PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP STANDAR …bkd.cilacapkab.go.id/packages/upload/file/pdf_MOz3g.pdf ·...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP STANDAR …bkd.cilacapkab.go.id/packages/upload/file/pdf_MOz3g.pdf ·...
Standar Operasional Prosedur BKD Kab. Cilacap. v
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... i LEMBAR PENGESAHAN ...........................................................................................
ii
KATA PENGANTAR ...................................................................................................
iii
SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD ......................................................................
iv
DAFTAR ISI ...............................................................................................................
v
BAB I
PENDAHULUAN ..........................................................................................
1
1.1. Latar Belakang ..................................................................................... 1 1.2. Ruang Lingkup ..................................................................................... 1
1.3. Landasan Hukum ................................................................................. 3
1.4. Tujuan dan Sasaran ............................................................................. 4 1.5. Manfaat ................................................................................................ 4 1.6. Makna Simbol SOP
(untuk mempermudah makna pembacaan SOP yang di gambarkan melalui Diagram alir (flow cart) sebagaimana contoh terlampir) ..........
5
1.7. Sistematika Penyusunan ...................................................................... 6 BAB II
DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BKD KABUPATEN CILACAP ......................................................................................................
7 2.1. SOP Sekretariat meliputi beberapa sub bagian antara lain : ...............
1) SOP Sub Bagian Perencanaan meliputi : a. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) b. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) c. SOP Penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD d. SOP Penyusunan LAKIP e. SOP Penyusunan RKT, TAPKIN dan IKU f. SOP Penyusunann Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) g. SOP Penyusunan Laporan Bulanan h. SOP Penyusunan Evaluasi RKPD
7
2) SOP Sub Bagian Keuangan meliputi : a. SOP Penyusunan Laporan APBD b. SOP Penyusunan RKA/DPA/DPPA
3) SOP Sub Bagian Umum meliputi : a. SOP Kenaikan Gaji Berkala (KGB) BKD b. SOP Kenaikan Pangkat (KP) BKD c. SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) BKD d. SOP Pengajuan Cuti PNS BKD e. SOP Penanganan Inventariasi Barang Asset Daerah f. SOP Penanganan Pelayanan Umum dan Legalisasi Lainnya g. SOP Penanganan Surat Masuk h. SOP Penanganan Surat Keluar i. SOP Permohonan SPPD dan Pemakaian Mobil/Driver
Standar Operasional Prosedur BKD Kab. Cilacap. v
2.2. SOP Bidang Pengembangan Pegawai meliputi beberapa sub Bidang antara lain : ........................................................................................... 1) SOP Sub Bidang Jabatan meliputi :
a. SOP Penetapan SK Jabatan Struktural b. SOP Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat
Struktural c. SOP Penunjukan Pejabat Pelaksanan Harian (Plh) d. SOP Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) e. SOP Penetapan SK Jabatan Fungsional
7
2) SOP Sub Bidang Tugas Dinas dan Kesejahteraan pegawai meliputi: a. SOP Pemberian Surat Perintah Tugas b. SOP Permohonan Tugas Belajar
2.3. SOP Bidang Mutasi meliputi beberapa sub Bidang antara lain : .......
1) SOP Sub Bidang Kenaikan Pangkat dan Pembehentian Pensiun meliputi : a. SOP Kenaikan Pangkat Pilihan dan Reguler bagi PNS b. SOP Pensiun BUP c. SOP Pensiun APS d. SOP Pensiun APS Golongan iv.a e. SOP Pensiun APS Golongan iv.c f. SOP MPP-BT
7
2) SOP Sub Bidang Formasi dan Mutasi Pegawai meliputi : a. SOP Mutasi b. SOP Kenaikan Gaji Berkala (KGB) c. SOP Penambahan Masa Kerja (PMK) d. SOP Perpanjangan Honorer e. SOP Pengangkatan CPNS ke PNS
2.4. SOP Bidang Informasi dan Pelayanan Kepegawaian meliputi
beberapa sub Bidang antara lain : ..................................................... 1) SOP Sub Bidang Informasi Kepegawaian meliputi :
a. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) b. SOP Laporan Bulanan Mekanisme Kepegawaian c. SOP Permintaan Data Kepegawaian Melalui SIMPEG
8
2) SOP Sub Bidang Pelayanan Kepegawaian meliputi : a. SOP Penerbitan Surat Izin Cuti b. SOP Penerbitan Surat Izin Belajar c. SOP Fasilitasi Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu dan Kartu
TASPEN.
2.5. SOP Bidang Pembinaan dan Pendayagunaan Pegawai meliputi
beberapa sub Bidang antara lain : ....................................................... 1) SOP Sub Bidang Pembinaan Pegawai meliputi :
a. SOP Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian b. SOP Penyelesaian Kasus Pelanggaran PP 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS dan PP 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian.
c. SOP Penyelesaian Kasus Pidana /Tipikor Berdasarkan Uu Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
d. SOP Pelaksanaan Bimtek Penyelesaian Kasus Kepegawaian bagi Petugas Pengelola Kepegawaian di seluruh SKPD.
2) SOP Sub Bidang Pendayagunaan Pegawai meliputi : a. SOP Pengajuan Ijin Cerai PNS b. SOP Pengajuan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian
PNS
8
Standar Operasional Prosedur BKD Kab. Cilacap. v
c. SOP Seleksi Pegawai berprestasi d. SOP Pengajuan Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya PNS e. SOP Pemberian penghargaan bagi Pejabat Fungsional tertentu
Non Guru yang berprestasi
BAB III. PENUTUP.
9
LAMPIRAN Diagram alir (Flow Chart) SOP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap.
Standar Operasional Prosedur BKD Kab. Cilacap. 1
Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap.
Nomor : 893.3/ /31 Tentang : SOP SKPD BKD
Kabupaten Cilacap.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun
profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan
bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima
melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem
manajemen pemerintahan.
Reformasi Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada instansi
pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan
perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas,
pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur.
Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan
penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya
penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi
Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur
pemerintah.
Kegiatan penyusunan dan implementasi SOP memerlukan partisipasi penuh
dari seluruh unsur aparatur yang ada di dalam institusi pemerintah. Tuntutan
partisipasi penuh dari seluruh unsur institusi ini dilandasi dengan alasan bahwa
pegawailah yang paling tahu kondisi yang ada di tempat kerjanya masing-masing dan
yang akan langsung terkena dampak dari perubahan tersebut.
1.2. Ruang Lingkup
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap merupakan salah satu
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain mulai dari
perencanaan, pengadaan, pengangkatan, pengembangan, pembinaan dan
kesejahteraan sampai dengan pemberhentian/ pensiun.
Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap menurut perda
Nomor 14 Tahun 2010 adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan manajemen kepegawaian daerah ( meningkatkan efisiensi dan efektifitas
Standar Operasional Prosedur BKD Kab. Cilacap. 2
serta meningkatkan derajat profesionalisme PNS dalam pelaksanaan tugas meliputi :
Rekruitmen, pengadaan, penempatan, mutasi, gaji dan pemberhentian PNS ).
Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian Daerah
menyelenggarakan fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian ;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
kepegawaian ;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian ;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap terdiri
dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi :
Sub Bagian Perencanaan ;
Sub Bagian Keuangan ;
Sub Bagian Umum.
c. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahi :
Sub Bidang Jabatan ;
Sub Bidang Tugas Dinas dan Kesejahteraan Pegawai.
d. Bidang Mutasi, membawahi :
Sub Bidang Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian Pegawai ;
Sub Bidang Formasi dan Mutasi Pegawai.
e. Bidang Informasi dan Pelayanan, membawahi :
Sub Bidang Informasi Kepegawaian ;
Sub Bidang Pelayanan Kepegawaian.
f. Bidang Pembinaan & Pendayagunaan Pegawai, membawahi :
Sub Bidang Pembinaan ;
Sub Bidang Pendayagunaan.
Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap dapat
dilihat dalam bagan berikut ini.
Standar Operasional Prosedur BKD Kab. Cilacap. 3
1.3. Landasan Hukum
Sebagai dasar penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap adalah :
1. Undang-undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5494);
2. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang
perubahan atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4548) ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah propinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007
nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
Kepala Badan
Bidang
Pengembangan Pegawai
Subbid
Jabatan
Subbid
Tugas Dinas dan
Kesejahteraan Pegawai
Bidang
Mutasi
Subbid
KP dan Pemberhentian
Pegawai
Subbid
Formasi dan Mutasi Pegawai
Bidang
Informasi dan Pelayanan
Subbid
Informasi Kepegawaian
Subbid
Pelayanan Kepegawaian
Bidang
Pembinaan dan Pendayagunaan
Subbid
Pembinaan Pegawai
Subbid
Pendayagunaan Pegawai
Sekretariat
Subbag
Perencanaan
Subbag
Keuangan
Subbag
Umum
Standar Operasional Prosedur BKD Kab. Cilacap. 4
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan
Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.
1.4. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dari penyusunan SOP adalah untuk memberikan panduan bagi seluruh
instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah dalam mengidentifikasi,
menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi
SOP sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.
Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui Standar Operasoinal
Prosedur adalah :
1. Setiap instansi pemerintah sampai dengan unit yang terkecil memiliki SOP nya
masing-masing;
2. Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan;
3. Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
1.5. Manfaat
Manfaat Standar Operasional Prosedur sebagai berikut :
1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan
pekerjaan yang menjadi tugasnya;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh
seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi
manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam
pelaksanaan proses sehari-hari;
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
Standar Operasional Prosedur BKD Kab. Cilacap. 5
6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara
konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang
telah dilakukan;
7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat
berlangsung dalam berbagai situasi;
8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu,
waktu, dan prosedur;
9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai
oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
10. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang
aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
12. Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan
hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam
memberikan pelayanan;
15. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar
pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja
pelayanan.
1.6. Makna simbol SOP
Simbol yang digunakan dalam SOP hanya terdiri dari 5 (lima) simbol, yaitu :
4 (empat) simbol dasar flowcharts (Basic Symbol of Flowcharts) dan 1 (satu) simbol
penghubung ganti halaman (Off-PageConector). Kelima simbol yang dipergunakan
tersebut adalah sebagai berikut:
1) Simbol Kapsul/Terminator ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai
dan berakhir;
2) Simbol Kotak/Process ( ) untuk mendeskripsikan proses atau
kegiatan eksekusi;
3) Simbol Belah Ketupat/Decision ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan
pengambilan keputusan;
4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow ( ) untuk mendeskrpsikan arah
kegiatan (arah proses kegiatan);
5) Simbol Segilima/Off-Page Connector ( ) untuk mendeskripsikan
hubungan antar simbol yang berbeda halaman.
Standar Operasional Prosedur BKD Kab. Cilacap. 6
1.7. Sistematika Penyusunan
Standar Operasional Prosedur SKPD BKD Kabupaten Cilacap disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup
landasan hukum, tujuan dan sasaran, manfaat, makna simbol SOP serta
sistematika penulisan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur
BKD Kabupaten Cilacap.
BAB II DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
2.1. SOP Sekretariat
2.2. SOP Bidang Pengembangan Pegawai
2.3. SOP Bidang Mutasi
2.4. SOP Bidang Informasi dan Pelayanan Kepegawaian
2.5. SOP Bidang Pembinaan dan Pendayagunaan Pegawai
BAB III PENUTUP
Berisikan uraian mengenai pentingnya Standar Operasional Prosedur
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif
serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,
khususnya PNS.
Standar Operasional Prosedur BKD Kab. Cilacap. 7
BAB II
DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
2.1. Standar Operasional Prosedur Sekretariat
SOP Sekretariat meliputi beberapa sub bagian : 1) SOP Sub Bagian Perencanaan meliputi :
a. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) b. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) c. SOP Penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD d. SOP Penyusunan LAKIP e. SOP Penyusunan RKT, TAPKIN dan IKU f. SOP Penyusunann Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) g. SOP Penyusunan Laporan Bulanan h. SOP Penyusunan Evaluasi RKPD
2) SOP Sub Bagian Keuangan meliputi : a. SOP Penyusunan Laporan APBD b. SOP Penyusunan RKA/DPA/DPPA
3) SOP Sub Bagian Umum meliputi : a. SOP Kenaikan Gaji Berkala (KGB) BKD b. SOP Kenaikan Pangkat (KP) BKD c. SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) BKD d. SOP Pengajuan Cuti PNS BKD e. SOP Penanganan Inventariasi Barang Asset Daerah f. SOP Penanganan Pelayanan Umum dan Legalisasi Lainnya g. SOP Penanganan Surat Masuk h. SOP Penanganan Surat Keluar i. SOP Permohonan SPPD dan Pemakaian Mobil/Driver
2.2. Standar Operasional Prosedur Bidang Pengembangan Pegawai
SOP Bidang Pengembangan Pegawai meliputi beberapa sub Bidang : 1) SOP Sub Bidang Jabatan meliputi :
a. SOP Penetapan SK Jabatan Struktural b. SOP Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural c. SOP Penunjukan Pejabat Pelaksanan Harian (Plh) d. SOP Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) e. SOP Penetapan SK Jabatan Fungsional
2) SOP Sub Bidang Tugas Dinas dan Kesejahteraan pegawai meliputi : a. SOP Pemberian Surat Perintah Tugas b. SOP Permohonan Tugas Belajar
2.3. Standar Operasional Prosedur Bidang Mutasi
SOP Bidang Mutasi meliputi beberapa sub Bidang antara lain : 1) SOP Sub Bidang Kenaikan Pangkat dan Pembehentian Pensiun meliputi :
a. SOP Kenaikan Pangkat Pilihan dan Reguler bagi PNS b. SOP Pensiun BUP c. SOP Pensiun APS d. SOP Pensiun APS Golongan iv.a e. SOP Pensiun APS Golongan iv.c f. SOP MPP-BT
2) SOP Sub Bidang Formasi dan Mutasi Pegawai meliputi : a. SOP Mutasi b. SOP Kenaikan Gaji Berkala (KGB) c. SOP Penambahan Masa Kerja (PMK)
Standar Operasional Prosedur BKD Kab. Cilacap. 8
d. SOP Perpanjangan Honorer e. Pengangkatan CPNS ke PNS
2.4. Standar Operasional Prosedur Bidang Informasi dan Pelayanan Kepegawaian
SOP Bidang Informasi dan Pelayanan Kepegawaian meliputi beberapa sub Bidang : 1) SOP Sub Bidang Informasi Kepegawaian meliputi :
a. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) b. SOP Laporan Bulanan Mekanisme Kepegawaian c. SOP Permintaan Data Kepegawaian Melalui SIMPEG
2) SOP Sub Bidang Pelayanan Kepegawaian meliputi : a. SOP Penerbitan Surat Izin Cuti b. SOP Penerbitan Surat Izin Belajar c. SOP Fasilitasi Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu dan Kartu TASPEN.
2.5. Standar Operasional Prosedur Bidang Pembinaan dan Pendayagunaan Pegawai SOP Bidang Pembinaan dan Pendayagunaan Pegawai meliputi beberapa sub Bidang antara lain : 1) SOP Sub Bidang Pembinaan Pegawai meliputi :
a. SOP Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian b. SOP Penyelesaian Kasus Pelanggaran PP 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS dan PP 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian.
c. SOP Penyelesaian Kasus Pidana /Tipikor Berdasarkan Uu Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
d. SOP Pelaksanaan Bimtek Penyelesaian Kasus Kepegawaian bagi Petugas Pengelola Kepegawaian di seluruh SKPD.
2) SOP Sub Bidang Pendayagunaan Pegawai meliputi : a. SOP Pengajuan Ijin Cerai PNS b. SOP Pengajuan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian PNS c. SOP Seleksi Pegawai berprestasi d. SOP Pengajuan Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya PNS e. SOP Pemberian penghargaan bagi Pejabat Fungsional tertentu Non Guru
yang berprestasi
Selanjutnya tahapan dan mekanisme SOP diuraikan dalam LAMPIRAN diagram alir (Flow Cart).
Standar Operasional Prosedur BKD Kab. Cilacap. 9
BAB III
PENUTUP
Meskipun Standar Operasional Prosedur merupakan bagian kecil dari aspek
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, namun demikian SOP memiliki peran
yang besar untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan konsisten
dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, pedoman ini menjadi instrumen yang penting untuk
mendorong setiap instansi pemerintah dalam memperbaiki proses internal masing-
masing sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat.
Pada gilirannya, peningkatan kualitas pelayanan akan meningkatkan
akuntabilitas yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP
Drs. HEROE HARJANTO, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19620307 198503 1 015