Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Satuan Tugas Penyusunan...
Transcript of Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Satuan Tugas Penyusunan...
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 1
BAB XASPEK KELEMBAGAAN
Dalam pembangunan prasarana bidang Cipta Karya, untuk mencapai hasil yang
optimal diperlukan kelembagaan yang dapat berfungsi sebagai motor penggerak RPIJM
agar dapat dikelola dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
Kelembagaan dibagi dalam 3 komponen utama, yaitu organisasi, tata laksana dan sumber
daya manusia. Organisasi sebagai wadah untuk melakukan tugas dan fungsi yang
ditetapkan kepada lembaga; tata laksana merupakan motor yang menggerakkan
organisasi melalui mekanisme kerja yang diciptakan; dan sumber daya manusia sebagai
operator dari kedua komponen tersebut. Dengan demikian untuk meningkatkan kinerja
suatu lembaga, penataan terhadap ketiga komponen harus dilaksanakan secara
bersamaan dan sebagai satu kesatuan
10.1 Kebijakan Kelembagaan Bidang Cipta Karya
Beberapa kebijakan berikut merupakan landasan hukum dalam pengembangan
dan peningkatan kapasitas kelembagaan RPIJM pada pemerintahan kabupaten/kota.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahDalam UU 32/2004 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan menjalankan otonomi seluas-luasnya, dengan
tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing
daerah. Untuk memb antu Kepala Daerah dalam melaksanakan otonomi, maka
dibentuklah organisasi perangkat daerah yang ditetapkan melalui Pemerintah Daerah
Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah
adanya urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran
organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan
keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus
diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah
dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan
ditangani, dan sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan akan
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 2
organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak se nantiasa sama atau
seragam.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
PP tersebut mencantumkan bahwa bidang pekerjaan umum merupakan bidang
wajib yang menjadi urusan pemerintah daerah, dan pemerintah berkewajiban untuk
melakukan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota . PP 38/2007 ini juga
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk
melaksanakan pembangunan di Bidang Cipta Karya. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 7 Bab
III, yang berbunyi
“(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan
pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.(2) Urusan
wajib sebaga imana dimaksud pada ayat (1) meliputi: antara lainnya adalah bidang
pekerjaan umum”
Dari pasal tersebut, ditetapkan bahwa bidang pekerjaan umum merupakan bidang
wajib yang menjadi urusan pemerintah daerah, sehingga penyusunan RPIJM sebagai
salah satu peran gkat pembangunan daerah perlu melibatkan Pemerintah, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi DaerahBerdasarkan PP 41 tahun 2007, bidang PU meliputi bidang Bina Marga,
Pengairan, Cipta Karya dan Penataan Ruang. Bidang PU merupakan perumpunan urusan
yang diwadahi dalam bentuk dinas. Dinas ditetapkan terdiri dari 1 sekretariat dan paling
banyak 4 bidang, dengan sekretariat terdiri dari 3 sub- bagian dan masing-masing bidang
terdiri dari paling banyak 3 seksi.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014Perpres ini dijabarkan tentang upaya untuk meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi diperlukan adanya upaya penataan kelembagaan dan
ketalalaksanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi, penyempurnaan sistem perencanaan dan
penganggaran, serta pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 3
aparaturnya
Untuk mendukung pena taan kelembagaan, secara beriringan telah ditempuh
upaya untuk memperkuat aspek ketatalaksanaan di lingkungan instansi pemerintah,
seperti perbaikan standar operasi dan prosedur (SOP) dan penerapan e-government di
berbagai instansi. Sejalan dengan pengemba ngan manajemen kinerja di lingkungan
instansi pemerintah, seluruh instansi pusat dan daerah diharapkan secara bertahap dalam
memperbaiki sistem ketatalaksanaan dengan menyiapkan perangkat SOP, mekanisme
kerja yang lebih efisien dan efektif, dan mendukung u paya peningkatan akuntabilitas
kinerja.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Tindak lanjut dari Peraturan Presiden ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi
Birokrasi pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan menteri ini, reformasi birokrasi
pada pemerintah daerah dilaksanakan mulai tahun 2012, dengan dilakukan secara
bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Permen ini
memberikan panduan dan kejelasan mengenai mekanisme serta prosedur dalam rangka
pengusulan, penetapan, dan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah
daerah.
Upaya pembenahan birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya telah
dimulai sejak tahun 2005. Pembenahan yang dilakukan adalah menyangkut 3 (tiga) pilar
birokrasi, yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk mendukung tercapain ya good governance , maka perlu dilanjutkan dan
disesuaikan dengan program reformasi birokrasi pemerintah, yang terdiri dari sembilan
program, yaitu
Program Manajemen Perubahan, meliputi: penyusunan strategi manajemen o
perubahan dan strategi komunikasi K/L dan Pemda, sosialisasi dan internalisasi
manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, meliputi: penataan berbagai o
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh K/L dan Pemda;
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 4
Program Penguatan dan Penataan Organisasi, meliputi: restrukturisasi tugas dan o
fungsi unit kerja, serta penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tata
laksana, pelayanan publik, kepagawaian dan diklat;
Penataan Tatalaksana, meliputi: penyusunan SOP penyelen ggaraan tugas dan o
fungsi, serta pembangunan dan pengembangan e-government;
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, meliputi: penataan system rekrutmen o
pegawai, analisis dan evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi jabatan,
asesmen individiu berdasarkan kompetensi;
Penguatan Pengawasan, meliputi: penerapan Sistem Pengendalian Intern o
Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP);
Penguatan Akuntabilitas, meliputi: penguatan akuntabilitas kinerja instansi o
pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi dan
penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
Penguatan Pelayanan Publik, meliputi: penerapan standar pelayanan pada unit o
kerja masing-masing, penerapan SPM pada Kab/Kota.
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.o
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
Di dalam Inpres ini dinyatakan bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh
proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional
semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Presiden
menginstruksikan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan
program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas
dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.
Terkait PUG, Kementerian PU dan Ditjen Cipta Karya pada umumnya telah mulai
menerapkan PUG dalam tiap program/kegiatan Keciptakaryaan. U ntuk itu perlu
diperhatikan dalam pengembangan kelembagaan bidang Cipta Karya untuk memasukkan
prinsip-prinsip PUG, demikian pula di dalam pengelolaan RPIJM Bidang Cipta Karya
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 5
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimum
Peraturan Menteri PU ini menekankan tentang target pelayanan dasar bidang PU
yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota. Target pelayanan dasar yang
ditetapkan dalam Permen ini yaitu pada Pasal 5 ayat 2, dapat dilihat sebagai bagian dari
beban dan tanggungjawab kelembagaan yang menangani bidang ke- PU-an, khususnya
untuk sub bidang Cipta Karya yang dituangkan di dalam dokumen RPIJM.
Dalam Permen ini juga disebutkan bahwa Gubernur bertanggung jawab dalam
koordinasi penyelenggaraan pelayan an dasar bidang PU, sedangkan Bupati/Bupati
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang PU. Koordinasi dan
penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di Bidang PU dan Penataan Ruang
baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan menteri ini menjadi landasan petunjuk teknis dalam penataan perangkat
daerah. Berdasarkan Permen ini dasar hukum penetapan perangkat daerah adalah
Peraturan Daerah (Perda). Penjabaran tupoksi masing-masing SKPD Provinsi ditetapkan
dengan Pergub, dan SKPD Kab/Kota dengan Perbup/Perwali.
Permendagri Nomor 57 tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan PerkotaanPedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah sebagai dasar
untuk memberikan pelayanan perkotaan bagi masyarakat. SPP adalah standar pelayanan
minimal kawasan perkotaan, yang sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan merupakan
tempat permukiman perkotaan, termasuk di dalamnya jenis pelayanan bidang
keciptakaryaan, seperti perumahan, air minum, drainase, prasarana jalan lingkungan,
persampahan, dan air limbah.
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 6
Kepmen PAN Nomor 75 tahun 2004 tentang Pedoma n Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam
menghitung kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan
formasi PNS. Dalam perhitungan kebutuhan pegawai, aspek pokok yang harus
diperhatikan adalah: beban kerja, standar kemampuan rata-rata, dan waktu kerja. Dalam
keputusan ini, Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian pelayanan perkotaan,
sedangkan Bupati/ Bupati melaksanakan dan memfasilitasi penyediaan pelayanan
perkotaan.
Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, maka dimungkinkan untuk
mengeluarkan peraturan daerah untuk pemantapan dan pengembangan perangkat
daerah, khususnya untuk urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan lebih khusus
lagi tentang urusan pemerintahan pada sub bidang Cipta Karya. Dengan adanya suatu
kelembagaan yang definitif untuk menangani urusan pemerintah pada bidang/sub bidang
Cipta Karya maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan kelembagaan.
10.2 Kondisi Kelembagaan Saat Ini
10.2.1 Kondisi Keorganisasian Bidang Cipta Karya
Penataan dan penguatan organisasi merupakan Program ke-3 dari Sembilan
Program Reformasi Birokrasi. Keorganisasian yang dimaksud dalam p edoman ini adalah
struktur, tugas, dan fungsi pemerintah daerah yang menangani bidang Cipta Karya Untuk
mengetahui kondisi dari keorganisasian bidang cipta karya.
Dengan telah ditetapkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Propinsi sebagai daerah otonom, maka untuk menunjang kelancaran dan efektifitas kerja
pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas, dibentuk perangkat pemerintahan kota sebagai
berikut;
Bupati DAN WAKIL BupatiA.
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 7
Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalan tugas pemerintahan dibantu oleh jajaran
dibawahnya yaitu;
A.1. Sekretaris Daerah (Sekda), yang dibantu oleh dua orang Asisten, yaitu;
A.1.1. Asisten Tata Pemerintahan dan Administrasi, membawahi 4 orang Kepala
Bagian, yaitu;
A.1.1.1. Bagian Tata Pemerintahan
A.1.1.2. Bagian Hukum dan Ortala
A.1.1.3. Bagian Umum
A.1.1.4. Bagian Perlengkapan
A.1.2. Asisten Ekobang, Keuangan Kesra dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi 4 orang Kepala bagian, yaitu;
A.1.2.1. Bagian Perekonomian
A.1.2.2. Bagian Administrasi Pembangunan
A.1.2.3. Bagian Keuangan
A.1.2.4. Bagian Kesra dan Pember-dayaan Perempuan
A.1.3. Dinas-Dinas, sebanyak 12 dinas yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, yaitu;
A.1.3.1. Dinas Pekerjaan Umum
A.1.3.2. Dinas Kesehatan
A.1.3.3. Dinas Perhubungan
A.1.3.4. Dinas Naker dan Transduk
A.1.3.5. Dinas Pendapatan Daerah
A.1.3.6. Dinas Pertambangan & Energi
A.1.3.7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
A.1.3.8. Dinas Pendidikan Nasional
A.1.3.9. Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pangan
A.1.3.10 Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, UKM dan PM
A.1.3.11 Dinas Kesos dan PMD
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 8
A.1.3.12 Dinas Pasar, Kebersihan dan Ketertiban
A.1.4. Badan-Badan, sebanyak 3 badan, yang dipimpin oleh seorang kepala badan,
yaitu
A.1.4.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
A.1.4.2. Badan Kepegawaian dan Diklat
A.1.4.3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda)
A.1.5. Kantor, sebanyak dua kantor, dipimpin seorang kepala kantor, yaitu
A.1.5.1 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
A.1.5.2 Kantor Kesbang Linmas
A.1.6. Inspektorat, sebanyak satu inspektorat daerah, dipimpin oleh seorang inspektur,
yaitu;
A.1.6.1. Inspektorat Daerah
B. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
Sebagai lembaga legislasi yang mengontrol dan mengawasi jalan pemerintahan,
dalam menjalan fungsinya DPRD, dibantu oleh;
B.1. Sekretaris DPRD, yang membawahi 3 Bagian, yaitu;
B.1.1. Bagian Umum dan Protokol
B.1.2. Bagian Persidangan dan Dokumentasi
B.1.3. Bagian Keuangan
7.2.2 Kondisi Ketatalaksanaan Bidang PU Cipta Karya
a). KEPALA DINAS
1. Tugas Pokok ;
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya
dan Tata Ruang dan Tata Ruang petunjuk pelaksanaannya.
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 9
2. Fungsi ;
a. Penyusunan kebijakan, program dan anggaran serta evaluasi kinerja pembangunan Cipta Karya dan Tata Ruang dan Tata Ruang.
b. Pembinaan Teknis dan penyusunan NSPM untuk air minum, air limb ah, persampahan, drainase, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya
c. Fasilitas pembangunan/pengelolaan insfrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan. d. Pengembangan system pembiayaan dan pola investasi air minum dan sanitasi melalui
kerjasama pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta standarisasi permukiman, air minum, PLP dan tata bangunan.
e. Penyediaan insfrastruktur Pekerjaan Umum bagi pengembangan perumahan rakyat. f. Penyediaan insfrastruktur permukiman untuk kawasan kumuh, per desaan, daerah
perbatasan dan kawasan terpencil. g. Penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air. h. Pembinaan teknis dan pengawasan pembangunan gedung dan pengelolaan gedung serta
rumah Negara. i. Penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan insfrastruktur permukiman akibat bencana
alam dan kerusuhan sosial. J. Penyusunan kebijakan dan pengendaliantata ruang. k. Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi urusan kesekretariatan dan kegiatan dibidang
perencanaan umum, rumah tangga dinas, pengelolaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
l. Pemberdayaan kapasitas kelembagaan dan SDM Cipta Karya dan Tata Ruang dan Tata Ruang.
m. Pembinaan terhadap UPTD di bidang PU. Cipta Karya dan Tata Ruang dan Tata Ruang
b). SEKRETARIS
1. Tugas Pokok ;
Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada semua unsure dan unit kerja dilingkungan Dinas.
2. Fungsi ;
Membantu Kepala Dinas dalam Tugasnya;a.
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 10
Memimpin kegiatan subbag-subbag yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab b.atas kelancaran tugasnya;Mengkoordinir penyusunan rencana dan Program kerja bersama-sama Bidang terkait sesuai c.dengan kebijakan pimpinan;Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, kepeg awaian, keuangan, hubungan masyarakat d.dan protocol, perlengkapan serta urusan rumah tangga dinas;Menyelenggarakan pemeliharaan perlengkapan dan pengadaan material;e.Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;f.Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang g.langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
b.1. KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
1. TUGAS POKOK dan FUNGSI
Membantu Sekretaris dalam tugasnya;a.
Melaksanakan urusan tat usaha pimpinan, surat menyurat, perjalanan dinas, keprotokolan b.
dan kearsipan;Melaksanakan urusan tata Kepegawaian, pembinaan pegawai, cuti, mutasi, kesejahteraan c.
pegawai, pensiun pemberhentian dan lain-lain yang menyangkut masalah kepegawaian;Mengumpulkan dan menghimpun bahan-bahan bersama seksi-seksi Bidang terkait dalam d.
rangka menganalisa pelaksanaan pembangunan;Menyiapkan dan membuat bahan penyusunan laporan kepada atasan langsung tentang e.
hasil pelaksanaan tugas;Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan;f.
b.2. KASUBAG KEUANGAN
1. TUGAS POKOK dan FUNGSI
Membantu Sekretaris dalam tugasnya;a.
Menyusun Rencana Anggaran Keuangan Dan Belanja Rumah Tangga Dinas, serta b.
mengelola Administrasi Keuangan dan pertanggung jawaban keuangan;Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pengadaan tanda terima/bukti c.
setor pajak dan retribusi;Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan;d.
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 11
b. 3 KASUBAG PERLENGKAPAN1. TUGAS POKOK dan FUNGSI
Membantu Sekretaris dalam tugasnya;a.
Melaksanakan urusan tata usaha dalam perlengkapan rumah tangga dinas;b.
Membuat daftar dan melaksanakan Inventarisasi perlengkapan dan asset-aset kantor/dinas;c.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;d.
c). KEPALA BIDANG PROGRAM
Bidang Prog ram mempunyai tugas pokok melaksanakan Otonomi Daerah di Bidang Program Keciptakaryaan, mempunyai tugas: Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Keputusan ini Bidang Program
mempunyai tugas:Membantu Kepala Dinas dalam Bidang Tugasnya;1.Memimpin kegiatan seksi-seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas 2.kelancaran pelaksanaan tugasnya;Merumuskan rencana dan program-program kerja serta anggaran pembangunan bidang Cipta 3.Karya dan Tata Ruang dan Tata Ruang. Bersama bidang-bidang terkait;Melaksanakan fungsi perencanaan dan melakukan pengawasan serta evaluasi kinerja 4.terhadap pembangunan bidang Cipta Karya dan Tata Ruang dan Tata Ruang;Mengawasi dan menilai kegiatan unit organisasi dibawahnya dalam melaksanakan rencana 5.dan program unit organisasinya;Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan Kepala Dinas;6.Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang 7.langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
Seksi Perencanaan mempunyai tugas:1.Membantu Kepala Bidang Program dalam bidang tugasnya;a.Memimpin kegiatan seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas b.kelancaran pelaksanaan tugasnya;Menyelenggarakan perencanaan, menganalisa kebutuhan anggaran p embangunan bidang c.Keciptakaryaan dan Tata Ruang;
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 12
Menyusun rencana kerja seksi perencanaan;d.Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;e.
Seksi Pengawasan Program mempunyai tugas:2.Membantu Kepala Bidang Program dalam bidang tugasnya;a.
Memimpin kegiatan seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas b.
kelancaran pelaksanaan tugasnya;Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program yang telah c.
ditetapkan;Menyusun rencana kerja seksi pengawasan program;d.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya; e.
Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:3.Membantu Kepala Bidang Program dalam bidang tugasnya;a.
Memimpin kegiatan seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab a tas b.
kelancaran pelaksanaan tugasnya;Menyelenggarakan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan program;c.
Membuat/menyusun pelaporan pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan;d.
Menyusun rencana kerja seksi evaluasi dan pelaporan;e.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;f.Lampiran Tabel 1 Struktur Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang.
d). KEPALA BIDANG BANGUNAN
Bidang Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan Otonomi Daerah di Bidang Bangunan mempunyai tugas : Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 keputusan ini bidang Bangunan mempunyai tugas:
Membantu Kepala Dinas dalam Bidang Tugasnya;1.Memimpin kegiatan seksi-seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas 2.kelancaran tugasnya;Merumuskan rencana dan program-program pembangunan dan pengelolaan gedung dan 3.rumah negara;
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 13
Mengawasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemberian perizinan terhadap 4.gedung dan rumah negara;Mengawasi dan menilai kegiatan unit organisasi dibawahnya dalam melaksanakan rencana 5.dan program unit organisasinya;Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan Kepala Dinas;6.Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang 7.langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas:1.Membantu Kepala Dinas dalam Bidang Tugasnya;a.Memimpin kegiatan yang ada dilingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran b.pelaksanaan tugasnya;Penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan gedung dan rumah negara c.yang menjadi tanggung jawabnya;Menyusun rencana kerja seksi tata bangunan;d.Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan; e.
2. Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas:Membantu Kepala Dinas dalam Bidang Tugasnya;a.
Memimpin kegiatan yang ada dilingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran b.
pelaksanaan tugasnya;Penyelenggara pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan c.
pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan gedung dan rumah negara;Menyusun rencana kerja seksi pengawasan bangunan;d.
Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan;e.
3. Seksi Izin Bangunan mempunyai tugas :Membantu Kepala Dinas dalam Bidang Tugasnya;a.
Memimpin kegiatan yang ada dilingkungannya dan bertanggung jawab atas kel ancaran b.
pelaksanaan tugasnya;Penyelenggaraan Proses Perizinan bagi pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan c.
gedung dan rumah negara serta bangunan lainya yang menjadi tanggung jawabnya;Menyusun rencana kerja seksi izin bangunan;d.
Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan;e.
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 14
e). KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan Otonomi Daerah di Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan. Dalam melaksanakan sebagai mana dimaksud pada pasal 12 Keputusan ini Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas:
Membantu Kepala Dinas dalam Bidang Tugasnya;1.Memimpin kegiatan seksi-seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas 2.kelancaran tugasnya;Merumuskan rencana dan program-program pembangunan untuk meningkatkan Perumahan 3.dan Penyehatan Lingkungan;Mengawasi dan menilai kegiatan unit organisasi dibawahnya dalam melaksanakan rencana 4.dan program unit organisasinya;Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan Kepala Dinas;5.Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang 6.langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
Seksi Perumahan mempunyai tugas:1.Membantu Kepala Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan dalam tugasnya;a.Memimpin kegiatan yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran b.pelaksanaan tugasnya;Penyelenggaraan pembanguan perumahan dan permukiman;c.Menyusun rencana kerja seksi perumahan;d.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;e.
Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas:2.Membantu Kepala Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan dalam tugasnya;a.
Memimpin kegiatan yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran b.
pelaksanaan tugasnya;Penyelenggaraan pembanguan, pengaturan/pengelolaan drainase dan sanitasi lingkungan c.
permukiman;Menyusun rencana kerja seksi Penyehatan Lingkungan;d.
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 15
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;e.
Seksi Sarana Air Minum mempunyai tugas:3.Membantu Kepala Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan dalam tugasnya;a.
Memimpin kegiatan yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran b.
pelaksanaan tugasnya;Menyelenggarakan pembangunan, pemeliharaan, pengaturan, dan pengelolaan sarana d an c.
prasarana air minum;Menyusun rencana kerja seksi Sarana Air Minum;d.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;e.
KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANANf.
Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan Otonomi Daerah di Bidang Kebersihan dan Pertamanan. Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Keputusan ini Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas:
Membantu Kepala Dinas dalam Bidang Tugasnya;1.Memimpin kegiatan seksi-seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas 2.kelancaran pelaksanaan tugasnya;Merumuskan rencana dan program-program pembangunan bidang kebersihan dan 3.pertamanan;Mengawasi dan menilai kegiatan unit organisasi dibawahnya dalam melaksanakan rencana 4.dan program unit organisasinya;Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan Kepala Dinas;5.Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang 6.langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
Seksi Kebersihan mempunyai tugas:1.Membantu Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan dalam bidang tugasnya;a.Memimpin kegiatan seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas b.kelancaran pelaksanaan tugasnya;Menyelenggarakan pengaturan, pengelolaan Kebersihan lingkungan dan kawasan lainnya;c.
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 16
Melaksanakan pembuangan sampah ke TPA yang telah ditentukan;d.Menyusun rencana kerja seksi kebersihan;e.Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;f.
Seksi Pertamanan mempunyai tugas:2.Membantu Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan dalam bidang tugasnya;a.
Memimpin kegiatan seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas b.
kelancaran pelaksanaan tugasnya;Menyelenggarakan pembangunan, pengaturan, dan pemeliharaan taman agar tertata c.
dengan rapi hingga terwujud keindahan kota;Menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan lampu jalan dan lampu hias di kawasan d.
ibukota kabupaten dan agropolitan;Menyusun rencana kerja seksi pertamanan;e.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya; f.
Seksi Pengelolaan TPA mempunyai tugas:3.Membantu Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan dalam bidang tugasnya;a.
Memimpin kegiatan seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas b.
kelancaran pelaksanaan tugasnya;Menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan TPA;c.
Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengangkutan sampah;d.
Menyusun rencana kerja seksi pengelolaan TPA;e.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;f.
KEPALA BIDANG TATA RUANG g.
Bidang Keber sihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan Otonomi Daerah di Bidang Tata Ruang. Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Keputusan ini Bidang Tata Ruang mempunyai tugas:
Membantu Kepala Dinas dalam Bidang Tugasnya;1.Memimpin kegiatan seksi-seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas 2.kelancaran pelaksanaan tugasnya;Merumuskan rencana dan program-program kebijakan tentang tata ruang;3.
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 17
Pemberian Izin Pemanfaatan ruang;4.Penyelenggarakan Promosi Tata Ruang;5.Penyelenggaraan dalam penetapan dan perubahan fungsi ruang/lahan dalam rangka 6.penyusunan tata ruang wilayah;Mengawasi dan menilai kegiatan unit organisasi dibawahnya dalam melaksanakan rencana 7.dan program unit organisasinya;Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan Kepala Dinas;8.Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang 9.langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas:1.Membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam bidang tugasnya;a.Memimpin kegiatan seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas b.kelancaran pelaksanaan tugasnya;Menyelenggarakan penyusunan kebijakan tentang rencana tata ruang wilayah, kawasan dan c.perubahan tata ruang;Menyusun rencana kerja seksi perencanaan tata ruang;d.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;e.
Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:2.Membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam bidang tugasnya;a.
Memimpin kegiatan seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas b.
kelancaran pelaksanaan tugasnya;Menyelenggarakan dan menyusun kebijakan tentang perizinan, norma, standart dan kriteria c.
pemanfaatan ruang;Menyusun rencana kerja seksi Pemanfaatan Ruang;d.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; e.
Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:3.Membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam bidang tugasnya;a.
Memimpin kegiatan seksi yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas b.
kelancaran pelaksanaan tugasnya;Menyelenggarakan dan menyusun kebijakan tentang pengendalian pemanfaatan ruang;c.
Melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang;d.
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 18
Menyusun rencana kerja seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;e.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;f.Sebagaimana d itetapkan dalam Program RB, penataan tata laksana merupakan
salah satu prioritas program untuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Tata laksana
organisasi yang perlu dikembangkan adalah menciptakan hubungan kerja antar perangkat
daerah dengan menumbuhkemban gkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam
melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan
kinerja.
Secara internal, keorganisasian urusan pemerintah bidang keciptakaryaan, perlu
mengembangkan hubungan fungsional sesuai denga n kompetensi dan kemandirian
dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang untuk masing-masing bidang/seksi.
Selanjutnya juga perlu dikembangkan hubungan kerja yang koordinatif baik antar
bidang/seksi di dalam keorganisasian urusan keciptakaryaan, maupun u ntuk hubungan
kerja lintas dinas/bidang dalam rangka menghindari tumpang tindih atau duplikasi program
dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar
perangkat daerah.
Prinsip-prinsip hubungan kerja yang diuraikan di at as perlu dituangkan di dalam
Peraturan Daerah tentang keorganisasian Pemerintah Kabupaten/kota, khususnya
menyangkut tupoksi dari masing-masing instansi pemerintah bidang keciptakaryaan.
Dengan mengacu pada tabel berikut, dapat dicantumkan penjabaran peran masing-
masing instansi dalam pembangunan bidang Cipta Karya.
Tabel 10.1Hubungan Kerja Instansi Bidang Cipta Karya
No InstansiPeran Instansi dalam
Pembangunan Cipta Karya
Unit / Bagian yang Menangani
Pembangunan Bidang CK
1Dinas PU CK & Tata
Ruang
Perencanaan dan
Pelaksanaan Fisik
Penataan Ruang dan Tata
Bangunan Gedung
Pengelolaan sampah
Pengelolaan Pertamanan
dan Ruang Terbuka Hijau
Bidang Perencanaan, Bidang
Bangunan, dan Bidang
Perumahan.
Bidang Penataan Ruang dan
Bidang Bangunan
Bidang Kebersihan
2 Bappeda Perencanaan Kawasan Bidang Sarana dan Prasarana
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 19
3Badan Lingkungan
HidupPengelolaan Limbah Bidang Tata Lingkungan
Selain itu, guna memperjelas pelaksanaan tugas pada setiap satuan kerja, perlu
dilengkapi dengan tatalaksana dan tata hubungan kerja antar satuan kerja, serta Standar
Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap pelaksanaan tugas, yang dapat dijadikan
pedoman bagi pegawai dalam melakukan tugasnya. Dengan mengisi table berikut bisa
dicantumkan inventarisasi SOP Bidang Cipta Karya di daerah.
Tabel 10.2Inventarisasi SOP Bidang Cipta Karya
No Nama SOP Instansi Yang TerlibatTugas dan Fungsi Instansi dalam
SOP
Pengembangan Permukiman
1
SOP Penataan dan rehabilitasi
lingkungan permukiman Bappeda
PU Cipta Karya
Tata Ruang
Badan Lingkungan Hidup
Perencanaan Kawasan
Pembangunan infrastruktur
Penataan Ruang dan Tata Bangunan
Pengelolaan sampah
Pengelolaan Limbah2
SOP Penyediaan dan
pendataan prasarana
lingkungan permukiman
3
SOP Pembangunan Sarana
Dasar (PSD) dilingkungan
Rusunawa Kabupaten Musi
Rawas
Penataan Bangunan dan Lingkungan
1 SOP Permohonan pembuatan dan penghitungan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Bangunan gedung.
Bappeda
PU Cipta Karya &
Tata Ruang
Perencanaan
Pembangunan infrastruktur
Penataan Ruang dan Tata Bangunan
2 SOP Pengajuan usulan
perhitungan dan penghapusan
ganti rugi
3 SOP Permohonan bantuan
tenaga teknis dan tenaga
pengelola teknis
Pengembangan Air Minum
1 Bappeda Perencanaan
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 20
SOP Pelaksanaan DAK
Kegiatan sanitasi dan air
bersih
PU Cipta Karya & Tata
Ruang
PDAM
Pembangunan infrastruktur
Perencanaan dan Pengelolaan Air
Minum
Pengembangan PLP
1 SOP Pelaksanaan DAK
Kegiatan sanitasi dan air
bersih
Bappeda
PU Cipta Karya & Tata
Ruang
Dinas Kesehatan
Badan Lingkungan Hidup
Perencanaan
Pembangunan infrastruktur
Perencanaan dan Kampanye Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
Perencanaan dan Pengelolaan
Limbah
SOP Non-Teknis
Sumber : Dinas PUCK Kabupaten Musi Rawas, 2013
10.2.3 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Cipta Karya
Dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi, penataan sistem manajemen SDM
aparatur merupakan program ke-5 dari Sembilan Program Reformasi Birokrasi, yang perlu
ditingkatkan tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas. Bagian ini menguraikan
kondisi SDM di keorganisasian instansi yang menangani bidang Cipta Karya, yang dapat
dilakukan dengan mengisi tabel berikut mengenai komposisi pegawai dalam unit kerja
bidang Cipta Karya
Tabel 10.3Komposisi Pegawai dalam Unit Kerja Bidang Cipta Karya
Unit Kerja Golongan Jenis Kelamin PendidikanDinas PU CK & Tata
Ruang
Bappeda
10.3 Analisis Kelembagaan
Dengan mengacu pada kondisi eksisting kelembagaan perangkat daerah, bagian
ini menguraikan analisis permasalahan kelembagaan Pemerintah kabupaten/ko ta yang
menangani bidang Cipta Karya.
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 21
10.3.1 Analisis Keorganisasian Bidang Cipta Karya
Tujuan analisis keorganisasian adalah untuk mengetahui permasalahan keorganisasian
bidang cipta karya yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi maupun keluara n
produk RPIJM Bidang Cipta Karya yakni :
Struktur organisasi perangkat kerja daerah sudah sesuai dengan peraturan 1.
perundangan yang berlaku
Tugas dan fungsi organisasi bidang Cipta Karya sudah sesuai dengan tugas da n 2.
fungsi masing-masing instansi
Beberapa penyebab perubahan organisasi yang termasuk faktor eksternal adalah 3.
perkembangan teknologi, dan peraturan pemerintah. Perkembangan dan kemajuan
teknologi juga merupakan penyebab penting dilakukannya perubahan. Penggantian
perlengkapan lama dengan perlengk apan baru yang lebih modern menyebabkan
perubahan dalam berbagai hal, misalnya : prosedur kerja, kualitas dan kuantitas
tenaga kerja, jenis output yang dihasilkan yang memungkinkan jumlah bagian-bagian
yang ada dikurangi atau hubungan pola kerja diubah kar ena adannya perlengkapan
baru.
Permasalahan yang sering dihadapi antara lain masih terbatasnya tingkat pendidikan, 4.
pengetahuan dan ketrampilan dari aparatur/ sumber day a manusia (SDM) yang
menangani/mengelola Bidang Cipta Karya di Kabupaten Musi Rawas . Peni ngkatan
pendidikan formal para aparatur, kursus singkat, pelatihan dll masih sangat dibutuhkan
dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas ( capacity building ) sehingga
kualitas SDM Bidang Cipta Karya semakin tahun semakin meningkat.
Selain masih terbatas nya SDM Bidang Cipta Karya, prasarana dan sarana kerja
juga masih terbatas seperti: ruang kerja, perangkat komputer, perangkat survey,
kendaraan operasional dll sehingga belum optimal dalam pelaksanaan kerja.
10.3.2 Analisis Ketatalaksanaan Bidang Cipta KaryaTujuan analisis permasalahan ketatalaksanaan kelembagaan bidang cipta karya
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 22
adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi
maupun keluaran produk RPIJM Bidang Cipta Karya. Analisis Ketatalaksanaan Bidang
Cipta Karya yakni :
1. Perda penetapan Organisasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menguraikan
tupoksi dari masing-masing dinas/unit kerja yang ada.
2. Mekanisme hubungan kerja didalam dan antar instansi terkait bidang cipta karya yang
terjadi selama ini sudah cukup baik.
3. Keorganisasian bidang cipta karya yang ada sudah mengikuti ketentuan dalam PP 41
tahun 2007 . S emua sektor bidang cipta karya yaitu bidang air minum, pengembangan
permukiman, penyehatan lingkungan permukiman, dan penataan bangunan dan
lingkungan sudah tercantum dalam keorganisasian yang dibentuk.
4. Permasalahan yang ditemui dalam ketatalaksanaan perangkat kerja daerah khususnya
yang te rkait dengan bidang cipta karya yakni belum maksimalnya petunjuk/pedoman
kerja dan pembinaan tata naskah s erta kearsipan bagi satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah ; belum maksimalnya pe laksanaaan koordinasi antara satuan
organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ; sistem
proses dan prosedur kerja yang belum begitu efisiensi dan efektifitas
10.3.3 Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Cipta Karya
Tujuan analisis Sumber Daya Manusia adalah untuk mengetahui permasalahan SDM
bidang cipta karya yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi maupun keluaran
produk RPIJM Bidang Cipta Karya.
Analisis S umber Daya Manusia (SDM) Bidang Cipta Karya yakni SDM yang tersedia
masih belum memenuhi kebutuhan baik dari segi jumlah maupun kualitas dalam
perangkat daerah, khususnya di bidang Cipta Karya.
Tabel 10.4Matriks Kebutuhan Sumber Daya Manusia
No Instansi Tingkat PendidikanJumlah Pegawai
yang adaJumlah Pegawai yang
diperlukan1 Bappeda2 Dinas PU CK &
Tata Ruang
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 23
10.3.4 Analisis SWOT KelembagaanAnalisis SWOT Kelembagaan merupakan suatu metode perencanaan strate gis
yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan ( strengths), kelemahan ( weaknesses),
peluang (opportunities), dan ancaman ( threats) di bidang kelembagaan. Analisis SWOT
dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang
mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matriks SWOT.
Strategi yang digunakan adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil
keuntungan dari peluang yang ada (strategi S-O); bagaimana cara mengatasi kelemahan
yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada (strategi W-O); bagaimana kekuatan
mampu menghadapi ancaman yang ada (strategi S-T); dan terakhir adalah bagaimana
cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau
menciptakan sebuah ancaman baru (strategi W-T)
Berdasarkan informasi yang disusun dari pertanyaan serta analisis tentang
keorganisasian, tata laksana dan SDM bidang Cipta Karya pada sub-bab sebelumnya,
selanjutnya dapat dirumuskan Matriks Analisis SWOT Kelembagaan. Perumusan strategi
bidang kelembagaan berdasarkan Analisis SWOT diharapkan dapat menjadi acuan dalam
rencana pengembangan kelembagaan.
Tabel 10.5Matriks Analisis SWOT Kelembagaan
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 24
FaktorExternal
FaktorInternal
PELUANG (O)a.Banyaknya bidang pekerjaan yang ditanganib. Partisipasi pihak swasta cukup tinggi
ANCAMAN (T)a. Stabilitas harga tidak dapat dijagab. Adanya force mejeure dalam pekerjaan
KEKUATAN (S)Adanya aturan a.
pendukung
b. Adanya komitmen pimpinan
c. Adanya sarana dan prasarana kantor
Strategi SO (Kuadran 1).Adanya peraturan perundang-undangan ·
sebagai dasar hukum dalam operasional kegiatan di lapangan
Tanggung jawab dan komitmen pimpinan ·untuk selalu memperbaiki kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan menyeleraskan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berorientasi pencapaian Visi dan Misi.
Sarana dan prasarana yang memadai ·didukung teknologi, komunikasi serta informatika maju dan tepat guna memenuhi kebutuhan pelayanan.
Strategi ST (Kuadran 2).Adanya kepastian hukum akan ·
menjaga kestabilan harga dan jaminan bagi pelaku bisnis maupun pemerintah jika ada force majeure.
Komitmen pimpinan untuk ·memperbaiki kinerja utuk selalu meminimalisir ancaman-ancaman yang akan terjadi.
KELEMAHAN (W)SDM masih kuranga.
Waktu pelaksanaan b.pekerjaan relatif singkat
c. Keterbatasan biaya
Strategi WO (Kuadran 3)Meningkatkan SDM yang berkualitas dan ·
mampu bekerja keras.
Penggunaan Teknologi untuk mempercepat ·pekerjaan.
Melibatkan peran serta masyarakat dalam ·pembangunan termasuk pembiayaan pembangunan melalui CSR, KPS dll.
Strategi WT (Kuadran 4)Memperbaiki kelemahan-·
kelemahan yang ada, juga melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir ancaman-ancaman yang berpotensi untuk melemahkan kinerja dari organisasi.
·
Sumber : Dinas PUCK Kab. Musi Rawas, 2013
Berdasarkan tabel SWOT di atas, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah
sebagai berikut :
Menginventarisasi faktor-faktor dari metode SWOT yaitu kekuatan (internal), 1.
kelemahan (internal), peluang (eksternal) dan ancaman (eksternal) kelembagaan
organisasi perangkat kerja daerah, khususnya terkait dengan bidang Cipta Karya.
Melakukan perumusan strateg i berdasarkan kolaborasi dari faktor-faktor analisis 2.
SWOT, yaitu sebagai berikut.
Mengembangkan strategi SO (kuadran I), yaitu strategi agar kekuatan yang o
dimiliki organisasi mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada
Mengembangkan strategi ST (kuadr an II), yaitu dengan kekuatan yang o
dimiliki organisasi, dapat dirumuskan strategi untuk mengurangi dampak
dari pengaruh eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi
Mengembangkan strategi WO (kuadran III), yaitu memperbaiki kelemahan-o
kelemahan organisasi yang ada dengan memanfaatkan peluang yang ada.
Mengembangkan strategi WT (kuadran IV). Untuk strategi ini maka o
diperlukan upaya yang sangat besar karena selain memperbaiki
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 25
kelemahan-kelemahan yang ada, juga harus melakukan upaya-upaya
untuk meminimalisir ancaman-ancaman yang berpotensi untuk
melemahkan kinerja dari organisasi
10.4 Rencana Pengembangan KelembagaanBerdasarkan strategi yang dirumuskan dalam analisis SWOT sebelumnya, maka
dapat dirumuskan tiga kelompok strategi meliputi strategi pengembangan organisasi,
strategi pengembangan tata laksana, dan strategi pengembanga n sumber daya manusia.
Berdasarkan strategi-strategi tersebut, dapat dikembangkan rencana pengembangan
kelembagaan di daerah.
10.4.1 Rencana Pengembangan Keorganisasian
Untuk merumuskan rencana pengembangan keorganisasian, dengan mengacu
pada analisis SW OT, dilandaskan pada efektifitas dan efisiensi yang akan tercipta dari
penataan struktur organisasi dan tupoksinya.
Rencana pengembangan keorganisasian dilakukan dengan mengacu pada
analisis dan evaluasi tugas dan fungsi satuan organisasi termasuk perumus an dan
pengembangan jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Pemda, serta menyusun
analisis jabatan dan beban kerja dalam rangka mendayagunakan dan meningkatkan
kapasitas kelembagaan satuan organisasi di masing-masing unit kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah, khususnya bidang Cipta Karya.
10.4.2 Rencana Pengembangan Tata LaksanaUntuk merumuskan rencana pengembangan tata laksana, dengan mengacu pada
analisis SWOT sebelumnya, antara lain diperlukan evaluasi tata laksana pengembangan
standar dan ope rasi prosedur, serta pembagian kerja dan program yang jelas antar unit
dalam instansi ataupun lintas instansi di lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya di
bidang Cipta Karya.
10.4.3 Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM )Untuk merumuskan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan
mengacu pada analisis SWOT, antara lain diperlukan perencanaan karier setiap pegawai
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 26
sesuai dengan kompetensi individu dan kebutuhan organisasi. Guna meningkatkan
pelayanan kepegawaian, maka perencanaan pegawai hendaknya mengacu pada analisis
jabatan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Selain itu, rencana pengembangan SDM dapat dilakukan dengan peningkatan
jenjang pendidikan serta mendukung pembinaan kapasitas pegawai melalui pelatihan.
Sesuai dengan lingkup kegiatan bidang keciptakaryaan, dalam rangka peningkatan
kualitas SDM terdapat beberapa pelatihan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Cipta
Karya Kementerian PU yang dapat menjadi referensi dipaparkan pada tabel 7.6
Tabel 10.6Pelatihan Bidang Cipta Karya
Pemerintahan Kabupaten Musi RawasSatuan Tugas Penyusunan RPI2-JM
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah 2015-2019 (RPIJM) 2014 – 2018
X - 27
No Jenis Pelatihan1 Bimbingan Teknis Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Pusat,
Barat dan Timur serta sertifikasi Pengelola Teknis2 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara3 Bimbingan Teknis Pengelolaan Rumah Negara Golongan III4 Training of Trainers (TOT) Bidang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungan5 Training of Trainers (TOT) Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan
Bangunan Gedung dan Lingkungan6 Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Dit. PBL7 Peningkatan Kapasitas SDM Dit. PBL bekerjasama dengan Pusat Pembinaan
Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi8 Pembinaan Teknis Peningkatan Kemampuan dalam Bidang Keprotokolan9 Pembinaan Teknis Peningkatan Kemampuan dalam Bidang Tata Persuratan
10 Pembinaan Teknis Peningkatan Kemampuan Pemeliharaan dan PengamananInfrastruktur Publik Bidang Keciptakaryaan
11 Pembinaan Teknis Peningkatan Kemampuan Aparatur Negara dalam TanggapDarurat Bencana
12 Pembinaan Teknis Percepatan Proses Hibah/Alih Status Barang Milik Negara13 Pembinaan Teknis Penerapan Aplikasi SIMAK BMN14 Pembinaan Teknis Pengembangan Kompetensi Pegawai15 Pembinaan Teknis Pemetaan Kompetensi Pegawai16 Diklat Pejabat Inti Satker (PIS)17 Diklat Jabatan Fungsional
Sumber : Dirjen Cipta Karya, 2012