ANALISIS PENERAPAN PEDOMAN AKUNTANSI BPR PADA BANK ...
Transcript of ANALISIS PENERAPAN PEDOMAN AKUNTANSI BPR PADA BANK ...
ANALISIS PENERAPAN PEDOMAN AKUNTANSI BPR PADA BANK
PERKREDITAN RAKYAT (STUDI KASUS : PT BPR AB)
Fadhliansyah Sukmana, Dwi Martani
Program Studi Ekstensi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
Email: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR) pada BPR Agritrans Batumarta (BPR AB) yang diberlakukan sejak 1 Januari 2011 mulai dari persiapan yang dilakukan oleh BPR AB sampai pada dampak yang terjadi ketika menerapkan PA BPR. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif laporan keuangan yang BPR AB pada tahun 2009-2013. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan BPR AB telah menerapkan PA BPR dengan baik. BPR AB telah melakukan persiapan dengan baik untuk menghadapi implementasi PA BPR. Terkait dengan penerapan PA BPR, BPR AB belum sepenuhnya menerapkan PA BPR dikarenakan terdapat beberapa perlakuan akuntansi pada pos-pos tertentu yang belum menggunakan PA BPR, yaitu terdapat beberapa perbedaan yang terjadi dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan serta penyajian setelah penerapan PA BPR pada provisi kredit yang diberikan, provisi pinjaman diterima serta pendapatan bunga yang akan diterima. BPR AB telah menyusun laporan bulanan sesuai dengan pedoman penyusunan laporan bulanan. Terdapat perbedaan antara penyusunan berdasarkan laporan bulanan dan PA BPR dalam perlakuan akuntansi atas PPAP kredit yang diberikan.
Kata kunci : PA BPR, Kredit, Laporan Keuangan BPR, provisi
The Analysis of Implementation Pedoman Akuntansi BPR at Bank Perkreditan Rakyat (Case Study: BPR Agritrans Batumarta)
ABSTRACT
This research is aimed to look at the implementation of the PA BPR at BPR AB applied since January 1, 2011 began from preparations made by BPR AB to the impacts that occur when applying PA BPR. The analytical techniques used is descriptive comparative analysis by analyzing financial statements that have been made by BPR AB in 2009-2013. These results indicate that overall BPR AB has been able to implement PA BPR well enough. BPR AB has been well prepared to face the PA BPR. Related with the implementation of the PA BPR, BPR AB is not fully implements PA BPR. There are a few differences that occur in the recognition, measurement, recording and presentation after the application of PA BPR in provision of loans, provision of lending received and interest income will be received. BPR AB has completes a monthly report in accordance with the guidelines for the preparation of monthly reports. There are differences between the preparation based on monthly reports and PA BPR in the accounting treatment of PPAP of loans.
Keywords : PA BPR, loans, financial statement of BPR, provision
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014
PENDAHULUAN
Masyarakat pada umumnya mengukur keberhasilan suatu perusahaan berdasarkan dari
kinerjanya. Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui laporan keuangan yang disajikan secara
teratur setiap periode (Juliana dan Sulardi, 2003). Brigham dan Enhardt (2003) menyatakan
bahwa informasi akuntasi mengenai kegiatan operasi perusahaan dan posisi keuangan
perusahaan dapat diperoleh dari laporan keuangan. Akuntansi di Indonesia terus berkembang
seiring dengan berkembangnya aktivitas perekonomian. Hal ini juga diikuti dengan
perkembangan standar akuntansi yang berlaku.
Sebagai jawaban atas terus berkembangnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah
maka pada tahun 2009 IAI mengesahkan SAK ETAP sebagai dasar perlakuan akuntansinya.
SAK ETAP dapat diterapkan pada entitas yang memiliki akuntabilitas publik asalkan
mendapatkan persetujuan oleh otoritas terkait. Dalam dunia perbankan, Bank Indonesia
merupakan Bank sentral di Indonesia dan sebagai otoritas yang berwenang untuk membuat
regulasi-regulasi tentang perbankan. Terkait dengan standar akuntansi perbankan, Bank
Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/37/DKBU menetapkan bahwa
BPR menggunakan SAK ETAP sebagai standar akuntansinya. Sebagai tindak lanjut atas
penetapan SAK ETAP sebagai standar akuntansi yang berlaku bagi BPR maka BI melalui
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/14/DKBU menetapkan Pedoman Akuntansi Bank
Perkreditan Rakyat (PA BPR) sebagai penjabaran atas SAK ETAP.
BPR memiliki transaksi-transaksi khusus yang tidak diatur secara khusus dalam SAK
ETAP. Pembentukan PA BPR bertujuan untuk memberikan acuan yang harus dipenuhi dalam
penyusunan laporan keuangan BPR. PA BPR disusun mengacu pada SAK ETAP yang
memberikan penjelasan berbagai petunjuk teknis dimana didalamnya terdapat penjelasan dan
contoh-contoh perhitungan yang dapat mempermudah pemahaman terhadap SAK ETAP bagi
BPR. Dengan adanya PA BPR maka akan menciptakan keseragaman dalam perlakuan
akuntansi dan penyusunan laporan keuangannya sehingga meningkatkan daya banding
laporan keuangan antar BPR.
Dengan perkembangan BPR yang terus meningkat dan diiringi dengan perkembangan
pedoman akuntansi yang berlaku bagi BPR maka perlu untuk melakukan analisis tentang
penerapan PA BPR terhadap perlakuan akuntansi BPR. Terlebih lagi nilai dana yang dikelola
oleh BPR terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga kebutuhan akan laporan keuangan
yang valid dan dapat diandalkan akan semakin besar. Jika sebelumnya BPR menggunakan
PSAK 31 tentang akuntansi perbankan dan mulai juni 2010 BPR menggunakan SAK ETAP
Win 7 � 1/21/15 4:32 PMComment [1]:
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014
yang dijabarkan melalui PA BPR. Maka penelitian ini akan menganalisis dampak perusahaan
dalam menerapkan PA BPR
Siskayani (2013) melakukan penelitian pada salah satu BPR di Bali menyatakan
bahwa terdapat penurunan nilai pada pendapatan provisi dan komisi kredit pada saat
pemberlakuan SAK ETAP jika dibandingkan dengan saat menggunakan PSAK 31 tentang
akuntansi perbankan. Wicaksono et al (2011) melakukan penelitian dengan mengkomparasi
antara PSAK 31, SAK ETAP, dan PA BPR menyatakan bahwa reklasifikasi provisi yang
sebelumnya merupakan kewajiban menjadi aktiva yang mengurangi kredit yang diberikan
memperkecil aset pada laporan keuangan BPR. Mutmainah (2013) melakukan penelitian pada
salah satu BPR di Salatiga menyatakan bahwa akibat penerapan PA BPR laba yang diakui
oleh BPR menjadi lebih kecil karena pendapatan provisi harus diakui secara amortisasi.
Bank Indonesia selaku bank sentral dan regulator dalam dunia perbankan di Indonesia
sangat mementingkan transparansi laporan keuangan BPR. Untuk melihat transparansi
laporan BPR secara berkala maka BI mengeluarkan regulasi SE 15/3/PBI/2013 terkait
transparansi laporan keuangan BPR yang didalamnya terdapat kewajiban BPR untuk
menyusun laporan bulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia. Laporan bulanan oleh
BPR disusun sebagai pengawasan BPR secara individual serta sebagai dasar Bank Indonesia
dalam menyusun statistik perbankan untuk penyusunan kebijakan pengembangan BPR. SAK
ETAP dan PA BPR merupakan acuan BPR dalam menyusun laporan keuangan, termasuk
laporan bulanan. Dengan pentingnya laporan bulanan BPR maka penelitian juga ingin melihat
penerapan laporan bulanan BPR khususnya terkait dengan aktivitas utama dari BPR yaitu
penyaluran kredit yang diberikan yang akan dibandingkan dengan pelaporan dengan PA BPR.
Berdasarkan uraian tersebut dan terkait dengan keterbatasan data yang dimiliki, maka
rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana persiapan penerapan PA BPR pada BPR AB?
2. Bagaimana perbedaan perlakuan akuntansi sebelum dan sesudah penerapan PA
BPR yang terjadi pada BPR AB?
3. Bagaimana dampak yang terjadi di BPR AB setelah penerapan PA BPR?
4. Bagaimana pelaporan bulanan BPR di BPR AB?
Tujuan dari penelitian pada BPR AB, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis persiapan penerapan dan PA BPR pada BPR AB
2. Menganalisis perbedaan perlakuan akuntansi yang terjadi pada BPR AB antara
sebelum penerapan PA BPR dengan setelah penerapan PA BPR
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014
3. Menganalisis dampak yang terjadi di BPR AB setelah penerapan PA BPR.
4. Menganalisis pelaporan bulanan BPR di BPR AB
TINJAUAN PUSTAKA
Definisi Bank & BPR
Definisi bank menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah badan usaha
yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak.
BPR menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR merupakan bank yang fungsinya
menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek untuk
masyarakat pedesaan (Ariff et al, 1996). Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan
dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas,
dan perasuransian. Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR (Manurung dan
Rahardja, 2004):
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah,sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito
berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.
Regulasi Terkait dengan BPR
Sesuai dengan Regulasi Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober
2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dipandang perlu
untuk menetapkan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 bagi BPR dipandang tidak sesuai dengan karakteristik
operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014
diperoleh, maka BPR memerlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai sehingga
diberlakukan SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangan bagi BPR. Melalui Surat
Edaran Bank Indonesia No. 11/37/DKBU Bank Indonesia menetapkan bahwa BPR
menggunakan SAK ETAP sebagai pedoman akuntansi yang digunakan oleh BPR. SE No.
12/14/DKBU berisi tentang penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank
Perkreditan Rakyat. Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi BPR dan Pedoman Akuntansi
BPR (PA-BPR) merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari
SAK ETAP sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPR wajib berpedoman
pada PA-BPR. Aturan ini berlaku pada tanggal 1 Juli 2010.
Transparansi keuangan BPR merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Bank
Indonesia. SE 15/3/PBI/2013 mengatur tentang transparansi kondisi keuangan BPR. Pada
aturan ini secara jelas diatur mengenai jangka waktu pelaporan laporan keuangan kepada
Bank Indonesia dan juga format yang digunakan oleh BPR, selain itu BPR dengan kriteria
tertentu juga wajib menyusun laporan publikasi yang hasilnya harus dipublikasikan kepada
masyarakat.
Hal-hal Khusus terkait BPR
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima
Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan
kualitas lancar (performing) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima
pembayarannya. Termasuk juga bunga atas penempatan pada bank lain. Pembahasan teori
tentang pendapatan bunga yang akan diterima dibahas lebih lanjut pada pembahasan pos
kredit dan penempatan pada bank lain..
Kredit yang Diberikan
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam-meminjam antara BPR dan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga. Jika ditinjau dari penggunaannya, kredit dapat dibagi
menjadi tiga jenis, yaitu kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumsi. Sedangkan jika
dilihat berdasarkan kualitasnya maka kredit terdiri dari kredit performing yang merupakan
kredit dengan kualitas lancar dan kredit non performing dengan kualitas kredit kurang lancar,
diragukan dan macet.
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014
Nilai buku awal kredit yang diberikan diakui sebesar pokok kredit dikurangi dengan
nilai provisi serta ditambah biaya transaksi yang ditanggung oleh BPR. Provisi diamortisasi
selama masa kredit secara garis lurus dan diakui sebagai penambah pendapatan bunga. Biaya
transaksi dalam rangka pemberian kredit (yang ditanggung oleh BPR, jika ada) diamortisasi
selama masa kredit secara garis lurus dan diakui sebagai pengurang pendapatan bunga.
Amortisasi provisi dan biaya transaksi dilakukan tanpa melihat apakah kredit tersebut
termasuk performing atau non performing. Dengan mempertimbangkan azas manfaat dan
biaya bagi industri BPR maka provisi dan biaya transaksi untuk kredit dengan jangka waktu
sampai dengan 1 bulan diakui sekaligus sebagai pendapatan bunga, kecuali kredit dengan
jangka waktu sampai dengan 1 bulan yang jatuh temponya melewati tanggal neraca.
Pendapatan bunga dari perjanjian kredit (bunga kontraktual) dengan kategori
performing maka diakui secara akrual sedangkan untuk kredit dengan kategori non
performing diakui secara kas. Penerimaan setoran dari debitur untuk kredit performing
digunakan terlebih dahulu untuk melunasi piutang bunga. Sedangkan penerimaan setoran dari
debitur untuk kredit non performing harus digunakan untuk melunasi tunggakan pokok dan
jika terdapat kelebihan bayar maka diakui sebagai pelunasan tunggakan bunga. Pada saat
kredit diklasifikasikan sebagai kredit non performing, maka BPR:
1. Membatalkan bunga kredit (bunga kontraktual) yang sudah diakui sebagai pendapatan
namun belum dibayarkan oleh debitur
2. Bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi (pendapatan bunga
kredit dalam penyelesaian).
Dalam penyajian dalam neraca, kredit disajikan sebesar nilai pokok/ baki debet
dikurangi dengan provisi dan ditambahkan dengan biaya transaksi yang belom diamortisasi.
Bunga kredit performing yang telah diakui sebagai pendapatan, tetapi belum diterima
pembayarannya, disajikan dalam pos tersendiri sebagai pendapatan bunga yang akan diterima.
Sedangkan untuk kredit non performing diakui sebagai tagihan kontijensi (pendapatan bunga
kredit dalam penyelesaian).
Pendapatan Bunga
Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana BPR pada
aset produktif, dimana pendapatan bunga termasuk provisi dikurangi dengan biaya-biaya yang
terkait langsung dengan penyaluran kredit yang ditanggung oleh BPR. Pendapatan bunga
dapat diperoleh antara lain berasal dari kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain, dan
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014
Sertifikat Bank Indonesia. Pendapatan bunga meliputi pendapatan bunga kontraktual serta
amortisasi provisi, diskonto dan biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif serta
pendapatan bunga tangguhan.
Beban Bunga
Dalam kegiatan operasinya, BPR menghimpun dana masyarakat melalui produk
simpanan. Bentuk-bentuk simpanan antara lain tabungan dan deposito. Beban bunga
simpanan meliputi bunga kontraktual atas simpanan dan amortisasi biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung kepada simpanan tersebut. Kewajiban bunga deposito yang
belum jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga.
METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu dengan metode
kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode penelitian dengan melakukan analisis data dan
kemudian dilakukan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat,
dan hubungan antar kejadian yang diteliti dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan,
menyajikan serta menganalisis data dan informasi yang didapat mengenai penerapan pedoman
akuntanis BPR pada Bank Agritrans Batumarta yang kemudian akan digunakan untuk
menarik kesimpulan dari hasil pengamatan. Terdapat dua sumber data yang akan penulis
dapatkan :
1. Data Primer
Data primer yang digunakan diperoleh melalui kegiatan wawancara dan observasi.
Wawancara yang akan dilakukan adalah mengenai persiapan yang dilakukan oleh
perusahaan maupun informasi terkait penerapan pedoman akuntansi BPR..
2. Data Sekunder
Data ini akan penulis dapatkan dari Standart Operasional Prosedur (SOP) akuntansi
pada perusahaan, Surat Keputusan dan Surat Edaran perusahaan, laporan keuangan
dan juga laporan bulanan perusahaan.
PEMBAHASAN DAN HASIL
PERSIAPAN MANAJEMEN BPR AB
Perubahan standar akuntansi yang digunakan oleh BPR membutuhkan kesiapan
manajemen BPR AB. Kesiapan manajemen dapat diperoleh dengan peningkatan kemampuan
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014
sumber daya manusia dari BPR AB. Pelatihan maupun sosialisasi sangat penting dan
bermanfaat dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia BPR. BPR AB beroperasi
di wilayah Sumatera Selatan yang berada dalam pengawasan Bank Indonesia Cabang
Palembang. Setelah aturan terkait penggunaan PA BPR disahkan oleh Bank Indonesia,
sosialisasi atas aturan tersebut terus dilakukan. BPR AB selaku pelaku industri perbankan
juga mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia Cabang Palembang.
Perubahan acuan dalam menyusun laporan keuangan BPR tentu akan mengubah
standar operasional akuntansi BPR AB. Sejak diberlakukanya PA BPR, BPR AB telah dua
kali melakukan perubahan modul standar akuntansi. Perubahan pertama kali dilakukan pada
17 Desember 2010 dimana perubahan ini menyesuaikan dengan Pedoman Akuntansi BPR
yang digunakan untuk pelaporan BPR. Modul standar akuntansi tersebut efektif digunakan
oleh BPR mulai 1 Januari 2011.
Selain mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Cabang
Palembang, BPR AB juga melakukan perubahan struktur pelaporan untuk meminimalisir
kesalahan dalam pencatatan maupun pelaporan. Pada 28 Februari 2012 BPR AB membentuk
unit Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang terdiri dari dua orang anggota. Salah satu fungsi
SPI dalam BPR AB tersebut adalah memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum 28 Februari 2012 struktur pelaporan
keuangan dimulai dari staf akuntansi yang menyusun laporan keuangan kemudian diperiksa
oleh manager akuntansi dan operasional baru kemudian dilaporkan dan disahkan oleh direksi
BPR AB. Setelah terbentuknya unit SPI maka dalam struktur pelaporan keuangan BPR AB,
SPI dapat melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BPR AB untuk memastikan bahwa
laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan perusahaan dan kemudian akan
melaporkan hasil pemeriksaan kepada direksi BPR.
PENYESUAIAN POS-POS TERKAIT
Penyesuaian yang dilakukan oleh BPR AB salah satunya adalah terkait dengan kredit
yang diberikan. Perubahan-perubahan yang harus dilakukan adalah terkait dengan provisi
yang diterima oleh BPR AB sampai dengan pendapatan yang akan diterima oleh BPR AB.
BPR AB mulai menerapkan PA BPR untuk penyusunan laporan keuangan 2011. Penyesuaian
dilakukan pada saldo akhir pada laporan keuangan 2010. Terkait dengan pencatatan
penerimaan atas pendapatan bunga kredit yang akan diterima baru dilakukan oleh BPR AB
untuk saldo akhir pada laporan keuangan 2011. Hal tersebut dilakukan dikarenakan aturan
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014
terkait pendapatan yang akan diterima baru diterapkan oleh BPR AB untuk laporan keuangan
tahun 2012.
Untuk provisi yang diterima perusahaan akan dilakukan penyesuaian atas saldo akhir
2010 sebagai berikut:
Dr. Rupa-rupa pasiva 161.795.700
Cr. Pendapatan diterima dimuka 161.795.700
BPR AB mengklasifikasikan rupa-rupa pasiva kedalam pos pendapatan diterima
dimuka sebagai bagian dari pengurang dalam komponen aset lancar. Kebijakan tersebut
berbeda dengan ketentuan dalam Bab IV PA BPR bahwa rupa-rupa pasiva disesuaikan kepada
pos kredit yang diberikan sebagai pengurang nilai nominal kredit. Perbedaan tersebut
berpengaruh pada penyajian dalam laporan keuangan, namun tidak berpengaruh dalam
perhitungan pembentukan PPAP dikarenakan dalam pembentukan PPAP yang digunakan
adalah baki debet yang belum memperhitungkan provisi dan biaya transaksi yang belum
diamortisasi.
Setelah melakukan penyesuaian atas provisi yang belum diamortisasi, selanjutnya
BPR AB melakukan penyesuaian atas provisi yang telah diamortisasi. Penyesuaian tersebut
dilakukan dengan jurnal berikut:
Dr. Pendapatan operasional – Provisi dan komisi 119.831.300
Cr. Pendapatan bunga – provisi 119.831.300 Terkait dengan pendapatan bunga yang akan diterima oleh BPR AB maka dilakukan
penyesuaian atas akun rupa-rupa aktiva pada saldo akhir 2011. Penyesuaian yang dilakukan
melalui jurnal sebagai berikut:
Reklasifikasi yang dilakukan di atas akan berpengaruh pada penyajian kembali laporan
keuangan 2010 dan 2011. Untuk reklasifikasi atas provisi kredit yang belum diamortisasi
akan berpengaruh pada penyajian kembali 2010 sedangkan untuk pendapatan bunga yang
akan diterima akan berpengaruh pada penyajian kembali 2011.
PERBEDAAN PERLAKUAN AKUNTANSI
Provisi yang belum diamortisasi
Sebelum laporan keuangan 2011, provisi yang belum diamortisasi disajikan dalam
rupa-rupa pasiva bersamaan dengan Biaya bunga deposito yang masih harus dibayar, titipan
Dr. Pendapatan bunga yang akan diterima 879.167.830
Cr. Rupa-rupa aktiva 879.167.830
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014
dividen, dan juga share holding. PA BPR seperti yang diatur dalam Bab IV PA BPR
memasukan provisi yang belum diamortisasi sebagai salah satu komponen dalam aset lancar.
Setelah penerapan PA BPR yang maka pendapatan provisi diterima dimuka reklasifikasi dari
rupa-rupa pasiva ke kredit yang diberikan sebagai pengurang dari nilai kredit yang diberikan.
PT BPR AB telah menerapkan PA BPR sejak tahun 2011. Namun memang terdapat sedikit
perbedaan dengan PA BPR dalam menyajikan pendapatan provisi diterima dimuka dimana
BPR AB didalam pos tersendiri di aktiva lancar BPR. Pada tahun 2011 BPR AB menyajikan
provisi yang belum diamortisasi dalam pos pendapatan diterima dimuka yang merupakan
bagian dari aset lancar BPR.
Pencatatan yang dilakukan oleh BPR AB saat mengakui provisi yang diterima ketika
BPR AB menyalurkan kredit akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:
Contoh transaksi dalam BPR AB
Pokok kredit 250,000,000 Provisi 0,956% Jangka waktu 36 Bulan Bunga 13,2%/tahun
Dr. Kredit yang diberikan 250.000.000
Cr. Kas/Rekening
(250.000.000 x (100% - 0,956%) 247.610.000
Cr. Pendapatan diterima dimuka
(250.000.000 x 0,956%) 2.390.000
Pendapatan diterima dimuka tersebut akan diamortisasi secara garis lurus sesuai
dengan jangka waktu kredit yang diperjanjikan. Ketika pendapatan tersebut diamortisasi dan
diakui sebagai pendapatan bunga maka akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:
Dr. Pendapatan diterima dimuka (2.390.000 x 1/36)
66.388
Cr. Pendapatan bunga 66.388 Pencatatan tersebut akan berbeda ketika BPR AB belum menerapkan PA BPR.
Pencatatan yang dilakukan saat penarikan kredit adalah:
Dr. Kredit yang diberikan 250.000.000
Cr. Kas/Rekening
(250.000.000 x (100% - 0,956%) 247.610.000
Cr. Rupa-rupa pasiva
(250.000.000 x 0,956%) 2.390.000
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014
Ketika BPR AB melakukan amortisasi atas provisi maka akan menghasilkan jurnal berikut:
Dr. Rupa-rupa pasiva (2.390.000 x 1/36)
66.388
Cr. Pendapatan bunga 66.388
Pendapatan yang akan diterima
Sebelum penerapan PA BPR, pendapatan bunga atas kredit yang diberikan maupun dari antar
bank aktiva yang telah diakui oleh BPR AB dan belum dibayarkan oleh debitur akan diakui
pada pos rupa-rupa aktiva. PA BPR mengatur bahwa pendapatan bunga yang akan diterima
BPR disajikan secara terpisah dalam aset lancar BPR. BPR AB telah menerapkan PA BPR
sejak tahun 2011, namun terkait dengan penerapan dalam pengakuan dan penyajian
pendapatan bunga yang akan diterima BPR AB baru menerapkannya pada tahun 2012.
Mulai tahun 2012 ketika BPR AB mengakui pendapatan bunga yang akan diterima atas kredit
yang diberikan maka akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:
Dr. Pendapatan yang akan diterima (250.000.000 x 13,2%/12)
2.764.000
Cr. Pendapatan bunga
(250.000.000 x 13,2%/12) 2.764.000
Ketika BPR AB menerima pembayaran bunga atas kredit yang diberikan maka akan
menghasilkan jurnal sebagai berikut:
Dr. Kas/rekening 2.764.000
Cr. Pendapatan yang akan diterima 2.764.000
Pencatatan tersebut berbeda dengan sebelumnya ketika BPR AB belum menerapkan aturan
PA BPR terkait pengakuan pendapatan bunga yang akan diterima. Ketika BPR AB mengakui
pendapatan bunga yang akan diterima maka akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:
Dr. Rupa-rupa aktiva 2.764.000
Cr. Pendapatan bunga 2.764.000
Ketika debitur melakukan pembayaran bunga tersebut maka akan menghasilkan jurnal
sebagai berikut:
Dr. Kas/rekening 2.764.000 Cr. Rupa-rupa aktiva 2.764.000
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014
Pinjaman Diterima
Setelah penerapan PA BPR, seharusnya pinjaman diterima diakui sebesar nilai nominal
dikurangkan dengan provisi yang belum diamortisasi. Namun BPR AB belum sepenuhnya
menerapkan PA BPR. Nilai pinjaman masih dinilai sebesar nilai nominal sedangkan provisi
pinjaman yang belum diamortisasi menjadi bagian dalam rupa-rupa aktiva. Ketika BPR
mendapatkan pinjaman yang diterima maka akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:
Dr. Kas (500.000.000 x 100% - 0,96%)
495.200.000
Dr. Rupa-rupa aktiva (500.000.000 x 0,96%)
4.800.000
Cr. Pinjaman diterima 500.000.000
Ketika BPR AB melakukan amortisasi atas provisi pinjaman tersebut maka akan
menghasilkan jurnal berikut:
Dr. Beban provisi pinjaman (4.800.000 x 1/12)
400.000
Cr. Rupa-rupa aktiva 400.000
DAMPAK PENERAPAN PA BPR
DAMPAK 2009-2011
Pada penyajian laporan keuangan tahun 2010, sebelum diterapkannya PA BPR,
pengakuan provisi yang belum diamortisasi masih disajikan didalam pos rupa-rupa pasiva.
Pada penyajian tahun 2010 nilai pendapatan diterima dimuka yang merupakan provisi yang
belum diamortisasi masih nihil, sedangkan pada penyajian kembali laporan keuangan tahun
2010 pada tahun 2011 pendapatan diterima dimuka memiliki nilai sebesar Rp 161.795.000
yang berasal dari reklasifikasi atas rupa-rupa pasiva. Pendapatan diterima dimuka merupakan
pengurang dalam aktiva BPR sehingga jumlah aktiva BPR AB pada tahun 2010 mengalami
penurunan dari yang sebelumnya sebesar Rp 22.011.766.000 menjadi Rp 21.849.970.650
pada penyajian kembali laporan keuangan tahun 2010 pada tahun 2011.
Penurunan pada sisi aktiva tersebut juga diikuti oleh penurunan pada pasiva BPR.
Pada laporan keuangan tahun 2010 nilai dari pos rupa-rupa pasiva sebesar Rp 359.560.725
sedangkan pada penyajian kembali pada tahun 2011 rupa-rupa pasiva untuk tahun 2010
mengalami penurunan sebesar Rp 161.795.700. Penurunan tersebut diakibatkan PT BPR AB
melakukan perubahan atas penyajian kembali laporan keuangan 2010 pada tahun 2011.
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014
Perubahan tersebut juga mengakibatkan jumlah pasiva perusahan menurun dari yang
sebelumnya sebesar Rp 22.011.766.000 menjadi Rp 21.849.970.650 pada penyajian kembali
laporan keuangan tahun 2010 pada tahun 2011.
Tabel 1 Informasi keuangan terkait neraca 2009-2011
AKTIVA 2009 2010 Penyesuaian Penyajian
kembali 2010
2011 Dr Cr
Aktiva Lancar
Kas 267.862 489.744 489.744 980.294 Antar Bank Aktiva 3.954.577 2.742.799 2.742.799 3.612.070
Kredit Yang Diberikan 11.183.238 17.241.969
17.241.969 36.132.388
Pendapatan Diterima Dimuka
- -
161.795 (161.795) (355.837)
Cadangan PPAP (66.054) (90.523)
(90.523) (183.529)
Jumlah Aktiva Lancar 15.339.623 20.383.990
161.795 20.222.194 40.185.385
Jumlah Aktiva Tetap 459.731 750.685
750.685 790.788
Rupa-rupa Aktiva 2.486.329 824.195 824.195 1.536.682
Aktiva Tak Berwujud - 52.895
52.985 -
Jumlah Aktiva 18.285.684 22.011.766 161.795 21.849.970 42.512.855
PASIVA
Kewajiban Lancar
Kewajiban segera dibayar 448.539 833.830
833.830 1.436.005
Tabungan 2.249.681 5.418.230 5.418.230 9.956.770 Deposito Berjangka 5.278.500 7.229.000 7.229.000 12.316.500
Antar Bank Pasiva 5.320.506 4.192.801
4.192.801 13.212.250
Rupa-rupa pasiva 533.210 359.560 161.795
197.765 292.767
Jumlah Kewajiban Lancar
13.830.438 18.033.423 161.795 17.871.627 37.214.294
Jumlah Ekuitas 4.455.246 2.978.343
3.978.343 5.298.561
Jumlah Pasiva 18.285.684 22.011.766 161.795 21.849.970 42.512.855 Sumber: Laporan Keuangan BPR AB, diolah kembali
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014
KREDIT YANG DIBERIKAN
Nilai kredit yang diberikan disajikan dalam neraca BPR AB sebesar baki debet kredit.
Sesuai dengan bab IV PA BPR seharusnya nilai kredit yang diberikan oleh BPR merupakan
nilai baki debet dikurangi dengan provisi dan ditambahkan dengan biaya transaksi yang
belum diamortisasi. Perbedaan perlakukan tersebut tentunya akan mengakibatkan perbedaan
nilai kredit antara yang disajikan berdasarkan PA BPR dengan yang disajikan oleh BPR AB.
Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.5 jika BPR AB melakukan penyajian sesuai dengan PA
BPR maka nilai kredit yang diberikan pada penyajian kembali 2010 akan mengalami
penurunan sebesar Rp 161.795.000 sehingga kenaikan kredit yang diberikan akan menurun
dari yang sebelumnya sebesar 54% menjadi 52%. Pada tahun 2011 kenaikan kredit juga
menurun dari 110% menjadi 108,5%. Demikian juga dengan proporsi kredit yang diberikan
atas total aktiva BPR AB pada tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan dari yang
sebelumnya 78,3% dan 84,5% dari total aktiva menjadi 78% dan 84,1% dari total aktiva.
RUPA-RUPA PASIVA
Didalam rupa-rupa pasiva BPR AB masih terdapat utang bunga atas deposito. Pada
bab V PA BPR dijelaskan bahwa kewajiban BPR yang timbul dari pengakuan biaya bunga
atas aktivitas yang terkait dengan fungsi BPR disajikan tersendiri dalam pos utang bunga. Jika
BPR AB menerapkan penyajian utang bunga sesuai dengan PA BPR maka nilai rupa-rupa
pasiva akan mengalami penurunan. Pada penyajian kembali tahun 2010 jika BPR AB
menyajikan sesuai dengan PA BPR maka rupa-rupa pasiva akan menurun sebesar Rp
69.958.100 atau 35,4%. Pada tahun 2011 rupa-rupa pasiva akan menurun sebesar Rp.
155.248.330 atau 53%. Perubahan penyajian tersebut juga akan berdampak pada kenaikan
pada penurunan rupa-rupa pasiva pada 2010 dan pada 2011 akan menyebabkan kenaikan pada
rupa-rupa pasiva dari yang sebelumnya mengalami penurunan. Sebelumnya pada 2010 nilai
rupa-rupa pasiva mengalami penurunan sebesar 32,5%, namun jika penyajian yang dilakukan
sesuai dengan PA BPR (mengeluarkan utang bunga dan provisi yang belum diamortisasi)
maka penurunan yang terjadi meningkat menjadi 76%. Pada awalnya terjadi penurunan rupa-
rupa pasiva pada tahun 2011 sebesar 18,6%, namun jika penyajian yang dilakukan sesuai
dengan PA BPR maka rupa-rupa pasiva akan mengalami peningkatan sebesar 7,6% jika
dibandingkan dengan tahun 2010.
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014
PINJAMAN DITERIMA
Sebelum penerapan PA BPR, pinjaman diterima disajikan sebesar nilai nominal.
Setelah penerapan PA BPR maka pinjaman diterima disajikan sebesar pinjaman diterima
dikurangi dengan provisi yang belum diamortisasi. Nilai pinjaman diterima menjadi lebih
kecil saat menggunakan PA BPR. Dalam PA BPR penyajian pinjaman yang diterima dinilai
sebesar pinjaman yang diterima dikurangkan dengan provisi dan yang belum diamortisasi.
Jika menggunakan PA BPR peningkatan pinjaman diterima pada tahun 2010 menurun
menjadi 5,2% dari yang sebelumnya sebesar 6,22%. Pada tahun 2011 jika menggunakan PA
BPR maka pinjaman diterima meningkat sebesar 101,4% atau meningkat dari peningkatan
dengan PA BPR sebesar 100,7%. Penyajian antar bank pasiva belum sepenuhnya sesuai
dengan bab V PA BPR dimana penyajian antara simpanan pada bank lain dan pinjaman yang
diterima disajikan secara terpisah. Terlebih lagi nilai pinjaman diterima BPR AB memiliki
nilai yang material.
DAMPAK 2011-2013
Dampak yang terjadi pada penyajian kembali neraca tahun 2011 pada tahun 2012
terletak pada pendapatan yang akan diterima. Pada tahun 2011 nilai dari pendapatan yang
akan diterima masih nihil dikarenakan memang BPR AB belum menerapkan PA BPR terkait
dengan penerimaan bunga yang akan diterima oleh BPR. Pendapatan bunga yang akan
diterima oleh BPR masih menjadi komponen dari rupa-rupa aktiva dimana total rupa-rupa
aktiva BPR AB pada tahun 2011 sebesar Rp 1.536.682.000. Pada penyajian kembali pada
tahun 2012 terjadi perbedaan jumlah pada pendapatan yang akan diterima dimana jika pada
penyajian tahun berjalan masih nihil maka pada penyajian kembali nilai dari pendapatan yang
akan diterima sebesar Rp. 879.167.000. Perbedaan tersebut akibat dari reklasifikasi rupa-rupa
aktiva pada pendapatan yang akan diterima. Akibat dari reklasifikasi tersebut menyebabkan
perbedaan yang juga terjadi pada rupa-rupa aktiva dimana pada penyajian kembali tahun 2011
di tahun 2012 nilai dari rupa-rupa aktiva menurun menjadi Rp 657.513.000.
Pada tahun 2011 nilai rupa-rupa aktiva memiliki tambahan komponen yang
menambah nilai dari rupa-rupa aktiva yaitu provisi pinjaman diterima yang belum
diamortisasi. Setelah penerapan PA BPR nilai rupa-rupa aktiva BPR mengalami beberapa
perubahan penilaian. Nilai rupa-rupa aktiva menurun akibat dari reklasifikasi pendapatan
bunga yang akan diterima namun nilai rupa-rupa aktiva akan bertambah dengan adanya
provisi pinjaman diterima yang belum diamortisasi yang menjadi bagian dari rupa-rupa
aktiva. Pada tahun 2011 setelah menerapkan PA BPR, rupa rupa aktiva menurun sebesar 44%
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014
dibandingkan dengan jika tidak menerapkan PA BPR. Pada tahun 2012 penurunan rupa-rupa
aktiva akibat penerapan PA BPR sebesar 41,88% jika dibandingkan tanpa penerapan PA
BPR. Penurunan yang terjadi pada tahun 2013 sama seperti pada tahun 2012 yaitu sebesar
41,88%. Faktor utama terjadinya penurunan rupa-rupa aktiva setelah penerapan PA BPR
adalah pendapatan bunga yang akan diterima yang tidak diakui lagi sebagai rupa-rupa aktiva.
Tabel 2 Informasi keuangan terkait neraca 2011-2013
AKTIVA 2011 Penyesuaian Penyajian
kembali 2011
2012 2013 Dr Cr
Aktiva Lancar
Kas 980.294 980.294 1.486.744 1.248.508 Pendapatan yang akan diterima - 879.167
879.167 1.280.601 647.846
Antar Bank Aktiva 3.612.070
3.612.070 5.222.619 20.290.300
Kredit Yang Diberikan 36.132.388
36.132.388 51.725.435 61.764.823
Pendapatan Diterima Dimuka
(355.837)
(355.837) (496.346) (602.377)
Cadangan PPAP (183.529) (183.529) (267.856) (335.432)
Jumlah Aktiva Lancar 40.185.385
40.185.385 58.951.197 83.013.668
Jumlah Aktiva Tetap 790.788
790.788 960.101 864.496
Rupa-rupa Aktiva 1.536.682
879.167 657.513 779.536 768.797
Aktiva Tak Berwujud -
- - -
Jumlah Aktiva 42.512.855 42.512.855 60.690.836 84.646.962 Sumber: Laporan Keuangan BPR AB, diolah kembali
PENGARUH TERHADAP RASIO DAN PERBANDINGAN DENGAN INDUSTRI
Nilai CAR BPR AB pada tahun 2011 dan 2012 telah dipengaruhi oleh kenaikan rupa-
rupa aktiva yang berasal dari nilai provisi pinjaman diterima yang belum diamortisasi. Untuk
menghitung CAR maka kita harus menghitung aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR)
dimana salah satu komponen dalam menghitung ATMR adalah rupa-rupa aktiva. Pada
pembahasan sebelumnya kita telah melihat bahwa salah satu dampak dari penerapan BPR AB
adalah perubahan komponen dalam rupa-rupa aktiva. Pada tahun 2011 jika provisi pinjaman
diterima yang belum diamortisasi tidak termasuk dalam rupa-rupa aktiva makan nilai rupa-
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014
rupa aktiva menjadi Rp 6.121.269.120 atau menurun sebesar Rp 42.896.380 sedangkan pada
tahun 2012 rupa-rupa aktiva menjadi Rp 23.993.411.320 atau menurun Rp 198.862.740.
Pada tahun 2011 nilai CAR BPR AB jika tanpa PA BPR akan mengalami kenaikan
sebesar 0,02% dari yang sebelumnya 12,13% menjadi 12,15%. Pada tahun 2012 nilai CAR
BPR AB jika tanpa PA BPR akan mengalami kenaikan sebesar 0,5% dari yang sebelumnya
11.8% menjadi 11,85%.
Selain berpengaruh pada CAR BPR AB, penerapan PA BPR juga berpengaruh pada
nilai ROA dari BPR AB. Sama seperti CAR, salah satu unsur utama dalam perhitungan ROA
adalah nilai aset BPR. Penerapan PA BPR berpengaruh pada provisi yang belum diamortisasi
pada kredit yang diberikan serta provisi yang belum diamortisasi pada pinjaman diterima. Jika
nilai atas provisi pinjaman diterima menambah nilai aset BPR maka provisi atas kredit yang
diberikan akan mengurangi nilai aset BPR. Penurunan aset mempengaruhi ROA BPR AB
yang menurun sebesar 0,07%. Pada tahun 2012 saat BPR AB menerapkan PA BPR maka
rata-rata aset BPR AB menurun sebesar Rp 305.212.803 jika dibandingkan jika BPR AB
tidak menerapkan PA BPR. Penurunan tersebut mengakibatkan penurunan nilai ROA BPR
AB sebesar 0,06%.
Tabel 3 CAR & ROA
Tahun
CAR ROA
Sesuai PA
BPR
Tanpa PA
BPR Industri
Sesuai PA
BPR
Tanpa PA
BPR Industri
2011 12,13% 12,15% 28,68% 9,42% 9,49% 3,32%
2012 11,85% 11,8% 27,55% 9,96% 10.02% 3,46%
Sumber: Laporan pengawasan perbankan 2012 dan laporan keuangan BPR AB, diolah kembali
Perbedaan yang terjadi antara Laporan Bulanan BPR dan PA BPR terjadi ketika
terdapat penurunan kualitas kredit yang terjadi pada debitur. Ketika kualitas kredit debitur
menurun maka perhitungan pembentukan terhadap debitur maka akan berubah. Pada BPR AB
terdapat debitur yang mengalami penurunan kualitas kredit dari performing menjadi non
performing dengan nilai pokok kredit sebesar Rp 144.000.000. Saat debitur tersebut masuk
dalam kategori performing maka pembentukan PPAP sebesar 0,5% dari nilai pokok kredit
sehingga nilai PPAP yang terbentuk sebesar Rp 720.000. Ketika debitur tersebut mengalami
penurunan kualitas menjadi kurang lancar maka pembentukan PPAP sebesar 10% dari nilai
pokok kredit dikurangi dengan nilai agunan yang diperhitungkan.
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014
Tabel 4 Perhitungan PPAP pada Laporan Bulanan
Kualitas Lancar Kurang Lancar
Nilai pokok kredit 144.000.000 144.000.000
Agunan 234.000.000 234.000.000
% PPAP 0,5% 10%
PPAP yang dibentuk 720 - Sumber: Laporan Bulanan BPR AB, diolah kembali
Jika kita mengikuti perhitungan dan pencatatan pada Laporan Bulanan BPR maka
ketika debitur mengalami penurunan kualitas kredit dan nilai agunan melebihi dari nilai
pokok kredit maka PPAP debitur akan menjadi nihil. Hal ini mengakibatkan penyisihan yang
sebelumnya telah dibentuk ketika debitur tersebut memiliki kualitas lancar harus dibalik dan
diakui sebagai pendapatan atas pemulihan aset produktif. Berbeda dengan Laporan Bulanan
BPR, pada PA BPR tidak mengatur tentang jurnal balik atas penyisihan akibat dari penurunan
kualitas kredit tersebut. Ketika kredit yang diberikan mengalami penurunan kualitas dan
agunan masih melebihi dari nilai pokok kredit maka PPAP menjadi nihil namun tidak
membalik PPAP yang telah dibentuk sebelumnya.
KESIMPULAN Dalam mempersiapkan diri menghadapi penerapan SAK ETAP dan PA BPR, BPR AB
telah mempersiapkan diri dengan baik. Dari penelitian yang telah dilakukan terlihat beberapa
perbedaan dan dampak dari pelaporan yang dilakukan oleh BPR AB setelah penerapan PA
BPR yaitu, provisi yang belum diamortisasi, pendapatan yang akan diteriima, penyajian
kembali 2010 pada tahun 2011, penyajian kembali 2011 pada tahun 2012, pinjaman diterima,
Cash Adequacy Ratio (CAR) & Return On Asset (ROA). Perbedaan antara laporan bulanan
dengan PA BPR terletak pada pembentukan PPAP ketika terdapat debitur yang mengalami
penurunan kualitas dengan agunan yang melebihi nilai tunggakan
SARAN
Saran akan diberikan kepada BPR AB berdasarkan hasil penelitian sebagai salah satu
pertimbangan untuk dapat menerapkan PA BPR dengan lebih baik lagi. Saran juga akan
diberikan kepada Bank Indonesia selaku regulator dalam dunia perbankan. Saran untuk BPR
AB:
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014
1. Melakukan penerapan PA BPR secara bertahap untuk pos-pos yang belum
menerapkan PA BPR agar laporan keuangan yang dihasilkan semakin sesuai
dengan PA BPR.
2. Selalu memantau perkembangann terkini terkait dengan regulasi-regulasi
perbankan yang terus berkembang sehingga tidak terlambat dalam penerapannya
Saran untuk regulator:
1. Melakukan sosialisasi secara terus menerus atas perubahan-perubahan dan
perkembangan dalam regulasi perbankan khususnya BPR.
2. Melakukan pemeriksaan secara teliti kepada seluruh BPR yang ada agar
menghindari kesalahan-kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan BPR.
3. Melakukan pelatihan-pelatihan kepada para BPR untuk meningkatkan
kemampuan BPR dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik.
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014
DAFTAR REFERENSI Ariff, Faisal, dan Rekan, 1996. Bank, Strategi dan Operasional, Cetakan Pertama, Penerbit-
PT. Eresco, Bandung
A. Abdurrahman,1993, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Pradnya Paramita, Jakarta
Bank Indonesia. 2010. Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat. Jakarta. Tim Pedoman
Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat.
Bank Indonesia. 2010. Sosialisasi Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat. Jakarta.
Bank Indonesia.
Bank Indonesia. 2013. Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.
Jakarta. Departemen Kredit, BPR , dan UKM.
Bank Indonesia. 2013. Laporan Pengawasan Perbankan 2012. Jakarta. Departemen
Penelitian dan Pengaturan Perbankan.
Brigham, Eugene, F dan Michael C, Enhardt., 2003, Financial Management Theory and
Practice 11th Edition, Thomson and SouthWestern.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik. Jakarta. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
Manurung, Mandala, dan Pratama Rahardja. 2004. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter
(Kajian Kontekstual Indonesia). Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.
Martono dan Agus Harjito. 2010. Manajemen Keuangan(Edisi 3). Ekonisia. Yogyakarta Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006, Tahun 2006, tentang Pendirian Bank
Perkreditan Rakyat, 2006. Bank Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia No. 15/3/PBI/2013, Tahun 2013, tentang transparansi Bank
Perkreditan Rakyat, 2013. Bank Indonesia..
Siskayani, GAK. 2013. Pengaruh pendapatan provisi dan komisi kredit sesudah implementasi
sak etap terhadap laporan keuangan PT. bpr bali dananiaga denpasar. Denpasar.
Universitas Udayana.
Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/14/DKBU, tahun 2010, perihal Pelaksanaan Pedoman
Akuntansi Perbankan, 2010. Bank Indonesia.
Undang-Undang No. 10 , Tahun 1998, tentang Perbankan, 1998. Departemen Keuangan
Republik Indonesia
Wicaksono, SB,. Jati, AW,. & Suprapti, E,. 2011. Kajian atas Standar Pelaporan Keuangan
Bank Perkreditan Rakyat: Komparasi antara PSAK No. 31, SAK ETAP. Dan Pedoman
Akuntansi BPR. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014