PemanfaatanData TerpaduUntuk Program PerlindunganSosial di ... · Penanganan Fakir MiskinSK Nomor...
-
Upload
phungtuong -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of PemanfaatanData TerpaduUntuk Program PerlindunganSosial di ... · Penanganan Fakir MiskinSK Nomor...
1September 2017
Pemanfaatan Data Terpadu UntukProgram Perlindungan Sosial
di Kota Tanjung Balai
SekretariatWakil Presiden Republik Indonesia
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
2
• Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan pada
Maret 2017 (nasional) sebanyak 27,77 juta orang
atau 10,64%.
• Untuk Kota Tanjung Balai sebanyak: 25.090 orang, dalam persentase : 15.08 % (BPS, 2015)
TantanganTerbesar Saat IniMISKIN & RENTAN
Kemiskinan
Kerentanan• Sebagian penduduk yang berada di atas
Garis Kemiskinan sesungguhnyamasih rentanjatuh ke kemiskinan.
3
PenanggulanganKemiskinan
Kebijakan dan Program Pemerintah Pusat dan
Daerah
Program Perlindungan Sosial
Menurunkan BebanPengeluaran
Meningkatkan Pendapatan
Data TerpadusebagaiInstrumenUtama
• Pemberdayaan masyarakat
• Dukungan pengembangan usaha mikro(KUR)
• Pelatihan kerja (BLK)• Pendampingan usaha sektoral (KUBE)
4
Data TerpaduProgram Penanganan Fakir Miskin (PPFM)
5
Perpres No. 15 Tahun 2010 dan Perpres No. 96 Tahun 2015
a. Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
b. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga
c. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
d. Dalam melaksanakan tugasnya, TNP2K dibantu oleh Sekretaris Eksekutif
a. Memperbaiki sasaran program
berbasis rumah tangga dan
wilayah
b. Memperbaiki mekanisme
penyaluran program
Mandat Utama
TNP2K merupakan forum koordinasi antar Kementerian/Lembagauntuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatanpenanggulangan kemiskinan
TUGAS TNP2K
2010 - 2015
6
KetuaWakil Presiden
Wk. Ketua I : Menko PMK
Wk. Ketua II : Menko Perekonomian
Anggota
• Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
Bappenas
• Menteri Dalam Negeri• Menteri Keuangan• Menteri Sosial• Menteri Kesehatan
• Menteri PendidikanNasional
• Menteri Pekerjaan Umum
• Menteri Koperasi danUsaha Kecil dan
Menengah
• Sekretaris kabinet
• Kepala BadanPusatStatistik
• Kementerian terkait lain• Unsur masyarakat, duniausaha, dan pemangku
kepentinganyang
ditetapkanoleh Ketua
Sekretaris EksekutifDeputiSeswapresBidang Kesra & PenanggulanganKemiskinan
Ketua Tim Pembiayaan
Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas
StrukturOrganisasiTNP2KPeraturan Presiden No. 15 tahun 2010
Tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan
| 2
7
Dasar HukumData Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
Keputusan Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
8
Pokja Pengelolaan Data TerpaduProgram Penanganan Fakir Miskin
1. Pengarah: Menteri Sosial Republik Indonesia
2. Penanggung Jawab:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
2. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
3. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan danPerlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan PenanggulanganKemiskinan
5. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
6. Deputi Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Kependudukan danKetenagakerjaan
7. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik
3. Ketua: Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan SosialKementerian Sosial
4. Tim Teknis: Gabungan Staff Menko PMK, Kemensos, TNP2K, Kemendagri, Bappenas dan BPS
Menteri Sosial telah membentuk Pokja Pengelola Data Terpadu Program
Penanganan Fakir Miskin SK Nomor 284/HUK/2016, dengan susunansebagai berikut:
9
Pengelompokan RumahTanggadalam Data Terpadu PPFM
DATA TERPADU PPFM
30 %
100 %
Seluruh rumah tangga di Indonesia
20 %
10 %
Desil 4
Desil 3
Desil 2
Desil 1
40 %
Di data pada PPLS 2011dan PBDT 2015 namun hasil analisis data menunjukkan tidak termasukkelompok 40% terendah
10
Angka Kemiskinan (BPS, Maret 2017)
10,64%
30 %
40 % DATA TERPADU (40% penduduk Indonesia dengan
status sosial ekonomi terendah):
20 %
10 %
Desil 4
Desil 3
Desil 2
Desil 1Pendudukmiskin/sangatmiskin
Penduduk Hampir / RENTAN Miskin
Seluruh Desil 1=RTM/SM; Hampir seluruhDesil 2 hingga 4 = RT hampir miskin / rentanmiskin
Kenapa BDT/Data Terpadu PPFM BUKAN Data Kemiskinan??
11
Jumlah Rumah Tangga (RT)
26.589.774Jumlah Keluarga (KK)
28.488.031
PemanfaatanData TerpaduProgram PenangananFakir Miskin
JumlahPenduduk
96.705.167 Jiwa
Data TerpaduBerisi KelompokMasyarakat
40% Status Sosial EkonomiTerendah
Angka Kemiskinan (BPS Maret 2017)
PenerimaKPS/KKS/KIP/Rastra
10,64 %
40%
25%
Inclusion Error
Exclusion Error
Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN
38%
Program Keluarga Harapan (PKH)8-11%
DATA TERPADU*
12
Mekanisme PemutakhiranBDT 2015
PPLS11PPLS11
DAFTARAWAL
Daftar RT sementara
Forum Konsultasi Publik daftar rumah tangga
sementara
DESADistribusi daftarrumah tanggasementara ~28.1 Juta
Daftar RT hasil konsultasi publik yang
telah disahkan Bupati/Walikota
Pengolahan dan perangkingan
PPLS11PPLS11
DAFTAR FINAL
Pendataan
Basis Data Terpadu
Pengesahan oleh
Bupati/ Walikota
FRP Raskin(2012-2014)
PerubahanData PBI
PenggantiKPS(2013)
Data MIS-PKH(2007-2014)
(ODK)*
13
Forum Konsultasi Publik (FKP)
FKP dipimpin oleh fasilitator dari
masyarakat, bukan organik BPS dan
Kades setempat
Pelaksanaan FKP Serah terima hasil FKP ke TKPK
14
Berita Acara (BA) Pengesahan Hasil FKP
Jumlah RTS PBDT 2015
hasil FKP pada setiap SLS
satu tingkat di bawah desa
Tanda Tangan
Ketua SLS/Tomas
pada saat FKP
Cap Stempel dan Tanda
Tangan Kepala Desa
15
Pendataan dan Entry Data PBDT15
Pendataan rinci terkait karakteristik rumah tangga (hasil FKP) oleh petugas yang berasal dari masyarakat setempat
Entry Data
16
Apa Isi Data Terpadu ?
• Contoh data terpadu
• Keterangan variabel dan informasi
17
Penambahan Keluarga PKH Non BDT pada BDT 2017
815.569
25.774.205
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1
Data Terpadu 2017
Keluarga PKH non BDT Rumah Tangga BDT
Rumah Tangga
BDT
Keluarga PKH
(non BDT)
25,774,205 815,569
Total Rumah Tangga Total Keluarga
26,589,774 28,488,031
Kota TanjungBalai
Total Rumah Tangga Total Individu
14.500 67.686
18
• PKH
• Raskin• Jamkesmas
• Asuransi kesehatan lain
• Jamsostek
• KKS• KIP• BPJS/KIS
Kepesertaan Program
Karakteristik RumahTanggaData TerpaduProgram PenangananFakir Miskin
• Nama Kepala RTS
• Alamat/SLS• Desa
• Kecamatan
• Kabupaten/Kota
• Provinsi
• Jumlah Anggota RTS
Identitas RTS
• Nama anggota RTS
• Hubungan dengan Kepala RTS
• Jenis kelamin
• Umur
• Status perkawinan
• Kepemilikan kartu ID
• No. Induk Kependudukan (NIK)
• Akte/Buku Nikah• Akte Cerai• Akte Kelahiran
Demografi
• Kegiatan bekerja
• Lapangan kerja• Status/kedudukan
pekerjaan
• Usaha Mikro Kecil (UMK): pemilik usaha, jenis usaha, jumlah tenaga kerja, omset.
Ketenagakerjaan
• Status penguasaan bangunan
tempat tinggal• Luas lantai
• Luas bangunan
• Jenis lantai
• Jenis dinding
• Jenis atap• Sumber air minum
• Cara memperoleh air minum
• Sumber penerangan
• Kelas daya listrik terpasang
• Bahan bakar untuk memasak• Tempat buang air besar
• TPA tinja
• Kamar tidur
Perumahan
Catatan: Warna merah adalah variabel baru 2015
• Jenis cacat
• Penyakit kronis menahun• Status kehamilan wanita
• Penggunaan alat/cara KB
Kesehatan
• Partisipasi sekolah
• Status sekolah• Kelas/jenjang tertinggi
• Ijazah tertinggi
Pendidikan
• Mobil
• Sepeda Motor• Perahu Motor
• Kapal Motor
• Sepeda
• Perahu
• Lemari es• Tabung gas
• Penguasaan lahan• Kepemilikan ternak• Emas• HP• TV
Kepemilikan Aset
19
RumahTangga Mana yang Lebih Berhak Menerima Bantuan?
LebihberhakmenerimaBantuankarena kondisi anggotakeluarga lain tidak bekerja, memiliki
jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja.
Secara kasat mata terlihat lebih berhak
menerima Bantuan
Secara kasat mata terlihat lebih berhak
menerima Bantuan
20
STAT PLANET
21
Terima kasih