PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DI ...

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 1A6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERIODE TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Sistem Merit

dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara

di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu

dilaksanakan penilaian mandiri pada seluruh aspek

Sistem Merit di lingkungan Kementerian

Perhubungan;

b. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri pada

seluruh aspek Sistem Merit di lingkungan

Kementerian Perhubungan dan berdasarkan

ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40

Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam

Manajemen Aparatur Sipil Negara, Kementerian

Perhubungan wajib membentuk Tim Penilaian

Mandiri Sistem Merit yang ditetapkan oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan

- 2 -

Mengingat

tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Sistem

Merit di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Periode Tahun 2020 - 2024;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara


6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018

tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen

Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

- 3 -

8. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9

Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri

Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara

di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara


Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT


PERIODE TAHUN 2020 - 2024.

PERTAMA : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit

di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Tahun

2020 - 2024 yang selanjutnya disebut Tim Penilaian

Mandiri, dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA, terdiri dari:

1. Pengarah;

2. Penanggung Jawab;

3. Ketua Tim Penilai;

4. Wakil Ketua Tim Penilai;

5. Anggota Tim Penilai;

6. Sekretariat; dan

7. Pengawas Internai.

KETIGA : Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA, mempunyai tugas:

1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan

berkaitan dengan garis besar kebijakan dalam rangka

pelaksanaan penilaian mandiri Sistem Merit

di lingkungan Kementerian Perhubungan.

- 4 -

2. Penanggung Jawab, yang mempunyai tugas

mengkoordinir dan memantau pelaksanaan tugas tim

penilaian mandiri Sistem Merit di lingkungan

Kementerian Perhubungan sesuai dengan Road Map

yang telah disusun serta memberikan saran masukan

jika pelaksanaan tugas tim belum mencapai hasil

sebagaimana yang diharapkan.

3. Ketua Tim Penilai, mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan penyusunan Road Map

penerapan Sistem Merit di lingkungan Kementerian

Perhubungan;

b. membahas perkembangan Road Map penerapan


Perhubungan;

c. melakukan penilaian mandiri penerapan Sistem

Merit di lingkungan Kementerian Perhubungan;

d. menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan

hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit;

dan

e. melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan


Perhubungan kepada Pengarah dan Komisi

Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tembusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

4. Wakil Ketua Tim, mempunyai tugas membantu Ketua

Tim merangkap Anggota Tim dalam pelaksanaan

penerapan Sistem Merit di lingkungan Kementerian

Perhubungan.

5. Anggota Tim Penilai, mempunyai tugas menyiapkan

penyusunan Road Map penerapan Sistem Merit

di lingkungan Kementerian Perhubungan, penyiapan

dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian

mandiri penerapan Sistem Merit dan melakukan

penilaian yang dibagi dalam beberapa bidang, meliputi:

a. bidang Aspek Perencanaan Kebutuhan Pegawai

mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap:

- 5 -

1) ketersediaan peta jabatan dan rencana

kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5

(lima) tahun yang disusun menurut jumlah,

jabatan, pangkat, kualifikasi, kompetensi dan

unit kerja sesuai dengan rencana strategis

organisasi dan ditetapkan Pejabat Pembina

Kepegawaian (PPK);

2) ketersediaan database pegawai yang disusun

menurut jumlah, jabatan, pangkat, kualifikasi,

kompetensi dan unit kerja;

3) ketersediaan database pegawai yang akan

memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun

yang disusun menurut jumlah, jabatan, pangkat

dan unit kerja; dan

4) ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan

pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun,

baik yang berasal dari calon PNS, Pegawai Negeri

Sipil (PNS) instansi lainnya, Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

b. bidang Aspek Pengadaan Pegawai mempunyai tugas

melakukan penilaian terhadap:

1) ketersediaan rencana pengadaan pegawai untuk

tahun berjalan yang dirinci menurut jumlah,

jabatan, pangkat, kualifikasi, kompetensi, dan

unit kerja, baik yang berasal dari calon PNS, PNS

dari instansi lain atau daerah lain, PPPK;

2) ketersediaan kebijakan internai instansi terkait

pelaksanaan pengadaan pegawai secara terbuka,

kompetitif, transparan, dan tidak diskriminatif;

3) pelaksanaan penerimaan calon PNS, PPPK, atau

PNS dari instansi lain dilakukan secara terbuka;

4) pelaksanaan pelatihan prajabatan/pelatihan

dasar bagi calon PNS; dan

5) persentase pegawai yang barn diangkat menjadi

PNS yang penempatan pertamanya sesuai

jabatan yang dilamar;

- 6 -

c. bidang Aspek Pengembangan Karier mempunyai

tugas melakukan penilaian terhadap:

1) penetapan nomenklatur jabatan dan standar

kompetensi manajerial, teknis, dan sosial

kulturai untuk setiap jabatan dengan keputusan

PPK;

2) pemetaan talenta dan ketersediaan profil pegawai

melalui pemetaan talenta, kompetensi, bakat,

dan minat yang dilakukan oleh lembaga penilai

yang terakreditasi atau tim asesor yang

bersertifikat;

3) pembangunan talent pool dan rencana suksesi;

4) ketersediaan informasi tentang kesenjangan

kualifikasi dan kompetensi dengan

membandingkan antara profil pegawai dan

standar kompetensi jabatan;

5) ketersediaan informasi tentang kesenjangan

kinerja dengan membandingkan antara kinerja

yang diharapkan dan kinerja sebenarnya;

6) ketersediaan strategi dan program peningkatan

kompetensi yang disusun berdasarkan analisis

kesenjangan kompetensi dan kesenjangan

kinerja;

7) pelaksanaan program peningkatan kompetensi

melalui penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan, praktik kerja, pertukaran pegawai,

coaching, counselling, dan mentoring-,

d. bidang Aspek Promosi, Mutasi dan Rotasi


1) ketersediaan kebijakan internai instansi tentang pola karier;

2) ketersediaan kebijakan internai tentang pengisian

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka

serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada

talent pool dan rencana suksesi; dan

- 7 -

3) pelaksanaan pengisian JPT, Jabatan

Administrasi, dan Jabatan Pengawas secara

terbuka dan kompetitif;

e. bidang Aspek Manajemen Kinerja, mempunyai tugas


1) ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan

diturunkan dari rencana strategis organisasi;

2) penerapan metode penilaian kinerja yang objektif

dan terukur;

3) penilaian kinerja secara berkala yang disertai

dengan dialog kinerja untuk memastikan

tercapainya kontrak kinerja;

4) ketersediaan informasi tentang analisis

permasalahan kinerja dan penyusunan strategi

penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan

organisasi; dan

5) penggunaan hasil penilaian kinerja sebagai dasar

bagi penentuan keputusan manajemen terkait

pembinaan dan pengembangan karier;

f. Bidang Aspek Penggajian, Penghargaan, dan

Disiplin, mempunyai tugas melakukan penilaian

terhadap:

1) kebijakan internai Instansi Pemerintah tentang

pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil

penilaian kinerja;

2) ketersediaan kebijakan internai Instansi

Pemerintah tentang pemberian penghargaan

terhadap pegawai berprestasi luar biasa;

3) ketersediaan kebijakan internai Instansi

Pemerintah tentang penegakan disiplin, kode etik

dan kode perilaku pegawai di lingkungan

instansinya; dan

4) pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin,

pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang

dilakukan pegawai.

- 8 -

g. bidang Aspek Perlindungan dan Pelayanan,


1) kebijakan dan pelaksanaan perlindungan

pegawai diluar dari jaminan kesehatan, jaminan

kecelakaan kerja, program pensiun, yang

diselenggarakan secara nasional; dan

2) penyediaan fasilitas yang memberi kemudahan

bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan

administrasi;

h. bidang Aspek Sistem Informasi, mempunyai tugas


1) pembangunan sistem informasi kepegawaian

yang berbasis teknologi informasi yang

terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja,

penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;

2) penerapan e-performance yang terintegrasi

dengan Sistem Informasi Kepegawaian;

3) pengunaan e-offìce yang memudahkan pelayanan

administrasi kepegawaian; dan

4) pembangunan dan penggunaan asessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian

jabatan berbasis teknologi informasi.

6. Sekretariat, mempunyai tugas:

a. menyiapkan data dukung/dokumen dari penerapan

seluruh aspek penilaian mandiri Sistem Merit

di lingkungan Kementerian Perhubungan;

b. melakukan pembaruan terhadap data

dukung/dokumen seluruh aspek penilaian mandiri

Sistem Merit di lingkungan Kementerian Perhubungan;

c. melakukan rekapitulasi terhadap seluruh penilaian

dan melaporkan kepada masing-masing penilai dan

Tim Pengawas Kualitas Sistem Merit; dan

d. melakukan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.

- 9 -

KEEMPAT

KELIMA

7. Pengawas Internai, mempunyai tugas:

a. mengawasi pelaksanaan penilaian mandiri Sistem

Merit di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan

b. memberikan masukan terhadap perbaikan

pelaksanaan penilaian mandiri Sistem Merit

di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Masa kerja Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA, terhitung mulai tanggal

ditetapkan Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal

31 Desember 2024.

Segala biaya yang diperlukan oleh Tim Penilaian Mandiri

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)

Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- 10 -

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam

Keputusan Menteri ini, akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juni 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;

4. Kepala Lembaga Administrasi Negara;

5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

7. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

8. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

9. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi;

10. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;

11. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

12. Para Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan

13. Anggota Tim yang bersangkutan.

ADJI HERPRIARSONO

- 11 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 146 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENI LAI A N MANDIRI

SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PERIODE

TAHUN 2020 - 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT


PERIODE TAHUN 2020 - 2024

A. Pengarah : Menteri Perhubungan.

B. Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal.

C. Ketua Tim Penilai : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

D. Wakil Ketua Tim:

1. Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian, Biro Kepegawaian dan

Organisasi;

2. Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi Pegawai, Biro Kepegawaian

dan Organisasi;

3. Kepala Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai, Biro

Kepegawaian dan Organisasi; dan

4. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Kepegawaian dan

Organisasi.

E. Anggota Tim Penilai:

1. Bidang Aspek Perencanaan Kebutuhan Pegawai:

a. Kepala Biro Perencanaan;

b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

c. Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian, Biro Kepegawaian dan

Organisasi;

d. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik

Negara;

- 12 -

e. Kepala Bagian Pentarifan dan Pelaporan, Biro Perencanaan;

f. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat

Jenderal Perhubungan Darat.

2. Bidang Aspek Pengadaan Pegawai:

a. Sekretaris Inspektorat Jenderal;

b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

c. Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian, Biro Kepegawaian dan

Organisasi;

d. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana,

Inspektorat Jenderal;

e. Kepala Bagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut;

f. Kepala Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan dan Tata Kelola,

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara.

3. Bidang Aspek Pengembangan Karier:

a. Kepala Biro Keuangan;

b. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perhubungan;

c. Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi Pegawai, Biro

Kepegawaian dan Organisasi;

d. Kepala Bagian Kepegawaian, Sekretariat Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Perhubungan;

e. Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan.

f. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Komite Nasional

Keselamatan Transportasi (KNKT).

4. Bidang Aspek Promosi, Mutasi dan Rotasi:

a. Kepala Biro Hukum;

b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

c. Kepala Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai, Biro


d. Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara;

e. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian,

Biro Hukum.

f. Sekretaris Mahkamah Pelayaran.

5. Bidang Aspek Manajemen Kinerja:

a. Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;

- 13 -

b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Perkeretaapian;

c. Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi Pegawai, Biro


d. Kepala Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai, Biro


e. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan

Kelembagaan Internasional;

f. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkeretaapian.

6. Bidang aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin:

a. Kepala Biro Umum;

b. Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;

c. Ketua Mahkamah Pelayaran;

d. Kepala Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai, Biro


e. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan, Biro

Umum;

f. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Badan

Pengelola Transportasi Jabodetabek.

7. Bidang Aspek Perlindungan dan Pelayanan:

a. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;

b. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;

c. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Kepegawaian

dan Organisasi;

d. Kepala Bagian Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum, Biro

Hukum;

e. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pengelolaan Transportasi

Berkelanjutan

f. Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, Sekretariat Badan

Litbang Perhubungan.

8. Bidang Aspek Sistem Informasi:

a. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;

b. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan;

c. Sekretaris Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

d. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Kepegawaian

dan Organisasi;

- 14 -

e. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Teknologi Informasi dan

Komunikasi Perhubungan;

f. Kepala Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi,

Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

E. Sekretariat:

1. Kepala Subbagian Program dan Tata Usaha Biro, Biro Kepegawaian

dan Organisasi;

2. Kepala Subbagian Data dan Formasi Pegawai, Biro Kepegawaian dan

Organisasi;

3. Kepala Subbagian Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai, Biro


4. Kepala Subbagian Fasilitasi dan Kerjasama Pengembangan

Kompetensi, Biro Kepegawaian dan Organisasi;

5. Kepala Subbagian Pengembangan Kompetensi dan Jabatan

Fungsional, Biro Kepegawaian dan Organisasi;

6. Kepala Subbagian Informasi dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi,

Biro Kepegawaian dan Organisasi;

7. Kepala Subbagian Mutasi dan Kepangkatan, Biro Kepegawaian dan

Organisasi;

8. Kepala Subbagian Perawatan dan Kesejahteraan Pegawai, Biro


9. Kepala Subbagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai, Biro Kepegawaian dan Organisasi;

10. Kepala Subbagian Peraturan Kepegawaian, Biro Kepegawaian dan

Organisasi;

11. Kepala Subbagian Organisasi, Biro Kepegawaian dan Organisasi;

12. Kepala Subbagian Ketatalaksanaan, Biro Kepegawaian dan Organisasi;

13. Kepala Subbagian Kepegawaian, Sekretariat Inspektorat Jenderal;

14. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Direktorat

Jenderal Perhubungan Darat;

15. Kepala Subbagian Rencana dan Pengembangan Pegawai, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

16. Kepala Subbagian Perencanaan dan Mutasi, Sekretariat Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara;

17. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkeretaapian;

- 15 -

18. Kepala Subbagian Perencanaan Kepegawaian dan Organisasi Tata

Laksana, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perhubungan;

19. Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat Badan

Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;

20. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Badan

Pengelola Transportasi Jabodetabek;

21. Dedy Suhendra, S.Kom, M.AP;

22. Ridlwan Khairul, S.Kom, M.AP;

23. Zaka Zulkifli, S.Kom;

24. Ryzda Haristian, S.AP;

25. Wilrilles Egter, S.IP, M.MTr;

26. Yhan Arief Setiawan, S.AP, M.Si;

27. Ayatullah, SH, M.AP;

28. Wisuka Paluphi, S.Psi;

29. Eniwati, S.AP;

30. Sulistiono, S.Kom, M.MTr;

31. Ramadhani Chairul Fansyuri, SH; dan

32. Fadli Ardiansyah, S.ST.

F. Pengawasan Internai : Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal.

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

sesuai dengan aslinya

HUKUM,

ADJI HERPRIARSONO

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DI ...

Documents

Transcript of PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DI ...