PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP -...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP -...
Oleh :
SUPRIYANTO [email protected]
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PENGELOLA SUMBERDAYA
KAWASAN SEGARA ANAKAN (DKP2SKSA)
KABUPATEN CILACAP
Disampaikan pada acara workshop : ADAPTASI DAN PERUBAHAN IKLIM,
DISELENGGARAKAN PPI ITB, Cilacap 7 Desember 2016
LATAR BELAKANG Seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali masyarakat
Kab. Cilacap mendambakan segera terwujudnya
kehidupan bangsa yang maju, sejahtera, dan berdaulat.
Namun sudah 71 tahun merdeka, Indonesia masih
sebagai negara berkembang berpendapatan menengah
bawah (GNP per kapita US$ 4.200) dengan angka
pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, kesenjangan
kaya vs. miskin kian melebar, daya saing dan Indeks
Pembangunan Manusia yang rendah, dan sebagai
‘follower’ bukan ‘trend setter’ dalam tata pergaulan
internasional.
Illegal fishing, illegal mining, illegal trading, dan aktivitas ekonomi ilegal lainnya marak kerugian negara Rp 300 trilyun/tahun (Bappenas, 2012).
Sekitar 75 % total barang yang diekspor oleh Indonesia harus melalui Singapura, karena hingga kini kita belum memiliki hubport bertaraf internasional (Kemenhub, 2012).
Sekitar 90% total barang yang diekspor dan diimpor dari dan ke Indonesia, dan 25% - 55% total barang yang dikapalkan antar pulau di dalam wilayah NKRI diangkut oleh perusahaan pelayaran (shipping company) asing (MAERSK, HANJIN, EVER GREEN, dan COSCO) Sehingga, sejak 1987 hingga sekarang Indonesia menghamburkan devisa rata-rata US$ 15 milyar (Rp 210 trilyun) per tahun (INSA, 2013).
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
LUAS DARAT 1,9 juta km2
(25%)
LUAS LAUT 5,8 juta km2
(75%)
LAHAN DARAT
PERAIRAN TAWAR
28% 72%
• Jumlah pulau 17.504, terdaftar di PBB 13.466 pulau • Garis pantai terpanjang keempat di dunia (95.181 km)
INDONESIA NEGARA BAHARI DAN KEPULAUAN
TERBESAR DI DUNIA Sumber: data dan informasi geospasial, 2013
DEFINISI
Ekonomi kelautan (marine economy) adalah
semua kegiatan ekonomi yang berlangsung di
wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi
di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan
jasa-jasa lingkungan kelautan untuk
menghasilkan barang dan jasa (goods and
services) yang dibutuhkan umat manusia (Dahuri,
2003; Kildow, 2005)
PERIKANAN TANGKAP
PERIKANAN BUDIDAYA
INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
INDUSTRI BIOTEKNOLOGI
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PARIWISATA BAHARI
PERHUBUNGAN LAUT
INDUSTRI DAN JASA MARITIM
SUMBERDAYA WILAYAH PULAU KECIL
COASTAL FORESTRY (HUTAN MANGROVE)
NON-CONVENTIONAL RESOURCES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(KKP)
(KKP)
(KKP)
: garam (KKP)
(KKP)
(KKP)
11 SEKTOR EKONOMI KELAUTAN
Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,2 triliun/tahun atau 7 kali lipat APBN 2015 (Rp 2.000 triliun = US$ 170 miliar) atau 1,2 PDB Nasional saat ini.
Lapangan kerja: 40 juta orang atau 1/3 total angkatan kerja Indonesia.
Pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 22%. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya > 30%.
NO SEKTOR EKONOMI NILAI EKONOMI (MILYAR
DOLAR AS/TH)
1. Perikanan Tangkap 12
2. Perikanan Budidaya 80
3. Industri Pengolahan Hasil Perikanan 100
4. Industri Bioteknologi Kelautan 180
5. ESDM 210
6. Parawisata Bahari 60
7. Transportasi Laut 30
8. Industri dan Jasa Maritim 200
9. Coastal Forestry 8
10. Sumber Daya Wilayah Pulau Kecil 120
11. Sumber daya No-Konvensional 200
Total 1.200
ESTIMASI NILAI EKONOMI SEKTOR- SEKTOR EKONOMI KELAUTAN INDONESIA
1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan,
pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya.
2. Menghasilkan produk dan jasa kelautan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor.
3. Meningkatkan kontribusi sektor-sektor kelautan bagi perekonomian Indonesia secara signifikan.
4. Menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.
5. Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatan konsumsi ikan, seafood, dan produk perikanan lain.
6. Memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian SDA.
7. Meningkatkan budaya maritim bangsa dan memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI.
Tujuan Pembangunan Kelautan
TINGKAT KEMAKMURAN
NO Negara Luas Wilayah
(km2)
Jumlah Penduduk
(jiwa)
Daya saing (peringkat)
GDP (billion
USS)
GDP per Kapita (US)
IPM
1 Singapura 697 5.460.302 5,61 (2) 286,9 52.179 0,895
2 Malaysia 329.847 29.628.392 5,03 (25) 327,9 10.946 0,769
3 Brunei Darussalam
5.765 415.717 4,96 (26) 16,5 40.647 0,855
4 Thailand 513.120 67.448.120 4,54 (37) 425,0 6.572 0,690
5 Indonesia 1.904.569 251.160.124 4,53 (38) 1.000,4 4.200 0,629
6 Filipina 300.000 105.720.644 4,29 (59) 284,5 2.918 0,654
7 Vietnam 331,210 92.477.857 4,18 (70) 156,0 1.705 0,617
8 Laos 236,800 15.205.539 4,08 (81) 10,3 1.587 0,543
9 Kamboja 181.035 6.695.166 4,01 (88) 15,7 1.017 0,543
10 Myanmar 676,578 55.167.330 3,23 (139) 57,4 884 0,498
Source: The Global Competitiveness Report 2012–2013
NEGARA-NEGARA ASEAN
Pengangguran Terbuka (Agustus 2014) = 7,24 juta orang
Setengah Menganggur (Februari 2014) = 37 juta orang
Penduduk Miskin (September 2014) = 27,73 juta orang
Garis Kemiskinan 2014 = Rp 312.328/kapita/bln
Penduduk Miskin Versi Bank Dunia
(US$ 2/org/hr) = 117 juta orang
Artinya, Hampir 50% Rakyat Indonesia Hidup Dalam Kemiskinan!!!
(BPS, 2014 Laporan Bulanan Sosial Ekonomi) PENGANGGURAN & KEMISKINAN
Pada 2012, 36% anak balita mengalami kurang gizi
kronis dan 7,8 juta anak (kelima terbanyak di dunia)
mengalami pertumbuhan terhambat (stunted growth)
mengakibatkan cacat permanen pada fisik dan
kecerdasan a lost generation (UNICEF, 2013;
Kemenkes, 2014).
Pada 2011 Skor Pola Pangan Harapan hanya 77,3
(harusnya minimal 100). Rendahnya skor PPH itu
karena rendahnya konsumsi protein hewani, sayur,
dan buah (BKP, Kementan, 2012).
Status Gizi dan Kesehatan Masyarakat Indonesia
Sektor Komoditas Unggulan
Ekspor Pasar Dalam Negeri
Perikanan Tangkap Tuna Yellowfine, Tuna Albacore, Tuna Big Eye, Tuna Blue fine, Bawal, Kerapu, Ubur-ubur, Udang Lobster, Udang Windu, Udang Banana/Jerbung, Udang Rebon besar, Layur besar, Ubur-ubur
Cakalang, Tongkol, Tengiri, Layang, Lemuru, Bawal hitam, Kakap, Pari, Udang, Cucut, Marline, Meka, Udang rebon, Udang krosok, Udang Barat, Udang Jerbung
Perikanan Budidaya Udang Windu, Udang Vanamei
Gurami, Mas, Lele, Nila, Mujair, Bandeng, Kepiting
a. Komoditas Unggulan
PRODUK UNGGULAN DAN PENDAPATAN
SEKTOR PERIKANAN
Sumber : Cilacap Dalam Angka 2014 diolah RD Institute 2015
PERMASALAHAN
1. Masalah Utama
Masih Tingginya Tingkat Sedimentasi
- Dampak positif, sebagai sumber nutrisi dan penambahan luas areal
- Dampak negatif, perubahan komposisi jenis vegetasi hutan mangrove dan penyempitan luas perairan laguna
Tahun Luas
1984 2.906 ha
1985 2.893 ha
1986 2.811 ha
1989 2.298 ha
1991 2.019 ha
1992 1.800 ha
1994 1.575 ha
2000 1.200 ha
2001 800 ha
2003 600 ha
2005 834 ha
2008 750 ha
2014 500 ha
2001
2003 2005
a. BANJIR
Perempatan Kota Sidareja
Cilacap – Jawa Tengah Kalipucang – Ciamis
Jawa Barat
BANJIR TAHUNAN
Luas Hutan Mangrove : 6.716 ha (PPPJ-LAPAN) Sumber : Citra Satelit Landsat 8 Path 121/Row 065, Mei 2013)
Tahun Luas Hutan
Mangrove
Tahun Luas Hutan
Mangrove
1974 15.551 ha 2003 8.359 ha
1978 10.975 ha 2008 8.495 ha
1994 8.975 ha 2012 6.436 ha
1998 8.892 ha 2014 6.716 ha
1) Berkurangnya Luas Laguna
2) Ekosistem sumberdaya perikanan terancam punah
3) Penyusutan hutan mangrove
4) Terganggunya alur transportasi air
5) Terganggunya Sistem Drainase DI. Sidareja Cihaur dan
Sistem Pengendalian Banjir Wilayah Sungai Citanduy.
6) Penurunan hasil penangkapan ikan khususnya di Wilayah
Pangandaran, Cilacap dan sekitarnya
7) Terhambatnya pengembangan ekowisata/ wisata bahari dan
lab. Alam.
DAMPAK KERUSAKAN EKOSISTEM
SEGARA ANAKAN
b. Masih Tingginya Penebangan Liar Hutan Mangrove
- pemenuhan kebutuhan hidup - rendahnya kesadaran - diperkirakan 10 – 15 jukung kayu
mangrove hasil tebangan liar perhari, jumlah ini setara dengan 12 – 18 m3
Dampak yang terjadi :
Meningkatnya pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai peruntukannya (konversi lahan
untuk pemukiman dan budidaya)
HAMBATAN 1. Sebagian besar usaha ekonomi masih
mengandalkan pada ekstraksi SDA (perikanan,
pertanian, dan pertambangan) dan dijual dalam
bentuk bahan baku atau produk antara , belum
berupa produk hilir (final products) yang bernilai
tambah dan berdaya saing tinggi.
2. Kecuali sektor ESDM, kegiatan sektor ekonomi
lainnya (perikanan tangkap, perikanan budidaya,
pertanian tanaman pangan, perkebunan,
peternakan, dan pariwisata) pada umumnya
diusahakan secara tradisional.
3. Pola pembangunan kurang ramah lingkungan dan
kurang inklusif Akibatnya: timbul kerusakan
lingkungan & SDA, dan kesenjangan kaya vs
miskin yang semakin melebar.
4. Infrastruktur (jaringan jalan, sarana transportasi
laut, telkom, listrik, energi, pelabuhan, bandara,
dan air bersih) kurang memadai.
5. Aksesibilitas ke daerah pasar lainnya di Indonesia
serta ke luar negeri masih terbatas.
6. Jumlah SDM berkualitas (knowledge, skills, etos
kerja, dan akhlak) masih kurang.
Fokus Pembangunan PT
1. Bantuan kapal perikanan >5-30 GT dan di atas 30 GT serta alat tangkapnya (Program Prioritas KKP dan DAK)
2. Mendukung Pembenahan tata kelola perikanan tangkap (moratorium perizinan, transhipment, pengaturan alat tangkap)
3. Sertifikasi awak kapal perikanan (ankapin, atkapin, BST, Navigasi, dll)
4. Mendukung Proses perizinan (pengukuran ulang kapal, pendaftaran kapal, e-services perizinan)
5. Sentra Perikanan Terpadu
6. Perbaikan kampung nelayan/Sekaya Maritim
7. Sertifikasi tanah nelayan (SeHat Nelayan)
8. Perbaikan pendataan (statistik, logbook, observer)
9. Peningkatan ketelusuran hasil tangkapan (SHTI/Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan)
10. Fasilitasi akses permodalan usaha nelayan
11. Penerapan sistem informasi nelayan pintar
12. Asuransi Nelayan
Strategi Pembangunan PT
1. Pengelolaan SDI
a. Revitalisasi pengelolaan WPP-NRI termasuk inisiasi pembentukan lembaga pengelolaan perikanan,
b. Dukungan penanggulangan IUU Fishing, terutama Unreported fishing melalui pelaporan elektronik data SDI (electronic -logbook, e-observer)
2. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
a. Bantuan kapal perikanan yang memenuhi aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan (3 L)
b. Bantuan alat penangkap ikan yang produktif dan ramah lingkungan
c. Mendukung penerapan aplikasi sistem pendaftaran kapal perikanan online
d. Sertifikasi awak kapal perikanan
Strategi Pembangunan PT
3. Pengelolaan Kenelayanan
a. Pendampingan Bantuan premi asuransi untuk nelayan
b. Percepatan penumbuhan KUB menjadi koperasi
c. Pembentukan lembaga keuangan mikro (LKM) untuk nelayan, embrio Bank Maritim
d. Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Se Hat Nelayan)
e. Asuransi Nelayan
Strategi Pembangunan PT
4. Pengendalian Penangkapan Ikan
a. Kebijakan tidak membuka investasi asing di sektor hulu (penangkapan)
b. Mendukung Pelayanan migrasi izin kapal daerah yang melakukan markdown ke provinsi dan pusat
c. Mendukung Perbaikan pelayanan dan sistem perizinan di pusat (e-services, DSS)
d. Mendukung Integrasi perizinan pusat-daerah
1. Pemberdayaan Usaha Perikanan Tangkap (PUMM, SeHat nelayan, Kartunelayan, Asuransi, Pendampingan, MPA, PKN, Sekaya Maritim).
2. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang Memadahi (PPI, MINA POLITAN, Industrialisasi, Blue economy).
3. Renstrukturisasi/ Tranformasi Armada Nelayan (< 5 GT alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, perijinannya)
4. Bantuan Modal dan Paket Usaha Perikanan Tangkap dengan Fasilitas Utama Kapal <5 GT
5. Peningkatan Mutu Produk, Nilai Tambah dan Daya Saing Usaha Adi Bakti MB, Devers. Usaha, Fish handling, Cold chain system, KKMB, dll.
6. Pengembangan Pasar.
7. Pengembangan Sistem Informasi.
8. SAR, Coast Guard.
9. Data Base – Monev
10. SDM (Bimtek, Magang, Latihannavigasi, Ankapin, Atkapin, BST, ABK, Kader Nelayan, dll)
11. Kajian Adaptasi Perikanan Tangkap Terhadap Perubahan dan Variabilitas Iklim di Wilayah Pesisir Selatan Pulau Jawa Berdasarkan Kajian Resiko