Pedoman penerapan jaminan_mutu_bokar_final

PEDOMAN

PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU BOKAR

DIREKTORAT MUTU DAN STANDARDISASI DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2011

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ………………………….. i

DAFTAR ISI …………………………………... ii

DAFTAR LAMPIRAN …………………………. iii

I PENDAHULUAN …………………………....... 1

II. TUJUAN DAN SASARAN ……………………. 2

III. RUANG LINGKUP ……………………………. 3

IV. ACUAN NORMATIF ………………………….. 3

V. ISTILAH DAN DEFINISI …………………....... 4

VI. PERSYARATAN UPPB ………………………. 5

VII PERSYARATAN PENERAPAN JAMINAN MUTU BOKAR ……………….........................

6

VIII PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL – BOKAR (SKA-B) ...............................

14

LAMPIRAN ……………………………………..

iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Uraian Halaman

1 Contoh AD dan ART UPPB ................... 17

2 Contoh Format Dokumen Penerapan Sistem Jaminan Mutu UPPB ...................

34

3 I. Koagulan yang telah diteliti oleh Pusat Penelitian Karet PT Riset Perkebunan Nusantara (No surat 169/RPN/IV/2011) dan

II. Rekomendasi Bahan Penggumpal Lateks dari Pusat Penelitian Karet, Balai Penelitian Karet Sembawa, Palembang, Sumatera Selatan (Surat Nomor : 112/BPS/KHP/IV/2011).

………………………………………………

72 4 Laporan Penerbitan SKA-B ……………. 74

1

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU

BOKAR

I. PENDAHULUAN

Karet merupakan salah satu komoditi pertanian andalan dan merupakan sumber penerimaan devisa negara Indonesia yang cukup penting. Sebagai negara penghasil karet terbesar ke dua di dunia setelah Thailand, produktivitas dan mutu bokar Indonesia masih belum seperti yang diharapkan. Dalam rangka pengembangan mutu bokar telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 38/Permentan/OT.140/8/2008 tanggal 12 Agustus tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan Dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri perdagangan No.53/M-DAG /PER /10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standar Indonesia Rubber. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut perlu pembinaan pembinaan penerapan jaminan mutu di tingkat UPPB, agar bokar yang dihasilkan dan diperdagangkan memenuhi standar yang dipersyaratkan. Bagi UPPB yang telah menerapkan Sistem Jminan Mutu akan memperoleh nomor register dari Dinas kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan selanjutnya UPPB tersebut dapat menerbitkan Surat Keterangan Asal Bokar (SKA B). Adanya SKA-B merupakan jaminan bahwa Bokar yang diperdagangkan tersebut dihasilkan oleh UPPB yang sudah diregistrasi. Dalam rangka memfasilitasi proses penerapan jaminan mutu Bokar untuk nilai tambah dan daya saing ekspor maka Ditjen PPHP Pedoman Jaminan Mutu yang dapat menjadi acuan bagi UPPB dalam menerapkan Standar Jaminan Mutu.

2

dan reviatalisasi perkebunan melalui Gerakan Nasional Perbaikan mutu Bahan Olahan Karet (Bokar). Kebijakan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pembinaan penerapan jaminan mutu di tingkat Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) agar bokar yang diperdagangkan memenuhi standar yang dipersyaratkan. Penerapan sistem jaminan mutu juga bertujuan untuk menjamin konsistensi mutu bokar dan ketertelusuran asal-usul produk yang dihasilkan. Penerapan jaminan mutu produk hasil pertanian adalah sertifikat jaminan mutu dan atau label yang menyatakan kesesuaian produk terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang diacu atau keterangan lain dari otoritas yang berwenang yang menunjukan jaminan mutu produk. Untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu, UPPB harus menerapkan sistem jaminan mutu agar mutu bokar memberikan nilai tambah dan daya saing terhadap produk pertanian. Dalam rangka memfasilitasi penerapan sistem jaminan mutu pada UPPB, maka Direktorat Mutu dan Standardisasi, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian perlu menyusun Pedoman Penerapan Sistem Jaminan Mutu Bokar Bersih pada UPPB.

II. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Sebagai acuan bagi UPPB dalam menerapkan Sistem Jaminan Mutu Bokar agar mampu menghasilkan bokar yang bermutu secara konsisten.

2. Sasaran

Dalam penerapan sistem jaminan mutu Bokar sasarannya adalah : UPPB dan Pembina mutu/penyuluh.

3

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini meliputi persyaratan UPPB; persyaratan penerapan jaminan mutu bokar, penerbitan Surat Keterangan Asal Bokar (SKA-B). IV. ACUAN NORMATIF

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

(Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 4437).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199,Tambahan Lembaran Negara 4020).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737).

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 08/MPP/Kep/5/1986 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Perdagangan jis keputusan Menteri Perindustrian dan Perdangan Nomor 384/MPP/Kep/8/1999.

8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.

4

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007.

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan /OT.140/2/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian.

12. Peraturan Menteri Pertanian No.38/Permentan/OT.1401/8 /2008 tentang Pedoman dan Pengolahan Bahan Olah Karet (Bokar).

13. Peraturan Menteri perdagangan No.53/M-DAG /PER /10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standar Indonesia Rubber.

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Permentan/ OT.140/ 12/ 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

V. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Lateks adalah getah segar berbentuk cair dan berwarna

putih susu yang keluar dari sadapan pohon karet Hevea brasiliensis.

2. Bahan olah karet yang selanjutnya disebut BOKAR adalah lateks dan atau gumpalan yang dihasilkan pekebun kemudian diolah lebih lanjut secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan.

3. Kontaminan adalah bahan lain bukan karet yang tercampur dalam proses pengolahan bokar dan berpengaruh menurunkan mutu.

4. Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR yang selanjutnya disebut UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai

5

tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran BOKAR.

5. Surat Tanda Registrasi UPPB yang selanjut-nya disebut STR-UPPB adalah dokumen tertulis sebagai bentuk legalitas terdaftar dari pemerintahan kabupaten/kota yang menunjuk-kan bahwa kegiatan pengolahan dan pemasaran BOKAR mendapat bimbingan dan pembinaan dari pemerintah.

6. Surat Keterangan Asal Bokar yang selanjutnya disebut dengan SKA B adalah dokumen tertulis yang diterbitkan UPPB sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan bokar yang menjelaskan tentang nama dan alamat pengolah, jenis, berat timbangan serta tingkat mutu BOKAR.

7. Pedagang Bokar adalah perorangan warga Negara Indonesia dan atau perusahaan yang terdaftar pada instansi berwenang yang melakukan kegiatan pembelian BOKAR di tingkat usahatani dan menjualnya kembali kepada pabrik pengolahan Bokar atau industri karet.

8. Nomor Registrasi adalah nomor yang diberikan kepada UPPB yang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

VI. PERSYARATAN UPPB

Persyaratan UPPB dalam penyiapan sistem jaminan mutu bokar adalah :

1. UPPB dibentuk oleh satu atau lebih kelompok pekebun. 2. Luas areal kebun minimal 100 ha dengan produksi lateks

minimal 800 kg setiap tiga hari. 3. Memiliki fungsi pengolahan dan atau pemasaran bokar. 4. Memiliki tenaga teknis terampil untuk mengembangkan

keterampilan dan pendampingan, kegiatan penyadapan, penggunaan peralatan, pelaksanaan pengolahan dan atau pemasaran serta pengenalan baku/persyaratan mutu.

6

5. Mengembangkan usaha dengan melakukan kemitraan antara lain meliputi kerjasama penyediaan bahan penggumpal, sarana produksi, pemasaran, transportasi dan permodalan.

6. Mempunyai kepengurusan minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang tidak bisa dirangkap oleh pengurus kelompok pekebun.

7. UPPB mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) yang disusun dan ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota kelompok pekebun.

8. UPPB mempunyai sarana kerja untuk bidang administrasi dan teknis sesuai dengan fungsinya.

VII. PERSYARATAN PENERAPAN JAMINAN MUTU

BOKAR Persyaratan penerapan sistem jaminan mutu Bokar terdiri atas : 1. Persyaratan Manajemen 1.1 Organisasi :

UPPB dapat berfungsi sebagai unit lembaga produksi yang menghasilkan dan atau memperdagangkan produk bokar bermutu, harus mempunyai susunan pengurus minimal sebagaimana tercantum pada struktur organisasi di bawah ini.

7

Bagan. 1 Struktur Organisasi UPPB Contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran 2.

1.1.1 Kriteria Pengurus UPPB dipersyaratkan sebagai berikuti : 1) Berasal dari anggota Poktan/pokbun; 2) Dipilih sesuai dengan AD dan ART UPPB; 3) Tidak mempunyai jabatan rangkap di kelompok.

1.1.2 Tugas dan Fungsi Pengurus minimal mempunyai tugas

sebagai berikut : 1.1.2.1 Ketua :

1) Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan tugas serta bertanggungjawab penuh terhadap operasional unit usaha UPPB;

2) Melakukan inovasi dan pengembangan terhadap unit usaha untuk meningkatkan kompetensi, omset dan laba

3) Mencari peluang pasar; 4) Melakukan koordinasi dengan instansi teknis;

Bendahara

Ketua

Sekretaris

Bidang Pembelian dan

Pemasaran

Bidang

Saprodi

Bidang

Teknis

Bidang

Pengawasan

PPoktan/Gapoktan

8

5) Memfasilitasi pertemuan anggota minimal satu kali dalam setahun pada waktu setelah pengawasan internal dilakukan;

6) Melakukan dokumentasi terhadap semua keputusan tentang petani yang memperoleh persetujuan maupun petani yang memperoleh sanksi.

1.1.2.2 Sekretaris :

1) Membantu ketua dalam menyusun dan melaksanakan administrasi;

2) Bersama dengan bidang pengawasan mendata anggota dengan form pendaftaran yang minimal berisi : Nama Petani, Nama Kelompok, Nama UPPB, Nomor Anggota, Lokasi Kebun (Desa, Kec), Luas Lahan, Jumlah Tegakan (TBM/TM), Prediksi Produksi);

3) Mengagendakan surat masuk dan surat keluar 4) Menyimpan arsip-arsip UPPB; 5) Membuat buku/kartu anggota; 6) Membuat laporan pertemuan-pertemuan di UPPB.

1.1.2.3 Bendahara :

1) Membantu ketua dalam urusan keuangan; 2) Membuat buku kas harian; 3) Membuat laporan bulanan transaksi penjualan; 4) Membuat laporan bulanan pengeluaran; 5) Menyimpan rekening UPPB; 6) Membuat laporan keuangan setiap bulan maupun

laporan akhir tahun; 7) Menyiapkan perhitungan sisa hasil usaha dibuat setiap

akhir bulan berjalan untuk memudahkan penghitungan bonus dan dana jasa bagi pengurus UPPB.

1.1.2.4 Bidang Teknis :

1) Melakukan kunjungan secara teratur kepada kelompok petani, saran-saran guna peningkatan kualitas produk serta jika ada permasalahan;

9

2) Melakukan penyuluhan kepada kelompok petani dalam rangka peningkatan produktivitas, penanganan pasca panen dan pengolahan bokar bersih serta pemasarannya;

3) Membantu kelompok dan atau pekebun melakukan pendataan untuk keperluan pengisian buku harian petani;

4) Melakukan pembinaan kepada kelompok petani agar dapat mengolah hasil sesuai standar internal.

1.1.2.5 Tugas Bidang Saprodi :

1) Menyediakan kebutuhan saprodi pekebun anggota / kelompok;

2) Menyalurkan kebutuhan saprodi kepada anggota / kelompok;

3) Membuat laporan penyaluran saprodi.

1.1.2.6 Tugas Bidang Pengawasan : 1) Melakukan pendaftaran / registrasi petani / kelompok; 2) Melakukan kunjungan secara rutin ke tempat-tempat

pooling/pembelian untuk memastikan prosedur pembelian dijalankan;

3) Menyusun laporan/dokumentasi terhadap hasil pengawasan, disampaikan kepada Ketua untuk dapat ditindaklanjuti.

1.1.2.7 Tugas Bidang Pembelian dan Pemasaran:

1) Melakukan pembelian bokar dari petani anggota

gapoktan sesuai prosedur pembelian yang ada; 2) Melakukan pengecekan kualitas bokar yang akan dibeli; 3) Melakukan pencatatan terhadap data-data termasuk

volume produk hasil pembelian yang dilakukan; 4) Menjamin bahwa bokar terjaga mutunya selama

pengangkutan dari kelompok tani ke gudang; 5) Melakukan pemasaran bokar; 6) Membuat laporan pembelian dan pemasaran.

10

2. Persyaratan Dokumentasi

Dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu, dokumen mutu yang dipersiapkan meliputi : dokumen penerapan sistem jaminan mutu bokar, Standar Prosedur Operasi (SPO) mulai dari penyadapan, pengolahan, penyimpanan sampai dengan pemasaran bokar sesuai dengan lingkup kegiatan UPPB. Dokumen pendukung dan formulir catatan yang diperlukan dalam rangka penerapan SPO bokar. Contoh dokumen penerapan sistem jaminan mutu bokar pada lampiran 2. 3. Persyaratan teknis

3.1. Persyaratan teknis mutu bokar meliputi :lateks kebun, sit angin,

slab dan lump yakni : 3.1.1 Baku mutu lateks kebun sebagai berikut :

1) Kadar Karet Kering (KKK) tidak melebihi 20%; 2) Bersih dari benda lain berupa kayu, daun dan

atau kontaminan; 3) Berwarna putih dan berbau segar.

3.1.2 Baku mutu sit angin sebagai berikut:

1) Bahan penggumpal yang digunakan asam semut atau bahan penggumpal lain yang direkomendasikan;

2) ketebalan lembaran sit untuk : • Mutu I : tebal >3 mm, • Mutu II : 5 mm dan • Mutu III : 10 mm;

3) Tidak terdapat kontaminan. 3.1.3 Baku mutu slab sebagai berikut :

1) bahan dasar diperoleh dari gumpalan lump mangkok dan atau gumpalan buatan dengan bahan penggumpalan asam semut;

11

2) gumpalan digiling atau dikempa untuk mengeluarkan air/serumnya;

3) ketebalan slab : • mutu I paling tebal 50 mm, • mutu II 100 mm • mutu III 150 mm.

4) tidak mengandung kontaminan; 5) selama penyimpanan tidak direndam dalam air atau terkena

sinar matahari langsung.

3.1.4 Baku mutu lump sebagai berikut : 1) tidak mengandung kontaminan 2 ) ketebalan lump :

• mutu I : < 50 mm, • mutu II : 100 mm • mutu III : 150 mm.

3) selama penyimpanan tidak direndam dalam air atau terkena sinar matahari langsung.

3.2. Bahan Penggumpal.

Bahan penggumpal yang digunakan adalah asam semut atau bahan penggumpal lain yang tidak merusak mutu karet sesuai rekomendasi Lembaga Penelitan Karet yang tercantum dalam Lampiran 3.

3.3 Persyaratan Pengolahan Bokar 3.1 Lateks. 1) Lateks merupakan bentuk awal produk yang diperoleh

melalui teknik penyadapan yang benar, dilakukan oleh tenaga terampil dengan meggunakan peralatan yang baik.

2) Teknik penyadapan yang benar merupakan cara penyadapan pohon dengan mempertimbangkan kondisi pohon, pola penyadapan, waktu dan frekwensi;

3) Tenaga terampil merupakan tenaga penyadap dari dalam

12

dan / atau luar keluarga pekebun untuk menghasilkan lateks tanpa merusak bidang sadap tanaman;

4) Peralatan yang baik merupakan peralatan yang digunakan pada kegiatan penyadapan hingga pengumpulan lateks memenuhi persyaratan kebersihan dan tidak korosif;

5) Untuk memperoleh lateks kebun sebagai berikut: - lateks hasil penyadapan di mangkok sadap dalam jangka

waktu paling lama 5 jam setelah penyadapan dikumpulkan pada wadah yang bersih dan kering.

- untuk menghindari penggumpalan secara alami, gunakan bahan pengawet sesuai anjuran lembaga penelitian karet.

- Apabila terjadi penggumpalan segera dipisahkan dari wadah agar tidak berpengaruh secara menyeluruh.

3.2. Sit angin Untuk mengolah lateks menjadi sit angin adalah sebagai berikut. 1) Lateks yang belum mengalami penggumpalan alami (pra-

koagulas) terlebih dahulu diencerkan dengan air bersih hingga kadar karet kering (KKK) menjadi 15%;

2) Lateks yang telah diencerkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, lebih dahulu disaring dengan alat penyaring berukuran 20 mesh;

3) Lateks yang telah disaring dimasukkan dalam bak penggumpal dan dibubuhi bahan penggumpal asam semut atau bahan penggumpal lainnya yang direkomendasikan;

4) Lateks dalam bak penggumpal yang telah dibubuhi bahan penggumpal dibiarkan membeku selama 2 hingga 6 jam sampai terbentuk gumpalan siap digiling; Gumpalan yang diperoleh dikeluarkan dari bak penggumpal kemudian dipipihkan dengan cara menekan gumpalan menggunakan tangan atau alat lain di atas alas yang dijaga kebersihannya;

5) Lembaran gumpalan kemudian digiling tipis dengan menggunakan mesin giling tangan (hand-mangel) polos sebanyak 4 kali, dan setiap kali menggiling jarak gigi pengatur disetel agar menghasilkan lembaran sit setebal 5 mm, kemudian digiling satu kali dengan gilingan beralur hingga

13

diperoleh ketebalan sit 3 mm; 6) Lembaran sit kemudian dicuci dengan air bersih untuk

mrnghilangkan bahan penggumpal yang tertinggal; 7) Lembaran sit yang diperoleh dikeringkan dengan cara

digantung diatas rak untuk diangin anginkan di udara terbuka selama paling kurang 10 hari dan tidak terkena sinar matahari langsung.

3.3 Slab Untuk menghasilkan slab sesuai baku mutu adalah sebagai berikut : 1) slab diperoleh dengan cara mengumpulkan lateks hasil

penyadapan dalam wadah dan selanjutnya dituang dalam bak penggumpal dengan ketebalan 50 mm, ditambahkan bahan pengumpal, diaduk dan dibiarkan hingga menggumpal;

2) gumpalan (koagulum) yang diperoleh selanjutnya dipipihkan dengan tangan atau pemukul kayu di atas yang bersih atau dengan menggunakan gilingan tangan (hand mangel), atau dengan menggunakan bahan dasar lump mangkok hasil penyadapan, yang dipipihkan dahulu dengan tangan atau pemukul kayu diatas alas yang bersih;

3) lump mangkok yang sudah dipipihkan ditata berjajar satu lapis dengan rapi dalam bak pembuku yang bersih dengan ketebalan tidak lebih 50 mm, kemudian disiram dengan lateks yang bersih dan telah dicampur dengan bahan penggumpal hingga terbungkus seluruhnya oleh lapisan lateks;

4) Gumpalan yang telah dipipihkan berbentuk slab tipis dengan ketebalan 50 mm;

5) selanjutnya ditiriskan diatas rak selama 1-2 minggu dan dihindarkan dari sinar matahari langsung.

3.4 Lump Untuk menghasilkan lump sesuai baku mutu adalah sebagai berikut : 1) Lump mangkok dipipihkan dengan tangan atau

menggunakan pemukul kayu di atas alas yang bersih hingga menjadi pipih;

14

2) gumpalan pipih selanjutnya digiling dengan gilingan tangan (hand mangel) polos atau menggunakan kempa khusus hingga tipis;

3) gumpalan tipis yang dihasilkan ditiriskan dan dianginkan di atas rak selama 1-2 minggu dan tidak boleh terkena sinar matahari langsung.

VIII. PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL - BOKAR

(SKA-B)

Berdasarkan persyaratan UPPB yang sudah ditetapkan di atas, maka prosedur penerbitan SKA-B sebagai berikut : 1. UPPB mengajukan permohonan register secara tertulis kepada

Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan; 2. Apabila permohonan tersebut disetujui, akan dilakukan penilaian

lapangan; 3. Berdasarkan penilaian dokumen dan lapangan apabila hasilnya

sesuai maka Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dapat menerbitkan rekomendasi Surat Tanda Register (STR);

4. Selanjutnya UPPB yang telah mendapat (STR) dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan, berhak menerbitkan SKA-B;

5. Isi SKA-B minimal memuat hal-hal sebagai berikut : Nama UPPB : Alamat UPPB : Telp/Faks : Nomor Register UPPB : Nomor SKA-B :

No Jenis Bokar

Volume (kg)

Tujuan Penjualan Ket

15

SKA-B tersebut ditandatangani oleh Ketua UPPB atau yang diberi kuasa dan diberi stempel UPPB serta jumlah salinan SKA-B dibuat sesuai dengan kebutuhan termasuk untuk arsip.

6. UPPB wajib melaporkan SKA-B yang diterbitkan setiap bulan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan meliputi jumlah SKA-B, Volume tonase (kg), tujuan penjualan dll. Contoh formulir tercantum dalam lampiran 4.

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerbitan SKA-B maka perlu diatur ketentuan –ketentuan sebagai berikut :

1. UPPB hanya boleh menerbitkan SKA-B yang dihasilkan oleh anggotanya;

2. Untuk memenuhi kuota yang dibutuhkan oleh Industri Crumb Rubber, UPPB boleh membeli bokar dari UPPB lain dengan syarat menunjukan SKA-B milik UPPB masing-masing;

3. Bagi UPPB yang menerbitkan SKA-B untuk bokar yang bukan dari anggotanya akan dijatuhi sanksi.

16

Contoh SKA-B : SURAT KETERANGAN ASAL BOKAR

(SKA –B)

Nama UPPB : Sekawan Alamat UPPB : Desa muaro, Kec. Batanghari Kab.

Muaro Jambi Telp/Faks : 0741-66454 /0741- 66453 Nomor Register UPPB : 02-14-0411-0001 Nomor SKA-B : 14-0411-0001

No Jenis Bokar

Volume (kg)

Tujuan Penjualan Ket

1 Lump 100 Pabrik Indokaret Jl.Durian No 40 Jambi

- 2 Sheet 100

Muaro Jambi, 14 April 2011 Ketua UPPB (Sukirno) Keterangan : 1. Tulisan yang tercetak miring diatas dapat diganti sesuai

kebutuhan. 2. Pengertian Nomor Register UPPB 02-14-0411-0001

- 02 : Provisi Sumatera Utara - 14 : Kabupaten Langkat - 0411 : bulan April tahun 2011 - 0001 : nomor urut register 1

3. Pengertian Nomor SKA-B 14-0411-0001 - 14 : tanggal penerbitan SKA-B - 04 : bulan penerbitan SKA-B - 11 : tahun penerbitan SKA-B - 0001 : nomor urut SKA-B (dalam 4 digit)

LAMPIRAN

17

Lampiran 1. CONTOH AD dan ART UNIT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BOKAR (UPPB) ………..(Sebut Namanya)

ANGGARAN DASAR UPPB ...................

BAB I NAMA TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 1. Badan usaha ini bernama Unit Pengolahan dan Pemsaran Bokar

( UPPB) ................. Selanjutnya dalam anggaran dasar ini di sebut UPPB.

2. UPPB berkedudukan di : Desa : ............................ Kecamatan : ............................ Kabupaten : .............................

3. UPPB dapat membuka jaringan pelayanan berupa kantor cabang/perwakilan di tempat lain dalam wilayah negara Republik Indonesia.

BAB II LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2 1. UPPB berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945. 2. UPPB berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong.

Pasal 3

UPPB dalam melaksanakan kegiatannya berdasar pada prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding

dengan besarnya simpanan masing-masing anggota.

18

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian.

BAB III

TUJUAN DAN USAHA Pasal 4

1. UPPB bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya yang berdomisili di lingkungan tempat berdirinya UPPB.

2. UPPB bertujuan untuk mendidik, meningkatkan serta mewadahi pengurus dan anggotanya untuk mengembangkan kemampuan usaha (entrepreneurship) yang berguna bagi dirinya pribadi dan masyarakat dalam arti luas.

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan UPPB menyelenggarakan usaha : 1. Melaksanakan perdagangan bokar : pengumpulan, pengolahan,

penyimpanan dan memasarkan. 2. Pengadaan-penyaluran saprodi karet. 3. Pengadaan-penyaluran sembako dan kebutuhan sekunder

lainya untuk kepentingan anggota dan masyarakat. 4. Menyelenggarakan unit simpan pinjam untuk anggota. 5. Mengadakan kerja sama/kemitraan. 6. Menjalankan usaha dibidang jasa – jasa lainnya.

BAB IV KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 6

1. Anggota adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa. 2. Keanggotaan ditandai telah mengisi form pendaftaran dan telah

menandatangani surat pernyataan kepatuhan terhadap peraturan yang dikeluarkan pengurus UPPB.

3. Yang dapat diterima menjadi anggota adalah WNI yang memenuhi syarat : a. Berdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi

19

b. Sanggup untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan sukarela sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.

c. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan lain yang telah disepakati dalam rapat anggota serta peraturan – peraturan yang berlaku.

4. Keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat di buktikan dengan catatan dalam buku anggota dan kartu anggota .

Pasal 7

1. Setiap anggota mempunyai kewajiban :

a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota

b. Melunasi simpanan pokok dan simpanan sukarela yang telah diputuskan dalam rapat anggota.

c. Berpartisipasi dalam usaha yang telah diselenggarakan oleh UPPB

d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan

e. Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

2. Setiap anggota mempunyai hak : a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara

dalam rapat anggota. b. Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus dan atau

karyawan UPPB ..................... c. Meminta diadakan rapat anggota dan rapat anggota luar

biasa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.

d. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.

e. Mendapatkan pelayanan dari UPPB yang sama antar sesama anggota.

f. Meminta keterangan mengenai perkembangan UPPB ..............

g. Mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota terhadap UPPB .......................

20

h. Mendapatkan Sisa Hasil Penyelesaian apabila UPPB ...................dibubarkan.

Pasal 8

1. Keanggotaan UPPB ................... berakhir, bilamana anggota :

a. Meninggal dunia. b. Berhenti atas permintaan sendiri. c. Diberhentikan oleh pengurus karena :

- tidak memenuhi syarat keanggotaan - tidak ikut berpartisipasi dalam UPPB ...................

selama 1 (satu) tahun berturut-turut - terbukti melakukan tindak pidana kejahatan

2. Permintaan berhenti secara tertulis kepada pengurus. 3. Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat

dibuktikan dengan catatan dalam buku anggota. 4. Seseorang yang diberhentikan oleh pengurus sebagai anggota,

dapat meminta pertimbangan kepada rapat anggota berikutnya.

BAB V RAPAT ANGGOTA

Pasal 9 1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam

UPPB. 2. Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam

setahun. 3. Rapat anggota mempunyai wewenang antara lain :

a. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

b. Menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, managemen dan usaha UPPB.

c. Memilih pengurus. d. Mengesahkan pertanggung jawaban pengurus dalam

melaksanakan tugasnya termasuk laporan keuangan/neraca dan perhitungan hasil usaha.

e. Pembagian sisa hasil usaha. 4. Rapat anggota dapat diadakan atas :

a. Permintaan tertulis dari 10% jumlah anggota. b. Keputusan rapat pengurus.

21

Pasal 10

1. Rapat anggota sah jika di hadiri lebih dari separuh jumlah

anggota. 2. Apabila quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak

tercapai, maka pelaksanaan rapat anggota ditunda untuk paling lama tujuh hari.

3. Apabila pada pelaksanaan rapat anggota kedua sebagai mana dimaksud dalam ayat 2 quorum tetap tidak terpenuhi, maka rapat anggota dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh 1/2 +1 dari anggota yang hadir dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota.

Pasal 11

1. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan atas musyawarah mufakat.

2. Jika dalam keputusan rapat anggota tidak tercapai secara mufakat, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara (voting) dengan ketentuan sebagai berikut : a. Keputusan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak. b. Setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara. c. Anggota yang tidak hadir tidak dapat memakilkan suaranya.

3. Setiap penyelenggaran rapat anggota, harus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh pimpinan dan notulis rapat.

4. Setiap keputusan rapat anggota harus di tandatangani oleh ketua dan sekretaris UPPB.

5. Rapat anggota paling lambat diadakan paling lambat 3 (tiga) bulan dari tahun buku yang telah lampau.

Pasal 12

Untuk merubah Anggaran Dasar UPPB harus diadakan rapat anggota luar biasa. Perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri oleh sekurang-kurang nya ¾ dari jumlah anggota yang hadir dan keputuannya sah apabila disetujui.

22

BAB VI DEWAN PENASEHAT

Pasal 13

1. Dewan Penasehat UPPB adalah yang diterapkan oleh rapat anggota dan telah memenuhi syarat yang tertentu.

2. Anggota dewan penasehat UPPB dapat memberikan saran dan atau pendapat kepada pengurus untuk kemajuan UPPB baik diminta ataupun tidak diminta akan tetapi tidak mengikat pengurus.

3. Anggota dewan penasehat tidak menerima gaji akan tetapi dapat diberikan uang gaji sesuai dengan keputusan rapat anggota.

BAB VII

PENGURUS Pasal 14

1. Pengurus UPPB dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat

anggota. 2. Pemilihan pengurus dilaksanakan secara demokratis dan tata

cara pemilihannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 3. Pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota. 4. Yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah :

a. Bertaqwa kepada Allah SWT. b. Memiliki sifat jujur, ketrampilan kerja dan perilaku yang baik

didalam maupun diluar UPPB. c. Tidak pernah dihukum akibat melakukan perbuatan tercela.

5. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan anggota pengurus yang masa jabatannya habis dapat dipilih kembali.

6. Nama dan susunan pengurus ditulis dalam buku pengurus.

Pasal 15 1. Setelah tahun buku UPPB ……………….. ditutup, paling lambat

1(satu) bulan sebelum diadakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat antar lain :

a. Keadaan organisasi dan usaha UPPB serta hasil usaha yang dicapai.

b. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku dan perhitungan hasil usaha tahun yang berjalan serta penjelasan atas dokumen tersebut.

23

c. Laporan ini harus ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara UPPB.

2. Pengurus berhak dan berwenang, antara lain:

a. Mengangkat pengelola (karyawan) sesuai dengan perkembangan UPPB dan atau mengangkat pembantu pengurus dari anggota.

b. Menggunakan fasilitas atau sarana maupun dana yang tersedia sesuai keputusan rapat anggota.

c. Menerima dan atau menolak anggota baru serta memberhentikan anggota.

d. Menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai keputusan rapat anggota.

e. Meminta jasa audit dan atau jasa lainnya kepada akuntan publik.

f. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha UPPB.

Pasal 16

1. Setiap pengurus dapat diberhentikan oleh anggota apabila :

a. Melakukan kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi UPPB dan atau anggotanya.

b. Tidak mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota.

c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dengan gerakan dalam rangka mensejahterakan anggotanya.

BAB VIII

PEMBUKUAN Pasal 17

1. UPPB wajib menyelenggarakan pembukuan tentang usahanya 2. Tahun buku UPPB mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember. 3. UPPB wajib pada setiap tutup tahun buku mengadakan

perhitungan hasil usaha dan membuat laporan keuangan. 4. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus

ditandatangani oleh anggota pengurus. 5. Pengurus dapat menentukan kebijakan sistem administrasi

pembukuan.

24

Pasal 18 Setiap anggota dan pengurus dapat menelaah buku catatan perhitungan keuangan dan laporan kinerja keuangan UPPB.

BAB IX MODAL USAHA

Pasal 19 1. Modal UPPB terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 2. Modal sendiri dapat berasal dari :

a. Simpanan pokok b. Simpanan sukarela c. Laba hasil usaha d. Hibah e. Donasi

3. Modal pinjaman dapat berasal dari : a. Anggota b. Bank dan lembaga keuangan lainnya c. Sumber lainnya yang sah

4. Selain modal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, UPPB dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari hasil usaha UPPB dan yang berasal dari modal penyertaan.

Pasal 20

1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya sendiri pada

UPPB simpanan pokok sebesar Rp,- ……………………………..dan simpanan sukarela yang besarnya tidak ditentukan. Simpanan pokok dan simpanan sukarela akan diperhitungkan sebagai dasar perhitungan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan proporsinya yang akan diperhitungkan pada setiap tutup buku.

2. Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi pengurus dapat mengijinkan anggota untuk melunasinya dalam waktu paling lama 2 (dua) kali angsuran.

3. Pada waktu keanggotaan berakhir simpanan pokok dan simpanan sukarela dapat diminta kembali secara akumulatif. Persyaratan pengembalianya diatur lebih lanjut dalam rapat anggota.

25

4. Uang simpanan pokok dan simpanan sukarela tidak dapat diminta kembali selama masih menjadi anggota aktif.

BAB X SISA HASIL USAHA

Pasal 21 Sisa hasil usaha UPPB merupakan pendapatan yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh pembagiannya diatur sebagai berikut :

1. 15% untuk dana pengembangan (modal kerja) UPPB 2. 30% untuk dana pengurus UPPB 3. 12,5% untuk dana anggota UPPB 4. 12,5% untuk dana karyawan (insentif bonus untuk

peningkatan kinerja Unit Usaha UPPB) 5. 2,5% untuk dana sosial 6. 15% untuk kas 7. 12,5% untuk bagi hasil Simpanan Suka Rela (SSR)

Pembagian dan persentase dapat diubah sesuai dengan keputusan rapat anggota.

BAB XI SANKSI-SANKSI

Pasal 22 1. Setiap anggota yang melanggar ketentuan sebagaimana yang

diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, Keputusan Rapat Anggota dan Peraturan lainnya yang berlaku akan dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan pertama, kedua, ketiga, skorsing sampai pemberhentian dengan hormat.

2. Setiap anggota yang tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usaha dan mencemarkan nama baik UPPB, dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Rapat anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan pengurus apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, Keputusan Rapat Anggota dan Peraturan lainnya yang berlaku.

26

4. Karyawan yang melanggar surat perjanjian/kontrak kerja hingga mengakibatkan kerugian bagi UPPB dapat diberhentikan dan penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diderita oleh UPPB dilakukan secara musyawarah /kekeluargaan.

5. Sanksi-sanksi dimaksud pada ayat 1, 2, 3 dan 4 tidak menutup kemungkinan dilakukan penuntutan oleh UPPB sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XII

ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 23

Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga yang memuat ketentuan pelaksanaan dalam Anggaran Dasar UPPB serta hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Anggaran Dasar ini.

BAB XIII PENUTUP Pasal 24

Demikian Anggaran Dasar UPPB .................................. ini ditetapkan oleh Rapat Anggota pada tanggal ..........................................2011.

27

ANGGARAN RUMAH TANGGA UPPB............................

BAB I UMUM Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga memuat peraturan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 2

Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 3

Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah, ditambah atau dikurangi melalui keputusan Rapat Anggota dengan memperhatikan pasal 1, ART ini.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 4 1. Keanggotaan UPPB........................ bersifat sukarela dan terbuka 2. Setiap anggota adalah orang yang telah menyetujui dan

bersedia untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Ketentuan-Ketentuan UPPB..........................lain.

3. Keanggotaan baru dinyatakan sah apabila sudah membayar simpanan pokok dan tercatat dalam bentuk buku daftar anggota.

4. Seorang anggota UPPB.................... dinyatakan sah berhenti dari keanggotaannya, baik atas dasar kemauan sendiri maupun karena diberhentikan oleh UPPB.........................., apabila keberhentiannya itu sudah dicatat di dalam daftar anggota dengan mencantumkan tanggal dan sebab-sebab berhentinya kemudian ditandatangani oleh ketua.

28

BAB III PENGURUS

Pasal 5 1. Pengurus dipilih dan disahkan oleh Rapat Anggota. 2. Pengurus memimpin dan mengelola UPPB...................... secara

penuh berdasarkan aturan UPPB. 3. Pengurus paling sedikit terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan

Bendahara. 4. Pengurus menyusun dan menetapkan peraturan tentang

kepegawaian UPPB....................... 5. Pengurus wajib bertanggungjawab atas keabsahan dan

kerahasiaan serta keamanan dokumen UPPB…………………………………

6. Pengurus dapat diberikan imbalan jasa sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar UPPB.

7. Pembagian tugas pengurus merupakan hak prerogatif dari ketua dengan memperhatikan masukan-masukan dan pertimbangan dari pengurus yang lain.

8. Tugas-tugas pengurus secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang belum diatur dalam AD/ART UPPB………………………… ditetapkan dalam Peraturan khusus.

BAB IV

KARYAWAN Pasal 6

1. Apabila usaha UPPB………………………. sudah cukup

berkembang dan tidak mungkin dikelola oleh pengurus saja, maka pengurus dapat mengangkat karyawan.

2. Karyawan menerima gaji dari UPPB dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar.

3. Ketentuan mengenai tugas dan kewajiban karyawan diatur dalam peraturan khusus.

29

BAB V UNIT USAHA UPPB.......................

Pasal 7

1. Perdagangan bokar : pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan memasarkan sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 5 merupakan usaha dasar sesuai dengan potensi yang dimiliki.

2. Untuk mendukung perdagangan Bokar, dibentuk unit usaha pengadaan penyaluran saprodi karet minimal untuk keperluan anggota..

3. Menyelenggarakan unit simpan pinjam untuk anggota untuk mendukung anggota yang membutuhkan bantuan keuangan bagi peruntukan usahanya dan keperluan pribadi lainnya.

4. Dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitar berdirinya UPPBi sesuai dengan Anggaran DasarUPPB pasal 5 ayat 1, UPPB mengadakan Unit Usaha Pelayanan Kebutuhan Pokok dan kebutuhan sekunder lainnya sebagai usaha bagi UPPB.

5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang perkaretan. 6. Menjalankan usaha dibidang jasa – jasa lainnya.

Pasal 8

1. Hasil keuntungan dari Unit Usaha UPPB akan diperhitungkan

sebagai laba hasil usaha UPPB. 2. Penghitungan laba hasil usaha (SHU) UPPB yang berasal dari

unit usaha dilakukan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar UPPB pasal 21.

Pasal 9

Untuk meningkatkan kinerja unit usaha UPPB, maka diberikan insentif yang besarnya diatur dan ditetapkan dalam rapat anggota sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 21 point 4.

30

BAB VI UNIT USAHA PERDAGANGAN BOKAR

Pasal 10

Susunan Kepengurusan dari usaha UPPB ............ adalah sebagai berikut :

a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Bidang Pembelian dan Pemasaran e. Bidang teknis f. Bidang Pengawasan g. Bidang Saprodi

Pasal 11

Pembagian dan deskripsi tugas dari masing-masing personil adalah : 1. Ketua

a. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan tugas serta bertanggungjawab penuh terhadap jalannya operasional unit UPPB.

b. Melakukan inovasi dan pengembangan terhadap unit usaha untuk meningkatkan kompetensi, omset dan laba.

c. Mencari peluang pasar. d. Melakukan koordinasi dengan Instansi teknis. e. Pertemuan minimal satu kali dalam setahun pada waktu

setelah Pengawasan internal dilakukan. f. Melakukan dokumentasi terhadap semua keputusan

tentang petani yang memperoleh persetujuan maupun petani yang memperoleh sanksi.

2. Sekretaris

a. Membantu Ketua dalam menyusun dan melaksanakan administarasi.

b. Melakukan pendaftaran anggota. c. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar. d. Menyimpan arsip-arsip UPPB. e. Membuat buku/kartu anggota. f. Membuat laporan pertemuan-pertemuan di UPPB.

31

3. Bendahara a. Membantu ketua dalam urusan keuangan. b. Membuat Buku kas harian. c. Membuat laporan bulanan transaksi penjualan. d. Membuat laporan bulanan pengeluaran. e. Menyiapkan perhitungan Sisa Hasil Usaha sesuai dengan

proporsi sebagaimana dimaksud dalam AD RT yang dibuat setiap akhir bulan berjalan untuk memudahkan penghitungan bonus dan dana jasa bagi pengurus UPPB.

4. Bidang Pembelian dan Pemasaran

a. Bertanggungjawab atas pembelian Bokar dari petani anggota pokbun/Gapokbun sesuai prosedur pembelian.

b. Melakukan pengecekan kualitas Bokar yang akan dibeli. c. Menjamin bahwa Bokar terjaga mutunya selama

pengangkutan dari kelompok tani ke gudang. d. Memasarkan bokar. e. Membuat laporan transaksi pembelian dan pemasaran bokar

per bulan. 5. Bidang teknis

a. Melakukan kunjungan secara teratur kepada kelompok petani, saran-saran guna peningkatan kualitas produk serta jika ada permasalahan.

b. Melakukan penyuluhan kepada kelompok petani dalam rangka peningkatan produktivitas, penanganan pasca panen dan pengolahan Bokar bersih serta pemasarannya.

c. Membantu kelompok dan atau pekebun melakukan pendataan untuk keperluan pengisian Buku Harian Petani.

d. Melakukan pembinaan kepada kelompok petani agar dapat mengolah hasil sesuai standar internal.

e. Membuat laporan pelaksanaan teknis penerapan system jaminan mutu bokar anggota.

6. Bidang Pengawasan

a. Melakukan penagawasan terhadap petani/kelompok anggota UPPB.

b. Melakukan pengawasan secara rutin atau berlaka ke tempat-tempat pooling/pembelian untuk memastikan prosedur pembelian dijalankan.

32

c. Menyusun Laporan/dokumentasi terhadap hasil pengawasan.

7. Tugas Bidang Saprodi

a. Menyediakan kebutuhan saprodi pekebun anggota/kelompok.

b. Menyalurkan kebutuhan saprodi kepada anggota/kelompok. c. Membuat laporan penyaluran saprodi. d. Mencari dan mendapatkan sumber yang paling murah untuk

pemenuhan saprodi dan atau barang kebutuhan sekunder dari UPPB.

e. Bertanggungjawab atas pelayanan dan penjualan saprodi dan barang kebutuhan sekunder UPPB, sembako yang disediakan oleh UPPB.

f. Mencatat dan membuat laporan transaksi penjualan harian saprodi dan barang kebutuhan sekunder.

g. Membuat rekapitulasi total penjualan saprodi.

BAB VII PENGATURAN KEUANGAN

Pasal 12 1. Dalam penyelenggaraan Unit Usaha Kebutuhan Pokok,

pengurus berhak untuk mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 21 mengenai Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

2. Perhitungan alokasi keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 21 point 2 adalah sebagai berikut : a. Ketua ........ ......................% b. Sekretaris : ......................% c. Bendahara ...................... % d. Bagian Pembelian dan Pemasaran ............% e. Bagian Saprodi .............% f. Bagian Teknis .............% g. Bidang Pengawasan .............%

3. Perhitungan alokasi keuangan yang berkenaan dengan insentif

bonus untuk peningkatan kinerja unit usaha UPPB sebagaimana

33

yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 21 point 4 adalah sebagai berikut : a. Ketua ........ ......................% b. Sekretaris : ......................% c. Bendahara ...................... % d. Bagian Pembelian dan Pemasaran ............% e. Bagian Saprodi .............% f. Bagian Teknis .............% g. Bidang Pengawasan .............%

BAB VIII

KONSINYASI Pasal 13

Dalam penyelenggaraan usahanya, Unit Usaha Saprodi UPPB dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain berupa konsinyasi barang dagangan dengan perincian pembagian keuntungan sebagai berikut :

a. UPPB …………………. % b. Pemilik barang/investor ………..%

BAB IX PERATURAN KHUSUS

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus.

BAB X

PENUTUP Pasal 15

Demikian Anggaran Rumah Tangga ini dibuat dan disahkan oleh Rapat Anggota pada tanggal ........ tahun 2011

34

Lampiran 2 : Contoh Format Dokumen Penerapan Sistem Jaminan Mutu UPPB .

DOKUMEN PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU

UPPB

Nama UPPB

……………………………….

Alamat :

Desa : … Kecamatan : … Kabupaten : … Provinsi : ….

Nomor Salinan : Pemegang salinan : Status Distribusi : Terkendali

Tidak Terkendali

35

LEMBAR PENGESAHAN

DOKUMEN PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU UPPB

Nama Unit Usaha : ………………………….

Lokasi, tanggal-bulan-tahun

Tim Penyusun: Disahkan, ole h

Ketua Pimpinan UPPB (…………………..) (…………………..)

Tanda tangan dan Nama Tanda tangan dan Nama

36

Nama UPPB

PANDUAN UPPB Nomor : 1 Tanggal Pengesahan :

PERUBAHAN DOKUMEN

Revisi / tanggal revisi : Halaman : …dari …. Paraf Koordinator UPPB :

Pencatatan perubahan dokumen selalu dimutakhirkan dan dilakukan dengan format sebagai berikut : Perubahan Dokumen

Tabel Perubahan

No

Nomor dokumen

Mencabut Memasukan Paraf

Revisi ke ../

tanggal Halaman

Revisi ke ../

tanggal Halaman

37

Nama UPPB


DISTRIBUSI DOKUMEN

Revisi / tanggal revisi : Halaman : …dari … Paraf Koordinator UPPB :

Distribusi dokumen sistem jaminan mutu dicatat dan selalu dimutahirkan dengan menggunakan formulis sebagai berikut :

Tabel Distribusi Dokumen

No No Dokumen Pemegang Dokumen

Keterangan Nama Jabatan

1 Asli A Kepala UPPB Terkendali

2 Copy 1 B Kepala Bidang … Tidak

terkendali

3 Copy 2 C

4 Copy 3 D

5

6

7

38

Nama UPPB


DAFTAR INDUK DOKUMEN


Dokumen sistem mutu di daftar dan selalu dimutahirkan menggunakan formulir sebagai berikut :

Nomor Dokumen

Nama Dokumen

Tanggal pengesa

han/ Revisi

Pejabat yang mengesahkan

Dokumen Penun jang

Ketera ngan

39

Nama UPPB


DAFTAR ISI Revisi / tanggal revisi : Halaman : …dari …. Paraf Koordinator UPPB :

LEMBAR PENGESAHAN 1. PERUBAHAN DOKUMEN 2. DISTRIBUSI DOKUMEN 3. DAFTAR INDUK DOKUMEN 4. DAFTAR ISI 5. KEBIJAKAN MUTU 6. ORGANISASI DAN STAF UPPB 7. PROFIL UPPB 8. STANDAR INTERNAL 9. SOP PERSIAPAN PENYADAPAN KARET 10. SOP PENYADAPAN KARET 11. SOP PRODUKSI SIT ANGIN 12. SOP SLAB 13. SOP LUMP 14. SOP PENERIMAAN DAN PENJUALAN BOKAR DI UPPB 15. KELUHAN PELANGGAN

40

Nama UPPB

PANDUAN UPPB

Nomor : 5 Tanggal Pengesahan :

KEBIJAKAN MUTU


Visi Misi 1. 2. 3.

41

Nama UPPB


ORGANISASI DAN

STAF UPPB


1. Bagan Organisasi, minimal meliputi :

a. Ketua UPPB b. Bendahara c. Sekretaris d. Bidang Pembelian dan pemasaran e. Bidang Saprodi f. Bidang teknis g. Bidang pengawasan

Bagan 1. Bagan Alir Organisasi

Bendahara

Ketua

Sekretaris

Bidang Pembelian dan

Pemasaran

Bidang

Saprodi

Bidang

Teknis

Bidang

Pengawasan

PPoktan/Gapoktan

42

Nama UPPB


ORGANISASI DAN STAF UPPB

Revisi / tanggal revisi : Halaman : …dari Paraf Koordinator UPPB :

2. Kriteria dan Uraian Tugas 2.1 Kriteria Pengurus UPPB dipersyaratkan sebagai berikut :

1) Berasal dari anggota Gapoktan. 2) Dipilih sesuai dengan AD/ART UPPB. 3) Tidak mempunyai jabatan rangkap di kelompok atau di

Gapoktan. 2.2 Tugas dan Fungsi Pengurus : 2.2.1 Ketua :

1) Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan tugas serta bertanggungjawab penuh terhadap jalannya operasional unit usaha UPPB

2) Mencari peluang pasar. 3) Mengorganisir pelaksanaan registrasi. 4) Melakukan koordinasi dengan Instansi teknis. 5) Pertemuan minimal 1 kali dalam setahun pada waktu

setelah Pengawasan internal dilakukan dan sebelum dimulai pembelian.

6) Melakukan dokumentasi terhadap semua keputusan tentang petani yang memperoleh persetujuan maupun petani yang memperoleh sanksi.

2.2.2 Sekretaris.

1) Membantu Ketua dalam menyusun dan melaksanakan administarasi

2) Bersama dengan Bidang Pengawsan mendata anggota dengan form pendaftaran yang minimal berisi : Nama Petani, Nama Kelompok, Nama UPPB, Nomor Anggota,

43

Nama UPPB




3) Lokasi Kebun (Desa, Kec), Luas Lahan, Jumlah

Tegakan (TBM/TM), Prediksi Produksi). 4) Mengagendakan surat masuk dan surat keluar. 5) Menyimpan arsip-arsip UPPB. 6) Membuat buku/kartu anggota. 7) Membuat laporan pertemuan-pertemuan di UPPB.

2.2.3 Bendahara :

1) Membantu ketua dalam urusan keuangan. 2) Membuat Buku kas harian. 3) Membuat laporan bulanan transaksi penjualan. 4) Membuat laporan bulanan pengeluaran. 5) Menyimpan rekening UPPB. 6) Membuat laporan keuangan setiap bulan maupun

laporan akhir tahun. 7) Menyiapkan perhitungan Sisa Hasil Usaha dibuat setiap

akhir bulan berjalan untuk memudahkan penghitungang bonus dan dana jasa bagi pengurus UPPB.

44

2.2.4 Bidang Teknis

1) Melakukan kunjungan secara teratur kepada kelompok petani, saran-saran guna peningkatan kualitas produk serta jika ada permasalahan.

2) Melakukan penyuluhan kepada kelompok petani dalam rangka peningkatan produktivitas, penanganan pasca panen dan pengolahan Bokar bersih serta pemasarannya.

3) Membantu kelompok dan atau pekebun melakukan pendataan untuk keperluan pengisian Buku Harian Petani.

4) Melakukan pembinaan kepada kelompok petani agar dapat mengolah hasil sesuai standar internal.

2.2.5 Tugas Bidang Saprodi

1) Menyalurkan kebutuhan saprodi kepada anggota/kelompok.

2) Menyediakan kebutuhan saprodi pekebun anggota/kelompok.

3) Membuat laporan penyaluran saprodi.

2.2.6 Tugas Bidang Pengawasan

1) Melakukan pendaftaran/registrasi petani/kelompok. 2) Melakukan kunjungan secara rutin ke tempat-tempat

pooling/pembelian untuk memastikan prosedur pembelian dijalankan.

Nama UPPB




45

3) Menyusun Laporan/dokumentasi terhadap hasil

pengawasan.

2.2.7. Tugas Bidang Pembelian dan Pemasaran:

1) Melakukan pembelian Bokar dari petani anggota pokbun/Gapokbun sesuai prosedur pembelian yang ada.

2) Melakukan pengecekan kualitas Bokar yang akan dibeli. 3) Melakukan pencatatan terhadap data-data termasuk

volume produk hasil pembelian yang dilakukan. 4) Menjamin bahwa Bokar terjaga mutunya selama

pengangkutan dari kelompok tani ke gudang. 5) Melakukan pemasaran Bokar. 6) Membuat laporan pembelian dan pemasaran.

Nama UPPB




46

3. PERSONALIA

NO. NAMA BAGIAN KUALIFIKASI /

PENDIDIKAN PELATIHAN

Nama UPPB




47

Nama UPPB


PROFIL UPPB

Revisi / tanggal revisi :

Halaman : …dari …

Paraf Koordinator UPPB :

1. Data UPPB:

1) Nama : ………………………………

2) Alamat : ………………………………

3) AD/ART UPPB di tetapkan pada ...........,................,.......

4) Jumlah Anggota : ………………………………

5) Luas Lahan : ………………………………

6) Proses Produksi : ………………………………

2. Profil Usaha :

Pengolahan Bokar Simpan Pinjam Penyaluran Saprodi Penyaluran Sembako Kemitraan Usaha

48

Nama UPPB

PANDUAN UPPB


STANDAR INTERNAL




1. Acuan Standar •••• Peraturan Menteri Pertanian Nomor

38/Permentan/Ot.140/8/2008 Tentang Pedoman Pengolahan Dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar)

•••• Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor : 53/m-dag/per/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian Rubber yang diperdagangkan

•••• SNI 06-2047-2002 tentang Bahan Olahan Karet 2. Standar Internal

Contoh standar internal penerapan sistem jaminan mutu pada pengolahan dan pemasaran Bokar :

STANDAR INTERNAL UPPB BOKAR

Dari hasil diskusi dengan Tim Penyusun Dokumen UPPB, maka di sepakati beberapa aturan yang harus dipenuhi oleh anggota kelompok :

1. Setiap petani/Kelompok tani yang akan menjadi anggota harus didata dan mengisi formulir registrasi yang disampaikan Petugas bidang Pengawasan.

2. Setiap petani/Kelompok tani yang akan menjadi anggota wajib menandatangani Surat pernyataan akan mematuhi aturan UPPB.

3. Setiap petani/Kelompok tani yang disarankan mengambil saprodi pada UPPB.

4. Petani/Kelompok tani diwajibkan masuk UPPB. 5. Petani/Kelompok tani wajib memproduksi bokarnya sesuai

SOP yang ditentukan UPPB dan juga bersedia diawasi oleh petugas UPPB dalam penerapan sistem jaminan mutu Bokar.

49

Nama UPPB

PANDUAN UPPB


STANDAR INTERNAL




6. Bila Petani/Kelompok setelah diawasi tidak menjalankan SOP Pengolahan Bokar, akan diberikan sangsi, mulai dari peringatan sampai dengan dikeluarkan menjadi anggota.

7. Pengurus UPPB ditunjuk berdasarkan musyawarah dan mufakat sesuai AD/ART UPPB.

8. Pengurus UPPB yang ditunjuk wajib mendahulukan kepentingan anggotanya dalam rangka mensejahterakan anggotanya.

9. UPPB menetapkan bahan penggumpal seperti tercantum pada Lampiran 3 dan disarankan anggota untuk menggunakannya.

10. Anggota UPPB dapat meminjam sarana kerja, peralatan pengolahan kepada UPPB dengan biaya yang telah ditetapkan pengurus.

11. Pengurus UPPB akan meregistrasi UPPBnya ke Dinas Perkebunan.

12. Pengurus UPPB menjamin kontrak jual beli dengan pabrik pengolaha Bokar atau pedagang Bokar dalam rangka memenuhi kuota volume kontrak jual beli.

13. Setiap hari UPPB menyediakan informasi harga pembelian Bokar kepada anggota UPPB dengan cara menempelkan dipapan pengumuman UPPB setempat.

14. Persyaratan Kualitatif Lateks Kebun � Lateks kebun tidak boleh dicampur dengan air, bubur

lateks ataupun serum lateks. � Lateks kebun tidak boleh dimasuki benda-benda lain

seperti kayu ataupun kotoran lain. � Lateks kebun tidak terlihat nyata adanya kotoran. � Lateks kebun berwarna putih dan berbau segar.

50

Nama UPPB

PANDUAN UPPB


STANDAR INTERNAL



Paraf Koordinator UPPB : Sit Angin � Digumpalkan dengan asam semut atau bahan

penggumpal lain atau gumpalan alami lateks kebun di dalam wadah sadap.

� Tidak boleh dicampur dengan gumpalan yang tidak segar.

� Gumpalan dapat digiling atau dikempa untuk mengeluarkannya.

� Tidak nyata adanya kotoran. � Selama penyimpanan tidak boleh direndam didalam air

atau terkena sinar matahari langsung.

51

Nama UPPB

S O P Nomor : 9 Tanggal :

PERSIAPAN

PENYADAPAN KARET

Revisi Tgl : Halaman : …dari Disahkan :

Tujuan : Untuk mempersiapkan penyadapan

Ruang Lingkup : Penentuan matang sadap, Persiapan buka sadap

Definisi : Nihil

Acuan : Pedoman Penanganan Pasca Panen Karet Dit. Penanganan Pasca Panen Ditjen PPHP 2007

Penanggung Jawab : Petani Karet

Langkah -Langkah :

1. Penentuan Matang Sadap 1) Umur Tanaman : 5-6 tahun 2) Lilit Batang

� Lilit batang 45 cm atau lebih pada ketinggian 100cm dari pertautan okulasi

� Pengukuran dilakukan mulai tanaman berumur 4 tahun, diulang setiap 6 bulan

3) Matang sadap kebun � Jumlah tanaman yang matang sadap pohon sudah

mencapai 60% atau lebih

52

2. Persiapan Buka Sadap � Penggambaran bidang sadap dilakukan pada kebun

matang sadap kebun hanya pada tanaman yang matang

sadap pohon � Tinggi bukaan sadap 130 cm diatas pertautan

okulasi � Arah dan sudut kemiringan irisan sadap - Arah irisan sadap dari kiri atas ke kanan

bawah memotong pembuluh lateks yang posisinya miring dari kanan atas ke kiri bawah

- Sudut kemiringan irisan sadap 30o – 40o terhadap bidang datar (untuk bidang sadap bawah) dan 45o (untuk bidang sadap atas).

� Panjang irisan ½ S (irisan miring sepanjang ½ spiral)

� Letak bidang sadap pada arah Timur-Barat (pada jarak antar tanaman yang pendek), sama dengan arah pergerakan penyadapan)

2) Pemasangan talang dan mangkuk sadap � Talang terbuat dari seng lebar 2,5 cm panjang ±

8cm � Dipasang pada jarak 5-1 0cm dari ujung irisan

sadap bagian bawah mangkuk dipasang pada jarak 15-20 cm dibawah talang sadap

Dokumen terkait : Nihil

Nama UPPB

S O P Nomor : 9 Tanggal :

PERSIAPAN

PENYADAPAN KARET


53

Nama UPPB

S O P Nomor : 9.1 Tanggal :

PENYADAPAN KARET


Tujuan : Untuk mendapatkan lateks

Ruang Lingkup : Penyadapan

Definisi : Nihil

Acuan : Pedoman Penanganan Pasca Panen Karet Dit. Penanganan Pasca Panen Ditjen PPHP 2007


Langkah -Langkah :

• Penyadapan dilakukan pada pagi hari (Pukul 05.00 – 07.30) • Peralatan sadap harus bersih, Pisau sadap harus bersih dan

tajam • Kemiringan bidang sadap 45 derajat • Kedalaman irisan sadap : 1 mm – 1,5 mm • Ketebalan irisan sadap : 1,5 mm – 2 mm • Frekuensi penyadapan

o hari sekali (d/3) untuk 2 tahun pertama o hari sekali (d/2) untuk tahun selanjutnya

• Lateks diangkut ketempat pengolahan dengan meminimalkan goncangan dan tidak terkena sinar matahari langsung

• Mencampur latex yang diperoleh dari penyadapan dengan amonia


54

Nama UPPB


PRODUKSI SIT ANGIN (Unsmoked Sheet/USS)


Tujuan : Untuk mendapatkan lateks sit angin

Ruang Lingkup : Penyaringan Lateks, Pengenceran, pembekuan, pemeraman

Definisi : Nihil

Acuan : 1. Permentan No.8 Tahun 2008, Pedum Pasca Panen Karet.

2. Pedoman Penanganan Pasca Panen Karet Dit. Penanganan Pasca Panen Ditjen PPHP 2007.


Langkah -Langkah :

55

Nama UPPB




56

Nama UPPB




Langkah-langkah

1. Lateks kebun disaring dengan saringan 20 mesh (saringan terbuat dari baja anti karat).

2. Pengenceran dengan menambahkan air bersih ke dalam lateks hingga diperoleh Kadar Kering Karet (KKK) baku 12-15%. Air yang digunakan untuk pengenceran harus jernih, tidak berbau, tidak berwarna. Pemberian air dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak berbusa.

3. Lateks yang telah diencerkan selanjutnya diambil 5-6 liter dituang ke dalam bak pembeku (bak terbuat dari bahan aluminium atau plastic ukuran 50 cm X 25 cm X 6 cm), kemudian ditambahkan 370 ml asam forma/semut 1%, diaduk.

4. Busa yang timbul selama pembekuan dibuang dan untuk menghindari adanya kotororan bak perlu ditutup. Pembekukan selama 15—30 menit.

5. Ditambahkan air di bagian atas bekuan untuk mencuci sisa asam selanjutnya diperam selama urang lebih 1 jam.

6. Bekuan yang dihasilkan digiling lima kali dengan gilingan polos dan sekali dengan gilingan beralur sambil disemprot dengan air.

7. Lemabaran sit yang diperoleh kemudian dimasukan ke dalam bak pencuci untuk menghilangkan sisa asam, sisa serum dan kotoran yang menempel selama penggilingan.

8. Penirisan yaitu : lembaran sit yang telah dicuci tiris untuk menghilangkan air di permukaan lembaran dengan menggantung pada rak-rak tempat teduh, kurang lebih 15 menit.

9. Selanjutnya di keringkan di dalam gudan pengering, selama pengeringan dinding gudang dibuka pada siang hari dan ditutup pada malam hari untuk mengatur kelembaban dan temperatu ruang pengeringan. Lama pengeringan 5 hari.


57

Nama UPPB


PRODUKSI SLAB Revisi Tgl : Halaman : …dari Disahkan :

Tujuan : Untuk membuat slab lump sesuai standar

spesifikasi Ruang Lingkup : Pencetakan Slab Lump, Pengeringan,

Definisi : Nihil

Acuan : 1.

Penanggung

Jawab

: Petani Karet

Langkah -

Langkah

:

58

Nama UPPB


PRODUKSI SLAB Revisi Tgl : Halaman : …dari Disahkan :

59

Nama UPPB


PRODUKSI SLAB

Revisi Tgl : Halaman : …dari …. Disahkan :

Langkah-langkah :

1. Lateks hasil penyadapan dituang dalam bak penggumpal dengan ketebalan 50 mm, ditambahkan bahan pengumpal, diaduk dan dibiarkan hingga menggumpal.

2. Gumpalan (koagulum) yang diperoleh selanjutnya dipipihkan dengan tangan atau pemukul kayu di atas yang bersih atau dengan menggunakan gilingan tangan (hand mangel).

3. Bila menggunakan bahan dasar hasil penyadapan lump mangkok, lump mangkok yang sudah dipipihkan ditata berjajar satu lapis dengan rapi dalam bak pembuku yang bersih dengan ketebalan tidak lebih 50 mm, kemudian disiram dengan lateks yang bersih dan telah dicampur dengan bahan penggumpal hingga terbungkus seluruhnya oleh lapisan lateks.

4. Gumpalan yang telah dipipihkan berbentuk slab tipis dengan ketebalan 50 mm selanjutnya diitiriskan diatas rak selama 1-2 minggu dan dihindarkan dari sinar matahari langsung.


60

Nama UPPB S O P

Nomor : 9.4 Tanggal :

PRODUKSI LUMP


Tujuan : Untuk membuat lump

Ruang Lingkup : Pencetakan Lump,

Definisi : Lump adalah lateks kebun yang dibiarkan membeku secara alamiah

Acuan : Permentan No.8 Tahun 2008, Pedum Pasca Panen Karet.


Alur proses :

Langkah kerja : Lateks kebun dibiarkan membeku di dalam mangkok atau untuk mempercepat pembekuan ditambahkan asam format/asam semut atau pembelu asap caik ke dalam mangkok Dokumen terkait : Nihil

61

Nama UPPB S O P

Nomor : 10 Tanggal :

PENERIMAAN DAN

PENJUALAN BOKAR DI UPPB


Tujuan : Untuk mmeningkatkan jaminan mutu dan nilai jual Bokar

Ruang lingkup : Penerimaan dan penimbangan Bokar, penyimpanan, penjualan, penerimaan hasil penjualan dan pembayaran di Kelompok.

Definisi : Codeh adalah metode uji mutu dengan cara melakukan

memotong / membelah Bokar Acuan : Permentan No. 38 Tahun 2008 Penanggung Jawab : Bidang Pembelian dan Pemasaran Langkah-Langkah Prosedur : 1. Penerimaan dan Penimbangan Bokar

a. Penerimaan dan Penimbangan Bokar - Penerimaan Bokar ditingkat kelompok tani dilakukan

oleh bagian produksi dengan melakukan uji mutu secara visual (codeh) dan dibandingkan dengan spesifikasi Bokar Dok A.1

- Bokar yang diterima dari anggota kelompok terdaftar sesuai daftar anggota petani Form F. 1

- Bokar yang tidak memenuhi standar tidak diterima, dan Bokar yang memenuhi standar diterima.

- Bokar yang diterima dan Bokar yang tidak diterima ditimbang kemudian dicatat dalam Form F-2

62

Nama UPPB S O P

Nomor : 10 Tanggal :

PENERIMAAN DAN



b. Penerimaan di tingkat Gapoktan

- Penerimaan Bokar di tingkat Gapoktan dilakukan oleh bagian produksi dengan melakukan uji mutu secara visual (codeh) dan dibandingkan dengan spesifikasi Bokar Dok A-1

- Bokar yang diterima dari KT yang terdaftar sesuai daftar anggota Gapoktan yang tercatat Form F-3

- Bokar yang tidak memenuhi standar tidak diterima dan Bokar yang memenuhi standar diterima.

- Bokar yang diterima dan tidak diterima ditimbang serta dicatat menggunakan Form F-4

c. Penyimpanan - Penyimpanan sementara di gudang dikelompokkan

sesuai dengan umur simpan. - Tidak boleh terkena sinar matahari langsung - Tidak boleh terkena air - Tempat penyimpanan harus bersih - Tidak boleh langsung menyentuh lantai (diletakan

diatas papan /palet) - Harus diberi jalur untuk jalan.

d. Penjualan

- Penjualan Bokar dicatat sesuai dengan Form F-2.5 - Bak sarana pengangkut harus dibersihkan terlebih

dahulu sebelum Bokar dimuat - Jumlah muatan tidak boleh melebihi kapasitas muatan

sarana angkutan - Tenaga muat Bokar digudang harus disiapkan dan

sudah terlatih (memilih dan menyusun sesuai umur simpan Bokar)

63

Nama UPPB S O P Nomor : 10 Tanggal :

PENERIMAAN DAN



- Setelah dimuat harus ditutup dengan terpal yang diikat dengan kuat untuk menghindari cuaca yang tidak baik (mempertahankan mutu Bokar)

- Seksi pemasaran harus mengawal Bokar sampai tujuan pasar dan membawa Surat Pengantar Bokar (DO)

e. Penerimaan Hasil Penjualan - Seksi pemasaran harus melapor ke pembagian

pembelian Bokar - Seksi pemasaran harus mengikuti proses penimbangan

dan mencatat hasil penimbangan - Menerima hasil penjualan dan diserahkan ke bendahara

gapoktan (Cek atau Cash)

f. Pembayaran di Kelompok - ... - ...

Dokumen terkait : - Dokumen A- 1 : Spesifikasi Bokar - Form F- 1 : Daftar Anggota Kelompok - Form F- 3 : Daftar Penerimaan Bokar Kelompok - Form F- 3 : Daftar Anggota Gapoktan - From F- 4 : Daftar Penerimaan Bokar Gapoktan - Form F-2.5 : Kartu Penjualan

64

FORM F-1 : DAFTAR PETANI ANGGOTA KELOMPOK

FORM F-2 : CATATAN PENERIMAAN BOKAR KELOMPOK

FORM F- 3 : DAFTAR POKTAN ANGGOTA UPPB

No Nama

Kelompok

Alamat Nomor

Register

Produk

yang

dihasilkan

Keterangan

No. Nama

Petani

Alamat Nomor

Register

Produk yang

dihasilkan

Keterangan

Tanggal Nama

Petani

No

Register

Jenis/Jmlh

Bokar

yang

diterima

Tanda

Label

Jenis /

Jumlah

Bokar

yang

ditolak

Keterangan

65

Dokumen A-1 : Spesifikasi Bokar Persyaratan Kualitatif

Lateks Kebun � Lateks kebun tidak boleh dicampur dengan air, bubur

lateks ataupun serum lateks. � Lateks kebun tidak boleh dimasuki benda-benda lain

seperti kayu ataupun kotoran lain � Lateks kebun tidak terlihat nyata adanya kotoran � Lateks kebun berwarna putih dan berbau segar.

Sit Angin � Digumpalkan dengan asam semut atau bahan

penggumpal lain atau gumpalan alami lateks kebun di dalam wadah sadap.

� Tidak boleh dicampur dengan gumpalan yang tidak segar

� Gumpalan dapat digiling atau dikempa untuk mengeluarkannya

� Tidak nyata adanya kotoran � Selama penyimpanan tidak boleh direndam didalam air

atau terkena sinar matahari langsung.

66

Persyaratan Kuantitatif (Spesifikasi Persyaratan Mu tu)

No. Parameter Satuan Persyaratan

Lateks Kebun

Sit Slab Lump

1. Kadar Karet min

Mutu I % 28 - - - Mutu II % 20 - - - 2. Ketebalan (T)

Mutu I Mutu II Mutu III Mutu IV

mm - 3 ≤ 50 50 mm - 5 51 - 100 100 mm - 10 101 - 150 150

mm - - > 150 > 150 3 Kebersihan

(B) - Tidak ada

kotoran Tidak ada kotoran

Tidak ada kotoran Tidak ada kotoran

4 Jenis Koagulan

- - Asam semut dan bahan lain yang tidak merusak mutu karet

Asam semut dan bahan lain yang tidak merusak mutu karet serta penggumpal alami

Asam semut dan bahan lain yang tidak merusak mutu karet serta penggumpal alami

67

TABEL. KELUHAN PELANGGAN

Nama UPPB


KELUHAN PELANGGAN

Revisi / tanggal revisi : Halaman : ….dari.. Paraf Koordinator UPPB :

No Nama dan Alamat Pelanggan

Tanggapan Tanggal Penyelesaian Tanggal Penanggung jawab

68

Form. F4 Formulir Pendaftaran Anggota FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA (Contoh)

I. IDENTITAS ANGGOTA Nama Anggota : Nama Petugas Pendaftar : Nama Kelompok Pekebun : Tanggal Pendaftaran : Alamat (Distrik, Kampung) : Tempat Penjualan :

II. KONDISI KEBUN ANGGOTA

No

Nama Lokasi /

Blok Kebun

Luas Kebun (m

2)

Status Kebun

(Sendiri/sewa)

Jumlah Tegakan Kebutuhan Saprodi /th

Umur Tanam

an

Tanaman Menghasilkan (TM)

Tanaman Belum

Menghasilkan (TBM)

Pupuk (kg)

Pestisida

Peralatan (unit)

Lainnya

69

III. PRODUKSI BOKAR

No Nama Lokasi / Blok Kebun

Produksi Bokar (kg) Lateks Lump slab Sit

angin Sit asalan

Dll..

IV. CATATAN PETUGAS (jika ada)

70

Form : F 5 Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ……………………………………………

Tempat/Tgl. Lahir : ……………………………………………

Alamat : ……………………………………………

Jabatan` : Anggota Kelompok pekebun …………

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya akan mengikuti semua aturan main yang ditetapkan oleh Unit Pengolahan (UPPB) sesuai dengan sesuai dengan standar internal yang ditetapkan.

2. Saya akan melakukan penanganan pasca panen Bokar sesuai dengan SOP yang telah disepakati.

3. Apabila saya melanggar dengan sengaja atau tidak sengaja, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan standar internal yang ditetapkan dalam kelompok.

Demikian surat perjanjian ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

……………..,………… 2011

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp 6000

( ………………………….) Anggota

71

Form.6 KARTU PENJUALAN

Gapoktan/Pokbun ........... NAMA ANGGOTA : ............................................................ KODE ANGGOTA : ............................................................

ALAMAT : ...............................................................................................

HASIL PENJUALAN TAHUN 200…

PERKIRAAN HASIL : .................................KG

TGL

PENJUALAN

JUMLAH

(KG) HARGA/ KG (RP)

TOTAL HARGA

(RP)

TANDA TANGAN PEMBAYARAN

(RP)

TANDA TANGAN

PETANI PENIMBANG PETANI JURU BAYAR

CATATAN:

Lembar 1 Kartu Penjualan dipegang oleh Petani Lembar 2 Kartu Penjualan dipegang oleh Pembeli

72

Lampiran 3 : III. Koagulan yang telah diuji oleh Pusat Penelitian Karet

PT Riset Perkebunan Nusantara (No surat 169/RPN/IV/2011).

No

Merk

Produsen

Spesifikasi

Pemakaian

1 Sintas 90 PT. Sintas Kurama Perdana

Cairan jernih Bahan aktif asam format

Direkomendasikan dengan dosis 4 ml koagulan/kg karet kering

2 ODIA PT. Cocotama Makmur Abadi

Cairan coklat jernih Bahan aktif asap cair


3 Deorub K PT. Global Deorub

Cairan coklat jernih Bahan aktif Asap cair


4 Specta PT. Kian Bangun Pradiza

Cairan jernih Direkomendasiskan dengan dosis 41,9 mg/kg karet kering untuk ADS (Air Dried sheet)

73

IV. Rekomendasi Bahan Penggumpal Lateks dari Pusat Penelitian Karet, Balai Penelitian Karet Sembawa, Palembang, Sumatera Selatan (Surat Nomor : 112/BPS/KHP/IV/2011). Tabel 1. Jenis bahan dan dosis koagulan untuk BOKAR

No. Jenis/Nama Bahan Dosis 1. Asam semut 4 cc/kg karet kering atau 180 cc

(2%)/kg lateks 2. - Asap cair

murni - Asap cair

formula (Deorub K)

- Asap cair formula (Deorub SOP)

- 33 cc/kg/ karet kering atau 100 cc (10%)/kg lateks

- 17 cc/kg karet kering atau 100 cc (5%)/kg lateks

- 17 cc/kg karet kering atau 100 cc (5%)/kg lateks

Tabel 2. Spesifikasi asap cair

No. Parameter Nilai Hasil Metode 1. Warna - Coklat tua Visual 2. Berat

Jenis g/ml Minimal 1.0005 ASTM D1298-

85 3. Derajat

Keasaman (pH)

- Minimal 3 Kertas pH (pH meter)

4. Kadar asam

% Minimal 2 Metode titrasi

5. Kadar Fenol

% Minimal 2 -

6. Kadar Air % Maksimal 85 Titrasi Karl Fischer

7. Odour - Over level Odourmeter

74

Lampiran 4. Laporan Penerbitan SKA-B Yth. .. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota….. Di ………… Terlampir disampaikan laporan realisasi penerbitan SKA-B dari UPPB………..bulan ……tahun…..sebagai berikut :

Laporan Realisasi Penerbitan SKA-B UPPB…….

Bulan : ….. Tahun : ….. Desa/Kec.Kab : ….. No. No. SKA-B Volume

(ton) Tujuan

Penjualan Keterangan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

………………,20….. Kepala UPPB

…………….

Pedoman penerapan jaminan_mutu_bokar_final

Documents

Transcript of Pedoman penerapan jaminan_mutu_bokar_final