Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah...
Transcript of Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah...
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (LP2KD)
Kabupaten Rokan Hilir
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
i
SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA ROKAN HILIR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir
Telah dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Rokan Hilir.
Laporan ini merupakan rangkuman seluruh program dan kegiatan
yang telah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir. Program dan Kegiatan ini mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintan Daerah Tahun 2012 dengan tujuan
adalah : (1) Penyusunan anggaran yang efektif dalam penanggulangan
kemiskinan; dan (2) Koordinasi dan pengendalian program-program
penanggulangan kemiskinan yang pada gilirannya dapat
mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.
Kami menyadari bahwa terlaksananya program dan kegiatan
penanggulangan kemiskinan ini tidak terlepas dari peran dan partisipasi
seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, untuk itu izinkanlah kami
menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya pada semua
pihak yang terlibat pada kegiatan kemiskinan ini.
Akhirnya semoga laporan ini menjadi satu tolak ukur dalam
pencapaian kinerja Pemerintah Daerah serta menjadi bahan evaluasi
kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir pada
masa yang akan datang.
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR
M. JOB KURNIAWAN, AP, M.SI
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
i
SAMBUTAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN ROKAN HILIR
Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penanggulangan kemiskinan yang merupakan penyempurnaan
dari Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan. Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk mengatur mekanisme
kerja TKPK Daerah maka dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Kabupaten Rokan Hilir No 412 Tahun 2013 tentang Penetapan Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2013.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir
telah menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (LP2KD) yang merupakan rangkuman seluruh program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir. Program dan Kegiatan ini mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintan Daerah Tahun 2012 dengan tujuan
adalah : (1) Penyusunan anggaran yang efektif dalam penanggulangan
kemiskinan; dan (2) Koordinasi dan pengendalian program-program
penanggulangan kemiskinan yang pada gilirannya dapat
mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.
Adapun tujuan dari pencetakan Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) (LP2KD) Kabupaten Rokan
Hilir ini dengan tujuan yaitu untuk memberi informasi tentang bagaiman
kondisi perekonomian masyarakat Rokan Hilir yang berkaitan langsung
dengan bidang pendidikan, kesehatan maupun kehidupan Sosial lainnya
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
ii
yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap perkembangan
wilayah Rokan Hilir.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengucapkan terima kasih
kepada semu pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak
langsung dalam proses penyusunan Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) sehingga dapat
diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Akhirnya semoga laporan ini menjadi satu tolak ukur dalam
pencapaian kinerja Pemerintah Daerah serta menjadi bahan evaluasi
kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir pada
masa yang akan datang.
WAKIL BUPATI
KABUPATEN ROKAN HILIR
H. SUYATNO
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
iv
DAFTAR ISI
SAMBUTAN KAPALA BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR ...................... i
PENGARAHAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR ......................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................. iv
DAFTAR TABEL ........................................................................................... vi
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1
1.2 Maksud dan Tujuan ......................................................................... 2
1.3 Landasan Hukum .............................................................................. 3
1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................... 4
BAB II KONDISI KEMISKINAN .................................................................. 7
2.1. Persentase Penduduk Miskin .......................................................... 9
2.2. Jumlah Penduduk Miskin ................................................................ 10
2.3 Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) ................................................ 11
2.4 Indek Keparahan Kemiskinan (P2) ................................................. 14
BAB III PRIORITAS TARGET BIDANG DAN INTERVENSI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN .............................................. 16
3.1 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Ketenagakerjaan ......... 16
3.2. Prioritas Target dan Intervensi Bidang Kesehatan ..................... 24
3.3 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Pendidikan ..................... 33
BAB IV TINJAUAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ..... 50
4.1. Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...... 50
4.2. Dinas Pendidikan .......................................................................... 51
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
v
4.3. Dinas Kesehatan ........................................................................... 53
4.4. BAPEMAS dan Dinas Sosial .......................................................... 54
BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN ............................................... 56
5.1. Koordinasi Penanggulanggan Kemiskinan .............................. 56
5.2. Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulanggan
Kemiskinan ...................................................................................... 56
5.3. Pengendalian Program Penanggulanggan Kemiskinan ..... 57
5.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat .................................... 57
5.5. Rekomendasi koordinasi dan pengendalian Program
Penanggulangan Kemiskinan ..................................................... 57
BAB VI KESIMPULAN DAN RINGKASAN ................................................. 59
6.1. Kondisi Umum Kemiskinan ........................................................... 59
6.2. Dukugan daerah: Program-program unggulan daerah ....... 59
6.2 Rencana aksi dan tindak lanjut ............................................... 60
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
vi
DAFTAR TABEL
TabeL 2.1. Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Rokan HilirTahun 2007 – 2012 ....................... 9
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Presentase Penduduk Miskin ........................................ 10
Gambar 2.2. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) .................................. 11
Gambar 2.3. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Provinsi Riau ................................................................... 12
Gambar 2.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Kab. Rokan Hilir, Tahun 2004 – 2011 ............................. 13
Gambar 2.5. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Riau .................................................................... 14
Gambar 2.6. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011 ................................ 15
Gambar 3.1. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin
Desil 1-3 (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2011 ................... 17
Gambar 3.2. Posisi Relatif Tingkat Miskin Prov. Riau Tahun 2011 .... 18
Gambar 3.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Kab. Rokan Hilir, Tahun 2004 – 2012 ............................ 19
Gambar 3.4. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Provinsi Riau Tahun 2011 ................................................ 20
Gambar 3.5. Perkembangan Tingkat Pengangguran
Terbuka (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2011 ................... 21
Gambar 3.6. Analisis Efektifitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kab. Rokan Hilir Tahun 2011 .......................................... 22
Gambar 3.7. Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kab. Rokan Hilir Terhadap Nasional
Tahun 2002-2011.............................................................. 23
Gambar 3.8. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan
Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau Tahun 2002-2011 ............. 24
Gambar 3.9. Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2007-2012 .......................................... 26
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
viii
Gambar 3.10. Analisa Efektivitas Angka Kematian Bayi
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007-2012 ................. 27
Gambar 3.11. Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000
Kelahiran Hidup di Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2006-2012 .......................................................... 29
Gambar 3.12. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI (%) Prov. Riau Tahun 2011 .............................. 34
Gambar 3.13. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI (%) Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2002-2011 ........................................................... 35
Gambar 3.14. Analisa Efektifitas Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MI (%) Kabupaten Rokan
Hilir Tahun 2002-2011 .................................................... 36
Gambar 3.15. Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI (%) Kabupaten Rokan Hilir Terhadap
Nasional Tahun 2002-2011 ......................................... 37
Gambar 3.16. Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI (%) Prov. Riau Tahun 2011 .............................. 39
Gambar 3.17. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011 .......... 40
Gambar 3.18. Analisa Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI (%) Prov. Riau Tahun 2011 .............................. 41
Gambar 3.19. Relevansi Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD/MI (%) Kabupaten Rokan Hilir Terhadap
Nasional Tahun 2002-2011 ......................................... 42
Gambar 3.20. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs (%) Prov. Riau Tahun 2011 ........................ 43
Gambar 3.21. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011 ..... 44
Gambar 3.22. Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011 .... 44
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
ix
Gambar 3.23. Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs (%) Kab. Rokan Hilir Terhadap
Nasional Tahun 2011 ................................................... 45
Gambar 3.24. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/MA (%) Prov. Riau Tahun 2011 ......................... 46
Gambar 3.25. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/MA (%) Kab. Rokan Hiir Tahun 2002-2011 ...... 47
Gambar 3.26. Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/MA (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011 ...... 48
Gambar 3.27. Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)
Kab. Rokan Hilir Terhadap Nasional
Tahun 2002-2011 ........................................................... 48
Gambar 4.1 Jumlah APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2011-2013 ..................................................................... 51
Gambar 4.2 Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir
untuk Dinas Pendidikan Tahun 2011-2013 .............. 52
Gambar 4.3 Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir
untuk Dinas Kesehatan Tahun 2011-2013 .............. 54
Gambar 4.4 Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir
untuk Dinas Pendidikan Tahun 2011-2013 .............. 55
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Salah satu penghambat pembangunan ekonomi adalah
kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan tolak ukur bagi sebuah
negara apakah pembangunan yang telah dilaksanakan apakah telah
dapat dilaksanakan telah dapat dinikmati oleh setiap warga
negaranya, tanpa memandang hal-hal yang bersifat atributif dengan
kata lain pembangunan yang dilaksanakan benar-benar telah
merata.
Secara lazim kemiskinan dapat di definisikan sebagai kondisi
dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam
rangka menuju kehidupan yang lebih bermartanat. Kemiskinan
merupakan masalah komplek yang dipengaruhi oleh berbagai faktor
yang saling berkaitan antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan,
pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis gender
dan kondisi lingkungan.
Ada beberapa masalah yang menyebabkan masih besarnya
penduduk miskin di Indonesia yang antara lain :
1. Belum meratanya pembangunan hingga ke pedesaan;
a. Kesempatan berusaha di pedesaan dan perkotaan belum
dapat mendorong penciptaan pendapatan terutama bagi
masyarakat miskin terutama di daerah pedesaan;
b. Masih tingginya pengangguran terbuka di pedesaan
dibandingkan dengan daerah perkotaan;
c. Masih terbatasnya akses permodalan bagi masyarakat miskin
yang menggantungkan diri pada usaha mikro;
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
2
2. Masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan
fasilitas dasar;
a. Masih terdapatnya kasus gizi kurang dan gizi buruk;
b. Cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh
dari memadai;
c. Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi terutama
didaerah-daerah terisolir;
d. Masih kurangnya dukungan penciptaan kegiatan ekonomi
produktif bagi masyarakat miskin.
3. Harga kebutuhan bahan pokok cendrung berfluktuasi hingga
mempengaruhi daya beli masyarakat miskin.
Untuk menjawab permasalahan-permasalahan kemiskinan yang
cukup komplik maka pemerintah pusat membentuk Tim Nasional
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Tingkat Pusat, ditingkat Provinsi
dan Kabupaten dengan nama TKPKD hal ini sesuai dengan amanat
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan
kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden
nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun
2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota, untuk mengatur mekanisme kerja TKPK Daerah.
1.2. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dari penyusunan Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) ini sebagai laporan atas
pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan oleh Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten
Rokan Hilir kepada Bupati Rokan Hilir selaku Penanggung jawab dan
selanjutnya akan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
3
Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Riau dan Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat.
Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) ini antara lain :
a. Sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja TKPK Kabupaten
Rokan Hilir;
b. Sebagai laporan untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten
Rokan Hilir;
c. Sebagai bahan masukan untuk mengoptimalkan kinerja
Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Rokan Hilir dan sebagai bahan untuk memperbaiki
kinerja pada tahun berikutnya;Untuk melihat sinkronisasi program
penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian dapat
memudahkan Pemerintah Daerah dalam memfokuskan target
dan pencapaian yang ingin diraih sesuai dengan perencanaan
yang telah ditetapkan.
1.3. Landasan Hukum
Landasan hukum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Rokan Hilir sebagai wadah koordinasi lintas sektor
pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Bintan mengacu pada :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin;
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
4
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/kota;
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Riau;
1.4. Sistematika penulisan
Adapun sistematika penulisan Laporan Penyelenggaraan
Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) ini sebagai
berikut;
BAB I : PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
1.2Maksud dan Tujuan
1.3Landasan Hukum
1.4Sistematika Penulisan
BAB II : KONDISI KEMISKINAN
2.1. Persentase Penduduk Miskin
2.2. Jumlah Penduduk Miskin
2.3 Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)
2.4 Indek Keparahan Kemiskinan (P2)
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
5
BAB III: PRIORITAS TARGET BIDANG DAN INTERVENSI
PENANGGULANGANKEMISKINAN
3.1 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Ketenagakerjaan
3.1.1. Prioritas Target
3.1.2. Prioritas Intervensi
3.1.3. Prioritas Wilayah
3.2. Prioritas Target dan Intervensi Bidang Kesehatan
3.2.1. Prioritas Target
3.2.2. Prioritas Intervensi
3.2.3. Prioritas Wilayah
3.3 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Pendidikan
3.3.1. Prioritas Target
3.3.2. Prioritas Intervensi
3.3.3. Prioritas Wilayah
BAB IV : TINJAUAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
4.1. Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4.2 Dinas Pendidikan
4.3. Dinas Kesehatan
4.4. BAPEMAS dan Dinas Sosial
BAB V : KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
5.1. Koordinasi Penanggulanggan Kemiskinan
5.1.1. Koordinasi di Tingkat Daerah
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
6
5.1.2. Koordinasi Kelembagaan di Tingkat Pusat
5.2.Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi
Penanggulanggan Kemiskinan
5.3. Pengendalian Program Penanggulanggan Kemiskinan
5.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat
5.5. Rekomendasi koordinasi dan pengendalian Program
Penanggulangan Kemiskinan
BAB VI: KESIMPULAN DAN RINGKASAN
6.1. Kondisi Umum Kemiskinan
6.2. Dukugan daerah: Program-program unggulan daerah
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
7
BAB II
KONDISI KEMISKINAN
Bappenas dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan
Kemiskinan mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya diukur
dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan
orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan
untuk menjadi miskin. Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak
terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat.
Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada
pemahaman suara masyarakat miskin, dan adanya penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, yaitu hak sosial,
budaya, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan
yang dirumuskan dalam strategi nasional pengentasan kemiskinan
didasarkan atas pendekatan berbasis hak (Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, 2005).
Menurut Sallatang (1986) bahwa kemiskinan adalah ketidakcukupan
penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi, tanpa
mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan
sosial. Sementara itu, Esmara (1986) mengartikan kemiskinan ekonomi
sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk
mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan
umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk
memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Menurut Basri (1995) bahwa
kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba
kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan, seperti
sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan,
dan lain sebagainya. Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik
(2000), kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
8
denganberas 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480
kg/kapita/tahun di daerah perkotaan. Kemiskinan tidak lagi
dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga
kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan
bagi seorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan,
dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin
sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan bermartabat
dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-
hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhi
kebutuhan pangan kesehatan pendidikan pekerjaan, kesehatan,
perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan
lingkungan hidup, rasa mandiri perlakuaan atau ancaman tindak
kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-
politik. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi
satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat
mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.
Dengan diakuinya konsep kemiskinan berbasis hak, maka kemiskinan
dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan atau pelanggaran
hak dan tidak terpenuhinya hak. Kemiskinan juga dipandang
sebagai perampasan atas daya rakyat miskin. Konsep ini
memberikan pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalani
kemiskinan dan sering kali mengalami pelanggaran hak yang dapat
merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena,itu
konsep ini memberikan penegaskan terhadap kewajiban pemerintah
(pusat dan daerah/Kabupaten) untuk menghormati, melindungi dan
memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
9
Kemiskinan merupakan merupakan fenomena yang kompleks,
bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu
luanya wilayah dan sangat beragamnya kondisi geografis
menyebabkan permasalah kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir
menjadi sfesifik. Secara tidak langsung tergambar dari fakta yang
diungkapkan menurut persepsi dan pendapat masyarakat miskin itu
sendiri.
2.1 Jumlah dan Tingkat Kemiskinan
Adapun jumlah dan persentase penduduk miskin (jiwa) di Kabupaten
Rokan Hilir dari tahun 2003-2013:
Gambar 2.1.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kab. Rokan Hilir Tahun 2002 - 2013
Jika dilihat dari tabel tersebut di atas maka dapat dilihat Persentase
penduduk miskin yang paling tinggi adalah pada tahun 2008 sebesar
10,59 % hal ini kemungkinan besar dikarenakan penduduk miskin di
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
10
daerah perkotaan yang belum dapat sepenuhnya mandiri dengan
program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah
Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan presentase penduduk miskin
terendah adalah pada tahun 2012 yaitu sebesar 7,37 % rendahmya
presentase penduduk miskin pada tahun 2012 kemungkinan besar
karena program pemerataan pembangunan di setiap Kecamatan
yang ada di Kabupaten Rokan Hilir sedah berjalan dan berhasil
mengurangi angka kemiskinan. Namun pada tahun 2013 tingkat
kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir kembali mengalami peningkatan
yaitu sebesar 7, 73 %.
Jika dilihat indeks keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan
yang ada di Kabupaten Rokan Hilir masih mengalami tren flukustif
ysitu terus mengalami siklud turun naik disetiap tahunnya, menkipun
memiliki nilai yang berbeda namun peningkatan dan penurunan
keparahan dan kedalaman kemiskinan tetap memiliki kesamaan
nada.
Gambar 2.2.
Indeks Keparahan Kemiskinan P1 dan P2
Kab. Rokan Hilir Tahun 2002 – 2013
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
11
2.2. Hasil Verifikasi Kemiskinan Kemiskinan
NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH
KEC. TANAH PUTIH
1 KELURAHAN PUTAT 85 34 17
2 SEKELADI 78 37 12
3 SINTONG 68 55 2
4 TELUK MEGA 119 41 25
5 SEDINGINAN 302 158 10
6 BANJAR XII 315 389 6
7 RANTAU BAIS 183 53 10
8 UJUNG TANJUNG 24 27 1
9 MUMUGO - 15 16
10 TELUK BEREMBUN 52 33 18
11 MENGGALA SAKTI 507 281 21
12 MENGGALA SEMPURNA 94 4 3
13 SEKELADI HILIR 63 17 6
14 SINTONG MAKMUR - - -
15 SINTONG BAKTI 151 98 1
16 SINTONG PUSAKA 6 430 3
17 PUTAT 85 34 17
JUMLAH 2,132 1,706 168
NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH
KEC. PUJUD
1 PUJUD SELATAN 35 16 4
2 TANJUNG MEDAN 331 228 31
3 PUJUD 114 49 -
4 TELUK NAYANG 56 31 6
5 AIR HITAM 36 92 14
6 SIARANG ARANG 413 208 48
7 KASANG BANGSAWAN 420 160 9
8 SUNGAI PINANG 36 36 1
9 SRI KAYANGAN 89 53 3
10 TANJUNG SARI 166 43 3
11 SUKA JADI 707 414 38
12 PONDOK KRESEK 429 220 5
13 SUNGAI TAPAH 204 158 6
14 PERKEBUNAN TANJUNG MEDAN 20 10 1
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
12
15 PUJUD UTARA 42 4 1
16 BABUSSALAM ROKAN 151 102 55
17 PERKEBUNAN SIARANG-ARANG 74 26 2
18 TANJUNG MEDAN UTARA 100 14 -
19 TANJUNG MEDAN BARAT 380 360 2
20 TANGGA BATU 55 109 2
21 SEI MERANTI 128 62 2
22 SEI MERANTI DARUSSALAM 136 94 2
23 AKAR BELINGKAR 71 8 -
JUMLAH 4,193 2,497 235
NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH
KEC. TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN
1 MELAYU BESAR 1,206 1,157 10
2 MELAYU TENGAH 1 73 2
3 BATU HAMPAR 170 114 35
4 MESAH 367 351 39
5 LABUHAN PAPAN 522 372 30
JUMLAH 2,266 2,067 116
NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH
KEC. RANTAU KOPAR
1 SEKAPAS 34 53 85
2 BAGAN CEMPEDAK 115 353 65
3 RANTU KOPAR 266 119 31
4 SUNGAI RANGAU 79 83 14
JUMLAH 494 608 195
NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH
KEC. BAGAN SENEMBAH
1 BAHTERA MAKMUR 267 208 1
2 GELORA 133 14 8
3 PELITA 109 67 20
4 KENCANA 131 28 10
5 PASIR PUTIH 314 196 20
6 BALAI JAY A 181 174 3
7 BALAM SEMPURNA 621 436 13
8 LUBUK JAWI 378 171 5
9 BAGAN SENEMBAH 151 42 7
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
13
10 PANCA MUKTI 113 107 2
11 SALAK 72 49 10
12 BAGAN BHAKTI 14 13 5
13 HARAPAN MAKMUR 141 33 24
14 BAGAN BATU 2 392 -
15 SUKA MAJU 209 30 5
16 BAGAN MANUNGGAL 167 45 8
17 BAGAN SAPTA PERMAI 59 10 6
18 BAKTI MAKMUR 281 274 5
19 BAGAN SENEMBAH BARAT 116 150 3
20 BAGAN SENEMABAH UTARA 85 - 9
21 JAYA AGUNG 635 91 1
22 MERANTI MAKMUR - - 1
23 PASIR PUTIH UTARA 130 18 3
24 HARAPAN MAKMUR SELATAN 192 13 6
25 BHAYANGKARA JAYA 171 34 2
26 MAKMUR JAYA 188 100 3
27 PASIR PUTIH BARAT - - -
28 BAGAN SENEMABAH TIMUR - - -
29 KEL. BAHTERA MAKMUR KOTA - - -
30 KEL. BALAM SEMPURNA KOTA 319 187 12
31 KEL. BAGAN SENEMBAH KOTA - - -
32 KEL. BAGAN BATU KOTA 148 249 -
33 BAGAN SENEMABAH UTARA - - 2
JUMLAH 5,327 3,131 194
NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH
SIMPANG KANAN
1 SIMPANG KANAN 78 235 3
2 KOTA PARIT 176 176 3
3 BAGAN NIBUNG 609 1,152 18
4 BUKIT DAMAR 289 211 5
5 BUKIT MAS 45 46 10
6 BUKIT SELATAN 94 29 3
JUMLAH 1,291 1,849 42
NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH
KUBU
1 TELUK MERBAU 351 248 34
2 TANJUNG LEBAN 147 124 11
3 SUNGAI KUBU 275 98 15
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
14
4 RANTAU PANJANG KANAN 103 105 16
5 TELUK PIYAI 987 984 60
6 SUNGAI SEGAJAH 214 185 12
7 SEI SEGAJAH MAKMUR 141 141 5
8 SEI KUBU HULU 118 77 6
9 TELUK PIYAI PESISIR 142 55 1
JUMLAH 2,478 2,017 160
NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH
KUBU BABUSSALAM
1 TELUK NILAP 450 307 17
2 SUNGAI MAJO 180 110 8
3 SUNGAI PINANG 224 203 25
4 JOJOL 164 126 25
5 SUNGAI PANJI PANJI 197 150 14
6 RANTAU PANJANG KIRI 265 89 8
7 RANTAU PANJANG KIRI HILIR 179 104 11
8 PULAU HALANG BELAKANG 25 18 11
9 PULAU HALANG MUKA 112 97 12
JUMLAH 1,796 1,204 131
NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH
PASIR LIMAU KAPAS
1 SUNGAI DAUN 167 255 31
2 PASIR LIMAU KAPAS - - -
3 PANIPAHAN 1,076 877 79
4 TELUK PULAI - - -
5 PANIPAHAN LAUT 150 111 16
6 PANIPAHAN DARAT - - -
JUMLAH 1,393 1,243 126
NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH
BANGKO
1 LABUHAN TANGGA KECIL 222 219 7
2 LABUHAN TANGGA BESAR 388 298 27
3 BAGAN PUNAK 495 501 40
4 BAGAN HULU 3,447 364 55
5 BAGAN TIMUR 1,423 921 13
6 BAGAN KOTA 63 63 2
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
15
7 BAGAN BARAT 4,734 4,251 205
8 BAGAN JAWA 83 5 3
9 PARIT AMAN 264 155 13
10 LABUHAN TANGGA BARU 63 - 39
11 BAGAN PUNAK PESISIR 495 419 6
12 BAGAN JAWA PESISIR 1,237 665 73
13 BAGAN PUNAK MERANTI 483 468 30
14 SERUSA 1,280 521 26
15 LABUHAN TANGGA HILIR 270 189 17
JUMLAH 14,947 9,039 556
NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH
SINABOI
1 RAJA BEJAMU 1,025 538 52
2 SUNGAI BAKAU 688 48 33
3 SINABOI 213 162 70
4 SEI NYAMUK 1,446 1,235 244
5 DARUSSALAM - - -
JUMLAH 3,372 1,983 399
NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH
BATU HAMPAR
1 BANTAYAN 190 143 35
2 BANTAYAN BARU 217 42 13
3 BANTAYAN HILIR 188 123 54
4 SUNGAI SIALANG HULU 149 148 33
5 SIALANG ALANG 185 167 9
JUMLAH 929 623 144
NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH
PEKAITAN
1 ROKAN BARU 402 150 10
2 TELUK BANO II 93 93 19
3 SUAK TEMENGGUNG 107 102 28
4 PEDAMARAN 25 - 2
5 SUAK AIR HITAM 24 - 7
6 SUNGAI BESAR 189 101 12
7 PEKAITAN 294 223 24
8 KUBU I 129 74 7
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
16
9 KARYA MULYOSARI 12 13 1
10 ROKAN BARU PESISIR 26 25 1
JUMLAH 1,301 781 111
NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH
RIMBA MELINTANG
1 KARYA MUKTI 127 122 12
2 RIMBA MELINTANG 203 15 3
3 JUMRAH 67 51 20
4 TELUK PULAU HULU 266 269 9
5 TELUK PULAU HILIR 108 98 14
6 LENGADAI HULU 83 65 6
7 MUKTI JAYA 273 282 9
8 LENGADAI HILIR 104 97 28
9 PEMATANG BOTAM 155 78 8
10 HARAPAN JAYA 84 50 12
11 SEREMBAN JAYA 89 11 5
12 PAMATANG SIKEK 180 109 6
JUMLAH 1,739 1,247 132
NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH
BANGKO PUSAKO
1 BANGKO SEMPURNA 239 192 2
2 BANGKO BAKTI 1,356 103 4
3 BANGKO JAYA 290 209 6
4 BANGKO PUSAKO 410 127 19
5 BANGKO MAKMUR 50 53 9
6 BANGKKO KIRI 146 114 59
7 BANGKO KANAN 349 100 76
8 SUNGAI MANASIB 84 193 1
9 TELUK BANO I 141 565 12
10 PEMATANG IBUL 264 252 9
11 PEMATANG DAMAR 132 123 6
12 BANGKO PERMATA - - -
13 BANGKO MUKTI 178 166 9
14 BANGKO LESTARI 232 156 1
15 BANGKO BALAM 76 35 2
16 BANGKO MAS RAYA - - -
JUMLAH 3,947 2,388 215
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
16
BAB III
PRIORITAS TARGET BIDANG DAN INTERVENSI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
3.1. Prioritas Target dan Intervensi Bidang Kemiskinan dan
Ketenagakerjaan
3.1.1. Prioritas Target Kemiskinan
3.1.1.1 Posisi Relatif / Perbandingan Antar Wilayah
Kemiskinan dapat juga dikelompokkan menjadi dua kelompok
utama yaitu :
1) Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh
kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau
seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun
berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu
dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”,
misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total
penduduk yang telah diurutkan menurut
pendapatan/pengeluaran.
Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi
pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan
tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta
tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah
garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di
banyak daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Riau dan
Kabupaten Rokan Hilir.
2) Kemiskinan secara absolute ditentukan berdasarkan
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
17
seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan
pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran
financial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum
kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis
kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis
kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.
Adapun persentase penduduk miskin kabupaten Rokan Hilir serta
perbandingan antar wilayah se Kabupaten Rokan Hilir tahun 2011
dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Gambar 3.1.
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Desil 1-3 (%) Kab. Rokan Hilir
Tahun 2011
Pada analisis relativitas dimana analisis ini mengambarkan
perbandingan tingkat kemiskinan antar wilayah se-Provinsi Riau.
Tingkat kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir menempati urutan ke Enam
dengan persentase 7,58 persen kondisi ini masih berada dibawah
tingkat kemiskinan Provinsi Riau yaitu 8,13 persen serta tingkat
kemiskinan nasional yaitu 13,33%, sementara itu untuk tingkat
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
18
kemiskinan terendah kab/kota se-Provinsi Riau Kota Pekanbaru
menempati urutan pertama dengan 3,45 persen disusul kemudian
Kota Dumai 45,27 persen, Kabupaten Siak 5,29%, Kabupaten Indragiri
Hulu 7,25 %. Daerah dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi dari
Kabupaten Rokan Hilir yaitu Kabupaten Indragiri Hilir dengan tingkat
kemiskinan 7,65 %, Kabupaten Kampar dengan tingkat kemiskinan 8,52
persen, Kabupaten Kuantan Singingi 10,19 %, Kabupaten Rokan Hulu
10,66 %, Kabupaten Pelelawan 11,63 % dan Kabupaten Kepulauan
Meranti dengan tingkat kemiskinan sebesar 34,53 %. Kabupaten
Kepulauan Meranti merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan
tertinggi di Provinsi Riau yaitu 8,17 % dan lebih tinggi dari Tingkat
Kemiskinan Nasional yaitu 12,36 persen.
3.1.1.2 Perkembangan Antar Waktu
Gambar 3.2.
Posisi Relatif Tingkat Miskin Prov. Riau Tahun 2011
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
19
Selain dari analisis antar wilayah perkembangan jumlah
penduduk miskin yang ada di Kabupaten Rokan Hilir juga dapat dilihat
dari analisis antar waktu. Dari analisis antar waktu kesenjangan
perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun ketahun di
kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dengan jelas.
49400
42400 38325
48700
61300 5600051700
43800 44600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kab. Rokan Hilir, Tahun 2004 - 2012
Jumlah Penduduk Miskin
Gambar 3.3.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Kab. Rokan Hilir, Tahun 2004 - 2012
Grafik diatas memperlihatkan bahwa masih terdapat
kesenjangan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Rokan Hilir dari tahun ke tahun. Jika dilihat perkembangan antar waktu
tingkat kemiskinan dikabupaten Rokan Hilir priode Tahun 2004 sampai
dengan Tahun 2006 mengalami angka yang fluktuatif, dimana dari
angka kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 49.400
jiwa menurun pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin menjadi
38.325 jiwa, terjadi penurunan sebanyak 11.075 jiwa. Pada tahun 2007
sampai dengan tahun 2008 kembali mengalami kenaikan dengan
jumlah penduduk miskin sebanyak 61.300 jiwa. Pada tahun 2009
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
20
sampai dengan tahun 2012 jumlah penduduk miskin kembali
mengalami penurunan menjadi 44.600 jiwa.
3.1.1.3 Prioritas Target Bidang Ketenagakerjaan
3.1.1.4 Posisi Relatif / Perbandingan Antar Wilayah
Gambar 3.4.
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Riau
Tahun 2011
Tingkat pengangguran Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011
apabila dibandingkan dengan antar wilayah se-Provinsi Riau berada
pada urutan ke tujuh dengan presentase 4,57 persen, sedangkan
kondisi terendah berada pada Kabupaten Pelelawan dengan
persentase 2,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di
Kabupaten Rokan Hilir masih banyak terdapat jumlah pengangguran
terbuka yang belum terserap pada dunia industri dan jasa.
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
21
3.1.1.5 Perkembangan Antar Waktu
Untuk kondisi perkembangan antar waktu tingkat
pengangguran terbuka Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2007 hingga
tahun 2011 menunjukkan tren positif karena setiap tahunnya
mengalami penurunan, hal ini berarti tingkat pengangguran di
Kabupaten Rokan Hilir setiap tahun mengalami penurunan.
Pencapaian ini sejalan dengan pelaksanan program penanggulangan
kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini tergambar oleh
tingkat kemiringan yang digambarkan oleh trendline dari tahun 2007 -
2011 yang mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada gambar perkembangan antar waktu berikut ini :
Gambar 3.5.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. Rokan Hilir
Tahun 2011
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
22
3.1.1.6 Efektivitas
Analisis efektivitas ditunjukkan untuk menilai apakah
pembangunan yang dilakukan oleh daerah berlangsung efektif baik
dalam mencapai tujuan nasional maupun tujuan pembangunan
daerah. Efektivitas penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari
seberapa jauh capaian pembangunan daerah membaik
dibandingkan dari tahun 2005 base line. Untuk kondisi efektifitas tingkat
pengangguran terbuka Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2007 hingga
tahun 2011 menunjukkan tingkat sangat efektif baik terhadap
pencapai pelaksanan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini
tergambar oleh tingkat kemiringan yang digambarkan oleh trendline
dari tahun 2007 -2011 yang mengalami penurunan.
Gambar 3.6.
Analisis Efektifitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. Rokan Hilir
Tahun 2011
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
23
3.1.1.7 Relefansi
Gambar 3.7.
Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. Rokan Hilir Terhadap
Nasional Tahun 2002-2011
Berdasarkan gambar di atas hasil analisis relevansi dengan indikator
tingkat pengangguran terbuka , tingkat relevansi kabupaten Rokan
Hilir sangat relevan hal ini ditandai dengan garis relevansi yang derajat
kemiringannya (slope) grafik mengalami penurunan dari tahun ke
tahun apabila dibandingkan dengan provinsi dan nasional yang
derajat kemiringan grafiknya sama- sama mengalami penurunan. Ini
menunjukkan bahwa perkembangan capaian indikator di daerah
relevan terhadap kemajuan capaian indikator tingkat provinsi dan
nasional.
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
24
3.1.1.8. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan dan
Ketenagakerjaan
Gambar 3.8.
Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau
Tahun 2002-2011
Analisis prioritas Intervensi bidang pendidikan dimana prioritas
tersebut ialah tingkat kemiskinan yang di analisis keterkaitannya
dengan tiga indikator pendukung yaitu tingkat pengangguran,jumlah
penduduk miskin serta Indek kedalaman kemiskinan.
3.2 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Kesehatan
Prioritas target Indikator utama yang digunakan untuk
menganalisis kondisi kemiskinan di bidang kesehatan adalah :
1. Angka Kematian Bayi
2. Angka Kematian Balita
3. Prevalensi Balita Gizi Buruk .
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
25
4. Angka Kematian Ibu Melahirkan
Ketiga indikator utama ini mengambarkan capaian (outcome)
pembangunan di bidang kesehatan dan mewakili tujuan yang
hendak dicapai oleh suatu program pembangunan daerah dan
nasional.
3.2.1 Prirotas Target Angka Kematian Bayi
Angka kematian bayi (AKB) adalah bayi yang meninggal
sebelum mencapai usia satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada
tahun yang sama. Berkaitan dengan indikator utama ini umumnya
berlaku bahwa semakin kecil AKB semakin besar upaya yang
dibutuhkan untuk menurunkannya. AKB kurang dari 40 sangat sulit
diupayakan penurunannya; AKB antara 40-70 tergolong sedang
namun sulit untuk diturunkan sedangkan AKB lebih besar dari 70 lebih
mudah untuk diturunkan.
Angka Kamatian Bayi berkaitan langsung dengan kelangsungan
hidup anak dan menggambarkan kondisi sosial ekonomi serta
lingkungan tempat anak-anak tinggal termasuk pemeliharaan
kesehatannya. Indikator ini berkaitan juga dengan kehamilan dan
pelayanan kesehatan paca melahirkan. Dengan demikian upaya
penurunan AKB berkaitan dengan program pelayanan kesehatan ibu
hamil antara lain pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus atau
program-program yang lain pasca melahirkan. Implikasinya relevan
untuk digunakan sebagai indikator dalam memonitor pencapaian
target program-program peningkatan kualitas kesehatan ibu dan
anak.
3.2.1.1 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Waktu
Di Kabupaten Rokan Hilir angka kematian bayi pada tahun
2007 s.d 2011 fluktuatif dari 4.63 per 1000 kelahiran hidup menurun
ditahun 2008 (4.17 per 1000 kelahiran hidup) kemudian menurun tahun
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
26
2009 (3.71 per 1000 kelahiran hidup), menurun lagi tahun 2010 (3.14 per
1000 kelahiran hidup).Tetapi naik lagi menjadi 7,55 per 1000 kelahiran
hidup di tahun 2011 dan menurun lagi 5,69 per 1000 kelahiran hidup
tahun 2012, seperti terpaparkan pada grafik berikut ini.
Gambar 3.9.
Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2007-2012
Angka ini masih dibawah angka nasional dimana angka kematian
bayi pada saat ini sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan
target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 diharapkan
kematian bayi menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup.
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
27
4.634.17
3.713.14
7.55
5.69
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Analisa Efektifitas Angka Kematian Bayi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 - 2012
Gambar 3.10.
Analisa Efektivitas Angka Kematian Bayi Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2007-2012
Analisis efektivitas ditunjukkan untuk menilai apakah
pembangunan yang dilakukan oleh daerah berlangsung efektif baik
dalam mencapai tujuan nasional maupun tujuan pembangunan
daerah. Efektivitas penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari
seberapa jauh capaian pembangunan daerah kurang baik
dibandingkan dari tahun 2007 base line.
Untuk kondisi efektifitas angka kematian bayi Kabupaten Rokan
Hilir dari tahun 2007 hingga tahun 2009 menunjukkan tingkat efektif
terhadap pencapai pelaksanan program penanggulangan
kemiskinan dibidang Kesehatan. Hal ini tergambar pada analisis
efektifitas angka kematian bayi yang Tahun 2007 – 2009 di Kabupaten
Rokan Hilir yang menunjukkan tren menurun. Namun pada Dari data
di atas tahun 2010 angka kematian bayi 3,14 per 1.000 kelahiran hidup
sedangkan tahun 2011 meningkat menjadi 7,55 per 1.000 kelahiran
hidup, kenaikan angka ini terjadi karena perubahan divinisi yang
dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang diberlakukan sejak tahun
2011. Perubahan divinisi ini sekaligus menyebabkan perubahan
perhitungan terhadap jumlah kematian bayi di Kabupaten Rokan Hilir.
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
28
Tahun 2010 penghitungan angka kematian bayi dihitung pada waktu
bayi meninggal setelah dilahirkan sedangkan tahun 2011 angka
kematian bayi dihitung sejak bayi dalam kandungan.
3.2.2.1 Prirotas Target Angka Kematian Balita (AKABA)
Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang
meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai
angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat
permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang
berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi,
penyakit infeksi dan kecelakaan.
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bayi dan Balita serta
penurunan angka kesakitan dan kematiannya dilakukan dengan
tindakan preventif berupa kunjungan neonatus oleh tenaga
kesehatan, pemberian imunisasi, pemberian vitamin A, peningkatan
penggunaan ASI Ekslusif dan pemberian makanan pendamping ASI
(MP-ASI) bagi keluarga miskin.
3.2.2.2 Perkembangan Antar Waktu
Angka kematian balita dari tahun 2006 s.d 2012 fluktuatif dari
2,96 per 1000 kelahiran hidup meningkat menjadi 3,15 per 1000
kelahiran hidup (tahun 2007), naik lagi tahun 2008 (4,27 per 1000
kelahiran hidup), menurun ditahun 2009 (2,56 per 1000 kelahiran
hidup), naik lagi tahun 2010 (3,14 per 1000 kelahiran hidup), dan naik
secara signifikan di tahun 2011 (7,55 per 1000 kelahiran hidup) dan
menurun di tahun 2012 (6,17 per 1000 kelahiran hidup).
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
29
Gambar 3.11.
Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup di
Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2006-2012
3.2.3 Prirotas Target Prevalensi Balita Gizi Buruk
Indikator yang digunakan untuk menilai status gizi Balita yaitu
dengan melakukan penimbangan berat badan melalui posyandu dan
sarana kesehatan lainnya kemudian dibandingkan dengan umur
Balita (BB/U) dan tinggi badan (BB/TB). Upaya yang dilakukan dalam
penanganan gizi buruk adalah penyuluhan tentang pentingnya gizi
seimbang bagi anak balita dan penganekaragaman makanan di
tingkat rumah tangga, serta memberikan makanan tambahan selama
90 hari bagi tiap penderita gizi buruk.
Kekurangan gizi sangat identik dengan kemiskinan dimana
kemiskinan yang menjadi akar permasalahan terjadinya kekurangan
gizi. Selain dari kemiskinan yang meyebabkan terjadinya kekurangan
gizi adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap asupan gizi
seimbang bagi masyarakat yang rentan terhadap kekurangan gizi
yaitu masyarakat sosial ekonomi kebawah. Jumlah pendapatan
keluarga bisa juga menjadi penyebab terjadinya kekurangan gizi
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
30
dimana semakin kecil pendapatan penduduk maka persentase balita
yang kekurangan gizi semakin meningkat, dan sebaliknya semakin
tinggi tingkat pendapatan penduduk, semakin rendah persentase
balita yang kekurangan gizi. Proporsi balita yang kekurangan gizi
berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin.
3.2.3.1 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Wilayah
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir,
prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi pada
tahun 2007 sebesar 7,17%, turun menjadi 2,72% pada tahun 2012.
Adanya penurunan angka tersebut menunjukan keberhasilan
pencapaian kinerja pemantauan pertumbuhan balita melalui
kegiatan posyandu yang dilakukan setiap bulan, dimana balita yang
mengalami kekurangan gizi dapat terdeteksi pada saat dilakukan
penimbangan di posyandu sehingga upaya intervensi dapat segera
dilakukan terhadap bayi yang mengalami kekurangan gizi tersebut.
Pada tahun 2015, target MDGs yang diharapkan adalah persentase
balita berat badan rendah/kekurangan gizi sebesar 15,5%.
2.253.2
0.1
5.93
2.83
0.51 0.74 0.65
8.28
2.241.07
3.21
5.28
1.31
9.85
1.04
Persentase Balita Bawah Garis Merah (BGM) per Puskesmas
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
31
Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi buruk saling
terkait satu sama lain yaitu bisa disebabkan oleh faktor secara
langsung yaitu anak tersebut tidak mendapatkan asupan gizi secara
seimbang dari pengasuh, pola asuh yang salah dari orang tua dan
bisa disebabkan oleh penyakit infeksi. Berdasarkan data Dinas
Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, prevalensibalita gizi buruk
diKabupaten Rokan Hilir pada tahun 2007 sebesar 1,76% dan pada
tahun 2012 turun menjadi 0,08%.
3.2.4 Prirotas Target Angka Kematian Ibu Melahirkan
Kematian ibu maternal adalah kematian ibu selama masa
kehamilan, waktu melahirkan dana masa nifas. Pada tahun 2011 di
Kabupaten Rokan Hilir terdapat 3.032 persalinan, dengan kematian
maternal yang disebabkan oleh penyebab langsung atau berkaitan
dengan proses kehamilan dan melahirkan sebanyak 6 orang atau
sama dengan 199 per 100.000 kelahiran hidup.
Tantangan dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu
yaitu:
1. Kejadian kematian ibu bersalin, sebagian besar terjadi di rumah
dan dalam perjalanan menuju sarana pelayanan kesehatan.
Kematian di rumah disebabkan karena proses kelahiran tidak
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan sarana
prasarana persalinan yang tidak steril/memenuhi syarat layanan
persalinan sementara kematian dalam perjalanan menuju sarana
pelayanan kesehatan disebabkan karena kurang tanggapnya
pihak keluarga untuk segera membawa ibu bersalin ke sarana
pelayanan kesehatan ketika ditemukan masalah persalinan di
rumah. Sehingga diperlukan upaya/kegiatan untuk mengubah
perilaku masyarakat melahirkan di rumah.
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
32
2. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) merupatan unit pelayanan
kesehatan terdekat masyarakat karena berada di kelurahan,
namun sarana prasarana yang dimiliki Poskesdes sebagian besar
jauh dari cukup dan bermutu, sehingga hal ini mempengaruhi
kualitas pelayanan di poskeskel. Mengingat penting dan vitalnya
peran poskesdes dalam meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat maka diperlukan upaya untuk meningkatkan sarana
prasarana poskesdes.
3. Salah satu faktor rendahnya minat masyarakat melahirkan di unit
pelayanan kesehatan adalah masalah sosial ekonomi (biaya
tidak terjangkau) terutama pada masyarakat miskin, sehingga
mereka lebih memilih melahirkan di rumah dengan bantuan
dukun yang rawan terhadap kematian ibu dan bayi. Untuk
mengatasi masalah ini, khususnya masyarakat miskin yang di luar
kuota Jamkesmas perlu bantuan biaya persalinan dari
Pemerintah Daerah melalui Program Jamkesda dan juga Program
Jampersal. Pada kenyataannya, belum semua masyarakat
memperoleh bantuan dana persalinan baik dari Jamkesmas,
Jamkesda dan Jampersal.
4. Upaya perbaikan status gizi khususnya untuk ibu hamil dan anak
memerlukan anggaran/dana yang tidak sedikit karena sebagian
besar masyarakat penderita gizi buruk/kurang berasal dari
masyarakat miskin dengan jumlah penghasilan/pendapatan
yang rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan
gizinya. Dengan keterbatasan dana, anggaran yang disediakan
masih belum sesuai dengan jumlah penderita gizi buruk/kurang di
Kabupaten Rokan Hilir, maka upaya menaikkan status gizi
masyarakat masih belum dilaksanakan secara maksimal.
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
33
3.3 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Pendidikan
3.3.1 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Pendidikan
Indikator utama yang digunakan untuk menganalisis kondisi
kemiskinan di bidang pendidikan adalah :
1) Angka Parsipasi Murni
2) Angka Parsipasi Kasar
3) Angka Putus Sekolah. Ketiga indikator utama ini mengambarkan
capaian (outcome) pembangunan di bidang pendidikan dan
mewakili tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program
pembangunan.
3.3.1.1 Prioritas Target Angka Partisipasi Murni SD/MI
Angka Partisipasi Murni (APM) atau Net Enrollment Ratio (NER)
adalah indikator yang mengukur proporsi anak yang bersekolah pada
kelompok umur tertentu pada tingkat yang sesuai pada umur tersebut.
APM selalu lebih rendah dibandingkan dengan APK karena
pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama dan untuk
mencapainya tidaklah mudah. Nilai APM yang mencapai 100 persen
menunjukkan hampir semua penduduk bersekolah dan tepat waktu
sesuai dengan usia sekolah.
3.3.1.1 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Wilayah
Posisi relatif angka partisipasi murni (APM) SD/MI Kabupaten
Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2011 berada pada 92,33 persen kondisi
ini sangat baik karena berada di atas rata-rata nasional 91,03 persen
dan di atas rata-rata provinsi yaitu 91,67 persen.
Kondisi APM SD/MI Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 apabila
dibandingkan dengan antar wilayah se-Provinsi Riau berada pada
urutan kelima, sedangkan kondisi APM SD/MI tertinggi berada pada
Kabupaten Indragiri Hilir dengan persentase 93,61 persen. Dan kondisi
APM SD/MI terendah berada pada Kabupaten Kepulauan Meranti
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
34
dengan Presentase 86,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
penduduk usia 7- 12 tahun di Kabupaten Rokan Hilir yang telah
menikmati program wajib belajar jauh lebih banyak dibandingkan
dengan daerah lain di wilayah Provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya posisi
relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Rokan Hilir pada
gambar berikut ini :
Gambar 3.12.
Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Prov. Riau
Tahun 2011
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
35
3.3.1.2 Perkembangan Antar Waktu
Gambar 3.13.
Perkembangan Angka Partisipasi Muri (APM) SD/MI (%)
Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011
Dari grafik antar waktu diatas dapat dilihat bahwa APM SD/MI
Kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan dari tahun 2009 hingga
2011. Pada tahun 2009 APM SD/MI Kabupaten Rokan Hilir mencapai
97,96 persen namun pada tahun 2011 menurun pada 92,33 persen.
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
36
3.3.1.3 Efektifitas
Gambar 3.14.
Analisa Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2002-2011
Analisis efektivitas ditunjukkan untuk menilai apakah
pembangunan yang dilakukan oleh daerah berlangsung efektif baik
dalam mencapai tujuan nasional maupun tujuan pembangunan
daerah. Efektivitas penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari
seberapa jauh capaian pembangunan daerah membaik
dibandingkan dari tahun 2005 base line. Untuk kondisi efektifitas angka
parsipasi murni SD/MI Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2002 hingga
tahun 2011 menunjukkan tingkat sangat efektif baik terhadap
pencapai pelaksanan program penanggulangan kemiskinan dibidang
pendidikan dasar. Hal ini tergambar pada analisis efektifitas angka
partisipasi murni Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002 – 2011 diatas.
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
37
3.3.1.4 Relevansi
Gambar 3.15.
Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Rokan
Hilir Terhadap Nasional Tahun 2002-2011
Analisis relevansi ialah untuk menilai seberapa jauh program
penanggulangan kemiskinan yang dijalankan di daerah mendukung
sasaran nasional. Analisis relevansi dilakukan dengan membandingkan
tren indikator utama Kabupaten/Kota terhadap tren provinsi dan
nasional. Apabila tren suatu indikator provinsi sejalan dengan tren
indikator nasional, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan
yang dilakukan oleh provinsi mendukung sasaran nasional.
Berdasarkan hasil analisis relevansi dengan indikator APM SD/MI,
tingkat relevansi kabupaten Rokan Hilir sangat relevan hal ini ditandai
dengan garis relevansi yang derajat kemiringannya (slope) grafik pada
gambar di atas lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi dan
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
38
nasional. Ini menunjukkan bahwa perkembangan capaian indikator di
daerah sangat relevan terhadap kemajuan capaian indikator tingkat
provinsi dan nasional.
3.3.2 Prioritas Target Angka Partisipasi Kasar SD/MI
Angka Partisipasi Kasar (APK) atau Gross Entrollment Ratio (GER)
merupakan ukuran paling kasar yang digunakan untuk mengukur
partispasi pendidikan. APK menggambarkan banyaknya anak yang
telah menerima pendidikan pada jenjang tertentu, bukan
menunjukkan angka yang mempunyai kemajuan karena bersekolah.
Dalam kondisi seperti ini APK masih bermanfaat dan ada kemungkinan
APK melebihi 100 karena tidak beraturan umur anak usia sekolah.
Semakin tinggi APK akan semakin baik dan jika melebihi 100 berarti
semakin banyak anak yang tertampung di sekolah.
3.3.2.1 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Wilayah
Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten
Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2011 berada pada 105,22 persen kondisi
ini sangat baik karena berada di atas rata-rata nasional 102,58 persen
dan di atas rata-rata provinsi yaitu 103,03 persen.
Kondisi APK SD/MI Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 apabila
dibandingkan dengan antar wilayah se-Provinsi Riau berada pada
urutan kelima, sedangkan kondisi APK SD/MI tertinggi berada pada
Kabupaten Bengkalis dengan persentase 109,06 persen. Dan kondisi
APK SD/MI terendah berada pada Kabupaten Kepulauan Meranti
dengan Presentase 98,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
penduduk usia 7- 12 tahun di Kabupaten Rokan Hilir yang telah
menikmati program wajib belajar jauh lebih banyak dibandingkan
dengan daerah lain di wilayah Provinsi Riau.
Untuk lebih jelasnya posisi relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
Kabupaten Rokan Hilir pada gambar berikut ini :
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
39
Gambar 3.16.
Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Prov. Riau
Tahun 2011
3.3.2.2 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Waktu
Perbandingan antar waktu angka partisipasi kasar (APK) SD/MI
Kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan dari tahun 2009 hingga
2011. Pada tahun 2009 APK SD/MI Kabupaten Rokan Hilir mencapai
97,96 persen namun pada tahun 2011 menurun pada 92,33 persen.
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
40
Gambar 3.17.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kab. Rokan
Hilir Tahun 2002-2011
3.3.2.3 Efektifitas
Analisis efektivitas ditunjukkan untuk menilai apakah
pembangunan yang dilakukan oleh daerah berlangsung efektif baik
dalam mencapai tujuan nasional maupun tujuan pembangunan
daerah. Efektivitas penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari
seberapa jauh capaian pembangunan daerah membaik
dibandingkan dari tahun 2005 base line.
Untuk kondisi efektifitas angka parsipasi kasar SD/MI Kabupaten
Rokan Hilir dari tahun 2002 hingga tahun 2011 menunjukkan tingkat
sangat efektif baik terhadap pencapai pelaksanan program
penanggulangan kemiskinan dibidang pendidikan dasar. Hal ini
tergambar pada analisis efektifitas angka partisipasi kasar Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2002 – 2011 dibawah ini.
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
41
Gambar 3.18.
Analisa Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Prov. Riau
Tahun 2011
3.3.1.4 Relevansi
Analisis relevansi ialah untuk menilai seberapa jauh program
penanggulangan kemiskinan yang dijalankan di daerah mendukung
sasaran nasional. Analisis relevansi dilakukan dengan membandingkan
tren indikator utama Kabupaten/Kota terhadap tren provinsi dan
nasional. Apabila tren suatu indikator provinsi sejalan dengan tren
indikator nasional, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan
yang dilakukan oleh provinsi mendukung sasaran nasional.
Berdasarkan hasil analisis relevansi dengan indikator APK SD/MI,
tingkat relevansi kabupaten Rokan Hilir sangat relevan hal ini ditandai
dengan garis relevansi yang derajat kemiringannya (slope) grafik pada
gambar di atas lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi dan
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
42
nasional. Ini menunjukkan bahwa perkembangan capaian indikator di
daerah sangat relevan terhadap kemajuan capaian indikator tingkat
provinsi dan nasional.
Gambar 3.19.
Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Rokan
Hilir Terhadap Nasional Tahun 2002-2011
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
43
3.3.2 Prioritas Target Angka Partisipasi Murni SMP/MTs
3.3.2.1 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Wilayah
Gambar 3.20.
Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Prov. Riau
Tahun 2011
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
44
3.3.2.2 Perbandingan Antar Waktu
Gambar 3.21.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)
Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011
3.3.2.3 Efektifitas
Gambar 3.22.
Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab.
Rokan Hilir Tahun 2002-2011
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
45
3.3.2.1 Relevansi
Gambar 3.23.
Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Rokan Hilir
Terhadap Nasional Tahun 2011
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
46
3.3.2 Prioritas Target Angka Partisipasi Murni SMA/MA
3.3.2.1 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Wilayah
Gambar 3.24.
Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Prov. Riau
Tahun 2011
Posisi relatif angka partisipasi murni (APM) SMA/MA Kabupaten
Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2011 berada pada 48,72 kondisi ini
sangat baik karena berada di atas rata-rata nasional 47,97.
Kondisi APM SMA/MA Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 apabila
dibandingkan dengan antar wilayah se-Provinsi Riau berada pada
urutan ke delapan, sedangkan kondisi APM SMA/MA terendah
ditempati oleh Kabupaten Indragiri Hilir dengan persentase 42,18 dan
kondisi APM SMA/MA tertinggi ditempati oleh Kabupaten Bengkalis
dengan jumlah 67,72 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk
usia 16- 18 tahun di Kabupaten Rokan Hilir yang sedang menikmati
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
47
program wajib belajar sangat tinggi bila dibandingkan dengan
daerah lain di wilayah Provinsi Riau.
3.3.2.2 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Waktu
Gambar 3.25.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)
Kab. Rokan Hiir Tahun 2002-2011
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
48
3.3.2.3 Efektifitas
Gambar 3.26.
Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)
Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011
3.3.1.4 Relevansi
Gambar 3.27.
Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. Rokan Hilir
Terhadap Nasional Tahun 2002-2011
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
49
Berdasarkan hasil analisis relevansi dengan indikator APM
SMA/MA, tingkat relevansi kabupaten Rokan Hilir relevan hal ini
ditandai dengan garis relevansi yang derajat kemiringannya (slope)
grafik pada gambar di atas menunjukkan kemiringan positif hal ini
searah dengan kemiringan slope grafik provinsi dan nasional. Ini
menunjukkan bahwa tingkat kemajuan capaian indikator di daerah
sama dengan tingkat kemajuan yang terjadi secara provinsi atau
nasional. Dengan demikain capaian indikator di daerah relevan
terhadap kemajuan capaian indikator di tingkat provinsi dan nasional.
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
50
BAB IV
TINJAUAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
4.1. Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien
serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam
rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan
daerah diselenggarakan secara profesional, partisipatif, transparan
dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Berbagai prioritas merupakan upaya untuk mengarahkan
program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
anggaran 2011 dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan didalam RPJMD tahun 2011-2015 serta RKPD
tahun 2011 yang selanjutnya diformulasikan kedalam Kebijakan Umum
APBD.
Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2011
hingga tahun 2013 terus mengalami peningkatan. Dari setiap
anggaran yang disahkan dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah tiap-tiap satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) mendapat
dana sesuai dengan prioritas dan target yang ingin di capai oleh
pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir, salah satunnya dana yang
disiapkan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan
yang secara tidak langsung di arahkan kepada beberapa SKPD yang
berkaitan langsung dengan pertumbuhan kemiskinan yang ada di
Kabupaten Rokan Hilir.
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
51
2,495,051,527,808.00
2,600,118,103,348.00
2,910,059,991,447.00
2,200,000,000,000.00
2,300,000,000,000.00
2,400,000,000,000.00
2,500,000,000,000.00
2,600,000,000,000.00
2,700,000,000,000.00
2,800,000,000,000.00
2,900,000,000,000.00
3,000,000,000,000.00
2011 2012 2013
Jumlah APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013
Gambar 4.1
Jumlah APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013
4.2 Dinas Pendidikan
Peningkatan akses pelayanan dasar yang terpenting bagi
kelompok masyarakat miskin antara lain adalah di bidang pelayanan
pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin diharapkan mampu
menikmati pelayanan pendidikan yang wajar sehingga mereka
mampu menjadi insan yang berguna dan tidak mewariskan
kemiskinan sebagaimana yang dialami oleh orang tua mereka
Dinas Pendidikan adalah salah satu SKPD yang berperan
penting dalah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir.
Melalui peninjauan dan target-target yang dimiliki oleh Dinas
Pendidikan dalam meminimalisir jumlah anak putus sekolah,
meningkatkan jumlah angka melek huruf pada masyarakat terutama
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
52
pada anak usia sekolah serta meningkatkan angka partisipasi sekolah
di kalangan anak usia sekolah. Untuk mewujudkan semua target
tersebut Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menjadikan pendidikan
sebagai prioritas utama dalam rangka pembangunan daerah
Kabupaten Rokan Hilir.
Jumlah dana yang diberikan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
pada dinas pendidikan juga mengalami peningkatan setiap
tahunnya .
513,565,118,386.00
540,459,530,075.00
614,106,220,324.00
460,000,000,000.00
480,000,000,000.00
500,000,000,000.00
520,000,000,000.00
540,000,000,000.00
560,000,000,000.00
580,000,000,000.00
600,000,000,000.00
620,000,000,000.00
640,000,000,000.00
2011 2012 2013
Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas
Pendidikan Tahun 2011-2013
Gambar 4.2
Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas Pendidikan
Tahun 2011-2013
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
53
4.3 Dinas Kesehatan
Selain pendidikan, pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan
oleh masyarakat miskin adalah pelayanan kesehatan. Status
kesehatan yang baik, akan dapat meningatkan produktivitas dalam
bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Kondisi tersebut akan
memungkinkan mereka memperoleh penghasilan yang lebih baik dan
keluar dari kemiskinan.
Bagi masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan
kesehatan itu menjadi sangat mahal, untuk itu pemerintah daerah
Kabupaten Rokan Hilir melalui dinas kesehatan memiliki beberapa
program untu meringankan beban masyakat miskin yang ada di
Kabupaten Rokan Hilir dengan memberikan pengobatan gratis bagi
masyarakat tidak mampu.
Prioritas target Indikator utama yang digunakan untuk
menganalisis kondisi kemiskinan di bidang kesehatan adalah : (1)
Angka Kematian Bayi (2) Angka Kematian Ibu Melahirkan (3) Prevalensi
Balita Gizi Buruk . Ketiga indikator utama ini mengambarkan capaian
(outcome) pembangunan di bidang kesehatan dan mewakili tujuan
yang hendak dicapai oleh suatu program pembangunan daerah dan
nasional
Selain dari memberikan pengobatan gratis pemerintah daerah
Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Kesehatan juga memiliki target
untuk mengurangi angka kematian bayi, angka kematian balita,
angka kematian ibu melahirkan serta angka gizi buruk pada anak-
anak. Untuk itu dana untuk Kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir
mengalami peningkatan disetiap tahunnya .
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
54
132,968,671,110.00
157,732,047,507.00
172,075,112,432.00
-
20,000,000,000.00
40,000,000,000.00
60,000,000,000.00
80,000,000,000.00
100,000,000,000.00
120,000,000,000.00
140,000,000,000.00
160,000,000,000.00
180,000,000,000.00
200,000,000,000.00
2011 2012 2013
Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas
Kesehatan Tahun 2011-2013
Gambar 4.3
Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas Kesehatan
Tahun 2011-2013
4.4 Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Masyarakat
Selain dari pendidikan dan kesehatan pelayanan infrastruktur
dasar seperti sanitasi, air bersih, energi listrik, perumahan layak huni,
infrastruktur lingkungan lainnya perlu diperhatikan agar mereka dapat
hidup dalam kondisi yang layak dan dapat mengurangi beban hidup
(living cost) yang semakin tinggi pula.
Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar ini, dilakukan sebagai
tindakan preventif guna mengantisipasi ekses dari ketidakmampuan
seluruh penduduk miskin
Dinas sosial dan badan pemberdayaan masyarakat memiliki
peran yang hamper sama dalam penanggulangan kemiskinan yaitu
memberdayakan masyarakat agar tidak bergantung pada
pemerintah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari melaui pelatihan-
pelatihan yang difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat.
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
55
Selain dari pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh
BAPEMAS pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga memberikan sebuah
rumah layak huni (RLH) kepada masyarakat tidak mampu yang
tersebar di setiap desa sekecamatan Kabupaten Rokan Hilir .
86,923,095,217.00
55,134,695,755.00
65,346,912,186.00
4,677,561,394.00
4,427,078,346.00
5,358,754,772.00
-
10,000,000,000.00
20,000,000,000.00
30,000,000,000.00
40,000,000,000.00
50,000,000,000.00
60,000,000,000.00
70,000,000,000.00
80,000,000,000.00
90,000,000,000.00
100,000,000,000.00
2011 2012 2013
Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas
Pendidikan Tahun 2011-2013
Dinas Sosial
BAPEMAS
Gambar 4.4
Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas Pendidikan
Tahun 2011-2013
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
56
BAB V
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANANGGULANGAN
KEMISKINAN
Berhasil atau tidaknya sebuah program tak terlepas dari
koordinasi dan pengendalian sebuah program yang sedang
dilaksanakan, alur koordinasi program penanggulangan kemiskinan
sebabaimana ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
No 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk mengatur mekanisme kerja TKPK
Daerah, dimana koordinasi program penanggulangan kemiskinan
secara berkala dilakukan baik di tngkat kabupaten, provinsi dan pusat.
5.1. Koordinasi penanggulangan kemiskinan
Adapun koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Rokan Hilir adalah : Koordinasi dengan kelompok kerja Kabupaten
yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang
melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan, dalam
hal ini TKPK Daerah Kabupaten Rokan Hilir melakukan rapat koordinasi
tentang program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di
Kabupaten Rokan Hilir baik yang bersumber dari dana APBD
Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.
5.2. Permasalahan pelaksanaan koordinasi penanggulangan
kemiskinan
Adapun permasalahan dalam pelaksnanaan koordinasi
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bintan adalah :
a. SKPD yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan
belum sepenuhnya dapat menggunakan data terpadu yang di
berikan oleh pihak TNP2K;
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
57
b. Belum terintegrasinya program kemiskinan di Kabupaten Rokan
Hilir, karena lemahnya pemahaman SKPD terhadap sasaran
kegiatan penanggulangan kemiskinan;
c. Masih lemahnya koordinasi SKPD pelaksana program
penanggulangan kemiskinan kepada program-program pusat
yang ada di daerah.
5.3. Pengendalian program penanggulangan kemiskinan
Pengendalian program kemiskinan dilakukan 3 bulan sekali
dengan melakukan rapat evaluasi program-program
penanggulangan kemiskinan yang di pimpin langsung oleh Wakil
Bupati Rokan Hilir selaku Ketua TKPKD Kabupaten Rokan Hilir, dalam
rapat tersebut SKPD pelaksana mempersentasikan capaian program
kegiatan serta permasalahan dan kendala yang dihadapai pada
pelaksanaan kegiatan senjutnya dilakukan pembahasan per SKPD,
selain itu juga dilakukan pemantauan lapangan oleh sekretariat TKPKD
Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini Bappeda Kabupaten Rokan Hilir.
5.4. Penanganan pengaduan masyarakat
Pengaduan masyarakat biasanya di salurkan dengan berbagai
saluran, laporan biasanya di lakukan melalui kepala desa/lurah, dan
dapat melakukan pegaduan langsung ke sekretariat TKPKD
Kabupaten Rokan Hilir.
5.5. Rekomendasi koordinasi dan pengendalian
Dari hasil koordinasi dan pengendalian yang telah dilakukan
oleh Tim TKPKD Kabupaten Rokan Hilir dapat di rekomendasikan hal-hal
sebagai berikut:
a. Perlunya melakukan koordinasi melalui rapat-rapat koordinasi
program kemiskinan paling tidak setiap bulan;
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
58
b. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap data penduduk
miskin yang dikeluarkan oleh TNP2K, karena hasil verifikasi yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bekerjasama
dengan pihak BPS Kabupaten Rokan Hilir terdapat beberapa
perubahan;
c. Perlu adanya singkronisasi program-program pusat yang terkait
dengan penanggulangan kemiskinan di daerah sehingga
daerah mengetahui perkembangan program tersebut.
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
59
BAB VI
KESIMPULAN DAN RINGKASAN
6.1 Kondisi Umum Kemisinan
Rokan Hilir memiliki indek kedalaman kemiskinan di atas provinsi
Riau, dimana persentase kedalaman kemiskinan kabupaten Rokan Hilir
pada posisi 0,92 % sedangkan provinsi Riau sebesar 1,36 %.
Adapun perbandingan ke dalaman kemiskinan dalam satu
wilayah Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir menempati posisi ke
Empat setelah Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai. Sedangkan
tingkat kedalaman kemiskinan yang paling rendah adalah Kota
Pekabaru dengan persentase mendekati angka 0,46 % dan tingkat
kedalaman kemiskinan yang paling tinggi adalah Kepulauan Meranti
dengan presentase sebesar 7,96 %.
Tingkat Kemiskinan dikabupaten Rokan Hilir priode Tahun 2004
sampai dengan Tahun 2006 mengalami angka yang fluktuatif, dimana
dari angka kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak
49.400 jiwa menurun pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin
menjadi 38.325 jiwa, terjadi penurunan sebanyak 11.075 jiwa. Pada
tahun 20097 sampai dengan tahun 2008 kembali mengalami kenaikan
dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 61.300 jiwa. Pada tahun
2009 sampai dengan tahun 2012 jumlah penduduk miskin kembali
mengalami penurunan menjadi 44.600 jiwa.
6.2 Dukungan Daerah
Program-program unggulan daerah adapun dukungan program
daerah antara lain sesuai dengan dokumen strategi penanggulangan
kemiskinan adalah sebagai berikut :
Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan
Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat
Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir
60
Program peningkatan pelayanan dan rujukan bagi
masarakat miskin
Program peningkatkan ketahanan pangan masyarakat
Program pendidikan menengah
Program pembangunan rumah layak huni
6.3 Rencana aksi dan tindak lanjut
Hasil pembahan rapat penanggulangan kemiskinan segera
ditindaklanjuti oleh SKPD pelaksana kegiatan penanggulangan
kemiskinan. Adapun rencana aksi kedepan dalam hal kegiatan
penanggulanggulangan kemiskinan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
akan memprioritaskan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan
pada kecamatan-kecamatan yang angka kemiskinannya masih relatif
tinggi.