Pemicu 1 Etika 2
-
Upload
acyuta-ganakin -
Category
Documents
-
view
258 -
download
6
description
Transcript of Pemicu 1 Etika 2
![Page 1: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/1.jpg)
DOKTER DI INDONESIA
4 Kaidah Dasar Moral
UU Praktik Kedokteran no.29
tahun 2004
KODEKISumpah Dokter
Indonesia
Yang Mengikat Dokter Indonesia
KUHP
![Page 2: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/2.jpg)
Norma dalam Praktik Kedokteran
ETIKA
HUKUM
DISIPLIN
Aturan Hukum Kedokteran
Aturan penerapan Etika
Kedokteran
Aturan penerapan Keilmuan Kedokteran
![Page 3: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/3.jpg)
Sumpah Dokter Indonesia• Sumpah Dokter Indonesia
didasarkan atas Deklarasi Jenewa yang isinya menyempurnakan Sumpah Hippocrates.
• Disahkan dalam PP No. 26
Tahun 1960 Mukernas Etika
Kedokteran II tahun 1981
![Page 4: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/4.jpg)
Definisi• Sumpah dokter adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi
oleh seorang dokter yang baru dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci, bahwa dia bertekad teguh akan menjalankan profesi dokter degan sebaik-baiknya sesuai degan hakikat, martabat dan tujuan luhur profesi itu
• Sumpah dokter juga bisa diartikan sebagai “pengikraran Kontrak sosial” dimana dokter mengikat diri untuk menjalankan profesi pelayanannya dengan sebaik-baiknya kepada umat manusia dengan dasar kaidah-kaidah moral dan etika
• Kontrak sosial ini berlaku sepanjang hidup
![Page 5: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/5.jpg)
Sejarah
• Tradisi sumpah dokter dimulai oleh Hippokrates lebih dari 23 abad yang lalu dengan murid-muridnya
• Ada beberapa penulis yang mengatakan sumpah ini sudah ada sebelum era hippokrates
![Page 6: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/6.jpg)
Perkembangan• Sumpah itu adalah asas-asas etika medis “tradisional”• Dijadikan tradisi, pedoman serta panutan profesi bagi seluruh
bagian dunia sejak 4 abad sebelum masehi• Tradisi ini sempat hilang sama sekali selama “abad-abad
gelap” atau sering disebut “Dark Ages” di eropa.– Abu Ali Al-Husain Ibn Abdallah Ibn Sina menyelamatkan karya-karya
Hippokrates dan tulisan-tilisan kedokterannya– Dimuat menjadi ensiklopedia medis Qanun Fi’ll-Tib yang kemudian
diterjemahkan oleh Geraldus dari bahasa arab ke bahasa latin,
![Page 7: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/7.jpg)
Isi sumpah Hippokrates
Dibagi menjadi 2 bagian 1. Bagian pertama sumpah kepada dewa-
dewi mitologi Yunani kuno dan pengalihan ilmu pengobatan
2. Bagian kedua berisikan tentang etika medisnya sendiri
![Page 8: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/8.jpg)
Isi sumpah Hippokrates (1)Naskah sumpah Hippokrates Asas etika medis
• Saya akan menetapkan aturan diet untuk kebaikan yang sakit sesuai dengan penilaian saya; saya akan menjaga mereka terhadap cidera dan ketidakadilan
• Asas berbuat baik (benefience)
- asas tidak menimbulkan mudharat (nonmalefience)
• Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapapun jika diminta, saya juga tidak akan mengajukan saran tentang itu
• Demikian juga saya tidak akan memberikan kepada perempuan obat untuk terjadinya keguguran. Dalam kemurnian dan kesucian saya akan menjaga hidup dan seni saya
• Asas menghormati hidup manusia
• Saya tidak akan menggunakan pisaum juga tidak pada penderita batu, tapi saya menarik diri dan menyerahkan pekerjaan kepada orang-orang yang memang biasa melakukannya
• Asas menyadari keterbatasan diri sendiri
![Page 9: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/9.jpg)
Isi sumpah Hippokrates (2)Naskah sumpah Hippokrates Asas etika medis• Di rumah manapun saya berkunjung, saya
darang utnuk kebaikan yang sakit, menjauhkan diri dari semua ketidakadilan yang disengaja, dari semua perbuatan jahat dan khusus hubungan kelamin degnan perempuan maupun laki-laki, apakah mereka orang-orang bebas atau bidak belian
• Asas benefience, berakhlak dan berbudi luhur
• Apapun yang saya lihat atau dengar selama menjalankan pengobatan atau malahan itu yang berhubungan dengan hidup orang, yang dengan alasan apapun tidak boleh diumumkan akan saya simpan untuk saya sendiri karena hal-hal seperti itu memalukan untuk dibicarakan
• Asas menjaga kerahasiaan pasien (asas kofidensialitas)
![Page 10: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/10.jpg)
Rangkuman naskah Hippokrates1. Berbuatlah yang baik (benefience, Amar Ma’ruf)2. Jangan melakukan hal-hal yang dapat menciderai atau merugkan pasien
(nonmalifience, Nahi Mungkar)3. Hormati hidup manusia : janagan melakukan aborsi dan jangn berikan
racun kepada pasien untuk euthanasia atau bunuh diri4. Sadari keterbatasan diri. Jangan melakukan hal-hal di luar kemampuan.
Serahkan pelaksaanan tindakan medis tertentu kepada mereka yang memang ahli dalam bidang itu
5. Berakhlak dan berbudi luhur. Secara khusus jangan melakukan hubungan seks dengan pasien atau keluarga dan anggita rumah tangganya, dan
6. Jagalah kerahasiaan pasien
![Page 11: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/11.jpg)
Sumpah Hippokrates
• Enam asas medis yang universal itu terus berlaku sampai sekarang
• Diadopsi oleh profesi kesehatan yang lain dan juga oleh profesi-profesi bukan kesehatan sebagai pedoman moral
Seiring waktu berjalan, asas-asas ini tidak cukup lagi untuk diterapkan untuk masalah-masalah etika dan bioetika yang timbul setelah Perang Dunia II
![Page 12: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/12.jpg)
Sumpah Hipokrates
![Page 13: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/13.jpg)
Deklarasi Jenewa Pada saat diterima sebagai anggota profesi kedokteran, saya bersumpah bahwa :1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaan 2. Saya akan menghormati dan berterima kasih kepada guru – guru saya sebagaimana
layaknya3. Saya akan menjalankan tugas saya sesuai dengan hati nurani dengan cara yang terhormat4. Kesehatan pasien senantiasa akan saya utamakan5. Saya akan merahasiakan segala rahasia yang saya ketahui bahkan sesudah pasien
meninggal dunia6. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan
kedokteran7. Teman sejawat saya akna saya perlakukan sebagai saudara – saudara saya8. Dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien, saya tidak mengizinkan untuk terpengaruh
oleh pertimbangan keagamaan,kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial
9. Saya akan menghormati kehidupan insani mulai dari saat pembuahan 10. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk
sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan11. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh – sungguh dan bebas, dengan mempertaruhkan
kehormatan diri saya.
![Page 14: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/14.jpg)
SUMPAH DOKTER
SK Menkes No. 434/Menkes/SK/X/1983
![Page 15: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/15.jpg)
Sumpah Dokter Indonesia• Pengambilan sumpah :
– Berikrar bahwa dlm mengamalkan profesinya, ia akan selalu mendasarinya dgn kesanggupan yg telah diucapkannya sebagai sumpah
– Islam “ Demi Allah saya bersumpah”; non-muslim sesuai agamanya
– Tidak mengucapkan kata sumpah diganti dgn kata janji• Pengambil sumpah : semua dokter indonesia (lulusan dlm
negeri), lulusan luar negeri, mahasiswa asing yg belajar di FK indonesia
• Dokter asing (dr luar negeri; WNA) yg mberi playanan langsung kepada masyakarat Indoneisa HARUS tunduk pd KODEKI
![Page 16: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/16.jpg)
KODEKI17 PASAL
PASAL 10 - 13
PASAL1-9
PASAL14 & 15
PASAL16 & 17
KEWAJIBANUMUM
KEWAJIBANDOKTER THD PASIEN
KEWAJIBAN DOKTER THD TEMAN SEJAWAT
KEWAJIBAN DOKTER THD DIRI SENDIRI
![Page 17: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/18.jpg)
PASAL 1 Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter.
PASAL 2 Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi
PASAL 3 Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
PASAL 4 Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.
PASAL 5 Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien,setelah memperoleh persetujuan pasien.
PASAL 6 Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
KEWAJIBAN UMUM
![Page 19: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/19.jpg)
PASAL 7 Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
PASAL 7a
Seorang dokter harus dalam setiap praktik medisnya memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia.
PASAL 7b
Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau yang melakukan penipuan atau penggelapan dalam menangani pasien.
PASAL 7c
Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya dan hak tenaga kesehatan lainnya dan harus menjaga kepercayaan pasien.
PASAL 7d
Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi mahkluk insani.
PASAL 8 Dalam melakukan pekerjaannya,seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (Promotif,prefentif,kuratif,dan rehabilitatif) baik fisik maupun psikososial,serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya.
PASAL 9 Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat dibidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat harus saling menghormati
KEWAJIBAN UMUM
![Page 20: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/20.jpg)
* PenjelasanPenjelasan
Pasal 1 ----sumpah dokter----
Pasal 2 •Standar profesi tertinggi pelayanan sesuai dengan kemajuan iptek, dilandasi etika kedokteran, hukum dan agama.
•Standar pelayanan dan tanggung jawab dokter bukan terhadap manusia semata namun pada Tuhan YME
•Pelayanan dibawah standar / kesalahan / kelalaian seorang dokter mempengaruhi seluruh korps dokter
•Pasien / keluarga akan menerima apapun hasil upaya penyembuhan dokter asalkan dokter telah melakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai keahliannya
Pasal 3 • Profesi kedokteran lebih merupakan panggilan perikemanusiaan , mendahulukan keselamatan dan kepentingan pasien (tidak mengutamakan kepentingan pribadi) imbalan jasa yang diterima disebut honorarium (pemberian yang diterima dengan penuh kehormatan)
• Dalam pelayanan dokter tidak ada tarif fix tapi wajar sesuai kemampuan pasien• Tidak ada / tanpa kebebasan profesi dokter yang melibatkan dirinya dengan usaha apotik /
farmasi, lab.,R.S. dengan perjanjian komisi yang akan diterima dokter tidak bebas menerapkan ilmunya ataupun mengemukakan pendapat tentang produk perusahaan
• Dokter dilarang menerapkan keterampilan dan merendahkan jabatan bekerjasama dengan orang / badan yang tidak berhak melakukan praktik dokter
• Dokter menerima imbalan selain dari yang layak sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan kehendak pasien.
![Page 21: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/21.jpg)
Penjelasan Pasal 4 • Pengetahuan dan keterampilan profesi yang dimilikinya adalah karunia dan kemurahan Tuhan
YME tidak pantas memuji diri sendiri• Gelar yang dicantumkan di papan nama praktik sesuai dengan pelayanan jasa yang diberikan• Tidak dibenarkan mengadakan wawancara pers atau menulis menulis makalah dalam media
cetak untuk mempromosikan cara ia mengobati penyakit (penyuluhan tidak ada salahnya)• Dianggap tidak etis bila dokter mengizinkan keluarga pasien / orang awam menghadiri /
meyaksikan tindak pembedahan yang dilakukannya / menyebarluaskan foto/kaset video yang merekam tindak bedah dengan tujuan promosi
• Papan nama di tempat praktik tidak boleh lebih dari 60x90 cm, cat putih dengan hitam, ditulis nama dan gelar sah dan jenis pelayanan sesuai S.Izin dan jam praktek.
• Kertas resep berukuran mx. 10,5x15,5 bertuliskan nama dan gelar sah serta nomor SIP dan SID, alamat praktik, nomor tlp dan jam praktik. Berlaku pula untuk SKD,surat rujukan, amplop, kwitansi.
Pasal 5 • Upaya dokter dalam pelayanan : menyembuhkan, mengurangi penderitaannya atau menggembirakannya (bila harapan sembuh tipis)
• Dokter harus mampu mempertebal keyakinan pasien bahwa ia dapat sembuh, mengalihkan perhatian pasien yang cemas ke hal yang memberi harapan dan optimisme
• Upaya – upaya :• Menibulkan dan mempertebal keyakinan pasien dapat sembuh• Mengusahakan tindakan dalam upaya peningkatan kesehatan berdasar kenyataan bahwa
badan manusia memiliki kekuatan sendiri untuk menangkis dan menyembuhkan penyakit• Menggunakan farmaka dan tindakan medis lain (bedah, penyinaran)
* Penjelasan
![Page 22: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/22.jpg)
Penjelasan
Pasal 6 Penemuan baru / pengobatan baru yang telah diuji kebenerannya melalui penelitian klinik perlu disebarluaskan di forum ilmiah atau publikasi di majalah kedokteran guna memperoleh tanggapan teman sejawat sebelum dipraktikan.
Penelitian dan publikasi hasil penelitianpun harus dilandaskan etik penelitian dan penulisan ilmiah.
Pasal 7 • Segala perbuatan dokter bertujuan memelihara kesehatan dan kebahagiaan pasien. Otomatis, ia harus mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia
• Jika terpaksa harus dilakukan operasi sebagai satu-satunya jalan penyelamatan jiwa pasien maka perlu dibuat PTM ( > 21 tahun / pihak keluarga)
• Dokter harus mengumpulkan pengalamannya agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya.
• Dokter harus berusaha memelihar dan mempertahankan hidup insani tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan, mengakhiri hidup pasien sekalipun menurut I.P. tidak akan mungkin sembuh
* Penjelasan
![Page 23: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/23.jpg)
Penjelasan
Pasal 8 • Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia termasuk kesehatan.
• Tanggung jawab untuk terwujudnya hal tersebut berada di tangan seluruh masyarakat. Dalam hal ini, dokter dapat menggerakan potensi yang bagi terwujudnya kesehatan individu melalui tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif
Pasal 9 Dengan berkembang iptek, pemecahan masalah kesehatan tidak dapat dilaksanakan dari 1 disiplin ilmu saja. Terdapat faktor-faktor lain dan instansi-instansi lain di luar bdidang kedokteran (sosial, ekonomi, budaya) yang perlu dijalin kerjasamanya.
* Penjelasan
![Page 24: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/24.jpg)
KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN
PASAL 10
Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan,maka atas persetujuan pasien ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.
PASAL 11
Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atu masalah lainnya.
PASAL 12
Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya terhadap seorang pasien,bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
PASAL 13
Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.
![Page 25: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/25.jpg)
KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT
PASAL 14 Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
PASAL 15 Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasein dari teman sejawatnya, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.
KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI
PASAL 16 Setiap dokter harus memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik.
PASAL 17 Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kesehatan.
![Page 26: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/26.jpg)
Kewajiban Doktermenurut KODEKI
1. Mengamalkan sumpah dokter2. Melaksanakan profesinya sesuai
standar profesi tertinggi3. Kebebasan dan kemandirian profesi4. Memberi surat keterangan dan
pendapat sesudah memeriksa sendiri kebenarannya
5. Rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia
6. Jujur dalam berhubungan dengan pasien dan teman sejawat
7. Menghormari hak pasien, teman sejawat dan tenaga kesehatan lain
8. Melindungi hidup makhluk insani9. Memperhatikan kepentingan
masyarakat & semua aspek pelayanan kesehatan
10. Tulus ikhlas menerapkan ilmunya. Bila tidak mampu, merujuknya
11. Merahasiakan sgla ssuatu tntng pasiennya
12. Memberi pertolongan darurat13. Memperlakukan sejawatnya
sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan
14. Memelihara kesehatannya15. Mngikuti prkmbangan iptek k’dokteran
![Page 27: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/27.jpg)
Larangan-larangan
Memuji diri Perbuatan atau nasihat yang melemahkan
daya tahan pasien Mengumumkan dan menerapkan teknik atau
pengobatan yang belum diuji kebenarannya Melepaskan kebebasan dan kemandirian profesi
karena pengaruh sesuatu Mengambil alih pasien sejawat lain
tanpa persetujuannya
![Page 28: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/28.jpg)
Jenis Pelanggaran Etik
• Pelanggaran etik murni– Menarik imbalan yang tidak
wajar– Mengambil alih pasien tanpa
persetujuan sejawat– Memuji diri sendiri di hadapan
pasien– Bekerja di luar batas kewajaran
• Pelanggaran etika sekaligus pelanggaran hukum (pelanggaran etikolegal)– Pelayanan dokter di bawah
standar– Menerbitkan surat keterangan
dokter yang tidak sesuai– Membuka rahasia jabatan– Pelecehan seksual terhadap
pasien– Melakukan abortus provokatus
atau pengguguran kandungan
![Page 29: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/29.jpg)
Asas etika medis Klasik
Asas etika medis Kontemporer
Beneficence Nonmaleficence justiceMenghormati otonomi manusia
4 KAIDAH DASAR MORAL DOKTER
![Page 30: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/31.jpg)
Kriteria beneficence
1. Mengutamakan altruism (menolong tanpa pamrih, rela berkorban untuk kepentingan orang lain)
2. Menjamin nilai pokok harkat dan martabat manusia
3. Memandang pasien/keluarga sebagai sesuatu yang tak hanya menguntungkan dokter
4. Mengusahakan agar kebaikan lebih banyak dibandingkan keburukannya
5. Paternalisme bertanggungjawab/berkasih sayang
6. Menjamin kehidupan baik minimal manusia
7. Pembatasan goal based (sesuai tujuan/kebutuhan pasien)
8. Maksimalisasi pemuasan kebahagiaan/preferensi pasien
9. Minimalisasi akibat buruk
10. Kewajiban menolong pasien gawat darurat
11. Menghargai hak-hak pasien secara keseluruhan
12. Tidak menarik honorarium di luar kewajaran
13. Maksimalisasi kepuasan tertinggi secara keseluruhan
14. Mengembangkan profesi secara terus menerus
15. Memberikan obat berkhasiat namun murah
16. Menerapkan golden rule principle
![Page 32: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/32.jpg)
Kriteria non maleficence1. Menolong pasien emergensi : Dengan gambaran sbb : - pasien dalam keadaan sangat berbahaya (darurat) / berisiko kehilangan sesuatu yang penting (gawat) - dokter sanggup mencegah bahaya/kehilangan tersebut - tindakan kedokteran tadi terbukti efektif - manfaat bagi pasien > kerugian dokter2. Mengobati pasien yang luka
3. Tidak membunuh pasien ( euthanasia )4. Tidak menghina/mencaci maki/ memanfaatkan pasien5. Tidak memandang pasien hanya sebagai objek6. Mengobati secara proporsional7. Mencegah pasien dari bahaya8. Menghindari misrepresentasi dari pasien9. Tidak membahayakan pasien karena kelalaian10. Memberikan semangat hidup11. Melindungi pasien dari serangan12. Tidak melakukan white collar crime dalam bidang kesehatan
![Page 33: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/33.jpg)
Kriteria otonomi1. Menghargai hak menentukan nasib sendiri, menghargai martabat
pasien2. Tidak mengintervensi pasien dalam membuat keputusan (kondisi
elektif)3. Berterus terang4. Menghargai privasi5. Menjaga rahasia pasien6. Menghargai rasionalitas pasien7. Melaksanakan informed consent8. Membiarkan pasien dewasa dan kompeten mengambil keputusan
sendiri9. Tidak mengintervensi atau menghalangi otonomi pasien10. Mencegah pihak lain mengintervensi pasien dalam mengambil
keputusan termasuk keluarga pasien sendiri11. Sabar menunggu keputusan yang akan diambil pasien pada kasus
non emergensi12. Tidak berbohong ke pasien meskipun demi kebaikan pasien13. Menjaga hubungan (kontrak)
![Page 34: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/34.jpg)
Kriteria justice1. Memberlakukan sesuatu secara universal2. Mengambil porsi terakhir dari proses membagi yang telah ia lakukan3. Memberi kesempatan yang sama terhadap pribadi dalam posisi yang sama4. Menghargai hak sehat pasien5. Menghargai hak hukum pasien6. Menghargai hak orang lain7. Menjaga kelompok yang rentan8. Tidak melakukan penyalahgunaan9. Bijak dalam makro alokasi10. Memberikan kontribusi yang relative sama dengan kebutuhan pasien11. Meminta partisipasi pasien sesuai kemampuannya12. Kewajiban mendistribusikan keuntungan dan kerugian (biaya, beban, sanksi) secara
adil13. Mengembalikan hak kepada pemiliknya pada saat yang tepat dan kompeten14. Tidak member beban berat secara tidak merata tanpa alas an tepat/sah15. Menghormati hak populasi yang sama-sama rentan penyakit/gangguan kesehatan16. Tidak membedakan pelayanan pasien atas dasar SARA, status social, dsb
![Page 35: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/35.jpg)
HUBUNGAN BIOETIKA - KODEKI
![Page 36: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/36.jpg)
Pasal Isi Kodeki Bioetik
Pasal 1 Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter.
Semua asas
Pasal 2 Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.
BeneficenceNon-maleficence
Pasal 3 Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
Justice
Pasal 4 Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.
Beneficence
Pasal 5 Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien.
BeneficenceOtonomi
Pasal 6 Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
BeneficenceNon-maleficence
![Page 37: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/37.jpg)
Pasal Isi Kodeki BioetikPasal 7 Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan
pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya BeneficenceNon-maleficence
Pasal 7a Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia
BeneficenceNon-maleficence
Pasal 7b Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien
BeneficenceNon-maleficence
Pasal 7c Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien
Otonom
Pasal 7d Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.
BeneficenceNon-maleficence
![Page 38: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/38.jpg)
Pasal Isi Kodeki BioetikPasal 8 Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus
memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya.
BeneficenceNon-maleficenceJustice
Pasal 9 Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.
Pasal 10 Setiap dokten wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien,ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.
BeneficenceNon-maleficenceOtonom
Pasal 11 Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.
Otonom
![Page 39: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/39.jpg)
Pasal Isi Kodeki BioetikPasal 12 Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang
diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia
BeneficenceNon-maleficenceOtonom
Pasal 13 Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.
BeneficenceNon-maleficence
Pasal 14 Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
Pasal 15 Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dan teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.
Pasal 16 Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.
Pasal 17 Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.
![Page 40: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/40.jpg)
UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
• Praktik kedokteran – Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi
terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan (pasal 1,butir 1)
Asas: praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan disasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien (pasal 2)
Tujuan: pengaturan praktik kedokteran bertujuan (pasal 3)a. Memberikan perlindungan kepada pasienb. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis
yang diberikan oleh dokter/dokter gigic. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan
dokter gigi
![Page 41: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/42.jpg)
• Pasal 4-25 konsil kedokteran indonesia dan organisasi• Pasal 26 STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN• Pasal 27-28 Pendidikan dan pelatihan kedokteran• Pasal 29-35 REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI• Pasal 36-54 PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN• Pasal 55-70 DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI• Pasal 71-74 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN• Pasal 75- 80KETENTUAN PIDANA• Pasal 81-84 KETENTUAN PERALIHAN• Pasal 85-88 KETENTUAN PENUTUP
![Page 43: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/43.jpg)
UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
UU No.29 Tahun 2004 BAB I
KETENTUAN UMUMPasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.2. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.3. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri,nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.4. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
![Page 44: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/44.jpg)
6. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.7. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.8. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.9. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.11. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.12. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.13. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masingcabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.14. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
![Page 45: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/45.jpg)
BAB IIASAS DAN TUJUAN
Pasal 2• Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan
pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.
Pasal 3• Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :
a. memberikan perlindungan kepada pasien;b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; danc. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.
![Page 46: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/46.jpg)
BAB IIIKONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Bagian KesatuNama dan Kedudukan
Pasal 4(1) Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
(2) Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 5Konsil Kedokteran Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
![Page 47: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/47.jpg)
Pasal 6• Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan,
penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.
Pasal 7(1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :
a. melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;b. mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; danc. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.
(2) Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.
![Page 48: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/48.jpg)
Pasal 8• Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konsil Kedokteran
Indonesia mempunyai wewenang :a. menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;b. menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;c. mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;d. melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;e. mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;f. melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dang. melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.
Pasal 9• Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas Konsil Kedokteran Indonesia diatur
dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.Pasal 10
• Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
![Page 49: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/49.jpg)
Bagian KetigaSusunan Organisasi dan Keanggotaan
Pasal 11(1) Susunan organisasi Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas:
a. Konsil Kedokteran; danb. Konsil Kedokteran Gigi.
(2) Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing terdiri atas 3 (tiga) divisi, yaitu :a. Divisi Registrasi;b. Divisi Standar Pendidikan Profesi; danc. Divisi Pembinaan.
Pasal 12(1) Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas :
a. pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas 3 (tiga) orang merangkap anggota;b. pimpinan Konsil Kedokteran dan pimpinan Konsil Kedokteran Gigi masing-masing 1 (satu) orang merangkap anggota; danc. pimpinan divisi pada Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi masing-masing 1 (satu) orang merangkap anggota.
(2) Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara kolektif.
(3) Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi.
Pasal 13(1) Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas seorang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.(2) Pimpinan Konsil Kedokteran terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang ketua divisi.(3) Pimpinan Konsil Kedokteran Gigi terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang ketua divisi.
![Page 50: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/50.jpg)
Pasal 14(1) Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuah belas) orang yang terdiri
atas unsur-unsur yang berasal dari :a. organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;b. organisasi profesi kedokteran gigi 2 (dua) orang;c. asosiasi institusi pendidikan kedokteran 1 (satu) orang;d. asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi 1 (satu) orang;e. kolegium kedokteran 1 (satu) orang;f. kolegium kedokteran gigi 1 (satu) orang;g. asosiasi rumah sakit pendidikan 2 (dua) orang;h. tokoh masyarakat 3 (tiga) orang;i. Departemen Kesehatan 2 (dua) orang; danj. Departemen Pendidikan Nasional 2 (dua) orang.
(2) Tata cara pemilihan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
(3) Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
(4) Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.
![Page 51: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/51.jpg)
Pasal 15• Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia, pimpinan Konsil Kedokteran,
pimpinan Konsil Kedokteran Gigi, pimpinan divisi pada Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota.
Pasal 16• Masa bakti keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia adalah 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
![Page 52: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/52.jpg)
Pasal 17(1) Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan
sumpah/janji, menurut agamanya di hadapan Presiden.(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :• Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas
ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.
• Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam menjalankan tugas ini, senantiasa menjunjung tinggi ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan dokter atau dokter gigi.
• Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.
• Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh saksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaikbaiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.
• Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya .
![Page 53: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/53.jpg)
Pasal 18• Untuk dapat diangkat sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia, yang
bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :a. warga negara Republik Indonesia;b. sehat jasmani dan rohani;c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;d. berkelakuan baik;e. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia;f. pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi, kecuali untuk wakil dari masyarakat;g. cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; danh. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia.
![Page 54: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/54.jpg)
Pasal 19(1) Anggota Konsil Kedokteran Indonesia berhenti atau diberhentikan karena :
a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;c. meninggal dunia;d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan; atauf. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Dalam hal anggota Konsil Kedokteran Indonesia menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.
(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Konsil Kedokteran Indonesia.
(4) Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri kepada Presiden.
![Page 55: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/55.jpg)
Pasal 20(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Konsil Kedokteran
Indonesia dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan anggota Konsil
Kedokteran Indonesia.(4) Dalam menjalankan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada
pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia.(5) Ketentuan fungsi dan tugas sekretaris ditetapkan oleh Ketua Konsil
Kedokteran Indonesia.
Pasal 21(1) Pelaksanaan tugas sekretariat dilakukan oleh pegawai Konsil Kedokteran
Indonesia.(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada peraturan
perundang-undangan tentang kepegawaian.
![Page 56: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/56.jpg)
Bagian KeempatTata KerjaPasal 22
(1) Setiap keputusan Konsil Kedokteran Indonesia yang bersifat mengatur diputuskan oleh rapat pleno anggota.
(2) Rapat pleno Konsil Kedokteran Indonesia dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota ditambah satu.
(3) Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.(4) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat(3), maka dapat dilakukan pemungutan suara.
Pasal 23Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas anggota dan pegawai konsil agar pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 24Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
![Page 57: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/57.jpg)
Bagian KelimaPembiayaan
Pasal 25• Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil
Kedokteran Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
![Page 58: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/58.jpg)
BAB IVSTANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN
DAN KEDOKTERAN GIGIPasal 26
(1) Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
(2) Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :a. untuk pendidikan profesi dokter atau dokter gigi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi; danb. untuk pendidikan profesi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis disusun oleh kolegium kedokteran atau kedokteran gigi.
(3) Asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.
(4) Kolegium kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.
![Page 59: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/59.jpg)
BAB VPENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGIPasal 27
Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi, untuk memberikankompetensi kepada dokter atau dokter gigi, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi.
Pasal 28(1) Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan
pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi.
(2) Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi.
![Page 60: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/60.jpg)
BAB VIREGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI
Pasal 29(1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib
memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi.(2) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.(3) Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi
harus memenuhi persyaratan :a. memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;b. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;d. memiliki sertifikat kompetensi; dane. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
(4) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d.
(5) Ketua konsil kedokteran dan ketua konsil kedokteran gigi dalam melakukan registrasi ulang harus mendengar pertimbangan ketua divisi registrasi dan ketua divisi pembinaan.
(6) Ketua konsil kedokteran dan ketua konsil kedokteran gigi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga registrasi dokter dan dokter gigi.
![Page 61: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/61.jpg)
Pasal 30(1) Dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik
kedokteran di Indonesia harus dilakukan evaluasi.(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kesahan ijazah;b. kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;c. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dane. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
(3) Dokter dan dokter gigi warga negara asing selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melengkapi surat izin kerjasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.
(4) Dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
![Page 62: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/62.jpg)
Pasal 31(1) Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada
dokter dan dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.
(2) Surat tanda registrasi sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
(3) Surat tanda registrasi sementara diberikan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
![Page 63: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/63.jpg)
Pasal 32(1) Surat tanda registrasi bersyarat diberikan kepada peserta
program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia.
(2) Dokter atau dokter gigi warga negara asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk waktu tertentu, tidak memerlukan surat tanda registrasi bersyarat.
(3) Dokter atau dokter gigi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Konsil Kedokteran Indonesia.
(4) Surat tanda registrasi dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan melalui penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
![Page 64: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/64.jpg)
Pasal 33Surat tanda registrasi tidak berlaku karena :a. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;b. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak
mendaftar ulang;c. atas permintaan yang bersangkutan;d. yang bersangkutan meninggal dunia; ataue. dicabut Konsil Kedokteran Indonesia.
Pasal 34Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi, registrasi ulang, registrasi sementara, dan registrasi bersyarat diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
![Page 65: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/65.jpg)
Pasal 35(1) Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi
mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas:a. mewawancarai pasien;b. memeriksa fisik dan mental pasien;c. menentukan pemeriksaan penunjang;d. menegakkan diagnosis;e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;g. menulis resep obat dan alat kesehatan;h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;i. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; danj. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan lainnya diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
![Page 66: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/66.jpg)
BAB VIIPENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
Bagian KesatuSurat Izin Praktik
Pasal 36Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.
Pasal 37(1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang
berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan.(2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat.(3) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
Pasal 38(1) Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus :
a. memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32;b. mempunyai tempat praktik; danc. memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.
(2) Surat izin praktik masih tetap berlaku sepanjang :a. surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi masih berlaku; danb. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin praktik diatur dengan Peraturan Menteri.
![Page 67: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/67.jpg)
Bagian KeduaPelaksanaan Praktik
Pasal 39Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
Pasal 40(1) Dokter atau dokter gigi yang berhalangan menyelenggarakan praktik
kedokteran harus membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter atau dokter gigi pengganti.
(2) Dokter atau dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dokter atau dokter gigi yang mempunyai surat izin praktik.
![Page 68: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/68.jpg)
Pasal 41(1) Dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai surat izin praktik dan
menyelenggarakan praktik kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib memasang papan nama praktik kedokteran.
(2) Dalam hal dokter atau dokter gigi berpraktik di sarana pelayanan kesehatan, pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib membuat daftar dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran.
Pasal 42Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut.
Pasal 43Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan praktik kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.
![Page 69: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/69.jpg)
Bagian KetigaPemberian Pelayanan
Paragraf 1Standar Pelayanan
Pasal 44(1) Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik
kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.
(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan.
(3) Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
![Page 70: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/70.jpg)
Paragraf 2Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi
Pasal 45(1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter
gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat
penjelasan secara lengkap.(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :
a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;c. alternatif tindakan lain dan risikonya;d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dane. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
(5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
(6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
![Page 71: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/71.jpg)
Paragraf 3Rekam Medis
Pasal 46(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan
praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
(3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.
![Page 72: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/72.jpg)
Pasal 47(1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.
(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
(3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
![Page 73: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/73.jpg)
Paragraf 4Rahasia Kedokteran
Pasal 48(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik
kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.(2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan
kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundangundangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.
![Page 74: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/74.jpg)
Paragraf 5Kendali Mutu dan Kendali Biaya
Pasal 49(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik
kedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya.
(2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan audit medis.
(3) Pembinaan dan pengawasan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh organisasi profesi.
![Page 75: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/75.jpg)
Paragraf 6Hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi
Pasal 50Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur Operasional;c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;dan
d. menerima imbalan jasa.
![Page 76: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/76.jpg)
Pasal 51Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dane. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.
![Page 77: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/77.jpg)
Paragraf 7Hak dan Kewajiban Pasien
Pasal 52Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;d. menolak tindakan medis; dane. mendapatkan isi rekam medis.
Pasal 53Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban :a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dand. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
![Page 78: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/78.jpg)
Paragraf 8Pembinaan
Pasal 54(1) Dalam rangka terselenggaranya praktik kedokteran yang
bermutu dan melindungi masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, perlu dilakukan pembinaan terhadap dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bersama-sama dengan organisasi profesi.
![Page 79: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/79.jpg)
BAB VIIIDISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI
Bagian KesatuMajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Pasal 55(1) Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuk
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.(2) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran
Indonesia.(3) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankantugasnya bersifat independen.
Pasal 56Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia.
Pasal 57(1) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.(2) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat provinsi dapat dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia
atas usul Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
Pasal 58Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua,
dan seorang sekretaris.
![Page 80: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/80.jpg)
Pasal 59(1) Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas 3 (tiga)
orang dokter dan 3 (tiga) orang dokter gigi dari organisasi profesi masing-masing, seorang dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit, dan 3 (tiga) orang sarjana hukum.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia harus dipenuhi syarat sebagai berikut :a. warga negara Republik Indonesia;b. sehat jasmani dan rohani;c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;d. berkelakuan baik;e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat;f. bagi dokter atau dokter gigi, pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi; g. bagi sarjana hukum, pernah melakukan praktik di bidang hukum paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki pengetahuan di bidang hukum kesehatan; danh. cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik.
![Page 81: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/81.jpg)
Pasal 60Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia ditetapkan oleh Menteri atas usul organisasi profesi.
Pasal 61Masa bakti keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
![Page 82: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/82.jpg)
Pasal 62(1) Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebelum memangku
jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama masing-masing di hadapan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia.
(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
• Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untukmelaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakannama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatuapapun kepada siapapun juga.• Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsungatau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam menjalankan tugas ini, senantiasamenjunjung tinggi ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dan mempertahankanserta meningkatkan mutu pelayanan dokter atau dokter gigi.
![Page 83: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/83.jpg)
• Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.
• Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh saksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaikbaiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.
• Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya.
![Page 84: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/84.jpg)
Pasal 63(1) Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dipilih dan ditetapkan
oleh rapat pleno anggota.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
Pasal 64Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas :a. menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin
dokter dan dokter gigi yang diajukan; danb. menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter
atau dokter gigi.
Pasal 65Segala pembiayaan kegiatan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
dibebankan kepada anggaran Konsil Kedokteran Indonesia.
![Page 85: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/85.jpg)
Bagian KeduaPengaduan
Pasal 66(1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter
atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
(2) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat :a. identitas pengadu;b. nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan; danc. alasan pengaduan.
(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.
![Page 86: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/86.jpg)
Bagian KetigaPemeriksaan
Pasal 67Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan
memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi.
Pasal 68Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi.
![Page 87: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/87.jpg)
Bagian KeempatKeputusan
Pasal 69(1) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat
dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia.(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dapat berupa dinyatakan
tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.(3) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
a. pemberian peringatan tertulis;b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atauc. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.
![Page 88: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/88.jpg)
Bagian KelimaPengaturan Lebih Lanjut
Pasal 70Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi
dan tugas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
![Page 89: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/89.jpg)
BAB IXPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 71Pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, organisasi profesi membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
Pasal 72Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diarahkan untuk :a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi;b. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi; danc. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter, dan dokter gigi.
![Page 90: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/90.jpg)
Pasal 73(1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk
lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
(2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolaholah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundangundangan.
Pasal 74Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi yang
menyelenggarakan praktik kedokteran dapat dilakukan audit medis.
![Page 91: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/91.jpg)
BAB XKETENTUAN PIDANA
Pasal 75(1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran
tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
![Page 92: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/92.jpg)
Pasal 76Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 77Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
![Page 93: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/93.jpg)
Pasal 78Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 79Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang :a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atauc. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.
![Page 94: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/94.jpg)
Pasal 80(1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau
dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.
![Page 95: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/95.jpg)
BAB XIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 81Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini semua peraturan perundangundangan
yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 82(1) Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki surat penugasan dan/atau surat izin
praktik, dinyatakan telah memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) Surat penugasan dan surat izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan surat tanda registrasi dokter, surat tanda registrasi dokter gigi, dan surat izin praktik berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun setelah Konsil Kedokteran Indonesia terbentuk.
![Page 96: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/96.jpg)
Pasal 83(1) Pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran disiplin pada saat belum
terbentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Tingkat Pertama dan Menteri pada Tingkat Banding.
(2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Menteri dalam menangani pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim yang terdiri dari unsur-unsur profesi untuk memberikan pertimbangan.
(3) Putusan berdasarkan pertimbangan Tim dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Menteri sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
Pasal 84(1) Untuk pertama kali anggota Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan oleh
Menteri dan diangkat oleh Presiden.(2) Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) berlaku untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun sejak diangkat.
![Page 97: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/97.jpg)
BAB XIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 85Dengan disahkannya Undang-Undang ini maka Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan yang berkaitan dengan dokter dan dokter gigi, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 86Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) harus dibentuk
paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 87Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dibentuk paling lambat
1 (satu) bulan sebelum masa jabatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) berakhir.
Pasal 88Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
![Page 98: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/98.jpg)
Penyelenggaraan Praktik KedokteranPraktik kedokteran upaya oleh dokter & dokter gigi dlm melaksanakan
upaya kesehatan
• Surat Izin Praktik• Pelaksanaan Praktik• Pemberian Pelayanan
– Standar Pelayanan– Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi– Rekam Medis– Rahasia Kedokteran– Kendali Mutu dan Kendali Biaya– Hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi– Hak dan Kewajiban Pasien– Pembinaan
![Page 99: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/99.jpg)
STR, SIP SERTA PENYELENGGARAAN PRAKTEK
KEDOKTERAN MENURUT UU No 29/2004
STR (surat tanda registrasi) pasal 29-35
SIP (surat ijin praktik) pasal 36-38
Penyelenggaraan praktek kedokteran pasal 39-42
![Page 100: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/100.jpg)
Pasal 291) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik
kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi
2) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia
3) Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan :
1) memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;
2) mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
3) memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;4) memiliki sertifikat kompetensi; dan5) membuat pernyataan akan mematuhi dan
melaksanakan ketentuan etika profesi
![Page 101: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/101.jpg)
4) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d
5) Ketua konsil kedokteran dan ketua konsil kedokteran gigi dalam melakukan registrasi ulang harus mendengar pertimbangan ketua divisi registrasi dan ketua divisi pembinaan
6) Ketua konsil kedokteran dan ketua konsil kedokteran gigi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga registrasi dokter dan dokter gigi.
![Page 102: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/102.jpg)
Pasal 30 1) Dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan
melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus dilakukan evaluasi
2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a) kesahan ijazah;b) kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang
dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
c) mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
d) memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dane) membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan
ketentuan etika profesi
![Page 103: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/103.jpg)
3) Dokter dan dokter gigi warga negara asing selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia
4) Dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
![Page 104: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/104.jpg)
Pasal 31(1) Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada
dokter dan dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia
(2) Surat tanda registrasi sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya
(3) Surat tanda registrasi sementara diberikan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
![Page 105: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/105.jpg)
Pasal 32
(1) Surat tanda registrasi bersyarat diberikan kepada peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia
(2) Dokter atau dokter gigi warga negara asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk waktu tertentu, tidak memerlukan surat tanda registrasi bersyarat
(3) Dokter atau dokter gigi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Konsil Kedokteran Indonesia
(4) Surat tanda registrasi dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan melalui penyelenggara pendidikan dan pelatihan
![Page 106: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/106.jpg)
Pasal 33-34 Pasal 33Surat tanda registrasi tidak berlaku karena :a) dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-
undangan;b) habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak
mendaftar ulang;c) atas permintaan yang bersangkutan;d) yang bersangkutan meninggal dunia; ataue) dicabut Konsil Kedokteran Indonesia
Pasal 34Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi, registrasi
ulang, registrasi sementara, dan registrasi bersyarat diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
![Page 107: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/107.jpg)
Pasal 35 1) Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi
mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas:
a) mewawancarai pasien;b) memeriksa fisik dan mental pasien;c) menentukan pemeriksaan penunjang;d) menegakkan diagnosis;e) menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;f) melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;g) menulis resep obat dan alat kesehatan;h) menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;i) menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; danj) meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di
daerahk) terpencil yang tidak ada apotek
2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan lainnya diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
![Page 108: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/108.jpg)
Pasal 36-37• Pasal 36
Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.
• Pasal 371) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan.
2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat.
3) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
![Page 109: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/109.jpg)
Pasal 38 1) Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus :a) memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi
dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32;
b) mempunyai tempat praktik; danc) memiliki rekomendasi dari organisasi profesi
2) Surat izin praktik masih tetap berlaku sepanjang :a) surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi
masih berlaku; danb) tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin
praktik.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin praktik diatur dengan Peraturan Menteri
![Page 110: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/110.jpg)
Pasal 39-40 Pasal 39• Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada
kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
Pasal 401) Dokter atau dokter gigi yang berhalangan
menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter atau dokter gigi pengganti.
2) Dokter atau dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dokter atau dokter gigi yang mempunyai surat izin praktik
![Page 111: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/111.jpg)
Pasal 41-42• Pasal 411) Dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai surat izin
praktik dan menyelenggarakan praktik kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib memasang papan nama praktik kedokteran.
2) Dalam hal dokter atau dokter gigi berpraktik di sarana pelayanan kesehatan, pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib membuat daftar dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran.
• Pasal 42Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut
![Page 112: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/112.jpg)
S . T . R Registrasi ( UUPK Pasal 1 No. 8 ) : pencatatan
resmi terhadap dokter yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya
STR ( UUPK Pasal 1 No. 5 ) : bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter yg telah diregistrasi
STR sementara ( Perkonsil No. 1 Tahun 2005 ) : bukti tertulis yang diberikan Konsil Kedokteran & Konsil Kedokteran Gigi kepada dr. dan drg. WNA yang melakukan kegiatan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi
![Page 113: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/113.jpg)
S . T . R STR bersyarat ( Perkonsil No. 1 Tahun 2005 ) :
bukti tertulis diberikan oleh KKI kepada peserta didik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi di Indonesia bagi dr. atau drg. WNA
Re-registrasi/registrasi ulang ( UUPK Pasal 1 No. 6 ) : pencatatan ulang terhadap dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku
![Page 114: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/114.jpg)
S . T . R Setiap dokter yang melakukan praktik
kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR dan untuk mendapatkannya, dokter mengajukan permohonan kepada KKI dengan melampirkan :1. STR lama2. Fotocokopi SIP dan atau SP3. Mengisi surat permohonan utk memperoleh
STR4. Melampirkan bukti pembayaran ASLI
permohonan pengurusan STR ke rekening KKI no 93205556 BNI cabang Melawai Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
5. Fotokopi ijazah dokter atau dokter spesialis yang dilegalisir oleh Dekan Institusi Pendidikan
![Page 115: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/115.jpg)
S . T . R6. Surat pernyataan telah mengucapkan
sumpah atau janji dokter7. SK sehat fisik dan mental dari dokter yang
memiliki SIP ( mencantumkan no. SIP )8. Fotokopi sertifikat kompetensi dari
kolegium terkait. SERTIFIKAT KOMPETENSI adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi
9. Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi
10.Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 ( 4 lb. ) dan 2x3 ( 2 lb. )
![Page 116: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/116.jpg)
S . T . R Prinsip Registrasi Dokter / Dokter Gigi ( Pasal
29 ) :Dokter/dokter gigi yang praktik harus
memiliki STRSTR diterbitkan oleh KKISyarat memperoleh STR :
IjazahSurat bukti sumpah atau janjiKeterangan sehat fisik dan mentalSertifikat kompetensiPernyataan akan mematuhi etika profesi
Re-registrasi setiap 5 tahun :Pertimbangan : divisi registrasi & divisi
pembinaan
![Page 117: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/117.jpg)
S . T . R STR berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan
dapat di registrasi ulang setiap 5 tahun dengan tetap memenuhi persyaratan di atas
Pemohon mengajukan permohonan ke KKI dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan. KKI meneliti seluruh berkas dan menerbitkan STR selambatnya 3 bulan setelah permohonan diterima
Setiap dokter memperoleh 1 STR asli dan 3 lembat fotokopi STR yang dilegalisasi KKI, dikirim langsung ke pemohon dengan tembusan ke Biro Kepegawaian DepKes RI, DinKes Propinsi, dan PB IDI
![Page 118: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/118.jpg)
S . T . R Dokter yang STR-nya telah habis masa
berlakunya wajib melakukan registrasi ulang, dengan mengajukan permohonan kepada KKI, dengan melampirkan kelengkapan persyaratan :1. Fotocopy STR dokter yang masih berlaku2. SK sehat fisik dan mental dari dokter yang telah
memiliki SIP3. Fotokopi sertifikat kompetensi4. Surat pernyataan akan mematuhi dan
melaksanakan ketentuan etika profesi5. Pas foto terbaru, berwarna, ukuran 4x6cm ( 4
lembar ) dan 2x3cm ( 2 lembar )6. Bukti pembayaran biaya registrasi
![Page 119: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/119.jpg)
dr./drg.( kelengkapa
n persyaratan
STR )
FK / FKG / KPS
IjasahBukti sumpah
Tembusan:IDI / PGDI,
DinKesKirim ke pihak
bersangkutan melalui
pos
KKI( proses
registrasi )
KOLEGIUM( Uji kompetensi
dan sertifikat kompetensi )
Alur Permohonan STR
![Page 120: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/120.jpg)
Alur Proses Permohonan STR Duplikatdr./drg.
( STR rusak dan
persyaratan STR )
Kelurahan
Tembusan:IDI / PGDI,
DinKes
Kirim ke pihak bersangkutan melalui pos
KKI( proses
registrasi )
STR
dr./drg.( STR
hilang ) Polisi
![Page 121: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/121.jpg)
Alur Permohonan STR Peningkatan Kompetensidr. spesialis atau drg.
spesialis( kelengkapan persyaratan
STR ) FK / FKG /
KPSIjasah spesialisTembusan:
IDI / PGDI, DinKes
Kirim ke pihak
bersangkutan melalui
pos
KKI ( proses registrasi )
KOLEGIUMSPESIALIS
STR
![Page 122: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/122.jpg)
Lampiran pembuatan STR baru
1. STR lama2. Fotocopy SIP dan atau SP3. Mengisi surat permohonan untuk memperoleh STR4. Melampirkan bukti pembayaran ASLI permohonan
pengurusan STR ke rekening KKI no 93.20.5556 BNI cabang Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan
5. Fotocopy ijazah dokter/dokter spesialis yang dilegalisir oleh Dekan Institusi Pendidikan
6. Surat Pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter.7. Surat Keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang
memiliki SIP (dengan mencantumkan no SIP)8. Fotocopy Sertifikat Kompetensi dari Kolegium terkait.
SERTIFIKAT KOMPETENSI adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
9. Surat Pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi
10. Pas Foto terbaru,berwarna,ukuran 4x6 (4lembar) dan 2x3 (2lembar).
a) Fotocopy STR dokter yang masih berlaku
b) Surat Keterangan Sehat fisik dan mental dari dokter yang telah memiliki SIP
c) Fotokopi Sertifikat Kompetensid) Surat Pernyataan akan mematuhi dan
melaksanakan ketentuan etika profesie) Pas Foto terbaru, berwarna, ukuran
4x6cm sebanyak 4 lembar dan ukuran 2x3cm sebanyak 2 lembar
f) Bukti pembayaran biaya registrasi.
Lampiran perpanjangan STR
Diserahkan pada KKI diproses paling lambat
dalam 3 bulan
![Page 123: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/123.jpg)
• STR tidak berlaku karena:– Dicabut atas dasar ketentuan peraturan
perundang-undangan– Habis masa berlakunya dan yg bersangkutan tidak
mendaftar ulang– Atas permintaan yang bersangkutan– Yang bersangkutan meninggal dunia– Dicabut KKI
Surat Tanda Registrasi
![Page 124: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/124.jpg)
Dasar Hukum : 1.UU Nomor : 29 tahun 2004 tentang peraktek kedokteran pasal 36, 37, 382.Permenkes RI Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang penyelenggaraan praktek Dokter dan dokter gigi
Instansi Pemroses : Dinas KesehatanInstansi Pemberi Pertimbangan
: Kepala Dinas Kesehatan
Kewenangan Penanda Tanganan
: Kepala Dinas Kesehatan
Jangka Waktu Penyelesaian Izin
: 6 hari kerja
Jangka Waktu Berlakunya
: 5 Tahun (sesuai masa berlaku STR).
Surat Izin Praktik
![Page 125: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/125.jpg)
Syarat – syarat Permohonan Izin
: 1.Foto Copy STR2.Foto Copy Ijazah3.Foto Copy Surat keputusan penempatan dalam rangka masa bakti telah selesai menjalankan masa bakti / surat keterangan menunda masa bakti yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang4.Surat pernyatan memiliki tempat peraktek (dilampiri dengan rekomendasi dari Pimpinan Sarana Kesehatan bagi dokter yang peraktek di Sarana Pelayanan Kesehatan)5.Denah lokasi praktek6.Denah ruangan praktek7.Surat rekomendasi dari organisasi profesi Cabang Kota Sukabumi8.Pas foto berwarna ukuran 4x6:2 lembar dan ukuran 2x3 : 1 lembar.
Tekhnis Pemrosesan : 1.Permohonan diterima (persyaratan sesuai kolom 9 sudah lengkap)2.Survey lokasi3.Penerbitan SIP
Surat Izin Praktik
![Page 126: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/126.jpg)
SIP sementaradiberi kpd dokter atau DG yg menunda masa bakti atau dokter spesialis & DG spesialis yg menunggu penempatan & m’jalankan praktek kedokteran di RS pendidikan & jejaringnya berlaku utk 6 bulan
SIP KhususDiberikan kepada dokter & DG secara kolektif ke PPDS atau PPDGS yg m’jalankan praktek kedokteran di RS pendidikan & jejaringnya serta pelayanan kesehatan yang ditunjuk
• SIP dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan di kabupaten / kota, izin hanya diberikan utk 3 tempat pelayanan
• Dokter atau DG b’halangan m’jalankan praktik menunjuk dokter p’ganti yang memiliki SIP juga
Surat Izin Praktik
![Page 127: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/127.jpg)
![Page 128: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/128.jpg)
![Page 129: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/129.jpg)
![Page 130: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/130.jpg)
S . I . P Persyaratan praktik :
Konsil – kolegium – organisasi profesiPendidikanRegistrasi
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1419/MenKes/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu mengatur penyelenggaraan praktik dokter dan dokter gigi dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
![Page 131: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/131.jpg)
S . I . P Mengingat :
1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3495 );
2. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 116, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4431 );
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437 );
![Page 132: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/132.jpg)
S . I . P4. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktik Dokter dan Dokter Gigi ( Lembaran Negara RI Tahun 1988 No. 1, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3366 );5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1996 No. 49, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3637 );6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3952 );
![Page 133: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/133.jpg)
S . I . P7. Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
Memutuskan :Menetapkan : Peraturan Menteri Kesehatan
tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
![Page 134: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/134.jpg)
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan :1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan;
2. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Surat Izin Praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran;
![Page 135: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/135.jpg)
Pasal 14. Surat Izin Praktik Sementara adalah bukti tertulis
yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang menunda masa bakti atau dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menunggu penempatan dan menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya;
5. Surat Izin Praktik Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi secara kolektif bagi peserta PPDS dan PPDGS yang menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit pendidikan dan jejaringnya serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk;
6. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi;
![Page 136: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/136.jpg)
Pasal 17. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat
penyelenggaraan upaya kesehatan yang digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi;
8. Standar profesi adalah batasan kemampuan ( knowledge, skill, and professional attitude ) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi;
9. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi;
10. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi;
11. Menteri Kesehatan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
![Page 137: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/137.jpg)
Pasal 2(1)Setiap dokter dan dokter gigi yang akan
melakukan praktik kedokteran pada sarana pelayanan kesehatan atau praktik perorangan wajib memiliki SIP.
(2)Untuk memperoleh SIP dokter dan dokter gigi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan dgn melampirkan :
![Page 138: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/138.jpg)
Pasal 2a. fotokopi surat tanda registrasi dokter atau
surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
b. surat pernyataan mempunyai tempat praktik;c. surat rekomendasi dari organisasi profesi di
wilayah tempat akan praktik;d. fotokopi surat keputusan penempatan dalam
rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti atau surat keterangan menunda masa bakti yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
e. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar dan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
![Page 139: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/139.jpg)
Pasal 2(3)Dalam pengajuan permohonan SIP
sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik pertama, kedua atau ketiga.
(4)Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.
![Page 140: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/140.jpg)
Pasal 3(1)Dokter atau dokter gigi yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan SIP untuk 1 tempat praktik.
(2)SIP sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dgn yang tercantum dalam SIP.
(3)Bentuk format SIP dokter atau dokter gigi sebagaimana contoh formulir pada lampiran II peraturan ini.
![Page 141: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/141.jpg)
pasal 4(1)SIP diberikan kepada dokter atau dokter gigi
paling banyak untuk 3 tempat praktik, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktik perorangan.
(2)SIP 3 tempat praktik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berada dalam 1 Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota lain baik dari propinsi yang sama maupun propinsi lain.
(3)Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter atau dokter gigi yang telah ada dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.
![Page 142: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/142.jpg)
Pasal 5(1)SIP bagi dokter & dokter gigi yang melakukan
praktik kedokteran pada RS Pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring RS Pendidikan tersebut & juga mempunyai tugas untuk melakukan proses pendidikan berlaku juga bagi sarana pelayanan kesehatan yg menjadi jejaring RS Pendidikan tersebut.
(2)Pimpinan RS Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fakultas Kedokteran tempat di mana sarana pelayanan kesehatan yg menjadi jejaring RS Pendidikan tersebut.
![Page 143: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/143.jpg)
Pasal 6(1)Dokter atau dokter gigi, yang diminta
memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana, atau tugas kenegaraan, yang bersifat insidentil tidak memerlukan SIP.
(2)Pemberitahuan pelayanan yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
![Page 144: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/144.jpg)
Pasal 7(1)Untuk kepentingan kedinasan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan surat tugas kepada dokter dan dokter gigi spesialis tertentu di RS dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan.
(2)Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 bulan dan dapat diperbaharui.
![Page 145: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/145.jpg)
Pasal 8(1)Dokter atau dokter gigi yang sedang mengikuti
program pendidikan dokter spesialis ( PPDS ) atau program pendidikan dokter gigi spesialis ( PPDGS ) diberikan SIP Khusus secara kolektif oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di mana RS Pendidikan tersebut berada.
(2)SIP Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan tempat program pendidikan dilaksanakan.
(3)SIP Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan sertifikat kompetensi peserta PPDS dan Surat Penugasan atau surat tanda registrasi khusus yang disetujui Konsil Kedokteran Indonesia.
![Page 146: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/146.jpg)
Pasal 8(4)SIP Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2)
berlaku di sarana tempat program pendidikan dilaksanakan dan seluruh sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
(5)Pimpinan sarana dimaksud ayat (4) harus memberitahukan peserta PPDS dan PPDGS yang sedang mengikuti pendidikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring RS Pendidikan.
![Page 147: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/147.jpg)
Ketentuan pidana
NO PELANGGARAN PIDANA UU 29/20041 dr./drg. praktik
tanpa Surat Tanda Registrasi
Penjara max. 3 tahunDenda max 100 juta rupiah
Pasal 75 ayat 1
2 dr./drg. praktik tanpa Surat Izin Praktik
Penjara max. 3 tahunDenda max 100 juta rupiah
Pasal 76
3 dr./drg. WNA praktik tanpa STR sementara atau bersyarat
Penjara max 3 tahunDenda max 100 juta rupiah
Pasal 75 (2) & (3)
![Page 148: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/148.jpg)
Ketentuan pidanaNO PELANGGARAN PIDANA UU 29/20044 dr./drg. yang
tidak : Memasang papan praktik Membuat rekam medis yang baik Memenuhi kewajiban ( pasal 51 )
Penjara max. 1 tahunDenda max. 50 juta rupiahs.d.a
s.d.a
Pasal 79
s.d.a
s.d.a
5 Identitas dan gelar palsu, tanpa STR dan SIP
Penjara max. 5 tahunDenda max. 150 juta rupiah
Pasal 77
6 Mempekerjakan dr/drg tanpa SIP
Penjara max. 10 tahunDenda max. 300 juta rupiah
Pasal 80
![Page 149: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/149.jpg)
HAK & KEWAJIBAN DOKTER
![Page 150: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/150.jpg)
Kewajiban Dokter• Menurut KODEKI
– Kewajiban umum pasal 1-9– Kewajiban terhadap pasien pasal 10-13– Kewajiban terhadap teman sejawat pasal 14-15– Kewajiban terhadap diri sendiri pasal 16-17
![Page 151: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/151.jpg)
Kewajiban Dokter• Dalam butir-butir KODEKI terkandung kewajiban
dokter sebagai berikut:– Mengamalkan sumpah dokter– Melaksanakan profesinya sesuai dgn standar profesi
tertinggi– Kebebasan dan kemandirian profesi– Memberi surat keterangan dan pendapat sesudah
memeriksa sendiri kebenarannya– Rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat
manusia– Jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya– Menghormati hak2 pasien, teman sejawat, dan tenaga
kesehatan lainnya
![Page 152: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/152.jpg)
Kewajiban Dokter– Melindungi hidup makhluk insani– Memperhatikan kepentingan masyarakat dan semua aspek
pelayanan kesehatan– Tulus ikhlas menerapkan ilmunya dan bila tidak mampu
merujuknya– Merahasiakan segala sesuatu tentang pasiennya– Memberi pertolongan darurat– Memperlakukan sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin
diperlakukan – Memelihara kesehatannya– Mengikuti perkembangan iptek kedokteran
![Page 153: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/153.jpg)
Kewajiban Dokter• Menurut UU no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran
(pasal 51)a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan
standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasienb. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai
keahlian atau kemampuan lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan
c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia
d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin pada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya
e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran
![Page 154: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/154.jpg)
Hak Dokter• Melakukan praktik dokter setelah memperoleh Surat
Izin Dokter dan Surat Izin Praktek– Dokter memiliki wewenang melakukan praktik kedokteran
sesuai dgn pendidikan dan kompetensi yang dimiliki (UU no 29 thn 2004: pasal 35)
• Mewawancarai pasien• Memeriksa fisik dan mental pasien• Menentukan pemeriksaan penunjang• Menegakan diagnosis• Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien• Melakukan tindakan kedokteran• Menulis resep obat dan alat kesehatan• Menerbitkan surat keterangan dokter• Menyimpan obat dlm jumlah dan jenis yang diizinkan• Meracik dan menyerahkan obat kpd pasien, bagi yg praktik di
daerah terpencil yang tidak ada apotik
![Page 155: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/155.jpg)
Hak Dokter• Memperoleh informasi yang benar dan lengkap dari
pasien/keluarga tentang penyakitnya– Informasi tentang pykt terdahulu, keluhan pasien, riwayat
pengobatan sblmnya menegakan diagnosis• Bekerja sesuai standar profesi• Menolak melakukan tindakan medis yang bertentangan
dengan etika, hukum, agama, dan hati nurani• Mengakhiri hubungan dengan pasien jika menurut
penilaiannya kerja sama pasien dengannya tidak berguna lagi, keculai dlm keadaan gawat darurat
• Menolak pasien yang bukan bidang spesialisasinya, kecuali dalam keadaan darurat atau tidak ada dokter lain yang mampu menanganinya
• Hak atas kebebasan pribadi dokter• Ketentraman bekerja
![Page 156: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/156.jpg)
Hak Dokter• Mengeluarkan surat-surat keterangan dokter
– Menerbitkan surat2 yang berlandaskan kebenaran• Menerima imbalan jasa• Menjadi anggota perhimpunan profesi
– Tujuan: meningkatkan iptek serta menjalin keakraban antar sesama anggota
• Hak membela diri– Di lembaga tempat bekerja, dalam perkumpulan tempat ia
menjadi anggota, atau di pengadilan
![Page 157: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/157.jpg)
Hak Dokter • Menurut UU no 29 tahun 2004, pasal 50
a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional
c. Memperoleh informasi lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya
d. Menerima imbalan jasa
![Page 158: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/158.jpg)
HAK & KEWAJIBAN PASIEN
![Page 159: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/159.jpg)
Hak Pasien• Menurut KODEKI
– Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri, dan hak untuk mati secara wajar
– Memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran
– Memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang mengobatinya
– Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan dapat menarik diri dari kontrak terapeutik
– Memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya
– Menolak atau menerima keikutsertaannya dalam riset kedokteran
![Page 160: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/160.jpg)
Hak Pasien– Dirujuk kepada dokter spesialis kalau diperlukan, dan
dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tindak lanjut
– Kerahasiaan dan rekam mediknya atas hal pribadi– Memperoleh penjelasan tentang peraturan rumah sakit– Berhubungan dengan keluarga, penasihat, atau
rohaniwan, dll yang diperlukan selama perawatan di RS– Memperoleh penjelasan ttg perincia biaya rawat inap,
obat, pemeriksaan lab, rontgen, USG, CT-scan, MRI, dll
![Page 161: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/161.jpg)
Hak Pasien • Menurut UU no 29 tahun 2004, pasal 52
a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dalam pasal 45 ayat (3)
b. Meminta pendapat dokter/dokter gigi lainc. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan
kebutuhan medisd. Menolak tindakan medise. Mendapatkan isi rekam medis
![Page 162: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/162.jpg)
![Page 163: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/163.jpg)
Kewajiban Pasien• Memeriksakan diri sedini mungkin pada dokter• Memberikan informasi yang benar dan lengkap
tentang penyakitnya• Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter• Menandatangani surat2 PTM, surat jaminan dirawat
di RS, dll• Yakin pada dokternya dan yakin akan sembuh• Melunasi biaya perawatan di RS, biaya pemeriksaan
dan pengobatan serta honorarium dokter
![Page 164: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/164.jpg)
Kewajiban Pasien• Menurut UU no 29 tahun 2004, pasal 53
a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter/dokter gigi
c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan
d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima
![Page 165: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/165.jpg)
![Page 166: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/166.jpg)
Pedoman Dalam Memberikan surat-surat Keterangan
• Bab I pasal 7 KODEKI: “Seorang dokter hanya memberi keterangan dan pendapat yg telah diperiksa sendiri kebenarannya.”
• Bab II pasal 12 KODEKI: “Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya ttg seorang pasien bahkan juga setelah pasien meninggal dunia.”
• Paragrap 4, pasal 48 UU No.29/2004 ttg praktik kedokteran: kepentingan kesehatan pasien, rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum, atas permintaan pasien atau bds ketentuan perundang-undangan
![Page 167: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/167.jpg)
![Page 168: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/168.jpg)
SK yang sering dimintakanSurat Keterangan lahir
Surat Keterangan meninggal
Surat Keterangan sehat (untuk asuransi jiwa, Surat Izin Mengemudi (SIM), nikah, lamaran
kerja, pendidikan, dsb)
Surat Keterangan Sakit untuk istirahat
Surat Keterangan cacat
Surat Keterangan pelayanan medis untuk penggantian biaya dari Asuransi Kesehatan
Surat Keterangan cuti melahirkan
Surat Keterangan ibu hamil bepergian dengan pesawat udara
Visum et Repertum (perkosaan, pembunuhan, trauma, autopsi forensik, dsb)
Laporan penyakit menular
Kuitansi
![Page 169: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/169.jpg)
• Berisi ttg:– Waktu(tanggal & jam) lahirnya bayi– Kelamin– Berat badan– Nama orang tua
• Kewajiban mengeluarkan SK kelahiran hendaklah diisi sesuai dengan keadaan yg sebenarnya
• Kadang kala ada ps yg meminta SK kelahiran dr anak yg dipungutnya(adopsi) sb anak kandungnya sendiri
• Hal ini berpengaruh thd harta warisan, wali nikah, dan kawin consanguin
• Ada pula anak yg lahir di luar negeri diminta SK lahirnya di Indonesia u/ tujuan kewarganegaraan
1. Surat Keterangan Lahir
![Page 170: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/170.jpg)
![Page 171: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/171.jpg)
![Page 172: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/172.jpg)
Hal yg menjadi masalah ialah Sk kelahiran dr:
• Anak yg lahir hasil inseminasi buatan dr semen donor(Arteficial Insemination by Donor=AID) yg biasanya hannya dokterlah yg mengetahui siapa donornya.
• Anak yg lahir hasil bayi tabung yg telur dan/atau sel maninya berasal dr donor (IN Vitro Fertilization by Donor).
• Anak yg lahir hasil konsepsi dr saudara kandung suami (adik atau abang) karena suami adalah steril(azoospermi) dan hub seksual ini atas persetujuan dan permintaan suami isteri yg bersangkutan (pada suku bangsa tt di Indonesia, dibenarkan adatnya)
Ketiga hal tsb di atas bertentangan dengan hukum yg berlaku di Indonesia
![Page 173: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/173.jpg)
1. SK u/ keperluan penguburan1. Perlu dicantumkan identitas jenazah, tempat, dan waktu
meninggalnya2. SK (laporan) kematian
• Mengenai SK kematian haruslah pula diiisi sebab kematiannya sesuai dengan pengetahuan dokter.
• Karena bedah mayat klinik belum dapat dilakukan hingga saat ini, sebab kematian secara klinik saja dilaporkan
• Lama menderita sakit hingga meninggal dunia juga harus dicantumkan
• Jika jenazah akan diangkut ke luar daerah/negeri, adanya kematian karena penyakit menular harus diperhatikan.
2. Surat Keterangan Meninggal
![Page 174: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/174.jpg)
![Page 175: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/175.jpg)
a) u/ asuransi jiwa– Dalam menulis laporan pengujian kesehatan u/ keperluan
asuransi jiwa, perlu diperhatikan supaya:1. Laporan dokter harus objektif, jangan dipengaruhi o/ keinginan
calon nasabah atau agen perusahaan jiwa yg bersangkutan. Sesuai dengan kepentingan masing2 tentu menghendaki supaya calon nasabah dapat diterima.
2. Sebaliknya jangan menguji kesehatan seorang calon yg masih atau pernah menjadi ps sendiri u/ menghindari timbulnya kesukaran dalam mempertahankan wajib menyimpan rahasia jabatan
3. Jangan diberitahukan kepada calon ttg kesimpulan dr hasil pemeriksaan medik. Serahkan hal itu kepada perusahaan asuransi itu sendiri.
3. Surat Keterangan Sehat
![Page 176: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/176.jpg)
• Dokter penguji kesehatan sesungguhnya sb ahli, tidak sebagai orang kepercayaan dr perusahaan asuransi kesehatan
• Pada zaman kolonial(tahun tiga puluhan), surat2 kabar memuat iklan2 bbrp perusahaan asuransi yg mengumumkan bahwa orang2 yg hendak mengasuransikan jiwanya u/ pengujian kesehatannya dapat memilih dokternya sendiri yg sudah biasa memeriksa dan mengobati mereka
• Tawaran ini rupanya u/ menarik lebih banyak langganan• Sepintas lalu iklan2 tsb memang menarik karena orang lebih suka
diperiksa o/ dokternya sendiri(dokter keluarga) daripada o/ dokter lain yg tidak dikenal
• Akan tetapi, perusahaan asuransi juga mengetahui bahwa dokter keluarga pada umumnya mengetahui lebih banyak ttg kesehatan, penyakit2 dan cacat pasiennya drpd seorang dokter yg memeriksa u/ pertama kali
![Page 177: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/177.jpg)
• Jadi, pemeriksaan o/ dokternya sendiri sesungguhnya menguntungkan perusahaan asuransi karena sb dokter penguji kesehtan dokter tsb wajib memberitahukan pd perusahaan asuransi segala sesuatu yg ia ketahui dr org yg kesehatannya diuji, termasuk segala penyakit dan cacat yg sudah ia ketahui sebelum org tsb diperiksa kesehatannya atas permintaan dan biaya perusahaan tsb, yg sebenarnya wajib ia, rahasiakan
• Untuk tidak melanggar rahasia pekerjaanya, seharusnya dokter kelurga menolak u/ menguji kesehatan ps
![Page 178: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/178.jpg)
b) U/ memperoleh SIM darat, laut, udara.• Kecelakaan lalu lintas akhir2 ini makin meningkat dengan bertambah
padatnya kendaraan t.u di kota2 besar.• Pengendara atau faktor manusia merupakan faktor utama penyebab
kecelakaan lalin• Oki, pengujian kesehatan u/ memperoleh SIM adalah: penting
terutama u/ mengetahui apakah ada yg menderita penyakit yg membahayakan, epilepsi/penyakit ayan
• Bagi supir2 taksi, bus umum, masinis kereta api, dan pilot pesawat udara diperlukan bukan saja sehat fisik, tapi perlu diperhatikan faktor mentalnya, bahkan bagi calon pilot diverlukan beberapa tes kemampuan dan keterampilan.
• Surat keterangan tsb biasanya diminta o/ perusahaan2 pengangkutan yg bertanggung jawab akan keselamatan penumpang2 dan lat2 pengangkutannya.
![Page 179: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/179.jpg)
c) u/ nikah– Dahulu, SK kesehatan u/ nikah hanya diminta o/ Kalangan ABRI.– Selain pemeriksaan fisik biasanya disusul dengan pemeriksaan lab– Namun kini SK ini juga diperlukan u/ penduduk sipil.– Di negara maju lazim dilakukan pemeriksaan dan konsultasi sebelum nikah u/ calon
suami isteri (premarital councelling).– Pada kesempatan itu selain pemeriksaan medik juga dibicarakan masalah yg akan
dihadapi k-2 calon suami istrei, baik mengenai pekerjaan masing2, kegiatan sosial, dan keluarga berencana
– Para dokter juga memberikan edukasi reproduksi dan pendidikan seks pada waktu itu.
– Bagaimana sikap seorang dokter jika pada waktu pemeriksaan menjumpai kelainan atau penyakut yg diderita o/ salah satu calon suami isteri atau keduanya;apakah dokter boleh memberitahukannya kepada pasangannya mis/ suami ps TBC paru atau hasil analisis semen menunjukkan azoospermi atau isteri dengan aplasia uteri
– Sesuai dengan kewajiban dokter merahasiakan segala sesuatu yg diketahuinya ttg seorang ps, rahasia ini harus dipegang teguh
– Dokter memberikan hasik pemeriksaannya kepada mereka masing2 dan terserah kepada calon suami isteri itu apakah akan memberitahukan hal itu kepada calon pasangannya
![Page 180: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/180.jpg)
![Page 181: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/181.jpg)
![Page 182: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/182.jpg)
![Page 183: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/183.jpg)
• Seorang dokter harus waspada thd kemungkinan simulasi atau agravasi pada waktu memberikan keterangan mengenai cuti sakit seorang karyawan
• Ada kalanya cuti sakit disalahgunakan u/ tujuan lain, mis/ u/ mengunjungi keluarga di luar kota, tidak bersedia menghadiri sidang pengadilan, atau suatu kegiatan di kantor, terlambat kembali bekerja dr cuti tahunan, dsb.
• SK cuti sakit palsu dapat menyebbakan seorang dokter dituntut menurut pasal 263 dan 267 KUHP
4. Surat Keterangan Sakit untukIstirahat
![Page 184: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/184.jpg)
![Page 185: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/185.jpg)
![Page 186: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/186.jpg)
• Seorang dokter harus waspada thd kemungkinana simulasi dan agravasi pada waktu memberikan keterangan mengenai tingkat cacat seorang pekerja akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
• Berapa besar tunjangan atau pensiun yg akan diberikan kepadanya bergantung pada keterangan dokter ttg sifat cacatnya.
5. SURAT KETERANGAN CACAT
![Page 187: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/187.jpg)
Hak cuti hamil seorang ibu adalah 3 bulan, yaitu sekitar 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah persalinan
Tujuan : agar si ibu cukup istirahat dan mempersiapkan dirinya dalam menghadapi proses persalinan, dan mulai kerja kembali setelah masa nifas.
6. SURAT KETERANGAN CUTI HAMIL
![Page 188: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/188.jpg)
![Page 189: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/189.jpg)
7. VISUM et REPERTUM
Kasus Pemerkosaan Kesulitan jika korban dikirim terlambat karena hasil pemeriksaan tidak menunjukkan keadaan sebenarnya
Bedah mayat kedokteran kehakimanHarus objektif tanpa pengaruh dari mereka yang berkepentingan dalam perkara. Keterangan dibuat dengan istilah yang mudah dipahami, berdasarkan apa yang dilihat dan ditemukan, sehingga tidak berulang kali dipanggil ke pengadilan untuk dimintakan keterangan tambahan.
Visum et repertum (VeR) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter untuk penyidik dan pengadilan. VeR mempunyai daya bukti dan alat bukti yang sah dalam perkara pidana.
![Page 190: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/190.jpg)
![Page 191: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/191.jpg)
![Page 192: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/192.jpg)
![Page 193: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/193.jpg)
![Page 194: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/194.jpg)
![Page 195: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/195.jpg)
![Page 196: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/196.jpg)
8. Surat Keterangan Ibu Hamil bepergian
dengan Pesawat Udara• Sesuai dengan ketentuan internasional Aviation, Ibu hamil tidak
dibenarkan bepergian dengan pesawat udara, jika mengalami :1. hiperemesis atau emesis gravidarum2. hamil dengan komplikasi ( perdarahan,
preeklamsi dsb )3. hamil >36 minggu4. hamil dengan penyakit-penyakit lain yang
beresiko.
![Page 197: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/197.jpg)
![Page 198: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/198.jpg)
9. Laporan penyakit menular
• Diatur dalam UU No. 6 tahun 1962 tentang wabah. • Kepentingan umum yang diutamakan.• Pasal 50 KUHP : “ Tiada boleh dihukum barang siapa
melakukan perbuatan untuk menjalankan aturan undang-undang”. Bagaimana hubungannya dengan wajib simpan rahasia jabatan????
![Page 199: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/199.jpg)
10. Kuitansi• Sering diminta sebagai bukti pembayaran, tidak menimbulkan masalah
apabila sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berhubungan dengan penggantian biaya berobat dari perusahaan tepat pasien atau pasangannya bekerja.
• Contoh :– perusahaan hanya mengganti 50% biaya pengobatan, pasien minta
dibuatkan kuitansi sebesar 2 kali imbalan jasa yang diterima dokter,– pasien meminta agar imbalan jasa dokter dinaikkan dengan sisa
imbalan dibagi 50-50% antara dokter dan pasien,– Pasien meminta agar biaya pengangkutan pulang pergi dari luar
kota ke tempat berobat dimasukkan dalam kuitansi berobat (built in), sedangkan dokter tidak menerima bagian dari biaya pengangkutan tersebut.
• Ketiga contoh di atas jelas malpraktik etik dan malpraktik kriminil.
![Page 200: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/200.jpg)
Surat Keterangan Penggantian Biaya dari Asuransi Kesehatan
• Berisi identitas pasien dan pernyataan pemberian kuasa pasien/wali pasien kepada dokter, u/ memberikan data medisnya kepada perusahaan auransi bersangkutan.
• Dalam formulir klaim asuransi perlu dicantumkan penyataan ps/wali, sb berikut:– Dengan ini, saya yg bertanda tangan di bawah ini, sb ps/wali ps yg sah,
memberi izin pd pihak penyedia pelayanan kesehatan u/ menjelaskan semua tindakan yg diperlukan, demi kesehatan saya kepada PT Asuransi X dan u/ mendapatkan semua informasi lain yg diperlukan dari penyedia pelayanan kesehatan atau pihak lain sehubungan dengan verifikasi dan penggantian biaya dr pelayanan kesehtaan yg diberikan kepada saya atau pasien yg saya walikan.
![Page 201: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/201.jpg)
Sanksi HukumPenyimpangan Pembuatan Surat Keterangan
Pasal 267 KUHP:1. Seorang dokter yang dengan sengaja
memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan, atau cacat diancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun.
2. Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang dalam rumah sakit gila atau untuk menahannya disitu, dijatuhkan hukuman penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
3. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengann sengaja memberikan surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
Pasal 179 KUHAP:1. Setiap orang yang diminta
pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli alinnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya
![Page 202: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/202.jpg)
REKAM MEDIS
![Page 203: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/203.jpg)
Definisi
Rekam medis adalah keterangan baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas ,anamnesa,penentuan fisik , laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat inap , rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat
![Page 204: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/204.jpg)
2 bagian yang perlu diperhatikan yaitu:
1. Tentang INDIVIDU : suatu informasi tentang kondisi kesehatan dan penyakit pasien yang bersangkutan dan sering disebut PATIENT RECORD
2. Manajemen : suatu informasi tentang pertanggungjawaban apakah dari segi manajemenmaupun keuangan dari kondisi kesehatan dan penyakit pasien yang bersangkutan.
![Page 205: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/205.jpg)
Isi Rekam Medis
A. Rekam Medis Pasien Rawat Jalan
- identitas pasien- pemeriksaan fisik
- diagnosis/masalah- tindakan/pengobatan- pelayanan lain yang telah diberikan kepada
pasien
B. Rekam Medis Pasien Rawat Inap
- identitas pasien- pemeriksaan
- diagnosis/masalah- persetujuan tindakan medis
(bila ada)- tindakan/pengobatan
- pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien
![Page 206: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/206.jpg)
Jenis Rekam MedisRekam medis konvensional Rekam medis elektronik
Definisi Rekam medis yang terbuat dan berbentuk lembaran – lembaran kertas yang diiisi dengan tulisan tangan atau ketikan komputer yang telah diprint.
Bentuk rekam medis ini sangat umum dan dapat ditemukan diseluruh RS, klinik, maupun praktek dokter
Rekam medis yang terbuat dan berbentuk elektronik berupa data – data di komputer yang diisi dengan hanya mengetik di komputer
Bentuk rekam medis ini sangat jarang ditemukanHanya ditemukan pada RS, klinik ataupun praktek dokter yang sudah modern dan canggih
![Page 207: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/207.jpg)
Rekam medik konvensional Rekam medik elektronik
Keuntungan •Mudah untuk didapatkan•Bisa dilakukan oleh siapa saja dalam hal ini staf medis yang tidak memerlukan ketrampilan khusus•Mudah dibawa dan mampu di isi kapan saja dan di mana saja
•Ringkas •Bisa menampung dalam jumlah yang sangat banyak•Tidak memakan banyak tempat dalam hal penyimpanan karena disimpan dalam bentuk data komputer, •Bisa disimpan lama
Kerugian •Dapat terjadi kesalahan dalam - penulisan dan pembacaan, •tidak ringkas, •Mudah rusak oleh keadaan basah, •Mudah terbakar karena terbuat dari bahan kertas, •Memiliki keterbatasan dalam hal penyimpanan karena bentuknya yang bisa dikatakan besar, •Kerapian dari penulisan akan berkurang
•Mudah terserang virus yang merusak data•Tidak semua orang bisa mengoperasikannya•Hanya terjangkau oleh kalangan tertentu•Tidak dapat dioperasikan apabila tidak ada sumber listrik
![Page 208: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/208.jpg)
Rekam Medis UUNo 29/2004
Pasal Isi
Pasal 46 ay.1 : setiap dokter/dokter gigi dalam menjalankan praktik wajib membuat rekam medis
Pasal 46 ay.2 : rekam medis harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan
Pasal 46 ay.3: setiap Rekam medis harus dibubuhi nama,waktu, dan tanda tangan *petugas yang memberikan pelayanan / tindakan
Pasal 47 ay.1: dokumen Rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien
Pasal 47 ay.2: Rekam Medis harus **disimpan dan dijaga kerahasiaanya oleh dokter/ dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan
*Petugas: dokter/ dokter gigi/ tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Apabila menggunakan elektronik, tanda tangan diganti personal identification number** Batas waktu lama penyimpanan menurut Peraturan Menteri Kesehatan paling lama 5 tahun dan resume rekam medis paling sedikit 25 tahun
![Page 209: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/209.jpg)
Electronic Medical Record
![Page 210: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/210.jpg)
![Page 211: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/211.jpg)
![Page 212: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/212.jpg)
Tenaga Kesehatan• Tenaga kesehatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat
(8) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan terdiri dari :
1. Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi;2. Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan;3. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten
apoteker;4. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan,
entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian;
5. Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien;6. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis
wicara;7. Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi,
teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, othotik prostetik, teknisi tranfusi dan perekam medis
![Page 213: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/213.jpg)
Manfaat Rekam MedisA. Pengobatan Pasien
Sebagai dasar dan petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien.
B. Peningkatan Kualitas PelayananMembuat Rekam Medis bagi penyelenggaraan praktik kedokteran dengan jelas dan lengkap akan meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi tenaga medis dan untuk pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal.
![Page 214: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/214.jpg)
Manfaat Rekam MedisC. Pendidikan dan Penelitian
Rekam medis yang merupakan informasi perkembangan kronologis penyakit, pelayanan medis, pengobatan dan tindakan medis, bermanfaat untuk bahan informasi bagi perkembangan pengajaran dan penelitian di bidang profesi kedokteran dan kedokteran gigi.
D. PembiayaanDijadikan petunjuk dan bahan untuk menetapkan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. Catatan tersebut dapat dipakai sebagai bukti pembiayaan kepada pasien.
![Page 215: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/215.jpg)
Manfaat Rekam MedisE. Statistik Kesehatan
Rekam medis dapat digunakan sebagai bahan statistik kesehatan, khususnya untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan untuk menentukan jumlah penderita pada penyakit-penyakit tertentu.
F. Pembuktian Masalah Hukum, Disiplin dan EtikRekam medis merupakan alat bukti tertulis utama, sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin dan etik.
![Page 216: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/216.jpg)
![Page 217: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/217.jpg)
![Page 218: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/218.jpg)
Fungsi Data pada Rekam Medis
a. Alat komunikasi (informasi) dan dasar pengobatan bagi dokter, dokter gigi dalam memberikan pelayanan medis.
b. Masukan untuk menyusun laporan epidemiologi penyakit dan demografi (data sosial pasien) serta sistem informasi manajemen rumah sakit
c. Masukan untuk menghitung biaya pelayanan
d. Bahan untuk statistik kesehatane. Sebagai bahan/pendidikan dan penelitian
data
![Page 219: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/219.jpg)
Rekam Medis yang Bermutu
1. Akurat, menggambarkan proses dan hasil akhir pelayanan yang diukur secara benar
2. Lengkap, mencakup seluruh kekhususan pasien dan sistem yang dibutuhkan dalam analisis hasil ukuran
3. Terpercaya, dapat digunakan dalam berbagai kepentingan
4. Valid atau sah sesuai dengan gambaran proses atau produk hasil akhir yang diukur
5. Tepat waktu, dikaitkan dengan episode pelayanan yang terjadi
![Page 220: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/220.jpg)
Rekam Medis yang Bermutu
6. Dapat digunakan untuk kajian, analis, dan pengambilan keputusan
7. Seragam, batasan sebutan tentang elemen data yang dibakukan dan konsisten penggunaaannya di dalam maupun di luar organisasi
8. Dapat dibandingkan dengan standar yang disepakati diterapkan
9. Terjamin kerahasiaannya 10. Mudah diperoleh melalui sistem komunikasi antar
yang berwenang.
![Page 221: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/221.jpg)
Standar Universal Rekam Medis
a. Struktur dan isi rekam medisb. Keseragaman dalam penggunaan
simbol, tanda, istilah, singkatan dan ICD
c. Kerahasiaan dan keamanan data.
![Page 222: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/222.jpg)
Pendelegasian Membuat Rekam Medis
• Selain dokter dan dokter gigi yang membuat/mengisi rekam medis, tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien dapat membuat/mengisi rekam medis atas perintah/ pendelegasian secara tertulis dari dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran.
![Page 223: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/223.jpg)
Rekam Medis Berdasarkan Masalah (POMR = Problem Oriented Medical Record)
• sistem pencatatan medis yang dikembangkan dengan pendekatan metode ilmiah untuk menunjang pemecahan masalah secara klinik. POMR ini biasanya digunakan di pusat-pusat pendidikan
![Page 224: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/224.jpg)
Tujuan POMR• Mencatat riwayat kesehatan pasien dan
keluarganya secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang ada
• Memperoleh keterangan yang jelas tentang riwayat medis dan permasalhan kesehatan pasien dan keluarganya dalam waktu yang singkat
![Page 225: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/225.jpg)
4 unsur pokok dalam POMR
1. Data Dasar Keluarga (Data Base)
Berupa : data demografi, riwayat kesehatan data biologis, riwayat tindakan pencegahan, data berbagai faktor resiko, dan data kesehatan lingkungan rumah dan pemukiman,struktur keluarga, fungsi keluarga dan aplikasinya
2. Data Masalah Kesehatan (Problem List)
Berasal dari hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan penunjang dicatat adanya masalah: anatomi, fisiologi, sosial, ekonomi, mental dan perilaku, dan tulisankan penilaiannya (assessment).
3. Rencana Awal (initial Plan)
Pada bagian ini dicatat: diagnosis dengan terapi, prosedur lacak dan edukasi pasien yang akan dilakukan.
4. Catatan Kemajuan (Progress Note)
Pada bagian ini dicatat kemajuan yang diperoleh sebagai hasil dari tindakan yang telah dilakukan untuk setiap masalah kesehatan. Dibedakan menjadi 3 macam yaitu:-Uraian narasi (narrative notes)-Lembar alur (floe sheets)-Ringkasan setelah pasien sembuh (discharge summary)
![Page 226: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/226.jpg)
Isi POMR•Keluhan utama, riwayat penyakit sekarang (RPS), riwayat penyakit sebelumnya (RPD), riwayat penyakit keluarga (RPK), keadaan sosial ekonomi
S = Subjective Information
(Keterangan Subyektif)
•Temuan pemeriksaan fisik, data-data pemeriksaan psikologik, hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lain
O = Objective Information
(Keterangan Obyektif)
•Status masalah sekarang/diagnosis kerja (working diagnosis), diagnosis, diagnosis banding (defferential diagnosis), ICD (International Classification of Diseases)
A = Assessment (Penilaian)
•Penatalaksanaan medikamentosa dan nonmedikamentosa, rencana pemeriksaan penunjang, target penatalaksanaan, edukasi pasien
P = Plan (Rencana)
![Page 227: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/227.jpg)
Kelebihan POMR
• Pasien ditangani berdasarkan prioritas masalah
• Data tersusun terklasifikasi berdasarkan masalah
• Memudahkan evaluasi rekam medis• Memudahkan penelitian terhadap
masalah tertentu
![Page 228: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/228.jpg)
Kelemahan POMR
• Perlu penyesuaian yang lama jika baru pertama kali menerapkan sistem tsb
• Perlu pelatihan intensif dan komitmen dari seluruh staf untuk melaksanakan POMR secara terpadu
• Kekurangtelitian merugikan pelayanan
![Page 229: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/229.jpg)
Aspek hukum rekam medis
UU RI No 29 Tahun 2004 Pasal 46:
1. Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
2. Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
3. Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan
![Page 230: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/230.jpg)
UU RI No 29 tahun 2004 Pasal 47 :
1. Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.
2. Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
3. Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
![Page 231: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/231.jpg)
Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1419/Menkes/Per/X/2005
Pasal 16
1. Dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
2. Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan
![Page 232: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/232.jpg)
Kerahasiaan Rekam Medis• Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik
kedokteran wajib menyimpan kerahasiaan yang menyangkut riwayat penyakit pasien yang tertuang dalam rekam medis.
• Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, rahasia kedokteran (isi rekam medis) baru dapat dibuka bila diminta oleh hakim majelis di hadapan sidang majelis.
• Dokter dan dokter gigi bertanggung jawab atas kerahasiaan rekam medis sedangkan kepala sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab menyimpan rekam medis.
![Page 233: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/233.jpg)
KERAHASIAAN REKAM MEDIS
KUHP Pasal 322
1. Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang
menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun
yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama-
lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000
2. Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang yang ditentukan maka
perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu.
![Page 234: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/234.jpg)
KUHAP Pasal 120
1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta
pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji
dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut
pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan
karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang
mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk
memberikan keterangan yang diminta
![Page 235: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/235.jpg)
KUHAP Pasal 170
1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat
atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia,
dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk
memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang
hal yang dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala
alasan untuk permintaan tersebut.
![Page 236: Pemicu 1 Etika 2](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081503/56d6c0921a28ab30169aeead/html5/thumbnails/236.jpg)
Sanksi HukumPasal 79 UU Praktik Kedokteran• Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak
membuat rekam medis dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
• Selain tanggung jawab pidana, dokter dan dokter gigi yang tidak membuat rekam medis juga dapat dikenakan sanksi secara perdata, karena dokter dan dokter gigi tidak melakukan yang seharusnya dilakukan (ingkar janji/wanprestasi) dalam hubungan dokter dengan pasien.