KONSEPSIINTERGRITASKONSEPSI

INTERGRITAS

PEMERINTAH PROVINSI RIAUModul Diseminasi Gugus Depan IntegritasTahun 2017

ii

KATA PENGANTAR

Era globalisasi dengan ciri utama kompetitif dan kemajuan

teknologi telah menimbulkan pergeseran dalam tatanan kehidupan,

sehingga nilai-nilai dasar dalam kehidupan tergerus oleh waktu.

Salah satu nilai dasar tersebut adalah nilai-nilai integritas dalam

kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Menyadaria=

akan hal tersebut diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk

membangun budaya integritas, baik melalui pendekatan strukural

maupun kultural.

Pegawai negeri sipil sebagai aparatur sipil negara, memiliki

posisi penting dan strategis dalam pembangunan budaya integritas

individu, organisasi dan nasional. Sehubungan dengan itu salah satu

upaya yang dilakukan adalah dengan membekali pemahaman dan

implemetasi nilai-nilai integritas dalam pelaksanan tugas pokok dan

fungsi.

Pelaksanaan Gugus Depan Integritas merupakan upaya

pembekalan pemahaman dan implementasi nilai-nilai integritas bagi

pegawai negeri sipil. Agar pemahaman akan nilai tersebut lebih

optimal keberadaan modul, sehingga para pegawai negeri sipil lebih

dapat memahami dan menjelaskan konsep-konsep Integritas dalam

membangun Integritas dari aspek Individu, Organisasi dan Nasional,

budaya melayu berintegritas, serta menyampaikan Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagai kewajiban dan bentuk

kongkrit implementasi nilai-nilai integritas.

Selanjutnya kami atas Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia mengucapkan terima kasil kepada tim penulis yang telah

meluangkan waktu dan pemikiran untuk pengayaan terhadap isi

modul ini. Kami mengharapkan pengembangan akan materi modul

ini berkelanjutan seiring dengan pelaksanaan Desiminasi Gugus

iii

Depan Integritas serta modul ini dapat mencapai tujuan

pembelajaran dan membetuk karakter pegawai negeri sipil

berintegritas dalam membangun budaya integritas di Provinsi Riau.

Pekanbaru, Juli 2017

KEPALA BPSDM PROVINSI RIAU,

Drs. ASRIZAL, M.Pd

iv

TIM PENYUSUN

Mohamad Zainuri, S.ST., MP Widyaiswara Muda

Ir. Mahfayeri, M.Pd Widyaiswara Utama

Suparman, A.Ks, S.Pd.I., M.Si

Widyaiswara Madya Dany Setyawan, AP, M.Si

Widyaiswara Muda

NARA SUMBER Drs. Kasiaruddin Jalil Drs. H. Arlizman Agus, MM Ir. A. Patrianov

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................. i

DAFTAR ISI ........................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................. 1

A. Latar Belakang ............................................. 1

B. Maksud dan Tujuan ..................................... 2

C. Ruang Lingkup ............................................ 3

BAB II KONSEP INTEGRITAS ....................................... 4

A. Dasar Hukum ............................................... 4

B. Konsep Integritas ........................................ 4

1. Kejujuran ................................................ 6

2. Konsistensi ............................................. 8

3. Keberanian ............................................. 12

BAB III PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS .......... 13

A. Integritas Individu .................................... 13

B. Integritas Organisasi ................................. 16

C. Integritas Nasional .................................... 18

BAB IV PENUTUP ......................................................... 24

DAFTAR PUSTAKA

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya dalam

pengembangan sumber daya manusia terutama untuk

mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian

manusia yang sesuai dengan definisi pengembangan yaitu proses

peningkatan ketrampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral

peserta melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan latihan

yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa

kini maupun masa depan. Oleh karena itu untuk memperoleh

hasil yang maksimal dalam pengembangan pegawai diperlukan

program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan analisa

jabatan agar pegawai mengetahui tujuan pendidikan dan

pelatihan yang dijalankannya. Peraturan Pemerintah Nomor 101

Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai

Negeri Sipil Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah proses

penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan

kemampuan Pegawai Negeri Sipil”.

Pegawai negeri sipil merupakan abdi negara yang

menjalankan tugas dan kewajiban sesuai peraturan yang

berlaku, kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil pada setiap

negara adalah penting dan menentukan karena Pegawai Negeri

Sipil merupakan aparatur pelaksana dalam penyelenggaraan

pemerintahan untuk mewujudkan tujuan Pemerintah.

Tercapainya tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas

dan kinerja Pegawai Negeri Sipil, dengan posisi yang demikian

maka diperlukan manajemen Pegawai Negeri sipil yang mampu

2

secara komprehensif dan terperinci menjelaskan posisi, peran,

hak dan kewajiban para Pegawai Negeri Sipil tersebut. Namun

pada kondisi pada saat ini terjadi fenomena dimana pegawai

negeri sipil kurang memiliki integritas, hal tersebut dapat dilihat

dari penurunan kesadaran pegawai negeri sipil untuk melakukan

kewajiban seperti disiplin waktu dalam bekerja dan semangat

kerja yang cenderung menurun, penurunan tersebut dapat

disebabkan dari berbagai aspek dan tidak menutup kemungkinan

aspek yang bersifat pemenuhan kebutuhan pegawai negeri sipil

tersebut. Untuk itu perlu stimulus bagi pegawai negeri sipil

dalam menimbulkan kembali semangat disiplin bekerja.

Untuk dapat membentuk sosok pegawai negeri sipil yang

memiliki Integritas dan profesional seperti tersebut di atas perlu

dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan. Selama ini,

belum ada diklat teknis tentang integritas di Provinsi Riau

sebagai media edukasi dalam menyampaikan pengertian

integritas terhadap pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut merupakan

salah satu titik tolak dimana seharusnya ada pembekalan

pemahaman integritas terhadap pegawai Negeri Sipil di Lingkup

Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk Diseminasi Gugus Depan

Integritas Provinsi Riau.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Pembelajaran Modul Konsepsi Integritas pada

Diklat Diseminasi Gugus Depan Integritas Provinsi Riau ini

adalah terwujudnya pegawai negeri sipil yang mampu memahami

dan menjelaskan konsep-konsep integritas dalam membangun

integritas.

Tujuan pembelajaran modul Konsepsi Integritas

Diseminasi Gugus Depan Integritas Provinsi Riau ini adalah

untuk memberikan pemahaman kepada peserta yang terdiri dari

3

Pejabat Struktural khususnya Eselon III dan Eselon IV agar

dapat:

1. Menjelaskan pengertian integritas.

2. Menjelaskan pembangunan Integritas.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pembelajaran Modul Konsepsi Integritas

pada Diklat Diseminasi Gugus Depan Integritas Provinsi Riau ini

meliputi pemahaman pegawai negeri sipil tentang konsep

integritas dan pembangunan budaya integritas untuk

membangun karakter pegawai negeri sipil yang berintegritas

dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil Provinsi Riau

yang dilakukan melalui pembelajaran Diseminasi Gugus Depan

Integritas Provinsi Riau.

4

BAB II

KONSEP INTEGRITAS

A. Dasar Hukum

Dalam modul onsepsi Integritas terdapat beberapa dasar-

dasar hukum yang menjadi pedoman pemahaman dan

pembangunan budaya integritas di Provinsi Riau, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

B. Konsep Integritas

Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak

tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan

keyakinan (Pedoman Simposium, 2016). Integritas juga dapat

diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan

seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengertian tentang

integritas ini menunjukan kepada kita bahwa integritas pada diri

5

seorang manusia memegang peranan penting pada kemuliaannya

sebagai seorang manusia. Kemudian bagi kehidupan

bermasyarakat, adanya integritas pada orang-orangnya akan

menjamin adanya tatanan masyarakat yang baik. Ini berarti

integritas adalah salah satu penentu keberadaban dan kehebatan

suatu bangsa.

Integritas merupakan sebuah standar moralitas dan

etika seseorang, tidak ada hubungannya dengan situasi yang

kebetulan ada di sekitar Anda dan tidak mendorong kecepatan.

Konsep integritas itu sendiri di dalamnya mengidentikkan dengan

kata hati, akuntabilitas moral, komitmen moral, dan konsistensi

moral seseorang (Paine, 1994) antara perilaku yang

ditunjukkannya dan nilai-nilai atau prinsip-prinsip tertentu (Yukl

dan Van Fleet, 1992; Mayer, Davis, & Schoorman, 1995; Becker,

1998).

Konsep integritas pada Executive Brain Assessment

diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) dimensi yaitu kejujuran,

konsistensi, dan keberanian yaitu: kejujuran, konsistensi dan

keberanian. Kejujuran (honesty) adalah dimensi potensi integritas

yang menunjukkan aspek komponen integritas pada kesadaran

kebenaran dalam sikap kejujuran, yang terdiri dari aspek empati

(empathy), tidak mudah untuk menuduh orang lain bersalah

(lack of blame) dan rendah hati (humility). Konsistensi

(concistency) adalah dimensi potensi integritas yang

menunjukkan komponen integritas pada konsistensi dalam

perbuatan, yang terdiri dari aspek pengendalian emosi

(emotional mastery), akuntabel (accountability), dan fokus

menyeluruh (focus on the whole).

Keberanian (courage) adalah dimensi potensi integritas

yang menunjukan komponen integritas pada keberanian

6

menegakan kebenaran secara terbuka, yang terdiri dari aspek

keberanian (courage), dan percaya diri (self confidence).

1. Kejujuran

Jujur adalah sebuah kata yang telah dikenal oleh

hampir semua orang. Bagi yang telah mengenal kata jujur

mungkin sudah tahu apa itu arti atau makna dari kata jujur

tersebut. Namun masih banyak yang tidak tahu sama sekali

dan ada juga hanya tahu maknanya secara samar-samar.

Sikap jujur merupakan salah satu sikap positif yang

diperlukan untuk dapat meningkatkan karier di masa yang

akan datang. Kebiasaan untuk bersikap jujur menimbulkan

ketenangan dalam diri.

Seseorang memperoleh kepercayaan dari orang lain

adalah suatu dorongan dan keinginan setiap orang. Namun,

memperoleh kepercayaan tanpa didasari oleh nilai-nilai

kebenaran, tetap membuahkan sesuatu yang tidak baik,

bahkan berakhir dengan sebuah kegagalan.

Kejujuran berkaitan dengan pengakuan. Dalam hal ini kita

melihat persoalan kesesuaian antara fenomena (realitas)

dengan informasi yang disampaikan.

Kejujuran merupakan kualitas manusiawi melalui

mana manusia mengomunikasikan diri dan bertindak secara

benar (truthfully). Karena itu, kejujuran sesungguhnya

berkaitan erat dengan nilai kebenaran, termasuk di dalamnya

kemampuan mendengarkan, sebagaimana kemampuan

berbicara, serta setiap perilaku yang bisa muncul dari

tindakan manusia. Secara sederhana, kejujuran bisa

diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk mengekpresikan

fakta-fakta dan keyakinan pribadi sebaik mungkin

sebagaimana adanya.

7

Sikap ini terwujud dalam perilaku, baik jujur

terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri (tidak

menipu diri), serta sikap jujur terhadap motivasi pribadi

maupun kenyataan batin dalam diri seorang individu.

Kualitas kejujuran seseorang meliputi seluruh perilakunya,

yaitu, perilaku yang termanifestasi keluar, maupun sikap

batin yang ada di dalam. Keaslian kepribadian seseorang bisa

dilihat dari kualitas kejujurannya.

Konsep tentang kejujuran bisa membingungkan dan

mudah dimanipulasi karena sifatnya yang lebih interior.

Perilaku jujur mengukur kualitas moral seseorang di mana

segala pola perilaku dan motivasi tergantung pada pengaturan

diri (self-regulation) seorang individu. Meskipun tergantung

pada proses penentuan diri, kita tidak bisa mengklaim bahwa

pendapat diri kita sematalah yang benar. Seandainya toh kita

telah meyakini bahwa pendapat kita merupakan pendapat

yang menurut kita paling baik, perlulah tetap mendengarkan

pendapat orang lain.

Setiap keyakinan pribadi menyisakan bias

subjektivitas yang bisa saja mengaburkan diri kita dalam

memahami realitas sebagaimana adanya. Sikap jujur dengan

demikian bisa dikatakan sebagai sebuah usaha untuk

senantiasa bersikap selaras dengan nilai-nilai kebenaran (to

be thrutful), sebuah usaha hidup secara bermoral dalam

kebersamaan dengan orang lain.

Seseorang dalam mengupayakan nilai kejujuran

tidak sama dengan memperjuangkan ideologi yang sifatnya

lentur dan bisa berubah setiap saat. Inilah mengapa,

meskipun kita tahu bahwa kejujuran itu sangat penting bagi

kehidupan, nilai kejujuran sulit untuk menjadi norma sebuah

8

kultur masyarakat. Ideologi senantiasa mencari pendukung

yang memperkuat gagasannya dan mendukung sudut

pandangnya sendiri sementara menolak dan mengabaikan

pandangan orang lain. Pendekatan demikian mengikis praksis

perilaku jujur dan meningkatkan konflik bagi setiap relasi

antar manusia.

Nilai kejujuran memiliki hubungan yang erat dengan

kebenaran dan moralitas dan etika. Bersikap jujur

merupakan salah satu tanda kualitas moral dan etika

seseorang. Dengan menjadi seorang pribadi yang berkualitas,

kita mampu membangun sebuah masyarakat ideal yang lebih

otentik dan khas manusiawi. Seseorang semakin jauh dari

kebenaran dan karena itu dishonest jika ia tidak menyadari

bahwa perilakunya itu sesungguhnya keliru. Kesadaran diri

bahwa setiap manusia bisa salah dan mengakuinya

merupakan langkah awal bertumbuhnya nilai kejujuran

dalam diri seseorang.

Oleh karena itu, jujur adalah sebuah sikap yang

selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokan antara

Informasi dengan fenomena. Dalam agama Islam sikap seperti

yang dinamakan shiddiq. Dengan keikhlasan, tidak dengan

keterpaksaan, kepercayaan, merupakan fakta dan tidak

berdusta.

2. Konsistensi

Konsistensi diartikan sebagai ketetapan dan

kemantapan (dalam bertindak); ketaatasasan: kebijakan

pemerintah mencerminkan suatu dalam menghadapi

pembangunan yang sedang kita laksanakan. Konsistensi

dalam ilmu logika adalah teori konsistensi. Konsistensi

9

merupakan sebuah sematik dengan sematik yang lainnya

tidak mengandung kontradiksi. Tidak adanya kontradiksi

dapat diartikan baik dalam hal semantik atau berhubung

dengan sintaksis. Definisi semantik yang menyatakan bahwa

sebuah teori yang konsisten memiliki model; ini digunakan

dalam arti logika tradisional Aristoteles walaupun dalam

logika matematika kontemporer terdapat istilah satisfiable

yang digunakan.

Berhubungan dengan pengertian sintaksis yang

menyatakan bahwa sebuah teori yang konsisten jika tidak

terdapat rumus P seperti yang kedua P dan penyangkalan

adalah pembuktian dari aksioma dari teori yang terkait di

bawah sistem deduktif. Komponen integritas pada

konsistensi dalam perbuatan, yang terdiri dari

aspek pengendalian emosi (emotional mastery),

akuntabel (accountability), dan fokus menyeluruh

(focus on the whole).

Pengendalian emosi sangat penting bagi semua

orang. Terutama para pegawai negeri sipil. Emosi pegawai

negeri sipil harus diterkendali untuk memberikan pelayanan

yang baik kepada masyarakat. Emosi adalah aspek penting

yang mempunyai pengaruh besar dalam sikap manusia.

Emosi pada prinsipnya menggambarkan perasaan manusia

menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Oleh karena emosi

merupakan reaksi manusiawi terhadap berbagai situasi nyata

maka sebenarnya tidak ada emosi baik atau emosi buruk.

Hurlock (1990), individu yang dikatakan matang emosinya

yaitu:

a. Dapat melakukan kontrol diri yang bisa diterima secara

sosial. Individu yang emosi nya matang mampu

mengontrol ekpresi yang tidak dapat diterima secara sosial

10

atau membebaskan diri dari energi fisik dan mental yang

tertahan dengan cara yang dapat diterima secara sosial.

b. Pemahaman diri. Individu yang matang, belajar

memahami seberapa banyak kontrol yang

dibutuhkannya untuk memuaskan kebutuhannya dan

sesuai dengan harapan masyarakat.

c. Menggunakan kemampuan kritis mental. Individu yang

matang berusaha menilai situasi secara kritis sebelum

meresponnya, kemudian memutuskan bagaimana cara

bereaksi terhadap situasi tersebut.

Beberapa cara mengendalikan emosi yaitu:

a. merasakan yang orang lain rasakan;

b. tenangkan hati di tempat yang nyaman;

c. mencari kesibukan yang disukai;

d. curahan hati/curhat pada orang lain yang bisa dipercaya;

e. mencari penyebab dan mencari solusi;

f. ingin menjadi orang baik;

g. cuek dan melupakan masalah yang ada;

h. berpikir rasional sebelum bertindak;

i. diversifikasi tujuan, cita-cita dan impian hidup;

j. kendalikan emosi dan jangan mau diperbudak amarah;

k. ubah posisi tubuh anda;

l. olahraga;

m. jaga asupan nutrisi;

n. hindari kebiasaan buruk;

o. jalin komunikasi;

p. berpikirlah bahwa anda tidak sendirian;

q. hindari stress.

11

Pengertian akuntabel adalah dapat dipertanggung-

jawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya,

prosesnya, maupun peruntukan/ pemanfaatan outputnya.

Akuntabel adalah pembuktian para pegawai negeri sipil.

Akuntabel menjadi tolok ukur keberhasilan tugas yang

diembannya. Pegawai negeri sipil yang akuntabel adalah yang

dapat mempertanggung jawabkan tugasnya yang telah

dilaksanakannya.

Akuntabilitas pegawai negeri sipil adalah perilaku

aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif.

Dalam konteks ini, setiap individu/kelompok/ institusi

dituntut untuk bertanggungjawab dalam menjalankan tugas

dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk

memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal.

Pegawai negeri sipil melaksanakan tugas harus fokus

menyeluruh. Fokus menyeluruh memiliki beberapa

pemahaman antara lain: komprehensif, inklusif, dan utuh.

Oleh karena itu, pegawai negeri sipil dalam menjalankan

tugas harus komprehensif (dari perencanaan hingga evaluasi).

pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas inklusif.

Pemahaman inklusif adalah menempatkan dirinya ke

dalam cara pandang orang lain/ kelompok lain dalam melihat

dunia, dengan kata lain berusaha menggunakan sudut

pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami

masalah. Sedang utuh adalah sempurna sebagaimana adanya

atau sebagaimana semula (tidak berubah, tidak rusak, tidak

berkurang, dsb).

12

3. Keberanian

Komponen integritas pada keberanian

menegakan kebenaran secara terbuka, yang terdiri

dari aspek keberanian (courage), dan percaya diri (self

confidence). Berani menyampaikan sesuatu yang benar,

benar berarti sudah sesuai aturan dan nilai. Sedangkan

percaya diri menurut Lauter (2002:4) kepercayaan diri

merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri

sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu

cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai

keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan

dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan

prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri

sendiri.

Lauster menggambarkan bahwa orang yang

mempunyai kepercayaan diri memiliki ciri-ciri tidak

mementingkan diri sendiri (toleransi), tidak membutuhkan

dorongan orang lain, optimis dan gembira. Sikap percaya diri

pegawai negeri sipil adalah keyakinan akan kemampuannya

sendiri untuk bertingkah laku sesuai dengan yang

diharapkannya sebagai suatu perasaan yang yakin pada

tindakannya, bertanggung jawab terhadap tindakannya dan

tidak terpengaruh oleh orang lain. Orang yang memiliki

kepercayaan diri mempunyai ciri-ciri: toleransi, tidak

memerlukan dukungan orang lain dalam setiap mengambil

keputusan atau mengerjakan tugas, selalu bersikap optimis

dan dinamis, serta memiliki dorongan prestasi yang kuat.

13

BAB III

PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS

Integritas Nasional adalah kondisi ketika seluruh

komponen bangsa melakukan tindakan sesuai dengan nilai,

aturan, budaya dan tugas yang diemban melalui keselarasan dan

pengendalian untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai

kondisi tersebut, pembangunan integritas nasional ditempuh

melalui pembangunan integritas individu, integritas organisasi,

integritas pilar dan nasional.

A. Integritas Individu

Dalam sistem integritas, kata kuncinya adalah integritas.

Kata integritas berasal dari bahsaa latin, yang berarti tidak

terpengaruh, utuh, tegak atau dapat diandalkan. Dalam

bahasa Inggris disebut integrity, dalam Kiamus Besar Bahasa

Indonesia , integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang

menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi

dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan

kejujuran. Dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy kata

Integritas mengacu pada keutuhan, kelengkapan dan

kemurnian. Dalam Oxford Dictionary, Integritas didefinisikan:

“the quality of being honest and having strong moral principles”.

Hasil kajian terhadap berbagai literatur menemukan

beragam definisi tentang integritas, diantaranya :

1. Seseorang berpegang pada apa yang menurut orang

tersebut berharga atau dianggap etis (Harcourt, 1998).

2. Sejauh mana berbagai komitmen yang kita miliki selaras,

utuh secara menyeluruh (Furrow, 2005).

14

3. Ketika berbicara tentang integritas, kita berbicara tentang

menjadi orang yang utuh, yang terpadu, dan seluruh bagian

diri kita yang berlainan bekerja dengan baik dan berfungsi

sesuai rancangan (Henry Cloud, 2007).

4. Integritas adalah “maining social, ethical, and organizational

norm, firmly adherring to code of conduct and a ethical

principle”. Dengan pengertian tersebut integritas

diterjemahkan menjadi tiga tindakan kunci (key action)

yang dapat diamati (observable). Pertama, menunjukkan

kejujuran (demonstrate honesty), yaitu bekerja dengan

orang lain secara jujur dan benar menyajikan informasi

secara lengkap dan akurat. Kedua, memenuhi komitmen

(keeping commitment), yaitu melakukan apa yang telah

dijanjikan, tidak membocorkan rahasia. Ketiga, berperilaku

secara konsisten (behave consistently), yaitu menunjukkan

tidak adanya kesenjangan antara kata dan prbuatan

(Andreas Harefa, 2000).

5. I = C1 + A + E – C2 ; I : Integrity, C1 : Competency, A :

Accountability, E : Ethics, C2 : Corruption (Fredrick

Galtung, 2005).

6. Integritas adalah integrasi dario sifat-sifat dan kemampuan

yang dikagumi kedalam sebuah sistem kebijakan yang

berfungsi (Puka, 2005).

7. Seseorang/Institusi dikatakan berintegritas, jika

seseorang/institusi tersebut ketika melakukan tindakan

konsisten sesuai dengan nilai, tujuan dan tugas yang

diemban oleh seseorang/institusi tersebut (Brown et al,

2005).

8. Integritas bukanlah suatu kebajikan atau suatu ciri

karakter dalam arti sempit, tetapi merupakan konsep

15

formulasi makro yang mencakup kumpulan nilai kebajikan,

integritas mengacu pada hubungan diantara

serangkain/suatu set nilai moral, dimana nilai moral ini

konsisten dengan serangkan/satu set dengan nilai sosial,

dan integritas lebih jauh membutuhkan keselarasan antara

perilaku dengan serangkan/satu set nilai moral/sosial

disepanjang waktu dan berbagai konteks sosial (Dunn,

2009).

9. Nilai yang mengacu pada konsep kebajikan (virtue theotery)

dari Aristoteles dan moral theory dari Kant. Aristoteles

mendefenisikan kebahagiaan sebagai aktivitas jiwa yang

mengikuti atau diakibatkan dari prinsip rasional, yang

berhubungan erat dengan kesempurnaan. Kant

menyatakan bahwa niat baik adalah sumber dari nilai, dan

tanpa niat baik segala seseuatunta tidak ada artinya

(C.Korsgaard;1986).

Berdasarkan hasil diskusi terfokus yang melibatkan

stake holder integritas di Indonesia dirumuskan konsep kadar

integritas yang terdiri dari 3(tiga) tingkat yaitu:

1. Rendah : Jujur mengikuti nurani, yang selalu pasti

mengarahkan pada kebaikan dan

kebenaran (nilai-nilai universal)

2. Sedang : Konsisten untuk jujur mengikuti nurani

walaupun datang godaan

3. Tinggi : Berani untuk konsisten jujur mengikuti

nurani walaupun harus menanggung risiko

Berdasarkan konsep kadar integritas, Indonesia

sudah mengembangkan konsep penilaian potensi integritas

yang efektif dan efisien melalui instrumen identifikasi potensi

integritas melalui EBA (Executive Brain Assessment). Pada

16

konsep EBA terdapat delapan aspek yang dinilai kemudian

diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) cluster yaitu integritas primer,

integritas skunder, dan integritas tersier. Dengan pendekatan

EBA, proses assessment untuk seleksi penggerak integritas,

agen pengeerak integritas serta duta integritas menjadi lebih

terukur.

B. Integritas Organisasi

Teori-teori yang membahas integritas tidak hanya

dalam konteks individu tetapi berkembang juga dalam konteks

lebih luas lagi yaitu organisasi, meskipun integritas individu

dan integritas organisasi saling terkait, dalam mendefinisikan

integritas organisasi terdapat perbedaan antara definisi

integritas individual dan integritas organisasi:

1. Integritas organisasi diartikan sebagai :1) usaha-usaha dan

kebijakan organisasi untuk mendukung tercapainya

integritas personal/ individu; 2)bahwa dalam membentuk

integritas organisasi harus dilihat juga pengaruh dari

interaksi personal/individu satu sama lain(Vandekerckhove,

2008);

2. Organisasi dikatakan berintegritas jika institusi tersebut

ketika melakukan tindakan konsisten sesuai dengan nilai,

tujuan dan tugas yang diemban oleh organisasi tersebut

(Brown et al,2005);

3. Integritas dalam kerangka institusi layanan publik diartikan

sebagai:1) Perilaku pemberi layanan yang sejalan dengan

tujuan organisasi dimana mereka bekerja; 2) Operasi

layanan publik sehari-hari dapat diandalkan; 3) Warga

menerima layanan tanpa pembedaan berdasarkan keadilan

dan aspek legalitas; 4) Sumber daya publik digunakan

secara efektif, efisien dan tepat; 5) Prosedur pengambilan

17

keputusan transparan kepada publik dan pengukuran

dilakukan agar publik dapat melihat (OECD, 2000).

4. Integritas dan etika didefinisikan sebagai sebuah komitmen

pada pemikiran dan tindakan moral di semua aspek

mengenai bagaimana organisasi dikelola dan

dijalankan(Dubinsky dan Richter, 2009).

Integritas organisasi akan terbentuk jika dibangun

oleh individu yang memiliki integritas kadar tinggi yang

disebut sebagai tunas integritas. Sesuai dengan konsep pareto

20/80, diharapkan jumlah mereka mencapai 20% dari total

individu yang ada di organisasi. Dengan kadar integritas yang

tinggi dari para tunas integritas akan menjamin terwujudnya

integritas organisasi (pendekatan inside out). Integritas

organisasi yang sudah terbangun akan membuat 80% anggota

organisasi lain akan terkondisikan berintegritas (pendekatan

outside in).

Integritas organisasi yang dibangun oleh para tunas

integritas terdiri dari penyelarasan (alignment) dan

pengendalian yang semakin menjamin sampai pada tujuan

(assurance). Berdasarkan proses penyelarasan berbagai sistem

yang dijalankan di Indonesia diperoleh 16 komponen sistem

integritas yang terdiri dari:

1. Selesksi dan keteladaan pimpinan

2. Revitalisasi kode etik dan pedoman perilaku

3. Manajemen risiko

4. Peran pengawasan internal

5. Pengelolaan gratifikasi dan hadiah

6. Revitalisasi pelaporan harta kekayaan

7. Whistle Blower System (WBS)

18

8. Evaluasi eksternal integritas

9. Post Employment

10. Pengungkapan isu dan uji integritas

11. Manajemen SDM

12. Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

13. Pengadaan Barang dan Jasa

14. Kehandalan SOP

15. Keterbukaan Informasi Publik

16. Pengelolaan Aset

Untuk menjamin keberlangsungan, sitematika dan

integrasi proses pembangunan sistem integritas organisasi

perlu dibentuk komite integritas, yang merupakan forum

khusus para pemilik posisi strategis di organisasi. Melalui

forum tersebut pemangku posisi strategis dapat saling menjaga

agar terhindar dar KKN dan mendukung tunas integritas

dalam pembangunan integritas Nasional serta memastikan

kesinambungan upaya pencapaian tuuan organisasi.

C. Integritas Nasional

Kata kunci integrits nasional dan pilar adalah sinergi

dari organisasi-organisasi berintegritas yang berkolaborasi

untuk mewujudkan tujuan nasional. Salah satu kolaborasi itu

memastikan korupsi turun, turunnya korupsi sebagai dampak

dari naiknya budaya integritas di Indonesia.

Mengingat bahwa yang melakukan sinergi adalah

organisasi-organisasi yang berintegritas maka hubungan

timbal balik atau sinergi bukan merupakan kolusi melainkan

hubungan yang membangun sistem akuntabilitas horizontal

sebagai komplementer sistem akuntabilitas vertikal yang

diatur oleh konstitusi, dam berbagai ketentuan.

19

Sistem Integritas Nasional berdasarkan teori Jeremy

Pope (2000) mengilustarasikan Integritas Nasional dengan

gambar bangunan yang bertujuan menopang tatanan hukum,

pembangunan berkelanjutan, dan kualitas hidup. Dalam

konsep road map KPK bangunan tersebut ditopang oleh pilar-

pilar institusi yaitu:Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Layan Publik,

Penegak Hukum, Penyelenggara Pemilu, Ombudsman,

Lembaga Audit, KPK, Partai Politik, Media, Masyarakat Sipil,

dan Swasta/Binis. Pilar-pilar tersebut berdiri di atas pondasi

Politik, Ekonomi, Sosoal, dan Budaya.

Harold Travor (2012) menyatakan bahwa

pemberantasan korupsi adalah sarana untuk mencapai

tujuan nasinal suatu negara. Pemberantasan korupsi untuk

kondisi yang sudah sistemik dan merupakan praktek tradisi

yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang

komprehensif baik dari aspek pribadi, sistem dan budaya.

Sehingga diskusi terkait korupsi tidak lagi hanya sebatas

pendekatan kejahatan, tetapi bergeser pula pada pendekatan

budaya, yang pada intinya lebih terkait pada standar kebaikan

(standard of goodness). Alain sham (2012) menyatakan bahwa

upaya pemberantasan korupsi perlu disesuaikan dengan

yuridiksi, kondisi dan budaya masing-masing negara.

Kesadaran Bangsa Indonesia akan pendekatan

structure follow strategy menyebabkan pilar-pilar Integritas

Nasional bukan berupa institusi (struktur) namun berupa

sasaran yang akan menjadi fokus bersama dalam melakukan

kolaborasi. Dalam hal ini sasaran tersebut sebagaimana

tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

20

Selama ini pemahaman yang berkembang adalah

power tend to corrupt (kekuasaan cenderung korup)

diharapkan dengan terbangunnya komite integritas disetiap

organisasi maka yang akan berkembang adalah pemahaman

power to integrity (kekuasaan cenderung berintegritas).

Kolaborasi orang-orang strategis yang memiliki kadar

integritas tinggi (komite integritas) akan melahirkan:

1)Akuntabilitas horizontal yang dapat menjaga organisasi dan

pilar dari korupsi; 2) Organisasi yang saling mendukung untuk

mencapai tujuan nasional.

Kolaborasi yang dilakukan antar organisasi yang

berintegritas untuk mewujudkan sasaran (pilar) sistem

integritas nasional, mencakup tiga ruang lingkup sebagai

berikut:

1. Peran/konstribusi (role), yaitu memastikan setiap pilar

menjalankan tugas pokok dan fungsi secara berintegritas,

dengan berbasiskan keunggulan masing-masing, untuk

selanjutnya dikolaborasikan dengan pilar lainnya, dalam

pembanguna Sistem Integritas Nasional.

2. Peran dan kontribusi masing-masing pilar,

diindetifikasikan, saling diketahui, saling memberdayakan

agar pencapaian tujuan berjalan secara efektif. Aspek-

aspek yang perlu saling diketahui:

Peran organisasi sebagai bagian yang

mendistribusikan integritas kepada organisasi

lainnya dalam satu pilar, atau pilar yang

mendistribusikan integritas pada pilar lainnya,

hingga mecapai kesetaraan.

21

Jenis hubungan apakah sebagai mandat konstitusi,

kebijakan dan operasional.

3. Integritas organisasi: Kolaborasi dalam kerangka

pembanguna sistem integritas dilakukan dengan saling

menilai dan memberikan masukan terkait integrity dash

board masing-masing organisasi serta ditindaklanjuti

untuk saling belajar (studi banding), pendampingan,

magang, peyediaan tenaga ahli (coaching). Integrity dash

board yang dimaksud adalah tingkatan pembangunan

integritas yang dicapai oleh masing-masing organisasi yang

terdiri dari:

a) Level of sharing: Kapasitas (kekuatan) dan jenis

keunggulan untuk berkontribusi dalam pembangunan

Sistem Integritas Nasional.

b) Tingkat Keterlibatan (Level of engagement) organisasi

dalam pembangunan integritas organisasi, pilar, dan

nasional.

c) Kemampuan organisasi untuk penyelarasan (level of

alignment) dan pengendalian yang semakin menjamin

sampai pada tujuan (level of assurance).

d) Kapasitas (capacity) agar dapat membangun sistem

integritas, budaya organisasi, dan menjalankan

perannya secara berintegritas, maka masing-masing

organisasi harus memiliki kapasitas untuk

menjalankan kedua hal tersebut. Kapasitas yang perlu

dibangun masing-masing organisasi adalah kapasitas

SDM, Dana, Teknologi dan Informasi Komunikasi.

Berdasarkan pendekatan konsep hukum capital, yang

menitikberatkan peranan SDM kompetensi dalam

pencapaian tujuan organisasi maka terkait kapasitas

22

perlu dipastikan tersedianya SDM yang kompeten.

Bentuk konkritnya untuk menjamin tersedianya SDM

yang kompeten maka setiap organisasi menjalankan

pendekatan corporate university. Keseluruhan aspek di

atas perlu dikelola dan ditindaklanjuti dalam bentuk

kolaborasi yang efektif melalui proses bertahap secara

gradual melalui pendekatan Indonesia Corporate

University (I-CORPU).

Andi Hamzah (2007) menyatakan bahwa salah satu

penyebab terjadinya korupsi disebabkan oleh latar belakang

kebudayaan atau kultur Indonesia yang cukup permisif

terhadap perbuatan korupsi. Soejono Dirdjosisworo (1983) juga

menyatakan bahwa faktor sosial budaya berpengaruh terhadap

psikologi perilaku, misalnya kultur malu pada suatu keluarga.

Suatu keluarga termasuk berkedudukan dan terpandang,

tetapi tidak mampu menampung dan memberi kesenangan

kepada saudaranya, keadaan ini akan mendorong orang dalam

keluarga tersebut melakukan korupsi.

Menurut Syed Hussein Alatas (1986) terjadinya

korupsi di antaranya disebabkan oleh:1) ketiadaan dan

kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci, yang

mampu mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan

korupsi, 2) kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan

etika.

Begitu banyak definisi dan konsep integritas serta

kaitannya dengan budaya, sistem dan perilaku, sehingga

penting untuk dapat membuat defenisi yang cocok dan dapat

diterima oleh semua elemen bangsa, serta sangat penting pula

untuk membuat sistem integritas nasional yang cocok dan

efektif untuk konteks bangsa dan negara Indonesia,

khususnya terkait pemberantasan korupsi.

23

Berbagai konsep dan definisi yang ada dapat

dijadikan bahan eksplorasi untuk mewujudkan impian masa

depan Indonesia yang lebih baik, sebagaimana diamanahkan

dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia, dan dengan

partisipasi seluruh elemen bangsa akan diwujudkan menjadi

kenyataan.

24

BAB IV

PENUTUP

Semangat membangun nilai-nilai integritas dalam era

globalisasi dan kondisi kehidupan berbangsa, bernegara dan

bermasyarakat memiliki arti penting dan strategis untuk

mewujudkan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi nilai-nilai integritas akan

membangun jati diri bangsa. Bagi pegawai negeri sipil sebagai

aparatur sipil negara yang melaksanakan fungsi pemerintah yaitu:

penyelanggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

pelayanan masyarakat tentunya sangatlah diperlukan, sehingga

tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Tinggi rendahnya capaian kinerja individu dan organisasi

sangatlah ditentukan sampai sejauhmana nilai-nilai integritas dapat

diimplementasinya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Untuk itu melalui modul desiminasi gugus depan integritas

diharapkan pegawai negeri sipil dalam memberikan kontribusi yang

signifikan untuk pencapaian tujuan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arbuthnot & Faust, 1980. Teaching Moral Reasoning : Theory and Practice.

Brown et al, 2005. Nutrition Trough The life cycle.

Elizabeth B., Hurlock. 1990. Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Gramedia.

Foster, E. M. dalam Kohlberg, L. 1995. Tahap-tahap Perkembangan Moral, diterjemahkan oleh Drs. John de Santo dan Drs. Agus

Cremers SVD, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Cetakan Pertama. Haji, Raja Ali. Gurindam Dua Belas.

http://kpk.go.id

Paine. 1994. managing for organizational integrity.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi

birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2014. Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah,

W. Amann,A. Stachowicz-Stanusch. 2012. Integrity in Organizations:

Building the Foundations for Humanistic Management Wisesa, Anggara. 2009. Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan

Keputusan Etis