PEDOMAN PELAKSANAAN · 2020. 9. 30. · tkdd2020 pedoman pelaksanaan transfer ke daerah dan dana...
Transcript of PEDOMAN PELAKSANAAN · 2020. 9. 30. · tkdd2020 pedoman pelaksanaan transfer ke daerah dan dana...
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
UPDATE
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: � 205/PMK.07/2019 - PENGELOLAAN DANA DESA � 221/PMK.07/2019 - PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI
� 7/PMK.07/2020 - PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL TEMBAKAU
� 8/PMK.07/2020 - TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
� 9/PMK.07/2020 - PERUBAHAN ATAS PMK NOMOR 48/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DAK NON FISIK
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
02
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Pokok-
Menambah menu kegiatan pengawasan obat dan makanan pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk meningkatkan pelayanan UPDATE
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR:
� 205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
� 221/PMK.07/2019 TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI
� 7/PMK.07/2020 TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL TEMBAKAU
� 8/PMK.07/2020 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
� 9/PMK.07/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PMK NOMOR 48/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DAK NON FISIK
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
ii
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
Oleh:Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan2020
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
iii
DAFT
AR
ISI
DAFTAR ISI
DANA BAGI HASIL (DBH) ................................ 1
DANA ALOKASI UMUM (DAU) ........................ 13
DANA BOS ................................................ 25
DANA DESA ............................................... 33
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
iv
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
1
DAN
A B
AGI
HA
SIL
DANA BAGI HASIL
(DBH)
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan jenis dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Pajak dan
Sumber Daya Alam (SDA)
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
2
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah Povinsi/Kabupaten/Kota yang merupakan daerah penghasil cukai dan/atau tembakau. Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai program:
� peningkatan kualitas bahan baku,
� pembinaan industri,
� pembinaan lingkungan sosial,
� sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau
� pemberantasan barang kena cukai ilegal.
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
3
DAN
A B
AGI
HA
SIL
KEBIJAKANDBH CUKAI HASIL TEMBAKAU TA 2020
� Melakukan reformulasi DBH CHT dengan mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah atas kontribusi terhadap penerimaan negara dan kinerja daerah dalam menggunakan DBH CHT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menegaskan kembali bahwa DBHCHT diberikan kepada Provinsi Penghasil berdasarkan kontribusinya terhadap penerimaan negara, mendorong keterlibatan provinsi penerima DBH CHT untuk turut serta dalam mendukung peningkatan penerimaan CHT dan produksi tembakau, dan mengawal penggunaan DBHCHT agar sesuai prioritas untuk bidang kesehatan.
� Sasaran Penggunaan DBH Cukai ditujukan untuk mengendalikan dampak atas kebijakan di bidang cukai dan/atau tembakau dan dampak negatif atas konsumsi rokok dengan prioritas penggunaan minimal 50% DBH CHT untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui peningkatan kuantitas & kualitas layanan kesehatan pada kegiatan di bidang kesehatan;
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
4
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
� Dukungan JKN pada Bidang kesehatan dalam DBH CHT dilakukan pada sisi supply side yang meliputi kegiatan-kegiatan:
a. Pelayanan Kesehatan, baik kegiatan promotif / preventif maupun kuratif / rehabilitatif yang diutamakan untuk penurunan angka prevalensi stunting,
b. Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,
c. Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,
d. Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan
e. Pembayaran tindakan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan/atau orang tidak mampu.
KEBIJAKANDBH CUKAI HASIL TEMBAKAU TA 2020
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
5
DAN
A B
AGI
HA
SIL
� Disamping bidang kesehatan. Kegiatan yang bersifat mengatasi dampak kebijakan di bidang cukai dan/atau tembakau juga dapat dilakukan melalui bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sasaran utamanya adalah petani tembakau dan pekerja di sektor industri tembakau.
� Selain untuk mengendalikan dampak atas kebijakan di bidang cukai dan/atau tembakau dan dampak negatif atas konsumsi rokok, penggunaan DBH CHT juga ditujukan untuk menjaga penerimaan cukai melalui penyebaran informasi ketentuan di bidang cukai dan kegiatan pemberantasan barang kena cukai illegal melalui penyampaian informasi peredaran dan operasi pemberantasan BKC illegal yang dilakukan antara pemerintah daerah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KEBIJAKANDBH CUKAI HASIL TEMBAKAU TA 2020
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
6
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
KEBIJAKANDBH CUKAI HASIL TEMBAKAU TA 2020
Alokasi/Sisa DBH CHT
Pelaksanaan DBH CHT
Penyampaian Laporan Penggunaan *)
PenundaanDBH CHT
PenghentianDBH CHT
PenyaluranDBH CHT
Pembahasan Sisa DBH CHT
Menyampaikan
Menyampaikan
Surat Pernyataan akanMenganggarkan Kembali Sisa DBH CHT
PENYALURAN KEMBALIKemenkeu melakukan penyaluran kembalidalam hal Kepala Daerah telah menyampaikan laporan dan surat pernyataan
TidakMenyampaikan
TidakMenyampaikan
Pasal 12 Pasal 16
Pasal 18
SANKSI
KEMENKEU MENUNDA PENYALURAN DALAM HAL: � Bupati/walikota tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan
DBH CHT
� Gubernur tidak menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT; dan/atau
� Kepala Daerah tidak menyampaikan surat pernyataan telah menganggarkan kembali sisa lebih penggunaan anggaran DBH CHT TA Sebelumnya
KEMENKEU MELAKUKAN PENGHENTIAN DALAM HAL: � Daerah telah dua kali berturut-turut dilakukan penundaan
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
7
DAN
A B
AGI
HA
SIL
URAIAN2019 2020
APBN OUTLOOK APBN SELISIH DENGAN OUTLOOK 2019
Transfer ke Daerah 756,77 744,59 784,95 40,36
I. Dana Perimbangan 724,59 712,41 747,20 34,79
A. Dana Transfer Umum 524,22 520,83 544,67 23,84
1. Dana Bagi Hasil 106,35 103,03 117,58 14,55
1. Pajak 52,44 51,53 56,23 4,70
2. Sumber Daya Alam 53.91 46,57 48,84 2,28
3. Kurang Bayar 0,00 4,93 12,50 7,57
DBH DR DIPUNGUT DARI PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN DARI HUTAN ALAM YANG BERUPA KAYU DAN DIGUNAKAN UNTUK REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL) SERTA KEGIATAN PENDUKUNGNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN PERHUTANAN SOSIAL.
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
8
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
KEBIJAKAN DBH DR 2020
� Peralihan kewenangan Kehutanan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi melalui UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disertai dengan pengalihan penyaluran DBH DR sejak tahun 2017 yang sebelumnya ke Kabupaten/Kota menjadi ke Provinsi Penghasil.
� Perluasan penggunaan DBH DR yaitu untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang meliputi:
( Perencanaan;
( Pelaksanaan;
( Monitoring;
( Evaluasi; dan
( Kegiatan Pendukung, yang meliputi:
� perlindungan dan pengamanan hutan;
� teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;
� pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
� pengembangan perbenihan;
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
9
DAN
A B
AGI
HA
SIL
KEBIJAKAN DBH DR 2020
� penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan dan perhutanan sosial dalam rangka kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat;
� operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
� pembinaan; dan/atau
� pengawasan dan pengendalian
� Sisa DBH DR yang masih ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dapat digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota untuk:
( pengelolaan taman hutan raya;
( pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam mendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan/atau
( penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
10
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
KEBIJAKAN PENGUATAN
� Meningkatkan kualitas belanja DBH DR melalui kegiatan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
� Dalam rangka percepatan penyerapan sisa DBH DR yang masih ada di RKUD Kabupaten/Kota melalui PMK Nomor 221/PMK.07/2019 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH SDA DR telah diatur batas waktu penggunaan sisa DBH DR paling lambat sampai dengan TA 2022
� Dalam hal masih terdapat sisa DBH DR di RKUD s.d TA 2022, dapat dilakukan pemotongan dan/atau penghentian penyaluran DAU dan/atau DBH Lainnya sebesar sisa DBH DR yang masih ada di RKUD.
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
11
DAN
A B
AGI
HA
SIL
Alokasi/Sisa DBH DR
PembahasanRKA *)
Pelaksanaan DBH CHT
Penyampaian Laporan Penggunaan **)
PenundaanDBH DR
PenghentianDBH SDA
PenyaluranDBH SDA DR
Pembahasan Sisa DBH DR
Menyampaikan
Menyampaikan
Surat PernyataanSisa DBH DR
PENYALURAN KEMBALIKemenkeu melakukan penyaluran kembali pada- DBH SDA IIUPH dan PSDH Kab/Kota apabila Bupati/Walikota
telah menyampaikan laporan realisasi - DBH DR apabila Gubernur menganggarkan kembali Sisa DBH DR
dalam APBD atau APBD-P
TidakMenyampaikan
TidakMenyampaikan
Pasal 12 Pasal 16
Pasal 18
SANKSI
PENGATURAN PENGGUNAAN DBH DANA REBOISASIPMK 221/PMK.07/2019
SIKLUS PELAKSANAAN DBH DR
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
12
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
KEMENKEU MENUNDA PENYALURAN PADA:
� DBH SDA IIUPH dan PSDH, jika Bupati/Walikota tidak menyampaikan laporan dan/atau Bupati/Walikota tidak menganggarkan kembali sisa DBH DR
� DBH DR jika Gubernur tidak menyampaikan laporan, dan/atau tidak menganggarkan kembali sisa DBH DR dalam APBD-P TA Berjalan dan/atau APBD TA Berikutnya
KEMENKEU MELAKUKAN PENGHENTIAN PADA:
� DBH SDA IIUPH dan PSDH Kab/Kota apabila telah 2 kali berturut-turut dilakukan penundaan
� DBH DR apabila telah 2 kali berturut-turut dilakukan penundaan
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
13
DAN
A A
LOKA
SI U
MU
M
Pemerintah mengalokasikan DAU dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah guna
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, besaran DAU nasional yang ditetapkan dalam APBN sekurang kurangnya 26 persen dari PDN neto.
DANA ALOKASI
UMUM (DAU)
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
14
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
DASAR HUKUM � Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020
� Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-2/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dalam Bentuk Arsip Data Komputer dan Dokumen Hardcopy dalam rangka Persyaratan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
15
DAN
A A
LOKA
SI U
MU
M
DAU TAMBAHANBANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.
� Kebijakan ini bersifat melengkapi tanpa mengurangi komitmen pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui APBD.
� Untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
� Memperkuat pengawasan dengan mengoptimalkan peran aparat pengawas fungsional di daerah karena pendanaan tersebut bagian dari Belanja APBD.
� Pengendalian melalui penyaluran dan penguatan pemantauan dan evaluasi.
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
16
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
SASARAN PENGALOKASIAN
� Dialokasikan untuk 8.221 kelurahan pada 410 kabupaten/kota
� Dihitung berdasarkan 3 (tiga) kategori kinerja pelayanan dasar publik (bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur), yaitu kategori:
( Baik dengan alokasi sebesar Rp350.000.000,00 per kelurahan;
( Perlu ditingkatkan dengan alokasi sebesar Rp366.000.000,00 per kelurahan; dan
( Sangat perlu ditingkatkan dengan alokasi sebesar Rp381.819.000,00 per kelurahan.
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
17
DAN
A A
LOKA
SI U
MU
M
PENYALURANTAHAP 1 (50%)
� Paling cepat FEBRUARI
� Paling lambat JUNI
SYARAT (PALING LAMBAT 12 JUNI 2020)
� Perda APBD
� Surat pernyataan kepala daerah
� Peraturan bupati/walikota
� Salinan kegiatan kelurahan dalam APBD
� Laporan realisasi penyerapan anggaran kelurahan 2019
TAHAP 2 (50%) � Paling cepat MARET
� Paling lambat SEPTEMBER
SYARAT (PALING LAMBAT 18 SEPTEMBER 2020)
� Laporan realisasi penyerapan anggaran kelurahan tahap 1 minimal 50%
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
18
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
DAU TAMBAHANBANTUAN PENDANAAN PENYETARAAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DUKUNGAN PENDANAAN YANG DIANGGARKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA ATAS KEBIJAKAN PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP (SILTAP) UNTUK KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
� Kebijakan ini bersifat bantuan untuk menunjang Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan Daerah kepada Desa dari APBD.
� Dipergunakan untuk menyetarakan penghasilan tetap perangkat desa menjadi setara dengan Gaji PNS Golongan II/a, dimulai dari Perangkat Desa sebesar 100%, Sekretaris Desa sebesar 110% dan Kepala Desa sebesar 120%.
� Pembayaran siltap dimulai sejak Januari 2020.
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
19
DAN
A A
LOKA
SI U
MU
M
SASARAN PENGALOKASIAN
� Daerah yang berhak menerima bantuan SILTAP adalah daerah yang telah memenuhi ADD sebesar 10% DAU dan DBH, namun belum memenuhi ketentuan penyetaraan SILTAP kepala desa dan perangkat desa sesuai PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
� Kebutuhan penyetaraan SILTAP dihitung berdasarkan selisih SILTAP dengan 75% ADD;
� Jumlah Daerah yang 75% ADD-nya belum mencapai SILTAP sebanyak 68 Kabupaten.
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
20
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
PENYALURANTAHAP 1 (50%)
� Paling cepat MARET
SYARAT (PALING LAMBAT 30 SEPTEMBER 2020)
� Perda APBD
� Peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan pembagian ADD setiap desa
TAHAP 2 (50%) � Paling cepat JULI
SYARAT (PALING LAMBAT 13 NOVEMBER 2020)
� Laporan realisasi penyerapan anggaran tahap 1 minimal 70% dan telah direviu inspektorat daerah
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
21
DAN
A A
LOKA
SI U
MU
M
DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN PENGGAJIAN PPPK DANA YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEPADA DAERAH DENGAN TUJUAN MEMBANTU PENDANAAN PENGGAJIAN PENGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) YANG DIANGKAT OLEH PEMERINTAH DAERAH.
� Tindak lanjut hasil rapat Gabungan DPR dengan Pemerintah mengenai penyelesaian tenaga honorer eks THK-2.
� Memperhitungkan kebijakan kepegawaian 2020 (meliputi penggajian PPPK dan penerimaan CPNSD).
� PPPK yang dimaksud adalah PPPK formasi tahun 2019 dan rencana formasi tahun 2020.
� CPNSD yang dimaksud adalah CPNSD penerimaan tahun 2019 dan rencana formasi tahun 2020.
� Rekruitmen PPPK diharapkan agar menjaga kualitas calon ASN sebagai aparat yang menyelenggarakan layanan publik.
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
22
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
SASARAN PENGALOKASIAN
� Untuk membantu penggajian formasi PPPK tahun 2019 dan tahun 2020 di Daerah;
� Jumlah dan jenis formasi PPPK di masing-masing Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan PPPK untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian;
� Besaran bantuan Rp1.579.000,00 per orang per bulan.
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
23
DAN
A A
LOKA
SI U
MU
M
PENYALURANSYARAT
- PALING LAMBAT 7 DESEMBER 2020 -
TAHAP I
� Perda APBD
� Rekapitulasi surat keputusan pengangkatan PPPK yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sampai dengan bulan pada saat pengajuan penyaluran
TAHAP 2-4
� Rekapitulasi surat keputusan pengangkatan PPPK yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sampai dengan bulan pada saat pengajuan penyaluran
BESARAN PENYALURAN TAHAP 1-4 � Besaran penyaluran sesuai dengan rekapitulasi surat keputusan
pengangkatan PPPK ( TAHAP I Paling cepat MARET ( TAHAP 2 Paling cepat JUNI ( TAHAP 3 Paling cepat SEPTEMBER ( TAHAP 4 Paling cepat DESEMBER
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
24
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
25
DAN
A A
LOKA
SI K
HU
SUS
(DA
K) N
ON
FIS
IK
DANABOS
Dana BOS adalah dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk belanja
nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dalam bentuk BOS Reguler,
Kinerja, dan Afirmasi dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
26
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
KEBIJAKAN DANA BOS 2020
( MENGUATKAN KETERKAITAN ANTARA INPUT (TKDD) DENGAN CAPAIAN OUTPUT/OUTCOME.
( MEMPERCEPAT PEMANFAATAN DANA TRANSFER MELALUI TRANSFER LANGSUNG DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KETENTUAN YANG BERLAKU DAN MENGHINDARI DANA IDLE.
( MENGUATKAN SINERGI ANTAR K/L DALAM PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA TRANSFER.
( MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS BELANJA DAERAH (SPENDING BETTER).
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
27
DAN
A A
LOKA
SI K
HU
SUS
(DA
K) N
ON
FIS
IK
KEBIJAKAN PENGUATAN
� MENINGKATKAN KUALITAS SDM DAN DAYA SAING DAERAH, TERUTAMA BIDANG PENDIDIKAN.
� MENINGKATKAN KUALITAS PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN.
� MENYEMPURNAKAN UNIT COST DALAM PROSES PENGALOKASIAN.
� MEMUTAKHIRKAN DATA SASARAN YANG MENCERMINKAN KEBUTUHAN RIIL DAERAH.
� MEMPERKUAT KEBIJAKAN AFIRMASI UNTUK MENGEJAR KETERTINGGALAN KUANTITAS DAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK.
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
28
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
KEBIJAKAN BARU
( MEMPERCEPAT DUKUNGAN OPERASIONAL SEKOLAH DENGAN PERUBAHAN PENYALURAN DARI REKENING KAS UMUM NEGARA LANGSUNG KE REKENING SEKOLAH PADA TAHUN 2020.
( MEMBERIKAN KELELUASAAN FISKAL BAGI SEKOLAH DENGAN PERUBAHAN PERIODE DAN BESARAN PENYALURAN, DALAM RANGKA MENDUKUNG KONSEP “MERDEKA BELAJAR”.
( MENINGKATKAN AKURASI KARENA REKOMENDASI PENYALURAN BERDASARKAN HASIL INPUTAN YANG DILAKUKAN SEKOLAH SENDIRI MELALUI APLIKASI DANA BOS YANG DISEDIAKAN OLEH KEMENDIKBUD.
( MENJAGA AKUNTABILITAS DENGAN PENYALURAN LANGSUNG KE REKENING SEKOLAH DITATAUSAHAKAN DALAM APBD PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA MELALUI MEKANISME PENGESAHAN BELANJA.
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
29
DAN
A A
LOKA
SI K
HU
SUS
(DA
K) N
ON
FIS
IK
PENERIMA DANA BOS ADALAH SEKOLAH YANG BERADA DI PROVINSI,
KABUPATEN, KOTA BERDASARKAN PERHITUNGAN ALOKASI DARI
KEMENTERIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.
( BOS REGULER UNTUK PEMBELIAN ALAT MULTI MEDIA PEMBELAJARAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA SEKOLAH,PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU, DAN MAKSIMAL 50% UNTUK PEMBAYARAN TENAGA HONORER.
( BOS KINERJA DIBERIKAN KEPADA SEKOLAH YANG BERKINERJA BAIK DALAM MENINGKATKAN RAPOR MUTU PENDIDIKAN, AGAR MENCAPAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.
( BOS AFIRMASI UNTUK MENDUKUNG OPERASIONAL RUTIN SEKOLAH DI DAERAH 3T (TERTINGGAL, TERLUAR, DAN TRANSMIGRASI)
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
30
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
PERUBAHAN PENYALURAN DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2020
PMK 48/PMK.07/2019 (MELALUI PROVINSI)
PMK 48/PMK.07/2019 (melalui Provinsi)
Kemenkeu (DJPK)
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota
SMA/SMK
SD/SMP
Transfer ke Daerah
Belanja Langsung
Hibah
Dicatat dalam APBD
Dicatat dalam APBD
Kemenkeu (DJPK)
Laporan Penggunaan Dana
KemendikbudAlokasi dan
Rekomendasi
Perhitungan kurang lebih salur
Kemenkeu (DJPB)
Kemendikbud Kemendagri
Sekolah (SD/SMP/SMA/SMK)
Alokasi dan Rekomendasi
Laporan Penggunaan Dana dan Kebutuhan Kurang salur
Rekomendasi Salur
Salur
Pemerintah Daerah
Alokasi APBN (Dicatat sebagai Penerimaan)
Informasi Penyaluran (Dicatat sebagai belanja)
Penatausahaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) (6)
Q1 (20%) Q2 (40%) Q3 (20%) Q4 (20%)
Laporan T-1 Lap. Smt 1Rekomendasi Kemendikbud
PMK 9/PMK.07/2020 (langsung ke Sekolah)
Tahapan Penyaluran (PMK 48/PMK.07/2019) Tahapan Penyaluran (Perubahan PMK 48/PMK.07/2019)
PERUBAHAN PENYALURAN 2020
Tahap I 30%
Tahap III 30%
Tahap II 40%
Rekomendasi Kemendikbud
SEMULA
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
31
DAN
A A
LOKA
SI K
HU
SUS
(DA
K) N
ON
FIS
IK
PMK 9/PMK.07/2020 (LANGSUNG KE SEKOLAH)
PMK 48/PMK.07/2019 (melalui Provinsi)
Kemenkeu (DJPK)
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota
SMA/SMK
SD/SMP
Transfer ke Daerah
Belanja Langsung
Hibah
Dicatat dalam APBD
Dicatat dalam APBD
Kemenkeu (DJPK)
Laporan Penggunaan Dana
KemendikbudAlokasi dan
Rekomendasi
Perhitungan kurang lebih salur
Kemenkeu (DJPB)
Kemendikbud Kemendagri
Sekolah (SD/SMP/SMA/SMK)
Alokasi dan Rekomendasi
Laporan Penggunaan Dana dan Kebutuhan Kurang salur
Rekomendasi Salur
Salur
Pemerintah Daerah
Alokasi APBN (Dicatat sebagai Penerimaan)
Informasi Penyaluran (Dicatat sebagai belanja)
Penatausahaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) (6)
Q1 (20%) Q2 (40%) Q3 (20%) Q4 (20%)
Laporan T-1 Lap. Smt 1Rekomendasi Kemendikbud
PMK 9/PMK.07/2020 (langsung ke Sekolah)
Tahapan Penyaluran (PMK 48/PMK.07/2019) Tahapan Penyaluran (Perubahan PMK 48/PMK.07/2019)
PERUBAHAN PENYALURAN 2020
Tahap I 30%
Tahap III 30%
Tahap II 40%
Rekomendasi Kemendikbud
MENJADI
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
32
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
33
DAN
A D
ESA
DANA DESA
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui APBD kab./kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
34
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA DESA
Alokasi Kinerja bagi Desa yang berkinerja terbaik
1
KEBIJAKANPENGALOKASIANDANADESA
Kewajiban Bupati/Walikota: • melakukan verifikasi atas data jumlah desa sebelum menetapkannya dalam peraturan Bupati/Wali kota • melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD dan/atau capaian keluaran Dana Desa.
PMK NO. 205 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
35
DAN
A D
ESA
Alokasi Kinerja bagi Desa yang berkinerja terbaik
1
KEBIJAKANPENGALOKASIANDANADESA
Kewajiban Bupati/Walikota: • melakukan verifikasi atas data jumlah desa sebelum menetapkannya dalam peraturan Bupati/Wali kota • melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD dan/atau capaian keluaran Dana Desa.
Kewajiban Bupati/Walikota:
� Melakukan verifikasi atas data jumlah desa sebelum menetapkannya dalam peraturan Bupati/Wali kota
� Melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD dan/atau capaian keluaran Dana Desa.
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
36
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
Alokasi Kinerja bagi Desa yang berkinerja terbaik
1
KEBIJAKANPENGALOKASIANDANADESA
Kewajiban Bupati/Walikota: • melakukan verifikasi atas data jumlah desa sebelum menetapkannya dalam peraturan Bupati/Wali kota • melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD dan/atau capaian keluaran Dana Desa.
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
37
DAN
A D
ESA
KEBIJAKAN PENYALURAN DANA
DESAPMK NO. 205 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA
PENYALURAN DARI RKUN KE RKUD
DAN DARI RKUD KE RKD PADA
TANGGAL DAN WAKTU YANG SAMA
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
38
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
REWARD
PENYALURAN DARI RKUN KE RKUD DAN DARI RKUD KE RKD PADA TANGGAL DAN WAKTU YANG SAMA
REGULER
• Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran tidak disampaikan, Dana Desa tidak disalurkan sehingga menjadi sisa Dana Desa di RKUN. • Dalam hal terdapat penyalahgunaan Dana Desa, Penyaluran Dana Desa dapat
dihentikan
Ketentuan Penyaluran Reward: • Tahun 2020: Untuk Daerah Berkinerja Baik (Pasal 51) • Tahun 2021: Untuk Desa Mandiri (Pasal 56)
KEBIJAKANPENYALURANDANADESAPMKNo.205Tahun2019tentangPengelolaanDanaDesa
DALAM HAL DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN TIDAK DISAMPAIKAN, DANA DESA TIDAK DISALURKAN SEHINGGA MENJADI SISA DANA DESA DI RKUN.
DALAM HAL TERDAPAT PENYALAHGUNAAN DANA DESA, PENYALURAN DANA DESA DAPAT DIHENTIKAN
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
39
DAN
A D
ESA
REWARD
PENYALURAN DARI RKUN KE RKUD DAN DARI RKUD KE RKD PADA TANGGAL DAN WAKTU YANG SAMA
REGULER
• Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran tidak disampaikan, Dana Desa tidak disalurkan sehingga menjadi sisa Dana Desa di RKUN. • Dalam hal terdapat penyalahgunaan Dana Desa, Penyaluran Dana Desa dapat
dihentikan
Ketentuan Penyaluran Reward: • Tahun 2020: Untuk Daerah Berkinerja Baik (Pasal 51) • Tahun 2021: Untuk Desa Mandiri (Pasal 56)
KEBIJAKANPENYALURANDANADESAPMKNo.205Tahun2019tentangPengelolaanDanaDesa
KETENTUAN PENYALURAN REWARD:• TAHUN 2020: UNTUK DAERAH BERKINERJA BAIK
(PASAL 51)
• TAHUN 2021: UNTUK DESA MANDIRI (PASAL 56)
50%
35%
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
40
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
PERBAIKAN KEBIJAKAN PENYALURAN
1. DANA DESA LEBIH CEPAT DITERIMA DESA
2. PENYALURAN KE DESA TIDAK PERLU MENUNGGU SEMUA DESA SIAP
3. SIMFLIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA
4. PENYALURAN DANA DESA KE RKD DILAKUKAN SETIAP MINGGU
5. PEMDA TETAP MEMILIKI PERAN YANG SANGAT PENTING DALAM VERIFIKASI DOKUMEN PENYALURAN
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
41
DAN
A D
ESA
MEKANISME TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA
❑ Rekening Kas ditempatkan pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
❑ Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Daerah;
❑ Penyampaian dokumen persyaratan dari bupati/wali kota ke KPPN disertai Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
Ketentuan:
MEKANISME TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
1. Menyampaikan Perubahan/pergantian Rekening Desa
2. Menyampaikan APBDes 3. Laporan Penyerapan dan
Capaian Output 4. Menyampaikan Lembar
Konfirmasi Penerimaan Dana pada RKD
1. Rekam Alokasi Dana Desa per Desa (import data)
2. Rekam Penyerapan 3. Rekam Capaian Output 4. Rekam Lembar Konfirmasi
Penerimaan Dana pada RKD
BPMD
BPKAD
1. Upload PERKADA 2. Upload APBDes 3. Upload Surat Kuasa Pemindahbukuan 4. Cetak dan Upload Laporan Penyerapan
dan Capaian Keluaran 5. Membuat Surat Pengantar 6. Upload Surat Pernyataan Kebenaran
Penerima Penyaluran DD❖ Memilihi Desa-Desa Layak Salur ❖ Upload Dok. Persyaratan Penyaluran
1. Menyampaikan Perubahan/pergantian Rekening Desa
2. Menyampaikan APBDes
3. Laporan Penyerapan dan Capaian Output
4. Menyampaikan Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana pada RKD
1. Rekam Alokasi Dana Desa per Desa (import data)
2. Rekam Penyerapan
3. Rekam Capaian Output
4. Rekam Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana pada RKD
1. Upload PERKADA
2. Upload APBDes
3. Upload Surat Kuasa Pemindahbukuan
4. Cetak dan Upload Laporan Penyerapan dan Capaian Keluaran
5. Membuat Surat Pengantar
6. Upload Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran DD
BPKAD
BPMD
� Memilihi Desa-Desa Layak Salur
� Upload Dok. Persyaratan Penyaluran
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
42
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20 • REKENING KAS DITEMPATKAN PADA
BANK UMUM YANG TERDAFTAR DALAM SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI) DAN/ATAU BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS) SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
• SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA DITANDATANGANI OLEH KEPALA DAERAH;
• PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN DARI BUPATI/WALI KOTA KE KPPN DISERTAI SURAT PENGANTAR YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK.
KETENTUAN:
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
43
DAN
A D
ESASISA DANA DESA
PASAL 40 DAN PASAL 52 PMK 205/2019 SISADANADESA
PASAL 40 DAN PASAL 52
PMK 205/2019
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
44
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20 SISA DANA DESA
PASAL 40 DAN PASAL 52 PMK 205/2019SISADANADESA
PASAL 40 DAN PASAL 52
PMK 205/2019
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
45
DAN
A D
ESA
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
46
PED
OM
AN
PEL
AKS
AN
AA
N T
KDD
20
20
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESATKDD2020
PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TKDD2020PEDOMAN PELAKSANAANTRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA