LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …

LP2KD [LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH] Tahun 2020

Kata Pengantar i

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang terdapat di negara berkembang

termasuk Indonesia. Tantangan ini membuat pemerintah berkepentingan untuk lebih serius

memformulasikan kebijakan yang utuh dalam penanggulangan kemiskinan. Pada dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 -2021

telah dirumuskan pondasi kebijakan yang secara eksplisit bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat miskin dan sekaligus memberikan kontribusi dalam mengurangi

jumlah penduduk miskin nasional. Untuk mewujudkan target-target yang tercantum dalam

RPJMD, maka diperlukan pendekatan baru yang mampu mengakselerasi proses peningkatan

capaian. Strategi mewujudkan percepatan tersebut ditempuh melalui dua cara yaitu

Peningkatan Efektifitas Program dan Pelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah implikasi dari usaha sistematis

untuk mengembangkan koordinasi yang lebih efektif tersebut.

Sebagai wujud pertanggungjawaban TKPK terhadap tugas koordinasi dan

pengendalian penanggulangan kemiskinan, setiap tahunnya disusun Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Dokumen ini memberikan data dan fakta

bagaimana strategi yang dibangun berdasarkan empat pilar yaitu (1) Bantuan sosial terpadu

berbasis rumah tangga; (2) Pemberdayaan masyarakat; (3) Pemberdayaan usaha mikro dan

kecil dan (4) Pembangunan inklusif. Dari data yang disampaikan, diharapkan tergambar

kekurangan sekaligus capaian positif berbagai program yang telah dilakukan terhadap

perkembangan beberapa indikator utama kemiskinan.

Sebagai sebuah kerja sistem, kita tentu memahami bahwa penanggulangan kemiskinan

membutuhkan kebersamaan, sinergi lintas sektor, dan lintas pemangku kepentingan. Kita

menanti peran sinergis swasta dalam mengkontribusikan program sosialnya agar lebih fokus

dan terarah. Pada saat yang sama, kita harapkan agar masyarakat semakin mampu

menggalang modal sosialnya seperti solidaritas, kepercayaan dan gotong royong untuk

mendorong lebih banyak masyarakat menikmati kesejahteraan.

Akhir kata dengan di susunnya laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh

pemangku kepentingan dan menjadi acuan dalam penentuan kebijakan dalam rangka

percepatan penaggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, Desember 2020 Plt. KEPALA BAPPELBANGDA

KABUPATEN SUKOHARJO Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan,

Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan

Sriyono, S.Sos Pembina Utama

NIP 19630715 198903 1 012


Daftar Isi ii

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL .................................................................................................................. vii

BAB 1 PENDAHULUAN …………………………………………..……………... 1

1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………… 1

1.2. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………..... 3

1.3. Landasan Hukum ………………………………………………………….. 3

1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………………………… 3

BAB 2 KONDISI KEMISKINAN ……………………………………………… 6

2.1. Presentase Penduduk Miskin ………………………………………… 6

2.2. Jumlah Penduduk Miskin ……………………………………….. 7

2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan ……………………………………….. 7

2.4. Indeks Keparahan Kemiskinan ……………………………………….. 8

BAB 3 PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN …………………. 10

3.1. Bidang Ketenagakerjaan ……………………………………….. 10

3.2. Bidang Kesehatan ……………………………………….. 11

3.3. Bidang Pendidikan ……………………………………….. 15

3.4. Bidang Infrastruktur Dasar ……………………………………….. 26

BAB 4 ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …………………. 27

4.1. Komposisi Anggaran Belanja Daerah …………………………………………… 27

4.2. Anggaran Belanja Sektor Perumahan ………………………………………… 30

4.3. Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan …………………………………………… 30

4.4. Anggaran Belanja Sektor Kesehatan ………………………………………… 30

4.5. Anggaran Belanja Sektor Pendidikan ……………………………………… 32

4.6. Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Dasar ....................................................... 32

BAB 5 KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

……………………………………………………………………….. 33

5.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan …………………………………… 33

5.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan ……………………………………… 33

5.3. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan ………………………. 36


Daftar Isi iii

BAB 6 KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

………………………………………………………………….. 41

6.1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ………………………………….. 41

6.2. Permasalahan dalam Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan …………….. 41

6.3. Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan ……….. 42

BAB 7 KESIMPULAN DAN RINGKASAN REKOMENDASI ………………………. 46

6.1. Kesimpulan …………………………………………………………………………….. 46

6.2. Rekomendasi ………………………………………………………………………….. 47

Bab 1

Pendahuluan

Latar Belakang □

Maksud dan Tujuan □ Landasan Hukum □

Sistematika Penulisan □


Bab 1 : Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang

emiskinan masih menjadi salah satu masalah bangsa yang genting dan harus segera diselesaikan disamping

permasalahan strategis lainnya dalam lima tahun ke depan. Isu kemiskinan ini sangat erat kaitannya dengan masalah pangan (food security), tingkat pengangguran (employment), pembangunan sosial (social development), dan peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, pemerintah sudah dan masih akan terus memberikan prioritas terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan memang sudah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, meskipun sejak sepuluh tahun terakhir penurunan masih dalam kisaran satu digit per tahun. Hal tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa kemiskinan memang bersifat multidimensi, multisektor dan multi periode yang membutuhkan keterlibatan dan koordinasi secara aktif dari berbagai pihak, secara konsisten dan kontinyu.

Pemerintah telah menetapkan pengurangan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan dalam RPJMN 2014‐2019. Oleh karena itu strategi penanggulangan kemiskinan yang diupayakan, dilakukan secara berlapis dan bersinergi, dan dapat dibagi menjadi 3 klaster, yaitu: (i) klaster 1, bantuan dan perlindungan sosial, melalui program ini pemerintah memberikan pemenuhan hak‐hak dasar, pengurangan biaya hidup, dan perbaikan kualitas hidup pada rumah tangga sasaran dan kelompok rentan lainnya; (ii) klaster 2, pemberdayaan masyarakat, melalui program ini pemerintah mendorong keberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitasnya dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan; dan (iii) Klaster 3, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, melalui program ini pemerintah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Prioritas penanggulangan kemiskinan dilakukan di setiap wilayah diarahkan untuk mendukung penurunan tingkat kemiskinan absolut secara nasional dari 10 persen pada 2014 menjadi 5-6 persen pada 2019 dan perbaikan distribusi perawatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga,

pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Beberapa implementasi di wilayah dari substansi inti program aksi bidang penanggulangan kemiskinan lebih menekankan pada pelaksanaan Bantuan Sosial Terpadu.

Pemecahan masalah kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, infrastruktur di daerah, serta percepatan pertumbuhan ekonomi memerlukan suatu manajemen pembangunan yang mengatur koordinasi dan kerjasama yang solid antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hambatan yang sering muncul dalam penataan manajemen pembangunan menyangkut sinergi kebijakan pusat dan daerah, ketidakselarasan antara perencanaan dan penganggaran, rendahnya transparansi dalam perumusan kebijakan dan program, rendahnya akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya keuangan publik, dan belum optimalnya penilaian kinerja.

Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di tingkat pusat perlu mempertimbangkan keragaman kondisi dan dinamika kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik daerah. Perumusan kebijakan perlu didasarkan pada pemahaman yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang wilayah, serta komunikasi, koordinasi and konsultasi secara terus menerus dengan para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan di setiap daerah. Hal ini berarti bahwa setiap kementerian/lembaga perlu memperhatikan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat di daerah, mempercepat pembangunan ekonomi daerah secara efektif dan berkelanjutan, memberdayakan pelaku dan potensi aerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyaikewenangan untuk merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di daerah. Di sisi lain, perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah perlu mempertimbangkan tujuan dan sasaran

K



pembangunan nasional. Dengan kata lain, setiap Perangkat Daerah perlu mempertimbangkan berbagai prioritas program dan kegiatan kementerian/ lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan dan sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah diperlukan strategi dan kebijakan nasional yang komprehensif dan pendekatan pembangunan yang berbasis kewilayahan. Bersamaan dengan kondisi tersebut, di lingkungan eksternal terdapat peluang tren pemulihan perekonomian global serta berlakunya perjanjian perdagangan bebas ASEAN‐China. Sementara itu secara internal, besarnya pasar domestik dan keragaman potensi antar wilayah merupakan potensi yang besar untuk membangun perekonomian yang tangguh. Mengingat keterbatasan sumberdaya nasional, maka harus diperkuat hubungan antara pusat dan daerah melalui sinergi antara pusat dan daerah dan antar daerah sebagai bagian daristrategi dan kebijakan nasional yang komprehensif. Hubungan pusat‐daerah merupakan wujud aktualisasi komitmen bersama seluruh elemen bangsa ketika negara Republik Indonesia didirikan, yaitu suatu bangsa yang melekat dan menyatu dalam tanah tumpah darah, yakni Indonesia.

Dalam tataran yang lebih luas, perlu adanya sinergi kementerian/ lembaga dan Perangkat Daerah dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi berbagai kebijakan, programdan kegiatan pembangunan baik yang dibiayai melalui APBN maupun APBD. Selain itu, sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014‐2019.

Dari segi perencanaan, berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/ Lembaga yang bersifat tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersifat tahunan. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/Kota, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional menjadi forum untuk melakukan sinergi program dan kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, sinergi antara pusat dan daerah perlu mempertimbangkan penataan ruang dan pertanahan secara tertib dan tepat dengan memperhatikan kaidah teknis, ekonomis, kepentingan umum, kualitas dan daya dukung lingkungan serta kepentingan antargenerasi.

Dari segi penganggaran, sinergi antara pusat dan daerah terutama menyangkut keterpaduan pengalokasian dana dekonsentrasi, dana tugas perbantuan dan dana perimbangan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan kementerian/ lembaga yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA‐KL , serta progam dan kegiatan Perangkat Daerah dalam RKA‐PD.

Dari segi pelaksanaan, sinergi antara pusat dan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, perbaikan produktivitas, peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi wilayah, dan percepatan pembangunan wilayah dengan memperhatikan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Dari segipengendalian dan evaluasi, sinergi antara pusat dan daerah perlu dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan kementerian/ lembaga dan Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2014‐2019.

Hal‐hal yang disinergikan adalah urusan atau tugas pemerintah yang kewenangannya berada di tingkat pusat maupun daerah. Sejak berlakunya UU No. 23 tahun 2014, sebagian urusan dan kewenangan telah didelegasikan ke pemerintah daerah. Sinergi antara pusat dan daerah diperlukan ketika pencapaian sasaran nasional memerlukan dukungan dari kegiatan‐kegiatan yang dilaksanakan di



berbagai bidang dan tingkatan. Sinergi antara pusat dan daerah dan antar daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2014‐2019. Sinergi antara pusat dan daerah dan antar daerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah.

Dalam rangka mengetahui kualitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan maka perkembangan kondisi kemiskinan dan kesejahteraan rakyat, penyusunan anggaran yang efektif, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program menjadi sangat penting. Oleh karena itu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sukoharjo menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2019.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019 secara umum dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pencapaian berbagai program penanggulangan kemiskinan baik pusat maupun daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2019, adapun tujuannya antara lain :

a. Menjelaskan perkembangan pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.

b. Menjelaskan kinerja TKPK dalam menyelenggarakan tugas koordinasi penaggulangan kemiskinan di daerah;

c. Menjelaskan pelaksanaan kebijakan (program, anggaran dan regulasi) penanggulangan kemiskinan di daerah.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;

5. Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

6. Perda Kabupaten Sukoharjo No 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

7. Peraturan Presiden No., 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

8. Peraturan Bupati Sukoharjo No 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo No. 35 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo;

9. Keputusan Bupati Sukoharjo No. 410/143 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 - KONDISI KEMISKINAN 2.1. Kondisi Umum Kemiskinan

2.1.1. Persentase Penduduk Miskin 2.1.2. Jumlah Penduduk Miskin 2.1.3. Kedalaman Kemiskinan (P1) 2.1.4. Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2) BAB 3 PRIORITAS TARGET BIDANG &

INTERVENSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 3.1. Prioritas Target Bidang &

Intervensi Bidang Ketenagakerjaan 3.1.1. Prioritas Target Bidang 3.1.2. Prioritas Intervensi 3.1.3. Prioritas Wilayah



3.2. Prioritas Target Bidang & Intervensi Bidang Kesehatan 3.2.1. Prioritas Target 3.2.2. Prioritas Intervensi 3.2.3. Prioritas Wilayah Intervensi

3.3. Prioritas Target Bidang & Intervensi Bidang Pendidikan 3.3.1. Prioritas Target 3.3.2. Prioritas Intervensi 3.3.3. Prioritas Wilayah Intervensi

3.4. Prioritas Target Bidang &

Intervensi Bidang PrasaranaDasar 3.4.1. Prioritas Target 3.4.2. Prioritas Intervensi 3.4.3. Prioritas Wilayah Intervensi

3.5. Prioritas Target Bidang & Intervensi Bidang Ketahanan Pangan 3.5.1. Prioritas Target 3.5.2. Prioritas Intervensi 3.5.3. Prioritas Wilayah Intervensi

BAB 4 TINJAUAN ANGGARAN PENANG-GULANGAN KEMISKINAN 4.1. Komposisi Anggaran Daerah

4.1.1. Komposisi Penerimaan Daerah

4.1.2. Komposisi Pengeluaran Daerah Menurut Urusan dan Bidang Urusan

4.2. Relevansi Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan 4.2.1. Jenis Program 4.2.2. Sumber Pembiayaan 4.2.3. Mata Anggaran 4.2.4. Penyelengggara Layanan

4.3. Relevansi Anggaran Belanja Sektor Kesehatan 4.3.1. Jenis Program 4.3.2. Sumber Pembiayaan 4.3.3. Mata Anggaran 4.3.4. Penyelenggara Layanan

4.4. Relevansi Anggaran Belanja Sektor Pendidikan 4.4.1. Jenis Program 4.4.2. Sumber Pembiayaan 4.4.3. Mata Anggaran 4.4.4. Penyelenggara Layanan

4.5. Relevansi Anggaran Belanja SektorPrasarana Dasar 4.5.1. Jenis Program 4.5.2. Sumber Pembiayaan 4.5.3. Mata Anggaran

4.5.4. Penyelenggara Layanan 4.6. Relevansi Anggaran Belanja Sektor

Ketahanan Pangan 4.6.1. Jenis Program 4.6.2. Sumber Pembiayaan 4.6.3. Mata Anggaran 4.6.4. Penyelenggara Layanan

4.7. Efektivitas Anggaran Belanja 4.7.1. Melihat Efektivitas Anggaran

Belanja dalam perbaikan capaian Indikator Sektor Ketenagakerjaan

4.7.2. Melihat Efektivitas Anggaran Belanja dalam perbaikan capaian Indikator Sektor Kesehatan

4.7.3. Melihat Efektivitas Anggaran Belanja dalam perbaikan capaian Indikator Sektor Pendidikan

4.7.4. Melihat Efektivitas Anggaran Belanja dalam perbaikan capaian Indikator Sektor Prasarana Dasar

4.7.5. Melihat Efektivitas Anggaran Belanja dalam perbaikan capaian Indikator Sektor Ketahanan Pangan

BAB 5 KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH 5.1. Kebijakan Penanggulangan

Kemiskinan 5.2. Program dan Kegiatan

Penanggulangan Kemiskinan BAB 6 KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 6.1. Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan 6.1.1. Koordinasi di Tingkat

Daerah 6.1.2. Koordinasi dengan

Kelembagaan di Tingkat Pusat

6.2. Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

6.3. Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan 6.3.1. Program Penanggulangan

Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga



6.3.2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas

6.3.3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil

6.3.4. Program Penanggulangan Kemiskinan Untuk Meningkatkan Akses Palayanan Dasar (Perluasan Program Pro Rakyat)

6.3.5. Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah

6.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat

6.5. Rekomendasi Koordinasi dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan

BAB 7 KESIMPULAN DAN RINGKASAN REKOMENDASI 7.1. Kesimpulan 7.2. Ringkasan Rekomendasi

Bab 2

Kondisi Umum Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin □

Jumlah Penduduk Miskin □ Indeks Kedalaman Kemiskinan □ Indeks Keparahan Kemiskinan □


Bab 2 : Kondisi Umum Kemiskinan 6

2.1. Persentase Penduduk Miskin

Untuk mengetahui posisi atau capaian suatu wilayah dengan wilayah lainnya, kecamatan, kabupaten, provinsi atau nasional dapat dilihat dari perbandingan persentase penduduk miskin antar wilayah. Analisis ini sebagai pedoman untuk menilai apakah posisi daerahnya relatif terhadap daerah lain, terhadap rata-rata provinsi, dan terhadap rata-rata nasional.

Berdasarkan data BPS tahun 2019 prosentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019 sebesar 7.14 persen, terjadi Penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sebesar 8.75 persen, tahun 2018 sebesar 7.41. Jika dibandingkan terhadap angka kemiskinan Nasional dan Provinsi, persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo berada dibawah angka Nasional sebesar 9.41 persen dan Provinsi sebesar 10.80 persen. Bahkan Kabupaten Sukoharjo menduduki peringkat ke 7 Kabupaten/Kota dengan kemiskinan terendah dari 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2. 1 Perkembangan Persentase Penduduk

Miskin Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Sumber :BPS Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2. 2 Perbandingan Persentase Penduduk

Miskin SUBOSUKAWONOSRATEN Terhadap Nasional dan Provinsi Tahun 2020

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo

Apabila dilihat dari perbandingan terhadap wilayah Subosukawonosraten prosentase penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan yang cukup menggembirakan, karena berada pada angka terendah (7.14%), Hanya Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta yang berada dibawah angka kemiskinan baik nasional maupun provinsi. Hal ini dapat ditunjukkan pada (

Gambar 2. 2).

Gambar 2. 3 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2020


Pada Gambar 2. 3 menunjukkan bahwa tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 mengalami penurunan dan hal tersebut menjadi salah satu penyebab penurunan tingkat kemiskinan nasional. Selama tahun 2015-2019 tingkat kemiskinan

17,59

17,36

17,03

16,02

15,9

15,64

15,6

13,38

13,26

12,89

12,54

12,46

11,96

11,78

11,46

11,27

10,86

10,28

10,19

10,18

10,08

9,99

9,96

9,13

9,03

8,14

7,8

7,68

7,58

7,51

7,31

7,17

7,17

4,94

4,34

10.80

9.41

02468

101214161820

Keb

um

en

Wo

no

sob

o

Breb

es

Pem

alang

Purb

alingga

Ban

jarnegara

Rem

bang

Sragen

Ban

yum

as

Klaten

Dem

ak

Gro

bo

gan

Blo

ra

Purw

orejo

Cilacap

Magelan

g

Wo

no

giri

Karan

ganyar

Pekalo

ngan

Bo

yolali

Pati

Ken

dal

Teman

ggun

g

Batang

Ko

ta Surakarta

Tegal

Ko

ta Tegal

Suko

harjo

Ko

ta Magelan

g

Semaran

g

Ku

dus

Jepara

Ko

ta Pekalo

ngan

Ko

ta Salatiga

Ko

ta Semarang

Kab/Kota Provinsi (10,80 %) Nasional (9,41 %)

13,38 12,8910,86 10,28 10,18 9,03

7,68

11,41

9,78

0

4

8

12

16

Kab/Kota Provinsi Nasional

11,66 10,70

10,12 9,82 9,41 9,78

13,58 13,19 13,01

11,32 10,80

11,41

9,26 9,07 8,75

7,41 7,14 7,68

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nasional Jawa Tengah Sukoharjo



Kabupaten sukoharjo mengalami trend yang menurun namun pada tahun 2020 terjadi kenaikan mulai dari kemiskinan nasional, provinsi dan kabupaten.

2.2. Jumlah Penduduk Miskin

Dibandingkan dengan wilayah sekitarnya yaitu wilayah Subosukawonosraten, jumlah penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 relatif paling rendah sebanyak 68.900 jiwa setelah Kota Surakarta sebesar 47.000 jiwa, seperti terlihat pada Gambar 2. 4.

Gambar 2. 4 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2020

Sumber : BPSKabupatenSukoharjo

Perkembangan jumlah penduduk

miskin Kabupaten Sukoharjo untuk periode tahun 2015-2019 mengalami penurunan dari 79.900 jiwa pada tahun 2015 menjadi 63.600 jiwa pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 terjadi kenaikan sehubungan dengan adanya pandemi (Gambar 2. 5)

Gambar 2. 5 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019


2.3. Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, akan tetapi dimensi lainnya yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan. Selain harus memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari Garis Kemiskinan.

Besarnya indek kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan perkembangan yang kurang baik, yaitu tahun 2015 sebesar 1.09 naik hingga 1,36 pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 0,60 sedangkan tahun 2017 turun menjadi 0.93 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali menjadi 0.97 kemudian turun pada tahun 2019 menjadi 0.87 (Gambar 2. 6). Gambar 2. 6 Perkembangan Kedalaman

Kemiskinan (P1) Tahun 2015-2020


Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah

dan 6 kabupaten/kota dan sekitarnya pada tahun 2019 diketahui kondisi di masyarakat miskin di Sukoharjo paling baik setelah Kabupaten Boyolali, hal ini diketahui dari besarnya indek kedalaman kemiskinan berada pada indek 0.97 (

Gambar 2. 7).

100,600

151,800

68,900

104,40091,700

119,400

47,000

79.900 78.90076.690

65.40063.600

68.900

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

85.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,09

1,36

0,93 0,970,87

0,97

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2015 2016 2017 2018 2019 2019



Gambar 2. 7 Perbandingan Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1) Terhadap Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2020

Sumber : BPSKabupatenSukoharjo

Besarnya indek kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, yaitu tahun 2015 sebesar 1.09 naik menjadi 1,34 pada tahun 2016 atau naik sebesar 0,22 kemudian turung menjadi 0,93 tahun 2017 dan kembali naik menjadi 1,97 pada tahun 2019. Perkembangan indek kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Sukoharjo yang fluktuatif tidak sejalan dengan tujuan Nasional dan Provinsi. (Gambar 2. 8) Gambar 2. 8 Perkembangan Indek Kedalaman

Kemiskinan (P1) Kabupaten Sukoharjo Terhadap Nasional dan Provinsi Tahun 2015-2020


2.4. Indek Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin

tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan 6 kabupaten/kota (2019) dan sekitarnya diketahui kondisi di masyarakat miskin di Sukoharjo paling baik, hal ini diketahui dari besarnya indek kedalaman kemiskinan berada pada indek 0.14 dapat dilihat dalam Gambar 2. 9 sebagai berikut : Gambar 2. 9 Perbandingan Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2) Terhadap Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2020

Sumber data : BPS Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2. 10 Perkembangan Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2) Terhadap Nasional dan Provinsi Tahun 2015-2020

Sumber data : BPS Kabupaten Sukoharjo

2,171,66 1,56 1,5 1,3 1,08 0,97

1,72

1,98

0

0,5

1

1,5

2

2,5

P1 Jawa Tengah (1,53) Nasional (1,55)

1,091,34

0,93 0,970,87 0,97

2,44 2,372,21

1,85

1,53

1,72

1,84 1,74 1,791,63

1,55

1,98

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kabupaten Provinsi Nasional

0,310,23 0,18

0,33

0,530,38

0,2

0,34

0,55

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

(P2) Jawa Tengah (0,34) Nasional (0.55)

0,51

0,44 0,46

0,41 0,39

0,55 0,65

0,63

0,57

0,45

0,30 0,34

0,250,29

0,17 0,17 0,14

0,20

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nasional Provinsi Kabupaten



Besarnya indek keparahan

kemiskinan (P2) Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2015 – 2019 menunjukan mengalami trend fluktuatif dari 0,25 pada tahun 2015 naik menjadi 0,29 pada tahun 2016 dan mengalami penurunan menjadi 0,17 pada tahun 2017 kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2019 nilainya yaitu 0,14. Jika dibandingkan dengan Indeks Keparahan Provinsi maupun Nasional, Kabupaten Sukoharjo berada dibawah angka Nasional maupun Provinsi.

Bab 3

Prioritas Target Bidang Dan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan

Bidang Ketenagakerjaan □ Bidang Kesehatan □

Bidang Pendidikan □ Bidang infrstruktur Dasar □

3.1. Bidang Ketenagakerjaan


Bab 3 : Prioritas Target dan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan 10

4,53 5,67 3,67 3,41 2,86 2,08 4,59 2,06 3,05 4,24 3,72 3,20

3,40

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Kecamatan Kabupaten

3.1. Bidang Ketenagakerjaan

Gambar 3. 1 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019

Sumber :Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Masih terjadi kesenjangan yang cukup tajam dalam TPT antar Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. 3 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Tawangsari dan Gatak TPT masih lebihi tinggi dari TPT Provinsi Jawa Tengah sedangkan 5 (lima) kecamatan seperti Baki, Grogol, Mojolaban, Kartasura, Bendosari dan sudah berada di bawan TPT provinsi. 5 (lima) kecamatan lainnya yaitu Nguter, Polokarto, Bulu, Weru dan Sukoharjo sudah dibawah angka Kabupaten,

Gambar 3. 2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Perkembangan posisi relatif TPT selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dan Tingkat Partisipasi Kerja terjadi kenaikan hingga tahun 2016 yaitu 536.621, mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan jumlah angkatan kerja 495.308

kembali mengalami kenaikan hingga 477.197 jiwa pada tahun 2019

Gambar 3. 3 Efektifitas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019


Pada periode tahun 2015-2019 TPT Kabupaten Sukoharjo memiliki tren fluktuatif terjadi kenaikan pada tahun 2017(2,21) hingga 2019 (3,40). Program dalam menangani pengangguran perlu ditingkatkan.

Gambar 3. 4 Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Angka Nasional dan Angka Provinsi Tahun 2015-2019


Tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2019 sebesar 3.40% berada dibawah tingkat pengangguran Provinsi (4.49%) dan tingkat penggangguran Nasional (7.05%).

457.744

536.621

460.717471.973 477.197

4,9 4,22,21 2,78 3,4

0

5

10

15

20

25

2015 2016 2017 2018 2019

Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran

4,9 4,2 2,21 2,78 3,40

1

2

3

4

5

6

2015 2016 2017 2018 2019

Tingkat Pengangguran Terbuka

4,9

4,2

2,212,78

3,4

4,99

4,63

4,57

4,51

4,49

6,18 5,615,50

5,34

7,05

2

3

4

5

6

7

8

2015 2016 2017 2018 2019

Kabupaten Provinsi Nasional

3.2. Bidang Kesehatan



3.2. Bidang Kesehatan

3.2.1. Prioritas Target

Gambar 3. 5 Angka Kematian Bayi (AKB) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 (per 1000 Kelahiran Hidup)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Perbandingan wilayah antar Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2019, terdapat 5 Kecamatan yang angka Kematian bayinya berada diatas rata-rata angka Kabupaten (1.67), yakni Kecamatan Weru (2 Kasus), Tawangsari (3 Kasus),, Sukoharjo (3 Kasus), Polokarto (3 Kasus), dan Gatak(2 Kasus).

Gambar 3. 6 Angka Kematian Balita (AKBA) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 (per 1000 Kelahiran Hidup)


Sebaran Angka kematian balita (AKBA) yang masih cukup tinggi diatas rata-rata tingkat Kabupaten berada di 7 Lokasi Kecamatan, yakni Kecamatan Weru, Bulu, Tawangsari, Nguter, Polokarto, Baki, dan Gatak.

Gambar 3. 7 Angka Kematian Ibu Melahirkan

Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019


Berdasarkan sebaran angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Sukoharjo, terdapat beberapa kecamatan yang terjadi kematian ibu melahirkan yakni Kecamatan Weru (1 kasus), Bulu (1 kasus), Polokarto (1 kasus), dan Mojolaban (1 kasus).

Gambar 3. 8 Prevalensi Balita Kekurangan Gizi

Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019


Sementara itu sebaran angka prevalensi balita kekurangan gizi , 5 Kecamatan berada diatas rata-rata Kabupaten. Dari tabel diatas bahwa Kecamatan Mojolaban masih menduduki tingkat prevalensi Balita kekurangan gizi di KecamatanWeru yang tertinggi (7.72%) dan yang paling rendah berada di Kecamatan Nguter (1.44%).

2,79 0,00 4,29 2,20 1,48 1,22 2,54 1,41 0,56 1,07 2,87 1,05

1,67

0

1

2

3

4

5

AKB per 1000 Kelahiran Hidup - Kecamatan

AKB per 1000 Kelahiran Hidup - Kabupaten (9)

11

,17

9,6

4

11

,44

7,3

5

7,4

2

7,2

9

9,3

1

6,3

3

5,5

9

7,5

0

12

,91

3,1

4

7.41

0

2

4

6

8

10

12

14

AKBA per 1000 Kelahiran Hidup - Kecamatan

AKBA per 1000 Kelahiran Hidup - Kabupaten (10)

13

9,8

6 2

44

0

0

0

0

85

71

0

0

0

0

31,87

0

50

100

150

200

AKI per 100.000 Kelahiran Hidup - KecamatanAKI per 100.000 Kelahiran Hidup - Kabupaten

6,5

9

3,7

0

5,3

9

3,8

8

1,4

4

6,5

7

3,9

6

7,7

2

3,4

4

4,4

5

5,3

7

2,8

4

4,49

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kecamatan Kabupaten



9,94 9,00

6,38

1,67

5,50

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2015 2016 2017 2018 2019

AKB Kabupaten Linear (AKB Kabupaten)

Gambar 3. 9 Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), dan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019


Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Sukoharjo (per 100.000 kelahiran) dari tahun ke tahun mengalami trend fluktuatif dari tahun 2015 hingga tahun 2019, Angka kematian bayi turun terus dari tahun 2015-2019. Sedangkan Angka Kematian Balita juga mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019.

Gambar 3. 10 Perkembangan Prevalensi Balita

Kekurangan Gizi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019


Prevalensi Balita Kekurangan Gizi di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuatif dari yang sebelumnya Prevelensi Balita Gizi Buruk angkanya selalu naik dari tahun 2015 hingga 2017 dan mengalami penurunan sampai angka 4,07 pada tahun 2019.

Gambar 3. 11 Efekifitas Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2015-2019


Pada periode tahun 2015-2019 AKB Kabupaten Sukoharjo terjadi penurunan, dari 9,94 pada tahun 2015 turun menjadi 1,67 pada tahun 2019 dan terjadi kenaikan pada tahun 2019 sebesar 5,50. Tren yang menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukan bahwa intervensi kebijkan/program-program yang mendukung dalam penurunan AKB Tahun 2018 sudah efektif. Namun perlu perhatian lagi di tahun 2019.

Gambar 3. 12 Efektifitas Angka Kematian Balita (AKBA) Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2015-2019


Demikian juga terjadi pada AKBA Kabupaten Sukoharjo pada periode tahun 2015-2019 mengalami penurunan dari 11,92 pada tahun 2015 turun menjadi 7,25 pada tahun 2019 hal ini menunjukan bahwa intervensi kebijkan/program-program yang mendukung dalam penurunan AKB efektif namun perlu ditingkatkan lagi.

159,05

94,80

31,94 31,87 31,87

9,94 9,00

6,38

1,67 5,50

11,92 10,82

8,54 7,41

7,25

-

50

100

150

200

2015 2016 2017 2018 2019

AKI AKB AKBA

4,21 4,96 5,21

4,49 4,07

-

2,00

4,00

6,00

8,00

2015 2016 2017

Prevalensi Balita Gizi Buruk

11,92 10,82

8,54 7,41 7,25

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

2015 2016 2017 2018 2019

AKBA Linear (AKBA)



102,48

159,05

94,80

31,94 31,87

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2014 2015 2016 2017 2018

Angka Kematian Ibu Linear (Angka Kematian Ibu )

Gambar 3. 13 Efektifitas Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2015-2019


Pada periode tahun 2015-2019 AKI Kabupaten Sukoharjo sempat mengalami fluktuatif, kenaikan tertinggi pada tahun 2015 dan kembali turun pada tahun 2016. Dari tahun ke tahun AKI Kabupaten Sukoharjo Mengalami trend turun, maka dari itu program yang mendampingi sudah efektif.

Gambar 3. 14 Efektifitas Prevalensi Balita Gizi

Buruk Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2015-2019


Pada periode tahun 2015-2019 Pravelansi Gizi Buruk mengalami fluktuatif dari 4.21 pada tahun 2015 menjadi 4,07 pada tahun 2019, namun trennya merupakan tren naik. Maka perlu adanya intervensi program untuk mengatasi Gizi Buruk Balita.

Gambar 3. 15 Relevansi Angka Kematian Bayi (AKB) Terhadap Angka Nasional dan Provinsi Tahun 2015-2019


Pada tahun 2015-2019 kecenderungan AKB Kabupaten Sukoharjo cenderung turun.menjadi salah satu pendukung penurunan AKB Provinsi dan Nasional karena AKB Kab. Sukoharjo masih berada dibawah angka Nasional dan Provinsi.

Gambar 3. 16 Relevansi Angka Kematian Balita

(AKBA) Terhadap Angka Nasional dan Provinsi Tahun 2015-2019


Pada tahun 2015-2019 kecenderungan AKBA Kabupaten Sukoharjo ada lah turun. AKBA pada tahun 2015 berada diatas Provinsi namun setelah tahun 2016 sudah berada di bawah angka provinsi.

4,21

4,965,21

4,494,07

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2015 2016 2017 2018 2019

Prevalensi Balita Gizi buruk Linear (Prevalensi Balita Gizi buruk)

24,00

10,10 10,10 8,90 8,40

9,94 9,00 6,38

1,67

5,50 -

5

10

15

20

25

30

2015 2016 2017 2018 2019


32,00

11,60 11,80 10,50 9,50

11,92 10,82 8,54 7,41 7,25

-

5

10

15

20

25

30

35

2015 2016 2017 2018 2019




Gambar 3. 17 Relevansi Angka Kematian Ibu Terhadap Angka Nasional dan Provinsi Tahun 2015-2019


Pada tahun 2015-2019 kecenderungan AKB Kabupaten Sukoharjo cenderung fluktuatif. Angka Kabupaten tertinggi pada tahun 2015. Terendah pada tahun 2019. Hanya pada tahun 2015 saja AKB Kabupaten Sukoharjo berada di atas provinsi.

3.2.2. Prioritas Intervensi

Gambar 3. 18 Analisis Prioritas Bidang Kesehatan dengan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019

Berdasarkan data tabel di atas, analisis prioritas bidang kesehatan dibandingkan dengan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo, bahwa angka kematian ibu menunjukkan tren yang positif (naik) yang menjadi salah satu penyebab turunnya kemiskinan kabupaten sukoharjo. Terlihat dari data di atas bahwa tahun 2017 terjadi penurunan (baik) bahwa interfensi bidang kesehatan berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan.

305

126,55

111,16

109,6588,05 78,6

102,47

159,05

94,80 31,94

31,87 31,87

1

51

101

151

201

251

301

351

2014 2015 2016 2017 2018 2019


9,26 9,07 8,75

7,41 7,14

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

2015 2016 2017 2018 2019

Tingkat Kemiskinan (%)

9,94 9,00

6,38

1,67

5,50

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2015 2016 2017 2018 2019

Angka Kematian Bayi

159,05

94,80

31,94

31,87

31,87

0

-

50

100

150

200

2015 2016 2017 2018 2019

Angka Kematian Ibu

11,92 10,82

8,54

7,41

7,25

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2015 2016 2017 2018 2019

Angka Kematian Balita

3.3. Bidang Pendidikan



17

9,1

5

17

0,5

6

16

2,0

0

11

2,7

8

98

,20

95

,92

86

,65

82

,25

77

,37

58

,24

56

,90

40

,21

105,73

0

50

100

150

200

APK SMP/MTs - Kecamatan APK SMP/MTs - Kabupaten

3.3. Bidang Pendidikan


Gambar 3. 19 Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) Menurut Kecamatan Tahun 2019

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Gambar 3. 20 Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs) Menurut Kecamatan Tahun 2019


Gambar 3. 21 Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Menengah Atas setingkat SMA/MA Menurut Kecamatan Tahun 2019.


Posisi relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) menurut Kecamatan Tahun 2019 menunjukan masih terdapat kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Sukoharjo. Beberapa wilayah seperti Kecamatan Weru, Bulu, Tawangsari, Nguter, Bendosari, Grogol dan Gatak perlu mendapatkan perhatian khusus dalam intervensi kebijakan, karena APK-nya berada dibawah rata-rata Kabupaten.

Pada Jenjang Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs) menurut Kecamatan posisi relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo menunjukan kesenjangan masih relatif tinggi yaitu terdapat 8 Kecamatan yang berada dibawah APK rata-rata Kabupaten sehingga perlu ada intervensi kebijakan untuk kecamatan-kecamatan tersebut.

Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas setingkat SMA/MA Tahun 2019 menunjukan kesenjangan antar wilayah sangat tinggi, hal ini ditunjukan bahwa hanya terdapat 2 kecamatan yang berada diatas rata-rata APK Kabupaten yaitu Kecamatan dan Sukoharjo, sedangkan 10 Kecamatan lainnya masih berada dibawah rata-rata APK Kabupaten.

22

9,5

8

12

8,0

3

12

3,7

5

12

3,5

0

12

0,2

5

10

9,0

4

10

4,3

4

91

,29

81

,64

81

,15

80

,50

73

,72

112,52

0

50

100

150

200

250

APK SD/MI - Kecamatan APK SD/MI - Kabupaten

31

3,2

7

14

6,2

3

87

,10

79

,95

69

,74

68

,65

63

,52

50

,42

48

,29

40

,36

33

,53

33

,36

88,16

0

50

100

150

APK SMA/MA - Kecamatan APK SMA/MA Kabupaten (81,85)



Gambar 3. 22 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Semua Jenjang Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019


Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Jenjang Pendidikan (SD/MI) mengalami penurunan, pada Jenjang Pendidikan (SMP/MTs) di Kabupaten Sukoharjo mengalami kecenderungan yang membaik pada periode 2015-2019. Sedangkan APK pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMA/MA) pada tahun 2015-2019 mengalami Kecenderungan yang membaik juga. Pada tahun 2016 APK SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA mengalami penurunan dari tahun 2015.

Gambar 3. 23 Relevansi APK pada Jenjang Pendidikan Dasar setingkat SD/MI terhadap Nasional dan Provinsi Tahun 2015-2019


Relevansi APK pada Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2015-2019 mengalami kenaikan, dan selalu berada di atas APK Provinsi dan Nasional. Dan memiliki kecenderungan sejalan dengan APK Provinsi dan Nasional

Gambar 3. 24 Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMP/MTs Terhadap Nasional dan Provinsi Tahun 2015-2019


Jenjang Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs), APK SMP/MTs Kabupaten Sukoharjo menunjukan bahwa selama periode tahun 2015-2019 ada kecenderungan sejalan dengan APK SMP/MTs Nasional dan Provinsi.

Gambar 3. 25 Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Terhadap Nasional dan Provinsi Tahun 2015-2019


Seperti halnya APK Kabupaten Sukoharjo pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMA/MA) selama periode tahun 2015-2019 ada kecenderungan sejalan dengan Nasional dan Provinsi.

113,18 112,18 113,37 113,32 113,41

105,58101,71

104,84102,24

105,73

84,99 81,8588,60 88,1 88,16

2015 2016 2017 2018 2019

APK SD/MI APK SMP/MTs APK SMA/MA

107,98 106,44 105,89 103,54 103,50

104,25 104,27 104,64 101,28 99,61

113,18 112,18 113,37 113,32 113,32

50

100

150

200

250

300

350

2015 2016 2017 2018 2019

APK SD/MI - Nasional APK SD/MI - Provinsi

APK SD/MI - Kabupaten

101,05 100,72 101,05 100,86 101,32

99,22 99,30 99,84 99,09 99,25

105,58 101,71 104,84 102,24 105,73

-

50

100

150

200

250

300

350

2015 2016 2017 2018 2019

APK SMP/MTs - Kabupaten APK SMP/MTs - Provinsi

APK SMP/MTs - Nasional

76,45 87,95 86,94 88,55 92,92

74,07 76,54 78,55 84,08 88,14

84,99 81,85 88,60 88,10 88,16

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017 2018 2019

APK SMA/MA - Nasional

APKSMA/MA - Provinsi

APKSMA/MA - Kabupaten



Gambar 3. 26 Efektifitas Angka Partisipasi Kasar Semua Jenjang Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019.

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada periode 2015-2019, APK jenjang SD/MI dan SMA/MA mengalami tren naik sedangakan untuk SMP, meskipun terjadi kenaikan APK pada tahun 2019 yang sedikit, trendline nya adalah menurun, jadi program peningkatan APK SD/MI dan SMA/MA sudah efektif, namun untuk program peningkatan APK SMP/MTs masih perlu ditingkatkan lagi.

0

50

100

150

2015 2016 2017 2018 2019

APK SD/MI APK SMP/MTsAPK SMA/MA Linear (APK SD/MI)Linear (APK SMP/MTs) Linear (APK SMA/MA)



Gambar 3. 27 Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Dasar setingkat SD/MI Menurut Kecamatan Tahun 2019


Gambar 3. 28 Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pndidikan Menengah Pertama (SMP/MTs) Menurut Kecamatan Tahun 2019


Gambar 3. 29 Perbandingan angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMA/MA) Menurut Kecamatan Tahun 2019


Posisi relatif APM SD/MI Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2019 terjadi kesenjangan yang tajam dalam APM SD/MI antara Kecamatan Kartasura dengan Kecamatan Lainnya. APM SD/MI yang berada di atas APM SD/MI Kabupaten terdapat 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Kartasura, Mojolaban, Sukoharjo, Polokarto, dan Baki. Sedangkan yang perlu mendapatkan intervensi kebijakan adalah 7 (Tujuh) Kecamatan lainnya yang berada di bawah rata-rata Kabupaten.

Posisi relatif pada APM Jenjang Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs) yang perlu mendapatkan perhatian dalam intervensi kebijakan adalah 9 (sembilan) Kecamatan yaitu Weru, Bulu, Nguter, Bendosari, Grogol, Gatak, Sukoharjo, Mojolaban dan Tawangsari.

Posisi reltiaf pada APM Jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMA/MA) kesenjangan terjadi sangat tajam dalam pencapaian APM SMA/MA antar wilayah karena pencapaian APM SMA/MI hanya ditopang oleh 2 (tiga) Kecamatan yaitu Sukoharjo dan Kartasura. Untuk 10 (sembilan) Kecamatan lainnya perlu mendapatkan perhatian dalam intervensi kebijakan.

199,

39

111,

90

110,

42

110,

03

103,

56

95,1

8

90,8

3

79,2

6

73,8

3

72,7

7

72,5

0

63,8

8

99,78

0

20

40

60

80

100

120

140

APM SD/MI - Kecamatan APM SD/MI- Kabupaten

12

6,6

2

12

6,4

7

11

9,5

6

76

,17

73

,31

73

,18

67

,69

62

,76

60

,03

48

,29

42

,08

30

,63

78,61

0

20

40

60

80

100

120

140

APM SMP/MTs - Kecamatan

APM SMP/MTs - Kabupaten

22

4,0

9

96

,82

56

,90

56

,11

49

,67

46

,02

45

,34

38

,92

38

,91

29

,83

26

,36

23

,49

62,85

0

20

40

60

80

100

120

140

APM SMA/MA - Kecamatan APM SMA/MA - Kabupaten



Gambar 3. 30 Perkembangan Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) Semua Jenjang Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019


Relevansi dan Efektifitas Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) apabila dilihat dari pola pergerakan dari waktu ke waktu dan penilaian terhadap pencapaian target dan sasaran pembangunan pada masing-masing indikator, APM pada Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dibandingkan dengan APM pada Jenjang SMP/MTS maupun APM pada Jenjang SMA/MA.

Gambar 3. 31 Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan (SD/MI) Terhadap Nasional dan Provinsi Tahun 2015-2019


Relevansi APM pada Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2015-2019 sejalan dan masih berada di atas Nasional dan Provinsi.

Gambar 3. 32 Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan (SMP/MTs) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019


Apabila dilihat Relevansi APM pada Jenjang Pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif . Di tahun 2016 APM pada Jenjang Pendidikan SMP/MTs lebih kecil bila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi sedanngkan di tahun 2017 berada di atas Nasional dan Provinsi.

Gambar 3. 33 Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMA/MA) Terhadap Nasional dan Provinsi Tahun 2015-2019


Relevansi APM Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA/MA). Pada Tahun 2016 APM pada jenjang Pendidikan Menengah (SMA-MA) berada di bawah angka Nasional dan pada tahun 2017 dan 2019 masih dibawah Nasional dan Provinsi.

98,75 97,73 98,83 99,86 99,78

77,32 74,49 77,61 76,13 78,61

56,54 53,6258,92 62,06 62,85

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2015 2016 2017 2018 2019APM SD/MI APM SMP/MTs APM SMA/MA

93,38 93,73 93,02 91,94 92,88

94,33 92,16 91,68 90,38 90,91

98,75 97,73 98,83 99,86 99,78

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017 2018 2019

APM SD/MI Nasional APM SD/MI Provinsi

APM SD/MI Kabupaten

81,01 76,29 76,99 75,57 77,41

81,95 75,20 75,50 74,47 78,42

77,82 74,49 77,61 76,13 78,61

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017 2018 2019

APM SMP/MTs Kabupaten APM SMP/MTs Provinsi

APM SMP/MTs Nasional

59,10 61,20 63,70 67,14 70,99

57,89 58,83 61,79 63,90 69,15

56,54 53,62 58,92

62,06 62,85

50

100

150

200

250

2015 2016 2017 2018 2019

APM SMA/MA Nasional APM SMA/MA Provinsi

APM SMA/MA Kabupaten



Gambar 3. 34 Perbandingan Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI )Menurut Kecamatan Tahun 2019


Posisi Relatif Angka Putus Sekolah (APS) pada Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017, masih terjadi kesenjangan yang sangat tajam antar wilayah kecamatan kecuali 3 kecamatan yaitu Grogol, Kartasura dan Sukoharjo perlu mendapatkan perhatian khususnya intervensi kebijakan karena APS-nya sama dengan diatas rata-rata APS SD/MI Kabupaten.

Gambar 3. 35 Perbandingan Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs) Menurut Kecamatan Tahun 2019


Selanjutnya pada Jenjang Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs), sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo sudah berada di bawah rata-rata Kabupaten, hanya ada 4 Kecamatan yang APS SMP/MTs berada di atas rata-rata Kabupaten yaitu Kecamatan Weru, Bendosari, Tawangasari dan Gatak perlu mendapatkan perhatian.

Gambar 3. 36 Perbandingan Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Menengah Atas setingkat SMA/MA Menurut Kecamatan Tahun 2019


Posisi Relatif Angka Putus Sekolah (APS) pada Jenjang Pendidikan Menegah Atas (SMA/MA) Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017, masih terjadi kesenjangan yang sangat tajam antar wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, Grogol dan Kartasura perlu mendapatkan perhatian khususnya intervensi kebijakan karena APS-nya berada diatas rata-rata APS SMA/MA Kabupaten.

Gambar 3. 37 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) di Semua Jenjang Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2015-2019


Perkembangan antar waktu capaian APS di semua Jenjang Pendidikan pada periode tahun 2015-2019 mengalami trend yang menurun.

0,06

0,05

0,02

0,01 0,01 0,01 0,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,01

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

APS SD MI - Kecamatan APS SD/MI - Kabupaten

0,18 0,17

0,110,09

0,050,02 0,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

APS SMP/MTs - Kecamatan APS SMP/MTs - Kabupaten

1,21

0,910,80

0,550,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,46

0,00

0,50

1,00

1,50

APS SMA/MA - Kecamatan APS SMA/MA - Kabupaten (0.58 %)

0,03

0,04

0,020,03

0,01

0,04

0,05

0,03

0,040,04

0,63

0,370,41

0,30

0,46

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

2015 2016 2017 2018 2019

APS SD/MI APS SMP/MTs APS SMA/MA



Gambar 3. 38 Relevansi Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) Kabupaten Sukoharjo Terhadap Nasional dan Provinsi Periode Tahun 2015-2019


Pada Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) capaian APS SMP/MTs di Kabupaten Sukoharjo periode tahun 2015-2019 terjadi trend penurunan

Gambar 3. 39 Relevansi Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Menengah Pertama setingkat SMP/MTs Terhadap Nasional dan Provinsi Tahun 2015-2019


Relevansi dan Efektifitas Capaian Angka Putus Sekolah (APS), periode Tahun 2015-2019 Angka Putus Sekolah (APS) pada Jenjang Pendidikan Menegah Pertama (SMP/MTs) Kabupaten Sukoharjo mengalami tren penurunan

Gambar 3. 40 Relevansi Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMA/MA) Terhadap Nasional dan Provinsi Tahun 2015-2019


Relevansi dan Efektifitas Capaian Angka Putus Sekolah (APS), periode Tahun 2015-2019 Angka Putus Sekolah (APS) pada Jenjang Pendidikan Menegah Atas (SMP/MTs) Kabupaten Sukoharjo mengalami tren penurunan.

Gambar 3. 41 Efektifitas Angka Putus Sekolah (APS) Semua Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2015-2019


Pada periode tahun 2015-2019 APS di semua Jenjang Pendidikan mengalami kecenderungan menurun. Hal ini menunjukan bahwa program yang mendukung dalam penurunan APS di Kabupaten Sukoharjo efektif.

0,25

0,08

0,03 0,04 0,02 0,030,01

-

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

2015 2016 2017 2018 2019


0,39

0,30

0,04

0,05

0,03

0,04 0,04

-

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

2015 2016 2017 2018 2019


0,84 0,71

0,63

0,37 0,41

0,30

0,46

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

2015 2016 2017 2018 2019


0,00

0,25

0,50

0,75

2015 2016 2017 2018 2019

APS SD/MI APS SMP/MTsAPS SMA/MA Linear (APS SD/MI)Linear (APS SMP/MTs) Linear (APS SMA/MA)




Gambar 3. 42 Analisis Prioritas Bidang Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar Dengan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019

Kabupaten Sukoharjo selama periode

2015-2019 penurunan tingkat kemiskinan bersamaan dengan peningkatan APM SD/MI dan penurunan APS SD/MI. Gambar diatas menunjukan bahwa kedua Indikator Utama tersebut mempunyai keterkaitan dengan penurunan kemiskinan. Namun selama periode 2015-2019 APK SD/MI mengalami penurunan yang tidak sejalan dengan penurunan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini menunjukan bahwa APK SD/MI merupakan salah satu determinan yang perlu di intervensi untuk perubahan dalam Angka kemiskinan. Berbeda dengan Penurunan APM SD/MI dan APS SD/MI yang sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Pada dasarnya APK, APM dan APS SDMI tetap perlu intervensi program agar tetap sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan.

9,26 9,07 8,75

7,41 7,14

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

2015 2016 2017 2018 2019


113,18

112,18

113,37 113,32 113,42

111,5

112

112,5

113

113,5

114

2015 2016 2017 2018 2019

APK SD/MI

98,75

97,73

98,83

99,86 99,78

96,50

97,00

97,50

98,00

98,50

99,00

99,50

100,00

100,50

2015 2016 2017 2018 2019

APM SD/MI

0,03

0,04

0,02

0,03

0,01

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

0,04

0,05

2015 2016 2017 2018 2019

APS SD/MI



Gambar 3. 43 Analisis Prioritas Bidang Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah Atas Dengan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019

Pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) selama periode 2015-2019 pada APK, APM dan APS menunjukkan Peningkatan yang bagus. Pada jenjang SMP/MTs mendukung penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.

9,18 9,26 9,07 8,75

7,41 7,14

0

2

4

6

8

10

2014 2015 2016 2017 2018 2019


105,58

101,71

104,84

102,24

105,73

100

102

104

106

108

2015 2016 2017 2018 2019

APK SMP/MTs

77,32

74,49

77,61

76,13

78,61

72,00

74,00

76,00

78,00

80,00

2015 2016 2017 2018 2019

APM SMP/MTs

0,04

0,05

0,03

0,04 0,04

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

2015 2016 2017 2018 2019

APS SMP/MTs



Gambar 3. 44 Analisis Prioritas Bidang Pendidikan Dengan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019

Sedangkan di Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/ MA) juga terjadi

peningkatan yang bagus (kenaikan APK dan APM, Penurunan APS). Hal tersebut sejalan dengan penurunan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo yang dari tahun ke tahun menurun.

9,26 9,07 8,75

7,41 7,14

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

2015 2016 2017 2018 2019


84,99

81,85

88,60 88,10 88,16

78

80

82

84

86

88

90

2015 2016 2017 2018 2019

APK SMA/MA

56,54

53,62

58,92

62,0662,85

48,00

50,00

52,00

54,00

56,00

58,00

60,00

62,00

64,00

2015 2016 2017 2018 2019

APM SMA/MA

0,63

0,370,41

0,30

0,46

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

2015 2016 2017 2018 2019

APS SMA/MA

3.4. Bidang Infrastruktur Dasar



3.4. Bidang Infrastruktur Dasar


Gambar 3. 45 Data Basis Data Terpadu (BDT) 2019 yang belum memiliki Fasilitas BAB.

Sumber : Basis Data Terpadu 2019, Diolah

Dalam Basis Data Terpadu 2019 masih terdapat 6.296 rumah tangga yang belum memiliki fasilitas BAB.

Gambar 3. 46. Data Basis Data Terpadu (BDT) 2019

yang belum Meteran Listrik.

Sumber : Basis Data Terpadu 2019, Diolah

Dalam Basis Data Terpadu 2019 masih terdapat 10.423 rumah tangga yang belum memiliki Meteran Listrik.

Gambar 3. 47 Perkembangan Rumah Tangga dengan akses Sanitasi Layak Tahun 2015-2019 Kabupaten Sukoharjo

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Apabila dilihat perkembangan antar waktu Rumah Tangga dengan Akses sanitasi Layak, menunjukkan perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo 100 persen sudah memiliki sanitasi layak.

Gambar 3. 48 Perkembangan Rumah Tangga

dengan akses Air Mimun Tahun 2015-2019 Kabupaten Sukoharjo


Apabila dilihat perkembangan antar waktu Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum yang fluktuatif hingga tahun 2015, namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan.

762

293

195

934

602

245

828

248

603

391

270

157

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

705

272

871

274

1179

864

1199

609

1033

1009

1229

1179

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

73,9776,43

82,68

87,59

90,13

70

75

80

85

90

95

2015 2016 2017 2018 2019

Akses Sanitasi Layak

74,79

79,5182,41

87,64 89,26

45,00

55,00

65,00

75,00

85,00

95,00

2015 2016 2017 2018 2019

Akses Air Minum



Gambar 3. 49 Perkembangan Rumah Tangga dengan akses Listrik Tahun 2015-2019 Kabupaten Sukoharjo


Apabila dilihat perkembangan antar waktu Rumah Tangga dengan akses Listrik menunjukan perkembangan yang meningkat. Mulai tahun 2019 kabupaten sukoharjo sudah berakses listrik.

Gambar 3. 50 Relevansi Rumah Tangga dengan akses Sanitasi Layak Tahun 2015-2019 Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi dan Nasional.


Relevansi Rumah Tangga dengan akses

Sanitasi Layak Tahun 2015-2019 cenderung meningkat dan pada tahun 2019 sudah mencapai 100%. Hal tersebut mendukung peingkatan yang terjadi di provinsi dan nasional.

Gambar 3. 51 Relevansi Rumah Tangga dengan akses Air Minum Tahun 2015-2019 Kabupaten Sukoharjo terhadap Nasional dan Provinsi.


Relevansi Rumah Tangga dengan akses Sumber Air Minum Tahun 2015-2019 cenderung naik, dan selalu berada diatas angka nasional dan provinsi.

Gambar 3. 52 Relevansi Rumah Tangga dengan

akses Listrik Tahun 2015-2019 Kabupaten Sukoharjo terhadap Nasional dan Provinsi.


Relevansi Rumah Tangga dengan akses Listrik Tahun 2015-2019 sudah mencapai 100% rumah tangga dengan akses listrik.

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2015 2016 2017 2018 2019

Rumah Tangga Akses Listrik (%)

73,9776,43

82,68

87,5990,13

62,14

67,80 67,8969,27

77,39

67,2

70,6671,84

74,0475,68

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

2015 2016 2017 2018 2019

Kabupaten Nasional Provinsi

70,97 71,14 72,04

73,68

84,91

73,6376,3 76,09

78,16

53,83

74,79

79,5182,41

87,6489,26

50

60

70

80

90

100

2015 2016 2017 2018 2019


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

94,9395,99

96,52 96,73 96,95

93,39

99,9 99,91 99,76 99,85

93,00

94,00

95,00

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

101,00

2015 2016 2017 2018 2019

Kabupaten Nasional Provinsi



Gambar 3. 53 Efektifitas Rumah Tangga dengan dengan Sanitasi Layak Tahun 2015-2019 Kabupaten Sukoharjo .


Pada periode 2015-2019 Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak Mengalami trend naik. Hal ini menunjukkan progam yang mendukung dalam peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi layak efektif

Gambar 3. 54 Efektifitas Rumah Tangga dengan

Sumber Air Minum Tahun 2015-2019 Kabupaten Sukoharjo .


Pada periode 2015-2019 Rumah Tangga dengan sumber air minum Mengalami trend naik. Hal ini menunjukkan progam yang mendukung dalam peningkatan rumah tangga dengan akses listrik masih sudah efektif.

Gambar 3. 55 Efektifitas Rumah Tangga dengan akses Listrik Tahun 2015-2019 Kabupaten Sukoharjo .


Pada periode 2015-2019 Rumah Tangga dengan akses Listrik sudah ada pada tingkat maksimal dan harus dipertahankan. Hal ini menunjukkan progam yang mendukung dalam peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Listrik sudah efektif

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 2016 2017 2018 2019

Efektifitas Akses Sanitasi Layak

Linear (Efektifitas Akses Sanitasi Layak)

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

2014 2015 2016 2017 2018

Efektifitas Akses Air Minum

Linear (Efektifitas Akses Air Minum)

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2015 2016 2017 2018 2019

Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)

Linear (Rumah Tangga Pengguna Listrik (%))




Gambar 3. 56 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar Tahun 2015-2019 Kabupaten Sukoharjo

2015-2019 penurunan tingkat kemiskinan bersamaan dengan Peningkatan Rumah tangga dengan sanitasi layak, rumah tangga dengan akses listrik, dan Rumah tangga dengan air minum, ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa mempunyai keterikatan terhadap penurunan angka kemiskinan.

9,26 9,07 8,75

7,41 7,14

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

2015 2016 2017 2018 2019


73,97 76,4382,68

87,59 90,13

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2015 2016 2017 2018 2019

Rumah Tangga dengan akses Sanitasi Layak Tahun 2015-2019

74,79

79,5182,41

87,6489,26

65

70

75

80

85

90

95

2015 2016 2017 2018 2019

Rumah Tangga dengan Air MinumTahun 2015-2019

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2015 2016 2017 2018 2019

Rumah Tangga dengan akses Jaringan listrik Tahun 2015-2019

Bab 4

Tinjauan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Komposisi Anggaran Belanja Daerah □

Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan □

Anggaran Belanja Sektor Kesehatan □

Anggaran Belanja Sektor Pendidikan □

Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Dasar □


Bab 4 : Tinjauan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan 27

4.1. Komposisi Anggaran Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang

selanjutnya disebut PAD, yaitu

penerimaan yang diperoleh daerah dari

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri

yang dipungut berdasarkan Peraturan

Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Pasal

1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Dengan demikian Pendapatan Asli

Daerah merupakan sumber pendapatan

yang asli berasal dari potensi daerah.

Pemerintah daerah dapat menggali

sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut

secara optimal. Sedangkan sumber-

sumber dari Pendapatan Asli Daerah

terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah;

Pajak Daerah, yang selanjutnya

disebut pajak, adalah kontribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009).

b. Hasil Retribusi Daerah;

Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disebut retribusi, adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakandan/ atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk kepentingan orang pribadi

atau badan (Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD

seperti Perusahan Daerah Air Minum

(PDAM), Bank Pembangunan Daerah

(BPD), badan kredit kecamatan, pasar,

tempat hiburan/rekreasi, villa,

pesanggrahan, dan lain-lain

keuntungannya merupakan

penghasilan bagi daerah yang

bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 :

184). Menurut Ahmad Yani (2004 : 40)

hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan antara lain bagian

laba, deviden, dan penjualan saham

milik daerah.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain

PAD yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah

yang tidak dipisahkan

2. Jasa Giro

3. Pendapatan bunga

4. Keuntungan selisih nilai tukar

rupiah terhadap mata uang asing,

dan

5. Komisi, potongan, ataupun bentuk

lain sebagai akibat dari penjualan

dan/atau pengadaan barang

dan/atau jasa oleh daerah.



1. Komposisi Penerimaan Daerah

Tabel 4.1. Komposisi Penerimaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012-2016

NO URAIAN PENDAPATAN

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

1 2 4 5 5

1.1 Pendapatan Asli Daerah 391.127.036.000 348.388.344.000 315.261.722.000

1.1.1 Pajak Daerah 157.100.000.000 169.300.000.000 144.556.309.000

1.1.2 Retribusi Daerah 20.478.384.000 20.299.283.000 17.276.081.000

1.1.3 Hasli Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan 14.905.382.000 20.905.995.000 20.366.543.000

1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli

Daerah yang sah 198.643.270.000 137.953.405.000 133.062.789.000

1.2 Dana Perimbangan 1.261.654.355.000 1.244.950.442.000 1.269.171.343.000

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi

Hasil Bukan Pajak 26.525.639.000

1.2.2 Dana Alokasi Umum 949.941.878.000 941.984.410.000 938.959.821.000

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 311.712.477.000 302.966.092.000 303.685.883.000

1.3 Lain-Lain Pendapatan Asli

Daerah yang sah 365.507.226.000 393.232.446.000 358.218.781.000

1.3.1 Hibah 8.407.896.000 72.163.200.000 72.163.200.000

1.3.2 Dana Darurat

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi

dan dari pemerintah daerah

lainnya

140.636.497.000 107.275.738.000 123.053.171.000

1.3.4 Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus 123.576.433.000 127.001.352.000 190.002.410.000

1.3.5

Bantuan Keuangan dari

Provinsi Pemerintah Daerah

Lainnya

37.541.550.000 35.750.000.000 35.750.000.000

Jumlah Pendapatan 1.800.944.422.000 2.013.266.111.000 2.063.683.200.000



Pendapatan asli daerah Dana perimbanganLain-lain pendapatan

daerah yang sah

2017 391.127.036.000 1.261.654.355.000 365.507.226.000

2018 348.388.344.000 1.244.950.442.000 393.232.446.000

2019 315.261.722.000 1.269.171.343.000 358.218.781.000

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Bill

ion

s R

up

iah

Gambar 4.1 Komposisi Penerimaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 -2019



4.2. Anggaran Belanja Sektor Perumahan

1. Program Pengembangan Perumahan, program ini dilaksanakan melalui kegiatanya itu: a. Koordinasi Penyelenggaraan

Pengembangan Perumahan dengan alokasi dana kegiatan sebesar Rp493.189.000,00.

b. Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha dengan alokasi dana sebesar Rp903.885.000,00.

2. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan melalui kegiatan : Fasilitas Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp275.000.000,00.

4.3. Anggaran Belanja Sektor

Ketenagakerjaan

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan Pendidikandan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja dengan alokasi dana sebesar Rp305.000.000,00.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : a. Penyusunan Informasi Bursa

Tenaga Kerja dengan alokasi dana sebesar Rp44.000.000,00

b. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja dengan alokasi dana sebesar Rp175.000.000,00.

c. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan dengan alokasi dana sebesar Rp40.000.000,00,

d. Pengembangan Kelembagaan, Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan dengan alokasi dana sebesar Rp45.000.000,00

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Program ini dilaksanakan melalui kegiatan, yaitu : a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur

Pemberian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Alokasi dana sebesar Rp30.000.000,00.

b. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Alokasi dana sebesar Rp30.000.000,00.

c. Pembinaan Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Alokasi dana sebesar Rp80.000.000,00.

4. Program Transmigrasi Regional melalui kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Regional dengan Alokasi dana kegiatan sebesar Rp.25.000.000,00

5. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi melalui kegiatan Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhab sumber daya manusia dengan alokasi dana kegiatan sebesar Rp.50.000.000,00

4.4. Anggaran Belanja Sektor Kesehatan

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Alokasi dana sebesar Rp6.283.204.000,00

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan : a. Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin di Puskesmas dan Jaringannya , Alokasi dana sebesar Rp4.700.000.000,00 terselenggaranya pelayanan pasien rawat jalan, rawat inap dan pertolongan persalinan di Puskesmas dan jaringannnya serta pelayanan kesehatan di PPK III bagi penduduk miskin dan atau tidak mampu pada 12 kecamatan.

b. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan, Alokasi dana sebesar Rp32.887.000,00, kegiatan berupa: a). Terlaksananya Pengadaan Biskuit MP ASI bagi Balita. b). Tersosialisasinya PMT



Penyuluhan pada 12 kecamatan. c. Peningkatan Kesehatan

Masyarakat, Alokasi dana sebesar Rp.1.008.592.000,00

d. Peningkatan pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, Alokasi dana Sebesar Rp.240.000.000,00

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan asyarakat a. Pengembangan Media Promosi

dan Informasi sadar Hidup Sehat dengan Alokasi Dana Rp.211.200.000,00

b. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat dengan Alokasi Dana Rp 638,935,000,00

c. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Masyarakat dengan Alokasi Dana Rp 184,751,000,00

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat a. Pemberian Tambahan Makanan

dan Vitamin dengan Alokasi Dana Rp2,955,472,000 ,00

b. Penanggulangan Kurang Energi (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya dengan Alokasi Dana Rp135,000,000,00

c. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi dengan Alokasi Dana Rp4,475,270,000,00

5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat melalui kegiatan : a. Pengkajian Pengembangan

Ligkungan Sehat Alokasi Dana Rp 198,590,000,00,00

b. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Alokasi Dana Rp431,600,000,00

c. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat dengan Alokasi Dana Rp127,550,000,00

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular melalui kegiatan : a. Penyemprotan/ Fogging Sarang

Nyamuk dengan Alokasi Dana

Rp400,000,000,00 b. Pengadaan alat Fogging dan

Bahan-bahan Fogging dengan Alokasi Dana Rp250,000,000,00

c. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah dengan Alokasi Dana Rp60,000,000,00

d. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan Alokasi Dana Rp811,360,000,00

e. Peningkatan Imunisasi dengan Alokasi Dana Rp617,880,000,00

f. Peningkatan Surveilance Epidemologi dan Penanggulangan Wabah dengan Alokasi Dana Rp150,000,000,00

g. Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pembberantasan Penyakit dengan Alokasi Dana Rp315,690,000,00

7. Program Pengadaan, Peningkatan/ Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya Melalui Kegiatan : a. Pengembangan Puskesmas

dengan Alokasi Dana Rp4,911,925,000,00

b. Sarana dan Prasarana Puskesmas dengan Alokasi Dana Rp479,800,000,00

8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Balita melalui kegiatan : a. Penyuluhan Kesehatan Anak

Balita dengan Alokasi Dana Rp364,170,000,00

b. Palatihan Pendidikan Perawatan Anak Balita dengan Alokasi Dana Rp89,800,000,00

9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia melalui kegiatan : a. Pelayanan Pemeliharaan

Kesehatan dengan Alokasi Dana Rp167,950,000,00

b. Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan dengan Alokasi Dana Rp35,000,000,00

10. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak melalui



kegiatan : a. Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu

dan KB dengan Alokasi Dana Rp996,922,000,00

b. Pelatihan dan Penididikan Kesehatan Ibu dan KB dengan Alokasi Dana Rp856,250,000,00

11. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin melalui Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Jaringannya dengan Alokasi Dana Rp5.000.000.000,00

4.5. Anggaran Belanja Sektor Pendidikan

1. Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

a. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs, Alokasi dana kegiatan sebesar Rp7.262.381.000,00, berupa tersedianya dana operasional untuk Sekolah

b. Penyelenggaraan DAK Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar, Alokasi dana sebesar Rp.6.865.880.000,00

c. Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah Rp.10.000.000,00

2. Program Pendidikan Non Formal

melalui :

a. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Alokasi dana Rp. 20.000.000,00

b. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Alokasi dana Rp.17.000.000,00

c. Pengembangan Pendidikan

Kecakapan Hidup Alokasi Dana Rp.17.000.000,00

d. Penyelenggaran Kegiatan SKB Alokasi Dana Rp.60.000.000,00

e. Pembinaan PKBM alokasi dana Rp.17.000.000,00

4.6. Anggaran Belanja Sektor

Infrastruktur Dasar

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah melalui kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan Alokasi dana sebesar Rp.150.000.000,00.

2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan, Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan dan pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS dan SLBM

3. Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan dengan alokasi dana kegiatan sebesar Rp.15.000.000,00

Bab 5

Kebijakan Dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan □ Strategi Penanggulangan Kemiskinan □

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan □


Bab 5 : Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan 33

5.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

ebijakan penanggulangan kemiskinan secara umum berkaitan dengan upaya untuk menjaga kinerja perekonomian nasional

secara makro, yang secara tidak langsung diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian target penanggulangan kemiskinan sesuai dengan RPJMN 2019-2024.

Dalam melaksanakan berbagai kebijakan dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak, dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021 maka arah kebijakan pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pembangunan daerah dalam era otonomi daerah memprioritaskan pada pengembangan sumberdaya manusia, terutama peningkatan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan di wilayah perdesaan dilaksanakan dengan mengedepankan pemahaman terhadap kewenangan dan tanggungjawab serta peningkatan kapasitas pengelolaan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan formal, pendidikan kejuruan, pendidikan non formal dan informal termasuk pendidikan kecakapan hidup (lifeskills), pendisiskan kesetaraan gender yang diperkaya dengan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan kewirausahaan dalam masyarakat.

2. Penguatan Landasan Inovatif Beberapa hal yang dipandang dapat memperkuat landasan inovatif seperti infrastruktur teknologi informatikan yang mulai dibangun, dipercepat pemanfaatannya untuk semua bidang kegiatan baik itu pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pendidikan dan Iptek, maupun perdagangan dan investasi. Setiap alokasi pengeluaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo diarahkan untuk mengembangkan pemahaman dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan perekonomian daerah.

3. Peningkatan Daya Saing Daerah Daya saing daerah antara lain sangat dipengaruhi oleh produk unggulan daerah, peningkatan pelayanana perijinan dan pelayanan publik, pengembangan ekonomi

perdesaan. Fokus pengembangan ekonomi perdesaan dengan pendekatan satu daerah satu produk (One Village One Product/OVOP) atau pembentukan sentra-sentra pengembangan industri kecil, kerajinan dan perdagangan skal kecil dan pemberdayaan sektor informal dengan memasukkan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pelaku penting kegiatan ekonomi. Implikasi dari hal tersebut perlu dilakukan pendataan, fasilitasi perijinan usaha, jaminan keberlanjutan usaha dan perlindungan sosial. Kelompok usaha mikro, kecil dan sektor informal rentan perubahan kebijakan pembangunan, penggusuran dan tekanan pihak lain (premanisme). Keberhasilan peningkatan kapasitas dan daya saing usaha mikro, kecil termasuk sektor informal memerlukan dukungan segenap pemangku kepentingan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo.

4. Pemulihan dan Perlindungan Prinsip pembangunan berkelanjutan perlu menjiwai setiap kebijakan daerah. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi diarahkan ramah lingkungan. Penerapan hal tersebut, antara lain dalam menyikapi isu kelangkaan energi dunia diantisipasi dengan menginisiasi peanekaragaman sumber-sumber energi alternatif, energi terbarukan dan mengembangkan pertanian organik semakin diperluas di masyarakat. Dalam upaye mengembangkan peran serta masyarakat dan kalangan dunia usaha, BUMN/BUMD termasuk perbankan dan perusahaan jasa-jasa lainnya.

5.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

5.2.1. Strategi Makro

Strategi makro pembangunan ekonomi berdasarkan pada perkembangan kondisi positif perekonomian nasional, terutama semakin mantapnya stabilitas politik nasional, pertumbuhan ekonomi nasional cukup tinggi, stabilnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap valuta asing dan pelaksanaan Kesepakatan Pasar Bebas ASEAN (Asean Free Trade Area) sejak tahun 2010. Berdasarkan kondisi positif tersebut maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sama dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,5% – 7,00%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi terkait dengan meningkatnya peluang kerja dan pasar kerja.

2. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan peluang berusaha melalui pelayanan perijinan bagi usaha sektor informal, usaha mikro dan kecil serta koperasi.

K



3. Meningkatkan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk menjamin kecukupan pangan bagi kelompok masyarakan miskin, terutama di wilayah konsentrasi penduduk miskin terbesar. Karena beban pengeluaran terbesar rumah tangga miskin untuk pemenuhan kebutuhan pangan (> 52% per bulan). Perlunya secara intensif untuk melakukan penganekaragaman pangan pokok (selain besar dan terigu) dan mengurangi tingkat konsumsi beras per kapita bagi kelompok menengah atas (rata-rata tingkat konsumsi beras 120 – 130 Kg per kapita/ per tahun).

4. Penguatan kelembagaan pengelola program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan koordinasi wilayah di tingkat kecamatan, sejalan dengan peningkatan peran koordinasi di tingkat kecamatan.

5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam rangka perwujudan kesetaraan dan keadilan gender. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan terkait erat dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan, kecakapan hidup (life skills), desa vokasi, perintisan usaha baru dan partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan pada umumnya.

5.2.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Klaster

1. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, adalah sebagai berikut :

1) Menyempurnakan proses penentuan sasaran (targeting) berdasarkan data BPS melalui PPLS 2011 dengan berdasarkan nama dan alamat kelompok sasaran.

2) Meningkatkan sosialisasi bagi aparat desa/kelurahan dan meningkatkan koordinasi ditingkat kecamatan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan.

3) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan Keluarga Berencana melalui pemanfaatan Jamkesmas, jamkesda, jampersal.

4) Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar melalui Program Wajib Belajar 9 Tahun, melalui beasiswa bagi penduduk miskin .

5) Meningkatkan koordinasi antar pengelola kegiatan di tingkat desa/kelurahan guna meningkatkan ketepatan sasaran program.

6) Meningkatkan koordinasi dengan pengelola program bantuan sosial alinnya.

7) Meningkatkan mekanisme dan pengelolaan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan bantuan sosial.

2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan integrasi perencanaan dalam PNPM Mandiri dengan tahap-tahap perencanaan tahunan (reguler) sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin.

2) Meningkatkan bimbingan teknis bagi aparat desa/kelurahan dan meningkatkan koordinasi di tingkat kecamatan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian pasca program.

3) Meningkatkan peran kelembagaan pasca program di tingkat desa/kelurahan untuk keberjanjutan pengembangan program/kegiatan.

4) Meningkatkan partispasi masyarakat dan lembaga di tingkat desa/kelurahan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan.

3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro, Kecil dan Koperasi , adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan akses usaha mikro dan kecil, melalui peningkatan skema pembiayaan, bantuan permodalan usaha dan pelayanan pendampingan keuangan yang dilakukan oleh Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).

2) Meningkatkan pelayanan perijinan usaha bagi usaha mikro dan kecil agar memiliki legalitas usaha.

3) Meningkatkan pelatihan keterampilan tenaga kerja, manajamen usaha dan keterampilan wira usaha baru bagi kelompok usia produktif.

4) Meningkatkan jalinan kerjasama usaha antara penyedia bahan baku, pengrajin dan pemasaran.

5) Meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas produk dan kemasan.

6) Meningkatkan promosi dan perluasan pasar hasil produk dari usaha mikro, kecil dan koperasi.



7) Revitalisasi pasar tradisional dan fasilitas pameran (outlet) bagi hasil usaha mikro dan kecil/koperasi serta kerajinan.

8) Meningkatkan legalitas kelembagaan dan kuantitas keanggotaan koperasi.

9) Meningkatkan fasilitasi kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan koperasi dengan usaha besar.

4. Strategi Pembangunan Inklusif, dalam rangka perluasan program-program pro-rakyat, sebagai berikut :

1) Meningkatkan pemugaran rumah kurang layak huni di perdesaan dan pemukiman

kumuh di perkotaan.

2) Meningkatan pelayanan listrik perdesaan dan rumah tangga kurang mampu.

3) Meningkatkan program penghematan energi dan listrik.

4) Meningkatkan keterampilan usaha bagi keluarga nelayan.

5) Meningkatkan pelayanan air bersih dan sanitasi perdesaan dan pemukiman padat di wilayah perkotaan.

6) Meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah pemukiman kumuh di wilayah perkotaan.



5.3. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 5.1. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo

OPD Program Kegiatan Anggaran

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukinan

Program Pengembangan Perumahan

804.130.000

Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

-

Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lemnbaga/ Badan Usaha

100.000.000

fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat kurang Mampu

704.130.000

Program Lingkungan Sehat Perumahan

15.000.000

Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan

15.000.000

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

416.567.000

2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

1.048.560.000

Pengadaan Peralatan Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja

0

Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja

220.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja

828.560.000

Rehabilitasi Sedang berat Sarana dan Prasarana BLK

0

Peningkatan Kesempatan Kerja

422.720.000

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

112.720.000

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

115.000.000

Kerjasama pendidikan dan pelatihan 110.000.000

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 20.000.000

Pengembangan Kelembagaan produktifitas dan pelatihan Kewirausahaan

0

Pelatihan Peni gkatan pemahaman penggunaan TKA pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

0

Pelatihan peningkatan kualitas pendamping TKA

15.000.000

pengendalian Penggunaan TKA 40.000.000

Peningkatan kulitas SDM di LPK 10.000.000




Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

55.000.000

Pengembangan Kapasitas Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas

15.000.000

Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri

40.000.000

Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi

0

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

185.000.000

Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

0

Pembinaan Industri kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri

34.000.000

Pemberian Fasilitas Kemudahan Akses perbankan bagi Industri Kecil dan Menengah

22.500.000

Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikrokecil dan menegah dengan Swasta

0

Peningkatan Manajemen bagi IKM 51.000.000

Penumbuhan wirausaha baru 55.000.000

kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah dan besar

22.500.000

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

30.000.000

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

100.000.000

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

30.000.000

Perluasan Penerapan SNI untuk Mendorong Daya Saing Industri Manufaktur

100.000.000

Pengawasan terhadap keamanan dan keselamatan alat produksi serta proses produksi

20.000.000

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

50.000.000

Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

10.000.000

Melaksanakan Pendampingan bagi Kelompok Usaha Industri Kecil di Sentra Industri Kecil

20.000.000




Melaksanakan Pendataan Industri Kecil/menengah dan Sentra Industri

360.000.000

Pelatihan Bisnis dan Manajemen terhadaop Pelaku Industri Kreatif

50.000.000

Fasilitasi Permodalan Terhadap Pelaku Industri Kreatif

22.500.000

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah

40.000.000

Fasilitasi pameran dan promosi produk bagi IKM dilingkungan IHT

10.000.000

3. Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

26.247.607.000

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya

26.247.607.000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

240.000.000

Pengkajian Pengembangan Ligkungan Sehat

35.500.000

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

12.500.000

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

192.000.000

KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

120.000.000

Penyuluhan Kesehatan Ibu dan KB 20.000.000

Pelatihan dan Pendidikan Kesehatan Ibu dan KB

100.000.000

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

102.940.000

Peningkatan Imunisasi 52.940.000

Peningkatan KIE Penanggulangan Penyakit Menular

50.000.000

4. DPU Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

580.376.000

Penyediaan prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

427.330.000

Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

228.000.000

-

5. Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

85.798.630.000

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/ MTs

425.000.000




Penyelenggaraan DAK Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar

85.373.630.000

Fasilitasi Program Makanan Tabahan Anak Sekolah

-

Program Pendidikan Non Formal

132.000.000

Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

22.000.000

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

20.000.000

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

Penyelenggaran Kegiatan SKB 70.000.000

Pembinaan PKBM 20.000.000

6. Dinas Sosial Program Perberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS lainya

44.000.000

Peningkatan kemampuan (capacity building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

13.000.000

Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

13.000.000

Fasilitas Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin

Fasilitas Manajemen Usaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Lanjut Usia Terlantar Potensial dan Keluarga Veteran Kurang Mampu

18.000.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah

635.780.000

Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia

18.000.000

Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

13.000.000

Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Centre

16.000.000

Melaksanakan Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial se Pulau Jawa

20.880.000

Melaksanakan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

40.500.000

Fasilitasi Orang Terlantar yang Kehabisan Bekal dan Rupa-rupa Hal

527.400.000




Program Pembinaan Anak Terlantar

25.000.000

Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak Terlantar

25.000.000

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

714.000.000

Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

18.000.000

Pendayagunaan para Penyandang Cacat

38.000.000

Fasilitas Manajemen Usaha bagi Penyandang Cacat

13.000.000

Fasilitas Prasarana Kehidupan bagi Penyandang Cacat

645.000.000

7. DPPKBP3A Program Keluarga Berencana

49.070.000

Penyediaan Pelayanan KB dan alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

11.570.000

Peningkatan Perlindungan Hak Produksi Individu

37.500.000

Program Pelayanan Kontrasepsi

57.290.000

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

11.100.000

Pelayanan KB Medis Operasi 46.190.000

8. DPMD Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

15,000,000

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan

15,000,000

9. Dinas Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Desa Mandiri Pangan 33.000.000

PengembanganLumbung Pangan Desa

25.000.000

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

21.791.000

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

28.000.000

Bab 6

Koordinasi Dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan

Kemiskinan

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan □

Permasalahan dalam Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan □

Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan □


Bab 6 : Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan 41

6.1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

6.1.1. Koordinasi di Tingkat Daerah

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab. Sukoharjo telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo No. 35 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo.

TKPK Kabupaten Sukoharjo sebagaimana diamanatkan Perbub No. 29 Tahun 2015 melaksanakan fungsi pertama : pengorganisasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan, dalam hal ini TKPK Kabupaten Sukoharjo telah menyusun SPKD sebagai pedoman umum pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di seluruh SKPD. kedua : pengorganisasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD, ketiga : pengorganisasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD, keempat : pengorganisasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD, kelima : pengorganisasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan, dalam hal ini pengendalian dilakukan baik terhadap program yang ada di masing-masing SKPD maupun lembaga keuangan dan masyarakat luas.

Pada saat ini fungsi TKPK lebih ditekankan pada untuk upaya koordinasidan sinkronisasi seluruh program penanggulangan kemiskinan dalam rangkamempercepat penurunan jumlah penduduk miskin. Tentunya apabila diperlukanmaka TKPK dapat merumuskan program baru yang bersifat penyempurnaan dariprogram yang telah ada. Pengalaman dari program penanggulangankemiskinan selama ini, titik keberhasilannya terletak pada pendekatan community base development yang

memberikan bantuan langsung kepadamasyarakat. Hal ini untuk lebih menjamin kesinambungan program.

Untuk menjabarkan dan melaksanakan tugas dari TKPK juga dibentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi yang dikoordinasikan oleh Bappeda dan BPS, Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan, dan Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat yang dikoordinasikan oleh BPMD.

6.1.2. Koordinasi di Tingkat Pusat

Berdasarkan Perpres No. 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat pusat telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan tim Lintas Pelaku yang berada di Tingkat Pusat danDaerah. Forum tersebut bertanggungjawab dan berkoordinasi di bawahPresiden. TNP2K bertugas melakukan koordinasi serta penajaman kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

6.2. Permasalahan dalam Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Aktifitas yang menyangkut peran dan fungsi TKPKD selama ini belum optimal. Beberapa factor yang menyebabkan belum optimalnya peran dan fungsi TKPKD dalam mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan antara lain:

a. Masih kurangnya pemahaman tentang TKPKD.

b. Belum adanya program kerja TKPKD

c. Rendahnya daya dukung operasional TKPKD.

d. Sarana dan Prasarana pendukung (Sekretariat) TKPKD kurang.

Sejalan dengan arah dari Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang akan dirumuskan diharapkan kedepan TKPKD dapat :

1. Memantau situasi dan kondisi kemiskinan di daerah



2. Menganalisis besaran pengeluaran pemerintah daerah sehingga efektif untuk penanggulangan kemiskinan (APBN dan APBD)

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di daerah.

4. Membuat program unggulan Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu.

5. Koordinasi rutin dan kajian terkait dengan Penanggulangan kemiskinan.

6. Mengawal atau mendorong Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Sinkronisasi PNPM dengan Musrenbang)

7. Mendorong Stakeholder melalui CSR dalam menanggulangi kemiskinan.

6.3. Pengendalian Pelaksanaan Program

Penanggulangan Kemiskinan

6.3.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga

1. Program Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)

Raskin merupakan program pemerintah untuk menjaga keamanan pangan dalam masyarakat. Program ini berupaya memenuhi ketersediaan pangan rakyat sehingga tidak ada lagi rakyat yang kelaparan akibat kurangnya akses pangan. Program raskin ini diharapkan dapat membantu rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Gambar 6. 1 : Data Penerima Beras Miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2018.

2. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Daerah dan Penerima Bantuan Iur Daerah

Untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan dasar maka sejak tahun 2008 Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana untuk pembiayaan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jamkesmas diberikan kepada masyarakat miskin yang masuk dalam daftar kuota yang telah diusulkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Sedangkan masyarakat miskin yang belum termasuk dalam kuota tersebut, menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota menyediakan anggaran melalui Penerima Bantuan Iur (PBI) Daerah dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Di Kabupaten Sukoharjo, jumlah penerima PBI-JKN mulai tahun 2018 sebanyak 324.164 jiwa, masyarakat miskin dengan jaminan kesehatan sebesar Rp 35.000 per orang/bulan dari pendanaan Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain itu, terdapat sekitar 77.218 jiwa telah diintegrasikan ke program Penerima Bantuan Iur (PBI) Daerah APBD Kabupaten yang alokasinya melalui Dinas Kesehatan dan 6.017 jiwa diintegrasikan ke program Bantuan Iur Daerah melalui APBD Provinsi. Sedangkan alokasi anggaran kesehatan untuk Jamkesda dan PBI sejumlah Rp. 3,9 Milyar.

3. Bantuan Uang Duka

Bantuan uang duka merupakan upaya pemerintah kabupaten sukoharjo dalam membantu warga miskin. Bantuan uang duka diberikan kepada Keluarga miskin yang meninggal dan masuk ke dalam Data warga tidak mampu. Bantuan uang duka yang diterima sebesar Rp. 3 Juta per orang. Bantun uang duka ini diharapkan dapat meringankan beban dari keluarga yang ditinggalkan.

Besaran bantuan dapat dilihat pada gambar dibawah.

61

.89

9

61

.42

3

51

.16

8

51

.16

8

51

.16

8

51

.16

8

47

.84

9

36

.14

4

-

20.000

40.000

60.000

80.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



Gambar 6. 2 : Penerima Bantuan uang duka.

4. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Bantuan siswa miskin (BSM) ini mempunyai sasaran anak-anak dari keluarga miskin agar mereka tidak putus sekolah karena kekurangan biaya. Bantuan ini diberikan kepada siswa miskin mulai dari jenjang pendidikan SD/MI sampai dengan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Besarnya bantuan bagi siswa miskin tersebut pada tahun 2018 adalah Rp 800.000 untuk tingkat SD, untuk SMP Rp 1.000.000.

Data yang ada menunjukan bahwa pada tahun 2019, jumlah penerima BSM di Kabupaten Sukoharjo 38.672 siswa SD dan 12.871 siswa SMP.

5. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Gambar 6. 3 : Grafik Besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;

b. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;

c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan untuk siswa

3.00

0

1.02

6

3.37

1

3.32

6

4.03

0

3.04

5

2.07

5

2.55

4

3.33

5

9.000

3.078

10.113 9.978

12.090

9.135

6.225

7.662

10.005

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jiwa Realisasi Anggaran (jt)

64.662 77.275 74.438

1.000

21.000

41.000

61.000

81.000

101.000

2017 2018 2019

Mill

ion

s



SD/SDLB besarnya bantuan adalah Rp. 800.000,- per siswa per tahun. Sedangkan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT besarnya bantuan adalah Rp. 1.000.000,- per siswa per tahun. 6. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang bertujuan membantu keluarga sangat miskin untuk memastikan generasi berikutnya sehat dan menyelesaikan pendidikan dasar. PKH diarahkan untuk membantu keluarga sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan konsumsi. PKH diharapkan dapat mengubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin untuk memeriksakan ibu hamil /Nifas/Balita ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.

Gambar 6.4 : Peserta PKH Kabupaten Sukoharjo

Gambar 6. 5: Penyaluran Bantuan Progam

Keluarga Harapan Kabupaten Sukoharjo

6.3.2. Program Penanggulangan

Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil

Dalam rangka meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, Menengah termasuk Koperasi, dalam upaya penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UKMK. Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan kredit bantuan modal bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan peningkatan akses UMKM dalam banruan permodalan usaha.

KUR merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain : pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSPIUSP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank pelaksana.

9.357 8.878 8.690 8.571

16.610

28.387 26.606

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5,9

8

14

,49

10

,26

21

,22

31

,32

43

,98

75

,76

1,00

10,00

100,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mil

ya

r



6.3.3. Program Penanggulangan Kemiskinan untuk Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar (Perluasan Program Pro Rakyat)

Program WSLIC-3/PAMSIMAS merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan.

Ruang lingkup kegiatan Program WSLIC-III/PAMSIMAS mencakup 5 (lima) komponen proyek yaitu :

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal;

2. Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi;

3. Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum;

4. Insentif untuk Desa / Kelurahan dan Kabupaten / Kota; dan

5. Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek.

Tujuan program Pamsimas adalah untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota (peri-urban). Secara lebih rinci program Pamsimas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat;

2. Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sani-tasi yang berkelanjutan;

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

4. Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

Sasaran program ini adalah kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi.

Tabel 6.1 : Kegiatan Pamsimas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2018

No Tahun Jumlah

Desa Dana Pamsimas

1 2011 14 3.775.000.000

2 2012 18 4.575.000.000

3 2013 24 6.200.000.000

4 2014 11 2.670.000.000

5 2015 10 1.520.000.000

6 2016 14 2.397.150.000

7 2017 - -

8 2018 6 1.500.000.000

9 2019 - -

Bab 7

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan □

Rekomendasi □


Bab 7 : Kesimpulan dan Rekomendasi 46

7.1. Kesimpulan

7.1.1. Rencana Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Pengendalian adalah sangat penting dan harus dilakukan untuk melihat hasil dari sutau strategi yang kita lakukan dan apakah ada jaminan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang di laksanakan dapat berjalan secara efisien dan terukur. Untuk melaksanakan sistem pengendalian sangat diperlukan ketersediaan data yang akurat dan dipergunakan dalam membandingkan kondisi awal dengan kondisi pada kurun waktu tertentu yang dijadikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak suatu kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Mekanisme dan Prosedur

Mekanisme Pengendalian di tingkat daerah terdiiri atas empat lankah yaitu : (1) Pengumpulan dan analisis data, (3) Pelapaoran, (3) Desiminasi, (4) Pemanfaatan dan tindak lanjut.

a. Pengumpulan Data

Data dan informasi yang diperlukan dalam rangka Pengendalian penanggulangan kemiskinan bersumber dari :

1) Hasil laporan rutin kementerian/ lembaga pelaksana kebijakan dan program;

2) Hasil pendataan oleh Kantor Badan Pusat Statistik, Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan lembaga pengumpul data lainnya;

3) Hasil penelitian dan kajian kemiskinan partisipatif yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penelitian;

4) Hasil pemberitaan media; dan

5) Hasil laporan dari kelompok masyarakat.

b. Pelaporan

Pelaporan hasil Pengendalian dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi kemiskinan dan kinerja kebijakan/ program secara obyektif dan sistematik. Pelaporan hasil Pengendalian dilakukan secara teratur dan berkala serta disusun dalam bentuk laporan lengkap dan laporan populer yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami serta mudah diakses oleh publik. Pelaporan hasil-hasil pengendalian disesuaikan dengan proses perencanaan pembangunan daerah, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan (RKPD) . Dalam siklus tahunan, laporan pengendalian disampaikan secara reguler dalam laporan tiga bulanan.

c. Diseminasi

Hasil Pengendalian penanggulangan kemiskinan menjadi hak publik yang dapat diakses secara terbuka, cepat dan mudah. Oleh sebab itu, hasil laporan Pengendalian penanggulangan kemiskinan perlu didesiminasikan kepada para pengambil keputusan, media massa dan masyarakat luas melalui berbagai saluran informasi seperti media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lain yang mudah diakses oleh publik.

2. Pemanfaatan dan Tindak Lanjut

Hasil temuan dari kegiatan Pengendalian dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan:

a. Sebagai umpan balik (feed back) bagi perbaikan kebijakan dan program dan implementasi penanggulangan kemiskinan,

b. Melakukan pengarusutamaan dan sinkronisasi berbagai kebijakan dan program,

c. Meningkatkan keterbukaan pengelolaan,



d. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan kebijakan dan program.

3. Kelembagaan Pengendalian di Tingkat Lokal/Komunitas

Kegiatan pengendalian di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri, untuk itu dapat diberikan pendampingan atau advokasi oleh Pokja Pengendalian Daerah maupun oleh lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dalam penanggulangan kemiskinan.

4. Integrasi ke dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Sistem Pengendalian penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran nasional, oleh sebab itu hasil Pengendalian kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan menjadi masukan penting bagi penyusunan rencana dan anggaran. Integrasi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan kesinambungan kebijakan/program penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, siklus Pengendalian penanggulangan kemiskinan harus diselaraskan dengan siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan, sehingga sistem pengendalian penanggulangan kemiskinan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pengendalian RPJM, dan RKPD. Hasil sistem Pengendalian penanggulangan kemiskinan harus tersedia sebelum proses perencanaan dan penganggaran dimulai. Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil Pengendalian penanggulangan kemiskinan menjadi umpan balik dan pertimbangan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran, dengan itu diharapkan akan terwujud perencanaan dan penganggaran yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat miskin secara berkelanjutan.

7.2. Ringkasan Rekomendasi

Menimbang beberapa kegiatan dari masing-masing Pokja, maka untukke depan, beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah :

1. Peran usaha nasional –baik BUMN maupun non BUMN- harus lebih ditingkatkan. Peningkatan ini diwujudkan dalam program kemitraan danbantuan teknis serta permodalan.

2. Peran pendamping perlu ditingkatkan untuk memberdayakan masyarakat miskin sebagai pemanfaat program. Bagi penduduk miskin yang sudah tersiapkan maka peran pengembangan dapat diambilalih oleh lembaga keuangan. Begitu juga dengan peran perguruan tinggi yang diperlukan untuk evaluasi dan penyempurnaan program.

3. Mengenai agenda ke depan untuk mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan, langkah-langkahnya adalah : a. Penajaman program.

Disadari bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Departemen/LPND belum sepenuhnya mengarah langsung kepenanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu program-program yangdidanai dari APBN harus dipertajam dan memasukkan alokasi anggaran untuk disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

b. Penajaman DAU. Sesuai dengan prinsip Otonomi

Daerah dimana Daerah merupakan pelaksana dari program pembangunan maka keberhasilan penanggulangan sangat tergantung pada Daerah. Daerah mempunyai peran yang strategis dalam PK karena dinilai lebih tahu tentang potensi dan kemampuan daerah. Selain melalui DAK, untuk penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan penajaman pemanfaatan DAU untuk penanggulangan kemiskinan.



c. Peningkatan dan kemampuan usaha. Sesuai dengan prinsip partisipatif

maka yang dapat menanggulangi kemiskinan adalah masyarakat sendiri, oleh karena itu penekanan program adalah pada pemberdayaan manusianya. Pemahaman yang harus ditekankan adalah bahwa Inti dari penanggulangan kemiskinan yaitu pelibatan semua unsur (lintassektor) yang lebih menitikberatkan pada peran masyarakat sendiri.

d. Peningkatan peran usaha nasional. Usaha Nasional berfungsi

memberikan dukungan perencanaan kebijakan dan program PK yang diselenggarakan oleh UsahaNasional terutama dari kalangan swasta (Non-BUMN). Oleh karenaitu Peran Usana Nasional (baik BUMN maupun Non-BUMN) harus ditingkatkan. Peningkatan ini diwujudkan dalam program kemitraandan bantuan teknis serta permodalan.

e. Pengembangan dan sinkronisasi data.

Agar program PK tepat sasaran baik program, pendanaan, maupun pendampingan maka pengembangan database sangat diperlukan.Untuk itu data makro dan mikro tentang peta penduduk miskin harussinkron.

f. Pendampingan mandiri. Harus diusahakan untuk

menyatukan kesepahaman bahwa kemiskinan hanya bisa ditanggulangi melalui kerjasama dan bekerja bersama-sama kepada semua unsur masyarakat. Peran masyarakat terutama yang sudah kaya dan maju dalam penanggulangan kemiskinan harus terus ditingkatkan.

g. Evaluasi program. Upaya penanggulangan kemiskinan

akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu peran PerguruanTinggi sangat diperlukan untuk evaluasi dan penyempurnaan program-program penanggulangan kemiskinan.

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …

Documents

Transcript of LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN …