Pembagian Urusan Ppemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
-
Upload
anonymous-ok8k8qew4z -
Category
Documents
-
view
226 -
download
0
Transcript of Pembagian Urusan Ppemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
-
7/23/2019 Pembagian Urusan Ppemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1/11
SUB BIDANG SUB-SUBBIDANG
PEMERINTAHPEMERINTAHAN
DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN\KOTA
1. PengarusutamaanGender PUG!
1. Kebijakan
PelaksanaanPUG
1. Penetapan kebijakan
nasionalpelaksanaan PUG.
2. Koordinasi, fasilitasi,dan mediasipelaksanaankebijakan PUG skala
nasional.
1. Penetapan kebijakan daerahpelaksanaan PUG di provinsi.
2. Koordinasi, fasilitasidan mediasipelaksanaan kebijakanPUG skala provinsi.
1. Penetapan kebijakan dae
pelaksanaan PUG dikabupaten/ kota.
2. Koordinasi, fasilitasi danmediasi pelaksanaan PUGkabupaten/kota.
2.Kelembagaan PUG
1. Fasilitasi penguatankelembagaan danpengembanganmekanisme PUG padalembagapemerintahan,
Pusat tudi !anita"P!#, lembagapenelitian danpengembangan,lembaga non
pemerintah skalanasional.
1. Fasilitasi penguatankelembagaan danpengembangan mekanismePUG pada lembagapemerintahan, P!,lembaga
penelitian danpengembangan, lembaganon pemerintah skalaprovinsi.
1. Fasilitasi penguatankelembagaan danpengembangan mekanismpada lembaga pemerintaP!, lembaga penelitian pengembangan, lembaga
pemerintah skala kabupatekota.
-
7/23/2019 Pembagian Urusan Ppemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2/11
SUB BIDANG SUB-SUBBIDANG
PEMERINTAHPEMERINTAHAN
DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN\KO
2. Pengembangan danfasilitasi pelaksanaankebijakan, programdan kegiatan $angresponsif gender skalanasional.
%. Pemantauan danevaluasi
pelaksanaan PUGse&ara nasional danprovinsi.
2. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan kebijakan,program dan kegiatan$ang responsif genderskala provinsi.
%. Pemantauan danevaluasi pelaksanaanPUG skala provinsi.
2. Koordinasi dan fasilitakebijakan, program dakegiatan $ang responsskala kabupaten/kota.
%. Pemantauan danevaluasi pelaksanaanPUG skala
kabupaten/kota.
%.Pelaksanaan PUG
1. Pemberianbantuan teknisdan fasilitasi
pelaksanaan PUG"penetapan panduanumum analisis gender,peren&anaananggaran
$ang responsif gender,materi Komunikasi,'nformasi, dan (dukasi
"K'(# PUG# skalanasional.
1. Pemberian bantuanteknis, fasilitasipelaksanaan PUG
"analisis gender, peren&anaananggaran $ang responsifgender, dan
pengembangan materi K'(PUG# skala provinsi.
1. Pelaksanaan analisis g
peren&anaan anggaranresponsif gender, danpengembangan materPUG skala kabupaten/k
-
7/23/2019 Pembagian Urusan Ppemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
3/11
SUB BIDANG SUB-SUBBIDANG
PEMERINTAHPEMERINTAHAN
DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN\KO
2. Pelaksanaan PUG$ang terkait denganbidang pembangunanterutama di bidangpendidikan,kesehatan,ekonomi, hukum dan)ak *sasi +anusia")*+# dan politik
skala nasional.
%. Fasilitasi pen$ediaandata terpilahmenurut jeniskelamin skalanasional.
2. Pelaksanaan PUG $angterkait dengan bidangpembangunan terutamadi bidang pendidikan,kesehatan, ekonomi,hukum dan )*+ danpolitik skala provinsi.
%. Fasilitasi pen$ediaandata terpilah menurut
jenis kelamin skalaprovinsi.
2. Pelaksanaan PUG $angdengan bidang pembaterutama di bidang pekesehatan, ekonomi, dan )*+ dan politik skkabupaten/kota.
%.Fasilitasi pen$ediaan dterpilah menurut jenis skala kabupaten/kota.
-
7/23/2019 Pembagian Urusan Ppemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
4/11
SUB BIDANG SUB-SUBBIDANG
PEMERINTAHPEMERINTAHAN
DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN\KO
". Kua#$tas H$%u&%an Per#$n%unganPerem&uan
1. KebijakanKualitas )idupPerempuan
1.Penetapan kebijakannasional peningkatankualitas hidupperempuan $angterkait dengan bidang
pembangunan terutamabidang pendidikan,kesehatan, ekonomi,hukum dan )*+,
politik, lingkungan, dansosial buda$a skalanasional.
1. Pen$elenggaraankebijakan provinsipeningkatan kualitashidup perempuan $angterkait dengan bidangpembangunan terutama
bidang pendidikan,kesehatan, ekonomi,hukum dan )*+, politik,
lingkungan, dan sosialbuda$a skala provinsi.
1. Pen$elenggaraan kebijkabupaten/kota peningkualitas hidup perempterkait dengan bidangpembangunan terutamdibidang
pendidikan, kesehatan, hukum dan )*+, politlingkungan, dan sosial
skala kabupaten/kota.
2. Pengintegrasian
KebijakanKualitas )idupPerempuan
1.Fasilitasipengintegrasian isugender dalam kebijakanbidang pendidikan,kesehatan, ekonomi,hukum dan )*+,politik, lingkungan,dan sosial buda$askala nasional.
1. Fasilitasi pengintegrasianupa$a peningkatan kualitashidup perempuan dalamkebijakan bidangpendidikan, kesehatan,ekonomi, hukum dan )*+,politik, lingkungan, dansosial buda$a skalaprovinsi.
1. Pengintegrasian upa$apeningkatan kualitas hperempuan dalam kebbidang pendidikan,kesehatan, ekonomi, hdan )*+, politik, lingkdan sosial buda$a skalkabupaten/kota.
-
7/23/2019 Pembagian Urusan Ppemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5/11
SUB BIDANG SUB-SUBBIDANG
PEMERINTAHPEMERINTAHAN
DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN\KO
%. KoordinasiPelaksanaanKebijakanKualitas )idupPerempuan
1. Koordinasipelaksanaan kebijakankualitas hidupperempuan dalambidang pendidikan,kesehatan,
ekonomi, hukum dan)*+, politik,lingkungan, dan sosial
buda$a skalanasional.
1. Koordinasi pelaksanaankebijakan kualitas hidupperempuan dalam bidangpendidikan, kesehatan,ekonomi, hukum dan)*+,
politik, lingkungan, dan sosialbuda$a skala provinsi.
1. Koordinasi pelaksanaakebijakan kualitas hiduperempuan dalam bidapendidikan, kesehatanhukum dan )*+, politilingkungan, dan sosial
buda$a skala kabupaten/
. KebijakanPerlindunganPerempuan
1. Penetapan kebijakannasional perlindunganperempuan terutama
perlindungan terhadapkekerasan, tenagakerja perempuan,perempuan lanjutusia dan pen$andang&a&at,
dan perempuan didaerah konflik dandaerah $ang
terkena ben&ana.
1. Pen$elengaraankebijakan provinsiperlindungan perempuanterutama
perlindungan terhadapkekerasan, tenaga kerjaperempuan, perempuanlanjut usia danpen$andang &a&at, danperempuan di
daerah konflik dan daerah$ang terkena ben&ana
skala provinsi.
1. Pen$elenggaraan kebijkabupaten/kota perlindperempuan terutama
perlindungan terhadap ktenaga kerja perempuperempuan lanjut usiapen$andang &a&at, daperempuan di daerah
daerah $ang terkena benskala kabupaten/kota.
-
7/23/2019 Pembagian Urusan Ppemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
6/11
- %%
-
SUB BIDANG SUB-SUBBIDANG
PEMERINTAHPEMERINTAHAN
DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN\KO
.Pengintegrasian KebijakanPerlindunganPerempuan
1. Fasilitasipengintegrasiankebijakan nasionalperlindunganperempuan terutamaperlindunganterhadap kekerasan,tenaga kerjaperempuan,perempuan lanjutusia dan pen$andang&a&at, danperempuan di daerahkonik dan daerah$ang terkenaben&ana.
1. Fasilitasi pengintegrasiankebijakan provinsiperlindungan perempuanterutama perlindunganterhadap kekerasan,tenaga
kerja perempuan,perempuan lanjut usiadan pen$andang &a&at,
dan perempuan di daerahkonflik dan daerah $angterkena ben&ana skala
provinsi.
1. Fasilitasi pengintegraskebijakan kabupaten/kperlindungan peremputerutama perlindunganterhadap kekerasan, tekerja
perempuan, perempuan usia dan pen$andang dan perempuan di dae
konflik dan daerah $anterkena ben&ana skalakabupaten/kota.
-
7/23/2019 Pembagian Urusan Ppemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
7/11
- %
-
SUB BIDANG SUB-SUBBIDANG
PEMERINTAHPEMERINTAHAN
DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN\KO
0. KoordinasiPelaksanaanKebijakanPerlindunganPerempuan
1. Koordinasipelaksanaankebijakanperlindunganperempuan terutamaperlindunganterhadap
kekerasan, tenaga kerjaperempuan,
perempuan lanjutusia dan pen$andang&a&at, dan perempuandi
daerah konflik dandaerah $angterkena ben&anaskala nasional.
1. Koordinasipelaksanaan kebijakanperlindunganperempuan terutamaperlindungan terhadapkekerasan, tenagakerja
perempuan, perempuanlanjut usia dan
pen$andang &a&at, danperempuan di daerahkonflik dan daerah $angterkena ben&ana skala
provinsi.
1. Koordinasi pelaksanaakebijakan perlindunganperempuan terutamaperlindungan terhadapkekerasan, tenaga kerjperempuan, perempua
usia dan pen$andang &aperempuan di daerah dan daerah $ang terke
ben&ana skala kabupat
'. Per#$n%unganAna(
1. KebijakanKesejahteraan danPerlindungan
*nak
1. Penetapan kebijakannasional dalamrangka kesejahteraandan perlindungananak.
2.
1. Pelaksanaan kebijakandalam rangkakesejahteraan danperlindungan anak skalaprovinsi.
2. Penetapan kebijakandaerah tentangkesejahteraan danperlindungan anak skalaprovinsi.
1. Pelaksanaan kebijakadalam rangka kesejadan perlindungan anakabupaten/kota.
2. Penetapan kebijakandaerah untukkesejahteraan danperlindungan anak skkabupaten/kota.
-
7/23/2019 Pembagian Urusan Ppemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
8/11
- %
-
SUB BIDANG SUB-SUBBIDANG
PEMERINTAHPEMERINTAHAN
DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN\KO
2. Pengintegrasian)ak-)ak *nakdalamKebijakan danProgramPembangunan
1.Pengintegrasian hak-hak anak dalamkebijakan dan programpembangunan nasional.
1. Pengintegrasian hak-hakanak dalam kebijakandan programpembangunan skalaprovinsi.
1. Pengintegrasian hak-hdalam kebijakan dan pembangunan skalakabupaten/ kota.
%. KoordinasiPelaksanaanKesejahteraa
n danPerlindungan*nak
1. Koordinasipelaksanaankesejahteraan dan
perlindungananakskala nasional.
1. Koordinasi pelaksanaankesejahteraan danperlindungan anak
skala provinsi.
1. Koordinasi pelaksanaakesejahteraan danperlindungan anak ska
kabupaten/kota.
). Pem*er%a+aan,em*agaMas+ara(at%an Dun$aUsaa
1. Penguatanembaga/3rganisasi+as$arakatdan 4uniaUsaha untukPelaksanaanPUG danPeningkatanKesejahteraandan
Perlindungan*nak
1. Fasilitasi penguatanlembaga/organisasi
mas$arakat dandunia usaha untukpelaksanaan PUG danpeningkatankesejahteraan danperlindungan anakskala nasional.
1. Fasilitasi penguatanlembaga/organisasi
mas$arakat dan duniausaha untukpelaksanaan PUG danpeningkatankesejahteraan danperlindungan anak skalaprovinsi.
1. Fasilitasi penguatanlembaga/organisasimas$arakat dan dunia untuk pelaksanaan PUpeningkatan kesejahtedan perlindungan anakkabupaten/kota.
-
7/23/2019 Pembagian Urusan Ppemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
9/11
- %0
-
SUB BIDANG SUB-SUBBIDANG
PEMERINTAHPEMERINTAHAN
DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN\KO
2.Pengembangandan Penguatan
5aringan Kerjaembaga+as$arakatdan
4unia UsahauntukPelaksanaanPUG,
Kesejahteraan
danPerlindungan*nak
1. Fasilitasipengembangan danpenguatan jaringankerja lembagamas$arakat danduniausaha untukpelaksanaan PUG,kesejahteraan danperlindungananak skalanasional.
2. Penetapan strategireka$asa sosial untukme6ujudkanKesetaraan danKeadilan Gender "KKG#dan perlindungananak.
1. Fasilitasi pengembangandan penguatan jaringankerja lembagamas$arakat dan duniausaha untuk pelaksanaanPUG,kesejahteraan danperlindungan anakskala provinsi.
2. Fasilitasi lembagamas$arakat untukmelaksanakan reka$asasosial untukme6ujudkan KKG danperlindungan anak skalaprovinsi.
1. Fasilitasi pengembangpenguatan jaringan kelembaga mas$arakat dusaha untuk pelaksanakesejahteraan dan peranak skala kabupaten/
2. Fasilitasi lembaga masuntuk melaksanakanreka$asa sosial untukme6ujudkan KKG danperlindungan anak skakabupaten/kota.
. Data %anIn/0rmas$
Gender %an Ana(
1. 4ata 7erpilahmenurut 5enisKelamin dari
di etiap8idang
7erkait
1. Pengembangandan penetapankebijakan nasional
sistem informasigender dan
anak.
1. Penjabaran danpenetapan kebijakansistem informasi gender
dan anak skalaprovinsi dengan merujuk
pada kebijakannasional.
1. Penjabaran penetapan kebisistem informasi g
dan anak skalakabupaten/kota deng
merujuk pakebijakan nasional.
-
7/23/2019 Pembagian Urusan Ppemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
10/11
SUB BIDANG SUB-SUBBIDANG
PEMERINTAHPEMERINTAHAN
DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN\KO
2. 4ata dan'nformasi Genderdan *nak
1. Pengembangan danpen$usunanpanduan umum,mekanismepengumpulan,pengolahan, analisis,diseminasi dandokumentasi sisteminformasi gender dananak.
2. *dvokasi, mediasidan fasilitasipelaksanaan sisteminfomasi gender dananak.
1. Koordinasi pelaksanaansistem informasi genderdan anak skala provinsi.
2. Fasilitasi pelaksanaansistem informasi gender dananak.
1. Pelaksanaan pengumpengolahan dan analpemanfaatan danpen$ebarluasan sisteinformasi gender dan skalakabupaten/kota.
2. Pelaksanaanpengumpulan, pengodan analisis, pemanfdan pen$ebarluasansistem informasi genddan anak.
%. Komunikasi,'nformasidan (dukasi"K'(#
1. Promosi danadvokasi data daninformasi terpilahmenurut jeniskelamin, khususperempuan dan anak
skala nasional.
1. Kompilasi data terpilahmenurut jenis kelamin,khusus perempuan dananak skala provinsi.
1. *nalisis, pemanfaatapen$ebarluasan danpendokumentasian dterpilah menurut jenkelamin, khusus peredan anak
skala kabupaten/kota.
-
7/23/2019 Pembagian Urusan Ppemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
11/11
SUB BIDANG SUB-SUBBIDANG
PEMERINTAHPEMERINTAHAN
DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN\KO
2. Kompilasi dataterpilah menurut jeniskelamin, khususperempuan, dan anakskala nasional.
%. Pengembanganmetode analisisgender dan
pen$usunan modelinformasi data skalanasional.
. *nalisis,pemanfaatan danpen$ebarluasan,pendokumentasiandata terpilahmenurut jeniskelamin, khususperempuan dan anakskala nasional.
. Pemantauan dan
evaluasi kebijakan danpelaksanaanpendataan dan sisteminformasi gender skalanasional.
2. *nalisis, pemanfaatan danpen$ebarluasan,pendokumentasian dataterpilah menurut jeniskelamin, khususperempuandan anak skala provinsi.
%. Pen$usunan modelinformasi data "mediasi
dan advokasi# skalaprovinsi.
. Pemantauan dan evaluasiserta pelaporanpelaksanaan pendataandan sistem informasigender dan anak skalaprovinsi.
.
2. Pemantauan dan evaserta pelaporan pelapendataan dan sisteinformasi gender dan skala kabupaten/kota
%. Pen$usunan modelinformasi data "medadvokasi# skala
kabupaten/kota.
.
.