Bahan kuliah umum itb infrastuktur 19 nov 2014
-
Upload
irika-widiasanti -
Category
Engineering
-
view
169 -
download
0
Transcript of Bahan kuliah umum itb infrastuktur 19 nov 2014
Penyampaian Kuliah Umum ITB
PERAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDORONG INDONESIA MENJADI
NEGARA MAJU
Bandung, 19 November 2014
Oleh: IR. TAUFIK WIDJOYONO, MSC
Plt. Sekretaris Jenderal
2 Ta
hu
n 2
01
4
Posisi
geografis: 6o 08I LU
11o 15I LS
94o 45I - 141o 05I BT
Geostrategi
Konsep kewilayahan Nasional dengan pendekatan bahwa wilayah negara Indonesia
terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. 2/3 wilayah Indonesia yang
seluas 200 juta ha adalah Lautan dengan 17.504 pulau besar dan kecil
Nusantara
3 Ta
hu
n 2
01
4
Kerentanan Wilayah NKRI : Rawan Bencana
Ring of Fire Sebaran Gunung Api
Sangat aktif; rata-rata
450 kali gempa MMI ≥
4.0 per-tahun
Sebaran Episentrum
Gempa Bumi Tahun1900-2000
4 Ta
hu
n 2
01
4
Kerentanan Wilayah NKRI : Distribusi Penduduk
20%
80%
KTI KBI
57%
43%
Jawa Luar Jawa
51% 49%
Perkotaan Pedesaan
Sumber: BPS, 2010
Keterangan: KBI (Sumatera, Jawa, Bali) KTI (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua)
5 Ta
hu
n 2
01
4
Kerentanan Wilayah NKRI : Ketimpangan Pertumbuhan Wilayah
Wilayah Pulau/
Kepulauan Share PDRB
(%) KBI/KTI
(%)
Pertumbuhan Ekonomi
(%)
PDRB/Kapita (juta Rp)
KBI Sumatera 23,77
82,64 8,21 30,53
Jawa-Bali 58,87 6,58 27,61
KTI
Sulawesi 4,74
17,36
8,67 17,86 Kalimantan 9,30 4,83 43,7 Nusa Tenggara 1,26 1,54 8,97 Maluku 0,27 7,33 6,8 Papua 1,79 6,38 30,43
Sumber: BPS
83%
17%
Share PDRB
KBI KTI
6 Ta
hu
n 2
01
4
Kemiskinan
21%
79%
KBI
KTI
Persentase Penduduk Miskin (2010)
48%
17%
35%
20% Kaya 40% Miskin 40% Menengah
Distribusi Pendapatan (2010)
0.31
0.33 0.32 0.32
0.36
0.33
0.36 0.35
0.37 0.38
0.41
1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tren Rasio Gini (1999-2011)
Sumber: BPS
7 Ta
hu
n 2
01
4
Negara berpendapatan menengah (middle income), yaitu
negara-negara yang pendapatan perkapita penduduknya
antara US$ 785–3.125 (World Bank, 1997)
Indonesia sebagai Middle Income Country
8 Apakah Indonesia sudah Terjerat Middle-Income Trap?
Nisbah investasi terhadap produk domestik bruto (PDB)
di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak tahun
2003 dan menembus 30 persen sejak 2009.
Nisbah Investasi (investment to GDP ratio)
Pertumbuhan industri
manufaktur pascakrisis
hampir selalu di bawah
pertumbuhan PDB, sehingga
peranannya turun terus.
Diversifikasi juga pun belum
menampakkan perbaikan
berarti.
Pertumbuhan Industri
Manufaktur dan
Diversifikasi Industri
Kondisi pasar kerja, kualitas SDM dan status pekerjaan
masih didominasi oleh pekerja informal.
Kondisi Pasar Kerja
Tah
un
20
14
10 Ta
hu
n 2
01
4
Indeks Daya Saing Global
• Berdasarkan Global Competitiveness
Report 2014-2015, indeks daya saing
global (Global Competitiveness
Index/GCI) Indonesia kembali naik ke
peringkat 34 dari 144 negara, dari
sebelumnya (2013) di posisi 38 dari
148 negara.
• Beberapa faktor yang mengalami
peningkatan di antaranya kenaikan
peringkat infrastruktur, naik 5 tingkat
dari posisi 61 ke 56 dunia.
54
44 46
50
38
34
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sumber: World Economic Forum
Peringkat Indonesia
dalam hal Daya Saing Global
11 Ta
hu
n 2
01
4
Kondisi Infrastruktur Tahun 2014
KONDISI
KONEKTIVITAS
• Kemantapan Jalan Nasional 94%
• Biaya Logistik 23,5%
• Pangsa Angkutan Umum 23%
INFRASTRUKTUR DASAR
• Rasio Elektrifikasi 81.5%
• Konsumsi Listrik per Kapita* 843 kWh
• Jaringan Gas Rumah tangga 102.000 (SR)
• Akses Air Minum Layak 68.5%
• Akses Sanitasi Layak 60.5%
• Kawasan Kumuh 12.5%
• Backlog Kepemilikan Rumah 13.5 Juta
KETAHANAN AIR
• Kapasitas Air Baku 51.4 M3/Detik
• Storage Per Kapita 62.3 M3/Kapita**)
• Irigasi yang diairi waduk 11%
• Jaringan Irigasi Permukaan 7.145 Juta Ha
• Kapasitas Desain Banjir 5-25 Tahunan
12 Ta
hu
n 2
01
4
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
P
E
L
U
A
N
G
43%
proporsi investasi
ASEAN
3x
rata-rata proporsi investasi
ASEAN
Menjadi negara tujuan investor ASEAN
40%
dari total penduduk ASEAN
Menjadi pasar potensial
18-19%
nilai ekspor Indonesia
ke intra-ASEAN
80-82% nilai ekspor Indonesia ke
luar ASEAN
Menjadi negara pengekspor
Liberalisasi Perdagangan
Barang
Terjaminnya kelancaran arus barang untuk
pasokan bahan baku maupun bahan jadi
akibat tidak adanya hambatan tarif dan
non-tarif.
38 : 100
setiap 100 penduduk ASEAN, 38 adalah warga
negara Indonesia (tahun 2035)
Bonus Demografi
T
A
N
T
A
N
G
A
N
Infrastruktur
56
peringkat
daya saing
infrastruktur di
dunia Perlunya meningkatkan
infrastruktur
Dampak dari rendahnya
infrastruktur berpengaruh
pada semakin mahalnya biaya
logistik di Indonesia.
Biaya Logistik
14,08%
biaya logistik
59
peringkat dunia
untuk Logistic
Performance Index
dari 155 negara
(LPI, 2012)
SDM 4,3%
tenaga terampil
(dari 1000 tenaga
kerja)
Bonus demografi yang dimiliki Indonesia perlu
diikuti dengan peningkatan SDM.
12 Ta
hu
n 2
01
4
13 Ta
hu
n 2
01
4
DUKUNGAN PU
DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(melalui MP3EI dan TOL LAUT)
Sebagai upaya untuk:
Mengatasi ketimpangan pertumbuhan wilayah
Membangun kawasan pinggiran/perbatasan
14 Ta
hu
n 2
01
4
MP3EI UNTUK MENDUKUNG PRO GROWTH & PRO JOB (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)
TUJUAN:
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan
STRATEGI
UTAMA
Mengembangkan Koridor Ekonomi Indonesia: Membangun pusat-pusat pertumbuhan dengan mengembangkan klaster industri berbasis sumberdaya Komoditi/sektor unggulan
Memperkuat konektivitas nasional
Mengurangi transaction cost dan mewujudkan sinergi antar pusat Pertumbuhan dengan: • Konektivitas intra dan inter pusat pertumbuhan di dalam koridor • Konektivitas internasional dari hub koridor • Konektivitas lokal untuk pembangunan inklusif (pemerataan) Mempercepat Kemampuan SDM dan IPTEK Nasional
STRATEGI
PENDUKUNG
Mengembangkan kebijakan investasi, kebijakan perdagangan, kebijakan pembiayaan, dan pengembangan KPS/PPP
16 Tol Laut Dalam Mendukung Poros Maritim Dunia
Tahun
Container Kapal Barang
Perintis
Setara 208
TEUs
Kapal
Pelayaran
Rakyat 15.000 DWT 40.000 DWT
1.000 TEUs 3.000 TEUs
Jumlah
Kapal
Milyar
Rupiah
Jumlah
Kapal
Milyar
Rupiah
Jumlah
Kapal
Milyar
Rupiah
Jumlah
Kapal
Milyar
Rupiah
2015 10 2.500 0 0 8 1.280 50 2.500
2016 10 2.500 0 0 7 1.120 100 5.000
2017 9 2.250 12 5.400 4 640 120 6.000
2018 9 2.250 12 5.400 4 640 130 6.500
2019 8 2.000 13 5.850 3 480 100 5.000
Total 46 11.500 37 16.650 26 4.160 500 25.000
Short Sea Shipping
• Nilai investasi pengembangan 24 Pelabuhan : Rp.39,5 T
• Nilai investasi pengadaan Kapal : Rp.53,15 T
Sumber: Bappenas
17 Ta
hu
n 2
01
4
Pengembangan Transportasi Penyeberangan
(Komplemen Konsep Tol Laut)
Arah kebijakan pengembangan
transportasi penyeberangan 2015-2019:
• Penyelesaian dan penguatan jalur
lintas Sabuk Utara, Sabuk Tengah dan
Sabuk Selatan serta poros
penghubung.
• Terobosan regulasi termasuk
kebijakan pengadaan kapal oleh
pemerintah dan pembentukan otorita
pelabuhan.
Program Strategis dan Target:
• Pembangunan pelabuhan
penyeberangan di 60 lokasi
• Pembangunan kapal penyeberangan
perintis 50 unit
• Pemisahan operator dan regulator
(pembentukan Otorita Pelabuhan)
• Pembangunan kapal untuk mengatasi
bottleneck pada lintas utama termasuk
lintas Merak -Bakauheni (penyertaan
modal pemerintah pada BUMN)
18 Ta
hu
n 2
01
4
Kebijakan Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an
1. Mengembangkan sinergi fungsi infrastruktur, sinkronisasi program dan integrasi perencanaan
infrastruktur berdasarkan kebutuhan wilayah.
2. Meningkatkan peran infrastruktur dalam mewujudkan kedaulatan pangan & ketahanan air.
3. Meningkatkan daya saing dan mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penyelenggaraan
jaringan jalan dalam mendukung konektivitas serta keterpaduan antar moda.
4. Memperbaiki kualitas lingkungan permukiman melalui berbagai upaya perbaikan fungsi kawasan
permukiman, yaitu mengurangi kawasan kumuh, meningkatkan pemenuhan kebutuhan air, dan
perbaikan sanitasi.
5. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui fasilitasi akses pembangunan rumah layak
huni.
6. Meningkatkan daya saing jasa konstruksi, dan meningkatkan daya tarik investasi.
7. Meningkatkan dukungan inovasi teknologi melalui kemanfaatan/penerapan hasil IPTEK terhadap
kebutuhan sektor.
8. Meningkatkan kompetensi dan kepastian karier aparatur PU-PR.
9. Fasilitasi penyediaan pembiayaan rumah serta peningkatan kualitas rumah/hunian dalam rangka
mengurangi backlog penghunian serta mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.
Urban Economy
RENCANA KERJA Di Bidang Sumber Daya Air
19
50
waduk
1 juta ha
jaringan irigasi baru
3 juta ha
rehabilitasi jaringan irigasi
200 juta ha
pengamanan kawasan rawan banjir
3 ribu km
normalisasi sungai
500 km
pengamanan abrasi pantani
300 buah
pengendali sedimen
lahar gunung berapi 19
Urban Economy
RENCANA KERJA Di Bidang Bina Marga
20
19.000 m
penggantian jembatan
11.400 m
pembangunan jembatan
11.400 m
Perlintasan tak sebidang
kereta api
14.600 m
flyover dan underpass
1000 km
jalan bebas hambatan
2.700 km
jalan arteri
2.350 km
jalan nasional (baru)
Urban Economy
RENCANA KERJA Di Bidang Cipta Karya
akses pelayanan air minum
100%
universal akses
0%
kawasan kumuh
akses pelayanan sanitasi
100%
universal akses
21
900 ribu unit
KPR untuk
rumah milik
Urban Economy
RENCANA KERJA Di Bidang Perumahan Rakyat
22
600 ribu unit
hunian sewa
450 ribu unit
KPR swadaya
23 Ta
hu
n 2
01
4
PERAN
CIVITAS
AKADEMIKA
• Menjadi episentrum kemajuan
Iptek dan inovasi melalui
pengembangan pemanfaatn riset, Iptek
dan budaya inovasi
• mengembangkan pola-pola
kemitraan strategis dan
multidisiplin, tidak hanya dengan
lembaga pendidikan tetapi juga
bersama-sama dengan entitas lainnya
seperti komunitas masyarakat, dunia
usaha dan Pemerintah.
24
PERAN
DAN
PELUANG SDM KETEKNIKAN
• Peluang
– melakukan kegiatan Keinsinyuran sesuai standar kompetensi profesi
– memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas
sesuai dengan standar profesi
– memperoleh informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan jujur dari
pengguna jasa Keinsinyuran
– menerima imbalan sesuai dengan jasa yang diberikan
– mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
– mendapatkan pembinaan dan pemeliharaan kompetensi profesi
keinsinyuran.
• Peran
– melaksanakan kegiatan Keinsinyuran sesuai keahlian dan berdasarkan
Kode Etik Insinyur
– melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan jenjang
kualifikasi yang dimiliki Insinyur
– melaksanakan tugas profesi sesuai dengan standar keselamatan,
keamanan, dan aspek lingkungan
– merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atas kerahasiaan
hubungannya dengan pengguna jasa tentang pekerjaan yang sedang
dilaksanakan, bahkan setelah selesai pekerjaan dilaksanakan
– melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras,
gender, golongan, latar belakang sosial, politik dan budaya
– memelihara kompetensi, memperkaya dan menambah ilmu
pengetahuan dan teknologi serta mengikuti perkembangan
Keinsinyuran.