PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah tercapainya tingkat

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkesinambungan. Untuk mencapai

tingkat pertumbuhan dengan struktur ekonomi yang diharapkan, maka pembangunan

perlu direncanakan dengan baik dan hasil pembangunan harus teus diamati. Perencanaan

pembangunan dan pengamatan terhadap hasil-hasilnya akan dapat dilakukan dengan

lebih baik dan terarah apabila dilandaskan pada data statistic yang baik dan cermat.

Dalam kaitan ini statistic Produk domestic Regional Bruto (PDRB) Kabupaten

Jombang perlu disusun karena merupakan salah satu alat yang cukup handal untuk

perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan secara makro. Dengan tersedianya data

PDRB dari tahun ke tahun, para pembuat kebijaksanaan ekonomi di Kabupaten Jombang

akan mampu menentukan sasaran pembangunan yang tepat pada kurun waktu tertentu.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam perencanaan ekonomi suatu wilayah pada umumnya kita dihadapkan pada

dua pokok yaitu :

Bagaimana mengusahakan agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat secara mantap.

Bagaimana mengusahkan agar pendapatan tersebut dapat terdistribusikan secara adil

diantara warga masyarakat.

Permasalahan tersebut tentu saja tidak mudah dijawab. Akan tetapi dengan adanya data

statistic PDRB barangkali kita agak terbantu dalam melakukan perencanaan maupun

evaluasi pembangunan ekonomi, sebab paling tidak dengan data PDRB kita dapat

memperoleh gambaran mengenai :

o Laju pertumbuhan perekonomian suatu daerah, baik secara menyeluruh maupun

sektoral.

o Tingkat kemakmuran suatu daerah melaui besarnya pendapatan per kapita. Dalam hal

ini lebih lengkap dengan tersedianya data PDRB daerah lain sebagai pembanding.

o Kenaikan atau penurunan kemampuan daya beli masyarakat dengan melihat besarnya

tingkat inflasi atau deflasi.

o Potensi suatu daerah dengan melihat struktur perekonomian yang ada.

1.3. PDRB DALAM SIKLUS KEGIATAN EKONOMI

Kegiatan ekonomi secara garis besarnya dapat dikelompokkan kedalam kegiatan

memproduksi dan kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa. Unit-unit produksi

memproduksi barang dan jasa, dan dari kegiatan memproduksi ii timbul pendapatan yang

diterima oleh factor-faktor produksi yang telah dimiliki oleh berbagai golongan dalam

masyarakat, sehingga dari pendapatan ini masyarakat akan membeli barang dan jasa baik

untuk keperluan konsumsi maupun investasi.

Dengan demikian, maka nilai produk akhir dari barang dan jasa yang diproduksi

(product) akan sama dengan pendapatan yang diterima oleh golongan-golongan dalam

masyarakat (income) dan akan sama pula dengan jumlah pengeluaran oleh berbagai

golongan dalam masyarakat (expenditure).

Karena itu maka Regional Product (Produk Regional), Regional Income

( Pendapatan Regional), dan Regional Expenditure (Pengeluaran Regional), sebenarnya

sama. Hanya cara melihatnya saja yang berbeda :

Kalau ditinjau dari segi produksi, Produk Regional adalah merupakan jumlah

nilai produk akhir atau nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh

unit-unit produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah itu dalam jangka waktu

tertentu.

Atau kalau ditinjau dari segi pendapatan, pendapatan Regional adalah merupakan

jumlah pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh factor produksi yang

dimiliki oleh penduduk wilayah itu yang ikut serta dalam proses produksi dalam

jangka waktu tertentu.

Atau apabila ditinjau dari segi pengeluaran, pengeluaran Regional adalah

merupakan jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta

yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap

perubahan stok dan ekspor neto suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.4. KEGUNAAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Produk Domestik Regional Bruto yang disajikan dengan harga konstan akan bisa

menggambarkan tingkat perubahan ekonomi di daerah itu, dan apabila ini dibagi dengan

jumlah penduduk akan mencerminkan tingkat perkembangan produk perkapita. Jika

PDRB dibagi dengan jumlah penduduk akan mencerminkan tingkat perkembangan

pendapatan perkapita yang dapat digunakan sebagai indicator untuk membandingkan

tingkat kemakmuran materiil suatu daerah terhadap daerah lain.

Penyajian atas dasar harga konstan bersama-sama dengan harga yang berlaku

antara lain dapat dipakai sebagai indicator umtuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang

terjadi. Penyajian PDRB secara sektoral dapat memperlihatkan struktur ekonomi di

wilayah itu. Bila angka PDRB dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja, atau jumlah

input yang digunakan, akan dapat menggambarkan tingkat produktifitas secara sektoral

maupun menyeluruh.

Penyajian dalam bentuk input-output dapat menggambarkan hubungan

fungsional antara sector satu dengan sector lain, dan bagaimana kenaikan output suatu

sector mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kepada sector-sektor lain.

Penyajian dalam bentuk neraca Regional akan dapat digambarkan bagaimana

barang dan jasa itu diproduksi, dikonsumsi, diinvestasikan maupun diekspor, dan

bagaimana sumber-sumber pembiayaan terhadap konsumsi, investasi maupun

ekspor/impor. Dari sekedar uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa angka-angka yang

disajikan oleh PDRB dapat menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi, baik

mengenai struktur ekonomi di masa lalu, keadaan yang sedang berjalan maupun

kemungkinan-kemungkinan dimasa yang akan dating. Dengan demikian PDRB berfungsi

sebagai :

Indikator tingkat pertumbuhan ekonomi

Indikator tingkat pertumbuhan income per kapita

Indikator tingkat kemakmuran

Indikator tingkat inflasi dan deflasi

Indikator struktur perekonomian

Indikator hubungan antar sector

Oleh karena itu angka PDRB akan sangat berguna bagi para ahli yang bergerak dibidang

perencanaan ekonomi, jangka pendek maupun jangka panjang, dan lain-lain

kebijaksanaan ekonomi, baik pemerintah maupun swasta.

KONSEP DAN DEFINISI

2.1 UMUM

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar

Angka Produk Domesti Regional Bruto atas dasar harga pasar ini dapat diperoleh

dengan menjumlahkan nilai tambah (value added) yang timbul dari seluruh sector

perekonomian di wilayah itu.

Produk Domestik Regional Neto Atas Dasar Harga Pasar

Perbedaan antara konsep neto dan konsep bruto diatas, ialah karena pada konsep

bruto, penyusutan masih termasuk didalamnya, sedang pada konsep neto ini komponen

penyusutan sudah dikeluarkan. Jadi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga

pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh Produk Domestik Regional Neto atas dasar

harga pasar.

Penyusutan yang dimaksud disini ialah nilai susutnya (ausnya) barang-barang

tesebut yang ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susutnya barang-barang modal

dari seluruh sector ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan penyusutan yang

dimaksud di atas.

Produk Domestik Regional Neto Atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaan antara konsep biaya factor dan konsep harga pasar di atas, ialah

karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut Pemerintah dan subsidi yang

diberikan oleh Pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini meliputi

pajak penjualan, bea ekspor/impor, bea cukai, ipeda dan lain-lain pajak, kecuali pajak

pendapatan dan pajak perseroan. Pajak tidak langsung ini oleh unit-unit produk

dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli, sehingga pajak tidak langsung

berakibat menaikkan harga barang.

Jadi pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh yang sama terhadap

harga barang-barang, hanya yang satu berpengaruh menaikkan sedang yang lainnya

menurunkan, sehingga kalau pajak tidak langsung dikurangi subsidi akan diperoleh pajak

tidak langsung neto. Jika Produk Domestik Regional Neto atas dasar Harga Pasar

dikurangi dikurangi dengan pajak tidak langsung neto ini, maka hasilnya akan berupa

Produk Domestik Regional Neto atas dasar Biaya Faktor

Pendapatan Regional

Dari konsep-konsep yang diterangkan diatas dapat diketahui, bahwa produk

Domestik Regional Neto atas dasar Biaya faktor itu sebenarnya merupakan jumlah balas

factor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di daerah itu.

Dengan demikian Produk Domestik Regional Neto atas dasar Biaya Faktor

merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah/gaji, bunga, sewa tanah dan

keuntungan yang timbul (income originated), atau merupakan pendapatan yang berasal

(income originated) dari daerah tersebut.

Pendapatan yang dihasilkan tadi, tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk

di wilayah itu, sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk yang tinggal

di wilayah lain, misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh orang luar, tetapi

perusahaan tadi beroperasi di daerah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan

perusahaan itu sebagian akan menjadi milik orang luar yaitu milik orang yang

mempunyai modal tadi. Sebaliknya kalau ada penduduk daerah ini yang menanamkan

modalnya di luar daerah tersebut, maka sebagian keuntungan akan menjadi pendapatan

dari pemilik modal tadi.

Produk Domestik Regional Neto atas dasar Biaya Faktor dikurangi dengan

pendapatan yang mengalir ke dalam tadi, maka hasilnya akan merupakan Produk

Regional Neto, yaitu merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima (income

receipt) oleh seluruh penduduk yang tinggal di daerah itu.

Produk Regional inilah yang merupakan Pendapatan Regional daerah tersebut.

Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah seluruh penduduk yang tinggal di

daerah itu, maka hasilnya merupakan pendapatan perkapita penduduk di daerah tersebut.

Personal Income

Personal income (Pendapatan orang seorang) adalah merupakan pendapatan yang

diterima oleh rumahtangga. Kalu kita memperhatikan konsep Pendapatan Regional

maupun pendapatan perkapita penduduk seperti tersebut diatas, maka sebenarnya tidak

semua pendapatan Regional tersebut diterima oleh rumahtangga, karena harus dipotong

pajak pendapatan (corporate income taxes), keuntungan yang tidak

diagikan( Undistributed profits), dan iuran kesejahteraan social (social security

contributions).

Sebaliknya pendapatan tersebut harus ditambah dengan transfer yang diterima

oleh rumahtangga dan bunga neto atas hutang pemerintah. Jadi kalu pendapatan Regional

dikurangi pajak pendapatan, keuntungan yang tidak dibagikan dan iuran kesejahteraan

social, kemudian ditambah dengan transfer yang diterima oleh rumahtangga dan bunga

neto atas hutang pemerintah, maka akan diperoleh personal Income.

Disposable Income

Apabila pendapatan orang seorang (personal income) tersebut dikurangi dengan

pajak rumahtangga, maka akan diperoleh pendapatan yang benar-benar siap dibelanjakan

(disposable Income).

Dari Uraian-uraian tersebut diata, maka dapat disusun agregat Pendapatan

Regional sebagai berikut: Produk Dmestik Regional bruto atas dasar Harga Pasar

Dikurangi : Penyusutan

Sama dengan:

Produk Dmestik Regional neto atas dasar Harga Pasar

Dikurangi : Pajak tak langsung

Sama dengan:

Produk Dmestik Regional neto atas dasar Biaya factor

Ditambah : Pendapatan yang masuk dari luar daerah/luar negeri

Dikurangi : Pendaptan yang mengalir keluar daerah/luar negeri

Sama dengan:

Pendapatan Regional

Dikurangi : Pajak Pendaptan

Keuntungan yang tidak dibagikan

Iuran Kesejahteraan social

Ditambah : Transfer yang diterima oleh rumahtangga

Bunga neto atas hutang pemerintah

Sama dengan:

Pendapatan orang seorang (personal Income)

Dikurangi : Pajak rumahtangga

Transfer yang dibayar oleh rumahtangga

Sama dengan:

Pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income)

Disposable Income inilah yang merupakan pendapatan yang benar-benar dapat digunakan

dan dinikmati oleh rumahtangga. Untuk lebih jelasnya, maka susunana Agregat

pendaptan Regional dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

2.2 STRUKTUR PENYAJIAN PDRB

Untuk dapat memberi gambaran sampai seberapa jauh peranan masing-masing

sector ekonomi memberikan andil dalam berproduksi, atau sampai seberapa jauh peranan

factor-faktor produksi berpartisipasi dalam proses produksi, atau bagaimana komposisi

penggunaan produk-produk yang dihasilkan tadi, maka PDRB dapat disajikan dalam 3

bentuk penyajian tabulasi :

PDRB menurut lapangan usaha (by industrial origins)

PDRB menurut andilnya factor-faktor produksi

PDRB menurut jenis penggunaan (by type of expenditure)

Namun untuk keperluan PDRB Kabupaten Jombang, mengingat berbagai kendala yang

ada, maka diputuskan hanya menyajikan PDRB menurut lapangan usaha saja.

PDRB Menurut Lapangan Usaha

Penyajian dalam bentuk ini dapat memberikan gambaran tentang peranan

masing-masing sector dalam memberikan andilnya pada PDRB. Dalam hal ini ada 9

faktor, yaitu:

1. Sektor Pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.

2. Sektor Pertambangan dan penggalaian

3. Sektor Industri pengolahan

4. Sektor Listrik, Gas dan Air bersih

5. Sektor Bangunan

6. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran

7. Sektor Pengangkutan dan komunikasi

8. Sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

9. Sektor Jasa-jasa

Sedang penjelasan tentang makna dan cakupan masing-masing sector beserta sumber

datanya akan diuraikan dalam Bab Uraian Sektoral.

PDRB Menurut Andilnya Faktor-faktor Produksi

Penyajian dalam bentuk ini dapat memberikan gambaran tentang peranan

masing-masing factor produksi dalam memberikan andil pada PDRB. Karena itu

disajikan batas jasa yang diterima oleh masing-masing factor produksi yang dalam

bentuk upah/gaji, sewa tanah, bunga dan keuntungan.

Adanya unit-unit produksi yang factor produksinya sekaligus dimiliki sendiri

oleh produsen seperti : Petani, pelukis dan pekerja professional lainnya, maka terlalu

sukar untuk memisahkan nilai tambahnya dalam komponen-komponen factor-faktor

pendapatan, sehingga perlu ditambahkan satu perincian lagi untuk menampung hal

seperti ini, yaitu pendapatan usaha perorangan ( non corporated enterprices).

Dengan demikian maka item-item yang disajikan menjadi:

1. Upah/gaji ( Compensation of employees)

2. Pendapatan dari usaha perorangan ( Income from non corporate enterprices)

3. Sewa Tanah ( Rental Income)

4. Keuntungan ( Corporated Profit)

5. Bunga Neto (Net Interest)

Untuk dapat sekedar memberi gambaran tentang apa-apa yang tercakup dalam masing-

masing item tersebut, dibawah ini akan diuraikan secara singkat.

Upah Gaji

Yang tercakup disini ialah balas jasa factor produksi buruh/pegawai yang meliputi :

Upah dan gaji baik berupa uang maupun berupa barang, sebelum

dipotong pajak upah, dana pension, asuransi kesehatan.

Pembayaran yang berbentuk hadiah,premi, bonus dan segala macam

tunjangan lainnya.

Social security contributions, meliputi pembayaran kontribusi yang

dilakukan oleh pengusaha untuk keperluan pegawai-pegawainya,

misalnya untuk dana asuransi, dana kesehatan dan pension, dan

sebagainya.

Pendapatan Usaha Perorangan

Yang tercakup disini ialah pendapatan yang ditimbulkan oleh unit-unit

produksi yang tidak berbentuk perusahaan, misalnya petani, dokter, pedagang kecil,

tukang cukur dan sebagainya. Dan biasanya factor produksinya tidak dibeli dari luar

tetapi dimiliki oleh unit-unit produksi ini sendiri, maka pendapatan yang ditimbulkan

sukar dipisahkan menjadi komponen-komponen balas jasa factor produksinya, sehingga

nilai tambahnya dikeluarkan dalam bentuk gabungan dalam item ini.

Sewa tanah

Yang tercakup disini adalah pendapatan yang ditimbulkan oleh :

o Ikut sertanya factor produksi tanah dalam proses

produksi. Dengan tidak memperhatikan/melihat untuk

apa tanah itu digunakan (apakah untuk pertanian,

perikanan atau untuk bangunan), maka sewa yang timbul

dimasukkan dalam rental income ini.

o Pemilikan atas hak paten, hak cipta (copyright), merk

dagang dan sebagainya dimasukkan juga dalam item ini.

Keuntungan

Yang tercakup disini ialah keuntungan perusahaan sebelum dipotong pajak perusahaan

dan pajak langsung lainnya, dan sebelumnya dibagikan sebagai deviden.

Bunga Neto

Bunga Neto mencakup bunga atas piutang maupun surat-surat berharga lainnya yang

diterima oleh penduduk maupun pemerintah, dikurangi bunga atas hutang pemerintah kepada

penduduk jika hutang tersebut dipakai untuk konsumsi pemerintah, misalnya untuk membiayai

perang. Karena dipakai untuk konsumsi, berarti uang ini tidak ikut serta dalam proses produksi,

sehingga bunganya bukanlah balas jasa factor produksi. Oleh karena pendapatan Regional

merupakan balas jasa factor produksi, maka bunga yang demikian bukan bagian dari Pendapatan

Regional maka harus dikeluarkan dari Pendapatan Regional, dan untuk selanjutnya dianggap

sebagai transfer. Selain itu perlu diadakan imputasi atasbunga dari uang-uang penduduk yang

disimpansebagai tanggungan di perusahaan-perusahaan, sebagai asuransi jiwa, sebagai dana

pension, dan seterusnya.

PDRB menurut penggunaan ( By type of expenditure)

Penyajian dalam bentuk ini dapat memberikan gambaran, bagaimana barang dan jasa

yang diproduksi itu digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat. Untuk keperluan ini

maka barang dan jasa itu dikelompokkan menurut penggunaanya dalam masyarakatUntuk

keperluan ini maka barang dan jasa itu dikelompokkan menurut penggunaannya dalam

masyarakat, misalnya digunakan untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan lemabga swasta

yang tidak mencari untung (private consumption expendi-tures), ditanam sebagai barang modal

(fixed capital formation), sedang yang tidak digunakan pada tahun laporan akan disimpan sebagai

stock (increase in stock) atau digunakan sebagai ekspor neto. Sehingga nantinya penyajiaannya

akan berbentuk :

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga

2. Pengeluaran konsumsi lembaga Swasta yang tidak mencari untung

3. Pengeluaran konsumsi pemerintah

4. Pembentukan modal tetap

5. Perubahan stock

6. Ekspor Neto

Dan untuk sekedar memberi gambaran tentang apa-apa yang tercakup dalam item-item diatas,

maka di bawah ini akan diuraikan secara singkat.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup pengeluaran yang dilakukan oleh rumah

tangga untuk membeli barang-barang jadi baru dan jasa tanpa melihat durability dari barang dan

jasa itu, kemudian dikurangi penjualan dari barang bekas neto (penjualan-pembelian barang bekas

neto), dengan mengecualikan pengeluaran yang bersifat transfer, pembelian tanah dan rumah.

Perkecualian ini dilakukan sebab transfer akan dihitung sebagai pengeluaran pada konsumen

yang menerima transfer tadi sedang pengeluaran untuk tanah dan rumah dimasukkan dalam item

pembentukan modal ( capital formation).

Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta yang tidak mencari untung

Lembaga swasta yang tidak mencari untung meliputi panti asuhan, panti wredha, sekolah,

ymasjid dan sebagainya. Yang tercakup dalam item ini ialah pengeluaran rutin yang dilakukan

oleh lembaga-lembaga ini. Pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian barang-barang modal

akan dimasukkan dalam item pembentukan modal tetap. Pengeluaran konsumsi rumahtangga

lembaga swasta yang tidak mencari untung ini disebut juga private Consumption Expenditure).

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Item ini mencakup pengeluaran rutin untuk pembelian barang dan jasa dari pihak lain

yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kemudian

dikurangi hasil penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Pengeluaran rutin

disini meliputi pembayaran upah dan gaji kepada pegawai-pegawai pemerintah, belanja barang,

biaya-biaya pemeliharaan dan biaya-biaya rutin lain. Temasuk juga pengeluaran belanja modal

untuk keperluan militer. Belanja modal untuk keperluan sipil misalnya pembelian mobil, mesin,

pembuatan gedung, jalan, jembatan dan sebagainya akan dimasukkan dalam pembentukan modal

tetap, sedang pembelian seperti diatas, tetapi untuk keperluan militer dimasukkan dalam

pengeluaran konsumsi pemerintah juga. Pengeluaran rutin tersebut harus dikurangi dengan hasil

penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, misalnya penjualan buku-buku

terbitan departemen-departemen, penjualan bibit padi dan telur dari pusat pembibitan milik

pemerintah dan sebagainya.

Pembentukan Modal Tetap

Pembentukan Modal Tetap (Gross Fixed Capital Formation) ditambah Perubahan Stok

(Increase in stock) biasanya disebut Gross Capital Formation, sebab keduanya memeang

merupakan perubahan jumlah stok barang, baik barang-barang yang sudah ditanam maupun yang

masih disimpan. Hanya untuk memudahkan perhitungannya, kedua item ini perlu dipisahkan.

Apa yang tercakup dalam perubahan stok akan dibicarakan kemudian, sedang yang

masuk dalam pembentukan modal tetap mencakup besarnya modal yang ditanam selama satu

tahun, baik oleh pemerintah, swasta, lembaga swasta yang tidak mencari untung maupun

rumahtangga (terbatas pada tanah dan rumah), dikurangi dengan jumlah penjualan barang-barang

modal bekas selama tahun sama. Yang tercakup dalam barang modal tetap (durable procedure

goods) umurnya lebih dari satu tahun, misalnya tanah, rumah gedung, jalan, jembatan, dam,

mesin, alat transport, dan sebagainya. Selain itu yang termasuk juga dalam pembentukan modal

tetap adalah pembelian/penambahan ternak yang dipelihara untuk diambil susunya, tenaganya,

bulunya, dan sebagainya. Sedang pembelian/penambahan ternak yang dipelihara untuk diambil

dagingnya (dipotong) akan dimasukkan dalam pembentukan modal stok. Dalam item ini

termasuk pengeluaran untuk penanaman hutan baru, serta perkebunan tanaman keras yang baru

bias dipetik hasilnya setelah berumur lebih dari satu tahun.

Perubahan Stok

Perubahan stok ialah barang-barang yang diproduksi maupun yang diimpor pada tahun

itu, tapi belum sempat dipakai sampai akhir tahun, sehingga masih disimpan sebagai stok. Stok

yang disimpan ini meliputi barang-barang mentah yang belum sempat diproses menjadi barang

lain, barang yang masih dalam proses (work in process) dan barang-barang jadi yang belum

sempat dijual. Seperti yang disebutkan di atas termasuk juga dalam increase in stock ini ialah

penambahan ternak yang dipelihara untuk dipotong.

Ekspor Neto

Ekspor Neto disini berarti selisih antara ekspor dan impor dari barang dan jasa. Ekspor

barang dan jasa meliputi ekspor barang-barang yang dijual keluar negeri, dimana termasuk di

dalamnya barang-barang dagangan (merchandise), jasa transport, asuransi dan jasa-jasa lain.

Begitu pula untuk impor termasuk barang-barang dagangan, jasa-jasa lain yang dibeli dari luar

negeri. Juga termasuk dalam ekspor impor disini ialah pengeluaran/pemasukan barng yang

bersifat pemberian/hadiah ke/dari Negara-negara lain dan barang-barang yang diekspor/impor

dengan dibiayai oleh uang yang diperoleh dari transfer antar Negara. Tetapi kalau

pengeluaran/pemasukan barang yang bersifat hadiah/pemberian ini dimaksud untuk keperluan

militer tidak termasuk dalam item Ekspor/Impor ini.

2.3 METODE PENGHITUNGAN PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU

Untuk melakukan penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku ada empat metode yang

dipakai, yaitu:

Pendekatan dari segi produksi (Productions approach)

Pendekatan dari segi pendapatan (income approach)

Pendekatan dari segi pengeluaran (expenditure approach)

Metode alokasi (allocation method)

Pendekatan Produksi

Pendekatan dengan cara ini dilakukan untuk mendapat nilai tambah Bruto (Gross Value

Added) dapat diperoleh dengan menghitung nilai output dikurangi dengan biaya antara

(intermediate consumption). Yang dimaksud dengan output adalah nilai barang dan jasa yang

dihasilkan oleh unit-unit produksi di daerah tersebut dalam satu periode tertentu (biasanya satu

tahun). Dan yang dimaksud dengan biaya-biaya antara (intermediate consumption) adalah

barang-barang tidak tahan lama (umur pemakaiannya kurang dari satu tahun atau habis dalam

satu kali pemakaian) dan jasa-jasa pihak lain yang digunakan dalam proses produksi. Jadi, apabila

nilai output dikurangi dengan biaya-biaya antara, maka akan diperoleh nilai tambah bruto yang

terdiri dari biaya factor produksi (upah/gaji, bunga neto, sewa tanah, keuntungan), penyusutan

barang modal dan pajak tak langsung neto.

Nilai output biasanya digunakan data sekunder dari instansi yang bersangkutan.

Sedangkan biaya antara diperoleh dari hasil survey khusus pendapatan regional(SKPR).

Penghitungan dengan pendekatan produksi ini biasanya digunakan untuk sector pertanian,

industri, gas, air minum, pertambangan dan sebagainya.

Pendekatan Pendapatan

Pendekatan dengan cara ini dapat dilakukan sengan secara langsung menjumlahkan

pendapatan, yaitu jumlah balas jasa factor produksi berupa upah/gaji, bunga neto, sewa tanah dan

keuntungan, sehingga diperoleh produk domestic regional neto, sewa tanah dan keuntungan,

sehingga diperoleh produk domestic regional neto atas dasar biaya factor,. Untuk memperoleh

produk domestic regional bruto atas dasar harga pasar, harus ditambah dengan penyusutan dan

pajak tak langsung neto.

Penghitungan dengan pendekatan pendapatan (income approach) ini biasanya digunakan

untuk kegiatan yang sulit dihitung dengan pendekatan produksi, seperti sector pemerintah dan

jasa yang usahanya tidak mencari untung (non profit)

Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dengan cara ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang

digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat. Barang dan jasa yang diproduksi oleh unit-

unit produksi akan digunakan untuk keperluan konsumsi, pembentukan modal (investasi) dan

ekspor.

Barang-barang yang digunakan ini ada yang berasal dari produksi dalam daerah

(domestic) dan yang berasal dari luar daerah/impor. Karena yang dihuitung hanya nilai barang

dan jasa yang berasal dari produksi domestic saja, maka dari komponen biaya diatas perlu

dikurangi dengan nilai impor sehingga komponen nilai ekspor di atas akan menjadi nilai ekspor

neto. Apabila nilai konsumsi (konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan social), nilai

pembentukan modal dan ekspor neto dijumlahkan, maka akan diperoleh nilai produk domestic

regional bruto atas dasar harga pasar.

Metode Alokasi

Kadang-kadang data yang tersedia tidak memungkinkan menggunakan ketiga metode

diatas, hinggga terpaksa dipakai metode alokasi. Hal ini dapat terjadi misalnya suatuunit produksi

yang mempunyai kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusata berada di wilayah lain, sedang

kantor cabang berada di daerah tersebut. Seringkali kantor cabang ini tidak bias membuat neraca

untung rugi, sebab neracanya dibuat di kantor pusat, hingga tidak dapat diketahui berapa

keuntungan yang diperoleh dari kantor cabang ini. Padahal keuntungan adalah salah satu

komponen dari nilai tambah sehingga karena keuntungan tidak diketahui, maka nilai tambahnya

tidak dapat dihitung. Untuk bias menghitung hal-hal yang demikian maka digunakan alokasi,

yaitu dengan jalan mengalokasikan angka-angka secara terpusat dengan memakai indicator-

indikator yang sekiranya dapat menunjukkan peranan yang berada di daerah itu terhadap kantor

pusatnya. Indikator ini dapat berupa volume kerja, jumlah karyawan, jumlah penduduk dan lain-

lain.

Metode alokasi ini merupakan metode pendekatan tidak langsung, sedang yang lain

merupakan metode langsung. Dengan menggunakan metode langsung akan dapat dihasilkan

angka-angka yang bias menggambarkan karakteristik yang lebih mendekati kenyataan bila

dibandingkan dengan angka-angka yang diperoleh dari metode yang tidak langsung. Oleh karena

itu sejauh mungkin digunakan metode langsung, dan bila hal ini tidak mungkin, baru ditempuh

penghitungan dengan metode tidak langsung ini.

2.4 METODE PENGHITUNGAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000

PDRB yang masih memuat factor inflasi di dalamnya merupakan pendaptan PDRB atas

dasar harga berlaku (at current prices), sedang bila factor inflasi sudah dieliminasi akan

merupakan PDRB atas dasar harga konstan(at constant prices).

Secara konseptual, nilai atas dasar harga konstan juga mencerminkan kuantum produksi

tahun berjalan yang dinilai dengan harga pada tahun dasar. Dan secara metodologis suatu nilai

atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan metode revaluasi, ekstrapolasi dan deflasi.

Revaluasi

Cara ini diperoleh dengan menilai produksi pada tahun yang bersangkutan dengan

memakai harga pada tahun dasar (1993). Begitu juga biaya-biaya antara dinilai dengan memakai

hargapada tahun dasar pula. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya

antara yang digunakan, karena mencakup komponen biaya antara yang sangat banyak, disamping

data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu, biaya

antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga

konstan masing-masing tahun dengan rasio biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

Ekstrapolasi

Cara ini diperoleh dengan mengekstrapolasi nilai tambah pada tahun dasar dengan

menggunakan indeks kuantum dari barang-barang yang diproduksi. Bila terdapat kesulitan dalam

memperoleh indeks kuantum dapat dipakai indikator lain yang ada hubungannya dengan indeks

kuantum produksi tersebut, misalnya indeks tenaga kerja di bidang itu, indeks kuantum dari input

yang dipakai dan sebagainya.

Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap output atas dasar harga konstan, kemudian

dengan menggunakan ratio tetap nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai

tambah atas dasar harga konstan.

Deflasi

Cara ini diperoleh dengan mendeflate nilai tambah atas dasar harga yang berlaku dengan

indeks harga dari barang-barang yang bersangkutan. Indeks harga disini dapat dipakai indeks

harga perdagangan besar, harga produsen maupun harga eceran tergantung mana yang lebih

cocok.

Selain daripada tiga metode dasar tersebut diatas, ada empat pendekatan untuk

menghitung nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan, tiga diantaranya didasarkan pada

pendekatan produksi yang dipakai untuk penghitungan nilai tambah dan yang satunya didasarkan

pada pendekatan pendapatan. Empat pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

Deflasi ganda

Deflasi ganda dilakukan apabila atas dasar harga konstan dihitung secara terpisah dari

input antara atas dasar harga konstan. Nilai tambah atas daar harga konstan merupakan selisih

antara output dan input antara atas dasar harga konstan. Untuk menghitung output dan input

antara atas dasar harga konstan itu dapat dipakai salah satu atau kombinasi dari metode dasar

tersebut diatas. Perlu diperhatikan bahwa istilah deflasi yang digunakan disini adalah dalam arti

yang lebih luas.

Ekstrapolasi langsung terhadap nilai tambah

Ekstrapolasi dari nilai tambah sektoral dapat dilakukan dengan menggunakan perkiraan-

perkiraan dari perhitungan output atas dasar harga konstan (yang didasarkan pada metode

revaluasi, ekstrapolasi atar deflasi) atau dapat secara langsung menggunakan indeks produksi

yang sesuai, atau tingkat pertumbuhan riil yang lalu dari output, input antara atau nilai tambah

kemudian dikalikan dengan nilai tambah sektoral tahun dasar. Secara implicit pendekatan ini

didasarkan pada asumsi bahwa output atas dasar harga konstan berubah sejalan dengan input atas

dasar harga konstan atau rasio input antara riil boleh dikatakan tetap. Asumsi itu akan cocok bila

perubahan teknologi dari sector yang bersangkutan relative kecil. Dalam beberapa hal pendekatan

ini akan lebih mudah bila digunakan dalam jangka pendek atau bila rasio input antara adalah

kecil.

Deflasi langsung terhadap nilai tambah

Deflasi dari nilai tembah sektoral dilakukan dengan menggunakan indeks harga implicit

dari output atau secara langsung menggunakan indeks harga produksi yang sesuai, kemudian

dijadikan angka pembagi terhadap nilai tambah sektoral atas dasar harga berlaku. Secara implicit

pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa inflasi yang terjadi pada output dianggap sama

dengan inflasi pada input antara. Asumsi ini akan lebih mudah bila digunakan dalam jangka

pendek atau bela rasio input antara kecil.

Deflasi Komponen Pendapatan

Komponen-komponen pendapatan dari nilai tambah pada dasarnya erat kaitannya dengan

tenaga kerja, modal dan manajemen. Karena khususnya keuntungan berkaitan dengan manajemen

maka perubahan kualitas tenaga kerja dan modal akan menyebabkan kesulitan-kesulitan,

pendekatan ini hanya digunakan untuk sector-sektor dimana tiga pendekatan diatas tidak mungkin

digunakan karena tidak tersedianya data dasar atau indeks output yang sesuai. Pendekatan ini

akan lebih cocok bila nilai tambah terutama terdiri dari kompensasi tenaga kerja dan penyusutan.

2.5 CARA PENYAJIAN DAN ANGKA INDEKS

Agregat-agregat PDRB secara seri selalu disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga

berlaku dan atas dasar harga konstan, seperti yang telah diuraikan diatas.

o Pada penyajian atas dasar harga yang berlaku, semua agregat PDRB dinilai atas

dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai

produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah.

o Pada penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar semua agregat PDRB

dinilai atas dasar harga tetap yang terjadi pada tahun dasar, sehingga perkembangan

agregat PDRB dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan riil dan bukan

pengaruh kenaikan harga.

Agregat-agregat PDRB juga disajikan dalam bentuk angka indeks perkembangan laju

pertumbuhan dan indeks implicit, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indeks perkembangan, diperoleh dengan membagi nilai-nilai pada masing-masing dengan

nilai pada tahun dasar, dikalikan 100

Angka laju pertumbuhan, diperoleh dengan membagi nilai pada masing-masing tahun

dengan nilai pada tahun sebelumnya, dikalikan 100. Jadi di sini tahun sebelumnya selalu

dianggap 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan

regional untuk masing-masing tahun disbanding dengan tahun sebelumnya.

Indeks Implisit, diperoleh dengan membagi nilai atas dasar harga yang berlaku dengan

nilai atas dasar harga konstan untuk masing-masing tahunnya, dikalikan 100. Indeks ini

menunjukkan tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan regional rterhadap

harga pada tahun dasar. Selanjutnya bila dari indeks implicit ini dibuatkan indeks

berantainya, akan terlihat tingkat perkembangan harga setiap tahun terhadap tahun

sebelumnya.

URAIAN SEKTORAL

Uraian sektoral yang disajikan mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing

sector dan subsektor , kemudian cara-cara penghitungan nilai tambah, baik atas dasar harga yang

berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, serta sumber datanya.

3.1 SEKTOR PERTANIAN

Tanaman Bahan Makanan

Subsektor ini mencakup komoditi bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon,

ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan, ketela, kacang hijau,

tanaman pangan lainnya dan hasil-hasil produk ikutannya. Termasuk dalam cakupan ini adalah

hasil-hasil dari pengolahan yang dilakukan secara sederhana oleh Petani yang bersangkutan

seperti beras tumbuk, gaplek dan sagu.

Data produksi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Perkebunan Kabupaten Jombang, sedangkan data harga seluruhnya bersumber dari

data harga yang dikumpulkan oleh BPS Kabupaten Jombang.

Nilai tambah bruto atas dasr harga berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi

yaitu mengalikan terlebih dahulu setiap kuantum dengan masing-masing harganya, kemudian

hasilnya dikurangi dengan biaya antara atas dasar harga yang berlaku pada stiap tahun. Biaya

antara tersebut diperoleh dengan menggunakan rasio biaya antara terhadap output hasil survey

khusus pendapatan regional pada masing-masing tahun harga pada tahun 2000, kemudian

dikurangi dengan biaya antara atas dasar harga konstan 2000.

Tanaman Perkebunan

Tanaman Perkebunan Rakyat

Sub sector ini mencakup komoditi tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat

seperti jambu mente, kepala, kopi, kapok, tebu, tembakau dan cengkeh. Cakupan tersebut

termasuk produk ikutannya dan hasil-hasil pengolahan sederhana seperti minyak kelapa rakyat,

tembakau olahan, kopi olahan dan teh olahan.

Data Produksi diperoleh dari dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jombang

sedangkan data harga oleh BPS Propinsi Jawa Timur dan Dinas Perkebunan Daerah Propinsi

Jawa Timur.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara pendekatan produksi.

Rasio biaya antara serta rasio margin perdagangan dan biaya transport yang digunakan diperoleh

dari table input-input Indonesia 2000. Sedang nilai tambah atas dasar harga konstan 2000

diperoleh dengan cara revaluasi, sama seperti yang dilakukan pada tanaman bahan makanan.

Tanaman Perkebunan Besar

Sub sector ini mencakup kegiatan yang memproduksi komoditi perkebunan yang

diusahakan oleh perusahaan perkebunan besar. Komoditi yang dicakup di antaranya karet, teh,

kopi, kako, minyak sawit, inti sawit, rami, serta manila dan sebagainya.

Cara penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku maupun konstan 2000

sama seperti pada tanaman perkebunan rakyat.

Peternakan dan Hasil-hasilnya

Sub sector ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasil ternak,

seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, telur, susu segar, serta hasil pemotongan ternak.

Produksi ternak diperkirakan sama dengan jumlah ternak yang dipotong, ditambah perubahan

stok populasi ternak dan ekspor ternak netto. Data mengenai jumlah ternak yang dipotong,

populasi ternak, produksi susu dan telur serta banyaknya ternak yang keluar masuk wilayah

Kabupaten Jombang diperoleh dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang,

sedangkan data harga ternak diperoleh dari laporan harga produsen BPS Kabupaten Jombang.

Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan harga konstn 2000 dihitung dengan cara

pendekatan produksi, yaitu mengalikan terlebih dahulu kuantum produksi setiap jenis ternak

dengan harganya, kemudian dikurangi biaya antara masing-masing komoditui yang diperoleh dari

survei khusus Pendapatan Regional.

Kehutanan

Subsektor kehutanan mencakup penebangan kayu, pengambilan hasil hutan lainnya dan

perburuan. Kegiatan penebangan kayu menghasilkan kayu gelondongan, kayu baker, arang dan

bamboo. Sedangkan pengambilan hasil hutan lainnya misalnya, rotan, dammar, kulit kayu, kopal,

nipah, nibung, akar-akaran dan sebagainya. Hasil perburuan binatang liar seperti babi rusa,

penyu, buaya, ular, madu dan lain-lain termasuk juga subsektor ini.

Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan konstan 2000 dihitung berdasarkan perkalian

antara rasio nilai terhdap outputnya.

Perikanan

Subsektor ini mencakup semua hasil dari kegiatan perikanan laut, perairan umum,

tambak, kolam, sawah dan keramba, serta pengolahan sederhana (pengeringan dan penggaraman

ikan). Data mengenai produksi, dan nilai produksi diperoleh dari laporan dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Jombang. Sedang penghitungan nilai tambah bruto dilakukan dengan

mengalikan rasio nilai tambah bruto terhadap output. Diman Rasio nilai tambah diperoleh dari

survey khusus.

3.2 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Sektor ini mencakup minyak tanah mentah dan gas bumi, yodium, bijih mangan,

belerang, serta segala jenis hasil penggalian.

Output sector pertambangan dan penggalian merupakan perkalian antara produksi dengan

harga masing-masing, yang apabila dikurangi dengan biaya antara diperoleh nilai tambah bruto

atas dasar harga berlaku, sedangkan nilai tambah bruto penggalian atas dasar harga konstan

adalaha penggalian (menggunakan cara revaluasi) dikurangi biaya antara atas dasar harga konstan

2000.

3.3 SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Berbeda dengan publikasi sebelumnya, mulai PDRB 1993 sektor Industri pengolahan

bukan lagi dibagi menjadi subsektor industri besar, sedang dan kecil, tetapi menurut ketentuan

klasifikasi lapangan usaha Indonesia(KLUI) dalam dua digit. Dengan demikian akan kita dapati 9

subsektor sebagai berikut :

1. Makanan, minuman dan tembakau

2. Tekstil, barang kulit dan alas kaki

3. Barang kayu dan hasil hutan lainya

4. Kertas dan barang cetakan

5. Pupuk, kimia dan barang dari karet

6. Semen dan barang galian dari logam

7. Logam dasar, besi dan baja

8. Alat angkutan, mesin dan peralatannya

9. Barang lainnya.

Ruang lingkup dan metode penghitungan nilai tambah bruto sector ini bersumber dari

survey tahunan BPS Kabupaen jombang serta didukung data produksi dari Disperindagkop

Kabupaten Jombang.

Output sector industri diperoleh dengan cara pendekatan produksi yaitu dengan

mengalikan rata-rata output per tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sector

ini. Sedangkan nilai tambah diperoleh dengan cara mengalikan persentase nilai tambah terhadap

output berdasarkan survey khusus pendapatan regional. Selanjutnya perhitungan atas dasar harga

konstan 2000 dilakukan dengan cara revaluasi.

3.4 SEKTOR GAS , LISTRIK DAN AIR BERSIH

Data Produksi yang disajikan dalam publikasi ini adalah data resmi dari PLNM (persero)

dan Perusahaan Daerah Air Minum. Output masing-masing sub sector mencakup semua produksi

yang dihasilkan dari berbagai kegiatan sesuai dengan ruang lingkup dan definisinya.

Listrik

Sub sector ini mencakup semua kegiatan kelistrikan, baik yang diusahakan oleh PT PLN

(persero) maupun non PLN. Data produksi, harga dan biaya antara subsektor ini diperoleh dari

PT PLN (persero). Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian produksi dengan

harga yang berlaku pada masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan 2000,

diperoleh dengan cara revaluasi.

Gas

Subsektor ini jelas tidak ada dan tidak pernah ada di kabupaten jombang.

Air Minum

Subsektor ini mencakup air minum yang diusahakan oleh Perusahaan Air minum saja. Data

produksi, harga dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan air minum diperoleh dari

laporan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang yang dikumpulkan oleh BPS

Kabupaten Jombang. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian produksi dan harga

yang berlaku pada masing-masing tahun. Sedang penghitungan nilaitambah atas dasar harga

konstan 2000 dilakukan dengan cara yang sama seperti pada subsektor listrik.

3.5 SEKTOR BANGUNAN

Sektor bangunan mencakup semua kegiatan pembangunan fisik konstruksi, baik berupa

gedung, jalan, jembata, terminal, pelabuhan, dam, irigasi, eksploitasi minyak bumi maupun

jaringan listrik, gas, air, telepon dan sebagainya. Nilai tambah bruto dihitung dengan

menggunakan pendekatan produksi. Output diperoleh dari penjumlahan nilai pembangunan

prasaran fisik yang dibiayai dari APBN, pembangunan-pembangunan yang dilakukan

pengembang, perumnas serta yang dilakukan oleh swadaya masyarakat murni, sedangkan

persentase nilai tambah diperoleh dari survey khusus. Output atas dasar harga konstan diperoleh

dengan cara deflasi, sebagai deflatornya adalah indeks harga perdagangan besar (IHPB) bahan

bangunan dan konstruksi.

3.6 SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

Perdagangan besar dan eceran

Perhitungan nilai tambah sub sector perdagangan dilakukan dengan pendekatan arus

barang (commodity flow) yaitu dengan menghitung besarnya nilai komoditi pertanian,

pertambangan dan penggalian, industri serta komoditi yang diperdagangkan. Dari nilai komoditi

yang diperdagangkan, diturunkan nilai margin yang merupakan output perdagangan yang

selanjutnya dipakai untuk menghitung nilai tambahnya. Rasio besarnya barang-barang yang

diperdagangkan, margin perdagangan dan persentase nilai tambah didasarkan pada data hasil

penyusunan table input-output Indonesia 2000 serta survey khusus. Nilai produksi bruto atas

dasar harga konstan 2000 dihitung dengan mengalikan rasio-rasio diatas dengan output atas dasar

harga konstan 2000 dari sector-sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri serta

impor. Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan konstan 2000 dihitung berdasarkan perkalian

antara rasio nilai tambah terhadap outputnya.

Hotel

Sub sector ini mencakup semua hotel, baik berbintang (di kabupaten jombang tidak ada)

maupun tidak berbintang serta berbagai jenis penginapan lainnya. Output dihitung dengan cara

mengalikan jumlah malam tamu dan tarifnya diperoleh dari BPS Kabupaten jombang, sedangkan

persentase nilai tambah diperoleh dari survey khusus pendapatan regional yang dilakukan oleh

BPS Kabupaten Jombang.

Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 dihitung

berdasarkan perkalian antara persentase nilai tambah terhadap outputnya.

Restoran

Karena belum tersedia data restoran secara lengkap, maka output dari subsektor ini

diperoleh dari perkalian antara jumlah tenaga kerja yang bekerja di restoran dari hasil sensus

penduduk tahun 2000 dan SUPAS 2005 beserta pertumbuhannya dengan output pertenaga kerja

dari hasil survey khusus pendaptan regional. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga

konstan 2000 dihitung dengan menggunakan indeks harga konsumen makanan jadi dan minuman

sebagai deflator.

3.7 SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

Sektor ini mencakup kegiatan pengankutan umum untuk barang dan penumpang, baik

melaui darat, laut dan udara. Termasuk jasa penunjang angkutan dan komunikasi. Dan untuk

Kabupaten Jombang sudah diketahui bahwa laut dan udara tidak ada, sehingga tidak perlu

ditampilkan di bawah ini.

Angkutan Kereta Api

Nilai tambah Bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan data yang diperoleh

dari laporan Tahunan PT KAI. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000

dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks produksi gabungan tertimbang

penumpang dan ton-km barang yang diangkut.

Angkutan Jalan Raya

Sub sector ini meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang yang dilakukan

oleh perusahaan angkutan umum, baik bermotor ataupun tidak bermotor seperti bis, truk,taksi,

becak, dokar dan sebagainya.

Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dengan menggunakan metode

pendekatan produksi yang didasarkan pada data jumlah armada angkutan umum barang dan

penumpang wajib uji dan hasil survei khusus pendapatan regional angkutan yang dilakukan setiap

tahun, sedangkan untuk data jenis kendaraan tidak bermotor diperoleh dari dinas Pendapatan

daerah dan berbagai survei. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan

cara revaluasi.

Jasa Penunjang Angkutan

Meliputi kegiatan pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang dan

berkaitan dengan kegiatan pengangkutan, keagenan barang dan penumpang, ekspedisi, bongkar

muat, penyimpanan dan pergudangan serta jasa penunjang lainnya.

Terminal dan Perpakiran

Mencakup kegiatan pemberian pelayanan dan penganturan lalu lintas kendaraan / armada

yang membongkar atau mengisi muatan, baik barang maupun penumpang, seperti kegiatan

terminal, parker dan pelabuhan laut. Dikabupaten Jombang hanya kegiatan perparkiran saja yang

ada, karena terminal masuk pada kegiatan pemerintahan umum. Selanjutnya untuk kekiatan

perparkiran tersebut digunakan presentase dari angkutan darat sebagai estimasi outputnya, sedang

untuk struktur inputnya diperoleh dari survey khusus.

Bongkat Muat

Kegiatan bongkar muat mencakup pemberian pelayanan bongkar muat angkutan barang

melalui laut dan darat.

Keagenan

Kegiatan keagenan mencakup pelayanan keagenan barang dan penumpang yang

diberikan kepada usaha angkutan, baik angkutan darat maupun laut. Output dihitung dengan

menggunakan rasio yang diperoleh dari Table Input Output Indonesia 2000 terhadap nilai output

seluruh jenis angkutan. Struktur biaya diperoleh dari survei khusus. Perhitungan nilai tambah

bruto atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara deflasi memakai indeks harga

konsumen komponen biaya traspor.

Pergudangan

Kegiatan pergudangan mencakup pemberian jasa penyimpanan barang, dalam suatu

bangunan ataupun dilapangan terbuka. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dan atas dasar

harga konstan 2000 diperoleh dengan menggunakan rasio tertentu terhadap angkutan laut.

Komunikasi

Kegiatan yang mencakup adalah jasa pos, giro dan telekomunikasi dan jasa penunjang

komunikasi.

Pos dan Giro

Meliputi kegiatan pemberian jasa pos dan giro seperti pengiriman surat, wesel, paket, jasa

giro, jasa tabungan dan sebagainya. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku

didasarkan pada data produksi dan struktur biaya yang diperoleh dari Laporan Keuangan PT Pos

Indonesia (persero) Cabang Jombang.

Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara

ekstrapolasi, menggunakan indeks gabungan dari jumlah surat yang dikirim, jumlah uang yang

digirokan.

Telekomunikasi

Mencakup kegiatan pemberian jasa dalam hal pemakaian hubungan telepon, telegrap, dan

teleks. Nilai tambah bruto atas dasr harga berlaku dihitung berdasarkan data yang bersumber dari

laporan Tahunan PT Telkom (persero)

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan indeks

produksi gabungan tertimbang yang meliputi jumlah menit local/interlokal dan banyaknya

pemegang telepon.

Jasa Penunjang Komunikasi

Kegiatan Sub sector ini mencakup pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya

menunjang komunikasi seperti wartel, warpostel, radio pager dan telepon seluler.

3.8 SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN

Sektor ini meliputi kegiatan perbankan, lembaga keuangan bukan bank, sewa bangunan

dan jasa perusahaan.

Bank

Angka nilai tambah bruto sub sector Bank atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank

Indonesia. Dalam PDRB seri terbaru ini, nilai tambah bruto yang ditimbulkan dari kegiatan Bank

Indonesia tidak mencakup pembayaran bunga sertifikat bank Indonesia (SBI) dan pinjaman dari

luar negeri, karena hal itu merupakan kebijaksanaan moneter yang bukan merupakan kegiatan

komersil perbankan, sedangkan PDRB seri lama masih mencakup kedua jenis bunga tersebut.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara ekstrapolasi

dengan indeks kredit riil, jumlah kredit yang dilepas oleh bank diperoleh dari Bank Indonesia

Cabang Jawa Timur, sedangkan sebagai deflatornya Indeks HArga Konsumen bagian umum.

Lembaga Keuangan Bukan Bank

Kegiatan lembaga keuangan bukan bank meliputi kegiatan Asuransi, Koperasi, yayasan

dana pension dan pegadaian.

Penghitungan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan

cara pendekatan produksi. Output diperoleh dari perkalian indicator produksi dengan indicator

harga, sedangkan nilai tambah bruto diperoleh dengan cara mengurangkan nilai biaya antara dari

nilaioutput. Nilai tambah bruto atasdasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi,

daripada kegiatan yayasan dana pension dengan cara deflasi.

Sewa bangunan

Sub sector ini mencakup semua kegiatan jasa atas penggunaan rumah/bangunan sebagai

tempat tinggal rumah tangga dan buka sebagai tempat tinggal, tanpa memperhatikan apakah

bangunan tersebut milik sendiri atau disewa. Perhitungan nilai tambah bruto tahun 2000

didasarkan pada data pengeluaran konsumsi rumah tangga, khususnya pengeluaran untuk sewa

rumah. Perhitungan untuk bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil survey khusus.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperkirakan dengan cara ekstrapolasi

menggunakan jumlah bangunan tempat tinggal dan bukan sebagai tempat tinggal sebagai

ekstrapolatornya. Sedang nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperkirakan dengan cara

menginflate nilai tambah bangunan dan tempat tinggal dengan indeks harga kualitas bangunan.

Jasa Perusahaan

Sub sector ini meliputi jasa pengacara, jasa akuntan, biro arsitektur, jasa pengolahan data,

jasa periklanan dan sebagainya.

Perhitungan output dan nilai tambah bruto didasarkan kepada data jumlah tenaga kerja

yang bersumber dari hasil sensus Ekonomi 2006 dan sensus penduduk 2000, serta rata-rata output

per tenaga kerja dan prosentase nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dengan cara

revaluasi.

3.9 SEKTOR JASA-JASA

Jasa Pemerintahan Umum

Nilai tambah bruto sub sector jasa pemerintahan umum terdiri dari upah dan gaji rutin

pegawai pemerintah pusat dan daerah. Upah dan gaji yang dihitung mencakup upah dan gaji di

belanja rutin dan sebagaian dari belanja pembangunan. Perkiraan penyusutan adalah sebesar 5

persen dari total upah dan gaji yang dihitung. Data yang dipakai adalah realisasi pengeluaran

pemerintah pusat yang diperoleh BPS, sedang data untuk daerah tingkat I dari BPS Propinsi Jawa

Timur, serta untuk Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa diperoleh dari BPS Kabupaten

Jombang sendiri.

Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara

ekstrapolasi menggunakan indeks jumlah pegawai negeri

Jasa Sosial dan Kemasyarakatan

Sub sector ini mencakup jasa pendidikan, jasa kesehatan serta jasa kemasyarakatan

lainnya seperti jasa penelitian, jasa palang merah, panti asuhan, panti wreda, yayasan

pemeliharaan anak cacat, rumah ibadat dan sebagainya, terbatas yang dikelola oleh swasta saja.

Kegiatan-kegiatan sejenis yang dikelola oleh pemerintah termasuk dalam sector pemerintahan.

Jasa Pendidikan

Data yang digunakan untuk memperkirakan nilai tambah adalah jumlah murid sekolah

menurut jenjang pendidikan, yang diperoleh dari kantor Departemen pendidikan dan kebudayaan

kabupaten jombang. Data output per murid dan persentase nilai tambah diperoleh dari survey

khusus serta IHK komponen aneka barang dan jasa dari kantor statistic jawa timur. Penghitungan

nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000, dilakukan dengan cara revaluasi.

Jasa Kesehatan

Mencakup jasa rumah sakit, dokter praktek dan jasa kesehatan lainnya yang dikelola oleh

swasta. Perkiraan output untuk masing-masing kegiatan didasarkan pada hasil perkalian antara

rata-rata output per tempat tidur rumah sakit dengan jumlah dokter praktek, rata-rata output per

dokter dengan jumlah dokter praktek, rata-rata output per bidan dengan jumlah bidan praktek dan

rata-rata output per dukun bayi dengan jumlah dukun bayi praktek.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan pada persentase nilai tambah

terhadap output. Data yang digunakan bersumber dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten

Jombang dan Kanwil Kesehatan Propinsi Jawa Timur serta dari survey khusus pendapatan

regional. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara

revaluasi masing-masing kegiatan.

Jasa Sosial dan Kemasyarakatan lainnya

Dari hasil survey khusus terhadap panti asuhan dan panti wredha, diperoleh rata-rata

output per anak yang diasuh dan rata-rata output per orang tua yang dilayani, serta struktur

inputnya. Kemudian dengan mengalikannya terhadap jumlah anak yang diasuh dan orang tua

yang dilayani yang bersumber pada dinas Sosial, diperoleh perkiraan output dan nilai tambah

bruto atas dasar harga berlaku. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000

diperoleh dengan cara revaluasi.

Perhitungan untuk kegiatan kursus menggunakan data hasil susenas mengenai

pengeluaran perkapita untuk biaya kursus. Dengan mengalikan jumlah penduduk pertengahan

tahun dengan indicator tersebut akan diperoleh nilai output yang selanjutnya dengan rasio nilai

tambah bruto dapat diperoleh nilai tambah bruto. Perhitungan nilai tambah atas dasar harga

konstan adalah dengan cara deflasi dan sebagai deflatornya adalah Indeks Harga Konsumen

kelompok aneka barang dan jasa.

Jasa Hiburan dan Kebudayaan

Sub sector ini mencakup jasa bioskop, panggung kesenian, studio radi swasta, taman

hiburan, klub malam, diskotik, produksi/distribusi film dan sebagainya.

Data pajak tempat hiburan dan keramaian umum, struktur biaya, serta persentase

pemungutan pajak terhadap tempat-tempat hiburan hasil survey khusus dipakai untuk

memperkirakan output dan nilai tambah jasa hiburan dan kebudayaan. Untuk penghitungan atas

dasar harga konstan 2000 dengan cara deflasi Indeks Harga Konsumen komponen aneka barang

dan jasa.

Untuk kegiatan studio swasta perkiraan nilai tambahnya didasarkan pada rata-rata output

per radio swasta dengan jumlah radio swasta yang diperoleh dari Kanwil Penerangan Propinsi

Jawa Timur serta dari survey khusus. Untuk penghitungan atas dasar harga konstan 2000 dengan

cara revaluasi.

Jasa Perorangan dan Rumahtangga

Sub sector ini mencakup jasa perbengkelan, reparasi, jasa perorangan dan pembantu

rumahtangga. Survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Jombang memberikan data tentang

rata-rata output per tenaga kerja dan struktur inpunya.

Nilai output diperkirakan dengan cara mengalikan jumlah tenaga kerja yang didasarkan

pada hasil sensus Penduduk 2000 dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan untuk

memperoleh nilai tambah bruto adalah dengan mengalikan persentase nilai tambah bruto, yang

datanya diperoleh nilai tambah bruto adalah dengan mengalikan persentase nilai tambah bruto,

yang datanya diperoleh dari survey khusus, dengan perkiraan nilai outputnya. Nilai tambah bruto

atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi, menggunakan indicator tingkat

pertumbuhan tenaga kerja.

PERGESERAN TAHUN DASAR

Berdasarkan data histories, harga satuan maupun produksi atau indicator produksi yang

digunakan untuk penghitungan PDRB mengalami perubahan setiap tahun. Hal ini menyebabkan

sumbangan nilai tambah setiap sector terhadap PDRB akan berubah juga. Jika perubahan secara

sektoral menunjukkan angka yang proporsional mak sumbangan terhadap PDRB akan relative

sama dari tahun ke tahun. Akan tetapi boleh dikatakan bahwa fenomena tersebut jarang sekali

terjadi, biasanya perkembangan setiap sector tidak proporsional, misalnya beberapa sector

tertentu melaju dengan cepat sedangkan sector lainnya relative lambat, akibatnya dalam jangka

panjang sumbangan setiap sector akan berubah secara nyata (signifikan).

4.1 LATAR BELAKANG PERGESERAN TAHUN DASAR

Rebasing adalah suatu proses penetapan kembali tahun dasar baru yang dipakai dalam

penghitungan PDB/. Tahun dasar (base year) yang digunakan dalam penghitungan PDB/PDRB

harus selalu diperbaharui untuk mengakomodir perkembangan ekonomi yang terjadi.

Rekomendasi PBB : Tahun dasar (base year) yang digunakan dalam penghitungan PBD/ PDRB

harus selalu diperbaharui untuk mengakomodir perkembangan ekonomi yang terjadi.

Adapun syarat-syarat Tahun dasar adalah :

o Kondisi ekonomi relative stabil

o Awal dari suatu peristiwa besar, dimana semua hasil perkembangan ekonomi

akan dibandingkan dengan saat itu.

o Kelengkapan data dasar yang digunakan sebagai input dalam penyusunan

PDB/PDRB.

4.2.KEMUNGKINAN PERBEDAAN BESARAN PDRB ANTAR DUA TAHUN DASAR

Hasil perhitungan PDRB dengan tahun dasar baru kemungkinan besar akan berbeda

dengan data yang menggunakan tahun dasar lama, karena data dan metode penghitungannya lebih

baik. Kemungkinan kedua adalah adanya entry usaha-usaha baru dalam sector-sektor ekonomi

sehingga secara level akan lebih besar. Entry baru juga pada umumnya terletak dalam sector-

sektor yang mempunya tingkat pertumbuhan tinggi.

4.3 ALASAN PEMILIHAN TAHUN 2000 SEBAGAI TAHUN DASAR

Adapun alasannya adalah :

Tahun dasar lama (1993) dianggap sudah terlalu tua, sehingga sudah tidak sesuai

lagi dengan perkembangan ekonomi yang terjadi.

Merupakan kesepakatan bersama yang dideklarasikan oleh Negara-negara Asia-

Pasifik (UN-ESCAP)

Tahun 2000 merupakan awal berlangsungnya proses pemulihan ekonomi

Indonesia setelah dilanda krisis ekonomi.

Kondisi Ekonomi Indonesia pada tahun 2000 relatif stabil

Tersedianya perangkat data yang lengkap yang disajikan dalam table I-O tahun

2000

Adanya pembaharuan konsep-konsep yang berbasis pada SNA (1993), meski

belum seluruh konsep dapat diaplikasikan.

PDRB 2005 : KITA PERTAHANKAN MOMENTUM

5.1 PENDAHULUAN

Pdrb sudah cukup dikenal luas oleh masyarakat dalam hal kemampuannya untuk

menggambarkan pendapatnanya per kapita, struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi dan

lebih luas lagi kinerja pembangunan suatu wilayah. Anggapan umum ini tidak sepenuhnya salah,

tetapi masih perlu diberi catatan, terutama kalau pembicaraan kita menyangkut pembangunan,

dan bukan hanya sekedar pertumbuhan belaka.

Tetapi apapun pengertian kita tentang pembangunan, ia mesti dipahami sebagai upaya

sadar yang berkaitan erat dengan perbaikan kualitas hidup rakyat, serta memperluas kemampuan

mereka untuk membentuk masa depan mereka sendiri. Memang, pembangunan menuntut

pendaptan perkapita yang lebih tinggi, namun sebenarnya cakupan pembangunan jauh lebih luas

lagi. Misalnya, pemabngunan mencakup pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih luas,

kesetaraan jender yang lebih besar, kesehatan dan nutrisi yang lebih baik, lingkungan alam yang

lebih bersih dan lestari, system hokum dan pengadilan yang lebih berkeadilan, kehidupan politik

dan sipil yang lebih luas, kehidupan cultural yang lebih kaya dan seterusnya. Dengan

meningkatkan pendaptan per kapita, sebagian dari aspek itu akan membaik (dengan tingkatan

yang beragam), namun sebagian yang lain bias sebaliknya.

Para praktisi pembangunan kerap menggunakan pertumbuhan PDRB sebagai sebab

representasi pembangunan daerah, sebagian karena kemajuan social dikaitkan dengan

pengandalkan PDRB dan sebagian karena kemajuan social dikaitkan dengan pertumbuhan PDRB

dan sebagian lagi karena manfaatnya. Meskipun demikian, mengandalkan PDRB saja sebagai

satu-satunya ukuran pembangunan daerah sangatlah terbatas jangkauannya. Oleh karena itu untuk

mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dalam mengkaji pembangunan suatu daerah diperlukan

indicator kesejahteraan yang lebih multidimensional. Tetapi sementara di tengan ketiadaan

indicator-indikator seperti itu atau yang dapat melengkapinya, paling tidak kita daoat “meraba”

gejala permukaan pembangunan ekonomi suatu daerah kecil semisal Kabupaten Jombang ini.

Kita berharap mudah-mudahan data PDRB bersama data statistic lain yang tersedia,

masih cukup reprentatif untuk bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi di saat-

saat yang kurang stabil dewasa ini. Namun kita mesti hati-hati dalam menggunakan data statistic

agar kita tidak salah faham dengan data yang dimaksudkan. Oleh karena itu sebelumnya kita

mesti memeriksa konsep/definisi, arah serta keterbatasan data statistic yang terpampang di depan

kita.

PDRB menurutlapangan usaha atau menurut sector produksi merupakan jumlah dari nilai

tambah bruto yang dihasilkan oleh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah dalm

periode waktu tertentu. Dengan demikian data PDRB dapat pula menggambarkan kemampuan

suatu wilayah atau daerah mengelola sumber daya alam serta factor produksi lainnya. Disini

PDRB disajikan denagn dua cara. Pertama, PDRB atas dasar harga berlaku, dimaksudkan untuk

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun

bersangkutan, sedang yang kedua, yaitu PDRB atas dasar harga konstan 2000 yang berguna untuk

melihat trend atau membandingkan besaran-besaran PDRB antar tahun.

Sekilas kita sudah dapat melihat bahwa perekonomian kita lima tahun terakhir terus

membaik meskipun inflasi mengamuk pada tahun 2005, karena PDRB atas dasar harga konstan

masih mampu meningkat dari Rp 4,5 Trilyun menjadi Rp 4,7 Trilyun.

5.2 PERTUMBUHAN EKONOMI KITA

Melalui Tabel 2 kita melihat secara umum bahwa antara 2000-2005 tampak

perekonomian kita telah berada pada Track Record yang benar dan terus mempertahankan

momentum stabilitasnya. Bahwa ketika inflasi pada tahun melonjak sehbesar 15,40% akibat

kenaikan harga BBM kita masih mampu tumbuh dengan kecepatan yang sama dengan tahun

sebelumnya, atau tepatnya lebih cepat sedikit.

Double digit inflation atau inflasi dua digit terbukti tidak terlalu mencemaskan sepanjang

factor-faktor non ekonomi, seperti stabilitas social politik terjaga dengan baik.

Terlihat bahwa setahun terakhir sector raksasa kita, yaitu sector pertanian masih mampu

berjalan lebih cepat meskipun kita tahu bahwa keluhan klasik petani kita soal mahalnya pupuk

dan obat-obatan serta anjloknya harga hasil produksi masih terdengar. Sedang sector perdagangan

memperlambat langkahnya yang tadinya sudah merupakan langkah lebar, yaitu dari 8,85 %

menjadi 7,50%. Hal ini dapat difahami mengingat sector ini paling peka terhadap pergerakan

inflasi umum.

Sektor pertambangan dan penggalian segera bergairah dengan meningkatnya permintaan

pasar internasional akan yodium. Sebaliknya sector keuangan kecepatannya melambat dari 9,05%

menjadi 4,98% karena pada tahun 2005 masyarakat kurang berani mengambil kredit dan bersikap

wait and see terhadap panasnya situasi makro ekonomi nasional. Selanjutnya adalah jasa-jasa

swasta, percepatan tumbuhannya cukup mengesankan yaitu dari 4,32% menjadi 7,59%. Sebab

sector ini termaasuk salah satu sector informal yang fleksibel dalam menampung tenaga kerja

atau pengangguran, karena tidak membutuhkan modal yang besar untuk memasuki pasar.

5.3 STRUKTUR EKONOMI KITA

Struktur ekonomi Kabupaten Jombang bertumpu pada empat sector utama yang secara

tradisional menyangga ekonomi kita sebagai penyerap tenaga kerja terbesar. Namun kalau kita

lihat lebih jauh peranan keempat sector tersebut secara alamiah mengikuti trend bahwa sector

pertanian akan terus mengecil perananya sedang kedua sector yang lain, yaitu sector industri

pengolahan dan sector perdagangan, hotel dan restoran akan selalu merupakan kebalikannya.

Selebihnya, sector jasa-jasa berfluktuasi tanpa kaitan langsung dengan trend tersebut.

Walaupun demikian sebagai sikap pemulihan banyak orang menaruh harapan besar pada

agribisnis dan agroindustri sebagai pengembangan sector pertanian, karena sudah tidak tertarik

lagi pada konsep pergeseran structural dan “ trickle down effect” seperti yang sudah –sudah.

Sekarang orang ramai-ramai bicara tentang memperkuat landasan ekonomi kita, yaitu ekonomi

kerakyatan alias pertanian, perdagangan informal dan koperasi yang merupakan tumpuan nafkah

sebagian besar penduduk.

Menurunnya andil sector pertanian pada table 4 bukan berarti sector ini tidak tumbuh,

melainkan karena kecepatan tumbuhnya kalah cepat dengan sector lain, misalnnya sector

perdagangan dan industri. Lihat table u.5 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memang sector

yang paling luwes sekaligus cepat berubah, terutama untuk yang kecil dan informal. Mudah

sekali orang masuk pasar sector ini, sehingga banyak pakar yang memuji perdagangan kecil

informal merupakan bumper ketika terjadi krisis ekonomi yang baru lalu karena keluwesannya

menyerap pengangguran dan tenaga kerja tak terdidik. Andil penting sector ini dalam

perekonomian Kabupaten Jombang tak dapat diingkari siapapun.

5.4 KONTRIBUSI WILAYAH KECAMATAN DALAM PEMBENTUKAN PDRB

KABUPATEN JOMBANG

Tentu saja setiap kecamatan memiliki sumbangan yang berbeda-beda dalam

pembentukan PDRB Kabupaten Jombang walaupun aroma agraris cukup kuat pada hamper

semua kecamatan. Berbicara mengenai sumbangan berarti berbicara mengenai struktur. Dan suatu

struktur mestilah sesuatu yang cukup rigrid atau tidak mudah berubah, bahkan oleh hiperinflasi

setempat sekalipun, sehingga lebih tepat kiranya kalau kita membahasnya dengan harga konstan.

Dari Tabel U.6 sekilas sudah tampak kalau ada 5 kecamatan “ blue chip” kalau kita

mengambil cute off 5% keatas. Yang pertama kecamatan Jombang dengan sumbangan sebesar

21,55% pada tahun 2004, dan kemudian naik menjadi 21,78%. Sebagai ibu kota Kabupaten

Jombang, Kecamatan Jombang tentu merupakan pusat akumulasi sumber daya non pertanian,

terutama perdagangan, industri, pemerintahan dan jasa swasta. Dan di dalam PDRB Kecamatan

Jombang sendiri peranan sektor pertaniannya hanya 5,44%. Kecamatan Jombang adalah “the real

urban” dalam arti apapun.

Kemudian menyusul Kecamatan Mojoagung, dengan sumbangan 8,49% pada tahun ini.

Mirip dengan Kecamatan Jombang kecamatan ini juga dilalui jalur lalu lintas antar kabupaten,

sehinnga lebih memudahkan kalau perdangan dan industri pengolahan menjadi ciri khas

utamanya. Didalam kecamatan ini sendiri sector pertaniaan hanya mempunyai peranan 15,19%

saja.

Yang ketiga adalah Kecamatan Diwek. Peranannya menurun tipis dari 6,87% pada tahun

2004 menjadi 6,85% pada tahun 2005. kecamatan ini juga disangga oleh pertanian dan

perdagangan seperti halnya Kecamatan Peterongan, namun dengan pertanian sebagai primadona

dengan 32,54%. Diantara ketiga kecamatan tersebut Diweklah yang paling agraris.

Ekonomi Kecamatan Peterongan semakin bergairah. Sumbangannya bagi PDRB

Kabupaten Jombang telah meningkat dari 5,19% pada tahun 2004 menjadi 5,21% pada tahun

2005. perdagangan dan industri adalah penyangga utama perekonomian kecamatan ini, kemudian

disusul oleh pertanian.

Berikutnya Kecamatan Ngoro sumbangannya sebesar 5,19% pada tahun 2004 dan 5,21%

pada tahun 2005. Kecamatan ini punya kemampuan besar dalam industri pengolahan dan

perdagangan, walaupun sector pertaniannya masih dominant.

Yang terendah sumbangan bagi PDRB Kabupaten Jombang adalah Kecamatan

Ngusikan , yaitu 1,93% pada tahun 2003 dan 1,92% pada tahun 2004. Hampir sama dengan

pendahulunya, yaitu Kecamatan Kudu keutamaannya pada pertanian dengan pangsa sebesar

49,27% dan perdagangan sebesar24,37%.

5.5 STRUKTUR EKONOMI 21 KECAMATAN

Sebagai tercermin pada tingkat Kbupaten tercermin pula pada tingkat Kecamatan, bahwa

ada 4 sektor dominan yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan,

hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa (swasta). Untuk itu kami sajikan struktur ini pada Tabel

U.8. sebagai pembanding

Dari sisi pandang kedalam (inward looking) ada 4 kecamatan yang sektor pertaniannya

menjadi titik sentrifugal perekonomian kecamatan itu, yaitu Kecamatan Wonosalam (56,82%)

kemudian Kecamatan Megaluh (54,76%), Bandar Kedung Mulyo (53,13%) , Sumobito (52,73%),

Plandaan (52,64%), dan Perak (52,63%). dan kebalikannya ada 3 Kecamatan yang paling kurang

agraris yaitu Kecamatan Jombang (5,44%), Mojoagung (15,19%), Ploso (21,95%) serta

Peterongan (24,05%).

Kalau kita bicara soal sektor industri di seluruh Kabupaten Jombang sebenarnya kita

sedang membicarakan tentang industri kecil dan industri rumah tangga (home industry). itulah

yang dominan. Industri menengah dan besar yang biasanya berbadan hukum, tidak terkonsentrasi

di suatu kecamatan tertentu. dalam konteks itulah kita mencatat ada 6 kecamatan yang kehidupan

sektor industrinya sangat mewarnai kecamatan tersebut, yaitu berturut-turut Ploso (10,23%),

Gudo (10,57%), Jombang (12,32%), Mojoagung (16,37%), Ngoro (17,84%), dan Diwek

(23,31%). namun kita harus ingat sektor industri yang baru kita sebut keunggulannya di 6

kecamatan tadi umumnya berupa industri makanan, minuman, dan tembakau alias industri yang

mengolah hasil-hasil sektor pertanian. Itulah kekuatan kita.

Ada 4 kecamatan yang sektor perdagangannya menonjol (tentu saja pada pandangan

inward looking), yaitu Kecamatan Diwek (29,69%), Jombang (34,86%), Mojoagung (43,28%),

Peterongan (49,19%). inilah kecamatan-kecamatan yang diuntungkan oleh jalur lalu lintas, yang

merupakan akses dan aset penting bagi perdagangan.

Sektor jasa-jasa (swasta) merupakan raksasa kecil dalam struktur perekonomian kita.

rentang kegiatannya amat sangat luas, mulai dari penjahit sampai dokter dan konsultan berdasi.

tetapi umumnya yang terhormat di kecamatan-kecamatan kita tentunya adalah jasa pendidikan

dan kesehatan swasta. Ada 4 Kecamatan yang nilai tambahnya berpengaruh kuat. Yaitu

Kecamatan Ploso (5,45%), Plandaan (5,30%), Megaluh (5,09%), Bandar Kedung Mulyo (5,07%).

Tampak bahwa angka-angka sektor jasa (swasta) perbedaanya tidak signifikan antar kecamatan

kita.

5.6 PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN

Telah disebut d imuka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang secara keseluruhan

meningkat dari 5,10% pada tahun 2004 menjadi 5,15% pada tahun 2005. Tetapi kalau kita masuk

lebih dalam ada 3 kecamatan yang menjadi triumvirat pusat pertumbuhan pada tahun 2005, yaitu

Kecamatan Mojoagung (6,42%), Jombang (6,23%) dan Peterongan (5,90%). Oleh karena itu

tidaklah terlalu salah kalau kita sebut 3 kecamatan tersebut ssebagai “ factory outlet”nya

Kabupaten Jombang. Lihat tabel U.9

Sedang pada tahun 2005 ini ada 2 kecamatan yang pertumbuhannya paling rendah yaitu

Megaluh (3,61%) dan Keamben (2,49%). Tetapi secara umum pertumbuhan ekonomi antar

kecamatan memiliki trend yang sama dengan pertumbuhan Kabupaten Jombang secara

keseluruhan.

5.7 PDRB PER KAPITA ANTAR KECAMATAN

Pada tahun ini(2005) ada 5 kecamatn yang PDRB per kapitanya diatas rata-rata

Kabupaten Jombang, yaitu kecamatan Jombang (Rp 14.333.491), Mojoagung (Rp 9.095.962),

Peterongan (Rp 7.951.072), Wonosalam (Rp 7.830.607) dan Ploso (Rp 7.023.222). sedang

kebalikannya yaitu Kecamatan Mojowarno (Rp 3.647.196). Untuk lebih lengkapnya lihat Tabel

U.10

5.8 PENUTUP

Besaran PDRB kita atas dasar harga berlaku saat ini telah mencapai Rp 7,4 Trilyun.

Sedang atas dasar harga konstan 2000 terhitung Rp 4,8 Trilyun. artinya,dibanding tahun

sebelumnya telah tumbuh 5,15%, dengan inflasi (harga produsen) sebesar 15,40%. angka-angka

itu paling tidak merupakan tanda akan perlunya mempertahankan momentum yang ada untuk

mencapai Sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Ini memang tantangan

yang serius, dan kita butuh semacam terobosan berupa program yang strategis dan efektif untuk

memacu gairah ekonomi yang mulai bangkit ini. Artinya mulai sekarang kita mesti punya

wawasan baru yang segar untuk membangun Kabupaten Jombang serta dapat menyelesaikan

masalah-masalah makro ekonomi yang mendesak, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat,

mengurangi pengangguran dan mengendalikan laju inflasi. Semoga