- 358 -

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

1. PelayananKeluargaBerencana (KB)dan KesehatanReproduksi

1. Kebijakan danPelaksanaanJaminan danPelayanan KB,PeningkatanPartisipasi Pria,PenanggulanganMasalahKesehatanReproduksi,sertaKelangsunganHidup Ibu, Bayidan Anak

1.a.Penetapan kebijakan danpengembanganpelayanan KB,peningkatan partisipasipria, penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi, dankelangsungan hidup ibu,bayi, dan anak skalanasional.

b.

1.a.Penetapan kebijakanjaminan dan pelayananKB, peningkatanpartisipasi pria,penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi sertakelangsungan hidup ibu,bayi, dan anak skalaprovinsi.

b.Pemberian dukunganoperasional jaminan danpelayanan KB,peningkatan partisipasipria, penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi, sertakelangsungan hidup ibu,bayi dan anak skalaprovinsi.

1.a. Penetapan kebijakan jaminandan pelayanan KB, peningkatanpartisipasi pria, penanggulanganmasalah kesehatan reproduksi,serta kelangsungan hidup ibu,bayi, dan anak skala kabupaten/kota.

b. Penyelenggaraan dukunganpelayanan rujukan KB dankesehatan reproduksi,operasionalisasi jaminan danpelayanan KB, peningkatanpartisipasi pria, penanggulanganmasalah kesehatan reproduksi,serta kelangsungan hidup ibu,bayi dan anak skala kabupaten/kota.

- 359 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

c.

2.a.Penetapan pedoman,norma, standar,prosedur, dan kriteriadan pengembanganjaminan dan pelayananKB, peningkatanpartisipasi pria,penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi, sertakelangsungan hidup ibu,bayi dan anak skalanasional.

c.

2.a. Pemberian dukunganpelaksanaan pedomanupaya peningkatanjaminan dan pelayananKB, peningkatanpartisipasi pria,penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi, sertakelangsungan hidup ibu,bayi dan anak skalaprovinsi.

c. Penetapan dan pengembanganjaringan pelayanan KB dankesehatan reproduksi, termasukpelayanan KB di rumah sakitskala kabupaten/kota.

2.a. Penetapan perkiraan sasaranpelayanan KB, sasaranpeningkatan perencanaankehamilan, sasaran peningkatanpartisipasi pria, sasaran “UnmetNeed”, sasaran penanggulanganmasalah kesehatan reproduksi,serta sasaran kelangsunganhidup ibu, bayi dan anak skalakabupaten/kota.

- 360 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

b.

3.a.Pengelolaan jaminan danpelayanan KB,peningkatan partisipasipria, penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi sertakelangsungan hidup ibu,bayi dan anak skalanasional.

b.

b.

3.a.Pengelolaan jaminan danpelayanan KB,peningkatan partisipasipria, penanggulanganmasalah kesehatanreproduksi, sertakelangsungan hidup ibu,bayi dan anak skalaprovinsi.

b.

b. Penyerasian dan penetapankriteria serta kelayakan tempatpelayanan KB dan kesehatanreproduksi, peningkatanpartisipasi pria, penanggulanganmasalah kesehatan reproduksi,serta kelangsungan hidup ibu,bayi dan anak skala kabupaten/kota.

3.a. Pelaksanaan jaminan danpelayanan KB, peningkatanpartisipasi pria, penanggulanganmasalah kesehatan reproduksi,serta kelangsungan hidup ibu,bayi dan anak skala kabupaten/kota.

b.Pemantauan tingkat drop outpeserta KB.

- 361 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

c.

d.

e.

f.

g.

c.

d.

e.

f.

g.

c. Pengembangan materipenyelenggaraan jaminan danpelayanan KB dan pembinaanpenyuluh KB.

d. Perluasan jaringan danpembinaan pelayanan KB.

e. Penyelenggaraan dukunganpelayanan rujukan KB dankesehatan reproduksi.

f. Penyelenggaraan dan fasilitasiupaya peningkatan kesadarankeluarga berkehidupan seksualyang aman dan memuaskan,terbebas dari HIV/AIDS danInfeksi Menular Seksual (IMS).

g. Pembinaan penyuluh KB.

- 362 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

h.

4.a. Penyediaan sarana,alat, obat, dan carakontrasepsi skalanasional.

b.

c.

h.

4.a. Penyediaan sarana,alat, obat, dan carakontrasepsi skalaprovinsi.

b.

c.

h. Peningkatan kesetaraan dankeadilan gender terutamapartisipasi KB pria dalampelaksanaan program pelayananKB dan kesehatan reproduksi.

4.a. Penyediaan sarana danprasarana pelayanan kontrasepsimantap dan kontrasepsi jangkapanjang yang lebih terjangkau,aman, berkualitas dan merataskala kabupaten/kota.

b.Pelaksanaan distribusi danpengadaan sarana, alat, obat,dan cara kontrasepsi, danpelayanannya dengan prioritaskeluarga miskin dan kelompokrentan skala kabupaten/kota.

c.Penjaminan ketersediaan sarana,alat, obat, dan cara kontrasepsibagi peserta mandiri skalakabupaten/kota.

- 363 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

5.a. Penetapan pedomandan pengembanganmodel promosipemenuhan hak-hakreproduksi dan promosikesehatan reproduksiskala nasional.

b.

5.a. Pemberian dukunganpenyelenggaraanpromosi pemenuhanhak-hak reproduksi danpromosi kesehatanreproduksi skalaprovinsi.

b.

5.a. Pelaksanaan promosipemenuhan hak-hak reproduksidan promosi kesehatanreproduksi skala kabupaten/kota.

b. Pelaksanaan informed choice daninformed consent dalam programKB.

2. KesehatanReproduksiRemaja (KRR)

1. Kebijakan danPelaksanaanKRR danPerlindunganHak-HakReproduksi

1.a.Penetapan kebijakan danpengembangan KRR,pencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahayaNarkotika, Alkohol,Psikotropika dan ZatAdiktif lainnya (NAPZA)skala nasional.

b.

1.a.Penetapan kebijakanKRR, pencegahanHIV/AIDS, IMS danbahaya NAPZA skalaprovinsi.

b. Pemberian dukunganoperasional KRR,pencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahaya NAPZAskala provinsi.

1.a. Penetapan kebijakan KRR,pencegahan HIV/AIDS, IMS danbahaya NAPZA skala kabupaten/kota.

b. Penyelenggaraan dukunganoperasional KRR, pencegahanHIV/AIDS, IMS dan NAPZA skalakabupaten/kota.

- 364 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

2.a. Penetapan pedoman,norma, standar,prosedur, dan kriteriadan pengembangan KRR,pencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahaya NAPZAskala nasional.

b.

3.a. Pengelolaan KRR,pencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahaya NAPZAskala nasional.

2.a. Fasilitasi pelaksanaanpedoman, norma,standar, prosedur, dankriteria KRR,pencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahaya NAPZAskala provinsi.

b.

3.a. Pengelolaan KRR,pencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahaya NAPZAskala provinsi.

2.a.Penetapan perkiraan sasaranpelayanan KRR, pencegahanHIV/AIDS, IMS dan NAPZA skalakabupaten/kota.

b.Penyerasian dan penetapankriteria serta kelayakan tempatpelayanan KRR termasukpencegahan HIV/AIDS, IMS danbahaya NAPZA skala kabupaten/kota.

3.a. Penyelenggaraan pelayanan KRRtermasuk pencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahaya NAPZA skalakabupaten/ kota.

- 365 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

b.

c.

d.

e.

b.

c.

d.

e.

b. Penyelenggaraan kemitraanpelaksanaan KRR termasukpencegahan HIV/AIDS, IMS danbahaya NAPZA baik antarasektor pemerintah dengansektor Lembaga SwadayaOrganisasi Masyarakat (LSOM)skala kabupaten/kota.

c. Penetapan fasilitas pelaksanaanKRR termasuk pencegahanHIV/AIDS, IMS dan bahayaNAPZA baik antara sektorpemerintah dengan sektorLSOM skala kabupaten/kota.

d. Pelaksanaan KRR termasukpencegahan HIV/AIDS, IMS danNAPZA baik antara sektorpemerintah dengan sektorLSOM skala kabupaten/kota.

e. Penetapan sasaran KRRtermasuk pencegahanHIV/AIDS, IMS dan bahayaNAPZA skala kabupaten/kota.

- 366 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

f.

4. Pengembangan SDMpengelola, pendidiksebaya dan konselorsebaya KRR termasukpencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahaya NAPZAbaik antara sektorpemerintah dengan sektorLSOM skala nasional.

f.

4. Pendayagunaan SDMpengelola, pendidiksebaya dan konselorsebaya KRR termasukpencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahaya NAPZAbaik antara sektorpemerintah dengansektor LSOM skalaprovinsi.

f .Penetapan prioritas kegiatan KRRtermasuk pencegahan HIV/AIDS,IMS dan bahaya NAPZA skalakabupaten/kota.

4. Pemanfaatan tenaga SDMpengelola, pendidik sebaya dankonselor sebaya KRR termasukpencegahan HIV/AIDS, IMS danbahaya NAPZA baik antara sektorpemerintah dengan sektor LSOMskala kabupaten/kota.

3. KetahanandanPemberdayaanKeluarga

1. Kebijakan danPelaksanaanPengembanganKetahanan danPemberdayaanKeluarga

1.a.Penetapan kebijakan danpengembanganketahanan danpemberdayaan keluargaskala nasional.

b.

1.a. Penetapan kebijakan danpengembanganketahanan danpemberdayaan keluargaskala provinsi.

b.

1.a. Penetapan kebijakan danpengembangan ketahanan danpemberdayaan keluarga skalakabupaten/kota.

b. Penyelenggaraan dukunganpelayanan ketahanan danpemberdayaan keluarga skalakabupaten/kota.

- 367 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

2.a. Penetapan pedoman,norma, standar,prosedur, kriteria, danpengembanganketahanan danpemberdayaankeluarga skalanasional.

b.

3.a. Pengelolaan ketahanandan pemberdayaankeluarga skalanasional.

b.

2.a. Fasilitasi pelaksanaanpedoman, norma,standar, prosedur,kriteria, danpengembanganketahanan danpemberdayaankeluarga skala provinsi.

b.

3.a. Pengelolaan operasionalketahanan danpemberdayaan keluargaskala provinsi.

b.

2.a. Penyerasian penetapan kriteriapengembangan ketahanan danpemberdayaan keluarga skalakabupaten/kota.

b. Penetapan sasaran Bina KeluargaBalita (BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), dan Bina KeluargaLansia (BKL) skala kabupaten/kota.

3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, danBKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten/kota.

b.Pelaksanaan ketahanan danpemberdayaan keluarga skalakabupaten/kota.

- 368 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

c.

d.

e.

f.

c.

d.

e.

f.

c. Pelaksanaan model-modelkegiatan ketahanan danpemberdayaan keluarga skalakabupaten/kota.

d. Pembinaan teknis peningkatanpengetahuan, keterampilan,kewirausahaan dan manajemenusaha bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahteraI alasan ekonomi dalamkelompok Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS) skala kabupaten/kota.

e. Pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggotakelompok UPPKS skalakabupaten/kota.

f. Pelaksanaan kemitraan untukaksesibilitas permodalan,teknologi, dan manajemen sertapemasaran guna peningkatanUPPKS skala kabupaten/kota.

- 369 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

g. g. g. Peningkatan kualitas lingkungankeluarga skala kabupaten/kota.

4. PenguatanPelembagaanKeluarga KecilBerkualitas

1. Kebijakan danPelaksanaanPenguatanPelembagaanKeluarga KecilBerkualitas danJejaring Program

1.a. Penetapan kebijakan danpengembanganpenguatan pelembagaankeluarga kecilberkualitas dan jejaringprogram skala nasional.

b.

2.a. Penetapan pedoman,norma, standar,prosedur dan kriteriadan pengembanganpenguatan pelembagaankeluarga kecilberkualitas dan jejaringprogram skala nasional.

1.a. Penetapan kebijakan danpengembanganpenguatan pelembagaankeluarga kecilberkualitas dan jejaringprogram skala provinsi.

b.

2.a.Fasilitasi pelaksanaanpedoman, norma,standar, prosedur dankriteria penguatanpelembagaan keluargakecil berkualitas danjejaring program skalaprovinsi.

1.a. Penetapan kebijakan danpengembangan penguatanpelembagaan keluarga kecilberkualitas dan jejaring programskala kabupaten/kota.

b. Penyelenggaraan dukunganoperasional penguatanpelembagaan keluarga kecilberkualitas dan jejaring programskala kabupaten/kota.

2.a.Penetapan perkiraan sasaranpengembangan penguatanpelembagaan keluarga kecilberkualitas dan jejaring programskala kabupaten/kota.

- 370 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

b.

c.

d.

e.

f.

b.

c.

d.

e.

f.

b. Pemanfaatan pedomanpelaksanaan penilaian angkakredit jabatan fungsionalpenyuluh KB.

c. Penetapan petunjuk teknispengembangan peran InstitusiMasyarakat Pedesaan/Perkotaan(IMP) dalam program KBnasional.

d. Penetapan formasi dan sosialisasijabatan fungsional penyuluh KB.

e. Pendayagunaan pedomanpemberdayaan dan penggerakaninstitusi masyarakat program KBnasional dalam rangkakemandirian.

f. Penetapan petunjuk teknispeningkatan peran serta mitraprogram KB nasional.

- 371 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

3. a. Pengelolaan penguatanpelembagaan keluargakecil berkualitas danjejaring program skalanasional.

b.

c.

d.

e.

3.a. Pengelolaanoperasional penguatanpelembagaan keluargakecil berkualitas danjejaring program skalaprovinsi.

b. Penyiapan pelaksanaanpengkajian danpengembanganprogram KB nasional,serta pemanfaatanhasil kajian danpenelitian.

c.

d.

e.

3.a. Pelaksanaan pengelolaanpersonil, sarana dan prasaranadalam mendukung program KBnasional, termasuk jajaran medisteknis tokoh masyarakat dantokoh agama.

b. Penyediaan dan pemberdayaantenaga fungsional penyuluh KB.

c. Penyediaan dukunganoperasional penyuluh KB.

d. Penyediaan dukunganoperasional IMP dalam programKB nasional.

e. Pelaksanaan pembinaan teknisIMP dalam program KB nasional.

- 372 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

f.

g.

h.

i.

j.

f.

g.

h.

i.

j.

f. Pelaksanaan peningkatankerjasama dengan mitra kerjaprogram KB nasional dalamrangka kemandirian.

g. Penyiapan pelaksanaanpengkajian dan pengembanganprogram KB nasional dikabupaten/kota.

h. Pemanfaatan hasil kajian danpenelitian.

i. Pendayagunaan kerjasamajejaring pelatih terutamapelatihan klinis kabupaten/kota.

j. Pendayagunaan SDM programterlatih, serta perencanaan danpenyiapan kompetensi SDMprogram yang dibutuhkankabupaten/kota.

- 373 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

k. k. k. Pendayagunaan bahan pelatihansesuai dengan kebutuhanprogram peningkatan kinerjaSDM.

5. Advokasi danKomunikasi,Informasi, danEdukasi (KIE)

1. Kebijakan danPelaksanaanAdvokasi danKIE

1.a. Penetapan kebijakandan pengembanganadvokasi, KIE, sertakonseling program KBnasional.

b. –

2.a. Penetapan pedoman,norma, standar,prosedur dan kriteriapengembangan advokasidan KIE skala nasional.

b.

1.a. Penetapan kebijakandan pengembanganadvokasi dan KIE skalaprovinsi.

b. Fasilitasi operasionaladvokasi dan KIE skalaprovinsi.

2.a. Fasilitasi pelaksanaanpedomanpengembanganadvokasi dan KIEskala nasional.

b.

1.a. Penetapan kebijakan danpengembangan advokasi dan KIEskala kabupaten/kota.

b. Penyelenggaraan operasionaladvokasi KIE skala kabupaten/kota.

2.a. Penetapan perkiraan sasaranadvokasi dan KIE skalakabupaten/kota.

b.Penyerasian dan penetapankriteria advokasi dan KIE skalakabupaten/kota.

- 374 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

3.a. Pengelolaan advokasidan KIE skala nasional.

b.

c.

d.

3.a. Pengelolaanpengembanganadvokasi dan KIE skalaprovinsi.

b.

c.

d.

3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, sertakonseling program KB dan KRR.

b. Pelaksanaan KIE ketahanan danpemberdayaan keluarga,penguatan kelembagaan danjaringan institusi program KB.

c. Pemanfaatan prototipe programKB/Kesehatan Reproduksi (KR),KRR, ketahanan danpemberdayaan keluarga,penguatan pelembagaan keluargakecil berkualitas.

d. Pelaksanaan promosi KRRtermasuk pencegahan HIV/AIDS,IMS, dan bahaya NAPZA danperlindungan hak-hakreproduksi.

- 375 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

6. Informasi danData MikroKependudukandan Keluarga

1. Kebijakan danPelaksanaanData MikroKependudukandan Keluarga

1.a. Penetapan kebijakan danpengembangan informasiserta data mikrokependudukan dankeluarga skala nasional.

b.

2.a. Penetapan pedoman,norma, standar,prosedur, kriteria danpengembangan informasiserta data mikrokependudukan dankeluarga skala nasional.

b.

1.a. Penetapan kebijakandan pengembanganinformasi serta datamikro kependudukandan keluarga skalaprovinsi.

b. Fasilitasi operasionalpengelolaan informasiserta data mikrokependudukan dankeluarga skala provinsi.

2.a. Fasilitasi pelaksanaanpedomanpengembanganinformasi dan datamikro kependudukandan keluarga skalaprovinsi.

b.

1.a. Penetapan kebijakan danpengembangan informasi sertadata mikro kependudukan dankeluarga skala kabupaten/kota.

b. Penyelenggaraan informasi sertadata mikro kependudukan dankeluarga skala kabupaten/kota.

2.a. Penetapan perkiraan sasaranpengembangan informasi sertadata mikro kependudukan dankeluarga skala kabupaten/kota.

b.Informasi serta data mikrokependudukan dan keluargaskala kabupaten/kota.

- 376 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

3.a. Pengelolaan informasiserta data mikrokependudukan dankeluarga skala nasional.

b.

c.

d.

e.

3.a. Pengelolaanpengembangan informasiserta data mikrokependudukan dankeluarga skala provinsi.

b.

c.

d.

e.

3.a. Pelaksanaan operasional sisteminformasi manajemen programKB nasional.

b. Pemutakhiran, pengolahan, danpenyediaan data mikrokependudukan dan keluarga.

c. Pengelolaan data dan informasiprogram KB nasional sertapenyiapan sarana dan prasarana.

d. Pemanfaaan data dan informasiprogram KB nasional untukmendukung pembangunandaerah.

e. Pemanfaatan operasional jaringankomunikasi data dalampelaksanaan e-government danmelakukan diseminasi informasi.

- 377 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

7. KeserasianKebijakanKependudukan

1. Penyerasian danKeterpaduanKebijakanKependudukan

1. Penetapan kebijakanterpadu antaraperkembangankependudukan (aspekkuantitas, kualitas, danmobilitas) denganpembangunan di bidangekonomi, sosial budayadan lingkungan.

2. Pengkajian danpenyempurnaanperaturan perundang-undangan yangmengaturperkembangan dandinamikakependudukan.

1. Pelaksanaan kebijakanterpadu antaraperkembangankependudukan (aspekkuantitas, kualitas, danmobilitas) denganpembangunan di bidangekonomi, sosial budayadan lingkungan.

2. Pengkajian danpenyempurnaanperaturan daerah yangmengaturperkembangan dandinamikakependudukan diprovinsi.

1. Penyelenggaraan kebijakanteknis operasional danpelaksanaan programkependudukan terpadu antaraperkembangan kependudukan(aspek kuantitas, kualitas, danmobilitas) dengan pembangunandi bidang ekonomi, sosialbudaya dan lingkungan didaerah kabupaten/kota.

2. Pengkajian dan penyempurnaanperaturan daerah yangmengatur perkembangan dandinamika kependudukan didaerah kabupaten/kota.

- 378 -

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

3.a. Pengelolaan danpenyerasian isukependudukan kedalam programpembangunan sektoraldan daerah.

b.

3.a. Penyerasian isukependudukan kedalam programpembangunan diprovinsi.

b.

3.a. Penyerasian isu kependudukanke dalam programpembangunan di daerahkabupaten/kota.

b. Pengkajian danpenyempurnaan peraturandaerah yang mengaturperkembangan dan dinamikakependudukan di daerahkabupaten/kota.

8. Pembinaan 1. Kebijakan danPelaksanaanPembinaan

1. Pengembangan danpenetapan kebijakanpembinaan, danpenyelenggaraanmonitoring, evaluasi,fasilitasi, asistensi, dansupervisi pelaksanaanprogram KB nasional.

1. Dukungan pelaksanaanmonitoring, evaluasi,asistensi, fasilitasi, dansupervisi pelaksanaanprogram KB nasional.

1. Monitoring, evaluasi, asistensi,fasilitasi, dan supervisipelaksanaan program KBnasional di kabupaten/kota.