Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah...

71
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Rokan Hilir BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Transcript of Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah...

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (LP2KD)

Kabupaten Rokan Hilir

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KABUPATEN ROKAN HILIR

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

i

SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA ROKAN HILIR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir

Telah dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Rokan Hilir.

Laporan ini merupakan rangkuman seluruh program dan kegiatan

yang telah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir. Program dan Kegiatan ini mengacu

pada Rencana Kerja Pemerintan Daerah Tahun 2012 dengan tujuan

adalah : (1) Penyusunan anggaran yang efektif dalam penanggulangan

kemiskinan; dan (2) Koordinasi dan pengendalian program-program

penanggulangan kemiskinan yang pada gilirannya dapat

mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

Kami menyadari bahwa terlaksananya program dan kegiatan

penanggulangan kemiskinan ini tidak terlepas dari peran dan partisipasi

seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, untuk itu izinkanlah kami

menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya pada semua

pihak yang terlibat pada kegiatan kemiskinan ini.

Akhirnya semoga laporan ini menjadi satu tolak ukur dalam

pencapaian kinerja Pemerintah Daerah serta menjadi bahan evaluasi

kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir pada

masa yang akan datang.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR

M. JOB KURNIAWAN, AP, M.SI

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

i

SAMBUTAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN ROKAN HILIR

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010

tentang Penanggulangan kemiskinan yang merupakan penyempurnaan

dari Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan. Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk mengatur mekanisme

kerja TKPK Daerah maka dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Kabupaten Rokan Hilir No 412 Tahun 2013 tentang Penetapan Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir Tahun

2013.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir

telah menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (LP2KD) yang merupakan rangkuman seluruh program dan

kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir. Program dan Kegiatan ini mengacu

pada Rencana Kerja Pemerintan Daerah Tahun 2012 dengan tujuan

adalah : (1) Penyusunan anggaran yang efektif dalam penanggulangan

kemiskinan; dan (2) Koordinasi dan pengendalian program-program

penanggulangan kemiskinan yang pada gilirannya dapat

mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun tujuan dari pencetakan Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) (LP2KD) Kabupaten Rokan

Hilir ini dengan tujuan yaitu untuk memberi informasi tentang bagaiman

kondisi perekonomian masyarakat Rokan Hilir yang berkaitan langsung

dengan bidang pendidikan, kesehatan maupun kehidupan Sosial lainnya

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

ii

yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap perkembangan

wilayah Rokan Hilir.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengucapkan terima kasih

kepada semu pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak

langsung dalam proses penyusunan Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) sehingga dapat

diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Akhirnya semoga laporan ini menjadi satu tolak ukur dalam

pencapaian kinerja Pemerintah Daerah serta menjadi bahan evaluasi

kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir pada

masa yang akan datang.

WAKIL BUPATI

KABUPATEN ROKAN HILIR

H. SUYATNO

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

iv

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KAPALA BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR ...................... i

PENGARAHAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR ......................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................. iv

DAFTAR TABEL ........................................................................................... vi

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1

1.2 Maksud dan Tujuan ......................................................................... 2

1.3 Landasan Hukum .............................................................................. 3

1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................... 4

BAB II KONDISI KEMISKINAN .................................................................. 7

2.1. Persentase Penduduk Miskin .......................................................... 9

2.2. Jumlah Penduduk Miskin ................................................................ 10

2.3 Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) ................................................ 11

2.4 Indek Keparahan Kemiskinan (P2) ................................................. 14

BAB III PRIORITAS TARGET BIDANG DAN INTERVENSI

PENANGGULANGAN KEMISKINAN .............................................. 16

3.1 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Ketenagakerjaan ......... 16

3.2. Prioritas Target dan Intervensi Bidang Kesehatan ..................... 24

3.3 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Pendidikan ..................... 33

BAB IV TINJAUAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ..... 50

4.1. Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...... 50

4.2. Dinas Pendidikan .......................................................................... 51

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

v

4.3. Dinas Kesehatan ........................................................................... 53

4.4. BAPEMAS dan Dinas Sosial .......................................................... 54

BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN ............................................... 56

5.1. Koordinasi Penanggulanggan Kemiskinan .............................. 56

5.2. Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulanggan

Kemiskinan ...................................................................................... 56

5.3. Pengendalian Program Penanggulanggan Kemiskinan ..... 57

5.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat .................................... 57

5.5. Rekomendasi koordinasi dan pengendalian Program

Penanggulangan Kemiskinan ..................................................... 57

BAB VI KESIMPULAN DAN RINGKASAN ................................................. 59

6.1. Kondisi Umum Kemiskinan ........................................................... 59

6.2. Dukugan daerah: Program-program unggulan daerah ....... 59

6.2 Rencana aksi dan tindak lanjut ............................................... 60

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

vi

DAFTAR TABEL

TabeL 2.1. Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Rokan HilirTahun 2007 – 2012 ....................... 9

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Presentase Penduduk Miskin ........................................ 10

Gambar 2.2. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) .................................. 11

Gambar 2.3. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Provinsi Riau ................................................................... 12

Gambar 2.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

Kab. Rokan Hilir, Tahun 2004 – 2011 ............................. 13

Gambar 2.5. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Provinsi Riau .................................................................... 14

Gambar 2.6. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011 ................................ 15

Gambar 3.1. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin

Desil 1-3 (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2011 ................... 17

Gambar 3.2. Posisi Relatif Tingkat Miskin Prov. Riau Tahun 2011 .... 18

Gambar 3.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

Kab. Rokan Hilir, Tahun 2004 – 2012 ............................ 19

Gambar 3.4. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Provinsi Riau Tahun 2011 ................................................ 20

Gambar 3.5. Perkembangan Tingkat Pengangguran

Terbuka (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2011 ................... 21

Gambar 3.6. Analisis Efektifitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Kab. Rokan Hilir Tahun 2011 .......................................... 22

Gambar 3.7. Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Kab. Rokan Hilir Terhadap Nasional

Tahun 2002-2011.............................................................. 23

Gambar 3.8. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan

Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau Tahun 2002-2011 ............. 24

Gambar 3.9. Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2007-2012 .......................................... 26

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

viii

Gambar 3.10. Analisa Efektivitas Angka Kematian Bayi

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007-2012 ................. 27

Gambar 3.11. Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000

Kelahiran Hidup di Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2006-2012 .......................................................... 29

Gambar 3.12. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI (%) Prov. Riau Tahun 2011 .............................. 34

Gambar 3.13. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI (%) Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2002-2011 ........................................................... 35

Gambar 3.14. Analisa Efektifitas Angka Partisipasi Murni

(APM) SD/MI (%) Kabupaten Rokan

Hilir Tahun 2002-2011 .................................................... 36

Gambar 3.15. Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI (%) Kabupaten Rokan Hilir Terhadap

Nasional Tahun 2002-2011 ......................................... 37

Gambar 3.16. Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD/MI (%) Prov. Riau Tahun 2011 .............................. 39

Gambar 3.17. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD/MI (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011 .......... 40

Gambar 3.18. Analisa Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD/MI (%) Prov. Riau Tahun 2011 .............................. 41

Gambar 3.19. Relevansi Angka Partisipasi Kasar

(APK) SD/MI (%) Kabupaten Rokan Hilir Terhadap

Nasional Tahun 2002-2011 ......................................... 42

Gambar 3.20. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs (%) Prov. Riau Tahun 2011 ........................ 43

Gambar 3.21. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011 ..... 44

Gambar 3.22. Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011 .... 44

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

ix

Gambar 3.23. Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs (%) Kab. Rokan Hilir Terhadap

Nasional Tahun 2011 ................................................... 45

Gambar 3.24. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM)

SMA/MA (%) Prov. Riau Tahun 2011 ......................... 46

Gambar 3.25. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

SMA/MA (%) Kab. Rokan Hiir Tahun 2002-2011 ...... 47

Gambar 3.26. Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM)

SMA/MA (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011 ...... 48

Gambar 3.27. Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)

Kab. Rokan Hilir Terhadap Nasional

Tahun 2002-2011 ........................................................... 48

Gambar 4.1 Jumlah APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun

2011-2013 ..................................................................... 51

Gambar 4.2 Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir

untuk Dinas Pendidikan Tahun 2011-2013 .............. 52

Gambar 4.3 Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir

untuk Dinas Kesehatan Tahun 2011-2013 .............. 54

Gambar 4.4 Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir

untuk Dinas Pendidikan Tahun 2011-2013 .............. 55

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu penghambat pembangunan ekonomi adalah

kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan tolak ukur bagi sebuah

negara apakah pembangunan yang telah dilaksanakan apakah telah

dapat dilaksanakan telah dapat dinikmati oleh setiap warga

negaranya, tanpa memandang hal-hal yang bersifat atributif dengan

kata lain pembangunan yang dilaksanakan benar-benar telah

merata.

Secara lazim kemiskinan dapat di definisikan sebagai kondisi

dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam

rangka menuju kehidupan yang lebih bermartanat. Kemiskinan

merupakan masalah komplek yang dipengaruhi oleh berbagai faktor

yang saling berkaitan antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan,

pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis gender

dan kondisi lingkungan.

Ada beberapa masalah yang menyebabkan masih besarnya

penduduk miskin di Indonesia yang antara lain :

1. Belum meratanya pembangunan hingga ke pedesaan;

a. Kesempatan berusaha di pedesaan dan perkotaan belum

dapat mendorong penciptaan pendapatan terutama bagi

masyarakat miskin terutama di daerah pedesaan;

b. Masih tingginya pengangguran terbuka di pedesaan

dibandingkan dengan daerah perkotaan;

c. Masih terbatasnya akses permodalan bagi masyarakat miskin

yang menggantungkan diri pada usaha mikro;

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

2

2. Masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan

fasilitas dasar;

a. Masih terdapatnya kasus gizi kurang dan gizi buruk;

b. Cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh

dari memadai;

c. Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi terutama

didaerah-daerah terisolir;

d. Masih kurangnya dukungan penciptaan kegiatan ekonomi

produktif bagi masyarakat miskin.

3. Harga kebutuhan bahan pokok cendrung berfluktuasi hingga

mempengaruhi daya beli masyarakat miskin.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan kemiskinan yang

cukup komplik maka pemerintah pusat membentuk Tim Nasional

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Tingkat Pusat, ditingkat Provinsi

dan Kabupaten dengan nama TKPKD hal ini sesuai dengan amanat

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan

kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden

nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun

2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan

Kabupaten/Kota, untuk mengatur mekanisme kerja TKPK Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) ini sebagai laporan atas

pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan oleh Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten

Rokan Hilir kepada Bupati Rokan Hilir selaku Penanggung jawab dan

selanjutnya akan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

3

Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Riau dan Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) ini antara lain :

a. Sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja TKPK Kabupaten

Rokan Hilir;

b. Sebagai laporan untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten

Rokan Hilir;

c. Sebagai bahan masukan untuk mengoptimalkan kinerja

Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Rokan Hilir dan sebagai bahan untuk memperbaiki

kinerja pada tahun berikutnya;Untuk melihat sinkronisasi program

penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian dapat

memudahkan Pemerintah Daerah dalam memfokuskan target

dan pencapaian yang ingin diraih sesuai dengan perencanaan

yang telah ditetapkan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Rokan Hilir sebagai wadah koordinasi lintas sektor

pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di

Kabupaten Bintan mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan

Fakir Miskin;

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

4

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan;

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan

Kabupaten/kota;

7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang

Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Riau;

1.4. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan Laporan Penyelenggaraan

Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) ini sebagai

berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

1.2Maksud dan Tujuan

1.3Landasan Hukum

1.4Sistematika Penulisan

BAB II : KONDISI KEMISKINAN

2.1. Persentase Penduduk Miskin

2.2. Jumlah Penduduk Miskin

2.3 Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)

2.4 Indek Keparahan Kemiskinan (P2)

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

5

BAB III: PRIORITAS TARGET BIDANG DAN INTERVENSI

PENANGGULANGANKEMISKINAN

3.1 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Ketenagakerjaan

3.1.1. Prioritas Target

3.1.2. Prioritas Intervensi

3.1.3. Prioritas Wilayah

3.2. Prioritas Target dan Intervensi Bidang Kesehatan

3.2.1. Prioritas Target

3.2.2. Prioritas Intervensi

3.2.3. Prioritas Wilayah

3.3 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Pendidikan

3.3.1. Prioritas Target

3.3.2. Prioritas Intervensi

3.3.3. Prioritas Wilayah

BAB IV : TINJAUAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1. Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

4.2 Dinas Pendidikan

4.3. Dinas Kesehatan

4.4. BAPEMAS dan Dinas Sosial

BAB V : KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5.1. Koordinasi Penanggulanggan Kemiskinan

5.1.1. Koordinasi di Tingkat Daerah

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

6

5.1.2. Koordinasi Kelembagaan di Tingkat Pusat

5.2.Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi

Penanggulanggan Kemiskinan

5.3. Pengendalian Program Penanggulanggan Kemiskinan

5.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat

5.5. Rekomendasi koordinasi dan pengendalian Program

Penanggulangan Kemiskinan

BAB VI: KESIMPULAN DAN RINGKASAN

6.1. Kondisi Umum Kemiskinan

6.2. Dukugan daerah: Program-program unggulan daerah

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

7

BAB II

KONDISI KEMISKINAN

Bappenas dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan

Kemiskinan mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya diukur

dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan

orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan

untuk menjadi miskin. Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak

terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat.

Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada

pemahaman suara masyarakat miskin, dan adanya penghormatan,

perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, yaitu hak sosial,

budaya, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan

yang dirumuskan dalam strategi nasional pengentasan kemiskinan

didasarkan atas pendekatan berbasis hak (Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, 2005).

Menurut Sallatang (1986) bahwa kemiskinan adalah ketidakcukupan

penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi, tanpa

mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan

sosial. Sementara itu, Esmara (1986) mengartikan kemiskinan ekonomi

sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk

mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan

umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk

memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Menurut Basri (1995) bahwa

kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba

kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan, seperti

sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan,

dan lain sebagainya. Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik

(2000), kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

8

denganberas 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480

kg/kapita/tahun di daerah perkotaan. Kemiskinan tidak lagi

dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga

kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan

bagi seorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan,

dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin

sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan bermartabat

dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-

hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhi

kebutuhan pangan kesehatan pendidikan pekerjaan, kesehatan,

perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan

lingkungan hidup, rasa mandiri perlakuaan atau ancaman tindak

kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-

politik. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi

satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat

mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

Dengan diakuinya konsep kemiskinan berbasis hak, maka kemiskinan

dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan atau pelanggaran

hak dan tidak terpenuhinya hak. Kemiskinan juga dipandang

sebagai perampasan atas daya rakyat miskin. Konsep ini

memberikan pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalani

kemiskinan dan sering kali mengalami pelanggaran hak yang dapat

merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena,itu

konsep ini memberikan penegaskan terhadap kewajiban pemerintah

(pusat dan daerah/Kabupaten) untuk menghormati, melindungi dan

memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

9

Kemiskinan merupakan merupakan fenomena yang kompleks,

bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu

luanya wilayah dan sangat beragamnya kondisi geografis

menyebabkan permasalah kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir

menjadi sfesifik. Secara tidak langsung tergambar dari fakta yang

diungkapkan menurut persepsi dan pendapat masyarakat miskin itu

sendiri.

2.1 Jumlah dan Tingkat Kemiskinan

Adapun jumlah dan persentase penduduk miskin (jiwa) di Kabupaten

Rokan Hilir dari tahun 2003-2013:

Gambar 2.1.

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan

Kab. Rokan Hilir Tahun 2002 - 2013

Jika dilihat dari tabel tersebut di atas maka dapat dilihat Persentase

penduduk miskin yang paling tinggi adalah pada tahun 2008 sebesar

10,59 % hal ini kemungkinan besar dikarenakan penduduk miskin di

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

10

daerah perkotaan yang belum dapat sepenuhnya mandiri dengan

program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah

Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan presentase penduduk miskin

terendah adalah pada tahun 2012 yaitu sebesar 7,37 % rendahmya

presentase penduduk miskin pada tahun 2012 kemungkinan besar

karena program pemerataan pembangunan di setiap Kecamatan

yang ada di Kabupaten Rokan Hilir sedah berjalan dan berhasil

mengurangi angka kemiskinan. Namun pada tahun 2013 tingkat

kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir kembali mengalami peningkatan

yaitu sebesar 7, 73 %.

Jika dilihat indeks keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan

yang ada di Kabupaten Rokan Hilir masih mengalami tren flukustif

ysitu terus mengalami siklud turun naik disetiap tahunnya, menkipun

memiliki nilai yang berbeda namun peningkatan dan penurunan

keparahan dan kedalaman kemiskinan tetap memiliki kesamaan

nada.

Gambar 2.2.

Indeks Keparahan Kemiskinan P1 dan P2

Kab. Rokan Hilir Tahun 2002 – 2013

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

11

2.2. Hasil Verifikasi Kemiskinan Kemiskinan

NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH

KEC. TANAH PUTIH

1 KELURAHAN PUTAT 85 34 17

2 SEKELADI 78 37 12

3 SINTONG 68 55 2

4 TELUK MEGA 119 41 25

5 SEDINGINAN 302 158 10

6 BANJAR XII 315 389 6

7 RANTAU BAIS 183 53 10

8 UJUNG TANJUNG 24 27 1

9 MUMUGO - 15 16

10 TELUK BEREMBUN 52 33 18

11 MENGGALA SAKTI 507 281 21

12 MENGGALA SEMPURNA 94 4 3

13 SEKELADI HILIR 63 17 6

14 SINTONG MAKMUR - - -

15 SINTONG BAKTI 151 98 1

16 SINTONG PUSAKA 6 430 3

17 PUTAT 85 34 17

JUMLAH 2,132 1,706 168

NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH

KEC. PUJUD

1 PUJUD SELATAN 35 16 4

2 TANJUNG MEDAN 331 228 31

3 PUJUD 114 49 -

4 TELUK NAYANG 56 31 6

5 AIR HITAM 36 92 14

6 SIARANG ARANG 413 208 48

7 KASANG BANGSAWAN 420 160 9

8 SUNGAI PINANG 36 36 1

9 SRI KAYANGAN 89 53 3

10 TANJUNG SARI 166 43 3

11 SUKA JADI 707 414 38

12 PONDOK KRESEK 429 220 5

13 SUNGAI TAPAH 204 158 6

14 PERKEBUNAN TANJUNG MEDAN 20 10 1

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

12

15 PUJUD UTARA 42 4 1

16 BABUSSALAM ROKAN 151 102 55

17 PERKEBUNAN SIARANG-ARANG 74 26 2

18 TANJUNG MEDAN UTARA 100 14 -

19 TANJUNG MEDAN BARAT 380 360 2

20 TANGGA BATU 55 109 2

21 SEI MERANTI 128 62 2

22 SEI MERANTI DARUSSALAM 136 94 2

23 AKAR BELINGKAR 71 8 -

JUMLAH 4,193 2,497 235

NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH

KEC. TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN

1 MELAYU BESAR 1,206 1,157 10

2 MELAYU TENGAH 1 73 2

3 BATU HAMPAR 170 114 35

4 MESAH 367 351 39

5 LABUHAN PAPAN 522 372 30

JUMLAH 2,266 2,067 116

NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH

KEC. RANTAU KOPAR

1 SEKAPAS 34 53 85

2 BAGAN CEMPEDAK 115 353 65

3 RANTU KOPAR 266 119 31

4 SUNGAI RANGAU 79 83 14

JUMLAH 494 608 195

NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH

KEC. BAGAN SENEMBAH

1 BAHTERA MAKMUR 267 208 1

2 GELORA 133 14 8

3 PELITA 109 67 20

4 KENCANA 131 28 10

5 PASIR PUTIH 314 196 20

6 BALAI JAY A 181 174 3

7 BALAM SEMPURNA 621 436 13

8 LUBUK JAWI 378 171 5

9 BAGAN SENEMBAH 151 42 7

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

13

10 PANCA MUKTI 113 107 2

11 SALAK 72 49 10

12 BAGAN BHAKTI 14 13 5

13 HARAPAN MAKMUR 141 33 24

14 BAGAN BATU 2 392 -

15 SUKA MAJU 209 30 5

16 BAGAN MANUNGGAL 167 45 8

17 BAGAN SAPTA PERMAI 59 10 6

18 BAKTI MAKMUR 281 274 5

19 BAGAN SENEMBAH BARAT 116 150 3

20 BAGAN SENEMABAH UTARA 85 - 9

21 JAYA AGUNG 635 91 1

22 MERANTI MAKMUR - - 1

23 PASIR PUTIH UTARA 130 18 3

24 HARAPAN MAKMUR SELATAN 192 13 6

25 BHAYANGKARA JAYA 171 34 2

26 MAKMUR JAYA 188 100 3

27 PASIR PUTIH BARAT - - -

28 BAGAN SENEMABAH TIMUR - - -

29 KEL. BAHTERA MAKMUR KOTA - - -

30 KEL. BALAM SEMPURNA KOTA 319 187 12

31 KEL. BAGAN SENEMBAH KOTA - - -

32 KEL. BAGAN BATU KOTA 148 249 -

33 BAGAN SENEMABAH UTARA - - 2

JUMLAH 5,327 3,131 194

NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH

SIMPANG KANAN

1 SIMPANG KANAN 78 235 3

2 KOTA PARIT 176 176 3

3 BAGAN NIBUNG 609 1,152 18

4 BUKIT DAMAR 289 211 5

5 BUKIT MAS 45 46 10

6 BUKIT SELATAN 94 29 3

JUMLAH 1,291 1,849 42

NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH

KUBU

1 TELUK MERBAU 351 248 34

2 TANJUNG LEBAN 147 124 11

3 SUNGAI KUBU 275 98 15

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

14

4 RANTAU PANJANG KANAN 103 105 16

5 TELUK PIYAI 987 984 60

6 SUNGAI SEGAJAH 214 185 12

7 SEI SEGAJAH MAKMUR 141 141 5

8 SEI KUBU HULU 118 77 6

9 TELUK PIYAI PESISIR 142 55 1

JUMLAH 2,478 2,017 160

NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH

KUBU BABUSSALAM

1 TELUK NILAP 450 307 17

2 SUNGAI MAJO 180 110 8

3 SUNGAI PINANG 224 203 25

4 JOJOL 164 126 25

5 SUNGAI PANJI PANJI 197 150 14

6 RANTAU PANJANG KIRI 265 89 8

7 RANTAU PANJANG KIRI HILIR 179 104 11

8 PULAU HALANG BELAKANG 25 18 11

9 PULAU HALANG MUKA 112 97 12

JUMLAH 1,796 1,204 131

NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH

PASIR LIMAU KAPAS

1 SUNGAI DAUN 167 255 31

2 PASIR LIMAU KAPAS - - -

3 PANIPAHAN 1,076 877 79

4 TELUK PULAI - - -

5 PANIPAHAN LAUT 150 111 16

6 PANIPAHAN DARAT - - -

JUMLAH 1,393 1,243 126

NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH

BANGKO

1 LABUHAN TANGGA KECIL 222 219 7

2 LABUHAN TANGGA BESAR 388 298 27

3 BAGAN PUNAK 495 501 40

4 BAGAN HULU 3,447 364 55

5 BAGAN TIMUR 1,423 921 13

6 BAGAN KOTA 63 63 2

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

15

7 BAGAN BARAT 4,734 4,251 205

8 BAGAN JAWA 83 5 3

9 PARIT AMAN 264 155 13

10 LABUHAN TANGGA BARU 63 - 39

11 BAGAN PUNAK PESISIR 495 419 6

12 BAGAN JAWA PESISIR 1,237 665 73

13 BAGAN PUNAK MERANTI 483 468 30

14 SERUSA 1,280 521 26

15 LABUHAN TANGGA HILIR 270 189 17

JUMLAH 14,947 9,039 556

NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH

SINABOI

1 RAJA BEJAMU 1,025 538 52

2 SUNGAI BAKAU 688 48 33

3 SINABOI 213 162 70

4 SEI NYAMUK 1,446 1,235 244

5 DARUSSALAM - - -

JUMLAH 3,372 1,983 399

NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH

BATU HAMPAR

1 BANTAYAN 190 143 35

2 BANTAYAN BARU 217 42 13

3 BANTAYAN HILIR 188 123 54

4 SUNGAI SIALANG HULU 149 148 33

5 SIALANG ALANG 185 167 9

JUMLAH 929 623 144

NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH

PEKAITAN

1 ROKAN BARU 402 150 10

2 TELUK BANO II 93 93 19

3 SUAK TEMENGGUNG 107 102 28

4 PEDAMARAN 25 - 2

5 SUAK AIR HITAM 24 - 7

6 SUNGAI BESAR 189 101 12

7 PEKAITAN 294 223 24

8 KUBU I 129 74 7

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

16

9 KARYA MULYOSARI 12 13 1

10 ROKAN BARU PESISIR 26 25 1

JUMLAH 1,301 781 111

NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH

RIMBA MELINTANG

1 KARYA MUKTI 127 122 12

2 RIMBA MELINTANG 203 15 3

3 JUMRAH 67 51 20

4 TELUK PULAU HULU 266 269 9

5 TELUK PULAU HILIR 108 98 14

6 LENGADAI HULU 83 65 6

7 MUKTI JAYA 273 282 9

8 LENGADAI HILIR 104 97 28

9 PEMATANG BOTAM 155 78 8

10 HARAPAN JAYA 84 50 12

11 SEREMBAN JAYA 89 11 5

12 PAMATANG SIKEK 180 109 6

JUMLAH 1,739 1,247 132

NO NAMA KECAMATAN & KELURAHAN RASKIN BLT RLH

BANGKO PUSAKO

1 BANGKO SEMPURNA 239 192 2

2 BANGKO BAKTI 1,356 103 4

3 BANGKO JAYA 290 209 6

4 BANGKO PUSAKO 410 127 19

5 BANGKO MAKMUR 50 53 9

6 BANGKKO KIRI 146 114 59

7 BANGKO KANAN 349 100 76

8 SUNGAI MANASIB 84 193 1

9 TELUK BANO I 141 565 12

10 PEMATANG IBUL 264 252 9

11 PEMATANG DAMAR 132 123 6

12 BANGKO PERMATA - - -

13 BANGKO MUKTI 178 166 9

14 BANGKO LESTARI 232 156 1

15 BANGKO BALAM 76 35 2

16 BANGKO MAS RAYA - - -

JUMLAH 3,947 2,388 215

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

16

BAB III

PRIORITAS TARGET BIDANG DAN INTERVENSI

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1. Prioritas Target dan Intervensi Bidang Kemiskinan dan

Ketenagakerjaan

3.1.1. Prioritas Target Kemiskinan

3.1.1.1 Posisi Relatif / Perbandingan Antar Wilayah

Kemiskinan dapat juga dikelompokkan menjadi dua kelompok

utama yaitu :

1) Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh

kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau

seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan

ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun

berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu

dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”,

misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total

penduduk yang telah diurutkan menurut

pendapatan/pengeluaran.

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi

pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan

tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta

tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah

garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di

banyak daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Riau dan

Kabupaten Rokan Hilir.

2) Kemiskinan secara absolute ditentukan berdasarkan

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

17

seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan

pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran

financial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum

kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis

kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis

kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Adapun persentase penduduk miskin kabupaten Rokan Hilir serta

perbandingan antar wilayah se Kabupaten Rokan Hilir tahun 2011

dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.1.

Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Desil 1-3 (%) Kab. Rokan Hilir

Tahun 2011

Pada analisis relativitas dimana analisis ini mengambarkan

perbandingan tingkat kemiskinan antar wilayah se-Provinsi Riau.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir menempati urutan ke Enam

dengan persentase 7,58 persen kondisi ini masih berada dibawah

tingkat kemiskinan Provinsi Riau yaitu 8,13 persen serta tingkat

kemiskinan nasional yaitu 13,33%, sementara itu untuk tingkat

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

18

kemiskinan terendah kab/kota se-Provinsi Riau Kota Pekanbaru

menempati urutan pertama dengan 3,45 persen disusul kemudian

Kota Dumai 45,27 persen, Kabupaten Siak 5,29%, Kabupaten Indragiri

Hulu 7,25 %. Daerah dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi dari

Kabupaten Rokan Hilir yaitu Kabupaten Indragiri Hilir dengan tingkat

kemiskinan 7,65 %, Kabupaten Kampar dengan tingkat kemiskinan 8,52

persen, Kabupaten Kuantan Singingi 10,19 %, Kabupaten Rokan Hulu

10,66 %, Kabupaten Pelelawan 11,63 % dan Kabupaten Kepulauan

Meranti dengan tingkat kemiskinan sebesar 34,53 %. Kabupaten

Kepulauan Meranti merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan

tertinggi di Provinsi Riau yaitu 8,17 % dan lebih tinggi dari Tingkat

Kemiskinan Nasional yaitu 12,36 persen.

3.1.1.2 Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.2.

Posisi Relatif Tingkat Miskin Prov. Riau Tahun 2011

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

19

Selain dari analisis antar wilayah perkembangan jumlah

penduduk miskin yang ada di Kabupaten Rokan Hilir juga dapat dilihat

dari analisis antar waktu. Dari analisis antar waktu kesenjangan

perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun ketahun di

kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dengan jelas.

49400

42400 38325

48700

61300 5600051700

43800 44600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kab. Rokan Hilir, Tahun 2004 - 2012

Jumlah Penduduk Miskin

Gambar 3.3.

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

Kab. Rokan Hilir, Tahun 2004 - 2012

Grafik diatas memperlihatkan bahwa masih terdapat

kesenjangan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten

Rokan Hilir dari tahun ke tahun. Jika dilihat perkembangan antar waktu

tingkat kemiskinan dikabupaten Rokan Hilir priode Tahun 2004 sampai

dengan Tahun 2006 mengalami angka yang fluktuatif, dimana dari

angka kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 49.400

jiwa menurun pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin menjadi

38.325 jiwa, terjadi penurunan sebanyak 11.075 jiwa. Pada tahun 2007

sampai dengan tahun 2008 kembali mengalami kenaikan dengan

jumlah penduduk miskin sebanyak 61.300 jiwa. Pada tahun 2009

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

20

sampai dengan tahun 2012 jumlah penduduk miskin kembali

mengalami penurunan menjadi 44.600 jiwa.

3.1.1.3 Prioritas Target Bidang Ketenagakerjaan

3.1.1.4 Posisi Relatif / Perbandingan Antar Wilayah

Gambar 3.4.

Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Riau

Tahun 2011

Tingkat pengangguran Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011

apabila dibandingkan dengan antar wilayah se-Provinsi Riau berada

pada urutan ke tujuh dengan presentase 4,57 persen, sedangkan

kondisi terendah berada pada Kabupaten Pelelawan dengan

persentase 2,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di

Kabupaten Rokan Hilir masih banyak terdapat jumlah pengangguran

terbuka yang belum terserap pada dunia industri dan jasa.

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

21

3.1.1.5 Perkembangan Antar Waktu

Untuk kondisi perkembangan antar waktu tingkat

pengangguran terbuka Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2007 hingga

tahun 2011 menunjukkan tren positif karena setiap tahunnya

mengalami penurunan, hal ini berarti tingkat pengangguran di

Kabupaten Rokan Hilir setiap tahun mengalami penurunan.

Pencapaian ini sejalan dengan pelaksanan program penanggulangan

kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini tergambar oleh

tingkat kemiringan yang digambarkan oleh trendline dari tahun 2007 -

2011 yang mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada gambar perkembangan antar waktu berikut ini :

Gambar 3.5.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. Rokan Hilir

Tahun 2011

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

22

3.1.1.6 Efektivitas

Analisis efektivitas ditunjukkan untuk menilai apakah

pembangunan yang dilakukan oleh daerah berlangsung efektif baik

dalam mencapai tujuan nasional maupun tujuan pembangunan

daerah. Efektivitas penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari

seberapa jauh capaian pembangunan daerah membaik

dibandingkan dari tahun 2005 base line. Untuk kondisi efektifitas tingkat

pengangguran terbuka Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2007 hingga

tahun 2011 menunjukkan tingkat sangat efektif baik terhadap

pencapai pelaksanan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini

tergambar oleh tingkat kemiringan yang digambarkan oleh trendline

dari tahun 2007 -2011 yang mengalami penurunan.

Gambar 3.6.

Analisis Efektifitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. Rokan Hilir

Tahun 2011

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

23

3.1.1.7 Relefansi

Gambar 3.7.

Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. Rokan Hilir Terhadap

Nasional Tahun 2002-2011

Berdasarkan gambar di atas hasil analisis relevansi dengan indikator

tingkat pengangguran terbuka , tingkat relevansi kabupaten Rokan

Hilir sangat relevan hal ini ditandai dengan garis relevansi yang derajat

kemiringannya (slope) grafik mengalami penurunan dari tahun ke

tahun apabila dibandingkan dengan provinsi dan nasional yang

derajat kemiringan grafiknya sama- sama mengalami penurunan. Ini

menunjukkan bahwa perkembangan capaian indikator di daerah

relevan terhadap kemajuan capaian indikator tingkat provinsi dan

nasional.

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

24

3.1.1.8. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan dan

Ketenagakerjaan

Gambar 3.8.

Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau

Tahun 2002-2011

Analisis prioritas Intervensi bidang pendidikan dimana prioritas

tersebut ialah tingkat kemiskinan yang di analisis keterkaitannya

dengan tiga indikator pendukung yaitu tingkat pengangguran,jumlah

penduduk miskin serta Indek kedalaman kemiskinan.

3.2 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Kesehatan

Prioritas target Indikator utama yang digunakan untuk

menganalisis kondisi kemiskinan di bidang kesehatan adalah :

1. Angka Kematian Bayi

2. Angka Kematian Balita

3. Prevalensi Balita Gizi Buruk .

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

25

4. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Ketiga indikator utama ini mengambarkan capaian (outcome)

pembangunan di bidang kesehatan dan mewakili tujuan yang

hendak dicapai oleh suatu program pembangunan daerah dan

nasional.

3.2.1 Prirotas Target Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) adalah bayi yang meninggal

sebelum mencapai usia satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada

tahun yang sama. Berkaitan dengan indikator utama ini umumnya

berlaku bahwa semakin kecil AKB semakin besar upaya yang

dibutuhkan untuk menurunkannya. AKB kurang dari 40 sangat sulit

diupayakan penurunannya; AKB antara 40-70 tergolong sedang

namun sulit untuk diturunkan sedangkan AKB lebih besar dari 70 lebih

mudah untuk diturunkan.

Angka Kamatian Bayi berkaitan langsung dengan kelangsungan

hidup anak dan menggambarkan kondisi sosial ekonomi serta

lingkungan tempat anak-anak tinggal termasuk pemeliharaan

kesehatannya. Indikator ini berkaitan juga dengan kehamilan dan

pelayanan kesehatan paca melahirkan. Dengan demikian upaya

penurunan AKB berkaitan dengan program pelayanan kesehatan ibu

hamil antara lain pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus atau

program-program yang lain pasca melahirkan. Implikasinya relevan

untuk digunakan sebagai indikator dalam memonitor pencapaian

target program-program peningkatan kualitas kesehatan ibu dan

anak.

3.2.1.1 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Waktu

Di Kabupaten Rokan Hilir angka kematian bayi pada tahun

2007 s.d 2011 fluktuatif dari 4.63 per 1000 kelahiran hidup menurun

ditahun 2008 (4.17 per 1000 kelahiran hidup) kemudian menurun tahun

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

26

2009 (3.71 per 1000 kelahiran hidup), menurun lagi tahun 2010 (3.14 per

1000 kelahiran hidup).Tetapi naik lagi menjadi 7,55 per 1000 kelahiran

hidup di tahun 2011 dan menurun lagi 5,69 per 1000 kelahiran hidup

tahun 2012, seperti terpaparkan pada grafik berikut ini.

Gambar 3.9.

Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2007-2012

Angka ini masih dibawah angka nasional dimana angka kematian

bayi pada saat ini sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan

target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 diharapkan

kematian bayi menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup.

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

27

4.634.17

3.713.14

7.55

5.69

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Analisa Efektifitas Angka Kematian Bayi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 - 2012

Gambar 3.10.

Analisa Efektivitas Angka Kematian Bayi Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2007-2012

Analisis efektivitas ditunjukkan untuk menilai apakah

pembangunan yang dilakukan oleh daerah berlangsung efektif baik

dalam mencapai tujuan nasional maupun tujuan pembangunan

daerah. Efektivitas penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari

seberapa jauh capaian pembangunan daerah kurang baik

dibandingkan dari tahun 2007 base line.

Untuk kondisi efektifitas angka kematian bayi Kabupaten Rokan

Hilir dari tahun 2007 hingga tahun 2009 menunjukkan tingkat efektif

terhadap pencapai pelaksanan program penanggulangan

kemiskinan dibidang Kesehatan. Hal ini tergambar pada analisis

efektifitas angka kematian bayi yang Tahun 2007 – 2009 di Kabupaten

Rokan Hilir yang menunjukkan tren menurun. Namun pada Dari data

di atas tahun 2010 angka kematian bayi 3,14 per 1.000 kelahiran hidup

sedangkan tahun 2011 meningkat menjadi 7,55 per 1.000 kelahiran

hidup, kenaikan angka ini terjadi karena perubahan divinisi yang

dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang diberlakukan sejak tahun

2011. Perubahan divinisi ini sekaligus menyebabkan perubahan

perhitungan terhadap jumlah kematian bayi di Kabupaten Rokan Hilir.

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

28

Tahun 2010 penghitungan angka kematian bayi dihitung pada waktu

bayi meninggal setelah dilahirkan sedangkan tahun 2011 angka

kematian bayi dihitung sejak bayi dalam kandungan.

3.2.2.1 Prirotas Target Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang

meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai

angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat

permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang

berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi,

penyakit infeksi dan kecelakaan.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bayi dan Balita serta

penurunan angka kesakitan dan kematiannya dilakukan dengan

tindakan preventif berupa kunjungan neonatus oleh tenaga

kesehatan, pemberian imunisasi, pemberian vitamin A, peningkatan

penggunaan ASI Ekslusif dan pemberian makanan pendamping ASI

(MP-ASI) bagi keluarga miskin.

3.2.2.2 Perkembangan Antar Waktu

Angka kematian balita dari tahun 2006 s.d 2012 fluktuatif dari

2,96 per 1000 kelahiran hidup meningkat menjadi 3,15 per 1000

kelahiran hidup (tahun 2007), naik lagi tahun 2008 (4,27 per 1000

kelahiran hidup), menurun ditahun 2009 (2,56 per 1000 kelahiran

hidup), naik lagi tahun 2010 (3,14 per 1000 kelahiran hidup), dan naik

secara signifikan di tahun 2011 (7,55 per 1000 kelahiran hidup) dan

menurun di tahun 2012 (6,17 per 1000 kelahiran hidup).

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

29

Gambar 3.11.

Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup di

Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2006-2012

3.2.3 Prirotas Target Prevalensi Balita Gizi Buruk

Indikator yang digunakan untuk menilai status gizi Balita yaitu

dengan melakukan penimbangan berat badan melalui posyandu dan

sarana kesehatan lainnya kemudian dibandingkan dengan umur

Balita (BB/U) dan tinggi badan (BB/TB). Upaya yang dilakukan dalam

penanganan gizi buruk adalah penyuluhan tentang pentingnya gizi

seimbang bagi anak balita dan penganekaragaman makanan di

tingkat rumah tangga, serta memberikan makanan tambahan selama

90 hari bagi tiap penderita gizi buruk.

Kekurangan gizi sangat identik dengan kemiskinan dimana

kemiskinan yang menjadi akar permasalahan terjadinya kekurangan

gizi. Selain dari kemiskinan yang meyebabkan terjadinya kekurangan

gizi adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap asupan gizi

seimbang bagi masyarakat yang rentan terhadap kekurangan gizi

yaitu masyarakat sosial ekonomi kebawah. Jumlah pendapatan

keluarga bisa juga menjadi penyebab terjadinya kekurangan gizi

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

30

dimana semakin kecil pendapatan penduduk maka persentase balita

yang kekurangan gizi semakin meningkat, dan sebaliknya semakin

tinggi tingkat pendapatan penduduk, semakin rendah persentase

balita yang kekurangan gizi. Proporsi balita yang kekurangan gizi

berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin.

3.2.3.1 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Wilayah

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir,

prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi pada

tahun 2007 sebesar 7,17%, turun menjadi 2,72% pada tahun 2012.

Adanya penurunan angka tersebut menunjukan keberhasilan

pencapaian kinerja pemantauan pertumbuhan balita melalui

kegiatan posyandu yang dilakukan setiap bulan, dimana balita yang

mengalami kekurangan gizi dapat terdeteksi pada saat dilakukan

penimbangan di posyandu sehingga upaya intervensi dapat segera

dilakukan terhadap bayi yang mengalami kekurangan gizi tersebut.

Pada tahun 2015, target MDGs yang diharapkan adalah persentase

balita berat badan rendah/kekurangan gizi sebesar 15,5%.

2.253.2

0.1

5.93

2.83

0.51 0.74 0.65

8.28

2.241.07

3.21

5.28

1.31

9.85

1.04

Persentase Balita Bawah Garis Merah (BGM) per Puskesmas

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

31

Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi buruk saling

terkait satu sama lain yaitu bisa disebabkan oleh faktor secara

langsung yaitu anak tersebut tidak mendapatkan asupan gizi secara

seimbang dari pengasuh, pola asuh yang salah dari orang tua dan

bisa disebabkan oleh penyakit infeksi. Berdasarkan data Dinas

Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, prevalensibalita gizi buruk

diKabupaten Rokan Hilir pada tahun 2007 sebesar 1,76% dan pada

tahun 2012 turun menjadi 0,08%.

3.2.4 Prirotas Target Angka Kematian Ibu Melahirkan

Kematian ibu maternal adalah kematian ibu selama masa

kehamilan, waktu melahirkan dana masa nifas. Pada tahun 2011 di

Kabupaten Rokan Hilir terdapat 3.032 persalinan, dengan kematian

maternal yang disebabkan oleh penyebab langsung atau berkaitan

dengan proses kehamilan dan melahirkan sebanyak 6 orang atau

sama dengan 199 per 100.000 kelahiran hidup.

Tantangan dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu

yaitu:

1. Kejadian kematian ibu bersalin, sebagian besar terjadi di rumah

dan dalam perjalanan menuju sarana pelayanan kesehatan.

Kematian di rumah disebabkan karena proses kelahiran tidak

dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan sarana

prasarana persalinan yang tidak steril/memenuhi syarat layanan

persalinan sementara kematian dalam perjalanan menuju sarana

pelayanan kesehatan disebabkan karena kurang tanggapnya

pihak keluarga untuk segera membawa ibu bersalin ke sarana

pelayanan kesehatan ketika ditemukan masalah persalinan di

rumah. Sehingga diperlukan upaya/kegiatan untuk mengubah

perilaku masyarakat melahirkan di rumah.

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

32

2. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) merupatan unit pelayanan

kesehatan terdekat masyarakat karena berada di kelurahan,

namun sarana prasarana yang dimiliki Poskesdes sebagian besar

jauh dari cukup dan bermutu, sehingga hal ini mempengaruhi

kualitas pelayanan di poskeskel. Mengingat penting dan vitalnya

peran poskesdes dalam meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat maka diperlukan upaya untuk meningkatkan sarana

prasarana poskesdes.

3. Salah satu faktor rendahnya minat masyarakat melahirkan di unit

pelayanan kesehatan adalah masalah sosial ekonomi (biaya

tidak terjangkau) terutama pada masyarakat miskin, sehingga

mereka lebih memilih melahirkan di rumah dengan bantuan

dukun yang rawan terhadap kematian ibu dan bayi. Untuk

mengatasi masalah ini, khususnya masyarakat miskin yang di luar

kuota Jamkesmas perlu bantuan biaya persalinan dari

Pemerintah Daerah melalui Program Jamkesda dan juga Program

Jampersal. Pada kenyataannya, belum semua masyarakat

memperoleh bantuan dana persalinan baik dari Jamkesmas,

Jamkesda dan Jampersal.

4. Upaya perbaikan status gizi khususnya untuk ibu hamil dan anak

memerlukan anggaran/dana yang tidak sedikit karena sebagian

besar masyarakat penderita gizi buruk/kurang berasal dari

masyarakat miskin dengan jumlah penghasilan/pendapatan

yang rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan

gizinya. Dengan keterbatasan dana, anggaran yang disediakan

masih belum sesuai dengan jumlah penderita gizi buruk/kurang di

Kabupaten Rokan Hilir, maka upaya menaikkan status gizi

masyarakat masih belum dilaksanakan secara maksimal.

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

33

3.3 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Pendidikan

3.3.1 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Pendidikan

Indikator utama yang digunakan untuk menganalisis kondisi

kemiskinan di bidang pendidikan adalah :

1) Angka Parsipasi Murni

2) Angka Parsipasi Kasar

3) Angka Putus Sekolah. Ketiga indikator utama ini mengambarkan

capaian (outcome) pembangunan di bidang pendidikan dan

mewakili tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program

pembangunan.

3.3.1.1 Prioritas Target Angka Partisipasi Murni SD/MI

Angka Partisipasi Murni (APM) atau Net Enrollment Ratio (NER)

adalah indikator yang mengukur proporsi anak yang bersekolah pada

kelompok umur tertentu pada tingkat yang sesuai pada umur tersebut.

APM selalu lebih rendah dibandingkan dengan APK karena

pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama dan untuk

mencapainya tidaklah mudah. Nilai APM yang mencapai 100 persen

menunjukkan hampir semua penduduk bersekolah dan tepat waktu

sesuai dengan usia sekolah.

3.3.1.1 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Wilayah

Posisi relatif angka partisipasi murni (APM) SD/MI Kabupaten

Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2011 berada pada 92,33 persen kondisi

ini sangat baik karena berada di atas rata-rata nasional 91,03 persen

dan di atas rata-rata provinsi yaitu 91,67 persen.

Kondisi APM SD/MI Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 apabila

dibandingkan dengan antar wilayah se-Provinsi Riau berada pada

urutan kelima, sedangkan kondisi APM SD/MI tertinggi berada pada

Kabupaten Indragiri Hilir dengan persentase 93,61 persen. Dan kondisi

APM SD/MI terendah berada pada Kabupaten Kepulauan Meranti

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

34

dengan Presentase 86,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa

penduduk usia 7- 12 tahun di Kabupaten Rokan Hilir yang telah

menikmati program wajib belajar jauh lebih banyak dibandingkan

dengan daerah lain di wilayah Provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya posisi

relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Rokan Hilir pada

gambar berikut ini :

Gambar 3.12.

Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Prov. Riau

Tahun 2011

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

35

3.3.1.2 Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.13.

Perkembangan Angka Partisipasi Muri (APM) SD/MI (%)

Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011

Dari grafik antar waktu diatas dapat dilihat bahwa APM SD/MI

Kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan dari tahun 2009 hingga

2011. Pada tahun 2009 APM SD/MI Kabupaten Rokan Hilir mencapai

97,96 persen namun pada tahun 2011 menurun pada 92,33 persen.

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

36

3.3.1.3 Efektifitas

Gambar 3.14.

Analisa Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2002-2011

Analisis efektivitas ditunjukkan untuk menilai apakah

pembangunan yang dilakukan oleh daerah berlangsung efektif baik

dalam mencapai tujuan nasional maupun tujuan pembangunan

daerah. Efektivitas penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari

seberapa jauh capaian pembangunan daerah membaik

dibandingkan dari tahun 2005 base line. Untuk kondisi efektifitas angka

parsipasi murni SD/MI Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2002 hingga

tahun 2011 menunjukkan tingkat sangat efektif baik terhadap

pencapai pelaksanan program penanggulangan kemiskinan dibidang

pendidikan dasar. Hal ini tergambar pada analisis efektifitas angka

partisipasi murni Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002 – 2011 diatas.

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

37

3.3.1.4 Relevansi

Gambar 3.15.

Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Rokan

Hilir Terhadap Nasional Tahun 2002-2011

Analisis relevansi ialah untuk menilai seberapa jauh program

penanggulangan kemiskinan yang dijalankan di daerah mendukung

sasaran nasional. Analisis relevansi dilakukan dengan membandingkan

tren indikator utama Kabupaten/Kota terhadap tren provinsi dan

nasional. Apabila tren suatu indikator provinsi sejalan dengan tren

indikator nasional, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan

yang dilakukan oleh provinsi mendukung sasaran nasional.

Berdasarkan hasil analisis relevansi dengan indikator APM SD/MI,

tingkat relevansi kabupaten Rokan Hilir sangat relevan hal ini ditandai

dengan garis relevansi yang derajat kemiringannya (slope) grafik pada

gambar di atas lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi dan

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

38

nasional. Ini menunjukkan bahwa perkembangan capaian indikator di

daerah sangat relevan terhadap kemajuan capaian indikator tingkat

provinsi dan nasional.

3.3.2 Prioritas Target Angka Partisipasi Kasar SD/MI

Angka Partisipasi Kasar (APK) atau Gross Entrollment Ratio (GER)

merupakan ukuran paling kasar yang digunakan untuk mengukur

partispasi pendidikan. APK menggambarkan banyaknya anak yang

telah menerima pendidikan pada jenjang tertentu, bukan

menunjukkan angka yang mempunyai kemajuan karena bersekolah.

Dalam kondisi seperti ini APK masih bermanfaat dan ada kemungkinan

APK melebihi 100 karena tidak beraturan umur anak usia sekolah.

Semakin tinggi APK akan semakin baik dan jika melebihi 100 berarti

semakin banyak anak yang tertampung di sekolah.

3.3.2.1 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Wilayah

Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten

Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2011 berada pada 105,22 persen kondisi

ini sangat baik karena berada di atas rata-rata nasional 102,58 persen

dan di atas rata-rata provinsi yaitu 103,03 persen.

Kondisi APK SD/MI Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 apabila

dibandingkan dengan antar wilayah se-Provinsi Riau berada pada

urutan kelima, sedangkan kondisi APK SD/MI tertinggi berada pada

Kabupaten Bengkalis dengan persentase 109,06 persen. Dan kondisi

APK SD/MI terendah berada pada Kabupaten Kepulauan Meranti

dengan Presentase 98,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa

penduduk usia 7- 12 tahun di Kabupaten Rokan Hilir yang telah

menikmati program wajib belajar jauh lebih banyak dibandingkan

dengan daerah lain di wilayah Provinsi Riau.

Untuk lebih jelasnya posisi relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Kabupaten Rokan Hilir pada gambar berikut ini :

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

39

Gambar 3.16.

Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Prov. Riau

Tahun 2011

3.3.2.2 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Waktu

Perbandingan antar waktu angka partisipasi kasar (APK) SD/MI

Kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan dari tahun 2009 hingga

2011. Pada tahun 2009 APK SD/MI Kabupaten Rokan Hilir mencapai

97,96 persen namun pada tahun 2011 menurun pada 92,33 persen.

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

40

Gambar 3.17.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kab. Rokan

Hilir Tahun 2002-2011

3.3.2.3 Efektifitas

Analisis efektivitas ditunjukkan untuk menilai apakah

pembangunan yang dilakukan oleh daerah berlangsung efektif baik

dalam mencapai tujuan nasional maupun tujuan pembangunan

daerah. Efektivitas penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari

seberapa jauh capaian pembangunan daerah membaik

dibandingkan dari tahun 2005 base line.

Untuk kondisi efektifitas angka parsipasi kasar SD/MI Kabupaten

Rokan Hilir dari tahun 2002 hingga tahun 2011 menunjukkan tingkat

sangat efektif baik terhadap pencapai pelaksanan program

penanggulangan kemiskinan dibidang pendidikan dasar. Hal ini

tergambar pada analisis efektifitas angka partisipasi kasar Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2002 – 2011 dibawah ini.

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

41

Gambar 3.18.

Analisa Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Prov. Riau

Tahun 2011

3.3.1.4 Relevansi

Analisis relevansi ialah untuk menilai seberapa jauh program

penanggulangan kemiskinan yang dijalankan di daerah mendukung

sasaran nasional. Analisis relevansi dilakukan dengan membandingkan

tren indikator utama Kabupaten/Kota terhadap tren provinsi dan

nasional. Apabila tren suatu indikator provinsi sejalan dengan tren

indikator nasional, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan

yang dilakukan oleh provinsi mendukung sasaran nasional.

Berdasarkan hasil analisis relevansi dengan indikator APK SD/MI,

tingkat relevansi kabupaten Rokan Hilir sangat relevan hal ini ditandai

dengan garis relevansi yang derajat kemiringannya (slope) grafik pada

gambar di atas lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi dan

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

42

nasional. Ini menunjukkan bahwa perkembangan capaian indikator di

daerah sangat relevan terhadap kemajuan capaian indikator tingkat

provinsi dan nasional.

Gambar 3.19.

Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Rokan

Hilir Terhadap Nasional Tahun 2002-2011

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

43

3.3.2 Prioritas Target Angka Partisipasi Murni SMP/MTs

3.3.2.1 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Wilayah

Gambar 3.20.

Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Prov. Riau

Tahun 2011

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

44

3.3.2.2 Perbandingan Antar Waktu

Gambar 3.21.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)

Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011

3.3.2.3 Efektifitas

Gambar 3.22.

Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab.

Rokan Hilir Tahun 2002-2011

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

45

3.3.2.1 Relevansi

Gambar 3.23.

Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Rokan Hilir

Terhadap Nasional Tahun 2011

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

46

3.3.2 Prioritas Target Angka Partisipasi Murni SMA/MA

3.3.2.1 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Wilayah

Gambar 3.24.

Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Prov. Riau

Tahun 2011

Posisi relatif angka partisipasi murni (APM) SMA/MA Kabupaten

Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2011 berada pada 48,72 kondisi ini

sangat baik karena berada di atas rata-rata nasional 47,97.

Kondisi APM SMA/MA Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 apabila

dibandingkan dengan antar wilayah se-Provinsi Riau berada pada

urutan ke delapan, sedangkan kondisi APM SMA/MA terendah

ditempati oleh Kabupaten Indragiri Hilir dengan persentase 42,18 dan

kondisi APM SMA/MA tertinggi ditempati oleh Kabupaten Bengkalis

dengan jumlah 67,72 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk

usia 16- 18 tahun di Kabupaten Rokan Hilir yang sedang menikmati

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

47

program wajib belajar sangat tinggi bila dibandingkan dengan

daerah lain di wilayah Provinsi Riau.

3.3.2.2 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Waktu

Gambar 3.25.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)

Kab. Rokan Hiir Tahun 2002-2011

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

48

3.3.2.3 Efektifitas

Gambar 3.26.

Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)

Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011

3.3.1.4 Relevansi

Gambar 3.27.

Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. Rokan Hilir

Terhadap Nasional Tahun 2002-2011

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

49

Berdasarkan hasil analisis relevansi dengan indikator APM

SMA/MA, tingkat relevansi kabupaten Rokan Hilir relevan hal ini

ditandai dengan garis relevansi yang derajat kemiringannya (slope)

grafik pada gambar di atas menunjukkan kemiringan positif hal ini

searah dengan kemiringan slope grafik provinsi dan nasional. Ini

menunjukkan bahwa tingkat kemajuan capaian indikator di daerah

sama dengan tingkat kemajuan yang terjadi secara provinsi atau

nasional. Dengan demikain capaian indikator di daerah relevan

terhadap kemajuan capaian indikator di tingkat provinsi dan nasional.

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

50

BAB IV

TINJAUAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1. Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien

serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam

rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan

daerah diselenggarakan secara profesional, partisipatif, transparan

dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Berbagai prioritas merupakan upaya untuk mengarahkan

program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun

anggaran 2011 dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan didalam RPJMD tahun 2011-2015 serta RKPD

tahun 2011 yang selanjutnya diformulasikan kedalam Kebijakan Umum

APBD.

Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2011

hingga tahun 2013 terus mengalami peningkatan. Dari setiap

anggaran yang disahkan dalam anggaran pendapatan dan belanja

daerah tiap-tiap satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) mendapat

dana sesuai dengan prioritas dan target yang ingin di capai oleh

pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir, salah satunnya dana yang

disiapkan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan

yang secara tidak langsung di arahkan kepada beberapa SKPD yang

berkaitan langsung dengan pertumbuhan kemiskinan yang ada di

Kabupaten Rokan Hilir.

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

51

2,495,051,527,808.00

2,600,118,103,348.00

2,910,059,991,447.00

2,200,000,000,000.00

2,300,000,000,000.00

2,400,000,000,000.00

2,500,000,000,000.00

2,600,000,000,000.00

2,700,000,000,000.00

2,800,000,000,000.00

2,900,000,000,000.00

3,000,000,000,000.00

2011 2012 2013

Jumlah APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013

Gambar 4.1

Jumlah APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013

4.2 Dinas Pendidikan

Peningkatan akses pelayanan dasar yang terpenting bagi

kelompok masyarakat miskin antara lain adalah di bidang pelayanan

pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin diharapkan mampu

menikmati pelayanan pendidikan yang wajar sehingga mereka

mampu menjadi insan yang berguna dan tidak mewariskan

kemiskinan sebagaimana yang dialami oleh orang tua mereka

Dinas Pendidikan adalah salah satu SKPD yang berperan

penting dalah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir.

Melalui peninjauan dan target-target yang dimiliki oleh Dinas

Pendidikan dalam meminimalisir jumlah anak putus sekolah,

meningkatkan jumlah angka melek huruf pada masyarakat terutama

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

52

pada anak usia sekolah serta meningkatkan angka partisipasi sekolah

di kalangan anak usia sekolah. Untuk mewujudkan semua target

tersebut Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menjadikan pendidikan

sebagai prioritas utama dalam rangka pembangunan daerah

Kabupaten Rokan Hilir.

Jumlah dana yang diberikan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

pada dinas pendidikan juga mengalami peningkatan setiap

tahunnya .

513,565,118,386.00

540,459,530,075.00

614,106,220,324.00

460,000,000,000.00

480,000,000,000.00

500,000,000,000.00

520,000,000,000.00

540,000,000,000.00

560,000,000,000.00

580,000,000,000.00

600,000,000,000.00

620,000,000,000.00

640,000,000,000.00

2011 2012 2013

Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas

Pendidikan Tahun 2011-2013

Gambar 4.2

Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas Pendidikan

Tahun 2011-2013

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

53

4.3 Dinas Kesehatan

Selain pendidikan, pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan

oleh masyarakat miskin adalah pelayanan kesehatan. Status

kesehatan yang baik, akan dapat meningatkan produktivitas dalam

bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Kondisi tersebut akan

memungkinkan mereka memperoleh penghasilan yang lebih baik dan

keluar dari kemiskinan.

Bagi masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan

kesehatan itu menjadi sangat mahal, untuk itu pemerintah daerah

Kabupaten Rokan Hilir melalui dinas kesehatan memiliki beberapa

program untu meringankan beban masyakat miskin yang ada di

Kabupaten Rokan Hilir dengan memberikan pengobatan gratis bagi

masyarakat tidak mampu.

Prioritas target Indikator utama yang digunakan untuk

menganalisis kondisi kemiskinan di bidang kesehatan adalah : (1)

Angka Kematian Bayi (2) Angka Kematian Ibu Melahirkan (3) Prevalensi

Balita Gizi Buruk . Ketiga indikator utama ini mengambarkan capaian

(outcome) pembangunan di bidang kesehatan dan mewakili tujuan

yang hendak dicapai oleh suatu program pembangunan daerah dan

nasional

Selain dari memberikan pengobatan gratis pemerintah daerah

Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Kesehatan juga memiliki target

untuk mengurangi angka kematian bayi, angka kematian balita,

angka kematian ibu melahirkan serta angka gizi buruk pada anak-

anak. Untuk itu dana untuk Kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir

mengalami peningkatan disetiap tahunnya .

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

54

132,968,671,110.00

157,732,047,507.00

172,075,112,432.00

-

20,000,000,000.00

40,000,000,000.00

60,000,000,000.00

80,000,000,000.00

100,000,000,000.00

120,000,000,000.00

140,000,000,000.00

160,000,000,000.00

180,000,000,000.00

200,000,000,000.00

2011 2012 2013

Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas

Kesehatan Tahun 2011-2013

Gambar 4.3

Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas Kesehatan

Tahun 2011-2013

4.4 Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Masyarakat

Selain dari pendidikan dan kesehatan pelayanan infrastruktur

dasar seperti sanitasi, air bersih, energi listrik, perumahan layak huni,

infrastruktur lingkungan lainnya perlu diperhatikan agar mereka dapat

hidup dalam kondisi yang layak dan dapat mengurangi beban hidup

(living cost) yang semakin tinggi pula.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar ini, dilakukan sebagai

tindakan preventif guna mengantisipasi ekses dari ketidakmampuan

seluruh penduduk miskin

Dinas sosial dan badan pemberdayaan masyarakat memiliki

peran yang hamper sama dalam penanggulangan kemiskinan yaitu

memberdayakan masyarakat agar tidak bergantung pada

pemerintah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari melaui pelatihan-

pelatihan yang difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

55

Selain dari pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh

BAPEMAS pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga memberikan sebuah

rumah layak huni (RLH) kepada masyarakat tidak mampu yang

tersebar di setiap desa sekecamatan Kabupaten Rokan Hilir .

86,923,095,217.00

55,134,695,755.00

65,346,912,186.00

4,677,561,394.00

4,427,078,346.00

5,358,754,772.00

-

10,000,000,000.00

20,000,000,000.00

30,000,000,000.00

40,000,000,000.00

50,000,000,000.00

60,000,000,000.00

70,000,000,000.00

80,000,000,000.00

90,000,000,000.00

100,000,000,000.00

2011 2012 2013

Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas

Pendidikan Tahun 2011-2013

Dinas Sosial

BAPEMAS

Gambar 4.4

Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas Pendidikan

Tahun 2011-2013

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

56

BAB V

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANANGGULANGAN

KEMISKINAN

Berhasil atau tidaknya sebuah program tak terlepas dari

koordinasi dan pengendalian sebuah program yang sedang

dilaksanakan, alur koordinasi program penanggulangan kemiskinan

sebabaimana ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

No 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk mengatur mekanisme kerja TKPK

Daerah, dimana koordinasi program penanggulangan kemiskinan

secara berkala dilakukan baik di tngkat kabupaten, provinsi dan pusat.

5.1. Koordinasi penanggulangan kemiskinan

Adapun koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir adalah : Koordinasi dengan kelompok kerja Kabupaten

yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang

melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan, dalam

hal ini TKPK Daerah Kabupaten Rokan Hilir melakukan rapat koordinasi

tentang program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di

Kabupaten Rokan Hilir baik yang bersumber dari dana APBD

Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.

5.2. Permasalahan pelaksanaan koordinasi penanggulangan

kemiskinan

Adapun permasalahan dalam pelaksnanaan koordinasi

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bintan adalah :

a. SKPD yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan

belum sepenuhnya dapat menggunakan data terpadu yang di

berikan oleh pihak TNP2K;

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

57

b. Belum terintegrasinya program kemiskinan di Kabupaten Rokan

Hilir, karena lemahnya pemahaman SKPD terhadap sasaran

kegiatan penanggulangan kemiskinan;

c. Masih lemahnya koordinasi SKPD pelaksana program

penanggulangan kemiskinan kepada program-program pusat

yang ada di daerah.

5.3. Pengendalian program penanggulangan kemiskinan

Pengendalian program kemiskinan dilakukan 3 bulan sekali

dengan melakukan rapat evaluasi program-program

penanggulangan kemiskinan yang di pimpin langsung oleh Wakil

Bupati Rokan Hilir selaku Ketua TKPKD Kabupaten Rokan Hilir, dalam

rapat tersebut SKPD pelaksana mempersentasikan capaian program

kegiatan serta permasalahan dan kendala yang dihadapai pada

pelaksanaan kegiatan senjutnya dilakukan pembahasan per SKPD,

selain itu juga dilakukan pemantauan lapangan oleh sekretariat TKPKD

Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini Bappeda Kabupaten Rokan Hilir.

5.4. Penanganan pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat biasanya di salurkan dengan berbagai

saluran, laporan biasanya di lakukan melalui kepala desa/lurah, dan

dapat melakukan pegaduan langsung ke sekretariat TKPKD

Kabupaten Rokan Hilir.

5.5. Rekomendasi koordinasi dan pengendalian

Dari hasil koordinasi dan pengendalian yang telah dilakukan

oleh Tim TKPKD Kabupaten Rokan Hilir dapat di rekomendasikan hal-hal

sebagai berikut:

a. Perlunya melakukan koordinasi melalui rapat-rapat koordinasi

program kemiskinan paling tidak setiap bulan;

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

58

b. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap data penduduk

miskin yang dikeluarkan oleh TNP2K, karena hasil verifikasi yang

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bekerjasama

dengan pihak BPS Kabupaten Rokan Hilir terdapat beberapa

perubahan;

c. Perlu adanya singkronisasi program-program pusat yang terkait

dengan penanggulangan kemiskinan di daerah sehingga

daerah mengetahui perkembangan program tersebut.

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

59

BAB VI

KESIMPULAN DAN RINGKASAN

6.1 Kondisi Umum Kemisinan

Rokan Hilir memiliki indek kedalaman kemiskinan di atas provinsi

Riau, dimana persentase kedalaman kemiskinan kabupaten Rokan Hilir

pada posisi 0,92 % sedangkan provinsi Riau sebesar 1,36 %.

Adapun perbandingan ke dalaman kemiskinan dalam satu

wilayah Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir menempati posisi ke

Empat setelah Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai. Sedangkan

tingkat kedalaman kemiskinan yang paling rendah adalah Kota

Pekabaru dengan persentase mendekati angka 0,46 % dan tingkat

kedalaman kemiskinan yang paling tinggi adalah Kepulauan Meranti

dengan presentase sebesar 7,96 %.

Tingkat Kemiskinan dikabupaten Rokan Hilir priode Tahun 2004

sampai dengan Tahun 2006 mengalami angka yang fluktuatif, dimana

dari angka kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak

49.400 jiwa menurun pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin

menjadi 38.325 jiwa, terjadi penurunan sebanyak 11.075 jiwa. Pada

tahun 20097 sampai dengan tahun 2008 kembali mengalami kenaikan

dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 61.300 jiwa. Pada tahun

2009 sampai dengan tahun 2012 jumlah penduduk miskin kembali

mengalami penurunan menjadi 44.600 jiwa.

6.2 Dukungan Daerah

Program-program unggulan daerah adapun dukungan program

daerah antara lain sesuai dengan dokumen strategi penanggulangan

kemiskinan adalah sebagai berikut :

Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

60

Program peningkatan pelayanan dan rujukan bagi

masarakat miskin

Program peningkatkan ketahanan pangan masyarakat

Program pendidikan menengah

Program pembangunan rumah layak huni

6.3 Rencana aksi dan tindak lanjut

Hasil pembahan rapat penanggulangan kemiskinan segera

ditindaklanjuti oleh SKPD pelaksana kegiatan penanggulangan

kemiskinan. Adapun rencana aksi kedepan dalam hal kegiatan

penanggulanggulangan kemiskinan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

akan memprioritaskan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan

pada kecamatan-kecamatan yang angka kemiskinannya masih relatif

tinggi.