Pembangunan Budaya Integritas -...

Pembangunan BudayaIntegritas

PEMERINTAH PROVINSI RIAUTAHUN 2017

B

U

K

U

B

U

K

U

S

A

K

U

S

A

K

U

Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas

Pemerintah Provinsi Riau ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, atas limpahan berkah dan rahmat

serta hidayah-Nya sehingga Buku Saku

Pembangunan Budaya Integritas dapat

diselesaikan.

Provinsi Riau memiliki posisi yang strategis

dalam pertumbuhan ekonomi dimana

terletak ditengah pulau Sumatera yang

berbatasan langsung dengan selat Malaka.

Posisi ini memberikan keuntungan untuk

kemajuan Provinsi Riau dalam penyeleng-

garaan dan pelaksanaan pembangunan

untuk mensejahterakan masyarakat.

Aparatur selaku ujung tombak roda

pemerintahan dan pembangunan dituntut

mempunyai kompetensi manajerial, teknis

dan fungsional sehingga memiliki daya saing.

Disamping itu aparatur diharapkan memiliki


Pemerintah Provinsi Riau iii

integritas yang tinggi dalam pelaksanaan

tugas khususnya dibidang pelayan publik

sehingga penyimpangan tidak terjadi.

Kondisi hari ini masih dirasakan Integritas

Aparatur masih rendah yang tergambar dari

tuntutan masyarakat dalam memperoleh

pelayanan Publik daari pemerintah.

Menyadari akan hal tersebut, diperlukan

media untuk membekali pemahaman

aparatur terhadap integritas yang salah

satunya dengan menerbitkan Buku Saku

Pembangunan Budaya Integritas.

Pekanbaru, Juli 2017

Kepala BPSDM Provinsi Riau,

Drs. ASRIZAL, M.Pd


Pemerintah Provinsi Riau iv

DAFTAR ISI

Kata Pengantar....................................

Daftar Isi ............................................

ii

iv

Latar Belakang..................................... 1

Dasar Hukum dan Peraturan

Perundang-undangan..........................

3

Yel-Yel................................................ 6

Penegasan Istilah.................................

7

Defenisi Aparatur Sipil Negara............. 11

Prinsip ASN......................................... 13

Nilai Dasar ASN.................................. 14

Kode Etik ASN..................................... 16

Defenisi Integritas................................ 19

Nilai Dasar Integritas........................... 21

Kadar Nilai Integritas........................... 22

Visi Misi RPJPD Riau............................ 24

Visi Misi RPJMD Provinsi Riau.............. 26

Budaya Melayu Berintegritas................. 27

LHKASN..............................................

34

Testimoni.............................................

41


Pemerintah Provinsi Riau 1

Integritas adalah konsistensi dan keteguhan

yang tak tergoyahkan dalam menjunjung

tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

Integritas juga dapat diartikan sebagai

kejujuran dan kebenaran dari tindakan

seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Batasan diatas menunjukan kepada kita

bahwa integritas pada diri seorang manusia

memegang peranan penting pada

kemuliaannya sebagai seorang manusia.

Kemudian bagi kehidupan bermasyarakat,

adanya integritas pada orang-orangnya akan

menjamin adanya tatanan masyarakat yang

baik. Ini berarti integritas adalah salah satu

penentu keberadaban dan kehebatan suatu

bangsa.

Aparatur selaku garda terdepan

penyelenggaraan pemerintahan harus

memiliki konsistensi keberadaannya yang

berperilaku arif dengan menjunjung tinggi

nilai luhur Pancasila dan UUD 1945,

sehingga mampu menancapkan di jiwa nilai-

nilai integritas baik secara struktural maupun

kultural.

LATAR BELAKANG



Sampai saat ini terlihat upaya pemerintah

dengan segenap daya untuk menumbuhkan

kembali rasa, etika, moral dan karakter serta

membudayakan kembali nilai-nilai yang

dirasa sudah terkikis dan tergerus dengan

perkembangan zaman.

Berdasarkan hal tersebut diatas, salah satu

cara internalisasi nilai-nilai integritas dalam

melaksanakan tugas dan fungsi, guna

mewujudkan sosok individu aparatur yang

profesional, berempati, religius dan

berintegritas adalah dengan membuat Buku

Saku Pembangunan Budaya Integritas.



DASAR HUKUM DAN

PERUNDANG-UNDANGAN

“Itulah adat sebenar adat

Adat diturun dari syarak

Dilihat dengan hukum syariat

Itulah pusaka turun menurun”



1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme;


tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;


tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;


tentang Aparatur Sipil Negara;


tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil;

8.

DASAR HUKUM



9. Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pendaftaran,

Pengumuman dan Pemeriksaan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara;

10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Kewajiban Penyampaian Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Sipil Negara

(LHKASN) di Lingkungan Instansi

Pemerintah



“RIAU PRIORITAS...”

“BISA... BISA... BISA...”!!!

Yel-Yel Integritas

Provinsi Riau

PRIORITAS “Profesional, Religius & Integritas”



1. Modal dasar adalah potensi dan fitrah

yang melekat pada setiap insan atau

pribadi berupa pendengaran,

penglihatan, dan raga/kinestetis yang

perlu diaktualisasikan seoptimal mungkin

dalam membentuk karakter insan yang

jujur, konsisten, dan berani;

2. Azas/Prinsip/Dasar adalah kebenaran

yang menjadi pokok dasar berpikir dan

bertindak yang digunakan dalam

pembangunan budaya integritas;

3. Penyelenggara pemerintahan adalah

setiap insan yang oleh peraturan

perundangan berkerja dalam

menjalankan tugas-tugas

penyelenggaraan urusan pemerintahan

dengan menggunakan dana yang

bersumber dari pemerintah dan

masyarakat berdasarkan peraturan

perundangan;

4. Profesional adalah hal bersangkutan

dengan profesi yang memerlukan

kepandaian khusus untuk menjalan-

kannya yang dilandasi pendidikan

keahlian tertentu (keterampilan,

kejuruan, dan sebagainya);

PENEGASAN ISTILAH



5. Berintegritas adalah suatu sifat, sikap,

dan tindakan keseharian setiap insan

sebagai wujud aktualisasi dan

optimalisasi modal dasar yang

ditunjukkan melalui kejujuran,

konsistensi, dan keberanian dalam

berbuat serta menjaga

kebaikan;Integritas : kondisi ketika ketika

seluruh komponen bangsa melakukan

tindakan sesuai dengan nilai, aturan,

budaya, dan tugas yang diemban melalui

keselarasan dan pengendalian untuk

mencapai tujuan nasional; sehingga suatu

kondisi seluruh komponen bangsa sesuai

dengan nilai, aturan, budaya, dan tugas

yang diemban;

6. Budaya Integritas adalah kesatuan nilai-

nilai yang membudaya, hidup dan

berjalan serta mendarah-daging dalam

perilaku keseharian setiap insan

penyelenggara pemerintahan,

masyarakat, dan organisasi pemerintah

daerah;

7. Pembangunan Budaya Integritas adalah

proses meningkatkan atau memper-

tahankan kebiasaan yang baik yang ada

pada indvidu dan organisasi yang

menggambarkan bagaimana integritas

terjaga dan kuat dari waktu ke waktu

yang tetap selaras dengan pengaruh

global;



8. Panduan Komite Integritas Provinsi Riau

adalah sebuah dokumen yang disusun

oleh serta digunakan sebagai panduan

Komite Integritas dalam upaya

membangun budaya integritas di

Provinsi Riau;

9. Komite Integritas adalah wadah yang

dibentuk sebagai tempat bernaungnya

para Tunas Integritas;

10. Masyarakat adalah warga masyarakat

yang bernaung dalam suatuorganisasi

kemasyarakatan, organisasi pemuda,

organisasi wanita, LSM, dan tokoh

masyarakat/tokoh adat/tokoh agama

yang berada dan/atau berdomisili serta

beraktivitas di Daerah;

11. Penggerak Integritas (PI) adalah para TI

yang dipilih organisasi dengan tujuan

menyebarkan nilai-nilai integritas

organisasi serta menjalankan

pembangunan sistem integritas pada

organisasi masing-masing;

12. Agen Penggerak Integritas (API) adalah

para PI yang sudah berhasil membangun

sistem integritas dan dipilih atas usulan

pimpinan organisasi atau atas

penunjukan Komite Integritas;

13. Duta Integritas (DI) adalah para API

yang dipilih Komite Integritas untuk



mewakili Provinsi Riau berkolaborasi

dengan Kementerian, Lembaga,

Organisasi, Pemerintah Daerah (KLOP).

14. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara (LHKASN), dokumen

penyampaian daftar harta kekayaan ASN

yang dimiliki dan dikuasai sebagai

bentuk transparansi Aparatur Sipil

Negara;

Ket : - Penggerak Integritas membangun KLOP masing- Masing -Agen Penggerak Integritas membangun di sektor Pilar. - Duta Integritas membangun Integritas Nasional

Tunas Integritas

Penggerak Integritas

Agen Penggerak Integritas

Duta Integritas



DEFINISI APARATUR SIPIL NEGARA

• Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah

profesi bagi pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah

• Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja yang selanjutnya

disingkat PPPK adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, yang diangkat berdasarkan

perjanjian kerja untuk jangka waktu

tertentu dalam rangka melaksanakan

tugas pemerintahan

• Pegawai Aparatur Sipil Negara

selanjutnya disebut Pegawai ASN

adalah pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerja yang diangkat oleh

pejabat pembina kepegawaian dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan

pemerintahan atau diserahi tugas

negara lainnya dan digaji berdasarkan

peraturan perundang-undangan



PRINSIP, NILAI DASAR

DAN KODE ETIK BAGI

APARATUR SIPIL NEGARA

“Rumah ada adatnya

Tepian ada bahasanya

Tebing ditingkatkan dengan undang

Negeri dipenuhi dengan lembaga

Kampung dikungkung dengan adat”



Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai profesi

berlandaskan pada prinsip, sebagai berikut :

1. Nilai dasar;

2. Kode etik dan kode prilaku;

3. Komitmen, integritas moral, dan

tanggung jawab pada pelayanan publik;

4. Kompetensi yang diperlukan sesuai

dengan bidang tugas;

5. Kualifikasi akademik;

6. Jaminan perlindungan hukum dalam

melaksanakan tugas; dan

7. Profesionalitas jabatan.



Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus

memiliki nilai dasar, sebagai berikut :

1. Memegang teguh ideologi Pancasila;

2. Setia dan mempertahankan UUD Tahun

1945 serta pemerintahan yang sah;

3. Mengabdi kepada negara dan rakyat

Indonesia;

4. Menjalankan tugas secara profesional

dan tidak berpihak;

5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip

keahlian; 6. Menciptakan lingkungan kerja yang

nondiskriminatif;

7. Memelihara dan menjunjung tinggi

standar etika yang luhur;

8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan

kinerjanya kepada publik;

9. Memiliki kemampuan dalam

melaksanakan kebijakan dan program

pemerintah;

10. Memberikan layanan kepada publik

secara jujur, tanggap, cepat, tepat,

akurat, berdaya guna, berhasil guna dan

santun;

11. Mengutamakan kepemimpinan

berkualitas tinggi;



12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan

kerja sama;

13. Mengutamakan pencapaian hasil dan

mendorong kinerja pegawai;

14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;

dan

15. Meningkatkan efektifitas sistem

pemerintahan yang demokratis sebagai

perangkat sistem karier.



Adapun kode etik dan kode perilaku

ditetapkan untuk mengatur prilaku Aparatur

Sipil Negara (ASN), agar dalam :

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur,

bertanggung jawab dan berintegritas

tinggi;

2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat

dan disiplin;

3. Melayani dengan sikap hormat, sopan,

dan tanpa tekanan;

4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan;

5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan

perintah atasan atau Pejabat yang

Berwenang sejauh tidak bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan etika pemerintahan;

6. Menjaga kerahasian yang menyangkut

kebijakan negara;

7. Menggunakan kekayaan dan barang

milik negara secara bertanggung jawab,

efektif dan efesien;

8. Menjaga agar tidak terjadi konflik

kepentingan dalam melaksanakan

tugasnya;



9. Memberikan informasi secara benar dan

tidak menyesatkan kepada pihak lain

yang memerlukan informasi terkait

kepentingan kedinasan;

10. Tidak menyalahgunakan informasi intern

negara, tugas, status, kekuasaan dan

jabatannya untuk mendapat atau

mencari keuntungan atau manfaat bagi

diri sendiri atau orang lain;

11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan

selalu menjaga reputasi dan integritas

ASN;

12. Melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai disiplin

Pegawai ASN.



KONSEPSI INTEGRITAS

NILAI DASAR INTEGRITAS

KADAR NILAI INTEGRITAS

“Barang siapa mengenal dunia

Tahulah ia barang terperdaya

Barang siapa mengenal akhirat

Tahulah ia dunia mudarat”



Integritas adalah keselaraskan pikiran,

perasaan, ucapan, dan tindakannya dengan

nilai-nilai universal (hati nurani), yaitu selalu

berusaha untuk mempunyai niat pikiran dan

tindakan yang positif, sehingga mampu

untuk menjauhkan dirinya dari keserakahan

dan godaan korupsi dalam kehidupan

sehari-hari, baik sebagai bagian dari suatu

organisasi maupun sebagai bagian

masyarakat umum. Integritas dibagi menjadi

3 (tiga) bagian, terdiri dari :

• Integritas Individu adalah keselarasan

elemen manusia (pikiran, perasaaan,

ucapan, tindakan) dengan hati nurani

(standar kebaikan universal atau nilai-nilai

yang disepakati);

• Integritas Organisasi adalah kondisi ketika

organisasi dalam melakukan tindakan

konsisten sesuai dengan nilai, tujuan dan

tugas yang diemban oleh organisasi

tersebut melalui penyelerasan dan

pengadilan;

DEFINISI INTEGRITAS



• Integritas Pilar dan Nasional adalah sinergi

dari beragam organisasi yang berintegritas

tinggi untuk mewujudkan sasaran (pilar)

bangsa dan suatu kondisi ketika korupsi di

Indonesia terkendali.



Konsep integritas pada Executive Brain

Assessment diklasifikasikan menjadi 3

(tiga) dimensi yaitu :

Kejujuran (honesty) adalah dimensi

potensi integritas yang menunjukkan

aspek komponen integritas pada

kesadaran kebenaran dalam sikap

kejujuran, yang terdiri dari aspek

empati (empathy), tidak mudah untuk

menuduh orang lain bersalah (lack of

blame) dan rendah hati (humility).

Konsistensi (concistency) adalah

dimensi potensi integritas yang

menunjukkan komponen integritas

pada konsistensi dalam perbuatan,

yang terdiri dari aspek pengendalian

emosi (emotional mastery), akuntabel

(accountability), dan fokus menyeluruh

(focus on the whole).

Keberanian (courage) adalah dimensi

potensi integritas yang menunjukan

komponen integritas pada keberanian

menegakan kebenaran secara terbuka,

yang terdiri dari aspek keberanian

(courage), dan percaya diri (self

confidence).



Hasil diskusi stakeholder integritas

diIndonesia dirumuskan konsep kadar

integritas yang teridiri dari 3 (tiga) tingkat :

1. Rendah : Jujur mengikuti nurani, yang

selalu pasti mengarahkan

pada kebaikan dan kebenaran

(nilai-nilai universal);

2. Sedang : Konsisten untuk jujur mengikuti

nurani walaupun datang

godaan;

3. Tinggi : Berani untuk konsisten jujur

mengikuti nurani walaupun

harus menanggung risiko.

KADAR NILAI INTEGRITAS



VISI MISI RIAU 2020

VISI MISI RPJMD RIAU

2014-2019

“Yang dulu jangan menunjang

Yang tengah jangan membelok

Yang dibelakang jangan menumit

Yang lupa diingatkan

Yang bengkok diluruskan

Yang tidur dijagakan

Yang salah tegur menegur

Yang rendah angkat mengangkat

Yang tinggi junjung menjunjung

Yang tua memberi wasiat

Yang alim memberi amanat

Yang berani memberi kuat

Yang berkuasa memberi daulat”



VISI RIAU 2020

“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai

Pusat Perekonomian dan Kebudayaan

Melayu dalam Lingkungan Masyarakat

yang Agamis, Sejahtera Lahir dan

Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020.”

Untuk mewujudkan VISI RIAU 2020

ditetapkan misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai

pusat kegiatan perekonomian

(Pembangunanan ekonomi yang

mengentaskan kemiskinan);

2. Mewujudkan perekonomian yang

berkelanjutan dan bersaing

(Pembangunanan ekonomi yang

mengentaskan kemiskinan);

3. Mewujudkan masyarakat Riau yang

mandiri dan sejahtera (Pembangunanan

ekonomi yang mengentaskan

kemiskinan);

4. Mewujudkan keseimbangan

pembangunan antar wilayah;

5. Mewujudkan kerjasama pembangunan

antar wilayah;



6. Mewujudkan kehidupan masyarakat

yang berakhlak;

7. Mewujudkan kebudayaan Melayu

sebagai paying kebudayaan;

8. Meningkatkan kemampuan dan

kompetensi Pemerintah daerah;

9. Mewujudkan keamanan dan

kenyamanan masyarakat;

10. Mewujudkan masyarakat madani;

11. Mewujudkan lingkungan yang lestari

Mewujudkan dukungan sistem

informasi pembangunan yang

handal.



VISI RPJMD PROVINSI RIAU

2014-2019

“Terwujudnya Pembangunan Ekonomi

yang mapan dan Pengembangan

Budaya Melayu secara Proporsional

melalui Kesiapan Infrastruktur dan

Peningkatan Pembangunan Pendidikan

dalam Masyarakat yang Agamis”

MISI RPJMD PROVINSI RIAU

2014-2019

Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur

Meningkatkan Pelayanan Pendidikan

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

Menurunkan Kemiskinan

Mewujudkan Pemerintahan yang Handal

dan Terpercaya serta Pemantapan

Kehidupan Politik

Pembangunan Masyarakat yang

Berbudaya Melayu, Beriman dan

Bertaqwa

Memperkuat Pembangunan Pertanian dan

Perkebunan

Meningkatkan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta

Pariwisata

Meningkatkan Peran Swasta Dalam

Pembangunan.



BUDAYA MELAYU

BERINTEGRITAS



1. Adat Sebenar Adat

Merupakan prinsip adat Melayu yang

tidak dapat diubah-ubah. Prinsip tersebut

tersimpul dalam adat bersendikan

syarak. Dalam ungkapan dinyatakan:

Adat berwaris kepada Nabi

Adat berkhalifah kepada Adam

Adat berinduk ke ulama

Adat bersurat dalam kertas

Adat tersirat dalam sunah

Adat dikungkung kitabullah

Itulah adat yang tahan banding

Itulah adat yang tahan asak

Dari ungkapan di atas jelas terlihat

betapa bersebatinya adat Melayu

dengan ajaran Islam. Prinsip itu tidak

dapat diubah, tidak dapat dibuang,

apalagi dihilangkan, itulah yang disebut

adat sebenar adat. Ini tercermin dalam

pengambilan keputusan berdasarkan

norma dan aturan yang mengutamakan

kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Sumber Adat Melayu

Berintegritas



2. Adat yang Diadatkan

Adat yang diadatkan adalah adat yang

dibuat oleh penguasa pada suatu kurun

waktu dan adat itu terus berlaku selama

tidak diubah oleh penguasa berikutnya.

Dalam ungkapan disebutkan:

Adat yang diadatkan

Adat yang turun dari raja

Adat yang datang dari datuk

Adat yang cucur dari penghulu

Adat yang dibuat kemudian

Raja Ali Haji dalam Gurindam Dua

Belas mengajarkan orang Melayu

bersikap dan bertingkah-laku sesuai

dengan adat Melayu. Dalam ungkapan

dinyatakan:

Jika hendak mengenal orang yang

berbangsa

Lihat kepada budi dan bahasa

Jika hendak mengenal orang yang

berbahagia

sangat memeliharakan yang sia-sia

(Pasal lima)

Selanjutnya para penguasa (raja)

mengatur hak dan kewajiban para

kawula menurut tingkat sosial mereka.

Yang diwujudkan dalam bentuk rumah,



bentuk dan warna pakaian, kedudukan

dalam upacara-upacara, dan larangan

bagi rakyat biasa untuk memakai atau

mempergunakan jenis yang sama.

Dengan demikian tercipta ketentuan-

ketentuan yang berisi suruhan dan

pantangan.

3. Adat yang Teradat

Adat ini merupakan konsensus bersama

yang dirasakan baik, sebagai pedoman

dalam menentuhan sikap dan tindakan

dalam menghadapi setiap peristiwa dan

masalah-masalah yang dihadapi oleh

masyarakat. Konsensus itu dijadikan

pegangan bersama, sehingga

merupakan kebiasaan turun-temurun.

Ketentuan adat ini biasanya tidak

tertulis, sehingga pengukuhannya

dilestarikan dalam ungkapan yang

disebut “pepatah adat” atau “undang

adat”. Apabila terjadi kasus, maka

diadakan musyawarah. Dalam

musyawarah digunakan “ungkapan

adat” yang disebut “bilang undang”.

Hal ini dijelaskan dalam ungkapan

berikut:



Rumah ada adatnya

Tepian ada bahasanya

Tebing ditingkat dengan undang

Negeri dihuni dengan lembaga

Kampung dikungkung dengan adat

Selanjutnya “bilang undang” itu

mempunyai sifat-sifat petunjuk, seperti

yang tersirat dalam ungkapan berikut:

Hukum sipalu palu ular

Ular dipalu tidak mati

Dari uraian dapat disimpulkan bahwa

ketentuan-ketentuan adat yang lebih

dikenal sebagai hukum tidak tertulis

telah diwariskan dalam bentuk

undang-undang, ungkapan, atau

pepatah-petitih.

Penerapan budaya melayu dalam

penyelenggaraan Pemerintahan, yaitu :

1. Bertutur Kata

Tinggi rendah budi seseorang diukur dari

cara berkata-kata terutama Para pejabat

administrasi harus memiliki tutur kata

yang baik untuk menjadi orang

berderajat. Pejabat administasi dalam



memberikan pelayanan kepada

masyarakat haruslah dengan sopan

santun, menarik dan selalu berkata

benar, seperti ungkapan :

Hidup sekandang sehalaman

tidak boleh tengking-menengking

tidak boleh tindih-menindih

tidak boleh dendam kesumat

2. Cara Berpakaian

Para pejabat haruslah memakai pakaian

yang baik, sopan dan dapat menutup

auratnya. Para pejabat harus dapat

menyesuaikan peraturan yang telah

ditentukan. Para pejabat harus

memberikan contoh atau keteladanan

dalam berpakaian. Sehingga membentuk

perilaku yang baik ketika berpakaian

sesuai dengan tempat dan waktunya

karena Dalam masyarakat Melayu,

kesempurnaan berpakaian menjadi

ukuran bagi tinggi rendahnya budaya

seseorang. Makin tinggi kebudayaannya,

akan semakin sempurna pakaiannya.

Selain itu, sopan-santun berpakaian

menurut Islam telah menyatu dengan

adat, seperti dinyatakan dalam

ungkapan:



Elok sanggam menutup malu

Sanggam dipakai helat jamu

Elok dipakai berpatut-patut

Letak tidak membuka aib

3. Adat Pergaulan

Karakter anggota masyarakat Riau

dibentuk oleh norma-norma ini. Dengan

demikian tercipta pola sikap dalam

pergaulan, seperti sikap terhadap orang

tua, terhadap ibu bapak, terhadap

penguasa atau pejabat, terhadap orang

sebaya, terhadap orang yang lebih

muda, antara pria dan wanita, bertamu

ke rumah orang, dalam upacara, dan

sebagainya. Seperti dinyatakan ungkapan

sebagai berikut (Effendy, 1985):

Guru kencing berdiri

Murid kencing berlari

Kalau menyengat kupiah imam

Akan melintang kupiah makmum

Berseloroh sama sebaya

Berunding sama setara



Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara

(LHKASN)

“Elok budi karena ikhlas

Elok kerja karena niat

Elok langkah karena pedoman

Elok laku karena beramal”



TUGASAPIPDALAMLHKASN

MemonitorkepatuhanpenyampaianLHKASN;

BerkoordinasidenganunitkoordinatorLHKASN;

MelakukanverifikasiataskewajaranLHKASN;

Melakukanklarifikasikepadawajiblaporyangmengindikasikanadanyake dakwajaran;

Melakukanpemeriksaandengantujuantertentuterkaitmengindikasikanadanyake dakwajaran;

Menyampaikanlaporanpadase apakhirtahunataspelaksanaanedaraninikepadaPimpinanInstansidanditembusankepadaMenteriPANdanRB.

FORMLHKASN



FORMLHKASN

FORMLHKASN-HARTA



FORMLHKASN-HARTA

FORMLHKASN-PENGHASILAN

Pembangunan Budaya Integritas -...

Documents

Transcript of Pembangunan Budaya Integritas -...