P E R L I N D U N G A N HAK KONSTITUSIONALMASYARAKAT HUKUM

ADAT

oleh:DR.H.M Akil Mochtar SH.

MH.

Van Vollenhouven(19 Lingkaran Hukum Masyarakat Hukum Adat)

1. Lingkaran Hukum Aceh 2. Lingkaran Hukum Tanah

Gayo3. Lingkaran Hukum

Minangkabau4. Lingkaran Hukum

Sumatera Selatan5. Lingkaran Hukum Melayu6. Lingkaran Hukum Bangka

Belitung7. Lingkaran Hukum

Kalimantan cth. Tanah Dayak

8. Lingkaran Hukum Minahasa9. Lingkaran Hukum

Gorontalo

10. Lingkaran Hukum Sulawesi Selatan

11. Lingkaran Hukum Toraja12. Lingkaran Hukum Maluku

dan Ambon13. Lingkaran Hukum Irian Jaya 14. Lingkaran Hukum Pulau

Timor15. Lingkaran Hukum Bali

Lombok16. Lingkaran Hukum Jawa

Timur, Jawa Tengah, Madura17. Lingkaran Hukum Surakarta18. Lingkaran Hukum Jawa Barat19. Lingkaran Hukum Ternate

M. Jaspan

Melalui kriteria bahasa, daerah kebudayaan, dan susunan masyarakat, menemukan adanya:

49 suku di Sumatera7 di Jawa73 di Kalimantan117 di Sulawesi30 di Nusa Tenggara41 di Ambon Maluku49 di Irian Jaya

.Permasalahan.

1. Apa itu definisi dari masyarakat hukum adat?

2. Instrumen apa yang dapat melindungi hak masyarakat hukum adat?

3. Bagaimana masyarakat hukum adat dapat mempertahankan hak-hak konstitusionalnya?

Konsepsi Masyarakat Hukum Adat

1. Konsep Antropologi Hukum + Hukum Nasional Indonesia

2. Soerjono Soekanto (mengutip Soepomo), membagi masyarakat Hukum Adat berdasarkan:

a) Dasar dan Susunannya pertalian suatu keturunan (geneologi), lingkungan (territorial), dan gabungan keduanya

b) Bentuknya tunggal, bertingkat, dan berangkai

3. Kusumadi Pudjosewojo

Masyarakat Hukum ≠ Masyarakat Hukum Adat

Instrumen Internasional (Hak Masyarakat Hukum Adat sebagai HAM)

• 3 Dokumen HAM yang UtamaUniversal Declaration of Human Rights (UDHR)International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ECOSOC)

World Council of Indigenous People (WCIP) tahun 1966. Working Group on Indigenous People (WGIP) melalui persetujuan Dewan Sosial dan Ekonomi PBB tahun 1982Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Convention No. 169) tahun 1989 entitas masyarakat adat semakin diakui oleh banyak negara

Tidak mengatur

secara tegas hak-hak masy.

Hukum adat

• Earth Summit (1992)a. Rio Declaration on Environment and

Development (prinsip ke-22)b. Agenda 21 (Chapter 26)

• United Nation Permanent Forum on Indigenous People (2000) mengesahkan United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People (UNDRIP) 12 September 2007 (Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatanganinya)

diakui secara rinci hak-hak masyarakat hukum adat baik yang bersifat individu maupun kolektif, mulai dari bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lainnya

Instrumen Internasional (Hak Masyarakat Hukum Adat sebagai HAM)

Perlindungan terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat

a. Sebelum Perubahan UUD 1945 Pasal 18 UUD 1945 mengakui adanya Hak Asal Usul dalam Daerah-Daerah istimewa

UU Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998, UU No. 5/1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 11/1966 tentang Pertambangan, dan UU No.5/1967 tentang Kehutanan

b. Sesudah Amandemen Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 (amandemen II), Pasal 32 UUD 1945 (amandemen IV)

UU UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No.39/1999 tentang HAM, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 31/2004 tentang Perikanan, dan UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulaukecil Perda Perda No.2/2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat, Perda No. 3/2001 tentang Desa Pakraman, dan Keputusan Bupati Tana Toraja No. 2/2001 tentang Pemerintahan Lembang

Mekanisme Judicial Review (Constitutional review)

Persyaratan Formal [Pasal 18 ayat (2) UUD 1945], Masyarakat Hukum Adat harus memiliki kualifikasi:1. Sepanjang masih hidup

2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat

3. Sesuai dengan prinsip NKRI yang diatur dalam UU

Legal Standing Masyarakat Hukum Adat

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-V/2007 MK memberikan penafsiran terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 41 ayat (1) huruf b UU MK

Penafsiran terhadap Kualifikasi Masyarakat Hukum Adat (berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-V/2007)

1. Suatu kesatuan masyarakat hukum ada secara de facto masih hidup (actual existence), baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun yang bersifat fungsional, setidaknya-tidaknya mengandung unsur-unsur:

Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling);

Adanya pranata pemerintahan adat; Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; Adanya perangkat norma hukum adat; dan Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang

bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.

2. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut:

1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah;

2. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Penafsiran terhadap Kualifikasi Masyarakat Hukum Adat(berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-V/2007)

3. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Masyarakat Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak menggangu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu:

Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penafsiran terhadap Kualifikasi Masyarakat Hukum Adat (berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-V/2007)

Pihak yang dapat Mewakili Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Pemohon di MK

1. Kepala adat atau pemimpin masyarakat adat yang memperoleh surat kuasa khusus dari masyarakat hukum adat. Kepala adat tersebut akan bertindak untuk dan atas nama kepentingan masyarakatnya dan bukan untuk kepentingan pribadi; atau

2. Organisasi atau kumpulan orang yang memiliki perhatian tentang masalah masyarakat hukum adat. Mereka memperoleh surat kuasa khusus dari Kepala adat dan masyarakat hukum adat dengan pendamping selain kuasa hukum Pemohon harus dilengkapi dengan surat keterangan khusus.

.Terimakasih.

P E R L I N D U N G A N HAK KONSTITUSIONALMASYARAKAT HUKUM

ADAT

oleh:DR.H.M Akil Mochtar SH.

MH.