Miskin
10,510,0
9,5
8,5 8,0
10,96
9,59,0
8,57,5
7,0
13,8
12,8
11,8
10,9
9,9
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Persen
Tahun
Target Nasional
TargetDIYt
Proyeksi Tingkat Kemiskinan(Target RPJMN 2015-2019 dan RPJMD DIY 2015-2019)
5/19/2015
4
14,25 13,38 13,16 12,88 13,13 13,10 13,43 13,73 13,81 13,36
22,6 21,95 21,82 22,57 21,76 21,2919,29
17,62 17,36 16,88
-2
3
8
13
18
23
28
Maret 2009
Maret 2010
Maret 2011
Sept 2011
Maret 2012
Sept 2012
Maret 2013
Sept 2013
Maret 2014
Sept 2014
Perkotaan Perdesaan
Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah Tempat Tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta, Maret 2009 - September 2014
Target Pembangunan Kabupaten/Kota Se-DIY
20,7319,23
17,7316,23
14,7315,65 15,15 14,65 14,14 13,64
23,23 22,85 22,47 22,08 21,7
1716
1513,4
12,2
10,759,93
9,158,4 7,69
0
5
10
15
20
25
2013 2014 2015 2016 2017
Kulonprogo Bantul Gunungkidul Sleman Yogyakarta
5/19/2015
5
Cara Menanggulangi Kemiskinan
2
Program Perlindungan Sosial
Beban pengeluaranMekanisme transfer1
Pemerintah Pusat
PendapatanMekanisme pertumbuhan
pro-poor
Pemerintah Daerah
Pertumbuhan ekonomi daerah
Misal: menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan
Tingkat kemiskinanberkurang
Rumah Tangga Sasaran
Dimana?
Program Perlindungan Sosial 2015-2019(Inpres No. 7/2014)
Basis Data Terpadu
Kartu Indonesia Pintar (KIP)Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS)
Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Siapa?
5/19/2015
6
Sejarah BDT DIY
• 215.032 RTS• Distsribusi BLT
2008, 2009
• 275.110 RTS• Distsribusi BLT 2005
• Forum Konsultasi Publik
• Pendataan rumah tangga
(566.933 ruta)
PSE 2005
PPLS 2008
PBDT 2015
PPLS 2011
• 476.744 RTS
• 90.189 RTS/
individu data
program dan
musdes/muskel
• Distsribusi BLSM
2013 dan KKS,
KIS, KIP 2014
Alokasi RTS dan Fasilitator
• Jumlah RTS PPLS 2011= 141 506
• Jumlah RTS Program = 19 541
• Jumlah RTS BDT 2015 = 161 047
• Kecamatan = 17
• Desa = 75
• SLS = 5872
• Lokasi FKP= 82
5/19/2015
7
ThnRaskin
Kartu Penerima*
2011 201.628 41,0 %
2012 341.291 45,3 %
2013 288.391 47,0 %
2014 288.391 47,0 %
Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu SimpananKeluarga Sejahtera
(KSKS)
BDT 2011
Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Pemanfaatan BDT (PPLS 2011 dan Program) untuk bantuan sosial di Provinsi DIY
Catatan: * diolah dari SUSENAS
5/19/2015
8
Alasan Pemutakhiran BDT
Hasil Survei Penggunaan BDT oleh Pemda (nasional)1. Data kurang akurat
2. Cakupan kurang3. Kurang melibatkan pemerintah daerah
Hasil pencocokan data Adminduk (nasional) terhadap data BDT86% (83,2 juta orang) ada NIK dan Nomor KK
Hasil uji petik TNP2K (nasional) terhadap data PPLS 201190-95% RTS ditemukan
Peran Penting Pemerintah Daerah
Penanggung Jawab1
Ketua TKPKD Provinsi2
Permendagri 42/2010tentang struktur TKPKD
Koordinasi penanggulangankemiskinan daerah provinsi
Gubernur
Wakil Gubernur
Menerbitkan Surat InstruksiBupati/Walikota
Memfasilitasi PBDT KecamatanCamat
Memimpin FKP DesaLurah/Kades
Memeriksa Daftar RTS Awal(Peserta FKP Desa)
Ketua RW/Ketua Dusun
Menyiapkan Daftar Registrasi dan Mutasi
Penduduk
Ketua RT/Ketua SLS
Pokja Data & Informasi
3 BPS Provinsi
Pelaksana PBDT Provinsi
Pelaksana PBDT Kab/Kota
BPS KAB/KOTA
• Asisten fasilitator FKP• Petugas Pendataan
KSK
5/19/2015
9
SE Mendagri No. 460/2254/SJ 5 Mei Tahun 2015Tentang Pemutakhiran Basis Data Terpadu
Perpres No. 2 Tahun 2015Tentang RPJMN 2015-2019
Inpres No. 7 Tahun 2014Tentang Pelaksanaan PSKS, PIP, dan PIS untuk membangun keluarga produktif
UU No. 23 Tahun 2014Tentang Pemerintah Daerah
PP No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
4
3
2
1
Dasar Hukum PBDT 2015
5
Permendagri No. 42 Tahun 2010Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota6
78 Kecamatan
438 Kelurahan/Desa
27 269 SLS
Sumber: TNP2K dan Podes BPS 2014
5 Kabupaten/Kota
Nasional (34 provinsi)
7.075 Kecamatan
82.196 Kelurahan/Desa
335.609 SLS
511 Kabupaten/Kota
Cakupan PBDT 2015
566 933 RTS(PPLS 2011 dan Program)
25,2 juta RTS(PPLS 2011)
+2,8 juta RTS/
Individu(Program)
Provinsi DIY
5/19/2015
10
Forum Konsultasi PublikTingkat desa/kelurahan
Tujuan:Verifikasi keberadaan
RTS di Daftar Awal (BDT)
Pendataan Rumah TanggaTujuan: Pemutakhiran data
karakterisik rumah tangga dan anggota rumah tangga hasil FKP
Metode PBDT 2015
1
2
Pengesahan Daftar RTS
Pendataan RTS
Walikota
Surat Pernyataan Pengesahan Daftar RTS
Daftar RTS
Camat & Lurah
Delegasi
FKP
� Isi: 1. Daftar disahkan
melalui berita acara
2. Delegasi pengesahan kepada Camat dan Kades/Lurah karena waktu pemutakhiran terbatas
3. Tandatangan oleh Camat dilakukan bersama-sama
� Tanda tangan:1. Bupati/Walikota2. TKPKD3. Kepala BPS
5/19/2015
11
Mekanisme PBDT 2015 (1) Persiapan
Daftar awal
PPLS 2011 Program
1 2&
Fasilitator Kades/Lurah
1. Menyampaikan mekanisme kegiatan FKP
2. Menyepakati waktu dan tempat FKP Kelurahan/Desa
3. Menyiapkan daftar registrasi dan daftar mutasi penduduk
1
Sumber: TNP2K
Kunjungan awal2
Asisten (KSK/BPS)
&FKP
H-10 s/d H-7
5/19/2015
12
Daftar Awal
PPLS 2011 Program
1 2
1
Daftar Akhir
Ketua RW
Pemimpin : Kades/LurahPeserta : Ketua RW
1. Daftar Registrasi Penduduk
2. Daftar Mutasi Penduduk
Ditandatangani
• Camat• Kades/Lurah• Ketua RW
Data entry
Mekanisme PBDT 2015 (2) FKP Desa
&
Fasilitator dan asisten
Berita Acara
Mekanisme PBDT 2015 (3) Pendataan Rumah Tangga
Kartu Indonesia Pintar(KIP)
Kartu SimpananKeluarga Sejahtera
(KSKS)
Kartu Indonesia Sehat(KIS)
BDT 2015
Kriteria
• Karakteristik ruta• Karakteristik ART Data entry
2Daftar akhir
5/19/2015
13
Peran BPS, TNP2K dan Pemerintah Pusat
BPS melakukan pendataandan diserahkan kepada TNP2K
Data dari BPS diolah menggunakan PMT dan disisipkan NIK untuk menghasilkan BDT
Tahun 2014, Pemerintah/DPR menetapkan 15,5 juta RTS berdasarkan BDT sebagai penerima KPS/Kartu Perlindungan Sosial & KKS
2
1
3
Mari Tingkatkan Kepedulian Kita Bersama untuk Menciptakan Basis Data Terpadu
yang Lebih Berkualitas dan Lebih Dipercaya Masyarakatuntuk Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan
Matur Nuwun
5/19/2015
14
Tingkat Kemiskinan (makro dari SUSENAS) vs Status
Kesejahteraan (mikro dari PPLS)
• Susenas merupakan survey rumah
tangga yang digunakan untuk
memperoleh angka/tingkat
kemiskinan
• Perhitungan kemiskinan yang
digunakan adalah pendekatan
kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar
(basic needs approach) yang dikaitkan
dengan garis kemiskinan.
• Tingkat kemiskinan dengan variannya
(P0, P1 dan P2) bermanfaat untuk
memberikan situasi kemiskinan pada
level makro (nasional, provinsi dan
kabupaten/kota)
• PPLS merupakandata mikro yang
diperolehmelalui sensus 40%
penduduk dengan status
kesejahteraan terendah.
• Berisikannama, alamat RT-ART
beserta karakteristik sosio-
ekonomi-demografis
• Menggunakan karakteristik fisik
rumah dan asset untuk menghitung
score kesejahteraan rumah tangga
(proxy mean test).
• Menghasilkan daftar nama dan
alamat rumah tangga (beserta ART)
dengan rangking kesejahteraan –
dan karakteristik pembentuknya.
Susenas BDT
5/19/2015
15
Persentase Penduduk Miskin di Daerah Istimewa YogyakartaMaret 2009 - September 2014
17,23
16,83
16,08 16,14 16,0515,88
15,43
15,03 15,00
14,55
13
14
15
16
17
18
Maret 2009
Maret 2010
Maret 2011
Sept 2011
Maret 2012
Sept 2012
Maret 2013
Sept 2013
Maret 2014
Sept 2014
-0,48 poin
Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Istimewa YogyakartaMaret 2009 - September 2014 (dalam ribu orang)
585,78
577,30
562,70
568,05 568,35565,73
553,07
541,95544,87
532,59
Maret
2009
Maret
2010
Maret
2011
Sept 2011 Maret
2012
Sept 2012 Maret
2013
Sept 2013 Maret
2014
Sept 2014
-9,36 ribu
5/19/2015
16
0,350,34
0,37
0,42
0,37 0,360,38
0,41 0,400,43 0,44
0,42 0,43
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
GINI RASIO DI DIY, 1996-2014
Like slavery and apartheid, poverty is not natural, it is
man-made, and it can be overcome and eradicated by
the action of human beings (Nelson Mandela, 2003)
UraianKuantil
Total1 2 3 4 5
Rata-rata pengeluaran perkapita
(Rp/kap/bulan)293 587 430 252 672 253 1 098 663 2 499 761 999 025
Kalori Intake (kkal/hari) 1 757 1 985 2 154 2 303 2 492 2 138
% KRT berpendidikan <=SD 53.57 39.09 37.68 27.37 8.01 33.14
% KRT buta huruf 13.7 9.57 9.35 5.63 0.67 7.78
% KRT pengusaha sendiri di
sektor pertanian7.59 5.48 4.89 5.18 0.67 4.76
% KRT pengusaha dibantu buruh
tdk tetap/tdk bayar di sektor
pertanian
22.03 6.34 10.36 5.19 3 9.38
% KRT pekerja bebas di bidang
pertanian7.48 2.23 4.55 2.71 0 3.39
% Ruta yang sumber penghasilan
terbesarnya dari sektor pertanian28.03 11.23 16.09 7.6 3.05 13.19
% Ruta dengan sanitasi tidak
layak25.25 24.6 19.9 10.74 6.8 17.46
% Ruta yang lantai terluasnya
tanah16.69 7.5 2.1 0.82 0 5.42
KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MENURUT KUANTIL
DI DIY, SEPTEMBER 2014