EVALUASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA … · Alokasi Dana Desa. Apakah pengelolaan...

eJournal Administrasi Publik, 8 (1): 2020 : 8850-8853

ISSN 2541-674x (Cetak), ejournal.an.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2020

EVALUASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD)

DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MUARA KAMAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ribut Minarti

1 H. Syahrani

2, Hj. Hariati

3

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis

penilaian masyarakat mengenai program Alokasi Dana Desa di Desa Sidomukti

Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi

dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Sidomukti yang berusia 20-59 tahun, pengambilan sampel menggunakan teknik Cluster dengan ukuran sampel 94

responden yang terbagi dalam dua dusun. Untuk pengumpulan data dilakukan

dengan studi dokumentasi, angket/kuesioner, pedoman wawancara dan lembar

pengamatan atau observasi. Kemudian untuk analisis datanya menggunakan

analisis data statistik deskriptif dengan teknik analisis univariat.

Kemudian untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator

efektivitas program Alokasi Dana Desa mempunyai skor 65,23 % yang termasuk

dalam kategori baik, walaupun masyarakat masih kurang diikutsertakan dalam

mengevaluasi hasil kegiatan. Selanjutnya pada indikator kecukupan mempunyai

skor 65,82% yang juga termasuk dalam ketegori baik, walaupun dalam

pemberdayaan masyarakat dirasa masih kurang. Dan pada indikator pemerataan

mempunyai skor 59,44% yang termasuk dalam katogori baik, walaupun dalam

pendistribusian dana program alokasi dana desa masih kurang tepat. Serta pada

indikator responsivitas mempunyai skor 57,91% yang termasuk dalam kategori baik, walaupun kemampuan pemerintas desa dirasa masih kurang dalam

pengelolaan alokasi dana desa. Sehingga jika disimpulkan hasil dari evaluasi

program Alokasi Dana Desa sudah baik, walaupun masih terdapat banyak hal

yang harus di perbaiki agar lebih optimal.

Kata Kunci : Evaluasi Program Alokasi Dana Desa, Desa Sidomukti

Kecamatan Muara Kaman.

Pendahuluan Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa

merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran

riil yang hendak disejahterakan. Sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa

1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Adminisstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Mulawarman. Email: 2 Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

3 Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Evaluasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Sidomukti (Minarti)

8851

merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional

karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki

daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya dan sebagai entitas kesatuan

masyarakat hukum, desa menjadi sangat penting dan strategis karena desa

merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh

sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik,

ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis. Pembangunan

Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup

manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan program Alokasi Dana Desa tidak

begitu saja terlepas dari permasalahan-permasalahan dan hambatan yang terjadi.

Dalam observasi awal penelitian, peneliti menemukan bahwa penggunaan dana

ADD lebih banyak dipergunakan untuk pembangunan fisik sementara untuk

pembangunan sumber daya manusia seperti pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat kurang diperhatikan. Padahal untuk pembangunan

sebuah masyarakat yang memiliki keunggulan bukan hanya pada pembangunan

fisik saja tetapi membangun kemajuan desa melalui pembangunan secara

personal yang manfaatnya memang tidak dirasakan saat itu tetapi secara

perlahan.

Berdasarkan uraian tersebut, kesimpulan dari permasalahannya adalah

pemerintah desa lebih banyak menggunakan dana ADD untuk pembangunan

infrastruktur, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat sangat sedikit.

Kemudian bagaimana tanggapan masyarakat terhadap hasil pengelolaan program

Alokasi Dana Desa. Apakah pengelolaan program Alokasi Dana Desa yang

dilalukan oleh pemerintah Desa Sidomukti sudah baik. Oleh karena itu, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul “Evaluasi

Program Alokasi Dana Desa di Desa Sidomukti Kecamata Muara Kaman

Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka penulis

merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana evaluasi pelaksanaan program

Alokasi Dana Desa di Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2015?

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Evaluasi

Teori evaluasi mengemukakan bagaimana memahami objek evaluasi,

bagaimana memberi nilai terhadap program yang dievaluasi dan kinerjanya,

bagaimana dan mengapa suatu program seharusnya bekerja. Teori program

menjelaskan suatu logika dan deskripsi yang rasionabel apa yang dilakukan dan

aktivitas program yang dilakukan harus menuju hasil yang dituju dan benefit dari

program.

eJournal Administrasi Negara Volume 8, Nomor 1, 2020: 8850-8853

8852

Pengertian Kebijakan Publik

Dalam Widodo (2006:12) kebijakan publik (public policy) oleh Dye

(1992:2) diartikan sebagai “whatever governments choose to do or not to do”.

Kebijakan publik adalah apa pun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau

tidak melakukan sesuatu. Pendapat senada dikemukakan oleh Edward III dan

Sharkansky dalam Islamy (1984:18), yang mengemukakan bahwa kebijakan

publik adalah “what government say and do, or not to do. It is the goals purpose

of government programs.” Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan

dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan

sasaran dari program-program pemerintah.

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Webster (dalam Wahab, 2012 : 135) merumuskan bahwa to implement

(mengimplementasikan) itu berarti to provide the means for carrying out

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect

to(menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu). Kemudian Pressman dan

Wildavsky (dalam Wahab, 2012 : 135) menyatakan bahwa sebuah kata kerja

mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata

kebijakan.Dari pendapat di atas dapat pahami bahwa mengimplementasikan itu

menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak dan

akibat terhadap sesuatu dan kata kerja

Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan

publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau

program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang

beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara

umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian

angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha

untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang

lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau

manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas

disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil

yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. William N. Dunn

dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua,

menyatakan bahwa: “Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu

alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari

diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis,

selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn,

2003:429).


8853

Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah

dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn

mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh

suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang

menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430).

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ife (dalam Suharto, 2005:59), pemberdayaan memuat dua

pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini

diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit,

melainkan kekuasaan atau penguasaan klien diatas. Dalam pelaksanaannya,

pemberdayaan memiliki makna: dorongan atau motivasi, bimbingan, atau

pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk

mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses

pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiaasan lama menuju

perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan

kesejahtraan. Pemberdayaan menekankan bawah orang memperoleh

keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi

kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan tidak sekedar

memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam

pemberdayaan makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu,

kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta

mampu hidup sendiri. Menurut Ife (dalam Suharto, 2005:59), pemberdayaan

memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan

disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit,

melainkan kekuasaan atau penguasaan klien diatas. Dalam pelaksanaannya,

pemberdayaan memiliki makna: dorongan atau motivasi, bimbingan, atau

pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk

mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses

pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiaasan lama menuju

perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan

kesejahtraan. Pemberdayaan menekankan bawah orang memperoleh

keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi

kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan tidak sekedar

memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam

pemberdayaan makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu,

kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta

mampu hidup sendiri.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan batasan konsep yang dipakai oleh

peneliti dalam melaksanakan penelitian. Adapun definisi konsepsional dari

penelitaian ini yaitu evaluasi program alokasi dana desa adalah penilaian dari


8854

masyarakat untuk melihat pencapaian (keluaran/hasil/dampak) dari program

Alokasi Dana Desa di Desa Sidomukti yang dialokasikan oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota, yang dananya bersumber dari bagian dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian Evaluasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa

Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten kutai Kartanegara, peneliti

menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai taraf deskriptif, yaitu

menganalisis dan menyajikan data secara sistematik, sehingga dapat lebih mudah

untuk difahami dan disimpulkan (Dalam Badri, 2012:13).

Teknik Sampling

Peneliti menggunakan teknik proportional random sampling karena area

populasi yang diteliti adalah desa, dimana desa merupakan area yang heterogen,

dan jumlah unit tiap strata tidak sama dalam penelitian ini yang dimaksud strata

adalah dusun. Karena jumlah penduduk tiap dusunnya berbeda, teknik

proportional random sampling ini bertujuan meningkatkan tingkat keterwakilan

sampel yang akan diambil terhadap populasinya.

Untuk menentukan ukuran jumlah sampel dapat dihitung dengan

menggunakan rumus Slovin (Umar, 2007:78).

Rumusnya adalah sebagai berikut:

n =N

1 + N (𝑒2)

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan

sampel yang masih dapat ditolerir atau dinginkan

Diketahui bahwa:

Jumlah populasi = 1518 jiwa

Persen kelonggaran = 10%

Maka berikut ini adalah perhitungan ukuran jumlah sampelnya:

n =N

1 + N (𝑒2)

n =1518

1 + 1518 (0,12)

n =1518

16,18

n = 93,8


8855

Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Studi Dokumentasi

b. Angket/Kuesioner

c. Pedoman Wawancara

d. Lembar Pengamatan/Observasi

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

Uji Validitas, Uji Reliabilitas,

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Validitas

Jadi sebelum menghitung nilai r hitung, kita harus mengetaui nilai r tabel.

Dalam penelitian ini jumlah respondennya adalah 94 responden, sedangkan untuk

r tabel dari N = 94 tidak terdapat pada tabel r. Sehingga untuk mengatasinya, tabel

r dapat dihitung mengunakan Microsoft Exel. Untuk menghitung nilai r tabel

harus terlebih dahulu menghitung t tabel. Hal ini karena nilai r tabel dihasilkan

dari rumus sebagai berikut:

𝑟 =𝑡

√𝑑𝑓 + 𝑡2

Keterangan:

r = nilai r tabel

t = nilai t tabel

df = derajat bebas

Berikut ini hasil menghitung nilai r tabel menggunakan Exel:

Berdasarkan tabel 2 dalam uji validitas nilai DF adalah sebesar N-2.

Dimana dalam penelitian ini N = 94, sehingga besar nilai DF adalah 94-2 = 92.

Jadi nilai r tabelnya adalah 0,205. Kemudian untuk validitasi instrumen dalam

penelitian ini, penulis menggunakan statistik korelasi product moment dengan

bantuan SPSS Statistik versi 20. Berikut ini hasil uji validitasnya:

Table 3

Hasil Uji Validitas Instrumen

No. Pernyataan R hitung R table Kesimpulan

1 Ea1 0,385 0,205 Valid

2 Ea2 0,548 0,205 Valid

3 Ea3 0,521 0,205 Valid

4 Ea4 0,522 0,205 Valid

5 Eb1 0,601 0,205 Valid

6 Eb2 0,264 0,205 Valid

7 Eb3 0,249 0,205 Valid

8 Eb4 0,416 0,205 Valid

9 Ka1 0,573 0,205 Valid

10 Ka2 0,222 0,205 Valid


8856

11 Ka3 0,361 0,205 Valid

12 Kb1 0,709 0,205 Valid

13 Kb2 0,654 0,205 Valid

14 Kb3 0,670 0,205 Valid

15 P1 0,486 0,205 Valid

16 P2 0,580 0,205 Valid

17 R1 0,569 0,205 Valid

18 R2 0,511 0,205 Valid

19 R3 0,583 0,205 Valid

20 R4 0,616 0,205 Valid

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa semua instrumen adalah

valid. Setelah melakukan uji validitas kemudian harus dilakukan uji reliabilitas.

Uji Reliabilitas

Untuk menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur, maka

peneliti melakukan uji reliabilitas dimana instrumen yang digunakan uji

reliabilitas adalah instrumen yang dinyatakan valid. Uji reliabilitas menggunakan

rumus Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS Statistik versi 20. Berikut ini tabel

hasil uji reliabilitasnya:

Berdasarkan data table yang telah di dapat, nilai Cronbach’s Alpha sebesar

0,842 ≥ 0,6 yang artinya semua item dalam penelitian ini dinyatakan reliable atau

konsisten (dapat dipercaya).

Analisis Data

Efektifitas

Tabel 5

Hasil Kuesioner Indikator Efektivitas

Pernyataan

Pencapaian tujuan Pelaksanaan program

sesuai prosedur

Ea1 Ea2 Ea3 Ea4 Eb1 Eb2 Eb3 Eb4 Jumlah

SS 23 7 7 15 11 5 - 2 70

S 62 43 39 53 43 41 56 24 361

ST 9 43 42 24 31 39 37 53 278

STS 0 1 6 2 9 9 1 15 43

Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 8 pernyataan

yang diberikan kepada 94 responden mayoritas menjawab setuju. Dan jika

ditampilkan dalam bentuk diagram persentase, maka hasilnya seperti berikut :


8857

Diagram 1

Persentase Efektivitas

Berdasarkan diagram 1 di atas, bahwa 6% responden menjawab sangat

tidak setuju, 37% responden menjawab tidak setuju, 48% responden menjawab

setuju, dan 9% responden menjawab sangat setuju.

Dalam indikator ini terdapat dua sub indikator dengan masing-masing 4

butir pernyataan sehingga terdapat 8 butir pernyataan dengan angka 4 sebagai

nilai tertinggi dari item pernyataan yang menurut skala likert dan 94 sebagai

jumlah responden maka skor ideal dari indikator ini adalah 8 x 4 x 94 = 3.008.

Sedangkan skor rill dari indikator ini berdasarkan sub indikator pencapaian tujuan

adalah 296 + 244 + 235 + 269 = 1.044, kemudian untuk sub indikator pelaksanaan

program sesuai prosedur adalah 244 + 230 + 243 + 201 = 918. Dan jika di total

maka hasilnya 1.004 + 918 = 1.962 sehingga diperoleh nilai persentasenya, yakni

1.962 : 3.008 x 100% = 65,23%.

Tabel 6

Kategori Indikator Efektivitas

Nilai Skor (%) Kesimpulan

76 – 100 Sangat Baik

51 – 75 Baik

26 – 50 Kurang Baik

1 – 25 Tidak Baik

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa indikator efektivitas termasuk

dalam kategori baik.

Kecukupan

Tabel 7

Tabel Hasil Kuesioner Indikator Kecukupan

Kecukupan

Kebijakan sesuai dengan

keinginan masyarakat

Pencapaian hasil

kegiatan dalam

memecahkan masalah

Ka1 Ka2 Ka3 Kb1 Kb2 Kb3 Jumlah

SS 15 0 7 18 2 - 42

0%

10%

20%

30%

40%

50%

6%

37%

48%

9%

STS TS S SS


8858

S 73 40 37 54 56 37 297

ST 6 47 48 20 36 44 201

STS 0 7 2 2 0 13 24

Besdasarkan tabel 7 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 6 pernyataan

yang diberikan kepada 94 responden mayoritas menjawab setuju. Dan jika


Diagram 2

Persentase Kecukupan




Dalam indikator ini terdapat 2 sub indikator dengan masing-masing 3 butir

pernyataan sehingga terdapat 6 butir pernyataan dengan 4 sebagai nilai tertinggi

dari item pernyataan yang menurut skala likert dan 94 sebagai jumlah responden

maka skor ideal dari indikator ini adalah 6 x 4 x 94 = 2.256. Sedangkan skor rill

dari indikator ini adalah 291 + 221 + 237 + 276 + 248 + 212 = 1.485 sehingga

diperoleh nilai persentasenya,yakni 1.485 : 2.256 x 100% = 65,82%.

Tabel 8

Kategori Indikator Kecukupan



51 – 75 Baik


1 – 25 Tidak Baik

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa indikator kecukupan termasuk


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

4%

36%

53%

7%

STS TS S SS


8859

Pemerataan

Dalam indikator ini terdapat 2 butir pernyataan dengan 4 sebagai nilai

tertinggi dari item pernyataan yang menurut skala likert dan 94 sebagai jumlah

responden maka skor ideal dari indikator ini adalah 2 x 4 x 94 = 752. Sedangkan

skor rill dari indikator ini adalah 240 + 207 = 447 sehingga diperoleh nilai

persentasenya,yakni 447 : 752 x 100% = 59,44%.

Tabel 9

Kategori Indikator Pemerataan



51 – 75 Baik


1 – 25 Tidak Baik

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa indikator pemerataan termasuk


Responsivitas

Tabel 10

Hasil Indikator Responsivitas

Besdasarkan tabel 10 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 4 pernyataan

yang diberikan kepada 94 responden mayoritas menjawab tidak setuju. Dan jika


Diagram 4

Tanggapan Tentang Pelaksanaan Program.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

9%

54%

34%

3%

STS TS S SS

Responsivitas

R1 R2 R3 R4 Jumlah

SS 9 2 - 1 12

S 37 44 16 32 129

TS 40 45 63 53 201

STS 8 3 15 8 34


8860




Dalam indikator ini terdapat 4 butir pernyataan dengan 4 sebagai nilai

tertinggi dari item pernyataan yang menurut skala liker dan 94 sebagai jumlah

responden maka skor ideal dari indikator ini adalah 4 x 4 x 94 = 1504. Sedangkan

skor rill dari indikator ini adalah 235 + 233 + 189 + 214 = 871 sehingga diperoleh

nilai persentasenya,yakni 871 : 1504 x 100% = 57,91%

Tabel 11

Kategori Indikator Responsivitas



51 – 75 Baik


1 – 25 Tidak Baik

Berdasarkan tabe l1 dapat dilihat bahwa indikator responsivitas termasuk


Pembahasan

Efektivitas

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat dilihat bahwa

indikator efektivitas berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 65,23%.

Hal tersebut karena mayoritas responden menganggap efektivitas dari pencapaian

tujuan yang diinginkan di Desa Sidomukti sudah baik yaitu program Alokasi

Dana Desa telah meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan. Walaupun

dalam pernyataan pelaksanaan program sesuai prosedur mayoritas masyarakat

merasa belum sepenuhnya diikitsertakan dalam evaluasi kegiatan yang di biayai

oleh program Alokasi Dana Desa. Serta masih terdapat elemen-elemen yang harus

dibenahi lagi.

Kecukupan

Kecukupan merupakan salah satu yang harus diperhatikan oleh

pelaksanaan pada kegiatan program alokasi dana desa ini, karena apabila tidak

diberikan kecukupan yang pas, maka akan muncul masalah-masalah pada

pelaksanaan nantinya. Sehingga dalam hal ini, kecukupan harus diberikan kepada

masing-masing dusun yang ada di Desa Sidomukti dengan cukup, atau telah

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam indikator kecukupan ini terdapat 3

item yang mayoritas masyarakatnya menjawab tidak setuju, salah satunya

terhadap pernyataan mengenai seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD mampu

memberdayakan masyarakat. Walaupun berdasarkan tabel diatas, hasil persentase

dari indikator kecukupan sebesar 65,82% yang termasuk dalam kategori baik

tetap saja masih harus ada pembenahan lagi salah satunya mengenai item

pemenuhan kebutuhan masyarakat.


8861

Pemerataan

Dalam indikator ini terdapat dua item pernyataan yaitu mengenai

pendistribusian secara merata dan ketepatan dalam pendistribusian progam

Alokasi Dana Desa. Dan bila dilihat dari segi poin pada tiap item, item ke dua

memiliki poin yang rendah daripada item satu karena kebanyakan responden

menjawab tidak setuju terhadap pernyataan pemerintah desa sudah tepat dalam

mendistribusikan dana program ADD. Ketepatan pemerintah desa dalam

mendistribusikan dana program ADD sangat berpengaruh terhadap kesenjangan

masyarakat baik dalam lingkup RT maupun Dusun. Sebab dikhawatirkan akan

muncul orang yang tidak senang terhadap RT A atau Dusun A bila mendapat

lebih dari RT B atau Dusun B. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan lagi agar

pengelolaan alokasi dana desa ini berjalan dengan baik. Kemudian berdasarkan

tabel diatas, hasil persentase indikator pemerataan adalah sebesar 59,44% yang

termasuk dalam kategori baik..

Responsivitas

Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik dan salah

satunya adalah program alokasi dana desa ini, karena hal tersebut merupakan

bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun

agenda dan prioritas pelayanan pemerintah kepada msyarakat yang ada di desa

Sidomukti serta mengembangkan program-program pelayanan tersebut sehingga

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan tabel diatas, hasil

persentase indikator responsivitas adalah sebesar 57,91% yang termasuk dalam

kategori baik. Namun dalam teori William Dunn, indikator responsivitas

merupakan indikator evaluasi yang sangat penting dibanding indikator yang

lainnya. Semakin tinggi nilai responsivitasnya maka semakin tinggi tingkat

keberhasilan dari kebijakan atau program yang diterapkan. Dari empat indikator

evaluasi yang digunakan, indikator responsivitas merupakan indikator yang

memiliki nilai paling rendah yang berarti bahwa pelaksanaan program Alokasi

Dana Desa di Desa Sidomukti dirasa belum optimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yakni tentang Evaluasi

Program Alokasi Dana Desa Di Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman

Kabupaten Kutai Kartanegara kesimpulannnya adalah sebagai berikut;

1. Efektivitas dari program Alokasi Dana Desa di desa Sidomukti melalui

pencapaian tujuan program Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan

pembanguna infrastruktur pedesaan, peningkatan pengamalan nilai-nilai

keagamaan, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan

meningkatkan kualitas pelayanan kantor desa sudah cukup baik. Kemudian

untuk pelaksanaan program sesuai prosedur berupa pelaksanaan secara

transparan dan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan

program Alokasi Dana Desa juga sudah cukup baik. Namun dalam evaluasi


8862

program Alokasi Dana Desa masih kurang karena mayoritas masyarakat

merasa pemerintah belum optimal dalam mengikutsertakan masyarakat

dalam evaluasi kegiatan ang dibiayai oleh program Alokasi Dana Desa.

2. Kecukupan dari program Alokasi Dana Desa di desa Sidomukti melalui

kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat dalam membantu masyarakat

desa, sesuai dengan keinginan masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan

masyarakat sudah cukup baik. Kemudian untuk pencapaian hasil kegiatan

dalam memecahkan masalah melalui perbaikan jalan desa yang rusak

membantu pertanian dan perkebunan masyarakat sudah cukup baik. Namun

untuk memberdayakan masyarakat dirasa masih kurang karena pada dasarnya

pemerintah desa memang lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur

desa dan untuk pemberdayaan masih kurang diperhatikan.

3. Pemerataan dari progran Alokasi Dana Desa di desaSidomukti melalui

pendistribusian secara merata kepada masyarakat sudah cukup baik. Namun

dalam ketepatan dalam pendistribusian dana program Alokasi dana Desa

masih kurang.

4. Responsivitas dari program Alokasi Dana Desa di desa Sidomukti melalui

sosialisasi program Alokasi Dana Desa, kemudahan akses terhadap informasi

dan respon pemerintah terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat sudah baik.

Walaupun untuk kemampua pemerintah dalam pengelolaan program Alokasi

Dana Desa dirasa masih kurang optimal.

Kemudian jika disimpilkan secara keseluruhan, efektivitas, kecukupan,

pemerataan dan responsivitas dari pemerintah desa dalam mengelola program

Alokasi Dana Desa sudah cukup baik walaupun masih banyak hal yang masih

perlu diperbaiki agar apa yang menjadi tujuan dari Program Alokasi Dana Desa

dapat tercapai dengan maksimal.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan

adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa harus meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam

mengevaluasi kegiatan yang dibiayai oleh program Alokasi Dana Desa agar

kemudian diketahui kegiatan apa saja yang sangat membantu masyakat dana

apa saja yang masih perlu adanya perbaikan.

2. Selain memperioritaskan pembangunan infrastruktur pemerintah juga harus

mengusahakan adanya kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan

masyarakat seperti misalnya berupa pelatihan pembuatan kerajinan atau

pemanfaatan kekayaan lingkungan sekitar desa.

3. Pemerintah harus lebih meningkatkan komunikasi yang baik dengan

masyarakat agar lebih tepat dalam pendistribusian dana program Alokasi

Dana Desa misalnya dengan musyawarah bersama.

4. Kemudian pemerintah desa juga harus memperhatikan kemampuan dari

setiap aparatur desa dalam mengelola program Alokasi Dana Desa contohnya

dengan mengikuti pelatihan tingkat kecamatan atau kabupaten.


8863

DAFTAR PUSTAKA

Buku: Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media

Badri, Sutrisno. 2012. Metode Statistika untuk Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta:

Ombak.

Darmawan, Deni. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Dunn, William. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: Erlangga.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik (Berbasis Dinamica Policy

Analisys). Yogyakarta: Gava Media.

Jayadinata, T. Johara dan promandika. 2006. Pembangunan Desa dalam

Perencanaan. Bandung: ITB.

Moleong, Lexy J,. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja

Sosdakarya.

Nugroho, Riant. 2007. Analisis Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komutindo.

Parson, Wayne. 2006. Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis

Kebijakan. Jakarta: Kencana.

Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Soleh, Chabib; Heru Rochansjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung:

Fokusmedia.

Subarsono. 2015. Analisis Kebijakan Publik: Konsep ,Teori, dan Aplikasi.

Yogyakarta: Puataka Pelajar.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian & Pengembangan (research and

Development). Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang:

UMM Press.

Wibawa, Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: RajaGrafindo

Persada.

Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik (Kosep dan Aplikasi Analisis

Proses Kebijakan Publik). Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta:

MedPress.

Wirawan. 2012. Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta:

Rajawali Pers.

Zainal Abidin, Said. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika

EVALUASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA … · Alokasi Dana Desa. Apakah pengelolaan...

Documents

Transcript of EVALUASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA … · Alokasi Dana Desa. Apakah pengelolaan...