KEWENANGAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN

Disampaikan pada Acara Rakornas Verifikasi dan Validasi Database Kemiskinan, Red Top Hotel, Jakarta 13- 16 April 2015

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIAKHOFIFAH INDAR PARAWANSA

ASPEK KEMISKINAN

Pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari : tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan, air bersih, kesehatan dasar, dan pendidikan dasar.

Penampilan peranan sosial: tidak mampu melaksanakan tanggungjawab sebagai pencari nafkah, sebagai orang tua, dan sebagai warga masyarakat dalam suatu lingkungan komunitas.

Masalah-masalah sosial psikologis : tidak mampu mengatasi konflik kepribadian, stress, kurang percaya diri, masalah keluarga, dan keterasingan dari lingkungan.

Pengembangkan potensi diri dan lingkungan: tidak memiliki keterampilan wirausaha, kurang keberanian memulai bisnis, sulit membangun jaringan, terbatas akses informasi

Pengembangan faktor produksi sendiri: kepemilikan tanah terbatas, tidak ada sarana prasarana produksi.

DAMPAK KEMISKINAN

Kerawanan sosial, Tindak kejahatan Pemicu terjadinya disintegrasi sosial; Menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah, Membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besarMempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

ARAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Mendorong pertumbuhan yang berkualitasPertumbuhan yang diinginkan adalah pertumbuhan (ekonomi) yang dapat menciptakankesempatan kerja yang memadai sekaligus mengurangi kemiskinan.

2. Peningkatan Akses Terhadap Pelayanan DasarAkses masyarakat miskin tersebut, yakni terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lain yang menjadi kebutuhan dasar mereka.

3. Pemberdayaan MasyarakatPada era desentralisasi, keputusan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan oleh masyarakatsendiri, termasuk untuk menanggulangi kemiskinan.

4. Memberikan & mengembangkan sistem Perlindungan Sosial

a. Memberikan bantuan bagi mereka yang rentan (fakir, miskin, penyandang cacat, lanjut usia, anak terlantar, komunitas adat terpencil dan korban bencana).

b. Mengembangkan sistem jaminan sosial berbasis asuransi kepada merekayang lebih mampu

c. Melakukan uji coba Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang merupakan cikal bakalpengembangan sistem jaminan sosial.

PENANGANAN FAKIR MISKIN

Adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatanpemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiapwarga negara.

Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

a. Pengembangan potensi diri

b. Bantuan pangan dan sandang

c. Penyediaan pelayanan perumahan

d. Penyediaan pelayanan kesehatan

e. Penyediaan pelayanan pendidikan

f. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha

g. Bantaun hukum; dan/atau

h. Pelayanan sosial

Adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah,pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatanpemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiapwarga negara.

Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

a. pengembangan potensi diri

b. bantuan pangan dan sandang

c. penyediaan pelayanan perumahan

d. penyediaan pelayanan kesehatan

e. penyediaan pelayanan pendidikan

f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha

g. bantuan hukum; dan/atau

h. pelayanan sosial

PENANGANAN FAKIR MISKIN

1. UU NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

2. UU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

3. PP NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

4. PP NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

DASAR HUKUM

Penetapan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaidasar untuk penanganan fakir miskin serta menjadi dasar dalampendataan (Pasal 8 ayat 1, dan 3);

Melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan (Pasal8 ayat 4);

Proses verifikasi dan validasi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali (pasal 8 ayat 5);

KEWENANGAN KEMENSOS DALAM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN UU NO.13 TAHUN 2011

Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh potensi dansumber kesejahteraan social tingkat kecamatan, desaatau kelurahan (Pasal 8 ayat 7);

Hasil verifikasi dan validasi dimaksud dilaporkan secaraberjenjang kepada Bupati/Walikota, dilanjutkan keGubernur untuk disampaikan kepada Menteri (Pasal 8ayat 8 dan 9);

LANJUTAN…..

Lurah atau Kepala Desa menyampaikan laporan pendaftaran atauperubahan data secara berjenjang kepada camat, Bupati/Walikota,Gubernur dan diteruskan kepada Menteri (Pasal 9 ayat 3 dan 4);

Dalam hal diperlukan, Bupati/Walikota melakukan verifikasi dan validasiterhadap pendaftaran dan perubahan data (Pasal 9 ayat 9);

LANJUTAN…..

Menteri bertangungjawab terhadap data terpadu yang dapatdipergunakan oleh kementerian/ lembaga terkait untukpenanganan fakir miskin dan diakses oleh masyarakat (Pasal 10ayat 2 dan 3);

Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan validasi ditetapkanoleh Menteri sebagai dasar bagi Pemerintah dan PemerintahDaerah untuk memberikan bantuan/ pemberdayaan (Pasal 10 ayat1 dan 2).

LANJUTAN…..

Penetapan kriteriapsl 2 (1)

DJSNpsl 6

Verifikasi & Validasipasal 3

KEMSOS

Kemkeu &k/l lainpsl 4

KEMKESpsl 6

Penetapan data terpadu

(prov, kab/kota) psl5 (1))

Koordinasi dg K/L terkait

KEMSOS

PBI 2014 PPLS 2011

Perubahan data PBI per 6 bulan dalam

tahun berjalanpsl 11 (4)

JumlahnasionalPBI 2014

Pesertaprogram

psl 7

BPJS Kesehatan

psl 8

PBI

Peran MasyUnit Pengaduan

( Prov, Kab/Kota )

KEMSOS

Identitastunggal

PENDATAANpsl 2 (2)

BPS

MEKANISME KEWENANGAN DALAM PBI JKN

PP NO 101 TAHUN 2011, TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

REVOLUSI KARAKTER

REVOLUSI

KARAKTER

REVOLUSI

KESETIAKAWANAN

SOSIAL

Menumbuhkan Kembali

“KEPEDULIAN”

KEPEDULIAN

Landasan PembentukanKARAKTER SOSIAL Manusia Indonesia

RepresentasiKARAKTER SOSIAL Manusia Indonesia

TANGAN MULUT

Tangan yang

MEMBERIKAN

KEPEDULIAN

kepada sesama

Mulut yang

MENYEBARKAN

KEPEDULIAN

kepada sesama

TERIMA KASIH