i

TOLOK UKUR

“DEFEND DEMOCRATIC LEGALITY” SEBAGAI

TUGAS KONSTITUSIONAL POLISI TIMOR LESTE

Tesis

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

MARCOS BELARMINO DE ARAUJO, S.H.

NIM : 322014901

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

2016

ii

TOLOK UKUR

“DEFEND DEMOCRATIC LEGALITY”

TUGAS KONSTITUSIONAL POLISI TIMOR LESTE

Tesis

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

MARCOS BELARMINO DE ARAUJO, S.H.

NIM : 322014901

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

2016

iii

iv

v

vi

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa atas segala rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis

dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulis menyadari sepenuhya,

tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, penulisan

tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh

karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan

ucapan terimakasih kepada:

1. Keluargaku tercinta, yang telah memberikan doa, serta

dukungan untuk menyelesaikan Tesis ini.

2. Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., Msi selaku Dekan

FH UKSW.

3. Bapak Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum. dan Bapak Arie

Siswanto, SH., M.Hum. selaku pembimbing.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum UKSW yang telah

berkenan memberikan pengetahuan selama penulis

menjalani masa perkuliahan.

5. Bapak dan Ibu staf pegawai Fakultas Hukum UKSW

yang telah memberikan banyak kemudahan dan

dukungan dalam masa perkuliahan.

6. Teman-teman di Timor-Leste yang telah memberikan

motivasi kepada penulis dalam penulisan Tesis ini.

vii

7. Teman-teman angkatan penulis di Program Studi

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UKSW dan

seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu, terimakasih atas segala dukungannya.

Semoga dengan terselesaikannya Tesis ini dapat

berguna bagi penelitian di masa depan, khususnya bagi

perkembangan kemajuan Ilmu Hukum.

Salatiga, September 2016

MARCOS BELARMINO DE ARAUJO

viii

Kata Pengantar

Tesis ini membahas tugas konstitusional Polisi Timor

Leste dalam membela Democratic Legality” dengan isu

utamanya menstudi mengenai tolok ukur “defend the

democratic legality” dari tugas PNTL tersebut. Penelitian

penulis ini, dengan demikian bermaksud untuk mengetahui

tolok ukur “defend the democratic legality” sebagai tujuan

police force dari PNTL sebagaimana diamanatkan dalam

konstitusi Timor Leste.

Untuk maksud tujuan itu, maka dalam penulisan tesis

ini disusun pembahasannya yang terdiri dari empat bab

sebagai berikut. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi

mengenai latar belakang masalah yang memaparkan isu

penelitian yaitu “defend the democratic legality” yang

merupakan tugas konstitusional dari PNTL. Selain itu juga

memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian dan metode penelitian.

Bab II merupakan kajian mengenai konsepsi kepolisian

terkait dengan negara hukum. Pada tataran konseptual ini,

penulis akan menggali konsep negara hukum, konsep

demokrasi dan konsep perpolisian meliputi konsep kepolisian

sebagai organ negara, konsep tugas kepolisian dan konsep

Community Policing.

ix

Bab III membahas tentang konsep dan tolok ukur

“defend the democratic legality” sebagai tujuan police force dari

PNTL sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Timor

Leste. Pada tataran historis, penulis akan membahas sejarah

singkat terbentuknya PNTL di Timor Leste dan dalam tataran

analisis, penulis akan menganalisis tolok ukur “defend the

democratic legality” sebagai tujuan police force dari PNTL

sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Timor Leste.

Bab IV merupakan bab Penutup yang berisi mengenai

kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan tujuan

penelitian. Pada akhir bab ini penulis akan mengemukakan

sarannya terkait preskriptif “defend the democratic legality”

sebagai tujuan police force dari PNTL sebagaimana

diamanatkan dalam konstitusi Timor Leste.

Atas pembahasan demikian, penulis mempunyai

harapan bahwa tesis ini akan memberikan sumbangan bagi

pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya mengenai tolok

ukur “defend the democratic legality” yang merupakan tugas

konstitusional dari PNTL. Di samping itu, secara praktis hasil

dari pengkajian penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

bagi pemerintah Timor Leste dan PNTL sebagai pengetahuan

mengenai tolok ukur “defend the democratic legality” yang

merupakan tugas konstitusional dari PNTL.

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................. i

LEMBAR PERSETUJUAN .................................................... iii

UCAPAN TERIMA KASIH..................................................... iv

KATA PENGANTAR ............................................................ vi

DAFTAR ISI ........................................................................ viii

ABSTRAKSI ........................................................................ x

BAB I PENDAHULUAN .......................................................... 1

A Latar Belakang Masalah ............................................... 1

B Rumusan Masalah ......................................................... 7

C Tujuan Penelitian ......................................................... 7

D Manfaat Penelitian ........................................................ 8

E Landasan Teori .............................................................. 8

F Metode Penelitian ......................................................... 12

G Sistematika Penulisan .................................................. 14

BAB II TUGAS KEPOLISIAN DAN NEGARA HUKUM .............. 16

A Konsep Negara Hukum .................................................. 16

B Konsep Demokrasi ....................................................... 21

C Konsep Kepolisian ......................................................... 25

1. Konsep Kepolisian Sebagai Organ Negara ....................... 25

2. Konsep Tugas Kepolisian ............................................... 27

3. Konsep Community Policing ............................................ 32

xi

BAB III TOLOK UKUR TUGAS KONSTITUSIONAL POLISI

TIMOR LESTE DALAM MEMBELA DEMOCRATIC LEGALITY . 36

A Polisi Nasional Timor Leste ............................................ 36

B Konsep “Democratic Legality” Negara Republik

Demokratis Timor-Leste ................................................. 39

C Tolok Ukur Tugas Konstitusional PNTL Dalam Membela

Democratic Legality ........................................................ 46

BAB IV PENUTUP ................................................................... 64

A Kesimpulan ................................................................... 64

B Saran .......................................................................... 67

DAFTAR PUSTAKA ................................................................. 69

xii

Abstrak

Penelitian ini membahas tolok ukur tugas konstitusional Polisi Nasional Timor Leste (PNTL) dalam

membela democratic legality.

Preambule dan Section 1 ayat (1) Constitution of The Democratic Republic of Timor-Leste menekankan bahwa Timor Leste adalah democratic state “based on the rule of law.”

Negara Republik Demokrasi Timor Leste sebagai suatu organisasi memiliki alat perlengkapan untuk merealisasikan

tujuan negara (staatswill). Salah satunya adalah PNTL. Sebagai organ negara, legitimasi Polisi Nasional Timor-Leste termaktub dalam Constitution of The Democratic Republic of Timor-Leste, Decree-Law No. 13/2004 tentang Disciplinary Regulation of The National Police Of Timor-Leste, Decree-Law No 9/2009 tentang Organic Law of Timor-Leste’s National Police (PNTL), Decree-Law No 43/2011 tentang Legal Regime On The Use of Force.

Dalam Section 147 Constitution of The Democratic Republic of Timor-Leste yang mengatur mengenai Police dan security forces dinyatakan bahwa “defend the democratic

legality” merupakan salah satu tugas konstitusional PNTL. Sedangkan di dalam Article 1 ayat (1) Decree-Law No 9/2009

menyatakan bahwa: “Timor-Leste’s National Police, hereinafter referred to in short as PNTL, is a security force whose mission is to defend democratic legality, guarantee people’s security and property, and safeguard citizens’ rights in accordance with the Constitution and the Law.”

Dengan demikian tugas PNTL dalam membela

democratic legality merupakan suatu keniscayaan yang berlandaskan konstitusi dan hukum yang berlaku di Timor Leste. Untuk itu penulis berpendapat bahwa PNTL dalam

melakukan tugasnya “defend the democratic legality” harus bersandar pada tolok ukur yang diamanatkan oleh

Constitution of The Democratic Republic of Timor-Leste, yaitu: 1) menjamin keamanan warga negara dan berprinsip non-

partisan; 2) mencegah kejahatan dengan menjunjung tinggi HAM; dan 3) bertindak dalam koridor hukum.

Kata Kunci: Polisi Nasional Timor Leste, democratic legality, tugas konstitusional polisi

xiii

Lembaran Persyaratan Orisinalitas Tesis.

Yang bertanda tangan di bahwa ini:

Nama : Marcos Belarmino De Araujo

NPM : 322014901

Judul Tesis : Defend Democratic Legality” Tugas Konstitusional Polisi Nasional Timor Leste.

Dengan ini saya Menyatakan bahwa sesungguhnya dan penuh kesadaran dalam penulisan ini yang berjudul Defend Democratic Legality,Tugas konstitusional Polisi Timor Leste.,tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih sebagian atau seluruh karya tulis orang lain tampa menyebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi ,saya bersedia dicabut hak saya sebagi lulusan Program Magister Ilmu Hukum, pada Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Kristen Satya Wacana,atau dicabut gelar yang telah diberikan serta akibat hukum lainnya.

Demikianlah peryataan ini saya buat dan dapat di pertanggung jawabkan,tampa paksaan dari pihak manapun.

Sala Tiga,Tanggal 07 Oktober 2016.

Marcos Belarmino De Araujo