Pemanfaatan Database Partisipatif dalam Penanggulangan Kemiskinan
description
Transcript of Pemanfaatan Database Partisipatif dalam Penanggulangan Kemiskinan
Kementerian PPN/Bappenas
Pemanfaatan Database Partisipatif dalam Penanggulangan Kemiskinan
Bappenas27 Februari 2014
Kementerian PPN/Bappenas
Kerangka Desain MP3KI
SEJAHTERA, BEBAS DARI KEMISKINAN ABSOLUT DAN MEMILIKI KAPABILITAS PENGHIDUPAN YANG TINGGI DAN BERKELANJUTAN
• MENGEMBANGKAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL NASIONAL• MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN
• MENGEMBANGKAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN
Penyiapan kelembagaan BPJS dan supply side
pendukung
Perluasan program bersasaran (targeted)
Pengembangan koridor pulau dan kawasan
khusus di pusat pertumbuhan dan non
pusat pertumbuhan
• PRASYARAT INSITUSI PENDUKUNG DAN IMPLEMENTASI MP3KI • PRASYARAT KONDISI EKONOMI: PERTUMBUHAN DAN STABILITAS EKONOMI
MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR VISI
STRATEGI UTAMA
STRATEGI PELAKSANAAN
MISI
2
Kementerian PPN/Bappenas
Landasan Hukum Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial
Peraturan Lain Tentang
UU No. 4/1979 Kesejahteraan anak
UU No. 3/1997 Peradilan untuk Anak
UU No. 4/1997 Kesejahteraan Penyandang Cacat
UU No. 13/1998 Kesejahteraan Lansia
UU No. 23/2002 Perlindungan Anak
UU No. 40/2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional
UU No. 21/2007 Penghapusan perdagangan manusia
UU No. 11/2009 Kesejahteraan Sosial
UU No. 13/2011 Penanganan Fakir Miskin
UU No. 19/2011 Ratifikasi Konvensi Penyandang DIsabilitas
UU No. 24/2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kesehatan dan Ketenagakerjaan)
UU No. 11/2012 Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pidana3
ARAH RPJP (UU No. 17/2007) - MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL PERLINDUNGAN SOSIAL
• Pembangunan kesos dilakukan dg memberi perhatian lebih besar pada masyarakat kurang beruntung......
• Pembangunan Kesos dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yg didukung perat. perUU, pendanaan & NIK.
• Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar.
• SJSN yang sudah disempurnakan bersama SPSN, yang didukung oleh perat. perUU dan pendanaan serta NIK dapat memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat luas secara bertahap sehingga Pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan dengan memperhatikan budaya dan sistem yang sudah berakar di kalangan masyarakat luas.
Peraturan perundangan yg mendasari implemen-tasi program2 Kesejahteraan Sosial tersebar pada K/L berbeda. Hal ini menyebabkan:
• Sasaran terfragmentasi
• Manfaat program terbatas
• Efektivitas sulit diukur
3
Kementerian PPN/Bappenas
Permasalahan Kerentanan Anak, Lansia, Penyandang Disabilitas Dan Korban Guncangan Ekonomi
4
Kementerian PPN/Bappenas
Arah Kebijakan Perlindungan Sosial yang KomprehensifBerdasarkan Siklus Kehidupan
Janin-Balita(0-5)
Usia Sekolah(6-18)
Usia Pekerja Muda (19-24)
Usia Bekerja (25-60)
Lanjut Usia (>60 tahun)
IV. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Orang Dengan Disabilitas– Bantuan reguler orang dengan disabilitas berat– Layanan dan rehabilitasi sosial orang dengan disabilitas berbasiskan komunitas dan keluarga– Advokasi inklusifitas layanan publik, kebijakan, serta pasar kerja terhadap penyandang disabilitas
V. Bantuan Sosial Temporer Transformasi bantuan raskin menjadi bantuan temporer (pembahasan lebih lanjut)– Bantuan sosial temporer yang responsif bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan guncangan ekonomi
I. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Balita dan Anak– Bantuan reguler anak dan balita dalam
RTSM– Pelayanan, bantuan, dan rehabilitasi
sosial anak dan balita telantar berbasis keluarga dan komunitas
– AMPK serta bantuan hukum bagi anak– Pengurangan pekerja anak– Pengarusutamaan perlindungan anak
II. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penduduk Rentan & Usia Produktif dengan Resiko Tertentu– Pemberdayaan ekonomi fakir miskin– Pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial
penduduk usia produktif dengan resiko tertentu: KAT, ODD, ODHA, tuna sosial
– Dukungan implementasi SJSN: sosialisasi SJSN pada sasaran program, bantuan iuran untuk pekerja informal (Askesos)
III. Peningkatan Kesos Lanjut Usia– Bantuan reguler lansia – Layanan sosial lansia
berbasis keluarga dan komunitas
– Pemberdayaan ekonomi– Pengarusutamaan dan
inklusifitas lansia
VI. Integrasi Program-Program Bantuan dan Kesejahteraan SosialIntegrasi bantuan sosial berbasis keluarga, pembangunan sistem rujukan terpadu (termasuk pemutakhiran data PPLS), penataan dan perbaikan pendataan PMKS, peningkatan komplementaritas antara bantuan dan jaminan sosial
VII. Optimalisasi Pelaksanaan Bantuan SosialSPM kesos, penataan panti, optimalisasi pendanaan alternatif, penguatan pekerja sosial, perbaikan metode pembayaran bansos
5
Kementerian PPN/Bappenas
► Jaminan Kecelakaan Kerja► Jaminan Kematian► Jaminan Hari Tua► Jaminan Pensiun
Beasiswa Siswa Miskin
Raskin
Bantuan Langsung Tunai
Jamkesmas
Tunjangan Anak Terlantar
Tunjangan Penyandang Disabilitas
Tunjangan Lansia
Program Keluarga Harapan (PKH)
Pelayanan, rehabilitasi, & pemberdayaan sosial Berbasis Institusi/Komunitas:Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Anak Telantar
Pelayanan, rehabilitasi & pemberdayaan Berbasis Keluarga:Bantuan Tunai Bersyarat bagi Keluarga Miskin sesuai karakteristik keluarga (a.l. anak balita, usia sekolah, ibu hamil, disabilitas)
Bansos korban bencana alam
Bansos korban bencana sosial
Bansos korban bencana ekonomi
Bansos Reguler
Bansos Temporer
Saat ini (2013) 2025
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Transformasi Klaster I
6
Pelayanan Panti Anak, Lansia, Disable
PENGUATAN IMPLEMENTASIPenyusunan SPM Kesos, Penataan Kelembagaan, Penguatan Pekerja Sosial
SINERGI DAN INTEGRASI
Sistem Rujukan Terpadu, Perbaikan Penargetan
6
Kementerian PPN/Bappenas
Bansos Reguler
Bansos Temporer
SINERGI DAN INTEGRASISistem Rujukan Terpadu: • Rujukan program & outreaching;• Pendataan;• Penentuan elijibilitas;• Resertifikasi
Bantuan Sosial pada Akhir 2019
Bantuan pangan
Bansos Lanjut Usia
Bansos Penyandang Disabilitas
Bansos pendidikan dan kesehatan
Bantuan Tunai Bersyarat Berbasis Keluarga untuk 10% termiskin dengan komponen:- Anak (pendidikan dan
kesehatan)- Penyandang disabilitas- Lansia- Bantuan pangan
Panti Anak, Lansia, PD TelantarBantuan sosial berbasis panti untuk penduduk di luar sistem keluarga
Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial: pangan, shelter, UEP. padat karya
Bantuan Korban Kekerasan, Trafficking, dsb: pangan, shelter, UEP
Bantuan Guncangan Ekonomi (BLSM): bantuan tunai
Panti Jangka Pendek, termasuk ABH
P e l a y a n a n d a n r e h a b i l i t a s i s o s i a l
7
Kementerian PPN/Bappenas
Transformasi Bantuan Sosial
Integrasi Program-Program Bantuan Sosial & Institusionalisasinya
(pusat – daerah – lokal)
Sistem pentargetan yg berdasar BDT
dan pemutakhiran
yang sama
Sistem rujukan pelayanan dan jejaring kerja komprehensif untuk respon
yg cepat
Sistem Monitoring dan Evaluasi
Sistem pengaduan dan monev yg handal
Perencanaan dan anggaran yg mendukung pembangunan
inklusif
Ditopang oleh:
Kebijakan Fiskal Yang Adequat
Penataan Bantuan Sosial:• Bansos Reguler: diberikan bagi
individu/keluarga selama memenuhi kriteria tertentu (ibu hamil, anak balita, usia sekolah, disabilitas, lansia, dsb)
• Bantuan Sosial Temporer: diberikan sementara saat terjadi krisis/guncangan (BLT, Raskin, jadup, dsb).
Penjangkauan dan perbaikan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (fakir miskin, penyandang disabilitas, anak, lansia telantar)
Penguatan pendampingan/pekerja sosial:• Sertifikasi kompetensi terstandar• Penataan relawan sosial (database, institusi,
governance) Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Rujukan Terpadu:• Keterpaduan database dan
pemutakhirannya• Keterkaitan layanan program2 (lintas sektor,
pusat dan daerah).• Keterkaitan penanganan pengaduan (lintas
stakeholders).
Kementerian PPN/Bappenas
Skema Pemanfatan Basis Data Terpadu dan Pusat Pelayanan dan Rujukan Terpadu dalam Kerangka MP3KI9
Tim/Badan Koordinasi Tingkat
Nasional
Basis Data Terpadu
Pusat Pelayanan dan Rujukan Terpadu Tingkat Daerah
Kementrian Kesehatan dan BPJS
Kementrian Pendidikan Kementrian Sosial Kementrian Ketenagakerjaan
Penerima Manfaat Sulit terjangkau
Penerima Manfaat Penerima Manfaat
Program-program
Perlindungan Sosial
Program–program
Pelayanan Dasar
Program-Program Pengembangan
Penghidupan
Tingkat Nasional
Tingkat Daerah
Mekanisme keluhan dan pelaporan
Mekanisme Penjangkauan
Kementerian PPN/Bappenas
Skema Pemanfatan Basis Data Terpadu & Pusat Pelayanan Dan Rujukan Terpadu 10
Penerima Manfaat
Terdata/terjangka
uBasis Data Terpadu
Ada
Mekanisme Penjangkauan
YaTidak
Ya
Tidak
Registrasi Program
Universal Coverage
Proxy Mean Test
Memenuhi Kriteria
RTS Pusat Pelayanan dan Rujukan Terpadu
Verifikasi DataKecamatan, Desa
Tidak
YaPencetakan
Kartu Peserta
Ya
Tidak Program Community Based/CSR
Program Pengembangan
Kehidupan
Program Perlindungan Sosial
Program Pelayanan Dasar
TingkatNasional
Program Pengembangan
Kehidupan
Program Perlindungan Sosial
Program Pelayanan Dasar
Tingkat Daerah
Pendataan Lapangan
Proses Musdes/Muskel
Keluhan
Mekanisme Keluhan dan Pelaporan
Selesai
Ya
Tidak
Crosscheck alokasi
anggaran PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN/ATAU DAERAH
Tidak terdata
Pendaftaran komunitas/individu
Pendamping
Komunitas
Kementerian PPN/Bappenas
Skema Pelayanan Sistem Rujukan Terpadu IBeragam Loket Dengan Beragam Layanan
11
• Masing masing satuan kerja/urusan, bekerja bersama memberikan layanan dalam gedung/lokasi yang sama.
• Berbagai loket yang menunjukan keterwakilan suatu urusan dari satuan kerja yang memberikan pelayanan sosial.
• Masyarakat dapat berhubungan dan dilayani langsung oleh wakil satuan kerja/urusan pada masing-masing loket.
Loket Registrasi dan Informasi
LOKET1 LOKET 2 LOKET 3 LOKET 4 LOKET 5
SKPD
SKPD
SKPDSKPD
SKPD
Kementerian PPN/Bappenas
12
Loket Satu Sistem
Loket Registrasi dan Informasi
PUSAT DATA DAN INFORMASI
SKPDSKPD
SKPD
SKPDSKPD
• Satu loket terhubung secara on line dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/urusan yang memberikan pelayanan sosial.
• Masing-masing SKPD /urusan memberikan pelayanan sosial tetap di lokasi masing-masing namun terhubung secara online dengan lembaga pelayanan satu atap.
• Masyarakat/pemerlu pelayanan/pemohon dilayani langsung oleh satu loket penerima pendaftaran yang memiliki data base berbagai jenis pelayananan yang tersedia.
• Secara online dilakukan penjaluran (tracking) ke SKPD terkait sesuai kebutuhan pemohon
Skema Pelayanan Sistem Rujukan Terpadu IBeragam Loket Dengan Beragam Layanan
Kementerian PPN/Bappenas
Contoh lain Pemanfaatan Database Partisipatif dalam Implementasi Perencanaan dan Penganggaran(Pro Poor Planning dan Budgeting)
Mapping/ PemetaanScorecarding/ Kartu Penilaian
Budgeting Analyisis Analisa Anggaran
• Mengidentifikasi lokasi sebaran permasalahan/isu pembangunan
• Memandu mempertajam penentuan lokasi prioritas program/kegiatan
• Mengidentifikasi permasalahan/ isu pembangunan
• Memandu mempertajam penentukan program/ kegiatan prioritas
• Analisa proporsi anggaran (sektor, program, jenis belanja, lokasi, MDGs)
• Memandu mempertajam penentuan prioritas anggaran
Tepat Kegiatan, Tepat Sasaran, Tepat Lokasi, Tepat Penganggaran13
13
Kementerian PPN/Bappenas
Contoh : MDGs SCORECARD 14
Kementerian PPN/Bappenas
Contoh : Poverty Mapping15
Kementerian PPN/Bappenas
Contoh : Budgeting Analysis
16
16
Kementerian PPN/Bappenas
19
Kementerian PPN/Bappenas
Catatan• Keberadaan data menjadi penting dalam proses
perencanaan dan penganggaran“Membangun data mahal, membangun tanpa data lebih mahal”
• Keterbukaan informasi data dan pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan antar/intra organisasiadvokasi, sosialisasi
• Peran masyarakat dan komunitas menjadi modal penting dalam proses pemutakhiran dan peningkatan kualitas data pembagian peran??
20
Kementerian PPN/Bappenas
Terima Kasih
Terima Kasih
Terima Kasih
Terima Kasih
Terima KasihTerima Kasih
Terima Kasih
Terima KasihTerima Kasih